JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Baru saja meraih penghargaan bergengsi dengan predikat “Pelayanan Prima” dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, S.E., M.A., usai menghadiri audiensi bersama Wakil Menteri PANRB, Komjen Pol. (Purn) Purwadi Arianto, M.Si., yang membahas agenda peningkatan mutu pelayanan publik di Provinsi Jambi, Kamis (18/9/2025).

Bertempat di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, audiensi tersebut dihadiri oleh Deputi Pelayanan Publik KemenPANRB, Dr. Otok Kuswandaru, S.Sos., M.Si., Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., para kepala daerah se-Provinsi Jambi, unsur Forkopimda kabupaten/kota, serta perwakilan instansi vertikal dan perangkat daerah terkait di lingkup Provinsi Jambi.

Kegiatan ini juga menghadirkan Asisten Deputi Pengembangan Praktik Terbaik Pelayanan Publik KemenPANRB, M. Yusuf Kurniawan, S.H., yang tampil sebagai narasumber dengan paparan mengenai langkah-langkah strategis dalam mewujudkan pelayanan prima.

“Pemerintah Kota Jambi tentunya terus berkomitmen dalam memberikan pelayanan publik yang maksimal bagi masyarakat. Hal itu juga telah dibuktikan kemarin saat Bapak Wali Kota menerima langsung piagam penghargaan Predikat “Pelayanan Prima” yang diperoleh melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Jambi,” ujar Wakil Wali Kota Diza usai kegiatan.

Diza menekankan, bahwa penghargaan yang berhasil diraih ini akan menjadi acuan dan momentum untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik kedepan untuk masyarakat.

“Alhamdullilah, penghargaan ini berhasil kita raih, dan tentunya akan menjadi motivasi dan semangat bagi seluruh jajaran Pemkot Jambi untuk terus meningkatkan kinerja layanan publiknya,” tekan Wawako Diza.

Ia menyampaikan, bahwa saat ini Pemkot Jambi secara berkelanjutan terus melakukan evaluasi terhadap kualitas pelayanan publik agar lebih inklusif dan berkesinambungan, sejalan dengan arahan Pemerintah Pusat dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju.

Lebih lanjut, Wawako Diza memaparkan sejumlah program inovatif Pemkot Jambi yang menjadi wujud nyata peningkatan pelayanan bagi masyarakat. Salah satunya adalah Call Center Bahagia 112, layanan kegawatdaruratan 24 jam yang dapat diakses masyarakat kapan saja.

“Layanan ini sangat vital, karena mampu memberikan respon cepat terhadap situasi darurat, baik di bidang medis maupun non-medis,” ungkapnya.

Selain itu, lanjutnya, Pemkot Jambi juga terus meningkatkan kualitas program Balap (Bahagia Layanan Anti Pungli) dan Apel Kota (Aparatur Melayani), yang dirancang untuk memperkuat integritas dan mendekatkan aparatur dengan masyarakat.

“Harapannya, manfaat dari program-program ini benar-benar bisa dirasakan secara nyata oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Jambi,” pungkas Wawako Diza.

Sementara itu, dalam arahannya, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Komjen. Pol. (Purn) Purwadi Arianto, mengatakan bahwa audiensi ini dilakukan untuk memastikan kerja keras Birokrasi di Provinsi Jambi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dengan birokrasi yang harus semakin adaptif, serta berorientasi pada kebutuhan warga.

“Kegiatan hari ini kita laksanakan karena Jambi memiliki potensi besar untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih dekat, cepat dan memberikan dampak pada masyarakat luas ke depan, karena Birokrasi bukan sekedar mengurus administrasi semata tetapi juga membangun keadilan dan kepercayaan,”katanya.

Ia menegaskan, dalam menyongsong Indonesia Emas 2045, dunia bergerak dengan sangat cepat dan penuh tantangan. Oleh karena itu, birokrasi dituntut untuk semakin lincah, adaptif, serta visioner, agar mampu mengantarkan Indonesia menuju kemajuan yang inklusif dan berkelanjutan.

“Maka dari itu, Pemerintah terus berkomitmen menghadirkan berbagai program prioritas yang menyentuh kebutuhan dasar rakyat, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis, Sekolah Rakyat (SR), Koperasi Desa Merah Putih, hingga program Perumahan Rakyat,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Wamen juga mencontohkan keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Jambi yang telah terintegrasi dengan sistem berbasis digital dan menyediakan 131 jenis layanan. Layanan tersebut tidak hanya dari instansi daerah, tetapi juga melibatkan lembaga hingga kementerian di tingkat pusat.

