JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Jambi dalam rangka menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan.

Kegiatan yang dipusatkan di Rumah Dinas Gubernur Jambi, Selasa (2/6/2026), ini menjadi ruang dialog strategis untuk menjaring aspirasi daerah yang akan digunakan sebagai bahan penyempurnaan regulasi ketenagakerjaan nasional.

Kunjungan kerja tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, M. Yahya Zaini, dan dihadiri oleh anggota Komisi IX DPR RI, Pemerintah Provinsi Jambi, instansi vertikal, organisasi pekerja, dunia usaha, akademisi, serta berbagai pemangku kepentingan di sektor ketenagakerjaan dan jaminan sosial.

Sejumlah pejabat BPJS Ketenagakerjaan juga turut hadir, di antaranya Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat, Anggota Dewan Pengawas Abdurrakhman Lahabato, serta Deputi Sekretariat Badan Irvansyah Utoh Banja.

Selain itu, hadir pula perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan RI yang membahas berbagai isu teknis, mulai dari perlindungan tenaga kerja hingga peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi, Hendra Elvian, mengatakan forum ini menjadi momentum penting untuk melihat langsung kondisi ketenagakerjaan di daerah, termasuk tantangan yang dihadapi di lapangan.

Menurutnya, Provinsi Jambi memiliki karakteristik ketenagakerjaan yang beragam, mulai dari sektor perkebunan, pertanian, perdagangan, pertambangan, hingga industri pengolahan yang semuanya membutuhkan penguatan regulasi.

“Forum ini memberikan gambaran nyata tentang kebutuhan daerah, mulai dari perlindungan pekerja, hubungan industrial, hingga perluasan jaminan sosial ketenagakerjaan,” ujarnya.

Ia menambahkan, masukan dari berbagai pihak diharapkan dapat memperkuat substansi RUU Ketenagakerjaan agar lebih responsif terhadap kondisi riil di daerah.

Diskusi juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan vokasi, penguatan kompetensi sesuai kebutuhan industri, serta perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja formal dan informal.

Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, pekerja, dan BPJS Ketenagakerjaan dinilai menjadi kunci dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang lebih adaptif terhadap perubahan dunia kerja.

Melalui kunjungan kerja ini, Komisi IX DPR RI berharap RUU Ketenagakerjaan yang tengah disusun dapat memberikan kepastian hukum, memperkuat perlindungan pekerja, meningkatkan daya saing tenaga kerja nasional, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya memberikan apresiasi terhadap kinerja dan sinergi yang terbangun di lingkungan Pemerintah Kota Jambi saat menghadiri jamuan makan malam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Jambi tahu 2026, di Aula Griya Mayang, Senin 1 Juni 2026.

Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Jambi, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Bima Arya menyoroti keharmonisan hubungan antara Wali Kota Jambi, Wakil Wali Kota, dan DPRD yang dinilainya menjadi modal penting dalam menjalankan roda pemerintahan daerah.

Menurutnya, kekompakan para pemimpin daerah menjadi faktor utama yang menentukan efektivitas pelaksanaan program pembangunan hingga ke tingkat masyarakat.

“Kota Jambi menunjukkan contoh yang baik tentang bagaimana hubungan antara kepala daerah, wakil kepala daerah, dan DPRD dapat berjalan selaras. Situasi seperti ini penting karena berdampak langsung pada kinerja birokrasi dan pelayanan publik,” ujarnya.

Ia menjelaskan, ketika hubungan antarpimpinan daerah berjalan harmonis, maka organisasi pemerintahan dapat bekerja lebih fokus dalam menjalankan program-program pembangunan.

Sebaliknya, apabila terjadi konflik di tingkat pimpinan, maka dampaknya akan dirasakan hingga ke perangkat daerah dan pelaksanaan program di lapangan.

Selain menyoroti sinergi pemerintahan, Bima Arya juga mengapresiasi berbagai inovasi yang terus dihadirkan Pemerintah Kota Jambi.

Ia menilai sejumlah program yang dijalankan saat ini mulai memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Menurutnya, seorang pemimpin tidak hanya dituntut menyusun program, tetapi juga mampu menghadirkan harapan yang diwujudkan secara bertahap melalui kebijakan yang konkret.

