JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memicu sorotan tajam terhadap Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Immanuel, yang ditunjuk sebagai wakil menteri di Kementerian Ketenagakerjaan, terjaring OTT pada Kamis dini hari (21/8) atas dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3.

Kasus ini mencoreng kabinet baru yang sebelumnya dipuji karena melibatkan berbagai kalangan dari partai politik hingga profesional.

Di tengah kasus tersebut, berikut ini adalah susunan lengkap menteri dan pejabat setingkat menteri dalam Kabinet Merah Putih 2024–2029, yang merupakan kabinet terbesar sepanjang sejarah Indonesia, terdiri dari 48 menteri dan 56 wakil menteri, total 104 pejabat.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan susunan lengkap Kabinet Merah Putih 2024–2029 pada malam pelantikannya di Istana Merdeka, Jakarta.

Pengumuman ini berlangsung beberapa jam setelah pelantikan dirinya sebagai Presiden ke-8 RI, didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Kabinet terbaru ini terdiri dari 48 menteri dan 56 wakil menteri, menjadikannya sebagai kabinet terbesar sepanjang sejarah pemerintahan Indonesia dengan total 104 pejabat.

Nama “Kabinet Merah Putih” dipilih melalui musyawarah bersama antara ketua umum partai-partai koalisi pengusung pasangan Prabowo-Gibran.

Struktur kabinet kali ini mengalami perombakan signifikan, dengan kehadiran 7 kementerian koordinator dan 41 kementerian, termasuk sejumlah kementerian baru hasil pemisahan dari struktur sebelumnya.

Contohnya adalah pemisahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian PUPR menjadi dua entitas berbeda.

Beberapa kementerian koordinator baru meliputi:

• Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

• Kementerian Koordinator Bidang Pangan

Langkah ini diambil untuk meningkatkan efektivitas koordinasi lintas sektor serta mempercepat implementasi program nasional.

Sebelum diumumkan, proses pemilihan menteri dan wakil menteri berlangsung ketat dan rahasia.

Presiden Prabowo memanggil lebih dari 100 kandidat ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta, selama 15–18 Oktober 2024.

Pengumuman resmi pada 20 Oktober menjadi bentuk konfirmasi akhir dari nama-nama yang bersedia mengemban tanggung jawab tersebut.

Kabinet Merah Putih mencerminkan keseimbangan antara kekuatan politik dan kalangan profesional. Partai Golkar mendapatkan alokasi terbesar dengan 8 kursi menteri, disusul Gerindra dan PAN yang masing-masing mendapat 6 kursi. Beberapa posisi strategis juga diisi oleh tokoh nonpartai berdasarkan keahlian dan rekam jejak.

Dengan struktur besar dan kompleks, tantangan utama kabinet ini adalah koordinasi antar kementerian, efisiensi birokrasi, dan implementasi program-program prioritas seperti program makan bergizi gratis, pembangunan infrastruktur, dan penguatan ekonomi nasional.

Pelantikan resmi menteri dan wakil menteri berlangsung pada 21 Oktober 2024 dalam dua sesi di Istana Negara.

Setelah pelantikan, kabinet langsung menggelar rapat kerja dan menyusun roadmap kerja lima tahun ke depan sesuai visi-misi Prabowo-Gibran.

Daftar Menteri Koordinator:

1. Budi Gunawan – Menko Politik dan Keamanan

2. Yusril Ihza Mahendra – Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan

3. Airlangga Hartarto – Menko Perekonomian

4. Pratikno – Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

5. Agus Harimurti Yudhoyono – Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

6. Muhaimin Iskandar – Menko Pemberdayaan Masyarakat

7. Zulkifli Hasan – Menko Pangan

Menteri Inti dan Kementerian Utama:

8. Prasetyo Hadi – Menteri Sekretaris Negara

9. Tito Karnavian – Menteri Dalam Negeri

10. Sugiono – Menteri Luar Negeri

11. Safrie Samsoedin – Menteri Pertahanan

12. Nazaruddin Umar – Menteri Agama

13. Supratman Andi Agtas – Menteri Hukum

14. Natalius Pigai – Menteri Hak Asasi Manusia

15. Agus Andrianto – Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

16. Sri Mulyani Indrawati – Menteri Keuangan

Bidang Pendidikan dan Kebudayaan:

17. Abdul Muti – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah

18. Brian Yuliarto – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi

19. Fadli Zon – Menteri Kebudayaan

Bidang Kesehatan dan Sosial:

