JAKARTA, SEPUCUKJMBI.ID — Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada 18 November 2025.

Pengesahan ini menjadi salah satu pembaruan hukum paling signifikan dalam sistem peradilan pidana Indonesia setelah puluhan tahun menggunakan regulasi lama, meski tetap memunculkan pro dan kontra dari berbagai kalangan.

Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa KUHAP baru akan berlaku bersamaan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mulai 2 Januari 2026.

“Dengan berlakunya KUHP di tahun 2026, 2 Januari yang akan datang, sekarang KUHAP nya juga sudah siap. Otomatis dua instrumen hukum ini hukum materiil dan hukum formil siap diberlakukan secara bersamaan,” ujarnya.

KUHAP terbaru memuat sejumlah pasal yang memberi penegasan lebih kuat terhadap perlindungan hak tersangka, terdakwa, dan saksi.

Praktisi hukum Dhifla Wiyani menilai adanya penegasan tersebut dapat menjadi batas tegas bagi aparat penegak hukum.

“Ketentuan ini memberikan perlindungan jelas kepada masyarakat sehingga penegak hukum tidak dapat bertindak semena-mena terhadap warga yang sedang berhadapan dengan proses pidana,” katanya.

Salah satu pasal yang menjadi sorotan adalah kewajiban penyidik untuk memberikan informasi mengenai hak-hak tersangka, termasuk hak atas pendampingan hukum, sebelum pemeriksaan dimulai.

Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, menyebut revisi ini juga merupakan pengejawantahan dari amandemen UUD 1945 terkait hak asasi manusia, sehingga memperkuat jaminan perlindungan warga negara dalam proses penyidikan maupun persidangan.

Meski banyak yang memberikan apresiasi, revisi KUHAP juga menuai kritik keras. Amnesty International Indonesia menilai perubahan tersebut sebagai “kemunduran serius dalam komitmen negara terhadap penghormatan dan perlindungan HAM.”

Deputi Direktur Amnesty, Wirya Adiwena, menyebut proses pembahasan revisi kurang terbuka.

“Legislasi ini minim transparansi, bahkan memanipulasi partisipasi publik. Beberapa pasal justru membuka ruang penyalahgunaan kewenangan aparat,” kritiknya.

Nada serupa juga disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP, melalui Iqbal Muharam Nurfahmi.

Ia menilai beberapa ketentuan memberikan kewenangan penyelidikan terlalu luas sehingga berpotensi melemahkan kontrol publik.

“Ini sebuah setback for legal reform in Indonesia,” ungkapnya.

Kendati dihujani kritik, pemerintah tetap optimistis revisi KUHAP dapat diterapkan dengan baik.

Kementerian Hukum dan HAM bersama DPR menargetkan setidaknya tiga peraturan pemerintah (PP) turunan dapat diselesaikan sebelum akhir Desember 2025 agar implementasi hukum pidana baru berjalan tanpa hambatan.

Pengesahan ini dipandang sebagai tonggak modernisasi hukum pidana Indonesia, yang diharapkan mampu menyempurnakan proses penegakan hukum sekaligus memperkuat perlindungan hak asasi.

Namun demikian, keberhasilan KUHAP baru akan sangat bergantung pada pengawasan aparat di lapangan, kesiapan institusi penegak hukum, serta pemahaman masyarakat terhadap hak-hak konstitusional mereka.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID  – Kota Jambi kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih Tanda Penghargaan Swasti Saba Wistara, kategori tertinggi dalam program Kabupaten/Kota Sehat (KKS) Tahun 2025.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara Penganugerahan KKS dan STBM Award 2025 yang digelar secara hybrid di Auditorium Siwabessy, Kementerian Kesehatan RI, Jakarta.

Wali Kota Jambi Maulana dan Ketua Forum Kota Jambi Sehati, Nadiyah Maulana yang juga Ketua TP PKK Kota Jambi, hadir langsung untuk menerima penghargaan atas kinerja dan komitmen Pemerintah Kota Jambi dalam mewujudkan lingkungan yang sehat, bersih, dan berkelanjutan.

