JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat kebijakan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Langkah ini meliputi perluasan akses pembiayaan, pengembangan ekosistem keuangan syariah, serta pengawasan ketat terhadap perbankan digital di tengah percepatan transformasi teknologi sektor keuangan.

Kebijakan ini diwujudkan melalui penerapan Peraturan OJK tentang Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM, yang mendorong bank dan lembaga keuangan nonbank menyediakan skema kredit yang lebih mudah dijangkau.

Regulasi menekankan proses pembiayaan yang sederhana, efisien, dan sesuai karakter UMKM, tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.

Meski begitu, OJK mencatat beberapa tantangan struktural, seperti keterbatasan agunan, pencatatan keuangan yang belum optimal, dan rendahnya literasi keuangan pelaku UMKM.

Untuk itu, industri jasa keuangan diharapkan menghadirkan produk pembiayaan fleksibel, termasuk memanfaatkan teknologi digital guna mempercepat proses penilaian dan pencairan kredit.

Selain itu, OJK mengintegrasikan kebijakan pembiayaan UMKM dengan pengembangan keuangan syariah dan pengawasan perbankan digital.

Hal ini dilakukan agar inovasi, stabilitas sistem, dan perlindungan konsumen berjalan seimbang.

“Dengan penguatan akses pembiayaan UMKM yang inklusif, pengembangan ekosistem keuangan syariah, serta pengawasan bank digital berbasis ketahanan digital, OJK berkomitmen menjaga keseimbangan antara inovasi, stabilitas, dan perlindungan konsumen,” jelas Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae.

OJK juga menekankan pentingnya menjaga kualitas penyaluran kredit agar berkelanjutan.

Bank dan lembaga keuangan nonbank diharapkan menerapkan tata kelola yang baik, manajemen risiko memadai, serta melakukan pendampingan dan edukasi keuangan untuk meningkatkan kapasitas UMKM dan menekan risiko pembiayaan bermasalah.

Penguatan kebijakan ini sejalan dengan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), yang menempatkan UMKM sebagai pilar utama perekonomian nasional.

Untuk mendukung implementasi, OJK membentuk unit khusus yang menangani pengaturan UMKM dan keuangan syariah.

Ke depan, OJK berharap sinergi antara regulator, industri keuangan, dan pemangku kepentingan dapat meningkatkan pembiayaan UMKM secara merata, memperkuat peran UMKM sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia,Zulkifli Hasan, melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jambi pada Senin (22/12/2025).

Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda pemerintah pusat untuk memperkuat koordinasi dan sinergi sektor pangan di daerah.

Menko Pangan yang akrab disapa Zulhas tersebut mendarat di Bandara Muara Bungo.

Kedatangannya disambut langsung oleh Gubernur Jambi Al Haris, Bupati Merangin M. Syukur, serta Bupati Bungo Dedy Putra. Turut hadir dalam rombongan, anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jambi, A. Bakrie.

Selama berada di Jambi, Zulkifli Hasan dijadwalkan mengikuti sejumlah agenda penting.

Salah satu agenda utamanya adalah menghadiri Hari Ulang Tahun (HUT) ke-76 Kabupaten Merangin Tahun 2025, yang digelar melalui rapat paripurna DPRD Kabupaten Merangin.

Pelaksana Tugas Kepala Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Jambi, Bustanul Arifin, membenarkan adanya kunjungan kerja Menko Pangan ke wilayah tersebut.

“Hari ini Menko Pangan Bapak Zulkifli Hasan melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Jambi.

Beliau mendarat di Bungo dan akan mengikuti sejumlah agenda, salah satunya menghadiri rapat paripurna HUT ke-76 Kabupaten Merangin,” ujar Bustanul Arifin.

Kunjungan kerja ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya dalam mendukung program-program strategis di bidang pangan serta percepatan pembangunan daerah.

Selain itu, kehadiran Menko Pangan Zulkifli Hasan juga menjadi momentum penting bagi Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten Merangin, untuk menyampaikan berbagai capaian pembangunan, tantangan, serta kebutuhan daerah secara langsung kepada pemerintah pusat.(*)

JAMBI,  SEPUCUKJAMBI.ID – PT Hutama Karya (Persero) terus memantau perkembangan lalu lintas kendaraan di Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) selama periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru 2025/2026).