20. Budi Gunadi Sadikin – Menteri Kesehatan

21. Saifullah Yusuf – Menteri Sosial

22. Yassierli – Menteri Ketenagakerjaan

23. Abdul Kadir Karding – Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)

Bidang Perekonomian dan Industri:

24. Agus Gumiwang Kartasasmita – Menteri Perindustrian

25. Budi Santoso – Menteri Perdagangan

26. Bahlil Lahadalia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

27. Rosan Roeslani – Menteri Investasi dan Hilirisasi (BKPM)

28. Budi Arie Setiadi – Menteri Koperasi

29. Maman Abdurrahman – Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Bidang Infrastruktur dan Pembangunan:

30. Dodi Hanggodo – Menteri Pekerjaan Umum

31. Maruarar Sirait – Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman

32. Yandri Susanto – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

33. Iftitah Suryanagara – Menteri Transmigrasi

34. Dody Purwagandhi – Menteri Perhubungan

35. Meutya Hafid – Menteri Komunikasi dan Digital

Bidang Pertanian dan Sumber Daya Alam:

36. Andi Amran Sulaiman – Menteri Pertanian

37. Raja Juli Antoni – Menteri Kehutanan

38. Sakti Wahyu Trenggono – Menteri Kelautan dan Perikanan

39. Nusron Wahid – Menteri Agraria dan Tata Ruang (BPN)

40. Hanif Faisol Nurrofiq – Menteri Lingkungan Hidup

Bidang Perencanaan dan Aparatur Negara:

41. Rahmat Pambudi – Menteri PPN/Bappenas

42. Rini Widyantini – Menteri PAN-RB

43. Erick Thohir – Menteri BUMN

44. Wihaji – Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif:

45. Widyanti Putri – Menteri Pariwisata

46. Teuku Rifki Harsya – Menteri Ekonomi Kreatif

47. Arifatul Choiri Fauzi – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

48. Dito Ariotedjo – Menteri Pemuda dan Olahraga

Pejabat Setingkat Menteri:

49. ST Burhanudin – Jaksa Agung

50. Herindra – Kepala BIN

51. AM Putranto – Kepala Staf Kepresidenan

52. Hasan Nasbi – Kepala Kantor Komunikasi Presiden

53. Teddy Indra Wijaya – Sekretaris Kabinet

Daftar wakil menteri dan wakil kepala badan:

1. Lodewijk Freidrich Paulus, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
2. Otto Hasibuan, Wakil Menteri Koordinasi Bidang Hukum, HAM, dan Pemasyarakatan
3. Bambang Eko Suharyanto, Wakil Menteri Sekretaris Negara
4. Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara
5. Bima Aria, Wakil Menteri Dalam Negeri
6. Ribka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri
7. Muhammad Anis Matta, Wakil Menteri Luar Negeri
8. Armanatta Kristiawan Nasir, Wakil Menteri Luar Negeri
9. Arif Hafasugroseno, Wakil Menteri Luar Negeri
10. Donny Ermawan, Wakil Menteri Pertahanan
11. Muhammad Syafii, Wakil Menteri Agama
12. Edward Omar Syarief Hiariej, Wakil Menteri Hukum
13. Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM)
14. Silmy Karim, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
15. Thomas Djiwandono, Wakil Menteri Keuangan
16. Suahasil, Wakil Menteri Keuangan
17. Anggito Abimanyu, Wakil Menteri Keuangan
18. Fajar Riza Ulhaq, Wakil Menteri Pendidikan
19. Atit Latifulayat, Wakil Menteri Pendidikan
20. Fauzan, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
21. Stella Christie, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
22. Giring Ganesha, Wakil Menteri Kebudayaan
23. Dante Saksonoharbuono, Wakil Menteri Kesehatan
24. Agus Jabopriono, Wakil Menteri Sosial
25. Imannuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan
26. Christina Aryani, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/ Wakil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
27. Zulfikar Ahmad Tawala, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
28. Faisol Riza, Wakil Menteri Perindustrian
29. Diah Roroesti, Wakil Menteri Perdagangan
30. Yuliot, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
31. Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Pekerjaan Umum
32. Fahri Hamzah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Perkumiman
33. Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
34. Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Transmigrasi
35. Suntana, Wakil Menteri Perhubungan
36. Angga Raka Prabowo, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital
37. Nezar Patria, Waakil Menteri Komunikasi dan Digital
38. Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian
39. Sulaeman Umar, Wakil Menteri Kehutanan
40. Didit Erdiawan Asyaf, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan
41. Ossy Dermawan, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional
42. Febrian Alphyanto Ruddyard, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Wakil Kepala Badan Perencanaan Nasional
43. Purwadi Arianto, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
44. Kartiko Wirjoatmodjo, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara
45. Aminuddin Maruf, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara
46. Dony Oskaria, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara
47. Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ Wakil Kepala Badan dan Keluarga Berencana Nasional
48. Diaz Hendropriyono, Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Pengendalian Lingkungan Hidup
49. Todotua Pasaribu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
50. Ferry Joko Yuliantono, Wakil Menteri Koperasi
51. Helvi Yuni Moraza, Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
52. Ni Luh Puspa, Wakil Menteri Pariwisata
53. Irene Umar, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif
54. Veronica Tan, Wakil Menteri PPPA
55. Taufik Hidayat, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga
56. Muhammad Qodari, Wakil Kepala Staf Kepresidenan

