BNPB: 604 Warga Meninggal, 464 Hilang dalam Banjir Bandang dan Longsor di Sumatera

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis data terbaru mengenai dampak banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera.

Per Senin (1/12) pukul 18.24 WIB, tercatat 604 orang meninggal, 464 masih hilang, dan 2.600 warga mengalami luka-luka.

Secara keseluruhan, lebih dari 1,5 juta jiwa terdampak, sementara jumlah pengungsi mencapai 570 ribu orang.

Rincian korban di tiap provinsi menunjukkan skala bencana yang besar. Di Aceh, terdapat 156 warga meninggal dan 181 orang hilang.

Di Sumatera Barat, 165 meninggal dan 114 hilang, sedangkan Sumatera Utara mencatat 283 korban meninggal dan 169 orang masih hilang.

Kerusakan infrastruktur juga meluas, meliputi 3.500 rumah rusak berat, 4.100 rusak sedang, dan 20.500 rumah rusak ringan.

Selain itu, 271 jembatan terdampak dan 282 fasilitas pendidikan dilaporkan rusak.

Dalam rapat bersama Komisi V DPR, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii menjelaskan bahwa, tingginya jumlah korban berkaitan dengan lokasi permukiman penduduk yang berada di zona berisiko tinggi, seperti tepi sungai, lereng bukit terjal, dan punggung bukit.

Menurut Syafii, tanah di wilayah tersebut sangat mudah tergerus saat hujan intens, sehingga ketika banjir bandang terjadi banyak warga tersapu arus atau tertimbun material longsor.

Ia menambahkan bahwa sebagian besar warga yang dilaporkan hilang kemungkinan terkena arus deras.

Basarnas mengimbau masyarakat tetap waspada, terutama pada wilayah rawan bencana, dan memantau informasi cuaca dari BMKG untuk mengantisipasi potensi risiko.

“Kami berharap informasi risiko bisa tersampaikan dengan baik sehingga masyarakat dapat mengambil langkah preventif,” ujarnya.(*)




Kepala BNPB Minta Maaf Pernyataan Kontroversial Bencana Sumatera Utara

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letnan Jenderal Suharyanto, menuai kritik publik setelah pernyataannya yang menyebut kondisi bencana di Sumatera Utara hanya “mencekam di media sosial”.

Menanggapi hujatan masyarakat, Suharyanto akhirnya meminta maaf.

“Saya terkejut dengan reaksi masyarakat. Saya mohon maaf kepada Bupati dan masyarakat. Bukan berarti kami tak peduli,” ujar Suharyanto saat meninjau banjir di Tapanuli Selatan.

Pernyataan kontroversial ini sebelumnya disampaikan Suharyanto dalam konferensi pers pada Jumat (28/11/2025).

Ia menanggapi soal belum diberlakukannya status darurat bencana nasional, dengan menyebut kondisi yang dilaporkan di media sosial tidak sepenuhnya mencerminkan situasi di lapangan.

Bencana alam di Sumatera Utara telah menelan banyak korban jiwa. Hingga 1 Desember 2025 pagi, tercatat 217 korban meninggal dari berbagai wilayah terdampak.

Termasuk Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Pakpak Barat, Padang Sidempuan, Deli Serdang, dan Nias. Jumlah warga hilang meningkat menjadi 209 orang.

Ribuan warga masih berada di posko pengungsian. Sebaran pengungsi meliputi 3.600 jiwa di Tapanuli Utara, 1.659 jiwa di Tapanuli Tengah, 4.661 jiwa di Tapanuli Selatan, 4.456 jiwa di Kota Sibolga, 2.200 jiwa di Humbang Hasundutan, dan 1.378 jiwa di Mandailing Natal.

Distribusi logistik mengalami kendala karena cuaca buruk dan terputusnya akses transportasi.(*)




Ribuan Kayu Hanyut di Sumatera, Kemenhut Cek Sumber Legal dan Illegal Logging

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Ribuan kayu gelondongan yang terbawa banjir beberapa waktu lalu sempat membuat heboh publik.

Banyak warganet menduga kayu tersebut berasal dari pembalakan liar.

Namun, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menegaskan bahwa tidak semua kayu hanyut otomatis berasal dari aktivitas ilegal.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, menjelaskan bahwa kayu-kayu yang hanyut bisa berasal dari berbagai sumber.

“Beberapa kayu bisa dari pohon tumbang alami, pohon lapuk, sisa penebangan legal, atau memang ada juga kemungkinan kayu dari pembalakan liar,” ujarnya.

