JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Prabowo Subianto berencana melakukan kunjungan ke Teheran bersama Perdana Menteri Pakistan sebagai bagian dari upaya meredakan ketegangan yang tengah meningkat di kawasan Timur Tengah.

Rencana tersebut muncul setelah Presiden Indonesia melakukan komunikasi langsung dengan pemimpin Pakistan.

Informasi ini diungkap oleh Jimly Asshiddiqie, Ketua Dewan Penasihat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), usai menghadiri pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis malam (5/3/2026).

Menurut Jimly, Presiden Prabowo sempat melakukan percakapan melalui telepon dengan Perdana Menteri Pakistan sebelum pertemuan tersebut berlangsung.

Dalam komunikasi itu, muncul gagasan agar kedua pemimpin negara melakukan kunjungan bersama ke Iran.

Langkah tersebut, kata Jimly, dimaksudkan sebagai upaya untuk membantu meredakan ketegangan yang terus meningkat akibat konflik yang memanas di kawasan.

Ia menjelaskan bahwa kunjungan tersebut bukan bertujuan untuk melakukan negosiasi formal antara pihak-pihak yang berkonflik.

Sebaliknya, langkah itu lebih diarahkan pada upaya mencegah konflik agar tidak semakin meluas.

Menurut Jimly, peran negara-negara dengan populasi Muslim besar dinilai penting dalam upaya meredakan konflik tersebut.

Ia menyebut Indonesia dan Pakistan sebagai dua negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di luar kawasan Arab yang memiliki potensi memainkan peran diplomasi penting.

Selain itu, situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah juga dinilai cukup kompleks karena melibatkan berbagai kepentingan internasional, termasuk pengaruh negara-negara besar.

Karena itu, kehadiran negara seperti Indonesia dan Pakistan diharapkan dapat membawa pendekatan diplomasi yang lebih menekankan dialog dan upaya perdamaian.

Rencana kunjungan ini juga menjadi bagian dari upaya diplomasi Indonesia yang selama ini dikenal mengedepankan pendekatan damai dalam menyikapi berbagai konflik internasional.

Pemerintah Indonesia sebelumnya juga menyatakan kesiapan untuk mendorong dialog guna meredakan ketegangan yang terjadi di kawasan Timur Tengah.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong percepatan implementasi program penjaminan polis asuransi yang ditargetkan mulai berlaku pada 2027.

Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat perlindungan bagi nasabah sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi di Indonesia.

Program penjaminan polis merupakan amanat dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UU P2SK.

Dalam aturan tersebut, pembentukan lembaga penjaminan polis sebelumnya dijadwalkan paling lambat lima tahun setelah undang-undang disahkan pada 2023.

Kepala Departemen Pengawasan Asuransi dan Jasa Penunjang OJK, Sumarjono, menjelaskan bahwa jadwal implementasi tersebut berpotensi dimajukan menjadi 2027.

Menurutnya, keberadaan program penjaminan polis akan memberikan perlindungan tambahan bagi nasabah apabila perusahaan asuransi mengalami kesulitan keuangan.

Dengan adanya skema ini, perusahaan asuransi tidak harus langsung ditutup ketika menghadapi masalah finansial, terutama jika masih ada peluang penyelamatan, misalnya melalui masuknya investor baru.

Ia juga menilai program tersebut akan menciptakan standar baru dalam industri asuransi nasional.

Perusahaan yang memiliki perlindungan penjaminan diperkirakan akan lebih dipercaya masyarakat dibandingkan perusahaan yang tidak mengikuti skema tersebut.

Ke depan, program penjaminan polis akan melibatkan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai pihak yang memberikan jaminan perlindungan kepada pemegang polis.

Skema ini diharapkan mampu memberikan kepastian bagi nasabah bahwa hak mereka tetap terlindungi apabila perusahaan asuransi mengalami masalah keuangan.

