JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) secara resmi mencabut jabatan Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU mulai 26 November 2025.

Keputusan ini diumumkan melalui Surat Edaran Nomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025 yang ditandatangani Wakil Rais Aam PBNU Afifuddin Muhajir dan Katib PBNU Ahmad Tajul Mafakhir.

Dalam surat tersebut, disampaikan bahwa sejak pukul 00.45 WIB, seluruh wewenang dan hak Gus Yahya sebagai Ketua Umum dicabut.

Ia tidak lagi berwenang menggunakan atribut, fasilitas, maupun mewakili PBNU secara resmi.

Hingga ada keputusan lebih lanjut, seluruh fungsi kepemimpinan dialihkan kepada Rais Aam PBNU.

PBNU menjelaskan bahwa keputusan diambil berdasarkan rapat harian Syuriyah yang mengacu pada regulasi internal tentang pemberhentian fungsionaris serta pelimpahan tugas jabatan.

Pihak PBNU menyebut Gus Yahya telah membaca dan menerima risalah rapat sebelum keputusan disahkan.

Namun, Gus Yahya menolak keabsahan keputusan tersebut.

Menurutnya, pemberhentian Ketua Umum hanya dapat dilakukan melalui muktamar, bukan rapat harian Syuriyah.

Ia juga mempertanyakan validitas administrasi surat edaran, termasuk konsistensi nomor surat dan keabsahan stempel digital.

Keputusan ini memicu perdebatan internal. Sebagian pengurus menilai langkah PBNU sebagai bagian dari konsolidasi kepemimpinan, sementara pihak lain menganggap prosesnya tidak sesuai aturan.

Situasi ini menimbulkan ketidakpastian di tubuh PBNU dan membuka kemungkinan adanya konsolidasi ulang ataupun mekanisme penyelesaian melalui organ internal organisasi.

Dengan pencopotan Gus Yahya, PBNU memasuki fase transisi yang krusial.

Publik kini menunggu bagaimana langkah organisasi keagamaan terbesar di Indonesia tersebut dalam menata ulang struktur kepemimpinan dan menjaga stabilitas internal di tengah dinamika yang berkembang.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Shell Indonesia akhirnya mencapai kesepakatan dengan Pertamina Patra Niaga untuk pembelian 100.000 barel base fuel sebagai upaya memulihkan pasokan BBM di jaringan SPBU Shell.

Kerja sama ini menandai berakhirnya negosiasi panjang setelah Shell mengalami kekosongan stok akibat kuota impor yang habis.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan bahwa pengiriman BBM dari Pertamina dijadwalkan pada 24–25 November 2025 ke titik serah yang telah disepakati oleh kedua perusahaan.

Pemerintah mendorong percepatan kerja sama ini karena SPBU swasta juga memegang peran penting dalam menjaga stabilitas energi nasional.

President & Managing Director Mobility Shell Indonesia, Ingrid Siburian, menyampaikan bahwa pembelian ini merupakan langkah komersial untuk memastikan layanan kepada pelanggan tidak terganggu.

Menurutnya, negosiasi dengan Pertamina telah memasuki tahap akhir sejak pekan lalu sebelum akhirnya kedua pihak mencapai titik temu.

“Kami memasuki tahap finalisasi komersial untuk memastikan suplai BBM dapat segera dipulihkan di seluruh jaringan SPBU Shell,” ujar Ingrid.

Ia menegaskan bahwa, Shell tetap berkomitmen menjaga kualitas dan kontinuitas layanan, termasuk saat pasokan global mengalami dinamika.

Kelangkaan BBM Shell sebelumnya terjadi setelah kuota impor menipis, membuat beberapa jenis bahan bakar seperti Shell Super dan V-Power tidak tersedia sementara.

Kondisi ini mendorong pemerintah meminta SPBU swasta mengajukan pasokan tambahan melalui Pertamina demi menjamin ketersediaan energi masyarakat.

Setelah pengiriman dilakukan, distribusi BBM ke SPBU Shell diperkirakan normal kembali secara bertahap.

Pemerintah menilai langkah ini akan membantu menstabilkan pasokan hingga akhir 2025, sambil menunggu penetapan kuota impor berikutnya.

Dengan tercapainya kesepakatan ini, Shell menjadi salah satu SPBU swasta pertama yang memanfaatkan opsi suplai tambahan dari Pertamina untuk mengatasi kekosongan stok.

