JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Sebanyak 58.873 jemaah umrah asal Indonesia masih berada di Arab Saudi dan belum dapat kembali ke Tanah Air karena gangguan penerbangan imbas eskalasi konflik Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel.

Ketegangan geopolitik membuat beberapa wilayah udara ditutup dan jadwal penerbangan internasional berubah secara mendadak.

Pemerintah melalui perwakilan RI di Arab Saudi terus melakukan pemantauan serta koordinasi dengan otoritas setempat dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

Namun, ketidakpastian jadwal kepulangan menimbulkan kekhawatiran di kalangan keluarga jemaah di Indonesia.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, menegaskan negara memiliki tanggung jawab penuh untuk melindungi warganya, termasuk jemaah umrah, dalam situasi krisis global.

“Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan perlindungan maksimal bagi seluruh warga negara Indonesia, termasuk jemaah umrah, tidak hanya dalam aspek administratif, tetapi juga keselamatan, kepastian layanan, serta kepastian kepulangan,” ujar Selly, Minggu (1/3/2026).

Selly menekankan bahwa langkah pemerintah tidak boleh berhenti pada koordinasi administratif semata.

Skema pemulangan yang jelas, terukur, dan tepat waktu harus segera disiapkan agar jemaah tidak berada dalam ketidakpastian akibat dinamika global.

Ia juga menyoroti pentingnya menyesuaikan sistem perlindungan jemaah dengan risiko geopolitik internasional, sehingga setiap kebijakan penyelenggaraan umrah ke depan lebih adaptif terhadap situasi global yang tidak terduga.

DPR mendorong pemerintah mempercepat koordinasi lintas kementerian dan otoritas penerbangan agar pemulangan jemaah umrah dapat dilakukan dengan aman, tertib, dan terukur, serta memastikan setiap warga negara kembali ke tanah air dengan bermartabat.(*)

SUMSEL, SEPUCUKJAMBI.ID – PT Hutama Karya (Persero) bersama Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) melakukan peninjauan kesiapan layanan dan aspek keselamatan di jalur fungsional Jalan Tol Palembang–Betung Seksi 1–2 pada Jum’at (27/02).

Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari persiapan menghadapi periode mobilitas tinggi, termasuk arus Mudik dan Balik Idul Fitri 2026.

Kegiatan peninjauan dihadiri oleh jajaran pimpinan Hutama Karya dan ATI, termasuk Kris Ade, Sekretaris Jenderal ATI, Adhi Resza, Ketua Dewan Pengawas ATI, Iwan Hermawan, Direktur Operasi III Hutama Karya, Dwi Aryono Bayuaji, EVP Divisi Operasi & Pemeliharaan Jalan Tol, Ni Putu Oki Wirastuti, SVP Bagian Operasi, Arief Yeri, Kepala Regional Sumatra Bagian Selatan, Fakhrudin, Project Director Palembang–Betung Seksi 1–2 dan Dinny Suryakencana, Project Director Palembang–Betung Struktur.

Peninjauan meliputi Pemeriksaan teknis Jembatan Musi V melalui akses STA 49+600, Pengecekan fasilitas Rest Area 397A dan Evaluasi pengaturan operasional di Gerbang Tol Pangkalan Balai sebagai titik pengendalian arus

Direktur Operasi III Hutama Karya, Iwan Hermawan, menekankan pentingnya kesiapan jalur tol dari sisi keselamatan dan pelayanan

“Pengecekan ini memastikan elemen layanan di lapangan, mulai dari kesiapan jalur, perangkat keselamatan, hingga fasilitas pendukung di rest area dan gerbang tol berjalan selaras dengan standar operasional,” ujar Iwan.

Kolaborasi Hutama Karya dan ATI di lapangan menjadi masukan penting untuk penyempurnaan layanan menjelang Lebaran.

“Seluruh evaluasi lapangan hari ini kami tindak lanjuti melalui penguatan kesiapsiagaan personel, penyempurnaan perangkat keselamatan, dan peningkatan kualitas fasilitas di titik strategis,” sebut Iwan.