Bima Arya mengaku setiap kunjungannya ke Kota Jambi selalu menemukan gagasan dan terobosan baru yang dikembangkan pemerintah daerah.

Hal itu menunjukkan adanya komitmen untuk terus berinovasi demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Beberapa program yang mendapat perhatian di antaranya kegiatan retreat, Program Kampung Bahagia, serta berbagai inisiatif pembangunan lainnya yang dinilai memiliki dampak positif bagi warga.

Ia menilai capaian tersebut menjadi indikator bahwa pembangunan daerah tidak hanya berjalan di atas kertas, tetapi mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Menutup sambutannya, Bima Arya berharap semangat kolaborasi, inovasi, dan pelayanan publik yang selama ini dibangun Pemerintah Kota Jambi dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.

“Dampak pembangunan yang paling penting adalah ketika masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya. Saya melihat semangat itu terus tumbuh di Kota Jambi,” katanya.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi membuka pendaftaran Pelatihan Vokasi Nasional 2026 Batch 2 dengan kuota mencapai 30 ribu peserta dari seluruh Indonesia.

Masyarakat yang ingin mengikuti program pelatihan gratis tersebut diminta segera melakukan pendaftaran melalui portal SIAPkerja dan Skillhub Kemnaker sebelum batas akhir pada 9 Juni 2026.

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Darmawansyah mengatakan seluruh proses pendaftaran dilakukan secara online dan telah dirancang lebih sederhana agar mudah diakses masyarakat.

“Seluruh proses pendaftaran kami desain agar mudah diakses dan transparan. Peserta cukup mengikuti alur melalui SIAPkerja dan Skillhub Kemnaker mulai dari pembuatan akun hingga asesmen kesiapan,” ujar Darmawansyah dalam siaran pers Biro Humas Kemnaker, Minggu (24/5/2026).

Program Pelatihan Vokasi Nasional 2026 Batch 2 ini menjadi salah satu langkah pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperluas peluang kerja dan kewirausahaan.

Cara Daftar Pelatihan Vokasi Nasional 2026

Calon peserta terlebih dahulu harus mengakses laman Skillhub Kemnaker melalui browser, kemudian login menggunakan akun SIAPkerja.

Bagi yang belum memiliki akun, peserta diwajibkan melakukan registrasi dengan mengisi email, nomor telepon, serta password sesuai data identitas diri.

Setelah akun berhasil dibuat, peserta wajib melengkapi profil SIAPkerja sebagai syarat utama mengikuti pelatihan.

Selanjutnya, peserta dapat mengikuti Asesmen Penilaian Diri dan Asesmen Potensi Diri atau Self Potential Inventory (SPI).

Asesmen tersebut bertujuan mengetahui minat kerja peserta, baik untuk bekerja di dalam negeri, luar negeri maupun berwirausaha, sekaligus mengukur kecocokan potensi diri dengan bidang pelatihan yang dipilih.

Peserta kemudian dapat memilih maksimal tiga program pelatihan kejuruan dalam satu balai pelatihan yang sama melalui platform Skillhub.

Tahap berikutnya adalah mengikuti Asesmen Siap Latih yang mencakup kemampuan dasar seperti verbal, numerik, pengetahuan umum hingga figural.

Asesmen ini menjadi salah satu syarat penting dalam proses seleksi peserta Pelatihan Vokasi Nasional 2026 Batch 2.

Jadwal Seleksi dan Pengumuman

Kemnaker menetapkan proses seleksi peserta berlangsung pada 10 hingga 17 Juni 2026.

Sementara pengumuman hasil seleksi dijadwalkan pada 18 Juni 2026, sedangkan kick off dan orientasi pelatihan akan dimulai pada 22 Juni 2026.

Peserta yang dinyatakan lolos seleksi akan mendapatkan berbagai fasilitas dan manfaat menarik.

Di antaranya pelatihan gratis, makan siang gratis, bantuan transportasi, perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, sertifikat pelatihan, sertifikat kompetensi BNSP, hingga fasilitas asrama bagi peserta yang memenuhi persyaratan.

Program ini diharapkan mampu mencetak tenaga kerja kompeten dan siap bersaing di dunia industri maupun dunia usaha.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) menyelesaikan pembangunan rest area di ruas Jalan Tol Palembang–Betung Seksi 3 Struktur, tepatnya di STA 71+000, pada Mei 2026.

