JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang berjalan di Puskesmas Simpang Kawat mendapat pujian dari Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PAN-RB), Purwandi Arianto.

Saat kunjungannya pada Rabu (17/9), Wamen memastikan layanan CKG di puskesmas tersebut berjalan efektif dan lancar.

Didampingi oleh Wali Kota Jambi, Maulana, dan Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha, Purwandi melakukan pengecekan fasilitas dan ruang pelayanan kesehatan secara menyeluruh.

Ia menilai fasilitas yang tersedia sudah memadai, namun perlu terus ditingkatkan agar pelayanan semakin optimal.

“Program Cek Kesehatan Gratis ini sangat penting sebagai bagian dari prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, selain program makan bergizi, sekolah rakyat, koperasi merah putih, dan perumahan,” ujar Purwandi.

Wamen PAN-RB juga mengapresiasi tenaga kesehatan di Puskesmas Simpang Kawat yang dinilai ramah, sigap, dan profesional dalam melayani masyarakat.

Menurutnya, pemanfaatan fasilitas kesehatan untuk pemeriksaan dan pengobatan sudah maksimal.

“Saya sangat mengapresiasi keramahan dan kecepatan pelayanan yang diberikan kepada warga,” tambah Purwandi.

Sementara itu, Wali Kota Jambi, Maulana, menyambut baik apresiasi dari Wamen PAN-RB dan berkomitmen untuk menindaklanjuti catatan dan masukan selama kunjungan.

Ia menegaskan akan memperkuat tenaga kesehatan serta meningkatkan fasilitas di seluruh puskesmas di Kota Jambi.

“Kami akan memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan dan memperbaiki fasilitas agar pelayanan kesehatan bagi masyarakat semakin baik,” kata Maulana.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih penghargaan Pelayanan Publik Prima dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Menteri PANRB, Purwadi Arianto, dalam kunjungannya ke Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Jambi, Rabu (17/9).

Dalam kesempatan itu, Wamen PANRB memantau langsung sistem pelayanan yang dinilai cepat, terintegrasi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Pelayanan di MPP Kota Jambi berjalan sangat baik, sesuai harapan masyarakat. Hampir seluruh kebutuhan warga bisa diurus di satu tempat dengan cepat dan efisien,” ujar Purwadi.

Menurutnya, MPP Kota Jambi menjadi contoh nyata hadirnya birokrasi yang melayani, selaras dengan program-program prioritas nasional seperti layanan kesehatan gratis, makanan bergizi, koperasi rakyat, dan perumahan untuk masyarakat.

Purwadi juga berharap MPP ini dapat dijadikan role model oleh daerah lain, dengan memperkuat integrasi antar instansi dan pemangku kepentingan.

“Kami harap capaian ini tidak hanya dijaga, tapi juga ditingkatkan untuk menghadirkan layanan publik yang inklusif dan berdampak nyata bagi masyarakat luas,” tambahnya.

Wali Kota Jambi, dr. H. Maulana, mengungkapkan rasa bangga atas penghargaan yang diberikan pemerintah pusat.

“Ini adalah hasil kerja keras seluruh ASN dan partisipasi masyarakat. Kami persembahkan penghargaan ini untuk warga Kota Jambi,” katanya.

Saat ini, MPP Kota Jambi telah menyediakan 131 jenis layanan publik dari berbagai instansi yang terintegrasi di satu lokasi. Jumlah tersebut diproyeksikan terus bertambah demi menjawab kebutuhan masyarakat yang kian kompleks.

Maulana juga mengucapkan terima kasih atas kunjungan dan apresiasi langsung dari Wamen PANRB, yang menurutnya menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Puluhan wartawan dari berbagai media nasional dan lokal yang tergabung dalam Koalisi Anti Pembungkaman Demokrasi menggelar aksi diam (silent treatment) di depan Mapolda Jambi, Rabu (17/9/2025).

Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap dugaan penghalangan kerja jurnalistik yang dilakukan oleh oknum personel Bidang Humas Polda Jambi.

Para jurnalis yang hadir mengenakan pakaian serba hitam dan membungkam mulut mereka dengan lakban hitam sebagai simbol pembungkaman kebebasan pers.

Mereka juga membawa poster bertuliskan “Bebaskan Pers”, “Jurnalis Bukan Musuh Negara”, hingga “Stop Intimidasi Jurnalis”, yang kemudian dibanting ke lantai, diinjak, dan ditaburi bunga sebagai simbol matinya demokrasi.