Hingga 20 Desember 2025, volume kendaraan tercatat mengalami peningkatan signifikan seiring tingginya mobilitas masyarakat pada libur akhir tahun.

Secara kumulatif, total trafik harian pada seluruh ruas tol yang telah beroperasi mencapai 132.863 kendaraan.

Angka tersebut meningkat sebesar 37,69 persen dibandingkan kondisi lalu lintas normal.

Pemantauan ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen Hutama Karya dalam memastikan layanan jalan tol tetap aman, lancar, dan nyaman bagi pengguna.

Berdasarkan data rekapitulasi, beberapa ruas tol mengalami lonjakan trafik cukup tinggi.

Ruas Tol Terbanggi Besar–Kayu Agung (Terpeka) dilalui 17.172 kendaraan atau naik 27,45 persen.

Tol Palembang–Prabumulih mencatat 17.344 kendaraan atau meningkat 29,11 persen.

Tol Bengkulu–Taba Penanjung dilalui 2.392 kendaraan atau naik 10,64 persen.

Lonjakan tertinggi terjadi di Tol Betung–Tempino–Jambi Seksi 3 dan 4 dengan 9.473 kendaraan atau meningkat 86,59 persen dari kondisi normal.

Tol Pekanbaru–XIII Koto Kampar dilalui 7.716 kendaraan, Tol Pekanbaru–Dumai sebanyak 18.636 kendaraan.

Tol Indrapura–Kisaran mencatat 11.602 kendaraan, masing-masing mengalami peningkatan di atas 20 persen.

Sementara itu, Tol Padang–Sicincin mencatat penurunan trafik sebesar 48,23 persen akibat terputusnya konektivitas dari arah Padang menuju Bukittinggi.

Sebaliknya, Tol Sigli–Banda Aceh (Sibanceh) mengalami peningkatan signifikan dengan 5.482 kendaraan atau naik 65,47 persen.

Untuk ruas tol yang dioperasikan secara fungsional selama periode Nataru 2025/2026, Tol Palembang–Betung Seksi 2 (Musi Landas–Pulau Rimau) mencatat trafik sebanyak 2.730 kendaraan sejak dibuka pada 20 Desember 2025.

Sementara Tol Sigli–Banda Aceh Seksi 1 (Padang Tiji–Seulimeum) yang beroperasi sejak 7 Desember 2025 dilalui 1.893 kendaraan.

Hutama Karya menegaskan komitmennya dalam menjaga kelancaran dan keselamatan lalu lintas selama libur Nataru melalui kesiapan petugas, sarana pendukung, serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait.

Perusahaan juga mengimbau pengguna jalan tol untuk memastikan kondisi kendaraan dan pengemudi dalam keadaan prima, memanfaatkan rest area untuk beristirahat, serta memastikan saldo uang elektronik mencukupi sebelum memasuki tol.

Informasi terkini terkait kondisi lalu lintas dan layanan JTTS dapat dipantau melalui akun resmi media sosial @hutamakaryatollroad maupun aplikasi HK Toll Apps yang menyediakan pembaruan lalu lintas secara real-time.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Anggota DPR RI Komisi XII dari Daerah Pemilihan Jambi, Syarifa Fasha, menggelar dialog bersama Forum Warga Tolak Zona Merah pada Minggu, 21 Desember 2025.

Pertemuan tersebut menjadi wadah penyampaian aspirasi ribuan warga yang terdampak penetapan zona merah di sejumlah wilayah Kota Jambi.

Dalam dialog itu, Syarifa Fasha mendengarkan langsung keresahan masyarakat, khususnya terkait status kepemilikan tanah yang telah bersertifikat namun kini masuk dalam kawasan zona merah.

Menurutnya, persoalan ini tidak sederhana karena menyangkut hak dasar warga atas tanah dan tempat tinggal.

Fasha menjelaskan bahwa polemik zona merah melibatkan lintas kementerian, di antaranya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, serta Kementerian Keuangan.

Ia menilai, penyelesaian persoalan ini harus dilakukan secara terkoordinasi di tingkat pusat.