Kehadiran rest area ini menjadi bagian dari upaya peningkatan layanan jalan tol sekaligus mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah Sumatera Selatan.

Rest area tersebut dibangun di dua sisi, yakni sisi A dan sisi B, dengan tipe A dan fasilitas yang cukup lengkap untuk mendukung kebutuhan pengguna jalan.

Untuk kapasitas parkir, rest area sisi A mampu menampung hingga 255 kendaraan, sementara sisi B dapat menampung sekitar 268 kendaraan, baik kendaraan kecil maupun besar.

Fasilitas yang tersedia di antaranya toilet umum, mushola, restoran, area tenant UMKM, bengkel, gazebo, ruang terbuka hijau, ATM center, klinik kesehatan, kantor pengelola, serta sistem pengelolaan sampah dan utilitas modern.

Dari sisi desain, rest area ini mengusung konsep arsitektur modern dengan bentuk geometris tegas yang dipadukan dengan ornamen lokal khas Palembang berupa tanjak pada fasad bangunan.

Selain itu, desain juga mengoptimalkan pencahayaan serta sirkulasi udara alami melalui penggunaan roster dan konsep bangunan semi terbuka.

Direktur Operasi III HKI, Defi Adrian, mengatakan bahwa pembangunan rest area ini tidak hanya berfokus pada penyediaan fasilitas istirahat bagi pengguna jalan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.

“Rest area ini diharapkan menjadi ruang baru bagi pertumbuhan ekonomi lokal, khususnya melalui keterlibatan UMKM, tenaga kerja lokal, serta penyedia jasa dan supplier daerah,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa HKI menempatkan kualitas sebagai prioritas utama dalam pembangunan, mulai dari proses konstruksi hingga kesiapan fasilitas pendukung layanan.

Rest area ini direncanakan mulai beroperasi pada awal tahun 2027 dan diharapkan dapat menjadi tempat singgah yang nyaman sekaligus mendukung kelancaran mobilitas di Jalan Tol Palembang–Betung.

“Dengan pengoperasian pada awal 2027, kami berharap fasilitas ini dapat mendukung konektivitas serta memperkuat peran tol dalam mendorong perekonomian Sumatera Selatan,” tutup Defi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemadaman listrik massal atau blackout yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatra, termasuk Provinsi Jambi, mendapat sorotan dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Jambi.

Ketua YLKI Jambi, Ibun Kholdun, menilai gangguan listrik yang kembali terjadi menunjukkan perlunya evaluasi serius terhadap kesiapan sistem kelistrikan PLN dalam menghadapi kondisi darurat maupun gangguan teknis.

Menurutnya, apabila blackout dipicu faktor alam atau cuaca ekstrem, hal tersebut memang sulit dihindari.

Namun, PLN sebagai perusahaan penyedia listrik nasional dinilai harus memiliki langkah antisipasi dan sistem cadangan yang lebih matang.

“Kalau memang karena faktor alam tentu tidak ada yang bisa mengelak. Tetapi yang menjadi perhatian kami adalah kesiapan PLN menghadapi kondisi seperti ini, karena blackout bukan hanya sekali atau dua kali terjadi,” ujar Ibun, Sabtu (23/5/2026).

Ia mencontohkan, masyarakat maupun pelaku usaha kecil biasanya telah menyiapkan langkah darurat seperti penggunaan genset ketika terjadi pemadaman listrik.

Karena itu, menurutnya, PLN seharusnya memiliki sistem mitigasi yang jauh lebih siap dibandingkan masyarakat umum.

“Kalau di rumah saja ketika listrik padam orang menyiapkan genset, maka PLN yang merupakan perusahaan besar tentu harus lebih siap menghadapi blackout ataupun gangguan teknis lainnya,” katanya.

Ibun menilai dampak pemadaman listrik massal sangat dirasakan masyarakat, terutama pelaku UMKM yang menggantungkan aktivitas usaha pada pasokan listrik.

Selain menghambat kegiatan ekonomi, blackout juga disebut mengganggu pelayanan kepada masyarakat di berbagai sektor.

“Yang dirugikan tentu masyarakat dan UMKM. Aktivitas terganggu, pelayanan juga ikut terdampak akibat pemadaman listrik ini,” tambahnya.