“Saya telah berkunjung ke sana, dan melihat bagaimana MPP Kota Jambi mampu menyatukan pelayanan Pemerintah, BUMN, BUMD, dan swasta dalam satu tempat terpadu yang terintegrasi dan nyaman. Kehadiran MPP ini mempercepat proses layanan, meningkatkan kolaborasi, sekaligus memperkuat daya saing yang mencerminkan wajah nyata birokrasi di hadapan masyarakat. Oleh karena itu, kehadiran MPP Kota Jambi patut dicontoh, mengingat hingga kini persentase keberadaan MPP di seluruh Indonesia baru mencapai sekitar 58 persen,” ujar Wamen.

Wamen berharap, seluruh jajaran Pemerintahan di Provinsi Jambi agar terus melakukan langkah-langkah nyata dalam meningkatkan kualitas Pelayanan Publik.

“Dikesempatan ini, saya titipkan harapan. Pertama, agar menggunakan hasil indeks kinerja sebagai alat navigasi dalam pembenahan layanan publik; Kedua, menorong integrasi lintas Dinas dan Lembaga; Ketiga, memperkuat kanal partisipasi publik; Keempat, pengembangan inovasi layanan mengacu pada lokal Daerah, dan; Terakhir, budayakan pelayanan prima yang harus menjadi etos seorang ASN,” tutup Wakil Menteri PANRB Komjen. Pol. (Purn) Purwadi Arianto.

Sebelumnya, Gubernur Jambi Al Haris dalam sambutannya menegaskan, audiensi bersama Wamen ini merupakan momentum penting dalam memperkuat sistem pelayanan publik yang lebih responsif, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

“Persoalan pelayanan publik ini merupakan tugas kita sebagai Aparatur Negara untuk menyiapkan layanan yang berorientasi kepada kepuasan masyarakat melalui SDM yang unggul,” tegasnya.

Dia juga menyebut, bahwa indeks kepuasan masyarakat saat ini di Jambi terus meningkat dan membaik.

“Ketika kita melayani dengan baik, maka kepuasan juga akan dirasakan oleh publik tentunya,” singkat Gubernur Al Haris.

Pada kesempatan tersebut juga diserahkan piagam penghargaan kepada sejumlah institusi yang dinilai berprestasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Penghargaan diberikan kepada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raden Mattaher Jambi yang meraih predikat “Sangat Baik” pada ajang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2024.

Sementara itu, Polresta Jambi turut menerima penghargaan pada Kategori Prima dengan predikat “A” sebagai Unit Pelayanan Publik Mandiri Tingkat Polri Tahun 2024.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., kembali menunjukkan komitmennya menghadirkan layanan publik yang berdampak langsung bagi masyarakat. Kamis (18/9/2025), bertempat di Jakarta, Wali Kota Jambi itu menandatangani Nota Kesepakatan tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi melalui Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga beserta Infrastruktur Pendukungnya, bersama Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI.

Kesepakatan ini bukan sekedar dokumen formal, melainkan sebuah langkah nyata dalam membuka akses energi bersih dan terjangkau bagi ribuan keluarga di Kota Jambi. Jargas hadir sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat akan energi yang lebih hemat, aman, sekaligus ramah lingkungan.

Penandatanganan dilakukan langsung secara serentak bersama 14 Kepala Daerah Kabupaten/Kota lainnya, yang mendapat alokasi sambungan rumah (SR) jaringan gas bumi pada tahun 2025 ini. Hadir dan menandatangani langsung, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM RI, Laode Sulaeman.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Maulana didaulat mewakili kepala daerah penerima alokasi jargas untuk memberikan sambutan dan testimoninya atas pengalokasian jargas di Kota Jambi, yang telah ada sejak tahun 2012 lalu.

“Saya rutin turun kelapangan untuk melihat dan mendengar langsung bagaimana masyarakat kami sangat terbantu dengan adanya jargas dirumah mereka. Testimoni warga sangat positif. Mereka yang selama ini antri gas LPG 3 Kg, saat ini tidak perlu lagi repot, karena gas teraliri 24 jam dirumah-rumah mereka,” ujar Maulana.

Wali Kota Jambi itu juga sampaikan bahwa jargas membawa dampak ekonomi bagi masyarakat dan daerah.

“Jargas ternyata turut andil membantu ekonomi keluarga. Ini adalah bentuk hadirnya negara dalam memberikan kemudahan atas kebutuhan dasar masyarakat. Bagi warga berpenghasilan rendah, efisiensi biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan energi gas, bisa dialihkan, misalnya untuk mereka membangun usaha,” tambahnya.

Maulana juga ungkapkan komitmen Pemkot Jambi untuk menyukseskan pembangunan jargas di Kota Jambi, begitu juga dengan dukungan BUMD Kota Jambi yang siap menjalankan peran sebagai pengelola.

