JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID — Insiden hilangnya sebuah tumbler milik penumpang di dalam KRL Commuter Line kembali menjadi contoh bagaimana persoalan kecil dapat berkembang menjadi kegaduhan besar di media sosial.

Kasus ini melibatkan seorang penumpang, Anita Dewi, serta petugas KAI, Argi Budiansyah, yang sempat ramai diperbincangkan warganet sejak akhir November 2025.

Berawal dari Cooler Bag Tertinggal di KRL

Peristiwa dimulai ketika Anita tanpa sengaja meninggalkan cooler bag miliknya di salah satu gerbong KRL.

Petugas KAI, Argi Budiansyah, kemudian menemukan dan menyerahkannya kembali melalui prosedur temuan barang.

Namun, ketika cooler bag tersebut diterima kembali, Anita mengaku bahwa tumbler di dalamnya sudah tidak ada.

Merasa dirugikan, Anita mengunggah keluhannya melalui media sosial, secara langsung menyebut nama Argi sebagai pihak yang bertanggung jawab.

Unggahan tersebut segera viral, memicu pro-kontra di kalangan pengguna media sosial dan menjadikan nama Argi trending selama beberapa hari.

Setelah unggahan tersebut ramai, muncul rumor bahwa Argi akan diberhentikan dari jabatannya.

Banyak warganet memberikan dukungan moral kepada Argi, menyebut bahwa tuduhan tanpa bukti dapat merugikan pekerja lapangan yang hanya menjalankan tugas.

“Tidak ada pemecatan yang dilakukan. Argi hanya ‘lepas dinas’ sementara proses klarifikasi berlangsung sesuai prosedur internal kami,” tegas Direktur Utama KAI, Didiek Hartantyo.

Pernyataan ini meredakan kekhawatiran publik dan menegaskan bahwa KAI tidak mengambil keputusan sepihak tanpa investigasi menyeluruh.

Untuk menyelesaikan persoalan ini secara tuntas, KAI memfasilitasi proses mediasi antara Anita Dewi dan suaminya, Alvin Harris, serta Argi Budiansyah.

Mediasi dilakukan pada 27 November 2025 di Kantor KAI Wisata, Stasiun Gondangdia, Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut, Anita dan Alvin menyampaikan permintaan maaf secara langsung.

“Kami minta maaf atas narasi yang kami sebarkan sebelumnya. Saya tidak bermaksud menimbulkan masalah bagi Pak Argi,” ujar Anita.

“Kami mengakui kekeliruan kami. Semoga ke depan semua pihak lebih berhati-hati,” tambah Alvin.

Argi menerima permintaan maaf tersebut dan menyampaikan bahwa, ia tetap menjalankan tugas seperti biasa.

“Saya menerima permintaan maaf mereka, dan isu pemecatan itu tidak benar,” kata dia.

KAI juga mengingatkan penumpang untuk selalu memperhatikan barang pribadi dan memanfaatkan layanan lost and found jika kehilangan barang.

Perusahaan menegaskan kembali bahwa seluruh prosedur kepegawaian tetap mengikuti aturan yang berlaku, bukan berdasarkan tekanan publik.

“Kami berkomitmen melindungi pegawai dan melayani penumpang sebaik mungkin. Tidak ada pemecatan spontan. Semua melalui proses,” kata Didiek Hartantyo.

Insiden ini menunjukkan bagaimana kesalahpahaman sederhana dapat berkembang besar akibat narasi di media sosial.

Namun, penyelesaian melalui mediasi membuktikan pentingnya komunikasi langsung dan mekanisme klarifikasi sebelum membuat tuduhan publik.

Drama tumbler yang sempat menyita perhatian ini kini berakhir dengan perdamaian, klarifikasi terbuka, dan kembalinya Argi menjalankan tugasnya sebagai petugas KAI.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID — Program Lapor Mas Wapres, kanal pengaduan masyarakat yang digagas Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, telah genap berjalan satu tahun sejak pertama kali diluncurkan pada 11 November 2024.

Dalam kurun waktu tersebut, program ini menerima total 16.505 laporan dari seluruh Indonesia, mencerminkan tingginya antusiasme publik untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, maupun permintaan solusi terkait berbagai persoalan yang mereka hadapi.

Dari seluruh laporan yang diterima, sekitar 66–72 persen disampaikan melalui WhatsApp, menjadikan aplikasi pesan instan tersebut sebagai jalur komunikasi utama masyarakat.