YLKI Jambi pun meminta PLN tidak hanya fokus pada pemulihan sementara, tetapi juga melakukan evaluasi menyeluruh agar gangguan serupa tidak terus terulang.

“PLN harus belajar dari kejadian-kejadian sebelumnya. Jangan hanya diam saja, tetapi harus ada evaluasi dan perbaikan agar kejadian serupa tidak terus berulang,” tutupnya.

Sebelumnya, PT PLN (Persero) menyebut blackout di sejumlah wilayah Sumatra dipicu gangguan transmisi akibat cuaca buruk yang berdampak pada sistem interkoneksi kelistrikan Sumatra.

Sebelumnya, PT PLN (Persero) menyebut blackout di sejumlah wilayah Sumatra dipicu gangguan transmisi akibat cuaca ekstrem yang berdampak pada sistem interkoneksi listrik Sumatra.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas terganggunya pasokan listrik yang memengaruhi aktivitas warga dan sektor ekonomi di berbagai daerah.

“Kami menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Sumatra, khususnya di Jambi, Sumatra Barat, Riau, Sumatra Utara, dan Aceh atas gangguan sistem kelistrikan yang terjadi,” ujar Darmawan dalam konferensi pers virtual.

PLN mengungkapkan gangguan awal berasal dari jalur transmisi 275 kV Muara Bungo–Sungai Rumbai di Provinsi Jambi yang diduga terdampak cuaca ekstrem hingga keluar dari sistem interkoneksi Sumatra.

Akibatnya, sistem kelistrikan mengalami ketidakseimbangan. Sejumlah wilayah mengalami kelebihan pasokan listrik atau oversupply yang menyebabkan frekuensi dan tegangan meningkat drastis sehingga beberapa pembangkit otomatis keluar dari sistem.

Di sisi lain, beberapa wilayah lain mengalami kekurangan daya hingga menyebabkan pembangkit ikut terlepas dari jaringan.

PLN menyebut kondisi tersebut memicu efek domino yang menyebabkan gangguan meluas ke berbagai provinsi di Sumatra.

“Gangguan ini cukup luas karena sistem kelistrikan di Sumatra saling terhubung satu sama lain,” jelas Darmawan.

Setelah gangguan terjadi, PLN langsung melakukan pemeriksaan terhadap gardu induk dan jaringan transmisi.

Hasil pemeriksaan sementara menunjukkan tidak ditemukan kerusakan fisik berat seperti tower transmisi roboh.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemadaman listrik massal atau blackout yang terjadi di wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) pada Jumat malam (22/5/2026) menuai kritik dari berbagai pihak.

Pengamat publik Nasroel Yasir menilai PT PLN (Persero) gagal melakukan evaluasi menyeluruh terhadap gangguan serupa yang sebelumnya pernah terjadi.

Menurut Nasroel, blackout yang kembali meluas hingga lintas provinsi menunjukkan lemahnya sistem antisipasi dan pembelajaran di tubuh PLN.

“Perlu dipertanyakan pejabat-pejabat PLN sekarang, kenapa tidak belajar dari kejadian sebelumnya. Masih juga tidak bisa bekerja dengan baik,” ujar Nasroel, Sabtu (23/5/2026).

Ia menegaskan bahwa persoalan blackout bukan pertama kali terjadi dalam sistem kelistrikan nasional.

Karena itu, PLN seharusnya sudah memiliki langkah mitigasi agar gangguan serupa tidak kembali terulang.

“Harusnya belajar dari kejadian sebelumnya, di mana letak kesalahannya dan bagaimana mengantisipasinya agar tidak terjadi lagi,” katanya.

Nasroel juga menyoroti semakin kompleksnya sistem kelistrikan nasional seiring bertambahnya jumlah pembangkit listrik.

Namun menurutnya, peningkatan infrastruktur tersebut tidak diimbangi dengan kualitas pengelolaan dan kesiapan sumber daya manusia.

“Sekarang ini semakin banyak pembangkit, semakin banyak pula masalah yang tidak tertangani,” ujarnya.

Bahkan, ia menilai persoalan blackout tidak terlepas dari penempatan pejabat yang dianggap tidak tepat di jajaran direksi PLN.

“Ini akibat orang-orang yang salah dipaksa menjadi direksi PLN,” tegasnya.