Dwi menekankan, temuan awal di lapangan belum bisa dijadikan dasar untuk menuding semua kayu sebagai hasil penebangan ilegal.

Analisis awal menunjukkan sebagian kayu merupakan pohon lama yang sudah lapuk atau tumbang sendiri, bukan tebang baru.

Meski begitu, Kemenhut tetap menindaklanjuti kemungkinan adanya kayu ilegal.

Investigasi akan dilakukan dengan menelusuri dokumen dan alur distribusi kayu, termasuk mengawasi potensi pencucian kayu ilegal melalui jalur legal.

“Kalau terbukti ada unsur illegal logging, kami akan menindak tegas sesuai hukum,” tegas Dwi.

Fenomena ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat.

Selain menyoroti dampak banjir terhadap lingkungan, kejadian kayu hanyut juga menunjukkan perlunya pengawasan lebih ketat terhadap hutan dan distribusi kayu.

Pakar kehutanan menilai klarifikasi Kemenhut ini membantu masyarakat memahami bahwa tidak semua kayu gelondongan bisa diidentifikasi sebagai ilegal hanya dari penampakan fisiknya.

Kemenhut juga berjanji memperkuat patroli hutan dan koordinasi dengan aparat terkait untuk memastikan distribusi kayu tetap legal, mencegah praktik ilegal, dan menjaga kelestarian hutan.(*)




Miris! Warga Terpaksa Ambil Barang Minimarket, Buntut Krisis Logistik di Sibolga

SIBOLGA, SEPUCUKJAMBI.ID – Bencana banjir dan longsor yang melanda Sibolga membuat sejumlah warga kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Akibatnya, beberapa minimarket di kota ini dijadikan tempat mengambil barang kebutuhan pokok, mulai dari makanan ringan hingga minuman kemasan. Video aksi warga pun sempat viral di media sosial.

Kejadian terjadi pada Sabtu, 29 November 2025.

Warga yang terisolasi karena jalur transportasi terputus terpaksa mengambil barang dari minimarket.

“Mereka mengambil makanan dan minuman karena beberapa hari tidak makan,” kata Kepala Polres Sibolga, AKBP Rudi Hartono.

Aparat kepolisian segera menindaklanjuti, dengan mengamankan 16 orang yang diduga terlibat penjarahan di beberapa minimarket.

Barang bukti yang disita meliputi kebutuhan rumah tangga dan logistik.

“Ini bukan sekadar tindakan kriminal, tapi situasi darurat. Kami amankan mereka agar kejadian tidak meluas,” tambah AKBP Rudi.

Kepala BNPB, Agus Widodo, menekankan bahwa warga terdampak bencana menghadapi kondisi ekstrem.

“Warga hampir beberapa hari tidak makan. Tindakan ini lebih karena kebutuhan mendesak, bukan niat merusak,” ujarnya.

Pemerintah daerah juga turun tangan. Wakil Gubernur Sumatera Utara, Siti Rahma, mengimbau masyarakat tetap tenang.

“Logistik sudah tersedia, meski akses ke beberapa wilayah masih sulit. Kami mohon warga bersabar menunggu bantuan,” katanya.

Meskipun memicu perdebatan publik, banyak yang memahami alasan warga.

“Kalau saya di posisi mereka, mungkin akan melakukan hal yang sama,” kata seorang warga Sibolga.

Namun, aparat kepolisian tetap mengingatkan pentingnya menjaga ketertiban agar distribusi bantuan tidak terganggu.

Untuk mencegah kejadian serupa, polisi mengerahkan personel Brimob ke minimarket dan gudang logistik, bekerja sama dengan pemerintah daerah memastikan distribusi bantuan berjalan lancar ke wilayah terdampak.

Kejadian ini menjadi pengingat bahwa dalam bencana, akses cepat ke kebutuhan dasar sangat penting.

Warga yang kesulitan seharusnya tidak terpaksa melakukan tindakan ekstrem, sementara pemerintah terus berupaya memperbaiki sistem distribusi agar bantuan tepat sasaran dan tepat waktu.(*)




Dua Ton Obat dari Malaysia Tiba di Aceh, Perkuat Penanganan Darurat Banjir

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Aceh mulai menerima bantuan internasional setelah banjir dan longsor melanda sejumlah wilayah pada akhir November 2025.

Malaysia mengirimkan obat-obatan dan peralatan medis untuk membantu korban dan mempercepat penanganan darurat di lapangan.

Sebanyak dua ton obat-obatan dan alat medis tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, menggunakan pesawat kargo dari Kuala Lumpur.