Selain meningkatkan perlindungan konsumen, implementasi program ini juga dinilai penting untuk menjaga stabilitas industri asuransi nasional.

Dengan sistem perlindungan yang lebih jelas dan terstruktur, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi diharapkan semakin meningkat.

OJK pun terus berkoordinasi dengan pemerintah serta pelaku industri untuk mematangkan regulasi dan mekanisme pelaksanaan program tersebut sebelum resmi diterapkan pada 2027.(*)

JAKARTA, SEPUCUKAJMBI.ID – Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan tertutup selama hampir empat jam di Istana Merdeka, Selasa malam (3/3/2026).

Agenda tersebut mempertemukan sejumlah mantan presiden, mantan wakil presiden, mantan menteri luar negeri, hingga ketua umum partai politik untuk membahas perkembangan geopolitik terkini.

Fokus utama diskusi adalah eskalasi konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran, serta potensi dampaknya terhadap stabilitas Indonesia dan dunia.

Mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda yang hadir dalam pertemuan tersebut mengungkapkan bahwa Presiden memberikan pemaparan menyeluruh terkait situasi global terbaru, termasuk perkembangan serangan dan respons militer di kawasan Timur Tengah.

Menurutnya, diskusi tidak hanya menyoroti aspek politik dan keamanan internasional, tetapi juga memperhitungkan efek domino terhadap ekonomi global.

Salah satu perhatian utama adalah potensi gangguan pasokan energi dunia, khususnya minyak dan gas, yang dapat berdampak langsung pada negara berkembang seperti Indonesia.

Selain itu, peserta rapat juga membahas proyeksi durasi konflik dan kemungkinan implikasinya terhadap stabilitas kawasan serta keamanan global secara keseluruhan.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah disebut melakukan kalkulasi menyeluruh terhadap dampak konflik, baik dari sisi ketahanan energi, stabilitas harga komoditas, hingga potensi tekanan terhadap perekonomian nasional.

Kenaikan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik dinilai bisa memengaruhi inflasi, subsidi energi, serta daya beli masyarakat.

Karena itu, langkah antisipatif dan strategi mitigasi risiko menjadi bagian penting dalam pembahasan.

Hassan menyebut Presiden memandang penting forum dialog lintas generasi ini sebagai sarana komunikasi strategis antara pemerintah dan para tokoh nasional.

Selain menyampaikan tantangan yang dihadapi, Presiden juga membuka ruang bagi masukan dan gagasan dari para peserta.

Langkah ini dinilai sebagai upaya membangun konsensus nasional dalam menghadapi dinamika global yang semakin kompleks dan tidak menentu.

Pertemuan juga menyinggung posisi Indonesia dalam berbagai forum internasional, termasuk peran dalam Board of Peace (BoP).

Dinamika konflik terbaru dikhawatirkan dapat memengaruhi mandat maupun posisi diplomatik Indonesia di tingkat global.

Pemerintah disebut akan terus menghitung dan mengevaluasi setiap perkembangan untuk memastikan kepentingan nasional tetap terjaga di tengah ketidakpastian dunia.

Pertemuan strategis di Istana ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam membaca arah geopolitik global.

Di tengah potensi krisis energi dan instabilitas keamanan internasional, Indonesia berupaya memperkuat koordinasi internal guna menjaga stabilitas nasional dan kepentingan jangka panjang.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Memanasnya situasi geopolitik di kawasan Asia Barat yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran memicu kekhawatiran terhadap keselamatan warga negara Indonesia, khususnya para pekerja migran.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menegaskan pentingnya peran negara dalam memastikan perlindungan maksimal bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berada di wilayah terdampak konflik.

Menurut Yahya, pemerintah harus segera memperkuat koordinasi lintas kementerian dan perwakilan RI di luar negeri.

Ia mendorong Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia untuk aktif menjalin komunikasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara-negara Timur Tengah guna memastikan pendataan serta pemantauan kondisi para PMI.