Sebelumnya, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas terganggunya pasokan listrik yang berdampak luas terhadap aktivitas warga dan sektor ekonomi di berbagai daerah.

“Kami menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Sumatra, khususnya di Jambi, Sumatra Barat, Riau, Sumatra Utara, dan Aceh atas gangguan sistem kelistrikan yang terjadi,” ujar Darmawan dalam konferensi pers virtual, Sabtu (23/5/2026).

PLN mengungkapkan, indikasi awal gangguan berasal dari jalur transmisi 275 kV Muara Bungo–Sungai Rumbai di Provinsi Jambi.

Kondisi cuaca ekstrem diduga menjadi pemicu terganggunya jaringan tersebut hingga akhirnya keluar dari sistem interkoneksi kelistrikan Sumatra.

Akibat gangguan itu, sistem kelistrikan mengalami ketidakseimbangan.

Beberapa wilayah mengalami kelebihan pasokan atau oversupply sehingga frekuensi dan tegangan listrik meningkat drastis.

Kondisi tersebut memicu sejumlah pembangkit otomatis keluar dari sistem untuk menghindari kerusakan.

Sementara itu, wilayah lain justru mengalami kekurangan daya yang menyebabkan frekuensi dan tegangan turun.

Dampaknya, pembangkit di daerah tersebut juga ikut terlepas dari jaringan.

PLN menyebut kondisi ini memicu efek domino yang menyebabkan gangguan meluas hingga ke berbagai provinsi di Sumatra.

“Gangguan ini cukup luas karena sistem kelistrikan di Sumatra saling terhubung satu sama lain,” jelas Darmawan.

Usai gangguan terjadi, PLN langsung melakukan pemeriksaan terhadap gardu induk dan jaringan transmisi.

Hasil pemeriksaan sementara menunjukkan tidak ditemukan kerusakan fisik berat seperti tower transmisi roboh.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – PT PLN (Persero) akhirnya menjelaskan penyebab pemadaman listrik massal yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatra sejak Jumat malam (22/5/2026).

Gangguan tersebut disebut bermula dari masalah pada jalur transmisi listrik utama di wilayah Jambi.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas terganggunya pasokan listrik yang berdampak luas terhadap aktivitas warga dan sektor ekonomi di berbagai daerah.

“Kami menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Sumatra, khususnya di Jambi, Sumatra Barat, Riau, Sumatra Utara, dan Aceh atas gangguan sistem kelistrikan yang terjadi,” ujar Darmawan dalam konferensi pers virtual, Sabtu (23/5/2026).

PLN mengungkapkan, indikasi awal gangguan berasal dari jalur transmisi 275 kV Muara Bungo–Sungai Rumbai di Provinsi Jambi.

Kondisi cuaca ekstrem diduga menjadi pemicu terganggunya jaringan tersebut hingga akhirnya keluar dari sistem interkoneksi kelistrikan Sumatra.

Akibat gangguan itu, sistem kelistrikan mengalami ketidakseimbangan.

Beberapa wilayah mengalami kelebihan pasokan atau oversupply sehingga frekuensi dan tegangan listrik meningkat drastis.

Kondisi tersebut memicu sejumlah pembangkit otomatis keluar dari sistem untuk menghindari kerusakan.

Sementara itu, wilayah lain justru mengalami kekurangan daya yang menyebabkan frekuensi dan tegangan turun.

Dampaknya, pembangkit di daerah tersebut juga ikut terlepas dari jaringan.

PLN menyebut kondisi ini memicu efek domino yang menyebabkan gangguan meluas hingga ke berbagai provinsi di Sumatra.

“Gangguan ini cukup luas karena sistem kelistrikan di Sumatra saling terhubung satu sama lain,” jelas Darmawan.

Usai gangguan terjadi, PLN langsung melakukan pemeriksaan terhadap gardu induk dan jaringan transmisi.

Hasil pemeriksaan sementara menunjukkan tidak ditemukan kerusakan fisik berat seperti tower transmisi roboh.

Dalam waktu sekitar dua jam, gardu induk dan jaringan transmisi berhasil dipulihkan.

Setelah itu, PLN melanjutkan proses pemulihan dengan menyalakan kembali pembangkit-pembangkit listrik yang sebelumnya padam akibat gangguan berantai.