Aksi ini dipicu oleh insiden yang terjadi saat kunjungan kerja anggota DPR RI ke Mapolda Jambi beberapa waktu lalu.

Tiga jurnalis – Aryo Tondang dari Kompas.com, Dimas dari Detik.com, dan Rudi dari Jambi TV – disebut mengalami penghalangan kerja jurnalistik oleh seorang anggota Humas Polda Jambi.

Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol Mulia Prianto, turun langsung menemui massa di depan gerbang Mapolda.

Dalam pernyataannya, Mulia menyampaikan permohonan maaf mewakili Kapolda Jambi dan mempersilakan wartawan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Bidang Propam jika merasa tidak puas dengan penanganan saat ini.

“Silakan buat laporan resmi ke Propam. Kami terbuka untuk menindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku,” ujar Mulia kepada wartawan.

Namun, massa aksi tetap memilih diam dan tidak merespons langsung pernyataan tersebut.

Salah satu wartawan bahkan sempat melakukan aksi teatrikal dengan memperagakan gestur intimidatif, menggambarkan bagaimana pihak kepolisian memperlakukan jurnalis saat konferensi pers.

Aksi ini menyimbolkan bentuk arogansi dan tekanan terhadap kebebasan pers.

Aksi damai ini mendapat perhatian publik dan menjadi sorotan banyak pihak, terutama terkait pentingnya menjaga ruang demokrasi dan menjamin kebebasan pers yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir, didampingi Ketua Dewan Kehormatan Atal S. Depari secara resmi mengumumkan susunan pengurus PWI Pusat periode 2025–2030.

Keputusan tersebut ditetapkan dalam rapat koordinasi Pengurus PWI Pusat yang digelar di Hall Dewan Pers, Senin (15/9/2025).

Akhmad Munir yang akrab disapa Cak Munir menyebut kepengurusan kali ini sebagai “kabinet persatuan” yang diharapkan dapat semakin solid dan kompak untuk mengawal peran masyarakat pers di tengah tantangan disrupsi media.

“Wartawan harus teguh dalam menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu, pengurus PWI akan hadir mendampingi seluruh anggota agar menjaga komitmen tersebut. Diharapkan dengan kepengurusan ini, PWI dapat turut membangun ekosistem pers nasional yang sehat, menghadirkan wartawan kompeten yang menyajikan informasi akurat dan benar,” ujar Cak Munir.

Munir menganalogikan informasi yang disajikan wartawan sebagai “makanan bergizi” bagi publik.

“Dengan informasi yang sehat, masyarakat tentu akan lebih kuat dan cerdas, dibandingkan jika terus-menerus disuguhi hoaks dan disinformasi di tengah derasnya arus informasi digital,” tambahnya.

Tokoh Pers Nasional Duduki Struktur Strategis

Cak Munir, wartawan senior sekaligus Direktur Utama LKBN ANTARA, ini akan didampingi oleh Atal S. Depari sosok wartawan senior yang juga mantan Ketum PWI Pusat periode 2019-2023.

Lalu Zulmansyah Sekedang, mantan Ketua Umum PWI versi KLB yang merupakan mantan Ketua PWI Riau dua periode menjabat sebagai Sekretaris Jenderal.

Posisi Bendahara Umum dipercayakan kepada Marthen Selamet Susanto, Pemimpin Redaksi Koran Jakarta. Adapun Zulkifli Gani Ottoh, mantan Ketua PWI Bidang Organisasi kembali didaulat di posisi yang sama.

Dewan Penasihat PWI Pusat akan dipimpin oleh Suryopratomo, mantan Pemimpin Redaksi Kompas dan Metro TV yang kini menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Singapura.

Sementara itu, Ilham Bintang, pendiri Cek & Ricek dan pelopor jurnalisme infotainment serta mantan Ketua Dewan Kehormatan PWI, menempati posisi Wakil Ketua Dewan Penasihat.

Posisi Sekretaris Dewan Penasihat diisi oleh Sasongko Tedjo, mantan Pemred Suara Merdeka, yang juga mantan Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat.

Jajaran anggota Dewan Penasihat terdiri dari tokoh-tokoh besar dengan latar belakang dan keahlian yang beragam. Hadir Karni Ilyas, jurnalis senior sekaligus pendiri Indonesia Lawyers Club.

Tribuana Said, putra pendiri Harian Waspada Ani Idrus dan pendiri LPDS. Nama besar lain yang bergabung adalah Dahlan Iskan, pendiri Jawa Pos Group yang juga pernah menjabat sebagai Dirut PLN dan Menteri BUMN.