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan praktik pemerasan yang melibatkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI, Immanuel Ebenezer, atau yang akrab disapa Noel.

KPK menyebut bahwa dugaan pemerasan ini telah berlangsung cukup lama dan melibatkan nilai yang sangat besar.

“Sudah berlangsung cukup lama, sehingga jumlahnya besar,” ujar Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, dalam keterangan tertulis kepada media.

Immanuel Ebenezer ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Kamis dini hari di Jakarta. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 11 orang, termasuk Noel.

Dalam penggeledahan itu, tim penindakan menyita uang tunai dalam jumlah miliaran rupiah, serta puluhan kendaraan mewah, termasuk mobil dan motor besar.

“Kami temukan uang tunai, puluhan mobil, dan sebuah motor Ducati,” ungkap Fitroh.

Seluruh pihak yang terjaring OTT saat ini tengah diperiksa secara intensif di Gedung Merah Putih KPK.

Sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum mereka.

KPK juga berencana menggelar konferensi pers guna memaparkan kronologi penangkapan dan konstruksi kasus secara lengkap.

Berdasarkan informasi awal, kasus dugaan pemerasan ini berkaitan dengan proses pengurusan sertifikasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang melibatkan sejumlah perusahaan.

Penangkapan ini menjadikan Immanuel Ebenezer sebagai pejabat kabinet pertama dalam Kabinet Merah Putih yang terjaring OTT oleh KPK.

Terkait peristiwa ini, Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan, Sunardi Manampiar Sinaga, menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu informasi resmi dari KPK.

“Kami belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut karena masih memonitor perkembangan dari KPK,” ujarnya singkat.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer Gerungan alias “Noel” akhirnya terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu malam, terkait dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3.

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan bahwa OTT ini terkait pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja.

Sebanyak 11 orang, termasuk Wamenaker, diamankan.

Status hukum seluruh pihak akan ditentukan dalam waktu 1×24 jam sesuai prosedur KPK.

Sebelumnya, data dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) menyebutkan bahwa kekayaan Immanuel Ebenezer mencapai Rp17,6 miliar pada akhir 2024.

• Properti: sekitar Rp12,15 miliar dalam bentuk tanah dan bangunan di kawasan Depok dan Bogor.

• Alat transportasi dan mesin: total sekitar Rp3,33 miliar, termasuk Toyota Land Cruiser 300 VX (2023), Fortuner (2022), Mitsubishi Pajero (2020), Kia Picanto (2015), hingga motor Yamaha NMAX (2015).

• Harta bergerak lainnya sekitar Rp109,5 juta dan kas serta setara kas sebesar Rp2,02 miliar. Keberatan atas utang ataupun surat berharga dinyatakan nihil.

OTT ini sekaligus mencatatkan Immanuel Ebenezer sebagai salah satu pejabat tertinggi yang terjaring antirasuah di tahun 2025, menambah daftar panjang pejabat yang menjadi sorotan publik.

Beragam reaksi pun bermunculan di masyarakat, tak hanya karena posisi strategis Wamenaker, namun juga besarnya kekayaan yang mencuat bersamaan dengan penangkapan dirinya.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Kata “guru” mendadak menjadi topik panas di media sosial X (sebelumnya Twitter) pada Selasa, 19 Agustus 2025.

Hal ini dipicu oleh potongan video pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang beredar luas, diduga menyebut bahwa guru adalah beban negara.