Selebihnya disampaikan melalui tatap muka, setelah masyarakat mendaftar melalui laman resmi Lapor Mas Wapres.

Isu yang masuk sangat beragam, mulai dari urusan pendidikan, bantuan sosial, lingkungan hidup, kesehatan, hingga problem pertanahan.

Beberapa laporan bahkan sudah diselesaikan melalui koordinasi lintas lembaga.

Di antara laporan yang ditindaklanjuti, terdapat kasus mahasiswa yang kesulitan membayar biaya kuliah dan kemudian menerima bantuan setelah proses verifikasi realitas di lapangan.

Sengketa pertanahan di beberapa daerah juga berhasil diselesaikan hingga penerbitan sertifikat tanah resmi.

Tidak hanya permasalahan individual, beberapa aduan dari lembaga pendidikan swasta terkait akreditasi program studi juga menjadi perhatian pemerintah.

Isu-isu tersebut dibahas lintas kementerian untuk menemukan solusi bersama, membuktikan bahwa Lapor Mas Wapres menjangkau berbagai kelompok, bukan sekadar perorangan.

Wakil Presiden Gibran menegaskan bahwa kanal ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah menerima laporan.

Lebih dari itu, Lapor Mas Wapres harus menjadi fondasi pembentukan kebijakan nasional.

“Kanal ini harus terus dikembangkan, agar aduan rakyat bisa dijadikan peta jalan bagi pembentukan kebijakan nasional,” ujar Gibran.

Ia juga menekankan pentingnya peningkatan sistem penanganan aduan agar proses pemeriksaan, verifikasi, hingga tindak lanjut dapat berjalan lebih cepat, akurat, dan responsif terhadap kondisi lapangan.

Meski banyak laporan berhasil ditindaklanjuti, Wapres mengakui masih ada sejumlah tantangan.

Koordinasi antar lembaga pemerintah, verifikasi data pelapor, serta kecepatan respons menjadi perhatian utama.

Seiring bertambahnya jumlah laporan, sistem penyaringan dan penentuan prioritas penanganan menjadi kunci agar setiap aduan mendapatkan respons proporsional.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap laporan yang masuk mendapat perhatian serius dan solusi yang nyata, sehingga masyarakat merasa didengar,” tegas Gibran.

Pemerintah berkomitmen untuk terus menyempurnakan layanan Lapor Mas Wapres.

Ke depan, kanal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih kuat dalam pembentukan kebijakan sekaligus memperbaiki kualitas layanan publik.

Dengan kinerja yang terus berkembang, Lapor Mas Wapres kini menjadi salah satu contoh nyata bagaimana pemerintah mendekatkan diri kepada masyarakat melalui mekanisme digital yang lebih cepat, sederhana, dan mudah dijangkau.(*)

MAGELANG, SEPUCUKJAMBI.ID — Bayangkan kamu bangun pagi, melangkah di antara kabut tipis yang menyelimuti lembah Magelang, lalu perlahan melihat matahari terbit tepat di balik ratusan stupa dan arca Buddha.

Itulah pengalaman ikonik yang menanti setiap wisatawan di Candi Borobudur, mahakarya warisan dunia yang telah diakui UNESCO sejak 1991 dan menjadi salah satu destinasi spiritual sekaligus wisata sejarah paling populer di Indonesia.

Candi Borobudur merupakan situs Buddha terbesar di dunia yang terletak di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

Dibangun pada abad ke-8 hingga ke-9 pada masa Dinasti Syailendra, candi ini diperkirakan selesai sekitar tahun 825 M.

Dengan alas berukuran 121 × 121 meter dan tinggi mencapai 35,4 meter, Borobudur mengesankan bukan hanya secara visual, tetapi juga dari segi arsitektur dan filosofi.

Struktur candi berbentuk piramida bertingkat mulai dari dasar persegi, teras bertingkat menurun, hingga bagian puncak berbentuk lingkaran.

Bentuk ini menggambarkan konsep kosmologi Buddha, perjalanan manusia dari dunia fana menuju pencerahan.

Di dalamnya terdapat sekitar 2.672 panel relief yang memuat kisah kehidupan, ajaran moral, hingga perjalanan spiritual.

Tak hanya itu, sekitar 504 arca Buddha tersebar di berbagai tingkat, memperkuat nuansa sakral dan mendalam yang dimiliki situs ini.