Kehadiran jurnalis perempuan senior juga mewarnai Dewan Penasihat melalui Retno Pinasti, Pemimpin Redaksi SCTV dan Indosiar.

Kemal Effendi Gani, Pemimpin Umum dan Pemred Majalah SWA. Asro Kamal Rokan, mantan Pemred Republika yang, kini menjabat Presiden ISWAMI.

Struktur ini juga diperkuat oleh Agung Dharmajaya, Wakil Ketua Dewan Pers yang dikenal sebagai pakar regulasi media dan penyiaran.

Sementara itu, Iman Brotoseno, Dirut TVRI sekaligus sutradara film, menambah warna dengan latar belakang pengurus PWI. Lalu ada Hendrasmo, Dirut RRI sekaligus doktor Ilmu Politik yang sebelumnya pernah berkarier di BBC.

Sementara itu, Dewan Pakar dipimpin oleh Dhimam Abror, mantan Pemred Jawa Pos dan Bola, bersama Nurjaman Mochtar mantan pemred ANTV, sebagai Sekretaris. Hadir pula jurnalis muda seperti Alfito Deannova Pemred Detik.com mengisi posisi anggota Dewan Pakar serta Aiman Witjaksono sebagai Wakil Ketua Departemen Hukum & HAM.

Dengan struktur yang solid dan representatif ini, PWI Pusat periode 2025–2030 diharapkan mampu menjadi jangkar stabilitas sekaligus motor inovasi dalam dunia pers nasional. Sinergi antara pengalaman panjang, keahlian khusus, serta semangat pembaruan menjadi fondasi utama dalam menjalankan amanah organisasi, demi terciptanya ekosistem media yang sehat, cerdas, dan berdaya saing di era digital.

Berikut Susunan Lengkap Pengurus PWI Pusat Masa Bakti 2025-2030

DEWAN PENASIHAT

Ketua : Suryopratomo

Wakil Ketua : Ilham Bintang

Sekretaris : Sasongko Tedjo

Anggota : Karni Ilyas

: Tribuana Said

: Dahlan Iskan

: Retno Pinasti

: Kemal Effendi Gani

: Asro Kamal Rokan

: Agung Dharmajaya

: Iman Brotoseno

: Firdaus

: Hendrasmo

: Sutrimo

: M.Noeh Hatumena

: Imawan Mashuri

: Basril Basyar

DEWAN KEHORMATAN

Ketua : Atal S. Depari

Wakil Ketua : Herbert Timbo Siahaan

Sekretaris : Nurcholis MA Basyari

Anggota : Banjar Chairuddin

Diapari Sibatangkayu

Helmi Burman

Usman Kansong

Zacky Antony

Muhammad Syahrir

DEWAN PAKAR

Ketua : Dhimam Abror

Sekretaris : Nurjaman Mochtar

Anggota : Wahyu Muryadi

: Heddy Lugito

: Eduard Depari

: Effendi Ghazali

: Sujiwo Tejo

: Yulian Warman

: Hidayat Arsani

: Gories Mere

: Alfito Deannova

: Helena Rea

: Syahdanur

: Reva Deddy Utama

: Raldi Doy

: Muhammad Amru

: Andrian Tuswandi

: Rudi Hidayat

: Edi Saputra Hasibuan

Ketua Umum : Akhmad Munir

Bidang Organisasi

Ketua : Zulkifli Gani Ottoh

Wakil Ketua : Djoko Tetuko Abdul Latif

Bidang Pembinaan Daerah

Ketua : Mirza Zulhadi

Wakil Ketua I : Novrizon Burman

Wakil Ketua II : Sarjono

Bidang Pendidikan

Ketua : Agus Sudibyo

Wakil Ketua I : Suprapto

Wakil Ketua II : Zarman Syah

Bidang Kerjasama dan Kemitraan

Ketua : Ariawan

Wakil Ketua I : Abdullah Sammy

Wakil Ketua II : Kadirah

Wakil Ketua III : Amy Atmanto

Bidang Hubungan Luar Negeri

Ketua : Irfan Junaidi

Wakil Ketua : Budhiana Kartawijaya

Bidang Multimedia dan IT

Ketua : Hilman Hidayat

Wakil Ketua I : Agus Salim Alwi Hamu

Wakil Ketua II : Merdi Sofansyah

Bidang Media & Penyiaran

Ketua : Auri Jaya

Wakil Ketua I : Danang Sanggabuana

Wakil Ketua II : Dede Apriadi

Bidang Pembelaan & Pembinaan Hukum

Ketua : Anrico Pasaribu

Wakil Ketua : Octap Riadi

Sekretaris Jenderal : Zulmansyah Sekedang

Wakil Sekretaris Jenderal I : Haryo Ristamaji

Wakil Sekretaris Jenderal II : Iskandar Zulkarnain

Bendahara Umum : Marthen Selamet Susanto

Wakil Bendahara Umum I : Herlina Anis

Wakil Bendahara Umum II : Sumber Rajasa Ginting

KOMISI-KOMISI:

Komisi Pendidikan & Pelatihan

Ketua : Jufri Alkatiri

Wakil I : Anas Syahirul Alim

Wakil II : Aldi Gultom

Komisi Kompetensi Wartawan

Ketua : Firdaus Komar

Wakil : Ahmad Fauzi Chan

Komisi Pemberdayaan Wartawan Perempuan

Ketua : Henny Murniati

Wakil : Ria Dewi

Komisi Wartawan Olahraga (Siwo)

Pembina : Mahfudin Nigara

Wakil Pembina : Gungde Ariwangsa

Ketua : Suryansyah

Wakil Ketua I : Dede Isharrudin

Wakil Ketua II : Erwin Muhammad

Sekretaris : Wina Setyawatie

Wakil Sekretaris : Rudi Sahwani

Anggota : Husnie

: Syahnan Rangkuti

: Denni Risman

DEPARTEMEN-DEPARTEMEN

Departemen Seni, Musik, Film, dan Budaya

Ketua : Ramon Damora

Wakil Ketua I : Eko Teguh

Wakil Ketua II : Kunni Masrohanti

Departemen TNI dan Polri

Ketua : Jhonny Handjojo

Wakil Ketua (Khusus Polri) : Musrifah

Wakil Ketua (Khusus TNI) : Badar Subur

Departemen Hukum & HAM

Ketua : Baren Antonius Siagian

Wakil Ketua I : Aiman Witjaksono

Wakil Ketua II : Ardiansyah MZ Tanjung

Wakil Ketua III : Eddy Iriawan

Departemen Parlemen

Ketua : Ade Chandra

Departemen EKUIN

Ketua : Heri Triyanto

Wakil Ketua I : Yura Syahrul

Wakil Ketua II : M. Sarwani

Departemen Pangan dan Energi

Ketua : Gaib Maruto Sigit

Wakil Ketua I : M. Arifin Mukendar

Wakil Ketua II : Rizal Afriza

Departemen Kajian & Litbang

Ketua : Akhmad Sefudin

Wakil Ketua I : Rukman Nawawi

Wakil Ketua II : Jimmy Endey

Departemen Humas

Ketua : Hengki Lumban Toruan

Wakil Jaringan Media : Akhmad Dani

Wakil Jaringan Pewarta Foto : B Hersunu A.W

Wakil Jaringan Media Sosial : Achmad Rizal

DIREKTORAT

Direktur Uji Kompetensi Wartawan (UKW) : Aat Surya Safaat

Wakil Direktur : Eko Pamuji

Direktur Sekolah Jurnalisme Indonesia (SJI) : Marah Sakti Siregar

Wakil Direktur : Nizwar

Direktur Anugerah Adinegoro : Maria D. Andriana

Wakil Direktur : Eko Suprihatno

Direktur Anugerah Seni & Kebudayaan : Yusuf Susilo Hartono

Direktur Konfederasi Wartawan ASEAN (CAJ) : Ahmed Kurnia Soeriawidjaja

Wakil Direktur : Yono Hartono

Direktur Anti Kekerasan Wartawan : Edison Siahaan

Wakil Direktur : Supardi Hardy

Direktur Satgas Anti Hoax : Insan Kamil

Wakil Direktur I : Mercys Charles Loho

Wakil Direktur II : Muhtadi Putra Nusa

Direktur PWI Peduli : Yoyok Ajar

Wakil Direktur : Samsir Hamajen

Direktur Aset : Endang Werdiningsih

Wakil Direktur : Rabiatun Drakel

Direktur Pers Pancasila : Sihono HT

Wakil Direktur : Mochtar Touwe.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Penolakan terhadap proyek pembangunan stockpile batubara kembali mengemuka di Provinsi Jambi.

Kali ini, penolakan datang dari warga Kelurahan Aur Kenali dan Mendalo Darat, yang didampingi oleh Barisan Perjuangan Rakyat (BPR) serta Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jambi.

