JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan terus memperkuat implementasi kebijakan Zero Over Dimension Over Load (ODOL) 2027.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan menekankan bahwa penanganan truk lebih dimensi dan lebih muatan tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus menyeluruh dari hulu ke hilir.

“Banyak pihak masih melihat ODOL sebagai pelanggaran lalu lintas di jalan, padahal ini soal keselamatan yang membutuhkan pendekatan ekosistem. Diperlukan komitmen dari kementerian, operator logistik, hingga masyarakat untuk mewujudkan Zero ODOL 2027,” jelas Aan di Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Menurut Aan, rencana aksi yang telah disusun pemerintah mencakup seluruh ekosistem angkutan logistik, mulai dari kesejahteraan pengemudi, regulasi yang sedang dibahas di DPR, hingga penerapan insentif dan disinsentif bagi pelaku usaha.

Dalam hal pengawasan, pemerintah akan terlibat sejak awal, mulai dari titik pemuatan barang, deteksi digital di jalan, integrasi data, hingga penegakan hukum yang konsisten.

Dengan demikian, tanggung jawab tidak hanya dibebankan pada pengemudi, tetapi juga operator dan pemilik barang.

“Pendekatannya bukan sekadar menindak, tetapi menata ekosistem angkutan logistik. Dengan roadmap yang kami susun, semua pihak akan diawasi dan dimintai pertanggungjawaban,” tambahnya.

Aan optimistis target Zero ODOL 2027 dapat tercapai melalui kolaborasi lintas kementerian, lembaga, operator, dan masyarakat.

“Dengan komitmen yang sama dari seluruh stakeholder, saya yakin Zero ODOL dapat direalisasikan pada 2027,” tutupnya.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengungkap adanya sinyal positif dari Iran terkait kemudahan akses bagi kapal tanker Indonesia yang melintasi jalur strategis Selat Hormuz di tengah ketegangan geopolitik kawasan.

Informasi tersebut disampaikan usai pertemuan antara MUI dan Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, di Jakarta.

Pertemuan tersebut membahas perkembangan terkini di Iran, termasuk dinamika konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel.

Ketua Umum MUI, Cholil Nafis, menyampaikan bahwa pihaknya memperoleh sejumlah informasi penting, termasuk peluang solusi atas situasi konflik yang sedang berlangsung.

Menurutnya, diskusi berlangsung dalam suasana persahabatan dan menghasilkan berbagai pandangan konstruktif yang membuka ruang kerja sama lebih luas ke depan.

Salah satu poin penting yang mengemuka adalah komitmen Iran untuk memberikan kemudahan bagi kapal tanker Indonesia yang melintas di Selat Hormuz.

Jalur ini diketahui merupakan salah satu rute paling vital bagi distribusi energi global.

Selama ini, ketegangan di kawasan Timur Tengah kerap berdampak pada keamanan jalur pelayaran, termasuk bagi kapal Indonesia yang membawa komoditas energi.

Oleh karena itu, adanya jaminan kelancaran akses dinilai sebagai kabar positif bagi stabilitas distribusi energi nasional.

Langkah ini sekaligus menegaskan pentingnya diplomasi dan komunikasi antarnegara dalam menjaga kepentingan strategis, khususnya di sektor energi dan perdagangan internasional.

Dengan adanya sinyal dukungan dari Iran, diharapkan aktivitas pelayaran Indonesia di kawasan tersebut dapat berjalan lebih aman dan stabil, meskipun situasi geopolitik global masih bergejolak.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Platform distribusi game global Steam akhirnya menyampaikan permintaan maaf setelah munculnya label Indonesia Game Rating System (IGRS) yang dinilai tidak sesuai di platform mereka.

Direktur Pengembangan Ekosistem Digital dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Sonny Hendra Sudaryana, menjelaskan bahwa polemik ini terjadi akibat belum terintegrasinya sistem antara IGRS dan Steam.

Menurut Sonny, label rating tersebut muncul karena pihak Steam menggunakan metode penilaian mandiri atau self-assessment tanpa melalui prosedur resmi yang berlaku di Indonesia.

Seharusnya, setiap hasil penilaian perlu dilaporkan terlebih dahulu kepada Komdigi untuk mendapatkan persetujuan sebelum ditampilkan ke publik.

Ia menegaskan bahwa masih ada tahapan penting yang terlewat dalam proses tersebut, sehingga memicu kesalahan informasi di platform.

Bahkan, hingga saat ini kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Steam masih berada pada tahap awal.

Belum adanya nota kesepahaman (MoU) maupun integrasi sistem seperti API menjadi salah satu penyebab utama munculnya miskomunikasi.

Hal ini membuat proses sinkronisasi data rating belum dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Sebagai respons atas kejadian tersebut, pihak Steam telah mengambil langkah cepat dengan menarik seluruh label IGRS yang bermasalah dari platform mereka.