Proses normalisasi dilakukan secara bertahap mulai dari menghidupkan pembangkit, menghubungkannya kembali ke jaringan transmisi melalui gardu induk, hingga sinkronisasi sistem kelistrikan secara menyeluruh.

Sebelumnya, pemadaman listrik massal terjadi di sejumlah wilayah Sumatra sejak Jumat malam sekitar pukul 19.00 WIB.

Sebagian daerah mulai kembali mendapatkan aliran listrik sekitar pukul 21.00 WIB, sementara beberapa wilayah lainnya baru pulih pada Sabtu dini hari.(*)

MAKKAH, SEPUCUKJAMBI.ID — Seluruh Jamaah Calon Haji (JCH) asal Kota Jambi pada Kamis pagi, 14 Mei 2026 waktu Arab Saudi, bertolak dari Madinah menuju Makkah untuk melaksanakan rangkaian ibadah umrah dan persiapan haji.

Keberangkatan dilakukan sekitar pukul 07.00 WAS menggunakan 11 unit bus.

Sebelum melanjutkan perjalanan menuju Makkah, rombongan jamaah singgah di Bir Ali pada pukul 08.00 WAS untuk mengambil miqat sebagai syarat memulai ibadah umrah.

Setelah menempuh perjalanan darat, jamaah tiba di Kota Makkah sekitar pukul 14.00 WAS dan langsung menempati penginapan di Hotel Manazel Alfurqon dan Lulu At Alnadher.

Hingga Kamis malam, seluruh jamaah dilaporkan dalam kondisi sehat dan beristirahat di kamar masing-masing guna mempersiapkan diri menjalani rangkaian ibadah umrah di Masjidil Haram.

Pada pukul 22.00 WAS, jamaah dijadwalkan melaksanakan umrah dengan rangkaian kegiatan meliputi tawaf, sai, dan tahalul.

Sementara itu, khusus jamaah kategori risiko tinggi (risti) dan lanjut usia (lansia), pelaksanaan umrah akan dilakukan pada Jumat pagi usai salat Subuh guna menjaga kondisi kesehatan mereka.

Salah seorang Jamaah Calon Haji asal Kota Jambi, Nirwan, mengaku bersyukur seluruh rombongan dapat tiba di Makkah dengan lancar dan dalam keadaan sehat.

“Kami sangat bersyukur perjalanan dari Madinah ke Makkah berjalan lancar. Semoga seluruh jamaah diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji tahun ini,” ujar Nirwan.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi membuka pendaftaran Bantuan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Pemula Tahun 2026.

Program ini memberikan bantuan modal usaha sebesar Rp5 juta bagi masyarakat yang ingin memulai atau mengembangkan usaha mandiri.

Pendaftaran bantuan dilakukan secara online melalui platform SIAPkerja dan Bizhub, dan dibuka hingga 17 Mei 2026.

Bagi masyarakat yang ingin mendaftar, langkah pertama adalah membuat akun SIAPkerja.

Setelah akun aktif, peserta dapat melengkapi data diri dan mengunggah seluruh dokumen persyaratan yang dibutuhkan.

Selanjutnya, peserta harus mengakses platform Bizhub untuk mengajukan proposal usaha sesuai bidang usaha yang akan dijalankan.

Pengajuan dilakukan sepenuhnya secara digital tanpa dipungut biaya.

Adapun syarat utama penerima bantuan yaitu Warga Negara Indonesia (WNI) berusia 18 hingga 64 tahun dan memiliki KTP atau e-KTP.

Dalam satu Kartu Keluarga (KK), bantuan hanya bisa diterima satu orang.

Peserta juga tidak sedang berstatus sebagai ASN, anggota TNI, Polri, maupun pegawai aktif di perusahaan pemerintah atau swasta.

Selain itu, pendaftar tidak sedang menempuh pendidikan setingkat SMA atau sederajat.

Kemnaker juga mensyaratkan peserta memiliki sertifikat pelatihan vokasi atau layanan kewirausahaan yang diterbitkan lembaga resmi Kemnaker pada periode 2025 hingga 2026.

Tak hanya itu, calon penerima wajib memiliki ide usaha atau usaha aktif yang dibuktikan melalui Surat Keterangan Usaha (SKU) atau Nomor Induk Berusaha (NIB).