“Kami siap membantu proses pembangunan karena kami sudah merasakan manfaatnya. Kuncinya adalah kordinasi dilapangan. Program ini juga memberi manfaat untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah, karena BUMD dilibatkan untuk mengelola jargas. Masyarakat dapat manfaat, daerah juga dapat manfaat,” pungkasnya.

Dikesempatan yang sama Dirjen Migas ESDM, Laode Sulaeman sampaikan bahwa pemerintah pusat telah mencanangkan program satu juta Sambungan Rumah Jargas.

“Program Bapak Menteri membangun jargas secara masif, karena sempat terhenti sejak 2022. Baru kita mulai kembali di tahun 2025. Dalam kurun waktu itu belum mencapai 1 juta SR. ESDM akan mencanangkan 1 juta SR dan ini pencanangan pertama untuk mewujudkan 1 juta SR. Manfaatkan sebesarnya untuk masyarakat dan ekonomi daerah,” ungkapnya.

Pembangunan sambungan rumah jargas di Kota Jambi akan dikerjakan dengan mekanisme multiyear, dimulai November 2025 hingga Mei 2026, dengan jumlah 13.235 SR, meliputi wilayah dua kecamatan, yaitu Kotabaru dan Alam Barajo.

Sebagaimana diketahui, sejak tahun 2012 hingga 2020, di Kota Jambi telah terbangun jargas dengan jumlah pelanggan aktif sebanyak 11.045 SR, tersebar di beberapa kecamatan, Kotabaru, Jelutung, Alam Barajo, Telanaipura, Danau Sipin, Jambi Selatan, Jambi Timur dan Pasar Jambi.

Kedepan Wali Kota Jambi dokter Maulana berkomitmen untuk terus memperjuangkan penambahan sambungan rumah jaringan gas setiap tahunnya, guna memperluas akses energi yang aman, efisien, dan ramah lingkungan bagi masyarakat Kota Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Meski telah resmi dibuka untuk umum, lalu lintas kendaraan di Jalan Tol Bayung Lencir – Tempino – Jambi, khususnya Seksi 3 (Tempino – Simpang Ness), masih tergolong rendah.

Branch Manager Tol Bayung Lencir–Tempino (Baleno), Hanung Hanindito, menjelaskan bahwa per 16 September 2025, jumlah kendaraan yang melintas di ruas Tempino – Simpang Ness hanya sekitar 600 unit per hari.

Sementara untuk keseluruhan ruas Tol Baleno, tercatat lalu lintas harian mencapai 2.000 hingga 2.600 kendaraan.

Menurut Hanung, rendahnya angka tersebut disebabkan oleh terpecahnya arus lalu lintas, terutama dari pengendara asal Sumatera Selatan yang menuju Jambi.

Sebagian besar pengguna di wilayah Tol Baleno, merupakan mobil pribadi yang hanya melakukan perjalanan lokal ke Kota Jambi atau pekerja yang pulang ke rumahnya di kawasan tersebut.

“Mayoritas pengguna di ruas ini adalah kendaraan pribadi. Mereka umumnya hanya ke Jambi atau pulang kerja,” ujarnya.

Meski begitu, Hanung tetap optimis bahwa keberadaan Seksi 3 ini akan memberikan manfaat besar ke depannya, terutama untuk pengendara yang melintasi jalur lintas Sumatera dari atau menuju Padang, Riau, Medan, hingga Lampung.

“Jarak Seksi 3 sekitar 18 kilometer. Dengan ini, waktu tempuh jadi lebih efisien dibandingkan lewat jalan nasional,” pungkasnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Jalan Tol Bayung Lencir – Tempino – Jambi, khususnya Seksi 3 (Tempino – Simpang Ness), hingga kini masih belum dikenakan tarif meski sudah diresmikan dan beroperasi.

Branch Manager Ruas Tol Bayung Lencir–Tempino (Baleno), Hanung Hanindito, mengatakan bahwa penentuan tarif masih menunggu regulasi resmi dari pemerintah, termasuk asistensi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Pembayaran tarifnya tergantung regulator. Harus ada asistensi dari Kemenkeu juga,” jelas Hanung.

Ia juga mengungkapkan bahwa Tol Baleno menjadi salah satu jalan tol terlama di Indonesia yang belum memberlakukan tarif meski sudah operasional.

Terkait perkiraan tarif, Hanung menyebut pihaknya belum bisa memberikan angka pasti. Penentuan tarif akan melibatkan berbagai pertimbangan, termasuk nilai investasi dan kondisi terkini jalan tol.