Paket ini berisi sekitar dua juta pieces obat dan perlengkapan medis dasar yang akan dibagikan ke pengungsi serta fasilitas kesehatan terdampak banjir.

Pengiriman ini menjadi bantuan medis internasional pertama yang berhasil masuk ke Aceh sejak bencana terjadi.

Banjir di Aceh dipicu hujan ekstrem yang dalam beberapa hari mencapai lebih dari 400 milimeter di sejumlah wilayah.

Ribuan rumah terdampak, banyak jalan terputus, dan ribuan warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman.

Selain kebutuhan dasar seperti makanan dan air bersih, layanan kesehatan menjadi fokus utama karena risiko penyakit pascabanjir meningkat, termasuk infeksi kulit, diare, dan masalah pernapasan.

Distribusi bantuan difokuskan ke daerah terdampak paling parah dan lokasi pengungsian.

Pemerintah daerah dan posko bencana memastikan obat-obatan dan peralatan medis sampai ke warga yang membutuhkan, termasuk di wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau.

Bantuan ini diharapkan bisa meringankan beban tenaga medis lokal yang bekerja tanpa henti sejak awal bencana.

Selain Malaysia, beberapa organisasi internasional juga menyiapkan dukungan tambahan yang dijadwalkan tiba dalam beberapa hari ke depan.

Koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat terus diperkuat agar semua bantuan dapat tersalurkan tepat waktu dan tepat sasaran.

Kehadiran bantuan dari Malaysia tidak hanya membantu secara nyata di lapangan, tetapi juga menjadi simbol solidaritas regional.

Di tengah kondisi cuaca yang masih tidak menentu, dukungan internasional ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan masyarakat Aceh dan membantu mereka melalui masa sulit pasca-banjir.(*)




Purbaya Yudhi Sadewa Ancam Bekukan Bea Cukai, Beri Tenggat Satu Tahun

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Menjelang akhir November 2025, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa mengeluarkan ultimatum keras kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Ia menegaskan bahwa DJBC bisa dibekukan jika tidak mampu menunjukkan perbaikan kinerja dalam waktu satu tahun.

“Kalau Bea Cukai tidak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih nggak puas, Bea Cukai bisa dibekukan, diganti dengan SGS seperti zaman dulu,” ujar Purbaya usai rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI.

Menurut Purbaya, ada dua persoalan utama yang memicu ultimatum ini: praktik under-invoicing yang merugikan penerimaan negara, serta maraknya barang ilegal yang lolos pengawasan.

Kedua masalah tersebut dinilai menunjukkan lemahnya sistem kontrol internal DJBC.

Purbaya menekankan bahwa langkah tegas ini bukan bentuk kemarahan, tetapi dorongan agar DJBC melakukan pembenahan menyeluruh.

Jika tidak, konsekuensinya besar sekitar 16.000 pegawai DJBC terancam kehilangan pekerjaan jika pembekuan benar-benar dilakukan.

Sebagai opsi alternatif, Purbaya membuka kemungkinan pengembalian fungsi pengawasan ekspor-impor kepada pihak swasta, seperti model lama ketika peran itu pernah dijalankan Société Générale de Surveillance (SGS) asal Swiss.

Pemerintah telah meminta waktu satu tahun untuk memperbaiki struktur dan sistem DJBC sebelum keputusan final diambil.

“Biarkan saya bereskan. Beri waktu saya untuk memperbaiki Bea Cukai,” tegas Purbaya.

DJBC merupakan institusi strategis yang mengawasi arus barang, memungut penerimaan negara dari bea dan cukai, serta menjaga keamanan ekonomi nasional.

Karena itu, masalah integritas dan pengawasan di dalamnya memiliki dampak luas terhadap dunia usaha dan fiskal negara.

Pernyataan Purbaya menunjukkan bahwa pemerintah tidak lagi toleran terhadap penyimpangan di tubuh DJBC.

Sekarang publik menanti apakah dalam satu tahun ke depan DJBC mampu membuktikan perubahan  atau justru benar-benar dibekukan dan digantikan pihak lain.(*)




Internet Gratis Starlink Bantu Komunikasi Korban Bencana di Aceh dan Sumatera

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Starlink memberikan layanan internet satelit gratis bagi warga terdampak banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatra, seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Program ini berlaku untuk pelanggan baru dan lama yang berada di zona bencana hingga 31 Desember 2025.

Dalam pernyataan resminya di platform X, Starlink menyampaikan bahwa layanan gratis tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat yang kehilangan akses komunikasi akibat bencana.