Penghargaan ini diberikan berdasarkan hasil verifikasi Tim Verifikasi Tingkat Pusat terhadap implementasi KKS dan pencapaian pilar-pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) sesuai amanat Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Tahun 2005.

Usai menerima penghargaan, Wali Kota Maulana menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya kepada seluruh masyarakat Kota Jambi.

“Kami bersyukur atas capaian ini. Penghargaan Kota Sehat 2025 adalah hasil perjuangan kita bersama dalam menyukseskan program Kota Sehat di Kota Jambi,” kata dia.

“Ini adalah motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menjaga lingkungan yang sehat,” ujar Maulana.

Ia menegaskan bahwa, penghargaan ini bukan akhir, melainkan langkah untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor.

Walikota Maulana juga mengucapkan terima kasih kepada Forum Kota Jambi Sehat (FKJS) yang diketuai oleh Dr. dr. Nadiyah, SpOG beserta seluruh anggotanya yg merupakan perwakilan dr masyarakat yang telah bekerja keras dg berbagai program untuk mewujudkan Kota Jambi sehat

Sementara Ketua Forum Kota Jambi Sehat, Nadiyah Maulana, menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan bukti kerja bersama seluruh elemen masyarakat.

“Ini wujud komitmen dan usaha semua pihak yang mendukung program Kota Sehat di Kota Jambi. PKK bersama pemerintah, komunitas, dan masyarakat bergerak bersama untuk menghadirkan lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman,” ungkap Nadiyah.

Ia juga mengapresiasi peran masyarakat yang aktif dalam berbagai kegiatan kesehatan dan pemberdayaan.

Penghargaan Swasti Saba Wistara ini memperkuat posisi Kota Jambi sebagai salah satu daerah dengan implementasi terbaik dalam KKS dan STBM, sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan lingkungan yang berkelanjutan.

Pemerintah Kota Jambi berkomitmen untuk terus mempertahankan dan meningkatkan capaian tersebut pada tahun-tahun mendatang.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Peringatan Hari Guru Nasional 2025, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengumumkan kebijakan baru terkait peningkatan kesejahteraan guru honorer.

Mulai tahun 2026, tunjangan bulanan guru honorer akan naik dari Rp300.000 menjadi Rp400.000 per bulan.

Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa kenaikan ini menjadi bentuk apresiasi pemerintah atas dedikasi guru honorer yang selama ini menghadapi tantangan ekonomi dan ketidakpastian status pekerjaan.

“Insentif untuk guru honorer dinaikkan dari Rp300.000 per bulan menjadi Rp400.000 per bulan mulai tahun 2026,” ujarnya.

Selain menaikkan tunjangan, Kemendikdasmen juga merencanakan penyaluran tunjangan melalui transfer langsung ke rekening guru honorer tanpa perantara.

Kebijakan ini diambil untuk meminimalkan hambatan birokrasi dan memastikan pencairan lebih cepat serta tepat sasaran.

Pemerintah turut memperkenalkan program beasiswa bagi guru honorer yang belum memiliki gelar D4/S1.

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualifikasi akademik, profesionalisme, serta akses pendidikan bagi tenaga pendidik non-ASN.

Selama ini, banyak guru honorer menghadapi beban ekonomi, gaji di bawah standar, dan minimnya perlindungan kerja.

Karena itu, kebijakan kenaikan tunjangan dan kemudahan administrasi menjadi bentuk perhatian nyata terhadap kondisi mereka.

Meskipun nominal Rp400.000 per bulan masih belum mencukupi sebagai pendapatan utama, guru honorer tetap menyambut positif keputusan ini.

Di sisi lain, program peningkatan kualifikasi juga membuka peluang bagi mereka untuk memperbaiki kemampuan mengajar.

Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada implementasi di lapangan, termasuk ketepatan waktu pencairan, jangkauan ke daerah terpencil, serta pengawasan agar benar-benar menyentuh guru yang berhak menerima.

Peningkatan tunjangan juga perlu diiringi pembenahan kompetensi guru, sarana-prasarana pendidikan, beban kerja, serta dukungan profesional lainnya agar kualitas pengajaran ikut meningkat.

Jika dijalankan secara konsisten, kebijakan ini dapat menjadi langkah penting dalam memperkuat kesejahteraan guru honorer dan peningkatan mutu pendidikan nasional.(*)

SUMATERA, SEPUCUKJAMBI.ID – Sejumlah wilayah di Pulau Sumatra kembali dilanda bencana hidrometeorologi dalam beberapa hari terakhir.

Hujan deras dengan intensitas tinggi memicu banjir, longsor, dan kerusakan infrastruktur, terutama di Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melaporkan puluhan desa terdampak dan ribuan warga terpaksa mengungsi ke lokasi aman.

Di beberapa titik, akses jalan terputus akibat material longsor yang menutup badan jalan serta jebolnya tanggul sungai karena debit air yang meningkat drastis.

Seorang pejabat BPBD Sumatera Utara mengatakan bahwa hujan lebat sejak akhir pekan membuat situasi memburuk dengan cepat.

“Air naik sangat cepat dan membuat sebagian warga tidak sempat menyelamatkan barang. Prioritas kami adalah evakuasi dan pemenuhan kebutuhan dasar di pos pengungsian,” ujarnya.

Di Sumatera Barat, banjir merendam sejumlah nagari dan rumah warga hingga setinggi dada orang dewasa.

Aparat gabungan, termasuk TNI, BPBD, dan relawan, dikerahkan untuk membuka akses yang tertutup pohon tumbang sekaligus menyalurkan bantuan logistik.

Petugas lapangan yang terlibat evakuasi menyebut medan berat menjadi tantangan utama.

“Banyak titik tidak bisa dilalui kendaraan karena longsor. Kami harus berjalan kaki sambil membawa perahu karet untuk mencapai area yang terisolasi,” jelasnya.

Para warga mengaku banjir kali ini terjadi lebih cepat dari biasanya.

“Biasanya air naik beberapa jam setelah hujan besar. Sekarang baru satu jam hujan deras, banjir sudah masuk rumah,” ujar seorang warga yang kini mengungsi bersama keluarga.

Pemerintah provinsi telah menetapkan status siaga dan mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi bencana susulan, mengingat prakiraan cuaca menunjukkan curah hujan tetap tinggi dalam beberapa hari ke depan.

Warga yang tinggal di lereng bukit dan bantaran sungai juga diminta mengungsi sementara waktu untuk menghindari risiko longsor maupun banjir bandang.

BPBD bersama unsur pemerintah daerah terus melakukan pendataan terhadap kerusakan dan korban. Sementara itu, perbaikan infrastruktur darurat dikerjakan bertahap.

Pemerintah pusat juga menyiapkan dukungan tambahan, mulai dari bantuan logistik, dapur umum, hingga peralatan berat untuk mempercepat penanganan di lapangan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Maulana, menegaskan pentingnya kolaborasi antar daerah dalam menghadapi berbagai tantangan perkotaan saat membuka rangkaian Muskomwil II APEKSI 2025 di Kota Jambi, Kamis (27/11).

Menurutnya, kedekatan wilayah harus menjadi modal utama dalam membangun kerja sama strategis yang saling menguntungkan.

“Kedekatan wilayah harus menjadi dasar untuk membangun kerja sama yang memberi manfaat. Kota Jambi berada di titik tengah Sumatera. Jika Tol Trans Sumatera tersambung penuh, Jambi akan menjadi titik singgah ideal bagi pelintas,” ujar Maulana.