Bagi wisatawan yang baru pertama kali datang, berjalan di Borobudur terasa seperti memasuki museum terbuka terbesar di Indonesia.

Setiap relief menyimpan pesan dan kisah peradaban masa lampau. Banyak pengunjung merasa seolah sedang menyusuri jejak spiritual para leluhur Nusantara.

Momen paling magis terjadi pada waktu subuh, ketika kabut lembah perlahan menipis dan sinar matahari pertama menyentuh stupa-stupa.

Atmosfer yang hening dan damai ini menjadikan Borobudur destinasi favorit bagi pemburu sunrise, fotografer, hingga wisatawan spiritual.

Warisan Dunia yang Harus Dijaga

Sejak ditetapkan sebagai Warisan Budaya Dunia UNESCO (1991), Borobudur bukan lagi sekadar destinasi wisata  ia adalah simbol warisan budaya yang harus dijaga kelestariannya.

Wisatawan diimbau menjaga perilaku selama berada di area candi:

– tidak memanjat atau menyentuh relief sembarangan,
– tidak merusak arca,
– mengikuti jalur kunjungan yang telah ditentukan,
– menghormati suasana situs.

Dengan kedatangan ratusan ribu wisatawan setiap tahun, kesadaran menjaga Borobudur sangat penting agar monumen ini tetap lestari untuk generasi mendatang.

Borobudur menawarkan pengalaman lengkap edukasi sejarah, keindahan arsitektur, nilai spiritual, serta suasana alam yang menenangkan.

Pelajar, wisatawan lokal hingga mancanegara, pecinta fotografi, hingga pencari ketenangan, semuanya menemukan alasan untuk kembali ke sini.

Jika berencana berkunjung, datanglah pagi-pagi. Siapkan kamera, rasa hormat, dan hati yang terbuka.

Karena di Borobudur, kamu bukan sekadar melihat candi, tetapi menyentuh warisan peradaban Nusantara yang telah hidup ribuan tahun.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJMBI.ID — Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada 18 November 2025.

Pengesahan ini menjadi salah satu pembaruan hukum paling signifikan dalam sistem peradilan pidana Indonesia setelah puluhan tahun menggunakan regulasi lama, meski tetap memunculkan pro dan kontra dari berbagai kalangan.

Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa KUHAP baru akan berlaku bersamaan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mulai 2 Januari 2026.

“Dengan berlakunya KUHP di tahun 2026, 2 Januari yang akan datang, sekarang KUHAP nya juga sudah siap. Otomatis dua instrumen hukum ini hukum materiil dan hukum formil siap diberlakukan secara bersamaan,” ujarnya.

KUHAP terbaru memuat sejumlah pasal yang memberi penegasan lebih kuat terhadap perlindungan hak tersangka, terdakwa, dan saksi.

Praktisi hukum Dhifla Wiyani menilai adanya penegasan tersebut dapat menjadi batas tegas bagi aparat penegak hukum.

“Ketentuan ini memberikan perlindungan jelas kepada masyarakat sehingga penegak hukum tidak dapat bertindak semena-mena terhadap warga yang sedang berhadapan dengan proses pidana,” katanya.

Salah satu pasal yang menjadi sorotan adalah kewajiban penyidik untuk memberikan informasi mengenai hak-hak tersangka, termasuk hak atas pendampingan hukum, sebelum pemeriksaan dimulai.

Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, menyebut revisi ini juga merupakan pengejawantahan dari amandemen UUD 1945 terkait hak asasi manusia, sehingga memperkuat jaminan perlindungan warga negara dalam proses penyidikan maupun persidangan.

Meski banyak yang memberikan apresiasi, revisi KUHAP juga menuai kritik keras. Amnesty International Indonesia menilai perubahan tersebut sebagai “kemunduran serius dalam komitmen negara terhadap penghormatan dan perlindungan HAM.”

Deputi Direktur Amnesty, Wirya Adiwena, menyebut proses pembahasan revisi kurang terbuka.

“Legislasi ini minim transparansi, bahkan memanipulasi partisipasi publik. Beberapa pasal justru membuka ruang penyalahgunaan kewenangan aparat,” kritiknya.

Nada serupa juga disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP, melalui Iqbal Muharam Nurfahmi.