Pengguna akan otomatis menerima kredit layanan, sementara pelanggan yang sebelumnya menonaktifkan layanan dapat melakukan aktivasi ulang.

Upaya ini dilakukan untuk mendukung pemulihan komunikasi pasca-bencana.

BNPB melaporkan bahwa 17 unit perangkat Starlink beserta genset dan peralatan darurat lainnya telah dikirim ke wilayah terdampak untuk memperkuat jaringan komunikasi.

Di tengah kerusakan infrastruktur darat seperti kabel internet dan menara seluler, Starlink menjadi solusi alternatif karena berbasis satelit.

Layanan ini hanya membutuhkan antena dan sumber daya listrik, sehingga tetap berfungsi di daerah yang terisolasi.

Masyarakat di lokasi bencana merasakan manfaatnya secara langsung, mulai dari akses informasi resmi, berkomunikasi dengan keluarga, hingga mempermudah koordinasi evakuasi dan distribusi bantuan.

Tim penyelamat pun dapat bergerak lebih cepat berkat koneksi internet yang stabil.

Starlink menegaskan bahwa layanan gratis ini murni bantuan kemanusiaan. Mereka menulis bahwa tidak etis mencari keuntungan dari sebuah bencana.

Langkah ini memperlihatkan peran penting teknologi satelit dalam komunikasi darurat ketika jaringan konvensional lumpuh.

Bagi para korban, Starlink tidak hanya menyediakan internet, tetapi juga menjadi jembatan komunikasi di tengah situasi kritis.(*)




Keindahan Pulau Komodo, Surga Wisata Alam dan Konservasi di NTT

NTT, SEPUCUKJAMBI.ID – Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur tetap menjadi salah satu destinasi wisata paling ikonik di Indonesia.

Pulau ini merupakan habitat asli komodo, reptil raksasa purba yang hanya dapat ditemukan di beberapa pulau di Tanah Air.

Tak heran, Pulau Komodo selalu menjadi destinasi favorit wisatawan lokal maupun mancanegara yang ingin menyaksikan langsung kehidupan satwa langka tersebut.

Namun pesona Pulau Komodo tidak hanya berhenti pada keberadaan komodo.

Wisatawan disuguhi bentang alam luar biasa, mulai dari pantai berpasir putih, laut sebening kristal, hingga bukit-bukit hijau yang menawarkan panorama indah dari berbagai sudut.

Aktivitas trekking menjadi pilihan populer untuk menikmati pemandangan dari ketinggian, sementara snorkeling menjadi daya tarik utama bagi pecinta dunia bawah laut.

Saat berkunjung dan berinteraksi dengan komodo, keamanan menjadi hal yang wajib dipatuhi.

Setiap pengunjung harus didampingi pemandu resmi dari Taman Nasional Komodo.

Wisatawan juga diwajibkan menjaga jarak aman serta mengikuti arahan pemandu demi keselamatan diri dan satwa.

Komodo, meski terlihat lamban, dapat bergerak cepat ketika merasa terganggu.

Selain kekayaan alam, Pulau Komodo juga memiliki kekayaan budaya. Penduduk lokal khususnya suku Bajo masih mempertahankan cara hidup tradisional, termasuk aktivitas melaut dan membuat kerajinan tangan.

Mengunjungi desa-desa lokal memberikan pengalaman berbeda bagi wisatawan yang ingin lebih mengenal budaya masyarakat setempat.

Taman Nasional Komodo telah lama diakui sebagai situs warisan dunia, menjadikannya tidak hanya tujuan wisata tetapi juga pusat edukasi lingkungan dan konservasi satwa.

Melihat komodo dari dekat dan menikmati keindahan pulau memberi pengalaman otentik yang sulit dilupakan.

Dengan perpaduan antara keindahan alam, petualangan, dan edukasi konservasi, Pulau Komodo menjadi destinasi yang sempurna bagi siapa pun yang ingin merasakan keunikan Indonesia.(*)




Ganja Medis Diusulkan Legalisasi, Ini Respons BNN dan Legislator

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Siti Aisyah, memicu perbincangan publik setelah mengusulkan legalisasi ganja untuk keperluan medis dalam rapat Badan Legislasi DPR bersama sejumlah menteri pada akhir November 2025.

Ia menyebut banyak masyarakat, termasuk dari Aceh, berharap ganja dapat dimanfaatkan sebagai obat bagi pasien dengan kondisi tertentu.

Siti Aisyah menegaskan bahwa wacana legalisasi ini hanya untuk kebutuhan medis dan akan berada di bawah pengawasan ketat.