Video tersebut diambil dari pidato Sri Mulyani saat menghadiri Konvensi Sains-Teknologi 2025 di Bandung, yang berlangsung pada 7 Agustus 2025. Meski viral, potongan video tersebut ternyata menyesatkan.

Faktanya, dalam rekaman pidato utuh, Sri Mulyani tidak pernah menyatakan bahwa guru adalah beban negara.

Pernyataannya menyoroti kompleksitas alokasi anggaran pendidikan, termasuk gaji dan tunjangan kinerja bagi guru dan dosen.

“Belanjanya mulai dari gaji sampai tunjangan kinerja. Banyak yang di media sosial mengatakan kalau menjadi guru atau dosen tidak dihargai karena gajinya kecil,” ujar Sri Mulyani dalam pidatonya.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa pembiayaan sektor pendidikan menghadapi tantangan besar, terutama terkait dengan apakah seluruh pembiayaan ditanggung oleh negara atau perlu ada peran serta masyarakat.

Ia juga menyampaikan pentingnya pengukuran kinerja dosen untuk pemberian tunjangan, yang menjadi wewenang institusi pendidikan masing-masing, bukan sepenuhnya diatur oleh pemerintah pusat.

“Ini soal mekanisme dan kebijakan di masing-masing perguruan tinggi, bukan semata keputusan pemerintah pusat,” jelasnya.

Untuk tahun anggaran 2025, pemerintah telah mengalokasikan Rp724,3 triliun untuk sektor pendidikan, termasuk untuk beasiswa KIP Kuliah, Program Indonesia Pintar (PIP), tunjangan guru dan dosen, serta peningkatan fasilitas pendidikan.

Fenomena viralnya potongan video tersebut kembali mengingatkan pentingnya literasi digital.

Penyebaran informasi tanpa verifikasi dapat dengan cepat membentuk opini publik yang keliru, apalagi menyangkut isu sensitif seperti profesi guru.

Pemerintah menegaskan bahwa perhatian terhadap tenaga pendidik tetap menjadi prioritas utama.

Klarifikasi resmi diharapkan bisa meluruskan persepsi publik dan memulihkan kepercayaan terhadap komitmen negara di bidang pendidikan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Tiga siswa Sekolah Rakyat (SR) Kota Jambi kembali mengundurkan diri dari proses pendidikan di sekolah tersebut.

Hal ini dibenarkan oleh Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Jambi, Yunita Indrawati, melalui Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Ahmad Fikri Aiman, pada Rabu (20/8/2025).

Menurut Fikri, dua siswa terakhir secara resmi mengundurkan diri pada Jumat, 15 Agustus 2025.

“Mereka bukan kabur, tapi memang memilih untuk mundur. Alasannya karena tidak boleh menonton tv dan bermain hp,” ujarnya.

Diketahui, total sudah enam siswa yang mengundurkan diri sejak kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dimulai.

Dinsos Kota Jambi menyebutkan, salah satu penyebab utama adalah ketidaksiapan anak-anak dalam menghadapi pola hidup asrama yang penuh aturan dan keterbatasan akses hiburan.

“Ada yang jenuh karena tidak boleh menonton TV dan bermain ponsel. Beberapa lainnya belum siap secara mental menghadapi aturan ketat di lingkungan asrama,” jelas Yunita.

Selain itu, ada juga siswa yang merasa kecewa karena ekspektasi mereka terhadap janji keluarga—seperti pemberian telepon genggam—tidak terpenuhi.

Hal ini turut memengaruhi motivasi mereka untuk bertahan di lingkungan sekolah.

“Yang paling utama tetap soal adaptasi. Anak-anak ini berasal dari latar belakang rentan, jadi pendekatannya harus bertahap dan penuh penguatan mental,” tambah Yunita.

Selain persoalan adaptasi siswa, kekurangan tenaga pendidik juga menjadi tantangan. Salah satu guru Bahasa Inggris mengundurkan diri karena alasan jarak.

Untuk sementara, kekosongan ini ditangani langsung oleh kepala sekolah yang memiliki latar belakang pendidikan Bahasa Inggris.

Saat ini, Sekolah Rakyat Kota Jambi hanya memiliki enam tenaga pengajar yang harus menangani 97 siswa dari berbagai latar belakang, dengan proses belajar mengajar dilakukan dalam dua ruang kelas yang dibagi menjadi dua kelompok besar.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, proses belajar tetap berjalan.