Pemerintah berharap kolaborasi semacam ini dapat memperkuat keandalan pasokan energi nasional menjelang akhir tahun.(*)

JAYAPURA, SEPUCUKJAMBI.ID – Kematian seorang ibu hamil di Kabupaten Jayapura, Papua, memicu perhatian nasional dan gelombang kecaman terhadap sistem layanan kesehatan di wilayah tersebut.

Irene Sokoy, warga Kampung Hobong, Distrik Sentani, meninggal bersama bayinya setelah dilaporkan ditolak oleh empat rumah sakit saat membutuhkan penanganan darurat.

Peristiwa ini terjadi pada Minggu, 16 November 2025, ketika Irene mulai mengalami kontraksi dan dilarikan keluarganya ke RSUD Yowari.

Namun, rumah sakit tersebut tidak dapat memberikan layanan darurat karena dokter kandungan sedang tidak bertugas.

Keluarga kemudian berupaya mencari pertolongan ke RS Dian Harapan dan dua fasilitas kesehatan lainnya, tetapi layanan darurat untuk obstetri tidak tersedia.

Ketiadaan dokter spesialis kandungan dan fasilitas memadai membuat Irene tidak mendapatkan penanganan penting yang dibutuhkan.

Setelah berulang kali ditolak, kondisi Irene memburuk.

Ia meninggal dalam perjalanan menuju rumah sakit berikutnya pada Senin, 17 November 2025. Bayinya juga tidak dapat diselamatkan.

Kasus ini memicu kecaman luas. Banyak pihak menilai insiden ini sebagai bukti ketimpangan dan rendahnya kualitas layanan kesehatan di Papua.

Anggota DPR dari PDI-P, Misnawan, mengecam penolakan terhadap pasien ibu hamil dalam kondisi gawat darurat sebagai pelanggaran serius terhadap hak pasien dan standar pelayanan medis.

Pemerintah bergerak cepat. Kementerian Kesehatan mengirim tim khusus ke Papua untuk menyelidiki dugaan penolakan layanan.

“Jika terbukti ada pelanggaran, rumah sakit dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana,” tegas Jubir Kemenkes.

Kemenkes menekankan bahwa layanan gawat darurat tidak boleh menunda pasien dengan alasan administrasi atau rujukan seluruh peserta JKN wajib dilayani.

Presiden Prabowo Subianto turut merespons dengan memerintahkan audit menyeluruh terhadap rumah sakit di Papua.

Audit ini bertujuan memastikan kesiapan fasilitas dan prosedur penanganan darurat agar tragedi serupa tidak terulang.

Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban dan menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap koordinasi layanan kesehatan di daerah tersebut.

Tragedi Irene Sokoy dan bayinya menjadi pengingat bahwa layanan kesehatan, terutama untuk ibu hamil dan situasi darurat, masih perlu perbaikan besar di wilayah terpencil.

Investigasi dan audit pemerintah diharapkan menjadi langkah awal menuju layanan kesehatan yang lebih merata, cepat, dan manusiawi di Papua.(*)

YOGYAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Bayangkan sebuah jalan yang selalu hidup sepanjang hari: warna-warni lampu, aroma kuliner khas Yogyakarta, hingga alunan musik jalanan di malam hari.

Itulah Malioboro, ikon wisata yang menjadi pusat belanja, budaya, dan kuliner di jantung Kota Yogyakarta.

Nama “Malioboro” berakar dari kata malyabhara yang berarti “karangan bunga”.

Pada masa lalu, jalan ini dihias bunga saat upacara kerajaan.

Kini, nuansa tradisional itu tetap terasa lewat bangunan tua kolonial dan aktivitas budaya yang tetap terjaga.

Memasuki tahun 2025, Malioboro mengalami perubahan besar melalui uji coba kawasan khusus pejalan kaki.

Kendaraan bermotor dilarang melintas sehingga wisatawan dapat berjalan lebih santai tanpa kebisingan.

“Lebih enak, lebih sejuk… kayak tenang gitu,” ujar salah satu pengunjung yang merasakan perubahan ini.

Di sepanjang Malioboro, pengunjung bisa berbelanja batik, kerajinan tangan, dan oleh-oleh khas Jogja.

Kuliner seperti Gudeg, bakpia, sate kere, kopi angkringan, hingga jajanan kaki lima menjadi daya tarik yang selalu diburu wisatawan.