Maulana menyoroti sejumlah isu perkotaan yang harus ditangani bersama, mulai dari stabilitas pasokan bahan pokok, urbanisasi, kemacetan, transportasi publik, hingga persoalan lingkungan seperti sampah dan limbah domestik.

Ia menyebut salah satu langkah nyata yang sedang dijalankan Kota Jambi adalah kerja sama dengan PT Regent untuk mengolah sampah menjadi energi alternatif.

Selain isu lingkungan, Maulana juga menekankan perlunya perhatian terhadap ketidakseimbangan pembangunan perumahan dengan daya dukung lingkungan.

Kemudian meningkatnya kemiskinan perkotaan, pengangguran, sanitasi, kualitas infrastruktur, serta tuntutan digitalisasi dan penerapan smart city.

Ia berharap Muskomwil II APEKSI dapat menjadi ruang diskusi efektif bagi para kepala daerah untuk saling berbagi pengalaman dan merumuskan strategi baru yang relevan dengan perkembangan kota-kota di Sumatera.

“Kalau kita memikul semuanya sendiri, tentu berat. Tetapi jika kita melangkah bersama, kita bisa melihat persoalan dengan lebih jernih dan menemukan jalan keluarnya untuk memajukan kota kita masing-masing,” pungkasnya.

Muskomwil II APEKSI 2025 kemudian dibuka secara resmi oleh Gubernur Jambi, Al Haris

Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa kemajuan kota menjadi cerminan kemajuan provinsi.

Karena itu, pemerintah kota diminta memperkuat kinerja, meningkatkan inovasi, dan mengelola APBD dengan lebih efektif dalam menjawab tantangan pembangunan.

Dalam arahannya, Al Haris menegaskan bahwa kota menjadi indikator utama kemajuan provinsi.

Menurutnya, pemerintah kota harus menunjukkan kinerja terbaik karena capaian kota mencerminkan perkembangan wilayah secara keseluruhan.

“Provinsi adalah wajah dari perkembangan daerah. Karena itu kota harus mampu menunjukkan kinerja terbaiknya. Setiap upaya yang membawa kemajuan tentu menjadi prioritas kami,” ujarnya.

Al Haris juga meminta kepala daerah menghadirkan program yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Ia menekankan pentingnya pengelolaan APBD yang cermat dan pemanfaatan fasilitas pemerintah secara optimal untuk mendorong kinerja yang lebih efektif.

Ia berharap Muskomwil APEKSI menjadi ruang bagi kepala daerah untuk melahirkan kebijakan dan inovasi yang dapat mempercepat pembangunan kota.

Semangat kolaborasi dianggap menjadi kunci agar kota-kota di wilayah II dapat bergerak lebih maju.

Sementara itu, Sekretaris Dewan Pengurus sekaligus Direktur Eksekutif APEKSI, Alwis Rustam, menilai tantangan pemerintahan kota pada tahun 2026 akan semakin kompleks.

Ia menekankan perlunya implementasi program nasional secara nyata di tingkat daerah.

Alwis menyebut Muskomwil II APEKSI menjadi forum penting bagi para wali kota untuk bertukar pengalaman, memperkuat kolaborasi, dan merumuskan strategi pembangunan perkotaan.

“Melalui forum ini, para wali kota dapat saling bertukar pandangan dan merumuskan langkah strategis yang bermanfaat bagi masyarakat,” jelasnya.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan pandangannya mengenai ketahanan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia saat berbicara dalam acara Liga Muslim Dunia (World Muslim League) di Makkah, Arab Saudi.

Dalam pidatonya, Muzani menegaskan keyakinannya bahwa Pancasila akan tetap menjadi fondasi negara hingga hari kiamat.

“Indonesia bisa bertahan selama 80 tahun merdeka ini karena Pancasila dan akan terus bertahan sampai yaumul qiyamah,” ujar Muzani dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Muzani menjelaskan bahwa Pancasila yang dirumuskan para pendiri bangsa telah menjadi dasar kuat dalam menjamin kebebasan beragama serta memberikan ruang bagi seluruh warga untuk menjalankan ibadah sesuai kepercayaannya.