Ia menilai beberapa ketentuan memberikan kewenangan penyelidikan terlalu luas sehingga berpotensi melemahkan kontrol publik.

“Ini sebuah setback for legal reform in Indonesia,” ungkapnya.

Kendati dihujani kritik, pemerintah tetap optimistis revisi KUHAP dapat diterapkan dengan baik.

Kementerian Hukum dan HAM bersama DPR menargetkan setidaknya tiga peraturan pemerintah (PP) turunan dapat diselesaikan sebelum akhir Desember 2025 agar implementasi hukum pidana baru berjalan tanpa hambatan.

Pengesahan ini dipandang sebagai tonggak modernisasi hukum pidana Indonesia, yang diharapkan mampu menyempurnakan proses penegakan hukum sekaligus memperkuat perlindungan hak asasi.

Namun demikian, keberhasilan KUHAP baru akan sangat bergantung pada pengawasan aparat di lapangan, kesiapan institusi penegak hukum, serta pemahaman masyarakat terhadap hak-hak konstitusional mereka.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID  – Kota Jambi kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih Tanda Penghargaan Swasti Saba Wistara, kategori tertinggi dalam program Kabupaten/Kota Sehat (KKS) Tahun 2025.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara Penganugerahan KKS dan STBM Award 2025 yang digelar secara hybrid di Auditorium Siwabessy, Kementerian Kesehatan RI, Jakarta.

Wali Kota Jambi Maulana dan Ketua Forum Kota Jambi Sehati, Nadiyah Maulana yang juga Ketua TP PKK Kota Jambi, hadir langsung untuk menerima penghargaan atas kinerja dan komitmen Pemerintah Kota Jambi dalam mewujudkan lingkungan yang sehat, bersih, dan berkelanjutan.

Penghargaan ini diberikan berdasarkan hasil verifikasi Tim Verifikasi Tingkat Pusat terhadap implementasi KKS dan pencapaian pilar-pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) sesuai amanat Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Tahun 2005.

Usai menerima penghargaan, Wali Kota Maulana menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya kepada seluruh masyarakat Kota Jambi.

“Kami bersyukur atas capaian ini. Penghargaan Kota Sehat 2025 adalah hasil perjuangan kita bersama dalam menyukseskan program Kota Sehat di Kota Jambi,” kata dia.

“Ini adalah motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menjaga lingkungan yang sehat,” ujar Maulana.

Ia menegaskan bahwa, penghargaan ini bukan akhir, melainkan langkah untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor.

Walikota Maulana juga mengucapkan terima kasih kepada Forum Kota Jambi Sehat (FKJS) yang diketuai oleh Dr. dr. Nadiyah, SpOG beserta seluruh anggotanya yg merupakan perwakilan dr masyarakat yang telah bekerja keras dg berbagai program untuk mewujudkan Kota Jambi sehat

Sementara Ketua Forum Kota Jambi Sehat, Nadiyah Maulana, menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan bukti kerja bersama seluruh elemen masyarakat.

“Ini wujud komitmen dan usaha semua pihak yang mendukung program Kota Sehat di Kota Jambi. PKK bersama pemerintah, komunitas, dan masyarakat bergerak bersama untuk menghadirkan lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman,” ungkap Nadiyah.

Ia juga mengapresiasi peran masyarakat yang aktif dalam berbagai kegiatan kesehatan dan pemberdayaan.

Penghargaan Swasti Saba Wistara ini memperkuat posisi Kota Jambi sebagai salah satu daerah dengan implementasi terbaik dalam KKS dan STBM, sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan lingkungan yang berkelanjutan.

Pemerintah Kota Jambi berkomitmen untuk terus mempertahankan dan meningkatkan capaian tersebut pada tahun-tahun mendatang.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Peringatan Hari Guru Nasional 2025, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengumumkan kebijakan baru terkait peningkatan kesejahteraan guru honorer.

Mulai tahun 2026, tunjangan bulanan guru honorer akan naik dari Rp300.000 menjadi Rp400.000 per bulan.

Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa kenaikan ini menjadi bentuk apresiasi pemerintah atas dedikasi guru honorer yang selama ini menghadapi tantangan ekonomi dan ketidakpastian status pekerjaan.

“Insentif untuk guru honorer dinaikkan dari Rp300.000 per bulan menjadi Rp400.000 per bulan mulai tahun 2026,” ujarnya.