“Ada perhitungan khusus. Nilai investasi berbeda dengan jalan tol lain yang dibangun beberapa tahun lalu,” tambahnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Distribusi untuk Rumah Tangga, bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Penandatanganan ini menjadi tonggak penting bagi keberlanjutan program Jaringan Gas Bumi (Jargas) sebagai bagian dari strategi nasional transisi energi bersih.

Program ini tidak hanya bertujuan untuk menyediakan energi murah dan ramah lingkungan bagi masyarakat, namun juga mendukung pengurangan subsidi energi dan ketahanan energi nasional.

“Saya secara pribadi menaruh perhatian khusus terhadap program jargas ini, bahkan sejak menjabat sebagai Wakil Wali Kota. Alhamdulillah, ikhtiar dan sinergi yang baik dengan Kementerian ESDM membuahkan hasil. Kota Jambi kembali dipercaya untuk mendapatkan 13.235 sambungan rumah jargas di tahun 2025, terbanyak kedua secara nasional,” ujar Wali Kota Jambi, Maulana, dalam sambutannya.

Dengan penambahan ini, total sambungan Jargas di Kota Jambi akan meningkat signifikan dari sebelumnya yang berjumlah 13.266 SR, di mana 11.025 SR telah aktif digunakan oleh masyarakat.

Wali Kota Jambi menyebutkan bahwa, pengembangan jaringan gas bumi ini adalah anugerah besar bagi masyarakat Kota Jambi karena memberikan banyak manfaat, termasuk:

* Energi lebih murah dan bersih dibandingkan LPG atau minyak tanah

* Keamanan lebih tinggi dengan sistem distribusi tertutup

* Dampak positif terhadap perekonomian masyarakat

* Pengurangan beban subsidi pemerintah di sektor energi

“Bagi kami, penambahan ini adalah bentuk nyata dukungan terhadap misi ke-3 Kota Jambi Bahagia, yaitu penguatan kapasitas ekonomi perkotaan. Kami siap mendukung penuh pembangunan ini hingga selesai,” tegas Wali Kota.

Penambahan sambungan jargas rumah tangga di Kota Jambi juga sejalan dengan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong transisi energi bersih dan pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) di wilayah perkotaan.

Wali Kota Jambi menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur energi ini menjadi bagian dari strategi mewujudkan energi hijau, efisiensi energi, serta memperkuat kemandirian energi di masa depan.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Jambi menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Kementerian ESDM atas kepercayaan yang terus diberikan kepada Kota Jambi.

“Kami atas nama Pemerintah dan masyarakat Kota Jambi mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan. Semoga ke depan kami terus menjadi bagian penting dalam transformasi energi nasional,” ujarnya menutup sambutan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang berjalan di Puskesmas Simpang Kawat mendapat pujian dari Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PAN-RB), Purwandi Arianto.

Saat kunjungannya pada Rabu (17/9), Wamen memastikan layanan CKG di puskesmas tersebut berjalan efektif dan lancar.

Didampingi oleh Wali Kota Jambi, Maulana, dan Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha, Purwandi melakukan pengecekan fasilitas dan ruang pelayanan kesehatan secara menyeluruh.

Ia menilai fasilitas yang tersedia sudah memadai, namun perlu terus ditingkatkan agar pelayanan semakin optimal.

“Program Cek Kesehatan Gratis ini sangat penting sebagai bagian dari prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, selain program makan bergizi, sekolah rakyat, koperasi merah putih, dan perumahan,” ujar Purwandi.

Wamen PAN-RB juga mengapresiasi tenaga kesehatan di Puskesmas Simpang Kawat yang dinilai ramah, sigap, dan profesional dalam melayani masyarakat.

Menurutnya, pemanfaatan fasilitas kesehatan untuk pemeriksaan dan pengobatan sudah maksimal.

“Saya sangat mengapresiasi keramahan dan kecepatan pelayanan yang diberikan kepada warga,” tambah Purwandi.

Sementara itu, Wali Kota Jambi, Maulana, menyambut baik apresiasi dari Wamen PAN-RB dan berkomitmen untuk menindaklanjuti catatan dan masukan selama kunjungan.

Ia menegaskan akan memperkuat tenaga kesehatan serta meningkatkan fasilitas di seluruh puskesmas di Kota Jambi.

“Kami akan memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan dan memperbaiki fasilitas agar pelayanan kesehatan bagi masyarakat semakin baik,” kata Maulana.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih penghargaan Pelayanan Publik Prima dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Menteri PANRB, Purwadi Arianto, dalam kunjungannya ke Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Jambi, Rabu (17/9).