Massa menggelar aksi protes menolak pembangunan stockpile dan jalan khusus milik PT Sinar Anugrah Sentosa (PT SAS), anak perusahaan dari RMKE Group.

Lokasi proyek dinilai berada terlalu dekat dengan kawasan pemukiman padat, sehingga dianggap melanggar hak masyarakat atas lingkungan yang sehat, aman, dan bebas dari pencemaran.

Sebagai bentuk perlawanan, warga memblokir jalan nasional di depan kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) Jambi. Aksi ini menyebabkan lalu lintas di kawasan tersebut lumpuh total karena tidak satu pun kendaraan dapat melintas.

WALHI Jambi menilai proyek ini telah mengabaikan prinsip keadilan ekologis dan melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Terutama, Pasal 65 ayat (1) yang menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta Pasal 67 yang mewajibkan setiap orang menjaga kelestarian fungsi lingkungan.

Selain itu, WALHI juga mengungkap bahwa pembangunan stockpile tersebut bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Dalam aturan itu, kawasan proyek dikategorikan sebagai wilayah permukiman, bukan area industri. Hal ini membuat proyek PT SAS dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap tata ruang daerah.

“Pembangunan stockpile di tengah kawasan pemukiman adalah bentuk nyata pelanggaran hukum tata ruang dan pembangkangan terhadap negara. Ini bukan sekadar proyek industri, tapi perampasan ruang hidup warga yang berpotensi membahayakan kesehatan publik. Negara seharusnya hadir untuk melindungi rakyat, bukan menjadi alat korporasi,” tegas Direktur WALHI Jambi, Oscar Anugrah.

Ketua BPR, Rahmat, juga menyuarakan penolakan keras terhadap proyek tersebut. Ia menekankan bahwa perjuangan ini adalah upaya kolektif masyarakat dalam menjaga ruang hidup dan kesehatan generasi mendatang.

“Suara rakyat tidak bisa dibungkam. Kami akan terus menolak segala bentuk pembangunan yang mengorbankan masyarakat. Ini adalah perjuangan untuk kehidupan yang layak bagi semua,” ujar Rahmat.

Dalam aksi tersebut, warga mendesak agar seluruh aktivitas proyek dihentikan dan meminta Gubernur Jambi, Al Haris, serta Wali Kota Jambi untuk turun langsung menemui massa.

Mereka juga menuntut adanya dialog terbuka dan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat.

Hingga berita ini diturunkan, pemblokiran jalan nasional di Aur Kenali masih berlangsung dan warga bersikeras menunggu respons langsung dari pihak pemerintah provinsi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – PT Hutama Karya (Persero) resmi mengoperasikan Jalan Tol Betung – Tempino – Jambi (Betejam) Seksi 3 Segmen Tempino – Simpang Ness tanpa tarif mulai 14 September 2025 pukul 07.00 WIB.

Ruas tol sepanjang 18,49 km ini siap digunakan oleh masyarakat setelah diterbitkannya Keputusan Menteri PUPR Nomor 813/KPTS/M/2025 tentang Penetapan Pengoperasian Jalan Tol tersebut.

Adjib Al Hakim, Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, menjelaskan bahwa pengoperasian ini dilakukan setelah segmen Tempino – Simpang Ness berhasil melewati Uji Laik Fungsi (ULF) pada 6–8 Agustus 2025, serta mendapatkan Sertifikat Laik Fungsi dan Operasi (SLFO) bintang 5 dari Kementerian PUPR pada 22 Agustus 2025.

“Ini menunjukkan kesiapan penuh dalam melayani pengguna jalan tol. Ruas ini juga merupakan lanjutan dari Segmen Bayung Lencir – Tempino yang sudah beroperasi sejak akhir tahun lalu,” ujar Adjib.

Ruas tol Tempino – Simpang Ness dilengkapi dengan:

* 1 Gerbang Tol

* 6 Gardu Tol (3 gardu masuk dan 3 gardu keluar, termasuk 2 gardu reversible)

* 58 personel siaga

* 6 armada siaga

Dengan beroperasinya ruas ini, waktu tempuh antarwilayah terpangkas drastis:

* Bayung Lencir – Simpang Ness: dari hampir 3 jam menjadi ±45 menit

* Jambi – Betung: dari lebih 4 jam menjadi ±2 jam

Selama masa awal pengoperasian, Hutama Karya menggratiskan tarif tol untuk mendukung sosialisasi tata tertib berkendara dan penggunaan Kartu Uang Elektronik (UE).