Langkah ini dilakukan setelah mereka menyadari adanya kesalahan dalam proses internal.

Komdigi pun berencana menggelar pertemuan lanjutan dengan pihak Steam untuk membahas klarifikasi sekaligus mencari solusi agar kejadian serupa tidak terulang.

Pertemuan ini dijadwalkan berlangsung secara daring dalam waktu dekat, menyesuaikan dengan kondisi libur Paskah di pihak Steam.

Ke depan, pemerintah menegaskan pentingnya penguatan koordinasi antara regulator dan platform digital global.

Hal ini bertujuan agar sistem klasifikasi usia game dapat diterapkan secara akurat sesuai regulasi di Indonesia, sekaligus memberikan kejelasan bagi masyarakat, khususnya para gamer.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang penerapan pajak bagi pedagang online yang berjualan di marketplace mulai pertengahan 2026.

Meski demikian, kebijakan tersebut masih dalam tahap kajian dan belum menjadi keputusan final.

Dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI di kawasan Kompleks Parlemen Senayan, Purbaya menjelaskan bahwa rencana pajak transaksi online sebenarnya sudah lama disiapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Namun, implementasinya sempat ditunda karena kondisi ekonomi nasional yang belum stabil.

Menurutnya, saat ini situasi ekonomi Indonesia mulai menunjukkan perbaikan.

Pemerintah pun membuka peluang untuk melanjutkan rencana tersebut apabila kondisi ekonomi pada triwulan kedua 2026 tetap positif.

Selain faktor ekonomi, kebijakan ini juga bertujuan menciptakan persaingan usaha yang lebih seimbang antara pedagang online dan pelaku usaha konvensional.

Banyak pedagang di pasar tradisional mengeluhkan ketatnya persaingan dengan penjual di platform digital.

Pemerintah berupaya merespons aspirasi tersebut dengan melakukan kajian menyeluruh agar kebijakan yang diambil tidak merugikan salah satu pihak.

Evaluasi akan dilakukan secara hati-hati, terutama untuk memastikan pelaku usaha kecil tetap mendapatkan ruang berkembang.

Penerapan pajak bagi pedagang marketplace diharapkan tidak hanya meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem bisnis antara sektor digital dan offline.

Meski begitu, pemerintah menegaskan bahwa perlindungan terhadap pelaku UMKM tetap menjadi prioritas utama.

Oleh karena itu, setiap kebijakan akan dirancang agar tidak membebani pelaku usaha yang masih dalam tahap berkembang.

Dengan pendekatan yang terukur, pemerintah berharap kebijakan pajak ini dapat berjalan efektif tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi digital yang saat ini terus berkembang pesat di Indonesia.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Aktivitas ekspor komoditas pinang dari Jambi mengalami hambatan serius.

Sebanyak 27,6 ton pinang milik PT Karin Indo Global terpaksa dikembalikan ke daerah asal setelah sebelumnya tertahan di Singapura.

Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jambi, Sudiwan Situmorang, membenarkan kondisi tersebut.

Ia menyebut kendala utama berasal dari tidak adanya kepastian jadwal pelayaran menuju Iran.

“Pengiriman sempat tertunda di Singapura. Barang akhirnya dipulangkan ke Jambi, namun saat ini belum bisa dikeluarkan karena masih dalam proses kepabeanan,” jelasnya.

Tertahan Sejak Transit di Singapura

Kargo pinang tersebut awalnya diberangkatkan dari Jambi pada 25 Februari 2026 dan tiba di Singapura pada 28 Februari sebagai titik transit.

Rencananya, barang akan dilanjutkan menuju Bandar Abbas, Iran, pada 10 Maret 2026.

Namun, rencana itu batal setelah operator pelayaran menghentikan sementara layanan ke kawasan Timur Tengah.

Situasi geopolitik yang belum stabil di wilayah tersebut membuat sejumlah jalur pengiriman terganggu, termasuk rute menuju Iran.

Dipulangkan ke Jambi

Setelah tertahan cukup lama di Singapura, pihak eksportir akhirnya memutuskan untuk menarik kembali barang tersebut.

Kargo kemudian dikirim ulang ke Indonesia dan tiba di Jambi pada 17 Maret 2026.

Menurut Sudiwan, pengembalian ini tidak berkaitan dengan kualitas komoditas.

“Bukan karena barangnya bermasalah, tapi memang karena keterbatasan kapal tujuan Iran saat ini,” tegasnya.

Masih Terkendala Administrasi

Saat ini, komoditas pinang tersebut masih berada dalam pengawasan pihak karantina.

Proses administrasi dan kepabeanan masih berlangsung sebelum barang bisa didistribusikan kembali.