Dalam kesempatan itu, Wamen PANRB memantau langsung sistem pelayanan yang dinilai cepat, terintegrasi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Pelayanan di MPP Kota Jambi berjalan sangat baik, sesuai harapan masyarakat. Hampir seluruh kebutuhan warga bisa diurus di satu tempat dengan cepat dan efisien,” ujar Purwadi.

Menurutnya, MPP Kota Jambi menjadi contoh nyata hadirnya birokrasi yang melayani, selaras dengan program-program prioritas nasional seperti layanan kesehatan gratis, makanan bergizi, koperasi rakyat, dan perumahan untuk masyarakat.

Purwadi juga berharap MPP ini dapat dijadikan role model oleh daerah lain, dengan memperkuat integrasi antar instansi dan pemangku kepentingan.

“Kami harap capaian ini tidak hanya dijaga, tapi juga ditingkatkan untuk menghadirkan layanan publik yang inklusif dan berdampak nyata bagi masyarakat luas,” tambahnya.

Wali Kota Jambi, dr. H. Maulana, mengungkapkan rasa bangga atas penghargaan yang diberikan pemerintah pusat.

“Ini adalah hasil kerja keras seluruh ASN dan partisipasi masyarakat. Kami persembahkan penghargaan ini untuk warga Kota Jambi,” katanya.

Saat ini, MPP Kota Jambi telah menyediakan 131 jenis layanan publik dari berbagai instansi yang terintegrasi di satu lokasi. Jumlah tersebut diproyeksikan terus bertambah demi menjawab kebutuhan masyarakat yang kian kompleks.

Maulana juga mengucapkan terima kasih atas kunjungan dan apresiasi langsung dari Wamen PANRB, yang menurutnya menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Puluhan wartawan dari berbagai media nasional dan lokal yang tergabung dalam Koalisi Anti Pembungkaman Demokrasi menggelar aksi diam (silent treatment) di depan Mapolda Jambi, Rabu (17/9/2025).

Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap dugaan penghalangan kerja jurnalistik yang dilakukan oleh oknum personel Bidang Humas Polda Jambi.

Para jurnalis yang hadir mengenakan pakaian serba hitam dan membungkam mulut mereka dengan lakban hitam sebagai simbol pembungkaman kebebasan pers.

Mereka juga membawa poster bertuliskan “Bebaskan Pers”, “Jurnalis Bukan Musuh Negara”, hingga “Stop Intimidasi Jurnalis”, yang kemudian dibanting ke lantai, diinjak, dan ditaburi bunga sebagai simbol matinya demokrasi.

Aksi ini dipicu oleh insiden yang terjadi saat kunjungan kerja anggota DPR RI ke Mapolda Jambi beberapa waktu lalu.

Tiga jurnalis – Aryo Tondang dari Kompas.com, Dimas dari Detik.com, dan Rudi dari Jambi TV – disebut mengalami penghalangan kerja jurnalistik oleh seorang anggota Humas Polda Jambi.

Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol Mulia Prianto, turun langsung menemui massa di depan gerbang Mapolda.

Dalam pernyataannya, Mulia menyampaikan permohonan maaf mewakili Kapolda Jambi dan mempersilakan wartawan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Bidang Propam jika merasa tidak puas dengan penanganan saat ini.

“Silakan buat laporan resmi ke Propam. Kami terbuka untuk menindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku,” ujar Mulia kepada wartawan.

Namun, massa aksi tetap memilih diam dan tidak merespons langsung pernyataan tersebut.

Salah satu wartawan bahkan sempat melakukan aksi teatrikal dengan memperagakan gestur intimidatif, menggambarkan bagaimana pihak kepolisian memperlakukan jurnalis saat konferensi pers.

Aksi ini menyimbolkan bentuk arogansi dan tekanan terhadap kebebasan pers.

Aksi damai ini mendapat perhatian publik dan menjadi sorotan banyak pihak, terutama terkait pentingnya menjaga ruang demokrasi dan menjamin kebebasan pers yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir, didampingi Ketua Dewan Kehormatan Atal S. Depari secara resmi mengumumkan susunan pengurus PWI Pusat periode 2025–2030.

Keputusan tersebut ditetapkan dalam rapat koordinasi Pengurus PWI Pusat yang digelar di Hall Dewan Pers, Senin (15/9/2025).

Akhmad Munir yang akrab disapa Cak Munir menyebut kepengurusan kali ini sebagai “kabinet persatuan” yang diharapkan dapat semakin solid dan kompak untuk mengawal peran masyarakat pers di tengah tantangan disrupsi media.