Ia juga meminta para pekerja migran segera melapor kepada KBRI setempat agar posisi dan situasi mereka dapat terpantau dengan baik.

Langkah ini dinilai krusial untuk mempercepat respons apabila kondisi keamanan semakin memburuk.

Selain memperkuat koordinasi diplomatik, DPR juga mengimbau para TKI agar tetap berada di lokasi aman dan menghindari area strategis yang berpotensi menjadi sasaran konflik, baik langsung maupun tidak langsung.

Peran atase ketenagakerjaan di masing-masing negara juga diminta lebih aktif dalam mendata serta menjaga komunikasi intensif dengan PMI di wilayah tugasnya.

DPR mendorong sinergi lebih kuat antara KP2MI dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia untuk meningkatkan diplomasi dengan pemerintah setempat.

Tujuannya adalah memastikan perlindungan konkret serta dukungan hukum dan keamanan bagi warga Indonesia.

Yahya menekankan perlunya pemerintah menyiapkan skenario evakuasi darurat sebagai langkah antisipatif.

Menurutnya, kesiapan evakuasi menjadi penting apabila eskalasi konflik terus meningkat dan mengancam keselamatan WNI.

Anggota Komisi IX dari Fraksi Partai NasDem, Irma Chaniago, turut mengingatkan para PMI agar aktif berkomunikasi dengan perwakilan RI

Ia menegaskan bahwa keselamatan pekerja migran harus menjadi prioritas utama negara dalam setiap situasi darurat internasional.

Ketegangan terbaru dipicu oleh serangan gabungan yang dilaporkan menargetkan fasilitas militer di Iran, yang kemudian dibalas dengan serangan ke sejumlah lokasi di kawasan Asia Barat.

Situasi ini meningkatkan risiko bagi warga asing, termasuk ribuan pekerja migran Indonesia yang bekerja di berbagai sektor di Timur Tengah.

DPR pun meminta pemerintah bergerak cepat dan terukur guna memastikan perlindungan maksimal serta kesiapan evakuasi sebelum situasi berkembang lebih jauh.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Peluang pembukaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026 semakin kuat seiring banyaknya aparatur sipil negara (ASN) yang memasuki masa pensiun.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini, menyatakan pemerintah telah memetakan kebutuhan pengisian formasi untuk menggantikan pegawai purnatugas.

Rini menjelaskan, jumlah ASN yang pensiun diperkirakan mencapai sekitar 160.000 orang, sehingga formasi tersebut perlu diisi agar roda pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan lancar.

“Kami kan sudah menyediakan sekitar 160.000 pensiun yang memang harus diisi. Mudah-mudahan, mudah-mudahan (di 2026 ada tes CPNS),” ujar Rini, Senin (2/3/2026).

Meski kebutuhan formasi cukup besar, ia menegaskan bahwa pembukaan seleksi CPNS 2026 tidak bisa diputuskan secara instan.

Pemerintah masih harus menyesuaikan dengan kesiapan anggaran serta memastikan aspek teknis lainnya sebelum menetapkan jadwal resmi.

“Prosesnya sangat panjang ya, kesiapan anggarannya, misalnya 160.000 tapi anggarannya belum bisa seluruhnya kita isi, misalnya gitu,” tambah Rini.

Rini juga menekankan pentingnya peran generasi muda, terutama fresh graduate, dalam mendorong transformasi birokrasi yang lebih adaptif dan modern.

Hadirnya talenta muda diyakini mampu mempercepat proses digitalisasi layanan dan meningkatkan efisiensi pemerintahan.

“Kami sangat concern terhadap para fresh graduate untuk bisa ikut serta membantu birokrasi ini,” ujarnya.

Meskipun jadwal resmi seleksi CPNS 2026 belum diumumkan, masyarakat diimbau untuk mulai mempersiapkan diri.

Calon pelamar sebaiknya memantau informasi resmi dari pemerintah serta menyiapkan dokumen administrasi dan kemampuan akademik yang diperlukan.