“Masalah ini sebenarnya sudah saya dengar sejak awal tahun. Bahkan sebelumnya, saat membantu penyelesaian ganti rugi lahan warga yang berdampingan dengan Depot Pertamina Patra Niaga. Dari situ sudah terlihat bahwa persoalan ini akan berkembang dan berdampak luas,” ujar mantan Wali Kota Jambi dua periode tersebut.

Ia mengungkapkan, banyak sertifikat tanah warga diterbitkan oleh BPN sebelum adanya penyerahan peta konsesi Pertamina.

Akibatnya, masyarakat membeli lahan secara legal, membangun rumah, bahkan pengembang mengembangkan perumahan tanpa mengetahui bahwa wilayah tersebut masuk dalam aset negara yang dikelola Pertamina.

“Warga tidak salah. Mereka membeli tanah bersertifikat untuk tempat tinggal, dan proses ini berlangsung bertahun-tahun,” tegas Fasha.

Lebih lanjut, Fasha menyebutkan bahwa penertiban aset Pertamina dilakukan berdasarkan surat dari Kementerian Keuangan, mengingat secara hukum tanah tersebut tercatat sebagai aset negara.

Kondisi inilah yang kemudian memicu penetapan zona merah yang berdampak pada lebih dari 5.000 kepala keluarga di Kota Jambi.

Namun demikian, Fasha menyayangkan belum adanya komunikasi resmi dari Pemerintah Kota Jambi dengan Komisi XII DPR RI untuk menjembatani persoalan tersebut ke tingkat kementerian.

“Hingga saat ini belum ada koordinasi dari Pemkot Jambi dengan kami di DPR RI. Yang menyampaikan baru DPRD, padahal persoalan ini membutuhkan sinergi yang kuat agar dapat diperjuangkan secara maksimal di pusat,” pungkasnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jambi, Rocky Candra, menyampaikan komitmennya untuk memperjuangkan hak masyarakat terkait persoalan zona merah eks aset Pertamina, dalam Forum Warga Tolak Zona Merah yang digelar pada Minggu, 21 Desember 2025.

Dalam forum tersebut, Rocky mengungkapkan bahwa persoalan zona merah sudah lama dilaporkan kepadanya.

Aduan tersebut datang dari berbagai pihak, mulai dari persatuan notaris, developer, hingga masyarakat pemilik lahan sejak bulan September lalu.

“Sejak September saya sudah menerima laporan. Ada beberapa notaris, developer, dan masyarakat yang mengadu langsung ke saya terkait zona merah ini,” ujar Rocky di hadapan warga.

Menurutnya, berdasarkan hasil diskusi dengan Direktur Utama Pertamina, diketahui terdapat sekitar 5.600 hingga 6.000 sertifikat tanah milik warga yang dinyatakan tumpang tindih dengan zona Pertamina, padahal sertifikat tersebut telah disahkan oleh negara.

“Ini yang menjadi masalah. Masyarakat membeli tanah, membayar pajak, mengurus sertifikat resmi, tapi tiba-tiba disebut masuk zona merah dan menjadi kekayaan negara,” tegasnya.

Rocky menjelaskan bahwa, berdasarkan keterangan Dirut Pertamina, zona merah tersebut bukan lagi menjadi aset Pertamina, melainkan telah dialihkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) RI.

“Dirut Pertamina menyampaikan bahwa zona merah itu sudah bukan lagi aset Pertamina, tapi sudah masuk DJKN,” kata dia.

“Karena itu saya meminta agar eks wilayah operasi Pertamina membentuk tim khusus untuk membantu masyarakat,” jelasnya.

Ia menambahkan, jika aset tersebut sudah berada di bawah DJKN, maka penanganannya bukan lagi menjadi ranah Komisi XII DPR RI, melainkan harus dibawa ke Komisi XI DPR RI yang membidangi keuangan dan aset negara.

“Saya sudah berkomunikasi dengan Komisi XI dan mereka siap memfasilitasi. Nantinya akan dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DJKN dan Pertamina, dan saya akan mewakili masyarakat Jambi,” katanya.

Rocky meminta forum warga untuk segera membentuk tim dan melakukan inventarisasi lahan, guna mendata wilayah-wilayah yang masuk zona merah.