“Wartawan harus teguh dalam menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu, pengurus PWI akan hadir mendampingi seluruh anggota agar menjaga komitmen tersebut. Diharapkan dengan kepengurusan ini, PWI dapat turut membangun ekosistem pers nasional yang sehat, menghadirkan wartawan kompeten yang menyajikan informasi akurat dan benar,” ujar Cak Munir.

Munir menganalogikan informasi yang disajikan wartawan sebagai “makanan bergizi” bagi publik.

“Dengan informasi yang sehat, masyarakat tentu akan lebih kuat dan cerdas, dibandingkan jika terus-menerus disuguhi hoaks dan disinformasi di tengah derasnya arus informasi digital,” tambahnya.

Tokoh Pers Nasional Duduki Struktur Strategis

Cak Munir, wartawan senior sekaligus Direktur Utama LKBN ANTARA, ini akan didampingi oleh Atal S. Depari sosok wartawan senior yang juga mantan Ketum PWI Pusat periode 2019-2023.

Lalu Zulmansyah Sekedang, mantan Ketua Umum PWI versi KLB yang merupakan mantan Ketua PWI Riau dua periode menjabat sebagai Sekretaris Jenderal.

Posisi Bendahara Umum dipercayakan kepada Marthen Selamet Susanto, Pemimpin Redaksi Koran Jakarta. Adapun Zulkifli Gani Ottoh, mantan Ketua PWI Bidang Organisasi kembali didaulat di posisi yang sama.

Dewan Penasihat PWI Pusat akan dipimpin oleh Suryopratomo, mantan Pemimpin Redaksi Kompas dan Metro TV yang kini menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Singapura.

Sementara itu, Ilham Bintang, pendiri Cek & Ricek dan pelopor jurnalisme infotainment serta mantan Ketua Dewan Kehormatan PWI, menempati posisi Wakil Ketua Dewan Penasihat.

Posisi Sekretaris Dewan Penasihat diisi oleh Sasongko Tedjo, mantan Pemred Suara Merdeka, yang juga mantan Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat.

Jajaran anggota Dewan Penasihat terdiri dari tokoh-tokoh besar dengan latar belakang dan keahlian yang beragam. Hadir Karni Ilyas, jurnalis senior sekaligus pendiri Indonesia Lawyers Club.

Tribuana Said, putra pendiri Harian Waspada Ani Idrus dan pendiri LPDS. Nama besar lain yang bergabung adalah Dahlan Iskan, pendiri Jawa Pos Group yang juga pernah menjabat sebagai Dirut PLN dan Menteri BUMN.

Kehadiran jurnalis perempuan senior juga mewarnai Dewan Penasihat melalui Retno Pinasti, Pemimpin Redaksi SCTV dan Indosiar.

Kemal Effendi Gani, Pemimpin Umum dan Pemred Majalah SWA. Asro Kamal Rokan, mantan Pemred Republika yang, kini menjabat Presiden ISWAMI.

Struktur ini juga diperkuat oleh Agung Dharmajaya, Wakil Ketua Dewan Pers yang dikenal sebagai pakar regulasi media dan penyiaran.

Sementara itu, Iman Brotoseno, Dirut TVRI sekaligus sutradara film, menambah warna dengan latar belakang pengurus PWI. Lalu ada Hendrasmo, Dirut RRI sekaligus doktor Ilmu Politik yang sebelumnya pernah berkarier di BBC.

Sementara itu, Dewan Pakar dipimpin oleh Dhimam Abror, mantan Pemred Jawa Pos dan Bola, bersama Nurjaman Mochtar mantan pemred ANTV, sebagai Sekretaris. Hadir pula jurnalis muda seperti Alfito Deannova Pemred Detik.com mengisi posisi anggota Dewan Pakar serta Aiman Witjaksono sebagai Wakil Ketua Departemen Hukum & HAM.

Dengan struktur yang solid dan representatif ini, PWI Pusat periode 2025–2030 diharapkan mampu menjadi jangkar stabilitas sekaligus motor inovasi dalam dunia pers nasional. Sinergi antara pengalaman panjang, keahlian khusus, serta semangat pembaruan menjadi fondasi utama dalam menjalankan amanah organisasi, demi terciptanya ekosistem media yang sehat, cerdas, dan berdaya saing di era digital.