Peserta juga diminta melampirkan foto lokasi maupun aktivitas usaha.

Dalam program ini, bantuan Rp5 juta dapat digunakan untuk membeli alat usaha maupun bahan baku sesuai proposal yang diajukan peserta.

Bidang usaha yang bisa diajukan cukup beragam, mulai dari usaha kuliner, perdagangan, ekonomi kreatif, pertanian, peternakan, perikanan, hingga jasa perorangan.

Kemnaker mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Program TKM Pemula 2026.

Seluruh proses pendaftaran dan seleksi dilakukan gratis tanpa pungutan biaya.

Masyarakat juga diminta tidak memberikan data penting seperti NIK, PIN, password, maupun kode OTP kepada pihak mana pun.

Setelah pendaftaran ditutup, Kemnaker akan melakukan seleksi administrasi, penilaian proposal usaha, dan wawancara sebelum menetapkan penerima bantuan.

Hasil seleksi nantinya diumumkan melalui platform Bizhub.

Peserta yang dinyatakan lolos wajib menggunakan bantuan sesuai proposal usaha dan menyampaikan laporan penggunaan dana paling lambat 31 Desember 2026.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi membuka pendaftaran Program Bantuan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Pemula Tahun 2026.

Program ini ditujukan untuk membantu masyarakat membangun usaha mandiri sekaligus memperluas lapangan pekerjaan di berbagai daerah di Indonesia.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Binapenta dan PKK Kemnaker, Estiarty Haryani, mengatakan bantuan tersebut menjadi langkah pemerintah untuk mendorong lahirnya wirausaha baru yang produktif dan berkelanjutan.

Menurutnya, Program TKM Pemula diharapkan mampu memberikan peluang bagi masyarakat yang ingin memulai usaha namun terkendala modal dan sarana produksi.

Pendaftaran bantuan dibuka hingga 17 Mei 2026 melalui platform SIAPkerja dan Bizhub. Seluruh proses dilakukan secara online tanpa dipungut biaya.

Dalam program ini, pemerintah menyalurkan bantuan sebesar Rp5 juta kepada setiap penerima.

Dana tersebut dapat digunakan untuk membeli peralatan usaha maupun bahan baku sesuai bidang usaha yang diajukan.

Beberapa sektor usaha yang masuk dalam program meliputi pertanian, peternakan, perikanan, kuliner, ekonomi kreatif, perdagangan barang, hingga jasa perorangan.

Adapun syarat penerima bantuan antara lain Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia dengan usia minimal 18 tahun dan maksimal 64 tahun.

Pendaftar wajib memiliki KTP atau e-KTP serta akun SIAPkerja aktif.

Selain itu, peserta tidak sedang menempuh pendidikan setingkat SMA/SMK, bukan ASN, anggota TNI maupun Polri, dan tidak memiliki hubungan kerja aktif dengan pemerintah ataupun perusahaan swasta.

Kemnaker juga memastikan penerima belum pernah memperoleh bantuan TKM Pemula maupun TKM Lanjutan sebelumnya serta tidak sedang menerima program bantuan perluasan kesempatan kerja pada tahun berjalan.

Peserta diwajibkan memiliki sertifikat pelatihan vokasi atau layanan kewirausahaan yang diterbitkan lembaga pelatihan resmi Kemnaker pada periode 2025 hingga 2026.

Tak hanya itu, calon penerima juga harus memiliki ide usaha atau usaha aktif yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Usaha (SKU) atau Nomor Induk Berusaha (NIB), lengkap dengan dokumentasi usaha.

Kemnaker mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Program TKM Pemula.

Seluruh proses pendaftaran hingga seleksi dilakukan secara gratis dan digital melalui platform resmi pemerintah.

Masyarakat diminta tidak memberikan data pribadi seperti NIK, PIN, password, maupun kode OTP kepada pihak mana pun.

Setelah masa pendaftaran berakhir, Kemnaker akan melakukan tahapan seleksi administrasi, penilaian usaha, hingga wawancara.

Hasil seleksi nantinya diumumkan melalui platform Bizhub.

Bagi peserta yang lolos, dana bantuan wajib digunakan sesuai proposal usaha dan penerima diwajibkan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana paling lambat 31 Desember 2026.(*)