Sosialisasi dilakukan melalui berbagai kanal, termasuk media sosial, media massa, media luar ruang, dan siaran radio.

“Kami berharap masyarakat dapat terbiasa dengan aturan berkendara di jalan tol sekaligus teredukasi dalam penggunaan kartu elektronik,” tambah Adjib.

Hutama Karya mengimbau seluruh pengguna untuk:

* Berkendara sesuai aturan dan batas kecepatan maksimal 100 km/jam

* Segera beristirahat jika merasa lelah atau mengantuk

* Melaporkan keluhan atau kejadian darurat ke Call Center Tol Betung – Tempino – Jambi di +62 821‑8888‑7710

Seluruh informasi terbaru mengenai operasional tol dapat diakses melalui akun resmi media sosial @HutamaKaryaTollRoad.

PT Hutama Karya (Persero) merupakan BUMN infrastruktur yang fokus pada konstruksi, investasi, operasi & pemeliharaan jalan tol, manufaktur, serta pengembangan kawasan.

Dalam mendukung pembangunan nasional, Hutama Karya bekerja sama dengan 4 Anak Perusahaan, PT HK Infrastruktur, PT Hakaaston, PT HK Realtindo, PT Hamawas, 2 Special Purpose Vehicle (SPV) PT HMTP dan PT HPSL

Hutama Karya berkomitmen mewujudkan visi sebagai pengembang infrastruktur terkemuka di Indonesia dan mendukung realisasi Asta Cita Pemerintah melalui inovasi dan kolaborasi berkelanjutan.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Program Doktor Ilmu Komunikasi (DIK) Angkatan 33 Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta menggelar seminar nasional sekaligus peluncuran buku berjudul “Prosumenesia: Transformasi Media Digital dalam Politik dan Demokrasi”, Kamis (11/9/2025) di Gedung DPR RI, Ruang GBHN Nusantara V.

Acara ini menghadirkan para penulis buku dan narasumber dari berbagai latar belakang seperti politikus, akademisi, hingga tokoh agama. Turut hadir sebagai pembicara antara lain:

• Dr.(Can). H. Rahmat Saleh, S.Farm, M.I.P – Anggota DPR RI & Wasekjen PKS

• Dr.(Can). Andre Sainyakit, S.S, M.A – Tokoh agama dari Ambon

• Dr.(Can). Mira Natalia Pellu, M.I.Kom – Perwakilan Generasi Z

• Prof. Dr. Johanes Basuki, M.Psi. – Penelaah independen & Guru Besar STIA-LAN

Peluncuran buku ini juga dihadiri oleh Kaprodi Ilmu Komunikasi Usahid, Dr. Prasetya Yoga Santoso, serta Dr. Mirza Ronda sebagai penggagas dan editor utama buku Prosumenesia.

Dalam sambutannya, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dr. H. Sukamta, mewakili Presiden PKS sebagai keynote speaker, menegaskan bahwa era digital ibarat pisau bermata dua.

“Di satu sisi, membuka ruang partisipasi publik yang luas, di sisi lain menghadirkan tantangan serius seperti misinformasi, disinformasi, echo chamber, dan polarisasi,” jelasnya.

Buku Prosumenesia membahas bagaimana transformasi media digital telah mengubah pola komunikasi politik masyarakat Indonesia.

Konsep prosumer—yaitu individu yang tidak hanya mengonsumsi, tetapi juga memproduksi informasi—menjadi tema sentral buku ini.

Salah satu temuan utama dalam buku ini adalah pentingnya peran Generasi Z dan Milenial, yang mencakup sekitar 60 persen pemilih pada Pemilu 2024.

Mereka menggunakan media sosial sebagai platform utama untuk, mencari informasi politik, menyampaikan opini, mengikuti kampanye digital hingga terlibat dalam petisi online dan kampanye tagar.

Dr.(Can). Rahmat Saleh menekankan bahwa generasi muda bukan sekadar target suara, tapi aktor utama dalam demokrasi digital.

Sementara itu, Mira Natalia menyoroti fenomena FOMO (Fear of Missing Out) yang kerap menjadi pendorong perilaku digital masyarakat, seperti yang terjadi pada kasus viral “Cokelat Dubai”.

Dr.(Can). Andre Sainyakit (Romo) turut memberikan pandangan dari perspektif perdamaian dalam politik.

Ia mengutip pemikiran Paulo Freire dan Jürgen Habermas, menekankan pentingnya ruang publik yang rasional, terbuka, dan dialogis.