Berikut Susunan Lengkap Pengurus PWI Pusat Masa Bakti 2025-2030

DEWAN PENASIHAT

Ketua : Suryopratomo

Wakil Ketua : Ilham Bintang

Sekretaris : Sasongko Tedjo

Anggota : Karni Ilyas

: Tribuana Said

: Dahlan Iskan

: Retno Pinasti

: Kemal Effendi Gani

: Asro Kamal Rokan

: Agung Dharmajaya

: Iman Brotoseno

: Firdaus

: Hendrasmo

: Sutrimo

: M.Noeh Hatumena

: Imawan Mashuri

: Basril Basyar

DEWAN KEHORMATAN

Ketua : Atal S. Depari

Wakil Ketua : Herbert Timbo Siahaan

Sekretaris : Nurcholis MA Basyari

Anggota : Banjar Chairuddin

Diapari Sibatangkayu

Helmi Burman

Usman Kansong

Zacky Antony

Muhammad Syahrir

DEWAN PAKAR

Ketua : Dhimam Abror

Sekretaris : Nurjaman Mochtar

Anggota : Wahyu Muryadi

: Heddy Lugito

: Eduard Depari

: Effendi Ghazali

: Sujiwo Tejo

: Yulian Warman

: Hidayat Arsani

: Gories Mere

: Alfito Deannova

: Helena Rea

: Syahdanur

: Reva Deddy Utama

: Raldi Doy

: Muhammad Amru

: Andrian Tuswandi

: Rudi Hidayat

: Edi Saputra Hasibuan

Ketua Umum : Akhmad Munir

Bidang Organisasi

Ketua : Zulkifli Gani Ottoh

Wakil Ketua : Djoko Tetuko Abdul Latif

Bidang Pembinaan Daerah

Ketua : Mirza Zulhadi

Wakil Ketua I : Novrizon Burman

Wakil Ketua II : Sarjono

Bidang Pendidikan

Ketua : Agus Sudibyo

Wakil Ketua I : Suprapto

Wakil Ketua II : Zarman Syah

Bidang Kerjasama dan Kemitraan

Ketua : Ariawan

Wakil Ketua I : Abdullah Sammy

Wakil Ketua II : Kadirah

Wakil Ketua III : Amy Atmanto

Bidang Hubungan Luar Negeri

Ketua : Irfan Junaidi

Wakil Ketua : Budhiana Kartawijaya

Bidang Multimedia dan IT

Ketua : Hilman Hidayat

Wakil Ketua I : Agus Salim Alwi Hamu

Wakil Ketua II : Merdi Sofansyah

Bidang Media & Penyiaran

Ketua : Auri Jaya

Wakil Ketua I : Danang Sanggabuana

Wakil Ketua II : Dede Apriadi

Bidang Pembelaan & Pembinaan Hukum

Ketua : Anrico Pasaribu

Wakil Ketua : Octap Riadi

Sekretaris Jenderal : Zulmansyah Sekedang

Wakil Sekretaris Jenderal I : Haryo Ristamaji

Wakil Sekretaris Jenderal II : Iskandar Zulkarnain

Bendahara Umum : Marthen Selamet Susanto

Wakil Bendahara Umum I : Herlina Anis

Wakil Bendahara Umum II : Sumber Rajasa Ginting

KOMISI-KOMISI:

Komisi Pendidikan & Pelatihan

Ketua : Jufri Alkatiri

Wakil I : Anas Syahirul Alim

Wakil II : Aldi Gultom

Komisi Kompetensi Wartawan

Ketua : Firdaus Komar

Wakil : Ahmad Fauzi Chan

Komisi Pemberdayaan Wartawan Perempuan

Ketua : Henny Murniati

Wakil : Ria Dewi

Komisi Wartawan Olahraga (Siwo)