Selain menaikkan tunjangan, Kemendikdasmen juga merencanakan penyaluran tunjangan melalui transfer langsung ke rekening guru honorer tanpa perantara.

Kebijakan ini diambil untuk meminimalkan hambatan birokrasi dan memastikan pencairan lebih cepat serta tepat sasaran.

Pemerintah turut memperkenalkan program beasiswa bagi guru honorer yang belum memiliki gelar D4/S1.

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualifikasi akademik, profesionalisme, serta akses pendidikan bagi tenaga pendidik non-ASN.

Selama ini, banyak guru honorer menghadapi beban ekonomi, gaji di bawah standar, dan minimnya perlindungan kerja.

Karena itu, kebijakan kenaikan tunjangan dan kemudahan administrasi menjadi bentuk perhatian nyata terhadap kondisi mereka.

Meskipun nominal Rp400.000 per bulan masih belum mencukupi sebagai pendapatan utama, guru honorer tetap menyambut positif keputusan ini.

Di sisi lain, program peningkatan kualifikasi juga membuka peluang bagi mereka untuk memperbaiki kemampuan mengajar.

Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada implementasi di lapangan, termasuk ketepatan waktu pencairan, jangkauan ke daerah terpencil, serta pengawasan agar benar-benar menyentuh guru yang berhak menerima.

Peningkatan tunjangan juga perlu diiringi pembenahan kompetensi guru, sarana-prasarana pendidikan, beban kerja, serta dukungan profesional lainnya agar kualitas pengajaran ikut meningkat.

Jika dijalankan secara konsisten, kebijakan ini dapat menjadi langkah penting dalam memperkuat kesejahteraan guru honorer dan peningkatan mutu pendidikan nasional.(*)

SUMATERA, SEPUCUKJAMBI.ID – Sejumlah wilayah di Pulau Sumatra kembali dilanda bencana hidrometeorologi dalam beberapa hari terakhir.

Hujan deras dengan intensitas tinggi memicu banjir, longsor, dan kerusakan infrastruktur, terutama di Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melaporkan puluhan desa terdampak dan ribuan warga terpaksa mengungsi ke lokasi aman.

Di beberapa titik, akses jalan terputus akibat material longsor yang menutup badan jalan serta jebolnya tanggul sungai karena debit air yang meningkat drastis.

Seorang pejabat BPBD Sumatera Utara mengatakan bahwa hujan lebat sejak akhir pekan membuat situasi memburuk dengan cepat.

“Air naik sangat cepat dan membuat sebagian warga tidak sempat menyelamatkan barang. Prioritas kami adalah evakuasi dan pemenuhan kebutuhan dasar di pos pengungsian,” ujarnya.

Di Sumatera Barat, banjir merendam sejumlah nagari dan rumah warga hingga setinggi dada orang dewasa.

Aparat gabungan, termasuk TNI, BPBD, dan relawan, dikerahkan untuk membuka akses yang tertutup pohon tumbang sekaligus menyalurkan bantuan logistik.

Petugas lapangan yang terlibat evakuasi menyebut medan berat menjadi tantangan utama.

“Banyak titik tidak bisa dilalui kendaraan karena longsor. Kami harus berjalan kaki sambil membawa perahu karet untuk mencapai area yang terisolasi,” jelasnya.

Para warga mengaku banjir kali ini terjadi lebih cepat dari biasanya.

“Biasanya air naik beberapa jam setelah hujan besar. Sekarang baru satu jam hujan deras, banjir sudah masuk rumah,” ujar seorang warga yang kini mengungsi bersama keluarga.

Pemerintah provinsi telah menetapkan status siaga dan mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi bencana susulan, mengingat prakiraan cuaca menunjukkan curah hujan tetap tinggi dalam beberapa hari ke depan.

Warga yang tinggal di lereng bukit dan bantaran sungai juga diminta mengungsi sementara waktu untuk menghindari risiko longsor maupun banjir bandang.

BPBD bersama unsur pemerintah daerah terus melakukan pendataan terhadap kerusakan dan korban. Sementara itu, perbaikan infrastruktur darurat dikerjakan bertahap.

Pemerintah pusat juga menyiapkan dukungan tambahan, mulai dari bantuan logistik, dapur umum, hingga peralatan berat untuk mempercepat penanganan di lapangan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Maulana, menegaskan pentingnya kolaborasi antar daerah dalam menghadapi berbagai tantangan perkotaan saat membuka rangkaian Muskomwil II APEKSI 2025 di Kota Jambi, Kamis (27/11).