“Saya melihat ini bukan hanya soal kesehatan, tapi juga potensi komoditas strategis nasional kalau dikelola dengan baik,” ujarnya.

Namun usulan tersebut belum sepenuhnya diterima. BNN menyatakan belum setuju dengan legalisasi ganja medis karena risiko penyalahgunaan dinilai tetap tinggi apabila regulasi belum kuat.

Selain itu, penggunaan ganja sebagai obat membutuhkan bukti ilmiah yang lebih matang.

Anggota DPR lainnya, Hinca Panjaitan, menilai Indonesia tertinggal dalam riset ganja medis.

Ia menyinggung kasus seorang anak penderita cerebral palsy yang sempat berharap bisa mengakses ganja medis namun meninggal sebelum regulasi dan penelitian di Indonesia tuntas.

Menurutnya, kejadian tersebut menjadi alarm bagi pemerintah untuk mempercepat kajian ilmiah.

Sejumlah negara telah memanfaatkan ganja sebagai bahan pengobatan, dan hal ini menjadi salah satu alasan para legislator mendukung pembahasan legalisasi terbatas di Indonesia.

Selain aspek kesehatan, Siti Aisyah juga menekankan peluang ekonomi.

Ia menyebut Aceh sebagai salah satu wilayah yang memiliki potensi untuk pengembangan komoditas tersebut jika dilegalkan secara resmi dan terkontrol.

Wacana ini membuka diskusi luas antara pihak yang melihatnya sebagai peluang medis dan ekonomi, serta pihak yang menekankan aspek keamanan dan risiko penyalahgunaan.

Legalisasi ganja medis disebut membutuhkan regulasi ketat, riset komprehensif, dan sistem pengawasan yang kuat sebelum dapat diterapkan.

Meski menuai pro dan kontra, isu legalisasi ganja medis menjadi salah satu topik paling hangat di DPR karena menyentuh tiga aspek utama: kesehatan, hukum, dan ekonomi.

Para legislator berharap pembahasan ini dapat membuka peluang pengobatan alternatif bagi pasien tanpa mengganggu stabilitas hukum dan keamanan publik.(*)




Temuan Gajah Mati Pascabanjir Aceh Soroti Kerusakan Hutan dan Risiko Ekologi

ACEH, SEPUCUKJAMBI.ID – Banjir bandang yang melanda Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, menyisakan temuan mengejutkan.

Warga menemukan seekor gajah Sumatera mati di tumpukan kayu dan lumpur di Desa Meunasah Lhok, Kecamatan Meureudu.

Lokasi penemuan berada di kawasan hutan yang hanya dapat dicapai dengan berjalan kaki selama hampir dua jam.

Menurut keterangan warga, sebagian tubuh gajah terbenam lumpur dan ditemukan dalam posisi kepala menghadap ke bawah.

“Gajahnya terseret arus banjir dan terjebak di tumpukan kayu hutan,” ujar Muhammad Ardi, warga yang ikut melakukan penyisiran.

Warga menduga gajah tersebut terbawa arus kuat dari kawasan hulu sungai karena sebelumnya tidak pernah ada satwa gajah yang berkeliaran di desa tersebut.

Banjir bandang membawa kayu, lumpur, dan material hutan sehingga diduga menjadi penyebab kematian satwa dilindungi itu.

Wakil Bupati Pidie Jaya, H. Tarmizi, mengatakan pihaknya masih menyelidiki apakah banjir bandang diperparah oleh kerusakan hutan di hulu, termasuk aktivitas penebangan liar.

“Kami akan memeriksa kondisi hutan di hulu sungai untuk menilai potensi risiko serupa ke depan,” ujarnya.

Ahli konservasi dari Forum Konservasi Gajah Sumatera, Dr. Lestari Widjaja, menilai kasus ini menunjukkan besarnya ancaman terhadap Gajah Sumatera, yang statusnya sudah rentan.

“Tidak hanya manusia dan infrastruktur yang perlu dilindungi dari bencana, tapi juga satwa liar. Gajah Sumatera menghadapi ancaman ganda dari kerusakan hutan dan bencana alam,” kata Dr. Lestari.

Penemuan bangkai gajah ini mempertegas pentingnya pengelolaan hutan dan daerah aliran sungai secara berkelanjutan.

Upaya mitigasi bencana berbasis ekologi dinilai dapat meminimalkan dampak bagi warga sekaligus melindungi satwa liar di Aceh dan wilayah rawan bencana lainnya di Sumatera.(*)