“Saya tunggu awal Januari 2026. Data itu akan saya daftarkan agar bisa dibahas dalam RDP bersama DJKN dan Pertamina,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa, dirinya berkomitmen penuh untuk mengawal persoalan ini hingga tuntas.

“Berhasil atau tidak, kita usahakan sebaik-baiknya. Ini adalah tanggung jawab saya sebagai wakil rakyat,” tutup Rocky.(*)

MALUKU, SEPUCUKJAMBI.ID – Banda Neira merupakan salah satu destinasi wisata bersejarah paling unik di Indonesia.

Terletak di Kabupaten Maluku Tengah, Kepulauan Banda dikenal sebagai wilayah yang memiliki peran penting dalam sejarah perdagangan rempah dunia.

Meskipun jaraknya cukup jauh dari pusat wisata utama, Banda Neira menawarkan kombinasi menarik antara sejarah, budaya, dan keindahan alam yang jarang ditemukan di tempat lain.

Pada era kolonial, Banda Neira menjadi pusat perdagangan pala yang sangat bernilai.

Rempah-rempah ini membuat pulau kecil ini menjadi rebutan bangsa Eropa, terutama Portugis dan Belanda.

Jejak sejarah masih terlihat jelas melalui benteng peninggalan kolonial dan bangunan tua yang tersebar di berbagai sudut pulau.

Salah satu ikon utama adalah Benteng Belgica, benteng berbentuk segi lima yang terletak di atas bukit, menyajikan pemandangan langsung ke laut dan Pulau Gunung Api.

Dari sini, pengunjung bisa menikmati panorama kepulauan Banda sekaligus merasakan suasana sejarah yang kental.

Selain wisata sejarah, Banda Neira juga terkenal dengan keindahan alam bawah lautnya.

Perairannya memiliki terumbu karang yang terjaga dengan keanekaragaman biota laut tinggi.

Snorkeling dan diving menjadi kegiatan favorit, terutama bagi wisatawan pencinta laut yang ingin menjelajahi kawasan yang relatif masih sepi.

Pulau Gunung Api, yang berada di seberang Banda Neira, juga menjadi tujuan populer.

Wisatawan dapat mendaki gunung berapi aktif ini untuk menikmati pemandangan laut Banda dari ketinggian, pengalaman yang menantang sekaligus memuaskan bagi para petualang.

Kehidupan masyarakat Banda Neira tetap sederhana dan ramah.

Wisatawan bisa berinteraksi langsung dengan warga lokal, mencicipi kuliner khas Maluku, dan merasakan ketenangan pulau kecil jauh dari hiruk pikuk kota besar.

Ritme hidup yang lambat menjadi daya tarik tersendiri bagi mereka yang mencari suasana santai.

Akses ke Banda Neira memang membutuhkan perjalanan lebih, baik melalui jalur udara maupun laut.

Namun, pengalaman yang ditawarkan sebanding dengan usaha yang dikeluarkan.

Keaslian alam dan sejarah yang kuat membuat Banda Neira menjadi destinasi eksklusif dan berkesan.

Banda Neira menyimpan cerita besar di balik wilayah kecilnya.

Kombinasi sejarah rempah, keindahan alam, dan budaya lokal menjadikannya permata tersembunyi di timur Indonesia.

Bagi wisatawan yang mencari pengalaman berbeda dan bermakna, Banda Neira adalah pilihan destinasi yang wajib dijelajahi.(*)

JAKARTA, SEPUCUKAJAMBI.ID – PT Hutama Karya (Persero) berhasil mempertahankan predikat “Informatif” pada ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2025 untuk kategori BUMN.

Penghargaan ini diserahkan di Bidakara Hotel, Jakarta, pertengahan Desember 2025, bersamaan dengan peluncuran Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2025, sebagai bagian dari penguatan ekosistem keterbukaan informasi publik nasional.

Acara dibuka oleh Ketua Komisi Informasi Pusat RI, Donny Yoesgiantoro, diikuti sejumlah pemangku kepentingan nasional.

Komisioner Bidang Strategi dan Riset Rospita Vici Paulyn menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik sejak diberlakukannya UU No 14 Tahun 2008.

Sementara itu, Donny Yoesgiantoro menegaskan keterbukaan informasi harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar formalitas.