Menurutnya, kedekatan wilayah harus menjadi modal utama dalam membangun kerja sama strategis yang saling menguntungkan.

“Kedekatan wilayah harus menjadi dasar untuk membangun kerja sama yang memberi manfaat. Kota Jambi berada di titik tengah Sumatera. Jika Tol Trans Sumatera tersambung penuh, Jambi akan menjadi titik singgah ideal bagi pelintas,” ujar Maulana.

Maulana menyoroti sejumlah isu perkotaan yang harus ditangani bersama, mulai dari stabilitas pasokan bahan pokok, urbanisasi, kemacetan, transportasi publik, hingga persoalan lingkungan seperti sampah dan limbah domestik.

Ia menyebut salah satu langkah nyata yang sedang dijalankan Kota Jambi adalah kerja sama dengan PT Regent untuk mengolah sampah menjadi energi alternatif.

Selain isu lingkungan, Maulana juga menekankan perlunya perhatian terhadap ketidakseimbangan pembangunan perumahan dengan daya dukung lingkungan.

Kemudian meningkatnya kemiskinan perkotaan, pengangguran, sanitasi, kualitas infrastruktur, serta tuntutan digitalisasi dan penerapan smart city.

Ia berharap Muskomwil II APEKSI dapat menjadi ruang diskusi efektif bagi para kepala daerah untuk saling berbagi pengalaman dan merumuskan strategi baru yang relevan dengan perkembangan kota-kota di Sumatera.

“Kalau kita memikul semuanya sendiri, tentu berat. Tetapi jika kita melangkah bersama, kita bisa melihat persoalan dengan lebih jernih dan menemukan jalan keluarnya untuk memajukan kota kita masing-masing,” pungkasnya.

Muskomwil II APEKSI 2025 kemudian dibuka secara resmi oleh Gubernur Jambi, Al Haris

Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa kemajuan kota menjadi cerminan kemajuan provinsi.

Karena itu, pemerintah kota diminta memperkuat kinerja, meningkatkan inovasi, dan mengelola APBD dengan lebih efektif dalam menjawab tantangan pembangunan.

Dalam arahannya, Al Haris menegaskan bahwa kota menjadi indikator utama kemajuan provinsi.

Menurutnya, pemerintah kota harus menunjukkan kinerja terbaik karena capaian kota mencerminkan perkembangan wilayah secara keseluruhan.

“Provinsi adalah wajah dari perkembangan daerah. Karena itu kota harus mampu menunjukkan kinerja terbaiknya. Setiap upaya yang membawa kemajuan tentu menjadi prioritas kami,” ujarnya.

Al Haris juga meminta kepala daerah menghadirkan program yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Ia menekankan pentingnya pengelolaan APBD yang cermat dan pemanfaatan fasilitas pemerintah secara optimal untuk mendorong kinerja yang lebih efektif.

Ia berharap Muskomwil APEKSI menjadi ruang bagi kepala daerah untuk melahirkan kebijakan dan inovasi yang dapat mempercepat pembangunan kota.

Semangat kolaborasi dianggap menjadi kunci agar kota-kota di wilayah II dapat bergerak lebih maju.

Sementara itu, Sekretaris Dewan Pengurus sekaligus Direktur Eksekutif APEKSI, Alwis Rustam, menilai tantangan pemerintahan kota pada tahun 2026 akan semakin kompleks.

Ia menekankan perlunya implementasi program nasional secara nyata di tingkat daerah.

Alwis menyebut Muskomwil II APEKSI menjadi forum penting bagi para wali kota untuk bertukar pengalaman, memperkuat kolaborasi, dan merumuskan strategi pembangunan perkotaan.

“Melalui forum ini, para wali kota dapat saling bertukar pandangan dan merumuskan langkah strategis yang bermanfaat bagi masyarakat,” jelasnya.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan pandangannya mengenai ketahanan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia saat berbicara dalam acara Liga Muslim Dunia (World Muslim League) di Makkah, Arab Saudi.

Dalam pidatonya, Muzani menegaskan keyakinannya bahwa Pancasila akan tetap menjadi fondasi negara hingga hari kiamat.