Kondisi ini menjadi perhatian pelaku usaha ekspor, mengingat gangguan logistik internasional dapat berdampak langsung pada arus perdagangan komoditas unggulan daerah.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID — Keluhan masyarakat terkait QR Code untuk pembelian BBM subsidi yang tidak bisa digunakan semakin ramai terjadi di berbagai daerah.

Banyak pengguna mengaku mendadak tidak dapat mengakses layanan saat melakukan pengisian di SPBU.

Masalah ini berkaitan dengan proses pembaruan data yang tengah dilakukan oleh Pertamina Patra Niaga sebagai bagian dari evaluasi sistem distribusi BBM subsidi agar lebih tepat sasaran.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menjelaskan bahwa proses tersebut merupakan langkah rutin untuk meningkatkan kualitas data konsumen.

“Saat ini kami sedang melakukan pembaruan dan penyesuaian data sebagai bagian dari evaluasi sistem,” ujarnya, Sabtu (4/4/2026).

Ia menegaskan, langkah ini dilakukan untuk memastikan penyaluran BBM subsidi sesuai aturan dan tepat sasaran.

Dalam proses pembaruan tersebut, sejumlah data pengguna menjadi tidak aktif.

Dampaknya, QR Code yang sebelumnya dapat digunakan mendadak tidak berlaku, sehingga masyarakat tidak bisa mengakses BBM subsidi untuk sementara waktu.

Untuk mengatasi kendala ini, Pertamina mengimbau masyarakat segera melakukan pendaftaran ulang melalui sistem Subsidi Tepat.

Proses registrasi disebut mudah dan cepat agar pengguna yang berhak bisa kembali menikmati layanan.

Keluhan pengguna sendiri ramai bermunculan di media sosial. Beberapa di antaranya mengaku data kendaraan di aplikasi MyPertamina hilang, sementara lainnya menghadapi antrean panjang di SPBU akibat QR Code yang tidak bisa dipakai.

Pertamina memastikan bahwa kondisi ini bukan disebabkan kebijakan pembatasan baru, melainkan bagian dari penyesuaian sistem.

Diharapkan, setelah proses ini selesai, distribusi BBM subsidi akan menjadi lebih akurat, transparan, dan tepat sasaran.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID — Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional 1.789 dapur dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kebijakan ini merupakan bagian dari evaluasi besar-besaran untuk memastikan seluruh fasilitas memenuhi standar keamanan dan kelayakan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa program MBG sejauh ini menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, meski masih terdapat sejumlah kekurangan yang harus segera dibenahi.

“Secara umum program ini berjalan baik, namun distribusi ke pesantren perlu dipercepat. Arahan Presiden, sebelum akhir tahun semuanya harus sudah optimal,” ujarnya, Sabtu (4/4/2026).

Hingga akhir Maret 2026, program MBG tercatat telah menjangkau lebih dari 61 juta penerima manfaat yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia.

Capaian ini menunjukkan skala besar program dalam mendukung perbaikan gizi masyarakat.

Namun, dalam proses pengawasan, ditemukan sejumlah dapur yang belum memenuhi ketentuan operasional.

Masalah yang muncul bervariasi, mulai dari standar kebersihan yang belum terpenuhi, tidak adanya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), hingga fasilitas pengolahan limbah yang tidak memadai.

Selain itu, kualitas makanan dan kesiapan sarana juga menjadi perhatian utama pemerintah.

Hal ini penting untuk memastikan makanan yang diberikan benar-benar aman dan layak dikonsumsi oleh masyarakat.

Dapur yang dihentikan sementara diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan sesuai standar yang telah ditetapkan.

Jika tidak mampu memenuhi ketentuan, pemerintah membuka kemungkinan penghentian operasional secara permanen.

Langkah evaluasi ini dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga kualitas program MBG agar tetap berkelanjutan dan tepat sasaran, khususnya bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan asupan gizi yang baik.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Volume kendaraan di ruas Tol Betung–Tempino–Jambi mengalami peningkatan selama libur panjang awal April 2026.

Kenaikan ini mencerminkan tingginya mobilitas masyarakat di wilayah Jambi dan sekitarnya.

PT Hutama Karya mencatat, sebanyak 9.724 kendaraan melintas di ruas Bayung Lencir–Tempino pada 3 April 2026.

Angka ini meningkat sekitar 15,8 persen dibandingkan kondisi lalu lintas normal.

Plt. EVP Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya, Hamdani, mengatakan peningkatan trafik ini dipicu oleh aktivitas masyarakat selama libur panjang, baik untuk perjalanan keluarga, wisata, maupun mobilitas antarwilayah.