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia menurutnya harus menjadi contoh global dalam menciptakan toleransi, persatuan, dan kerukunan di tengah keberagaman.

Indonesia memiliki lebih dari 300 suku etnis, lebih dari 700 bahasa daerah, belasan ribu pulau, serta berbagai keyakinan yang hidup berdampingan secara harmonis.

“Indonesia menghormati agama lain untuk memeluk dan menjalankan ibadahnya masing-masing. Rasulullah mengajarkan kita menghormati perbedaan. Karena itu di tengah keimanan yang berbeda, kita harus menemukan kerukunan, persatuan, dan persahabatan,” terang Muzani.

Dalam kesempatan tersebut, Muzani juga menyampaikan dukungan terhadap platform digital Minhaj yang baru diluncurkan oleh Liga Muslim Dunia.

Platform ini dinilai sebagai upaya penting untuk menyebarkan pemahaman Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi perdamaian.

Ia menuturkan bahwa, dengan jumlah umat Islam mencapai lebih dari dua miliar jiwa di seluruh dunia, dibutuhkan wadah bersama untuk memperkuat persatuan, persahabatan, dan kerja sama lintas negara.

“Platform digital ini adalah ikhtiar penting dari Sekjen Liga Muslim Dunia Dr. Al Issa untuk menjaga kepentingan umat Islam serta memperkuat persatuan dalam perbedaan,” kata Muzani.(*)

JAMBI, SEPUUCKJAMBI.ID – Rangkaian Musyawarah Komisariat Wilayah (Muskomwil) II APEKSI Regional Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) di Kota Jambi diisi dengan kegiatan visitasi lapangan oleh para wali kota peserta.

Sebanyak sembilan wali kota se-Sumbagsel mengunjungi dua titik strategis: Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Terpusat Sijenjang dan Kawasan Percandian Muaro Jambi.

Rombongan disambut langsung Wali Kota Jambi, Maulana, yang memaparkan fungsi IPAL Terpusat Sijenjang sebagai infrastruktur penting untuk meningkatkan kualitas lingkungan, kesehatan masyarakat, serta mewujudkan Kota Jambi yang bersih dan berkelanjutan.

“IPAL Sijenjang adalah bagian dari komitmen Kota Jambi menuju kota yang lebih sehat. Kunjungan ini menjadi ruang berbagi praktik baik antar daerah agar pembangunan lingkungan hidup di wilayah Sumbagsel terus meningkat,” ujar Maulana.

Di lokasi, para kepala daerah meninjau sistem pretreatment, kolam aerasi, hingga unit pengolahan akhir.

Mereka juga mendapatkan penjelasan teknis terkait kapasitas layanan serta rencana pengembangan jaringan perpipaan kota.

Setelah dari IPAL, rombongan melanjutkan visitasi ke Kawasan Percandian Muaro Jambi, situs sejarah besar yang menjadi salah satu pusat peradaban Sriwijaya.

Para wali kota mendapat pemaparan tentang pengelolaan kawasan, upaya pelestarian, dan pengembangan pariwisata berbasis heritage.

Wali Kota Maulana menyampaikan kekaguman para Walikota yang hadir terhadap kondisi kawasan dan menilai Percandian Muaro Jambi memiliki potensi besar untuk mendorong sektor pariwisata sejarah.

“Kawasan percandian ini harus segera diresmikan dan dibuka lebih luas untuk publik agar pariwisata heritage berkembang,” kata Maulana.

Sambungnya, semua daerah memiliki jejak sejarah yang apabila dirangkai akan membentuk satu kesatuan cerita besar. Kerajaan Sriwijaya memiliki peradaban yang kuat dan unggul.