“Kami berharap jalur tol fungsional Palembang–Betung Seksi 1–2 dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, dengan keselamatan sebagai prioritas utama,” tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal ATI, Kris Ade, menekankan konsistensi standar layanan dan informasi bagi pengguna jalan.

“Kesiapan operasional perlu ditopang kedisiplinan penerapan standar, kesiapsiagaan personel, serta kejelasan informasi di titik-titik layanan agar pengguna jalan merasa aman dan terbantu,” kata Kris.

Jalan Tol Palembang–Betung Seksi 1–2 merupakan bagian dari jaringan Jalan Tol Trans Sumatera dengan panjang total 54,5 kilometer, dilengkapi:

• Dua Gerbang Tol: Rengas dan Pangkalan Balai

• Jalan utama dan simpang susun

• Struktur utama berupa Jembatan Musi V sepanjang 1.684 meter

Tol ini diharapkan mampu mendukung kelancaran arus mudik dan balik Lebaran 2026, sekaligus meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Said Abdullah, menegaskan bahwa alokasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah dibahas dan disepakati secara resmi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 dan 2026.

Ia menyatakan sejalan dengan penjelasan Teddy Indra Wijaya selaku Sekretaris Kabinet, bahwa penganggaran MBG termasuk yang bersumber dari pos pendidikan telah melalui pembahasan bersama pemerintah dan DPR di forum Banggar.

“Saya mengamini apa yang disampaikan Pak Teddy bahwa anggaran MBG dibahas dan disetujui bersama antara pemerintah dan DPR sejak 2025 dan 2026 sebagaimana tertuang dalam APBN. Seluruh fraksi bulat menyetujui APBN tahun 2025 dan 2026 yang di dalamnya menganggarkan MBG,” ujar Said, Jumat (27/2/2026).

Menurut Said, keputusan tersebut merupakan bagian dari fungsi penganggaran DPR sebagai lembaga legislatif.

Ia menegaskan bahwa DPR tidak dapat melepaskan diri dari keputusan yang telah diambil melalui mekanisme resmi pembahasan APBN.

“Dengan demikian saya dan seluruh anggota DPR bertanggung jawab secara etik dan konstitusional atas persetujuan anggaran MBG,” katanya.

Penegasan ini muncul di tengah perdebatan publik terkait penggunaan sebagian anggaran pendidikan untuk mendukung program MBG.

Said menjelaskan, dukungan DPR terhadap program MBG dilandasi tujuan untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia.

Aspek intervensi perbaikan gizi dinilai menjadi pertimbangan utama dalam pembahasan anggaran.

“Program ini diniatkan sebagai intervensi perbaikan gizi anak-anak dan kita mendukung atas hal itu. Kalau tidak mendukung, tidak mungkin kami setujui pada APBN,” ujarnya.

Meski demikian, ia memberikan catatan agar implementasi program dilakukan dengan tata kelola yang baik dan akuntabel.

Pengawasan serta evaluasi berkala dinilai penting agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat dan tidak menimbulkan persoalan baru.

Banggar DPR menegaskan seluruh proses pengalokasian anggaran MBG telah melalui prosedur resmi dan disepakati secara bulat oleh fraksi-fraksi di DPR bersama pemerintah.

Dengan pernyataan tersebut, DPR menyatakan komitmennya untuk bertanggung jawab atas keputusan politik anggaran yang telah ditetapkan dalam APBN 2025–2026, termasuk terkait pendanaan Program Makan Bergizi Gratis.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memberikan penjelasan terkait gangguan akses yang dialami sejumlah pengguna Wikipedia di Indonesia.

Komdigi menegaskan, yang dibatasi bukan seluruh situs Wikipedia, melainkan fitur login dan pembuatan akun baru.

Pembatasan dilakukan karena pengelola platform belum memenuhi kewajiban administratif sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, menyampaikan bahwa pembatasan dilakukan karena Wikimedia Foundation belum mendaftarkan diri sebagai PSE Lingkup Privat sesuai regulasi yang berlaku di Indonesia.

“Yang kami lakukan adalah pembatasan pada fitur autentikasi akun, bukan memblokir seluruh akses Wikipedia,” ujarnya.