“Peningkatan volume kendaraan ini merupakan tren yang biasa terjadi saat periode libur panjang. Kami terus melakukan pemantauan secara intensif, khususnya pada ruas-ruas strategis seperti Tol Jambi, guna memastikan perjalanan pengguna tetap aman dan lancar,” ujar Hamdani.

Secara keseluruhan, trafik di Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) juga menunjukkan kenaikan signifikan.

Total kendaraan yang melintas di berbagai ruas tol operasional mencapai 142.518 unit dalam satu hari, atau naik sekitar 42,85 persen dibandingkan hari biasa.

Hamdani menegaskan, Hutama Karya telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi, mulai dari kesiapan petugas di lapangan hingga optimalisasi fasilitas pendukung.

Hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas layanan selama lonjakan arus kendaraan.

“Kami mengimbau pengguna jalan untuk merencanakan perjalanan dengan baik, memastikan kondisi kendaraan prima, serta beristirahat di rest area jika merasa lelah. Keselamatan pengguna jalan tetap menjadi prioritas utama,” tambahnya.

Dengan peningkatan trafik ini, Hutama Karya memastikan operasional jalan tol tetap berjalan optimal sebagai bagian dari komitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya di ruas strategis seperti Tol Jambi.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan optimisme bahwa status pasar modal Indonesia akan tetap bertahan dalam kategori emerging market versi MSCI.

Keyakinan ini didasarkan pada peningkatan transparansi dan integritas pasar yang terus diperkuat.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Hasan Fawzi, menilai posisi Indonesia saat ini justru semakin kompetitif dibandingkan banyak negara lain, baik di tingkat regional maupun global.

“Dari sisi transparansi, keterbukaan informasi, hingga penegakan hukum, posisi kita saat ini bahkan sudah lebih maju dibanding sejumlah pasar lain,” ujarnya di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (3/4/2026).

Menurut Hasan, penguatan transparansi bukan sekadar langkah jangka pendek, melainkan akan terus dilakukan secara berkelanjutan dan menjadi bagian dari regulasi yang lebih permanen.

Ia menambahkan, berbagai data terbaru hingga Maret 2026 menunjukkan adanya kemajuan signifikan dalam tata kelola pasar modal Indonesia.

Sebelumnya, MSCI sempat menyoroti pasar modal Indonesia, khususnya terkait aspek transparansi dan likuiditas.

Namun, OJK bersama para pemangku kepentingan telah melakukan berbagai langkah perbaikan, termasuk peningkatan keterbukaan data serta penguatan regulasi.

Dengan reformasi tersebut, OJK meyakini kepercayaan investor akan semakin meningkat, sekaligus menjaga stabilitas pasar modal nasional.

Ke depan, OJK menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pengawasan dan regulasi guna menjaga integritas pasar, serta meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Badan Gizi Nasional menegaskan bahwa insentif sebesar Rp6 juta per hari untuk dapur dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak diberikan secara otomatis.

Insentif tersebut dapat dihentikan sewaktu-waktu jika fasilitas dapur tidak memenuhi standar operasional yang telah ditetapkan.

Direktur Manajemen Risiko Pemenuhan Gizi BGN, Rufriyanto Maulana Yusuf, menjelaskan bahwa kebijakan ini mengacu pada prinsip disiplin layanan.

“Pendekatannya adalah no service, no pay. Jika layanan tidak berjalan sesuai standar, maka tidak ada pembayaran,” ujarnya, Jumat (3/4/2026).

Menurutnya, hak mitra atas insentif akan langsung gugur apabila dapur tidak beroperasi atau gagal memenuhi persyaratan teknis yang telah ditentukan.

BGN juga menetapkan sejumlah indikator ketat terkait kualitas operasional dapur. Beberapa di antaranya meliputi kebersihan air, kelancaran sistem limbah, kondisi penyimpanan bahan makanan, hingga kelengkapan sertifikasi kesehatan.

Jika ditemukan pelanggaran, seperti kontaminasi bakteri E. coli pada air, sistem IPAL bermasalah, kerusakan mesin pendingin yang menyebabkan bahan pangan rusak, atau tidak adanya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi dari Kementerian Kesehatan, maka insentif akan langsung dihentikan pada hari yang sama.

Rufriyanto menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pembenahan dalam program MBG yang masih terus dikembangkan.

Ia menilai, transformasi dalam tata kelola program publik membutuhkan proses penyesuaian berkelanjutan, termasuk dalam memastikan kualitas layanan tetap terjaga.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa kebijakan tersebut bukan semata soal keuntungan finansial, tetapi bagian dari upaya kolektif untuk membangun sistem pemenuhan gizi yang lebih baik dan berkelanjutan.

Dengan penerapan aturan ini, BGN berharap seluruh mitra pengelola dapur dapat menjaga standar operasional secara konsisten, sehingga program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.(*)