“Kolaborasi antarwali kota se-Sumbagsel sangat penting untuk membangun ekonomi maju bersama,” tegas Maulana.

Kunjungan ini menjadi rangkaian penting Muskomwil II APEKSI yang tidak hanya membahas isu pemerintahan, tetapi juga memperkenalkan potensi lokal Kota Jambi dari sisi infrastruktur modern hingga kekayaan sejarah dan budaya.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) secara resmi mencabut jabatan Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU mulai 26 November 2025.

Keputusan ini diumumkan melalui Surat Edaran Nomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025 yang ditandatangani Wakil Rais Aam PBNU Afifuddin Muhajir dan Katib PBNU Ahmad Tajul Mafakhir.

Dalam surat tersebut, disampaikan bahwa sejak pukul 00.45 WIB, seluruh wewenang dan hak Gus Yahya sebagai Ketua Umum dicabut.

Ia tidak lagi berwenang menggunakan atribut, fasilitas, maupun mewakili PBNU secara resmi.

Hingga ada keputusan lebih lanjut, seluruh fungsi kepemimpinan dialihkan kepada Rais Aam PBNU.

PBNU menjelaskan bahwa keputusan diambil berdasarkan rapat harian Syuriyah yang mengacu pada regulasi internal tentang pemberhentian fungsionaris serta pelimpahan tugas jabatan.

Pihak PBNU menyebut Gus Yahya telah membaca dan menerima risalah rapat sebelum keputusan disahkan.

Namun, Gus Yahya menolak keabsahan keputusan tersebut.

Menurutnya, pemberhentian Ketua Umum hanya dapat dilakukan melalui muktamar, bukan rapat harian Syuriyah.

Ia juga mempertanyakan validitas administrasi surat edaran, termasuk konsistensi nomor surat dan keabsahan stempel digital.

Keputusan ini memicu perdebatan internal. Sebagian pengurus menilai langkah PBNU sebagai bagian dari konsolidasi kepemimpinan, sementara pihak lain menganggap prosesnya tidak sesuai aturan.

Situasi ini menimbulkan ketidakpastian di tubuh PBNU dan membuka kemungkinan adanya konsolidasi ulang ataupun mekanisme penyelesaian melalui organ internal organisasi.

Dengan pencopotan Gus Yahya, PBNU memasuki fase transisi yang krusial.

Publik kini menunggu bagaimana langkah organisasi keagamaan terbesar di Indonesia tersebut dalam menata ulang struktur kepemimpinan dan menjaga stabilitas internal di tengah dinamika yang berkembang.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Shell Indonesia akhirnya mencapai kesepakatan dengan Pertamina Patra Niaga untuk pembelian 100.000 barel base fuel sebagai upaya memulihkan pasokan BBM di jaringan SPBU Shell.

Kerja sama ini menandai berakhirnya negosiasi panjang setelah Shell mengalami kekosongan stok akibat kuota impor yang habis.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan bahwa pengiriman BBM dari Pertamina dijadwalkan pada 24–25 November 2025 ke titik serah yang telah disepakati oleh kedua perusahaan.

Pemerintah mendorong percepatan kerja sama ini karena SPBU swasta juga memegang peran penting dalam menjaga stabilitas energi nasional.

President & Managing Director Mobility Shell Indonesia, Ingrid Siburian, menyampaikan bahwa pembelian ini merupakan langkah komersial untuk memastikan layanan kepada pelanggan tidak terganggu.

Menurutnya, negosiasi dengan Pertamina telah memasuki tahap akhir sejak pekan lalu sebelum akhirnya kedua pihak mencapai titik temu.

“Kami memasuki tahap finalisasi komersial untuk memastikan suplai BBM dapat segera dipulihkan di seluruh jaringan SPBU Shell,” ujar Ingrid.

Ia menegaskan bahwa, Shell tetap berkomitmen menjaga kualitas dan kontinuitas layanan, termasuk saat pasokan global mengalami dinamika.