Menurutnya, fitur yang terdampak berada pada subdomain autentikasi. Akibatnya, pengguna di Indonesia tidak dapat masuk (login) atau membuat akun baru.

Namun, masyarakat tetap bisa mengakses dan membaca artikel seperti biasa.

“Konten Wikipedia tetap bisa diakses oleh masyarakat. Yang dibatasi hanya fitur login dan pembuatan akun,” tegasnya.

Komdigi menjelaskan bahwa kewajiban pendaftaran PSE berlaku bagi seluruh penyelenggara layanan digital yang beroperasi dan memberikan layanan di Indonesia, termasuk platform global.

Langkah pembatasan ini disebut bersifat sementara hingga proses pendaftaran diselesaikan.

Jika Wikimedia Foundation telah memenuhi kewajiban administrasi tersebut, akses fitur login dan pembuatan akun akan kembali dibuka.

Pembatasan ini sempat memicu keluhan, terutama dari kontributor aktif yang membutuhkan akses akun untuk menyunting artikel atau berpartisipasi dalam diskusi komunitas.

Dengan tidak bisa login, aktivitas penyuntingan dari Indonesia pun terhenti sementara.

Komdigi menekankan bahwa kebijakan ini bukan bentuk sensor terhadap isi Wikipedia. Pemerintah memastikan akses terhadap informasi dan pengetahuan tetap terbuka bagi publik.

Regulasi PSE sebelumnya juga telah diterapkan kepada sejumlah platform digital lain yang belum memenuhi kewajiban pendaftaran.

Pemerintah menyatakan komitmennya untuk menegakkan aturan secara konsisten terhadap semua penyelenggara sistem elektronik.

Dengan penjelasan ini, Komdigi berharap masyarakat memahami bahwa pembatasan bersifat teknis dan administratif.

Pemerintah juga membuka ruang komunikasi dengan Wikimedia Foundation agar proses registrasi dapat segera dirampungkan sehingga fitur login kembali normal di Indonesia.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Kesepakatan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat kembali menjadi sorotan.

Sejumlah ekonom menilai struktur tarif dalam perjanjian tersebut tidak sepenuhnya seimbang, meski diklaim bersifat resiprokal.

Kritik disampaikan oleh ekonom dari INDEF, Heri Gunawan, dalam diskusi publik yang digelar Jumat (27/2/2026). Ia menilai skema tarif yang disepakati menunjukkan pola asimetris.

“Struktur tarifnya asimetris tapi resiprokal. Ada ketidakseimbangan di mana Indonesia menghapus 99 persen tarif produk dari Amerika Serikat. Ini hampir full liberalisasi, artinya bebas masuk ke pasar domestik,” ujarnya.

Menurut Heri, penghapusan tarif hingga 99 persen secara praktis membuka akses sangat luas bagi barang-barang asal Amerika Serikat ke pasar dalam negeri.

Kondisi ini dinilai berpotensi menekan industri domestik apabila tidak diimbangi dengan strategi penguatan daya saing sektor produksi nasional.

Terutama bagi sektor manufaktur dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang rentan terhadap lonjakan produk impor.

Sejumlah pengamat juga menyoroti bahwa di sisi lain, AS disebut masih mempertahankan tarif untuk sejumlah produk asal Indonesia.

Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai keseimbangan manfaat dalam implementasi perjanjian tersebut.

Pemerintah memandang kesepakatan ini sebagai peluang untuk memperluas akses ekspor serta menarik investasi dari AS.

Liberalisasi perdagangan diyakini dapat membuka pasar lebih besar bagi produk nasional.

Namun, kalangan ekonom mengingatkan bahwa liberalisasi dalam skala besar harus disertai langkah mitigasi yang terukur.

Tanpa penguatan struktur industri, peningkatan produktivitas, serta perlindungan adaptif bagi sektor terdampak, pembukaan pasar yang terlalu luas bisa memicu tekanan kompetitif yang berat.

Perdebatan mengenai keseimbangan manfaat kesepakatan dagang RI–AS masih terus bergulir.

Sejumlah pihak mendorong adanya evaluasi berkala terhadap implementasi perjanjian guna memastikan kepentingan nasional tetap terlindungi.