Pihak sekolah tetap fokus pada pendekatan psikososial agar siswa merasa aman dan nyaman, serta membangun keterikatan emosional dengan lingkungan dan pengasuh mereka.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo kembali mencatatkan prestasi membanggakan dengan masuk dalam daftar Fortune 500 Southeast Asia (FSEA500) 2025.

Daftar bergengsi ini memuat 500 perusahaan dengan pendapatan terbesar di Asia Tenggara berdasarkan data tahun fiskal yang berakhir 31 Desember 2024.

Pelindo menempati posisi ke-4 untuk kategori industri pelayaran (shipping industry) dan berada di peringkat ke-157 secara keseluruhan dari seluruh perusahaan di Asia Tenggara.

Group Head Sekretariat Perusahaan Pelindo, Ali Sodikin, menyebut bahwa keberhasilan ini merupakan bentuk validasi atas konsistensi perusahaan dalam memperkuat fundamental bisnisnya melalui strategi jangka panjang yang terukur.

“Transformasi layanan, pengembangan SDM, dan sinergi maritim menjadi pilar utama kami dalam mendorong pertumbuhan berkelanjutan,” ujar Ali dalam keterangan resmi.

Dalam mendukung ekspansi bisnis dan konektivitas logistik nasional, Pelindo tengah menggarap sejumlah proyek strategis seperti pengembangan ekosistem Pelabuhan Kalibaru, kawasan industri JIIPE, Terminal Kijing, dan pengoperasian Makassar New Port.

Di sisi pelayanan, pada Mei 2024 lalu, Pelindo meluncurkan Customer Care Pelindo 102, sebuah platform layanan terintegrasi untuk mempermudah pengguna jasa dalam mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan.

Sepanjang 2024, kinerja operasional Pelindo menunjukkan tren positif. Arus peti kemas mencapai 18,8 juta TEUs atau tumbuh 7% dari tahun sebelumnya. Arus barang meningkat 18% menjadi 201 juta ton.

Sementara itu, pergerakan kapal naik 11% menjadi 1,4 miliar GT dan arus penumpang tumbuh 8% mencapai 19,4 juta orang.

“Kami optimistis mempertahankan pertumbuhan ini melalui peningkatan layanan, integrasi sistem logistik, serta kerja sama strategis antarpelabuhan,” tutup Ali.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – PT Hutama Karya (Persero) melaporkan bahwa trafik kendaraan di seluruh ruas jalan tol yang dikelola mencatat rata-rata lebih dari 250.000 kendaraan per hari selama Semester I 2025.

Angka ini meningkat 7,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu (Year-on-Year/YoY), mencerminkan peningkatan mobilitas masyarakat dan optimalisasi operasional tol nasional.

Menurut Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Adjib Al Hakim, lalu lintas harian tertinggi tercatat pada April 2025, mencapai lebih dari 266.000 kendaraan per hari, terutama saat momentum mudik dan arus balik Idulfitri 1446 H.

“Peningkatan ini menunjukkan bahwa jalan tol berperan vital dalam mendukung konektivitas nasional, khususnya di momen puncak mobilitas seperti mudik Lebaran dan libur panjang,” ujar Adjib.

Secara segmentatif, ruas Tol Jakarta Outer Ring Road Seksi S (JORR-S) menjadi penyumbang trafik tertinggi di Pulau Jawa dengan lebih dari 145.000 kendaraan per hari, sementara di Sumatera, Tol Pekanbaru–Dumai (Tol Permai) mencatat Lalu Lintas Harian Rata-rata (LHR) tertinggi dengan lebih dari 15.000 kendaraan per hari.

“Tol JORR-S merupakan jalur utama kawasan metropolitan Jakarta, sedangkan Tol Permai menghubungkan Pekanbaru dengan kawasan industri serta Pelabuhan RoRo Dumai—salah satu titik penting konektivitas logistik Sumatera,” jelas Adjib.

Peningkatan trafik ini juga menjadi indikator kepercayaan publik terhadap kualitas layanan tol yang dikelola oleh Hutama Karya.

Untuk mendukung pelayanan, Hutama Karya mengimplementasikan Intelligent Traffic System (ITS) yang terkoneksi dengan pusat kontrol 24 jam.

Sistem ini memungkinkan pemantauan dan pengambilan keputusan berbasis data real-time, termasuk dalam kondisi darurat.