Dengan gelombang pensiun ASN yang mencapai puluhan ribu orang, peluang seleksi CPNS 2026 terbuka cukup besar

Namun, kepastian pelaksanaannya tetap menunggu keputusan final pemerintah setelah anggaran dan perencanaan dinyatakan siap.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah resmi menetapkan jadwal libur sekolah menjelang dan saat perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah atau Lebaran 2026.

Berdasarkan Surat Edaran Bersama (SEB) 3 Menteri yang menjadi acuan kalender pendidikan nasional, siswa akan menikmati libur selama 10 hari kerja.

Libur sekolah dimulai pada Senin, 16 Maret 2026 hingga Jumat, 27 Maret 2026. Selama periode tersebut, kegiatan belajar mengajar ditiadakan di seluruh satuan pendidikan.

Keputusan ini memberikan kesempatan bagi siswa dan keluarga untuk memanfaatkan momen Lebaran, baik untuk mudik, berkumpul bersama keluarga, maupun berlibur.

Rincian Libur Sekolah Lebaran 2026:

• Senin, 16 Maret 2026

• Selasa, 17 Maret 2026

• Rabu, 18 Maret 2026

• Kamis, 19 Maret 2026

• Jumat, 20 Maret 2026

• Senin, 23 Maret 2026

• Selasa, 24 Maret 2026

• Rabu, 25 Maret 2026

• Kamis, 26 Maret 2026

• Jumat, 27 Maret 2026

Total 10 hari kerja ini juga bersambung dengan akhir pekan dan sejumlah hari libur nasional, termasuk cuti bersama yang telah ditetapkan pemerintah.

Kegiatan belajar mengajar dijadwalkan kembali pada Senin, 30 Maret 2026, yang menjadi hari pertama masuk sekolah setelah rangkaian libur panjang.

Penetapan jadwal ini mengacu pada kebijakan bersama kementerian terkait yang mengatur kalender pendidikan, hari libur nasional, serta cuti bersama tahun 2026.

Pemerintah daerah dan sekolah diharapkan menyesuaikan kalender akademik masing-masing agar proses pembelajaran tetap efektif setelah libur Lebaran.

Orang tua dan siswa diimbau memanfaatkan informasi ini untuk merencanakan mudik, perjalanan, maupun persiapan kembali ke sekolah agar aktivitas belajar berjalan optimal.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa masyarakat tidak dilarang mengunggah menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di media sosial.

Justru, ia menyambut baik partisipasi publik dalam mendokumentasikan menu makanan yang diterima.

Pernyataan ini disampaikan untuk meluruskan isu yang sempat beredar, yang menyebut BGN akan menindak atau mempidanakan pihak yang membagikan menu MBG di platform digital.

Dadan menegaskan kabar tersebut tidak benar dan bukan kebijakan BGN.

“Saya malah senang setiap orang memposting menu MBG di media sosial, karena itu bagian dari pengawasan bersama,” ujar Dadan di Jakarta, Senin (2/3/2026).

Menurut Dadan, partisipasi masyarakat justru membantu BGN dalam memantau kualitas pelaksanaan program di berbagai daerah.

Unggahan dari publik dapat menjadi bahan evaluasi langsung bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mengenai kualitas makanan yang disalurkan.

“Unggahan masyarakat memudahkan kami di BGN pusat untuk melihat kualitas layanan SPPG. Itu menjadi masukan langsung bagi kami untuk evaluasi,” tambahnya.

Selain itu, transparansi melalui dokumentasi publik menjadi kunci menjaga mutu program MBG, yang menargetkan kelompok rentan seperti anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Dengan informasi dari masyarakat, BGN bisa mendapatkan gambaran nyata mengenai pelaksanaan distribusi makanan.

Dadan menegaskan kembali bahwa tidak ada ancaman atau larangan dari pihak BGN terkait pengunggahan menu MBG.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi yang tidak jelas sumbernya, agar program berjalan optimal dan penerima manfaat tidak dirugikan.