Transparansi data, pemantauan dampak terhadap industri domestik, serta kebijakan pendukung bagi UMKM dinilai menjadi kunci agar liberalisasi perdagangan benar-benar menghasilkan manfaat jangka panjang bagi perekonomian Indonesia.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Sejumlah agenda penting mewarnai dinamika nasional dalam 24 jam terakhir, mulai dari kunjungan Presiden ke Timur Tengah hingga penguatan kemitraan teknologi strategis.

Presiden Prabowo Subianto melakukan lawatan resmi ke Yordania sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan bilateral dan membuka peluang kolaborasi lintas sektor.

Kunjungan ini dipandang strategis, mengingat posisi Yordania sebagai salah satu mitra penting Indonesia di kawasan Timur Tengah.

Dalam pertemuan tingkat tinggi tersebut, kedua negara membahas penguatan hubungan diplomatik, kerja sama pertahanan, peningkatan hubungan ekonomi, hingga potensi kolaborasi teknologi.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi diplomasi aktif Indonesia untuk memperluas jejaring kemitraan global, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan geopolitik dan ekonomi kawasan.

Selain agenda luar negeri, pemerintah juga menyoroti percepatan transformasi industri nasional melalui penguasaan teknologi strategis.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa kemitraan teknologi tidak hanya sebatas transfer pengetahuan, melainkan bagian dari strategi jangka panjang Indonesia.

Menurutnya, kerja sama ini ditujukan untuk mempercepat penguasaan teknologi kunci yang menjadi fondasi berbagai inovasi digital modern.

Ia menambahkan, Indonesia menargetkan peningkatan peran dalam rantai pasok global, dengan mendorong transformasi dari sekadar konsumen teknologi menjadi produsen bernilai tambah tinggi.

Pemerintah menilai penguasaan teknologi strategis menjadi faktor krusial dalam meningkatkan daya saing nasional.

Di tengah kompetisi global yang semakin ketat, kolaborasi internasional yang terarah diyakini mampu mempercepat inovasi dan memperluas kontribusi industri domestik di pasar global.

Rangkaian agenda ini mencerminkan fokus pemerintah pada dua jalur utama: diplomasi luar negeri yang aktif serta percepatan transformasi ekonomi berbasis teknologi.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Kemenaker resmi membuka program pembinaan dan sertifikasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Umum secara gratis bagi ribuan peserta di seluruh Indonesia, Rabu 25 Februari 2026.

Program ini digulirkan untuk memperluas akses sertifikasi K3 yang selama ini dinilai cukup mahal, sekaligus meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja nasional.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa pemerintah ingin menghadirkan transparansi dalam struktur biaya pelatihan dan sertifikasi K3.

Ia menjelaskan, selama ini biaya pembinaan Ahli K3 bervariasi tergantung fasilitas, metode pelatihan (online, hybrid, atau tatap muka penuh), hingga paket akomodasi. Kini, pemerintah melakukan standarisasi biaya agar lebih terjangkau.

“Biaya riil yang dibebankan kepada peserta sebesar Rp420 ribu. Sementara pembinaannya gratis,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Kemenaker, Rabu (25/2/2026).

Standarisasi ini diharapkan menghilangkan disparitas biaya serta membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk memperoleh sertifikasi resmi.

Awalnya, Kemenaker menetapkan kuota 1.500 peserta untuk batch pertama. Namun, tingginya minat masyarakat membuat kuota tersebut ditambah menjadi 2.010 peserta.

Secara total, program ini akan memfasilitasi sekitar 4.025 peserta dalam dua gelombang pelaksanaan.

Lonjakan pendaftar menunjukkan tingginya kebutuhan sertifikasi K3 di berbagai sektor industri, terutama di tengah meningkatnya standar keselamatan kerja nasional.

Tak hanya berfokus pada kelulusan sertifikasi, Kemenaker menargetkan lahirnya Ahli K3 yang memiliki integritas, keberanian, dan kemampuan mendorong budaya keselamatan kerja di lingkungan masing-masing.

Program ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) nasional serta meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di tingkat global.