Selain itu, Hutama Karya juga meluncurkan HK Toll Apps, sebuah aplikasi digital yang memungkinkan pengguna mengakses informasi tarif tol, memantau lalu lintas melalui CCTV, serta mendapatkan layanan pelanggan secara langsung.

“Hutama Karya berkomitmen menyediakan infrastruktur jalan tol yang andal, adaptif, dan berteknologi. Kami tidak hanya membangun konektivitas fisik, tapi juga membangun kepercayaan publik,” tegas Adjib.

Sebagai penutup, Hutama Karya mengimbau pengguna jalan tol untuk tetap mematuhi aturan lalu lintas, seperti menjaga kecepatan maksimal 80 km/jam, tidak menggunakan bahu jalan kecuali dalam kondisi darurat, dan selalu memperhatikan rambu.

Untuk informasi lebih lanjut, pengguna dapat mengikuti akun media sosial resmi di @HutamaKaryaTollRoad dan @HutamaKarya, serta menghubungi call center tol masing-masing jika diperlukan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – PT Hutama Karya (Persero) resmi menyelesaikan rangkaian Uji Laik Fungsi dan Operasi (ULFO) Jalan Tol Betung (Sp Sekayu) – Tempino – Jambi Seksi 4 Tempino – Ness sepanjang 18,49 km.

Proses ULFO dilaksanakan pada Rabu hingga Jumat, 6–8 Agustus 2025, sebagai langkah akhir sebelum tol ini resmi beroperasi.

Uji laik ini menjadi tahap penting untuk memastikan kelayakan teknis dan administrasi jalan tol sebelum dibuka secara publik. Kegiatan melibatkan tim gabungan dari Kementerian PUPR, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jambi, Dinas Perhubungan, Korlantas Polri, dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).

EVP Divisi Pembangunan Jalan Tol Hutama Karya, Pulung Satyo Anggono, serta Project Director Seksi 4, Ahmadi, turut hadir langsung dalam agenda tersebut.

EVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Adjib Al Hakim, menjelaskan bahwa ULFO dilaksanakan sesuai dengan regulasi nasional untuk memastikan seluruh aspek—konstruksi, keselamatan, fasilitas, hingga pengelolaan lalu lintas—telah memenuhi standar operasional jalan tol.

“Setelah ULFO selesai, Sertifikat Laik Fungsi dan Operasi (SLFO) dapat segera diterbitkan. Artinya, tol ini siap dioperasikan untuk mendukung konektivitas regional di Sumatra Selatan dan Jambi,” ungkap Adjib.

Sebelumnya, proses serah terima sementara atau Provisional Hand Over (PHO) telah dilaksanakan pada 15–18 Juli 2025.

ULFO ini mencakup pemeriksaan struktur jalan, bahu jalan, sistem drainase, marka dan rambu keselamatan, hingga kelengkapan dokumen pendukung.

Kehadiran Jalan Tol Tempino–Ness akan secara signifikan memangkas waktu tempuh antara Palembang dan Jambi.

Dari sebelumnya 8–9 jam melalui jalur Lintas Sumatera, menjadi hanya sekitar 2,5–3 jam.

Sementara itu, rute Bayung Lencir ke Sp Ness yang biasanya ditempuh dalam 3 jam dapat diselesaikan dalam 45 menit melalui tol ini.

Tol ini juga diharapkan memperlancar arus logistik, termasuk distribusi sumber daya alam seperti batu bara, dan mendukung peningkatan daya saing kawasan industri sekitar.

Tol Tempino–Ness dirancang dengan dua lajur per arah, bahu jalan dalam dan luar, sistem drainase modern, akses on-off ramp, serta dilengkapi fasilitas keselamatan seperti CCTV, PJU (Penerangan Jalan Umum), pos pantau, dan rambu-rambu pengarah.

Saat ini, total panjang Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang telah dibangun oleh Hutama Karya mencapai ±1.235 km, terdiri dari ruas operasional maupun dalam tahap konstruksi, termasuk Tol Bakauheni–Terbanggi Besar, Tol Terbanggi Besar–Pematang Panggang–Kayu Agung, Tol Palembang–Indralaya, dan lainnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Anggota Komisi VII DPR RI dari Dapil Jambi, Syarif Fasha, menegaskan bahwa Jaminan Reklamasi (Jamrek) adalah dokumen wajib yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan tambang sebagai syarat utama penerbitan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

“Jamrek itu syarat mutlak. Tanpa Jamrek, RKAB seharusnya tidak bisa diterbitkan,” tegas Fasha belum lama ini.