Tak jauh dari kawasan ini terdapat Benteng Vredeburg dan Keraton Yogyakarta dua destinasi sejarah yang semakin melengkapi pengalaman wisata.

Meski tetap ramai, kawasan ini kini jauh lebih tertata.

Pedagang kaki lima ditempatkan lebih rapi, trotoar lebih lebar, dan ruang berjalan kaki lebih nyaman.

Suasana malam hari di Malioboro pun semakin memikat dengan cahaya lampu, aroma makanan, dan kehidupan jalanan yang khas.

Bagi wisatawan yang baru pertama kali datang ke Yogyakarta, Malioboro adalah tempat terbaik untuk merasakan “jiwa” kota ini.

Perpaduan belanja, kuliner, budaya, dan sejarah membuat Malioboro menjadi destinasi yang tak boleh dilewatkan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Rangkaian Musyawarah Komisariat Wilayah (Muskomwil) II Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Regional Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) di Kota Jambi hari ini diisi dengan kegiatan visitasi lapangan oleh para wali kota peserta.

Sebanyak 9 wali kota se-Sumbagsel mengikuti kunjungan ke Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Terpusat Sijenjang, salah satu infrastruktur strategis milik Pemerintah Kota Jambi.

Rombongan para kepala daerah disambut langsung oleh Wali Kota Jambi, Maulana, yang menjelaskan peran IPAL Terpusat Sijenjang dalam peningkatan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.

“IPAL Sijenjang adalah bagian dari komitmen Kota Jambi menuju kota yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan,” kata dia.

“Kami berharap kunjungan ini bisa menjadi ruang berbagi praktik baik antar daerah, sehingga pembangunan lingkungan hidup di wilayah Sumbagsel dapat terus ditingkatkan,” ujar Wali Kota Maulana.

Para peserta melakukan peninjauan fasilitas utama, mulai dari sistem pretreatment, kolam aerasi, hingga unit pengolahan akhir.

Mereka juga mendapatkan pemaparan teknis terkait kapasitas layanan serta rencana pengembangan jaringan perpipaan kota.

Usai dari IPAL Sijenjang, rombongan Muskomwil II Sumbagsel melanjutkan visitasi ke Kawasan Percandian Muaro Jambi, salah satu situs peninggalan sejarah terbesar di Asia Tenggara.

Di sana, para wali kota disuguhi informasi mengenai pengelolaan kawasan, pengembangan pariwisata, serta upaya pelestarian yang dilakukan pemerintah daerah bersama masyarakat.

Kunjungan ini menjadi bagian dari agenda Muskomwil II yang tidak hanya membahas isu pemerintahan.

Tetapi juga memperkenalkan potensi lokal Kota Jambi baik dari segi infrastruktur modern maupun kekayaan sejarah dan budaya.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Indonesia kini menyandang predikat darurat penipuan lowongan kerja (job scam), mencatatkan kasus tertinggi di kawasan Asia Pasifik.

Data mengejutkan dari SEEK menunjukkan bahwa sekitar 38% dari seluruh upaya penipuan di APAC menargetkan Indonesia, bahkan menyumbang 62% dari total kasus penipuan se-Asia.

Direktur Operasional Jobstreet Indonesia, Willem Najoan, menekankan bahwa bahaya job scam telah melampaui kerugian finansial

“Kita tidak lagi hanya berbicara soal kerugian finansial, tetapi juga risiko keamanan serius. Job scam telah berevolusi menjadi pintu masuk kejahatan terorganisir seperti perdagangan orang,” ujarnya.

Bidang Kerja Paling Rentan Jadi Target Scammer

Scammer dilaporkan paling banyak memalsukan lowongan pada level entry-level.

Lima kategori pekerjaan yang paling rentan menjadi sasaran empuk para pelaku kejahatan, menurut data SEEK:

1. Administration & Office Support (sekitar 39,36%)

2. Manufacturing, Transport & Logistics (sekitar 21,06%)

3. Retail & Consumer Products (sekitar 12,23%)

4. Trades & Services (sekitar 7,98%)

5. Hospitality & Tourism (sekitar 5,74%)

Modus Canggih: Manfaatkan AI dan Tugas Palsu

Modus operandi penipuan kini semakin canggih dan terstruktur. P

elaku memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) untuk membuat iklan lowongan yang sangat meyakinkan.