“Indonesia bisa bertahan selama 80 tahun merdeka ini karena Pancasila dan akan terus bertahan sampai yaumul qiyamah,” ujar Muzani dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Muzani menjelaskan bahwa Pancasila yang dirumuskan para pendiri bangsa telah menjadi dasar kuat dalam menjamin kebebasan beragama serta memberikan ruang bagi seluruh warga untuk menjalankan ibadah sesuai kepercayaannya.

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia menurutnya harus menjadi contoh global dalam menciptakan toleransi, persatuan, dan kerukunan di tengah keberagaman.

Indonesia memiliki lebih dari 300 suku etnis, lebih dari 700 bahasa daerah, belasan ribu pulau, serta berbagai keyakinan yang hidup berdampingan secara harmonis.

“Indonesia menghormati agama lain untuk memeluk dan menjalankan ibadahnya masing-masing. Rasulullah mengajarkan kita menghormati perbedaan. Karena itu di tengah keimanan yang berbeda, kita harus menemukan kerukunan, persatuan, dan persahabatan,” terang Muzani.

Dalam kesempatan tersebut, Muzani juga menyampaikan dukungan terhadap platform digital Minhaj yang baru diluncurkan oleh Liga Muslim Dunia.

Platform ini dinilai sebagai upaya penting untuk menyebarkan pemahaman Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi perdamaian.

Ia menuturkan bahwa, dengan jumlah umat Islam mencapai lebih dari dua miliar jiwa di seluruh dunia, dibutuhkan wadah bersama untuk memperkuat persatuan, persahabatan, dan kerja sama lintas negara.

“Platform digital ini adalah ikhtiar penting dari Sekjen Liga Muslim Dunia Dr. Al Issa untuk menjaga kepentingan umat Islam serta memperkuat persatuan dalam perbedaan,” kata Muzani.(*)

JAMBI, SEPUUCKJAMBI.ID – Rangkaian Musyawarah Komisariat Wilayah (Muskomwil) II APEKSI Regional Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) di Kota Jambi diisi dengan kegiatan visitasi lapangan oleh para wali kota peserta.

Sebanyak sembilan wali kota se-Sumbagsel mengunjungi dua titik strategis: Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Terpusat Sijenjang dan Kawasan Percandian Muaro Jambi.

Rombongan disambut langsung Wali Kota Jambi, Maulana, yang memaparkan fungsi IPAL Terpusat Sijenjang sebagai infrastruktur penting untuk meningkatkan kualitas lingkungan, kesehatan masyarakat, serta mewujudkan Kota Jambi yang bersih dan berkelanjutan.

“IPAL Sijenjang adalah bagian dari komitmen Kota Jambi menuju kota yang lebih sehat. Kunjungan ini menjadi ruang berbagi praktik baik antar daerah agar pembangunan lingkungan hidup di wilayah Sumbagsel terus meningkat,” ujar Maulana.

Di lokasi, para kepala daerah meninjau sistem pretreatment, kolam aerasi, hingga unit pengolahan akhir.

Mereka juga mendapatkan penjelasan teknis terkait kapasitas layanan serta rencana pengembangan jaringan perpipaan kota.

Setelah dari IPAL, rombongan melanjutkan visitasi ke Kawasan Percandian Muaro Jambi, situs sejarah besar yang menjadi salah satu pusat peradaban Sriwijaya.

Para wali kota mendapat pemaparan tentang pengelolaan kawasan, upaya pelestarian, dan pengembangan pariwisata berbasis heritage.

Wali Kota Maulana menyampaikan kekaguman para Walikota yang hadir terhadap kondisi kawasan dan menilai Percandian Muaro Jambi memiliki potensi besar untuk mendorong sektor pariwisata sejarah.

“Kawasan percandian ini harus segera diresmikan dan dibuka lebih luas untuk publik agar pariwisata heritage berkembang,” kata Maulana.

Sambungnya, semua daerah memiliki jejak sejarah yang apabila dirangkai akan membentuk satu kesatuan cerita besar. Kerajaan Sriwijaya memiliki peradaban yang kuat dan unggul.

“Kolaborasi antarwali kota se-Sumbagsel sangat penting untuk membangun ekonomi maju bersama,” tegas Maulana.

Kunjungan ini menjadi rangkaian penting Muskomwil II APEKSI yang tidak hanya membahas isu pemerintahan, tetapi juga memperkenalkan potensi lokal Kota Jambi dari sisi infrastruktur modern hingga kekayaan sejarah dan budaya.(*)