Fasha mencurigai adanya potensi kecurangan dalam proses penerbitan izin tambang jika ditemukan perusahaan yang tak memiliki Jamrek namun telah beroperasi.

“Jika tidak ada Jamrek, bisa jadi ada permainan dalam proses penerbitan RKAB dan aktivitas tambangnya. Ini yang harus jadi perhatian kita bersama,” ujar Fasha.

Ia juga meminta Inspektur Tambang sebagai perpanjangan tangan Kementerian ESDM di daerah agar menjalankan fungsi pengawasan sesuai regulasi dan tidak menutup mata atas pelanggaran yang terjadi.

“Inspektur tambang harus tegas. Jangan seolah tidak tahu, apalagi diam saat melihat pelanggaran,” tambahnya.

Saat Kunjungan Kerja Reses (Kunker) Komisi VII ke Provinsi Jambi pada 20 Juni 2025, Fasha menemukan bahwa banyak perusahaan tambang di Jambi yang belum menyerahkan Jamrek, namun sudah mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP).

“Ini jelas bertentangan dengan aturan. Seharusnya Jamrek dulu, baru IUP. Ini akan kami tindak lanjuti lebih dalam,” tegasnya.

Fasha menilai bahwa tidak adanya Jamrek bisa berdampak buruk pada lingkungan dan menjadi kejahatan lingkungan hidup, karena dampaknya bisa berlangsung dalam jangka panjang, hingga 10 sampai 20 tahun ke depan.

“Dampak lingkungan jangan dianggap remeh. Ini masalah serius, bisa masuk ranah pidana jika ada kerusakan lingkungan yang disengaja,” pungkasnya.

Dalam Kunker tersebut, DPR RI juga mengundang sejumlah perusahaan tambang besar yang beroperasi di Jambi, antara lain PT Bumi Bara Makmur Mandiri, PT Batu Hitam Sukses, PT Global Indo Alam Lestari, serta perusahaan lain yang juga menjadi perhatian Kementerian ESDM.(*)

BATAM, SEPUCUKJAMBI.ID – Upaya penyelundupan ratusan karung bawang merah ilegal dari Batam menuju Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi berhasil digagalkan oleh Badan Keamanan Laut (Bakamla) Republik Indonesia.

Aksi penindakan dilakukan oleh kapal patroli KN Tanjung Datu-301 saat melaksanakan patroli rutin di wilayah perairan barat Pulau Galang, Kota Batam, pada Sabtu (2/8/2025).

Petugas berhasil menghentikan dan mengamankan KM Sinar Bahtera, kapal bermuatan 400 karung bawang merah jenis baleri, yang diketahui tidak dilengkapi dokumen karantina, perpajakan, maupun surat muatan resmi.

“Muatan bawang tidak memiliki dokumen resmi. Ini termasuk pelanggaran ketentuan pelayaran dan perdagangan,” jelas Mayor Yuhanes Antara, Pranata Humas Ahli Muda Bakamla RI.

KM Sinar Bahtera berbobot 34 GT ini diawaki empat orang termasuk nakhoda bernama Husaien.

Hasil pemeriksaan juga menunjukkan bahwa kapal tidak mengantongi SIUPAL (Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut) dan seluruh awak kapal tidak memiliki dokumen kepelautan yang sah.

Mayor Yuhanes mengungkapkan, berdasarkan pengakuan nahkoda, pengiriman ilegal serupa telah dilakukan sedikitnya tiga kali, mengindikasikan adanya jaringan penyelundupan terorganisir.

Atas temuan tersebut, KM Sinar Bahtera diduga melanggar UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang telah diperbarui dengan UU No. 66 Tahun 2024, khususnya Pasal 285 dan Pasal 312 yang mengatur tentang pengoperasian kapal tanpa izin serta awak kapal tanpa kompetensi resmi.

Saat ini, kapal bersama awaknya dikawal ke Pangkalan Bakamla Batam untuk proses hukum lebih lanjut. Sementara itu, seluruh barang bukti telah diserahkan ke Unit Penindakan Hukum (UPH) Bakamla RI di Dermaga Batu Ampar.

“Kami pastikan semua proses hukum berjalan sesuai aturan yang berlaku,” tegas Kolonel Bakamla Rudi Endratmoko, Komandan KN Tanjung Datu-301.(*)