Taktik populer yang digunakan termasuk menawarkan pekerjaan paruh waktu dengan tugas yang terkesan ringan, lalu meminta korban melakukan deposit atau top-up dana dengan iming-iming komisi besar.

Scammer juga sering menyamar sebagai staf resmi dari platform pekerjaan, menghubungi calon korban melalui SMS, media sosial, atau aplikasi chat, membuat tawaran palsu tersebut tampak legal.

Upaya Platform dan Imbauan Kewaspadaan

Menghadapi tren ini, platform seperti SEEK memperketat sistem verifikasi.

Semua perekrut diwajibkan melewati pemeriksaan legalitas yang ketat, serta pemeriksaan iklan secara otomatis dan manual.

“Kami terus meningkatkan proteksi pengguna agar tidak menjadi korban penipuan,” tegas Willem Najoan.

Para pencari kerja di Indonesia, terutama lulusan baru dan fresh graduate, diimbau untuk selalu memeriksa kredibilitas lowongan sebelum memberikan data pribadi atau menyetorkan uang.

Kewaspadaan ekstra sangat diperlukan mengingat penipuan ini berpotensi merugikan finansial dan membuka celah pada kejahatan terorganisir, termasuk perdagangan orang.

Organisasi terkait dan platform pekerjaan terus bekerja sama dengan lembaga pemerintah dan non-pemerintah untuk berbagi intelijen dan memperketat pengawasan terhadap perekrut nakal.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Reuni Akbar 212 akan kembali digelar di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada Selasa, 2 Desember 2025.

Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang dimulai dini hari, acara tahun ini dijadwalkan berlangsung setelah salat Magrib.

Panitia mengusung tema “Revolusi Akhlak untuk Selamatkan NKRI dari Penjahat dan Memerdekakan Palestina dari Penjajah”, dengan tujuan memperkuat ukhuwah Islamiyah, Wathaniyah, dan Insaniyah.

Ketua Steering Committee (SC) Reuni 212, Ustaz Ahmad Shobri Lubis, menegaskan bahwa acara ini menjadi ajang memperkuat persaudaraan umat sekaligus menegaskan solidaritas terhadap Palestina.

Rangkaian kegiatan meliputi ibadah berjamaah, zikir, doa bersama, serta tausiyah dari sejumlah ulama.

Menurut Ustaz Ahmad, reuni ini terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Kami ingin semua masyarakat merasakan nuansa kebersamaan dan nilai kebangsaan,” ujarnya.

Panitia telah mengundang sejumlah tokoh nasional, seperti Presiden Prabowo Subianto, mantan Gubernur DKI Anies Baswedan, serta beberapa menteri.

Pemerintah Provinsi DKI melalui Pramono Anung menyatakan dukungan terhadap penyelenggaraan acara dan memastikan koordinasi keamanan berjalan baik.

Wakil Gubernur Rano Karno turut menyatakan kesiapannya menghadiri acara tersebut.

Peserta diimbau membawa perlengkapan ibadah, seperti sajadah, serta jas hujan atau payung mengingat potensi hujan di kawasan Monas.

 “Spirit 212 tidak hanya tentang persaudaraan, tetapi juga dukungan terhadap perjuangan keadilan internasional, termasuk untuk Palestina,” kata Ustaz Ahmad.

Meski daftar undangan telah dirilis, panitia belum memastikan siapa saja tokoh yang dipastikan hadir.

Format acara yang dimulai sore hari dan lebih menonjolkan kegiatan ibadah bersama menimbulkan sejumlah pertanyaan terkait pengaturan keamanan, arus peserta, dan kesiapan logistik.

Di tengah dinamika politik dan isu keagamaan, Reuni Akbar 212 memunculkan ragam respons publik.

Ada yang melihatnya sebagai momentum kebersamaan dan refleksi nilai kebangsaan, sementara sebagian lain menyoroti potensi politik identitas serta dampak sosial dari keramaian besar.

Sejak pertama kali digelar pada 2016, Reuni 212 dikenal sebagai ajang yang menekankan nilai solidaritas umat.

Panitia menegaskan bahwa acara tahun ini tetap mengedepankan nuansa religius dan kebangsaan, sekaligus menjadi ruang refleksi bagi masyarakat.

Aparat keamanan telah menyiapkan pengamanan ketat untuk memastikan kegiatan berlangsung aman, tertib, dan kondusif.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (ASDP), Ira Puspadewi, resmi memperoleh rehabilitasi dari Presiden RI Prabowo Subianto.