Dengan sertifikasi yang lebih terjangkau dan sistem yang transparan, pemerintah berharap semakin banyak tenaga kerja kompeten yang siap mengisi kebutuhan industri.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Dukungan terhadap percepatan pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja datang dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Melalui Komisi IX DPR RI, DPR menilai pencairan THR lebih awal akan sangat membantu pekerja menghadapi lonjakan kebutuhan jelang Lebaran.

Wakil Ketua Komisi IX, Yahya Zaini, menyatakan dukungannya terhadap aspirasi buruh agar THR tidak menunggu hingga mendekati hari raya.

“Saya mendukung percepatan pencairan THR karena pekerja membutuhkan waktu untuk membeli tiket dan menyiapkan keperluan mudik,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (26/2/2026).

Menurut Yahya, harga tiket transportasi cenderung naik signifikan mendekati Idulfitri.

Jika THR dibayarkan lebih cepat, pekerja dapat merencanakan perjalanan pulang kampung tanpa terbebani kenaikan harga mendadak.

Ia menilai kebijakan ini bukan hanya soal teknis pembayaran, tetapi juga bagian dari perlindungan kesejahteraan pekerja, terutama bagi mereka yang harus melakukan perjalanan jauh untuk merayakan Lebaran bersama keluarga.

Selain soal percepatan, Komisi IX juga menyoroti pentingnya kepatuhan perusahaan dalam membayar THR.

Yahya menegaskan, perusahaan yang mengabaikan kewajiban tersebut harus dikenakan sanksi tegas.

Sanksi dapat berupa tindakan administratif hingga pencabutan izin usaha, terutama bagi perusahaan yang terbukti tidak membayarkan hak pekerja sesuai ketentuan.

Komisi IX turut mendorong pemerintah daerah untuk lebih proaktif dalam pengawasan pembayaran THR. Pasalnya, banyak kasus pelanggaran justru terjadi di tingkat daerah.

Pembentukan posko pengaduan THR dinilai penting agar pekerja memiliki akses pelaporan yang cepat dan efektif.

Selain itu, Pemda diminta melakukan sosialisasi kepada pengusaha mengenai pentingnya THR sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.

Sesuai regulasi yang berlaku, THR wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.

Namun, wacana percepatan pembayaran terus menguat seiring meningkatnya kebutuhan pekerja untuk mempersiapkan mudik lebih awal.

Komisi IX berharap pemerintah mempertimbangkan aspirasi buruh serta memastikan seluruh perusahaan patuh terhadap aturan pembayaran THR menjelang Idulfitri.(*)

PALEMBANG, SEPUCUKJAMBI.ID – PT Hutama Karya (Persero) memastikan kesiapan pengoperasian fungsional Jalan Tol Palembang–Betung guna mendukung kelancaran arus mudik dan arus balik Lebaran 2026.

Langkah ini dilakukan seiring progres konstruksi yang telah mencapai 79,40 persen.

Pengoperasian sementara tersebut dirancang untuk membantu mengurai kepadatan kendaraan saat puncak mobilitas masyarakat.

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Mardiansyah, menyebutkan bahwa ruas yang akan difungsionalkan memiliki panjang sekitar 53,2 kilometer.

“Ruas yang dibuka berada pada STA 42+500 hingga STA 95+700, mencakup Jalur A dan Jalur B. Skema ini diharapkan mampu meningkatkan kelancaran perjalanan selama periode Lebaran 2026,” ujarnya.

Meski masih berstatus fungsional, perusahaan menegaskan bahwa segmen tersebut telah melalui serangkaian pengecekan kelayakan dan pemenuhan aspek keselamatan sebelum dapat dilintasi pengguna jalan.

Fasilitas Pendukung Disiapkan

Sebagai bagian dari kesiapan operasional, Hutama Karya menyiapkan Barrier Gate Temporary di STA 41+700 yang akan difungsikan sebagai titik tapping bagi kendaraan dari ruas Jalan Tol Kayuagung–Palembang.

Selain itu, Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) juga disiapkan di STA 71+200 untuk kedua jalur, lengkap dengan dukungan utilitas seperti pasokan listrik dan air bersih.

Perangkat transaksi, sistem integrasi, serta personel operasional turut disiagakan guna memastikan layanan berjalan optimal.