Pembina : Mahfudin Nigara

Wakil Pembina : Gungde Ariwangsa

Ketua : Suryansyah

Wakil Ketua I : Dede Isharrudin

Wakil Ketua II : Erwin Muhammad

Sekretaris : Wina Setyawatie

Wakil Sekretaris : Rudi Sahwani

Anggota : Husnie

: Syahnan Rangkuti

: Denni Risman

DEPARTEMEN-DEPARTEMEN

Departemen Seni, Musik, Film, dan Budaya

Ketua : Ramon Damora

Wakil Ketua I : Eko Teguh

Wakil Ketua II : Kunni Masrohanti

Departemen TNI dan Polri

Ketua : Jhonny Handjojo

Wakil Ketua (Khusus Polri) : Musrifah

Wakil Ketua (Khusus TNI) : Badar Subur

Departemen Hukum & HAM

Ketua : Baren Antonius Siagian

Wakil Ketua I : Aiman Witjaksono

Wakil Ketua II : Ardiansyah MZ Tanjung

Wakil Ketua III : Eddy Iriawan

Departemen Parlemen

Ketua : Ade Chandra

Departemen EKUIN

Ketua : Heri Triyanto

Wakil Ketua I : Yura Syahrul

Wakil Ketua II : M. Sarwani

Departemen Pangan dan Energi

Ketua : Gaib Maruto Sigit

Wakil Ketua I : M. Arifin Mukendar

Wakil Ketua II : Rizal Afriza

Departemen Kajian & Litbang

Ketua : Akhmad Sefudin

Wakil Ketua I : Rukman Nawawi

Wakil Ketua II : Jimmy Endey

Departemen Humas

Ketua : Hengki Lumban Toruan

Wakil Jaringan Media : Akhmad Dani

Wakil Jaringan Pewarta Foto : B Hersunu A.W

Wakil Jaringan Media Sosial : Achmad Rizal

DIREKTORAT

Direktur Uji Kompetensi Wartawan (UKW) : Aat Surya Safaat

Wakil Direktur : Eko Pamuji

Direktur Sekolah Jurnalisme Indonesia (SJI) : Marah Sakti Siregar

Wakil Direktur : Nizwar

Direktur Anugerah Adinegoro : Maria D. Andriana

Wakil Direktur : Eko Suprihatno

Direktur Anugerah Seni & Kebudayaan : Yusuf Susilo Hartono

Direktur Konfederasi Wartawan ASEAN (CAJ) : Ahmed Kurnia Soeriawidjaja

Wakil Direktur : Yono Hartono

Direktur Anti Kekerasan Wartawan : Edison Siahaan

Wakil Direktur : Supardi Hardy

Direktur Satgas Anti Hoax : Insan Kamil

Wakil Direktur I : Mercys Charles Loho

Wakil Direktur II : Muhtadi Putra Nusa

Direktur PWI Peduli : Yoyok Ajar

Wakil Direktur : Samsir Hamajen

Direktur Aset : Endang Werdiningsih

Wakil Direktur : Rabiatun Drakel

Direktur Pers Pancasila : Sihono HT

Wakil Direktur : Mochtar Touwe.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Penolakan terhadap proyek pembangunan stockpile batubara kembali mengemuka di Provinsi Jambi.

Kali ini, penolakan datang dari warga Kelurahan Aur Kenali dan Mendalo Darat, yang didampingi oleh Barisan Perjuangan Rakyat (BPR) serta Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jambi.

Massa menggelar aksi protes menolak pembangunan stockpile dan jalan khusus milik PT Sinar Anugrah Sentosa (PT SAS), anak perusahaan dari RMKE Group.

Lokasi proyek dinilai berada terlalu dekat dengan kawasan pemukiman padat, sehingga dianggap melanggar hak masyarakat atas lingkungan yang sehat, aman, dan bebas dari pencemaran.

Sebagai bentuk perlawanan, warga memblokir jalan nasional di depan kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) Jambi. Aksi ini menyebabkan lalu lintas di kawasan tersebut lumpuh total karena tidak satu pun kendaraan dapat melintas.

WALHI Jambi menilai proyek ini telah mengabaikan prinsip keadilan ekologis dan melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Terutama, Pasal 65 ayat (1) yang menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta Pasal 67 yang mewajibkan setiap orang menjaga kelestarian fungsi lingkungan.

Selain itu, WALHI juga mengungkap bahwa pembangunan stockpile tersebut bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Dalam aturan itu, kawasan proyek dikategorikan sebagai wilayah permukiman, bukan area industri. Hal ini membuat proyek PT SAS dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap tata ruang daerah.

“Pembangunan stockpile di tengah kawasan pemukiman adalah bentuk nyata pelanggaran hukum tata ruang dan pembangkangan terhadap negara. Ini bukan sekadar proyek industri, tapi perampasan ruang hidup warga yang berpotensi membahayakan kesehatan publik. Negara seharusnya hadir untuk melindungi rakyat, bukan menjadi alat korporasi,” tegas Direktur WALHI Jambi, Oscar Anugrah.

Ketua BPR, Rahmat, juga menyuarakan penolakan keras terhadap proyek tersebut. Ia menekankan bahwa perjuangan ini adalah upaya kolektif masyarakat dalam menjaga ruang hidup dan kesehatan generasi mendatang.

“Suara rakyat tidak bisa dibungkam. Kami akan terus menolak segala bentuk pembangunan yang mengorbankan masyarakat. Ini adalah perjuangan untuk kehidupan yang layak bagi semua,” ujar Rahmat.

Dalam aksi tersebut, warga mendesak agar seluruh aktivitas proyek dihentikan dan meminta Gubernur Jambi, Al Haris, serta Wali Kota Jambi untuk turun langsung menemui massa.

Mereka juga menuntut adanya dialog terbuka dan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat.

Hingga berita ini diturunkan, pemblokiran jalan nasional di Aur Kenali masih berlangsung dan warga bersikeras menunggu respons langsung dari pihak pemerintah provinsi.(*)