“Politik damai berarti mendengarkan, berdialog, dan berpihak pada keadilan substantif,” ujarnya.

Buku ini merupakan hasil riset kolaboratif dari 23 penulis Program Doktor Ilmu Komunikasi Usahid, yang secara mendalam menganalisis fenomena prosumer dalam konteks politik digital Indonesia.

Beberapa rekomendasi kebijakan strategis yang ditawarkan dalam buku ini meliputi, transparansi kepemilikan media, penguatan literasi digital dan media, kolaborasi lintas generasi, peningkatan peran generasi muda dalam kebijakan publik dan penguatan sistem cek fakta dalam kampanye digital.

Seminar dan peluncuran buku Prosumenesia ini dihadiri lebih dari 100 peserta, termasuk akademisi, politisi, mahasiswa, serta tenaga ahli DPR.

Acara berlangsung interaktif, membahas secara mendalam tren baru komunikasi digital dalam demokrasi Indonesia.

Para penulis buku Prosumenesia terdiri Andi Mirza Ronda, Andreas Sainyakit, Fatimah Bilqis, Fitri Sarasati
Pritha Ayodya Basuki, Wahyu Adi Setyo Wibowo, Tri Wahyuti, India Aristyavani, Edi Nur wahyu Julianto, Henry Sianipar
Herman Novri Kristiansen, Hayatun Nufus Hamami, Hamzah Ramadhan dan Rachmat Hidayat.

Kemudian Rahmat Saleh, Riski M Baskoro, Suci Rahma Yusrafitri, Yusnaini, Mira Natalia Pellu, Marwan Hadi, Miftahul Anwar, Ade Haryana. (*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan reshuffle atau perombakan terhadap lima posisi menteri dalam Kabinet Merah Putih.

Pengumuman tersebut disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Senin (8/9/2025).

Kelima posisi menteri yang mengalami pergantian adalah sebagai berikut:

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polhukam) kini dipimpin oleh Budi Gunawan

2. Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) tetap dijabat oleh Dito Ariotedjo

3. Kementerian Keuangan sebelumnya dijabat Sri Mulyani, kini digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa

4. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dari Abdul Kadir Karding digantikan oleh Mukhtarudin

5. Kementerian Koperasi, sebelumnya dipimpin Budi Arie Setiadi, kini dijabat oleh Fery Juliantono

“Lima kementerian mengalami perubahan, yaitu Kemenko Polhukam, Kementerian Keuangan, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Koperasi, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga,” ujar Prasetyo Hadi dalam konferensi pers.

Selain reshuffle lima posisi menteri, Presiden Prabowo juga melantik satu kementerian baru, yaitu Kementerian Haji dan Umrah, yang sebelumnya berbentuk Badan Pengelola Haji (BP Haji).

Nomenklatur baru ini menandai langkah strategis dalam pengelolaan ibadah haji dan umrah secara lebih terstruktur.

“Satu kementerian adalah nomenklatur baru, dan lima lainnya adalah perubahan pejabat yang menjabat. Pelantikan akan dilaksanakan sore hari ini di Istana Negara,” kata Prasetyo.

Pelantikan seluruh pejabat baru akan digelar secara resmi di Istana Negara, Senin sore (8/9), sebagai bentuk konsolidasi pemerintahan di masa awal kepemimpinan Prabowo.(*)

Jakarta, SEPUCUKJAMBI.ID – Pertemuan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan sejumlah driver ojek online (ojol) dari Grab, Gojek, hingga InDrive pasca demo menuai perhatian publik. Grab akhirnya mengungkap identitas pengemudinya yang hadir dalam dialog tersebut.

Pertemuan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan sejumlah driver ojek online (ojol) pada akhir pekan lalu masih ramai dibicarakan. Banyak warganet yang menanyakan siapa sebenarnya driver ojol Gibran yang berkesempatan langsung berdialog dengan pemerintah setelah aksi demo.

Grab Indonesia menjadi salah satu perusahaan yang lebih dulu memberi klarifikasi. Chief of Public Affairs Grab Indonesia, Tirza Munusamy, menegaskan bahwa perwakilan pengemudi yang hadir adalah mitra resmi, aktif di aplikasi, serta memiliki rekam jejak nyata dalam komunitas.

Dua nama yang diungkap adalah Riska dan Arief. Riska telah bergabung dengan Grab sejak 2016, sekaligus aktif di komunitas Lady Grab Jakarta Barat yang dikenal memperjuangkan suara para pengemudi perempuan. Sementara Arief tercatat sebagai mitra sejak 2018 dan menjadi bagian dari komunitas Grab Militan Cikarang.