Penghargaan secara simbolis diserahkan oleh Komisioner Bidang Sosialisasi, Edukasi, dan Komunikasi Publik Samrotunnajah Ismail kepada Direktur Human Capital dan Legal Hutama Karya, Muhammad Fauzan.

Predikat “Informatif” menandai konsistensi Hutama Karya dalam mengelola informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), menjadi capaian keempat berturut-turut.

Perusahaan menguatkan layanan melalui kanal digital dan luring yang terintegrasi, termasuk aksesibilitas Braille, ruang layanan ramah difabel, dukungan multi-bahasa, dan pengembangan layanan digital responsif.

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Mardiansyah, menyatakan capaian ini menjadi pengingat untuk terus meningkatkan kualitas layanan PPID, memperkuat aksesibilitas, dan memastikan informasi publik dilayani secara akuntabel dan tepat waktu.

Hutama Karya berkomitmen melanjutkan penguatan layanan informasi publik secara inklusif, sejalan dengan praktik tata kelola perusahaan yang transparan dan berkelanjutan.(*)

BANDAR LAMPUNG, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M, menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan APEKSI OUTLOOK 2025 di Kota Bandar Lampung pada 19–21 Desember 2025, yang mengusung tema “2026 Kota Kita Bisa Apa”.

Pernyataan ini disampaikannya saat puncak rangkaian acara pada Sabtu malam (20/12/2025).

“Kota Bandar Lampung luar biasa. Pertumbuhan dan perkembangan kotanya sangat baik, dipimpin oleh Ibu Wali Kota yang dekat dengan masyarakat,” ujar Maulana.

Menurutnya, APEKSI OUTLOOK bukan sekadar forum diskusi bagi wali kota se-Indonesia, tetapi juga memberikan dampak ekonomi nyata bagi kota tuan rumah, terutama pada sektor UMKM, penginapan, dan pariwisata.

“Selama saya di sini, banyak hal yang saya nikmati, mulai kuliner seperti bakso, nasi uduk, hingga snack khas Bandar Lampung. Fasilitas umum seperti JPO Siger Mineal dan Masjid Agung Al-Furqon juga sangat mengesankan,” tambahnya.

Maulana berharap forum ini meningkatkan keakraban dan komunikasi antar kepala daerah, khususnya dalam Komisariat Wilayah II Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel).

Ia menekankan pentingnya memanfaatkan infrastruktur seperti Tol Sumatera untuk memperkuat kerja sama dan belajar praktik baik antar kota dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Mengacu pada tema “2026 Kota Kita Bisa Apa”, Ketua Komwil II APEKSI ini juga menekankan semangat gotong royong dalam pembangunan daerah dengan melibatkan masyarakat sebagai garda terdepan.

Ia mencontohkan program Kampung Bahagia di Kota Jambi, yang melibatkan warga secara langsung dalam pembangunan dan pelestarian lingkungan.

“Banyak hal yang bisa dipelajari dari Bandar Lampung. Kita harus saling bekerja sama dan belajar dari praktik terbaik setiap kota,” tuturnya.

Maulana menutup sambutannya dengan ucapan terima kasih kepada Wali Kota Bandar Lampung, Bunda Eva, atas sambutan luar biasa selama forum berlangsung.(*)

BANDAR LAMPUNG, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M, yang juga menjabat sebagai Ketua Komisariat Wilayah (Komwil II) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), menghadiri APEKSI Outlook 2025 di Kota Bandar Lampung, Sabtu (20/12/2025).

Forum nasional yang diikuti wali kota se-Indonesia ini mengangkat tema “2026 Kita Bisa Apa” dan berlangsung selama tiga hari, mulai 19–21 Desember 2025, dengan puncak kegiatan pada Sabtu sore hingga malam.

Dalam forum tersebut, para wali kota, termasuk Maulana, menyampaikan orasi akhir tahun, membahas kinerja sepanjang 2025 sekaligus menyongsong tantangan tahun 2026.

Maulana menekankan pentingnya forum APEKSI Outlook sebagai sarana refleksi kinerja dan berbagi praktik baik antar kota.

Ia menyebut, forum ini membantu kepala daerah menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan fiskal, perubahan iklim, bencana alam, hingga dinamika geopolitik.