Kelangkaan BBM Shell sebelumnya terjadi setelah kuota impor menipis, membuat beberapa jenis bahan bakar seperti Shell Super dan V-Power tidak tersedia sementara.

Kondisi ini mendorong pemerintah meminta SPBU swasta mengajukan pasokan tambahan melalui Pertamina demi menjamin ketersediaan energi masyarakat.

Setelah pengiriman dilakukan, distribusi BBM ke SPBU Shell diperkirakan normal kembali secara bertahap.

Pemerintah menilai langkah ini akan membantu menstabilkan pasokan hingga akhir 2025, sambil menunggu penetapan kuota impor berikutnya.

Dengan tercapainya kesepakatan ini, Shell menjadi salah satu SPBU swasta pertama yang memanfaatkan opsi suplai tambahan dari Pertamina untuk mengatasi kekosongan stok.

Pemerintah berharap kolaborasi semacam ini dapat memperkuat keandalan pasokan energi nasional menjelang akhir tahun.(*)

JAYAPURA, SEPUCUKJAMBI.ID – Kematian seorang ibu hamil di Kabupaten Jayapura, Papua, memicu perhatian nasional dan gelombang kecaman terhadap sistem layanan kesehatan di wilayah tersebut.

Irene Sokoy, warga Kampung Hobong, Distrik Sentani, meninggal bersama bayinya setelah dilaporkan ditolak oleh empat rumah sakit saat membutuhkan penanganan darurat.

Peristiwa ini terjadi pada Minggu, 16 November 2025, ketika Irene mulai mengalami kontraksi dan dilarikan keluarganya ke RSUD Yowari.

Namun, rumah sakit tersebut tidak dapat memberikan layanan darurat karena dokter kandungan sedang tidak bertugas.

Keluarga kemudian berupaya mencari pertolongan ke RS Dian Harapan dan dua fasilitas kesehatan lainnya, tetapi layanan darurat untuk obstetri tidak tersedia.

Ketiadaan dokter spesialis kandungan dan fasilitas memadai membuat Irene tidak mendapatkan penanganan penting yang dibutuhkan.

Setelah berulang kali ditolak, kondisi Irene memburuk.

Ia meninggal dalam perjalanan menuju rumah sakit berikutnya pada Senin, 17 November 2025. Bayinya juga tidak dapat diselamatkan.

Kasus ini memicu kecaman luas. Banyak pihak menilai insiden ini sebagai bukti ketimpangan dan rendahnya kualitas layanan kesehatan di Papua.

Anggota DPR dari PDI-P, Misnawan, mengecam penolakan terhadap pasien ibu hamil dalam kondisi gawat darurat sebagai pelanggaran serius terhadap hak pasien dan standar pelayanan medis.

Pemerintah bergerak cepat. Kementerian Kesehatan mengirim tim khusus ke Papua untuk menyelidiki dugaan penolakan layanan.

“Jika terbukti ada pelanggaran, rumah sakit dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana,” tegas Jubir Kemenkes.

Kemenkes menekankan bahwa layanan gawat darurat tidak boleh menunda pasien dengan alasan administrasi atau rujukan seluruh peserta JKN wajib dilayani.

Presiden Prabowo Subianto turut merespons dengan memerintahkan audit menyeluruh terhadap rumah sakit di Papua.

Audit ini bertujuan memastikan kesiapan fasilitas dan prosedur penanganan darurat agar tragedi serupa tidak terulang.

Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban dan menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap koordinasi layanan kesehatan di daerah tersebut.

Tragedi Irene Sokoy dan bayinya menjadi pengingat bahwa layanan kesehatan, terutama untuk ibu hamil dan situasi darurat, masih perlu perbaikan besar di wilayah terpencil.

Investigasi dan audit pemerintah diharapkan menjadi langkah awal menuju layanan kesehatan yang lebih merata, cepat, dan manusiawi di Papua.(*)