“Keduanya dikenal aktif mendampingi rekan-rekan, terbiasa menyuarakan aspirasi, serta dipercaya untuk membawa suara komunitas ke ruang dialog,” jelas Tirza dalam keterangan resminya, Rabu (3/9/2025).

Menurut Grab, undangan yang diberikan Gibran merupakan kesempatan berharga. Sebab, tidak setiap saat driver ojol Gibran bisa secara langsung menyampaikan keluhan maupun harapan di hadapan pejabat tinggi negara.

Di sisi lain, publik juga menyoroti agar perusahaan transportasi online lain seperti Gojek dan InDrive melakukan hal serupa: menjelaskan siapa perwakilan pengemudinya yang diundang dalam forum tersebut. Warganet menilai transparansi penting supaya pertemuan semacam ini benar-benar merepresentasikan kepentingan mayoritas ojol di lapangan, bukan hanya segelintir orang.

Dengan identitas yang sudah diungkap, kehadiran driver ojol Gibran diharapkan mampu menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara komunitas pengemudi dan pemerintah, terutama terkait isu tarif, keamanan kerja, dan perlindungan sosial yang selama ini menjadi tuntutan utama.  (*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Dalam sepekan terakhir, gelombang unjuk rasa melanda Jakarta dan sejumlah kota besar di Indonesia, menyuarakan tuntutan terhadap pemerintah dan DPR.

Aksi ini dipicu oleh insiden kematian Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang tewas tertabrak kendaraan taktis Brimob saat demonstrasi di Jakarta pada 28 Agustus 2025.

Unjuk rasa awalnya berlangsung pada 25 Agustus di depan kompleks DPR, diikuti oleh pelajar dan mahasiswa. Aksi tersebut berujung ricuh setelah polisi membubarkan massa sekitar pukul 14.00 WIB.

Gelombang aksi kemudian berlanjut secara maraton dari 28 hingga 31 Agustus, meluas ke tiga titik utama di Jakarta: Gedung DPR RI, Polda Metro Jaya, dan Mako Brimob Kwitang, Senen, Jakarta Pusat.

Tak hanya di ibu kota, aksi solidaritas dan tuntutan publik juga merebak di kota-kota besar lainnya seperti Bandung, Surabaya, Makassar, dan Medan.

Koalisi masyarakat sipil, termasuk LBH Jakarta, merumuskan 17 tuntutan utama dan 8 tuntutan jangka panjang dalam gerakan yang dinamakan “17+8 Tuntutan Rakyat: Transparansi, Reformasi, dan Empati”.

Isi Tuntutan Aksi Unjuk Rasa

17 Tuntutan Mendesak (Harus Dipenuhi Sebelum 5 September):

1. Tarik TNI dari pengamanan sipil, hentikan kriminalisasi demonstran

2. Bentuk tim investigasi kematian Affan Kurniawan dan korban lain

3. Bekukan kenaikan gaji, tunjangan, dan fasilitas baru DPR

4. Transparansi anggaran negara secara menyeluruh

5. Badan Kehormatan DPR periksa anggota bermasalah

6. Pecat kader partai politik yang melanggar etika

7. Partai politik umumkan komitmen berpihak pada rakyat

8. Libatkan kader partai dalam dialog publik

9. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan

10. Hentikan kekerasan aparat saat demonstrasi

11. Proses hukum aparat yang represif

12. Kembalikan TNI ke barak

13. TNI tak ambil alih fungsi Polri

14. Hindari campur tangan militer di ruang sipil

15. Pastikan upah layak untuk buruh

16. Cegah PHK massal secara darurat

17. Dialog terbuka dengan serikat buruh

8 Tuntutan Jangka Panjang (Hingga 31 Agustus 2026):

1. Reformasi besar-besaran DPR, audit menyeluruh

2. Transparansi dan reformasi partai politik

3. Perbaikan sistem perpajakan yang adil

4. Sahkan RUU Perampasan Aset

5. Reformasi kepolisian menuju profesionalisme

6. TNI kembali fokus pada pertahanan, bukan sipil

7. Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen

8. Evaluasi kebijakan ekonomi dan UU Ciptaker

Massa aksi meminta pemerintah menanggapi tuntutan tersebut secara serius, dengan penekanan pada transparansi anggaran, penghentian kekerasan oleh aparat, serta reformasi menyeluruh terhadap DPR, partai politik, dan institusi hukum.(*)