Keputusan ini membuat Ira serta dua mantan direksi ASDP lainnya dibebaskan dari tahanan.

Meskipun kasus dugaan korupsi senilai Rp 1,25 triliun yang menyeret mereka masih menuai perhatian publik.

Ira Puspadewi menjabat sebagai Direktur Utama ASDP sejak 2017 hingga 2024.

Sebelum memimpin perseroan, ia pernah berkarier di sejumlah BUMN, seperti PT Sarinah dan PT Pos Indonesia, serta menyelesaikan studi doktoral di Universitas Indonesia pada 2018.

Kasus hukum yang menjeratnya berkaitan dengan akuisisi PT Jembatan Nusantara (PT JN) pada 2019–2022.

Pada April 2023, KPK menetapkannya sebagai tersangka, dan proses persidangan dimulai pada Agustus 2024.

Pada 20 November 2025, pengadilan menjatuhkan vonis empat tahun enam bulan penjara, denda Rp500 juta, serta menetapkan kerugian negara sebesar Rp 1,25 triliun.

Kasus tersebut menimbulkan perdebatan publik.

Sebagian pihak menilai keputusan akuisisi PT JN merupakan strategi bisnis yang sah dan dikategorikan sebagai keputusan korporasi, bukan tindakan yang berorientasi pada keuntungan pribadi.

Bagi kelompok ini, langkah rehabilitasi dari Presiden Prabowo pada 25 November 2025 dipandang sebagai bentuk koreksi atas proses hukum yang dianggap keliru.

Rehabilitasi itu sekaligus menjadi dasar bagi KPK untuk membebaskan Ira dan dua terdakwa lainnya.

Namun, tidak sedikit masyarakat dan pengamat hukum yang tetap menilai bahwa putusan pengadilan menyatakan adanya bukti kuat atas kerugian negara.

Mereka mengingatkan bahwa tanggung jawab pimpinan BUMN tetap harus dijaga agar tidak menimbulkan kerugian finansial dan risiko tata kelola.

Pengamat hukum dan korporasi Andi Santoso menyoroti dampak lanjutan dari kasus semacam ini.

“Pimpinan BUMN bisa terlalu berhati-hati karena takut berurusan dengan hukum,” ujarnya.

Ira Puspadewi menjadi salah satu figur penting di sektor transportasi nasional yang kasusnya memunculkan diskursus luas mengenai batas antara inovasi bisnis, akuntabilitas publik, dan mekanisme hukum yang adil dalam pengelolaan BUMN.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Jakarta resmi dinobatkan sebagai ibu kota terpadat di dunia.

Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) World Urbanization Prospects 2025 mencatat bahwa wilayah metropolitan Jakarta kini dihuni hampir 42 juta orang, melampaui Dhaka (Bangladesh) dan Tokyo (Jepang).

Secara administratif, kepadatan penduduk DKI Jakarta mencapai 16.155 jiwa per kilometer persegi, jauh di atas rata-rata nasional.

Tingginya konsentrasi penduduk ini menimbulkan berbagai persoalan perkotaan seperti kemacetan, keterbatasan ruang hunian, tekanan terhadap layanan publik, serta berkurangnya ruang terbuka hijau.

Beragam penelitian turut menyoroti dampak urbanisasi ekstrem pada kota besar.

Studi mengenai urbanisasi Indonesia menyebutkan bahwa pertumbuhan penduduk yang tidak terkelola menyebabkan kemacetan parah, perluasan permukiman informal, dan ketimpangan akses hunian, sehingga menyulitkan kota untuk berkembang secara berkelanjutan.

Fenomena tersebut sejalan dengan tren global. Sekitar 45 persen populasi dunia kini tinggal di perkotaan.

Sementara jumlah megacity kota dengan populasi lebih dari 10 juta jiwa melonjak dari 8 kota pada 1975 menjadi 33 kota pada 2025.

Asia menjadi kawasan dengan megacity terbanyak, termasuk Jakarta.

Di Indonesia, Pulau Jawa menjadi pusat persebaran penduduk yang sangat padat, terutama Jakarta dan wilayah penyangganya.

Kondisi ini menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam memindahkan ibu kota negara ke Nusantara, Kalimantan, demi pemerataan pembangunan dan mengurangi beban Jakarta.