Tak hanya itu, percepatan penyelesaian konstruksi di sejumlah titik krusial juga dilakukan untuk meminimalkan potensi gangguan lalu lintas.

Pengamanan dan Manajemen Lalu Lintas

Dalam mendukung kelancaran arus kendaraan, perusahaan akan menerapkan manajemen lalu lintas terpadu, termasuk penempatan petugas di titik rawan kepadatan serta koordinasi intensif bersama instansi terkait.

Rambu sementara, marka jalan, penerangan, barrier pengaman, hingga perlengkapan keselamatan lainnya telah dipastikan tersedia sesuai ketentuan.

Informasi terkini mengenai kondisi lalu lintas, pola pengaturan kendaraan, serta akses keluar-masuk akan disampaikan secara real-time melalui kanal resmi perusahaan.

Sebelumnya, Hutama Karya bersama Kementerian Pekerjaan Umum melalui Badan Pengatur Jalan Tol dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatra Selatan juga telah melakukan peninjauan lapangan guna memastikan kesiapan jalur dan fasilitas pendukung selama masa operasional Lebaran 2026.

Perkuat Konektivitas Sumsel

Jalan Tol Palembang–Betung Seksi 1 Palembang–Rengas dan Seksi 2 Rengas–Pangkalan Balai merupakan bagian dari jaringan Jalan Tol Trans Sumatera dengan total panjang 54,5 kilometer.

Proyek ini dilengkapi dua gerbang tol, yakni Gerbang Tol Rengas dan Gerbang Tol Pangkalan Balai, serta struktur utama berupa Jembatan Musi V sepanjang 1.684 meter.

Jika telah beroperasi penuh, jalan tol ini diproyeksikan memangkas waktu tempuh Palembang–Betung dari 3–4 jam menjadi sekitar 1 jam, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan konektivitas wilayah di Sumatra Selatan.

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan Program Magang Nasional kembali digelar pada semester I tahun 2026.

Program ini ditujukan bagi lulusan baru perguruan tinggi agar memiliki pengalaman kerja sekaligus meningkatkan kompetensi sebelum masuk ke dunia profesional.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa kuota peserta pada 2026 ditargetkan mencapai 100.000 orang, sama seperti penyelenggaraan tahun sebelumnya.

“Targetnya seperti tahun lalu, sekitar 100.000 peserta,” ujar Yassierli usai meninjau peluncuran Magang Nasional di Transmedia, dikutip Selasa (24/2/2026).

Menurut Yassierli, tingginya kebutuhan pengalaman kerja bagi lulusan baru menjadi alasan utama program ini kembali digelar dengan kuota besar.

Pemerintah juga memperluas kolaborasi dengan perusahaan, lembaga, hingga kementerian agar kesempatan magang tersedia di lebih banyak sektor industri.

Tak hanya kuantitas, Kemnaker juga menekankan peningkatan kualitas program.

Salah satu langkah penting yang disiapkan adalah mendorong perusahaan tempat magang untuk memfasilitasi sertifikasi kompetensi bagi peserta.

Dengan demikian, peserta tidak hanya memperoleh sertifikat magang, tetapi juga sertifikasi kompetensi yang diakui industri.

Program Magang Nasional umumnya berlangsung selama enam bulan. Sasaran utamanya adalah lulusan D3 dan S1 yang berstatus fresh graduate atau maksimal satu tahun setelah kelulusan.

Selain pengalaman kerja, peserta juga akan menerima uang saku sesuai ketentuan yang berlaku.

Kehadiran sertifikasi kompetensi diharapkan menjadi nilai tambah signifikan bagi peserta saat melamar pekerjaan.

Melalui program ini, pemerintah berharap proses transisi dari dunia pendidikan ke dunia kerja dapat berjalan lebih mulus.

Program Magang Nasional juga menjadi salah satu strategi untuk menekan angka pengangguran terdidik di Indonesia.

Dengan kuota besar dan peningkatan kualitas melalui sertifikasi, Magang Nasional 2026 diharapkan menjadi peluang emas bagi para lulusan baru untuk membangun karier sejak dini.(*)