“Melalui APEKSI, tantangan bisa diubah menjadi peluang lewat kolaborasi antar daerah. Salah satunya, saling belajar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan,” ujar Maulana dalam orasinya.

Wali Kota Jambi juga menyoroti isu pelayanan publik yang menuntut kecepatan, transparansi, dan responsivitas.

Ia menyatakan keterbatasan fiskal dan sumber daya bisa menjadi momentum inovasi, terutama melalui digitalisasi layanan publik yang dapat meningkatkan efisiensi, kualitas layanan, serta kepercayaan masyarakat.

Selain itu, Maulana membagikan contoh praktik baik Kota Jambi dalam penanganan persampahan dan banjir melalui kolaborasi pemerintah daerah, provinsi, pusat, dan masyarakat.

Ia menekankan pentingnya memperkuat upaya kolaboratif tersebut di tahun 2026.

Rangkaian kegiatan APEKSI Outlook 2025 mencakup Mayors Talk, Sarasehan Istri Wali Kota, Pidato Akhir Tahun, Begawi Jejama Warga dan UMKM, serta Solidaritas Musibah Sumatera.

Acara ini menjadi pesan kunci APEKSI kepada publik terkait tantangan ekonomi, lingkungan, dan sosial yang akan dihadapi kota-kota Indonesia pada tahun 2026.

Menutup orasinya, Maulana mengajak seluruh wali kota untuk menjadikan akhir 2025 sebagai momentum refleksi dan menyongsong 2026 dengan semangat kolaborasi dan inovasi.

“Mari kita tutup tahun 2025 dengan refleksi dan menyambut 2026 dengan keberpihakan pada rakyat. APEKSI Kita Bisa, karena Kita Bersama,” pungkasnya.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkartan) Kota Jambi, Mustari Affandi, AP, ME, meraih Inspiring Professional and Leadership Award 2025–2026 dari Indonesia Award Magazine.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Indonesia Magazine Award 2025 yang digelar di Ballroom Lantai 27 Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (20/12/2025).

Ajang bergengsi ini diikuti oleh para penerima penghargaan dari berbagai bidang, mulai dari kepemimpinan, pemerintahan, pemasaran, hingga kewirausahaan.

Peserta berasal dari Indonesia serta sejumlah negara Asia Tenggara, seperti Malaysia dan Filipina.

Berdasarkan penilaian dewan juri Indonesia Award Magazine, terdapat 18 tokoh nasional dan regional yang dinilai layak menerima penghargaan.

Mustari Affandi menjadi salah satu penerima berkat kepemimpinan, profesionalisme, dan dedikasi tinggi dalam pelayanan pemadam kebakaran dan penyelamatan di Kota Jambi.

Adapun aspek penilaian meliputi kepemimpinan dan profesionalisme dalam pelayanan publik, inovasi layanan adaptif serta transformasi organisasi Damkar, peningkatan kapasitas sumber daya personel, serta dedikasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Selain itu, kemampuan menjalin koordinasi, komunikasi, kolaborasi, dan kerja sama dengan para pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan serta penanggulangan kebakaran juga menjadi poin penting dalam penilaian.

Acara penganugerahan berlangsung mulai pukul 18.00 hingga 21.00 WIB.

Sertifikat dan penghargaan diserahkan langsung oleh Media Relation Manager Indonesia Award Magazine, GP Rajasa Pranadeqa, S.M.

Dalam sambutannya, Mustari Affandi menyampaikan rasa syukur atas penghargaan yang diterima.

Ia menegaskan bahwa pencapaian tersebut merupakan hasil kerja bersama dan dukungan dari berbagai pihak.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, MKM, Wakil Wali Kota Jambi Diza Aljosha Azra, SE, MA, keluarga, serta seluruh jajaran Damkartan Kota Jambi.

Apresiasi juga diberikan kepada Korps Yudha Brama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi, Asosiasi Pemadam Kebakaran Indonesia (APKARI), rekan media cetak, elektronik, dan media sosial, serta seluruh pemangku kepentingan yang mendukung program pemadam kebakaran dan penyelamatan.

“Secara pribadi dan keluarga, kami bersyukur atas penghargaan dari lembaga independen ini. Penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus berkarya dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kota Jambi,” ujar Mustari.(*)