Meski menghadapi tekanan kepadatan, Jakarta tetap menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan peluang kerja.

Kota ini menawarkan akses pendidikan, fasilitas kesehatan, dan kesempatan karier yang lebih luas, sehingga tetap menarik bagi pendatang.

Dengan status sebagai kota terpadat di dunia, Jakarta membutuhkan strategi perencanaan kota yang lebih cerdas dan berkelanjutan.

Penguatan transportasi publik, penataan hunian, dan penambahan ruang hijau menjadi faktor penting untuk menjaga kualitas hidup warga di tengah kepadatan yang terus meningkat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi mengajak seluruh masyarakat untuk turut menyukseskan pelaksanaan Musyawarah Komisariat Wilayah (Muskomwil) II APEKSI yang digelar di Kota Jambi pada 26–28 November 2025.

Pada penyelenggaraan kali ini, Kota Jambi menjadi tuan rumah dengan tema “Kolaborasi Bersama Mewujudkan Kota yang Maju dan Bahagia Masyarakatnya”.

Muskomwil II APEKSI akan dihadiri delapan kepala daerah dari Palembang, Bandar Lampung, Lubuk Linggau, Metro, Prabumulih, Sungai Penuh, serta Kota Jambi sendiri. Serangkaian agenda telah disiapkan untuk menyambut para peserta.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi, Saleh Ridha, menjelaskan bahwa kedatangan para kepala daerah beserta pendamping dijadwalkan tiba pada Rabu siang di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi untuk proses registrasi.

Pada malam harinya, kegiatan akan dibuka dengan opening ceremony dan gala dinner yang menampilkan berbagai pertunjukan seni.

Menurutnya, Muskomwil II APEKSI secara resmi akan dibuka oleh Gubernur Jambi, Al Haris, pada hari kedua.

“Pada hari kedua, peserta akan melakukan kunjungan ke IPAL Terpusat Sijenjang dan tur ke Candi Muaro Jambi sebelum mengikuti pembukaan resmi,” ujarnya.

Agenda Muskomwil II juga mencakup pembahasan sejumlah isu strategis, antara lain penentuan tuan rumah Raker Komwil II 2026, penyusunan Rencana Kerja Komwil II 2025–2028, rekomendasi untuk Rakernas APEKSI di Medan, serta pengukuhan Ketua Komwil II APEKSI.

Sebagai rangkaian penyemarak, Pemkot Jambi juga menggelar Festival Tugu Keris Siginjai sekaligus Peresmian Banjuran Budayo Kota Jambi atau yang kini dikenal sebagai Taman Remaja Kota Jambi.

Hari terakhir akan diisi dengan senam bersama dan penanaman pohon Banjuran Budayo di kawasan Taman Remaja.

Saleh Ridha menegaskan pentingnya peran masyarakat untuk ikut menyukseskan agenda nasional ini.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi. Terlebih Wali Kota Jambi juga menjabat sebagai Ketua Komwil II APEKSI,” tutupnya.

Adapun dalam Muskomwil II tahun ini, akan turut dibahas isu-isu penting seperti efisiensi anggaran, serta kebijakan pusat termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih.

JADWAL LENGKAP MUSKOMWIL II APEKSI 2025

Hari Pertama – 26 November 2025

12.00–16.00 Kedatangan Peserta & Registrasi
18.30–19.00 Transit
19.30–22.00 Gala Dinner & Opening Ceremony

Hari Kedua – 27 November 2025

07.00–08.00 Kunjungan ke IPAL Terpusat Sijenjang
08.00–11.00 Tur ke Candi Muaro Jambi
11.00–14.00 ISHOMA
14.00–17.00 Pembukaan Muskomwil II APEKSI
– Penentuan Tuan Rumah Raker Komwil II 2026
– Rencana Kerja Komwil II 2025–2028
– Rekomendasi ke Rakernas Medan
– Pengukuhan Ketua Komwil II APEKSI

13.30–16.30 Ladies Program
– Kunjungan ke Batik Berkah Jambi
– Kunjungan ke Pasar Sitimang

19.00 Festival Tugu Keris Siginjai & Peresmian Banjuran Budayo / Taman Remaja Kota Jambi

Hari Ketiga – 28 November 2025

07.00–08.00 Senam Bersama – Lapangan Kantor Wali Kota
08.00–09.00 Sarapan Bersama
09.00–10.00 Penanaman Pohon Banjuran Budayo.(*)