Program MBG sendiri merupakan salah satu inisiatif pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, dengan BGN bekerja sama bersama pihak daerah untuk memastikan distribusi dan mutu makanan sesuai standar yang berlaku.

Dengan keterbukaan terhadap unggahan publik, BGN berharap pengawasan program MBG berjalan secara partisipatif, memperkuat akuntabilitas, dan menjaga kualitas layanan tetap optimal.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua Baznas RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, M.A., resmi meluncurkan program Z Corner Baznas RI di Taman Banjuran Budayo, Kota Jambi, Senin (02/03/2026).

Kehadiran Z Corner ini menjadi langkah strategis Baznas dalam pemberdayaan masyarakat, UMKM, dan penyaluran zakat tepat sasaran.

Dalam sambutannya, Ketua Baznas RI menekankan bahwa Z Corner bukan sekadar pusat kuliner, tetapi wadah untuk meningkatkan potensi ekonomi masyarakat sekaligus menjadi tempat transaksi zakat yang transparan.

“Dimana ada kerumunan, di situ pasti ada potensi. Z Corner mendekatkan potensi pemberdayaan masyarakat yang sangat dibutuhkan,” sebutnya.

“Harga yang ditawarkan bersaing, dan pendapatan per tenant rata-rata hampir Rp8 juta per bulan. Jika program ini berjalan baik, Baznas RI akan membantu pengembangan Z Corner di lokasi lain di Kota Jambi,” ujar Noor Achmad.

Program ini juga mendukung kegiatan sosial, termasuk bedah rumah. Sebanyak 11 dari 50 rumah yang direncanakan telah selesai dibangun, memberikan manfaat langsung kepada warga kurang mampu.

Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M, mengapresiasi langkah Baznas RI yang menjadikan Kota Jambi sebagai lokasi peluncuran nasional Z Corner.

Menurutnya, keberadaan Z Corner telah mendorong perputaran ekonomi UMKM selama Ramadan.

“Omset UMKM di Z Corner selama 11 hari pertama Ramadan telah mencapai Rp3,5 miliar dengan lebih dari 100 tenant. Ini memberikan dampak nyata bagi pelaku usaha lokal, sekaligus menjadi tempat wisata kuliner dan dakwah,” kata Wali Kota Maulana.

Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, juga memberikan dukungan atas program ini sebagai salah satu strategi penguatan ekonomi lokal dan penyaluran zakat yang tepat sasaran.

Peluncuran Z Corner di Kota Jambi menegaskan kolaborasi efektif antara Baznas RI dan Pemerintah Kota Jambi, serta menjadi model pemberdayaan masyarakat dan UMKM yang dapat direplikasi di wilayah lain.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketegangan antara Iran dan Israel, yang juga melibatkan Amerika Serikat, memunculkan kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi global.

Di Indonesia, DPR RI meminta pemerintah segera menyiapkan skenario mitigasi ekonomi untuk menjaga APBN serta stabilitas nilai tukar rupiah, khususnya menjelang bulan Ramadhan.

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyoroti bahwa Ramadhan biasanya diikuti peningkatan konsumsi masyarakat.

Jika bersamaan dengan kenaikan harga energi global dan fluktuasi nilai tukar, tekanan inflasi domestik berpotensi meningkat.

“Momentum Ramadhan selalu identik dengan meningkatnya konsumsi masyarakat. Jika pada saat yang sama harga energi global melonjak dan nilai tukar berfluktuasi, maka tekanan terhadap inflasi domestik akan semakin terasa. Jadi pemerintah harus bergerak cepat dengan skenario fiskal yang jelas dan langkah stabilisasi yang konkret,” jelas Misbakhun di Jakarta, Senin (2/3/2026).

Politikus DPR ini menekankan pentingnya menjaga ruang fiskal agar pemerintah tetap bisa merespons gejolak eksternal tanpa mengorbankan program prioritas, terutama perlindungan sosial.

Penguatan cadangan fiskal dan penajaman prioritas belanja disebut sebagai langkah penting agar APBN tetap sehat.

Selain itu, Misbakhun menekankan perlunya koordinasi erat antara kebijakan fiskal dan moneter.

Menurutnya, stabilitas sistem keuangan menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan pelaku usaha dan masyarakat di tengah ketidakpastian global.

“Stabilitas rupiah dan kecukupan likuiditas perbankan tidak boleh terganggu. Dunia usaha memerlukan kepastian, sementara masyarakat membutuhkan rasa aman. Karena itu, kebijakan fiskal dan moneter harus berjalan selaras untuk menenangkan gejolak pasar,” tambahnya.

Anggota DPR juga meminta pemerintah memprioritaskan perlindungan daya beli masyarakat menjelang Idul Fitri, agar kebutuhan rumah tangga yang meningkat tidak menimbulkan beban tambahan bagi masyarakat.

Ketegangan geopolitik di Timur Tengah berpotensi mendorong harga minyak dunia naik dan memicu arus modal keluar dari negara berkembang, termasuk Indonesia.

Hal ini bisa melemahkan rupiah sekaligus meningkatkan tekanan pada APBN melalui kenaikan subsidi energi.

Karena itu, DPR mendorong pemerintah untuk bersikap proaktif dan menyiapkan langkah antisipatif sejak dini.

Tujuannya agar stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga, inflasi terkendali, dan masyarakat tidak terbebani selama momentum Ramadhan dan Idul Fitri.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah terus mengkaji kemungkinan penyesuaian iuran BPJS Kesehatan seiring meningkatnya tantangan pembiayaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menegaskan bahwa jika ada kenaikan tarif, kelompok masyarakat miskin tetap tidak terdampak.

Kelompok miskin yang masuk kategori desil 1 hingga 5 tetap mendapat perlindungan melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI), sehingga iuran mereka sepenuhnya ditanggung pemerintah.

“Kalau tarif dinaikkan untuk orang-orang miskin desil 1-5 itu tidak ada pengaruhnya. Karena orang-orang miskin itu dibayari oleh pemerintah,” ujar Budi.

Menteri Kesehatan menekankan prinsip BPJS Kesehatan sebagai asuransi sosial yang mengedepankan gotong royong.

Peserta dengan kemampuan ekonomi lebih tinggi berkontribusi lebih untuk membantu pembiayaan layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.

“Konsepnya asuransi sosialitas BPJS memang ada orang yang kaya itu mensubsidi yang miskin. Sama seperti pajak, orang kaya bayarnya lebih, tapi akses jalannya sama,” tambahnya.

Saat ini, iuran BPJS Kesehatan masih mengacu pada ketentuan lama. Peserta PBI sepenuhnya ditanggung negara, sementara peserta bukan penerima upah (PBPU) dan pekerja mandiri membayar sesuai kelas layanan.

Pekerja penerima upah membayar iuran berdasarkan persentase gaji, dengan sebagian ditanggung pemberi kerja.

Pemerintah menilai keberlanjutan pembiayaan JKN penting untuk dijaga, mengingat biaya layanan kesehatan terus meningkat setiap tahun.

Ketidakseimbangan antara penerimaan iuran dan pengeluaran klaim menjadi salah satu faktor evaluasi.

Meski demikian, Budi menegaskan belum ada keputusan final terkait kenaikan iuran, dan setiap kebijakan akan mempertimbangkan daya beli masyarakat serta keberlanjutan sistem jaminan kesehatan nasional.

Dengan penegasan ini, pemerintah memastikan semangat keadilan sosial tetap menjadi dasar pengelolaan BPJS Kesehatan, di mana masyarakat mampu berkontribusi lebih besar, sementara kelompok rentan tetap terlindungi tanpa tambahan beban biaya.(*)