JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi membatasi penerapan skema pembayaran tadpole, atau yang lebih dikenal sebagai skema “kecebong”, dalam layanan pinjaman daring (pindar/pinjol).

Langkah ini diambil sebagai upaya untuk melindungi konsumen dari praktik pendanaan yang tidak sehat dan berpotensi membebani kondisi keuangan sejak awal masa pinjaman.

Skema kecebong merupakan pola cicilan yang membebankan angsuran besar di periode awal pinjaman, sementara cicilan pada periode berikutnya relatif lebih kecil.

Praktik ini kerap dikeluhkan konsumen karena dapat menguras arus kas dalam waktu singkat dan meningkatkan risiko gagal bayar.

Kepala Eksekutif Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK, Agusman, menegaskan bahwa pembatasan ini dilakukan untuk mencegah praktik pendanaan yang merugikan konsumen.

“Untuk melindungi konsumen dari praktik pendanaan tidak sehat, OJK telah membatasi penerapan skema tadpole oleh penyelenggara pindar,” ujar Agusman dalam keterangan resmi, Rabu (17/12/2025).

Meski begitu, OJK tidak melarang skema tadpole secara total. Regulator memilih pendekatan pembatasan dengan syarat ketat agar skema ini tidak disalahgunakan.

Tanpa pengaturan yang jelas, skema cicilan awal besar berisiko menimbulkan beban berlebihan bagi masyarakat, terutama mereka dengan literasi keuangan terbatas.

OJK juga menyiapkan langkah mitigasi, termasuk membatasi manfaat ekonomi yang dibebankan kepada konsumen dan memperkuat proses penilaian kelayakan kredit.

Penyelenggara pindar diwajibkan mempertimbangkan kemampuan bayar (repayment capacity), rasio utang terhadap penghasilan (debt to income ratio), serta eksposur konsumen di penyelenggara lain.

“OJK menetapkan batas maksimum manfaat ekonomi serta mewajibkan penilaian kredit yang memadai. Langkah ini diharapkan mendorong praktik pinjaman digital yang sehat, berkelanjutan, dan tetap sesuai prinsip kehati-hatian serta perlindungan konsumen,” jelas Agusman.

Selain itu, OJK menekankan transparansi informasi.

Penyelenggara pindar harus menyampaikan struktur cicilan dengan jelas sebelum perjanjian pinjaman ditandatangani, agar konsumen memahami kewajiban pembayaran yang harus dijalani.

Kebijakan pembatasan skema kecebong menjadi bagian dari upaya OJK memperkuat tata kelola industri fintech lending di tengah pesatnya pertumbuhan pinjaman daring.

Regulasi ini diharapkan mendorong perkembangan industri pindar yang berkelanjutan tanpa mengorbankan perlindungan konsumen.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah memastikan korban banjir di sejumlah wilayah Sumatra akan menerima bantuan minimal Rp8 juta per kepala keluarga (KK).

Bantuan tersebut diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak sekaligus mendukung pemulihan ekonomi pascabencana.

Kebijakan ini dibahas dalam pertemuan antara Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta.

Informasi tersebut disampaikan melalui unggahan resmi Instagram Sekretariat Kabinet pada Rabu (24/12).

Dalam keterangannya disebutkan bahwa setiap kepala keluarga yang terdampak banjir atau harus mengungsi akan memperoleh bantuan tunai minimal Rp8 juta.

Bantuan tersebut terdiri dari Rp3 juta untuk kebutuhan isian rumah serta Rp5 juta yang dialokasikan khusus bagi pemulihan ekonomi keluarga terdampak.

Selain bantuan tunai, pemerintah juga menyalurkan bantuan pendukung lainnya.

Bantuan tersebut meliputi beras sebanyak 10 kilogram per bulan, uang lauk pauk sebesar Rp300 ribu hingga Rp450 ribu per bulan, pembangunan hunian sementara dan hunian tetap, serta uang tunggu hunian senilai Rp600 ribu.

Pemerintah juga menyiapkan santunan khusus bagi korban banjir. Untuk korban meninggal dunia, santunan diberikan sebesar Rp15 juta.

Sementara korban luka berat akan menerima bantuan sebesar Rp5 juta.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah turut menegaskan bahwa penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) tetap berjalan bersamaan.

BLT reguler diberikan sebesar Rp200 ribu per bulan, ditambah BLT tambahan selama tiga bulan dengan total Rp900 ribu.

Program ini menyasar sekitar 35 juta kepala keluarga atau setara dengan 120 juta jiwa.

Seluruh bantuan dan santunan akan disalurkan langsung oleh Kementerian Sosial berdasarkan data yang telah diverifikasi serta persetujuan pemerintah daerah, baik bupati maupun wali kota, agar bantuan tepat sasaran.

Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat dampak banjir dan longsor di Sumatra masih cukup besar.

Hingga Selasa (23/12), jumlah korban meninggal dunia tercatat mencapai 1.112 jiwa di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Rinciannya, Aceh mencatat 483 korban jiwa, Sumatra Utara sebanyak 369 jiwa, dan Sumatra Barat mencapai 260 jiwa.

Selain itu, korban hilang tercatat sebanyak 176 orang, sedangkan jumlah pengungsi mencapai 498.447 jiwa, meskipun jumlah tersebut mulai mengalami penurunan.

Pemerintah pusat dan daerah terus mengintensifkan penyaluran bantuan logistik.

Termasuk kebutuhan pangan dan sandang, guna memastikan kebutuhan dasar para pengungsi di wilayah terdampak tetap terpenuhi.(*)

JEPARA, SEPUCUKJAMBI.ID – Karimunjawa merupakan gugusan kepulauan yang berada di Laut Jawa, sekitar 80 kilometer dari pesisir Jepara, Jawa Tengah.

Kawasan ini dikenal luas sebagai salah satu destinasi wisata bahari unggulan Indonesia yang menawarkan panorama laut jernih, pantai berpasir putih, serta suasana tropis yang masih alami dan menenangkan.

Kepulauan Karimunjawa terdiri dari puluhan pulau kecil dengan karakter yang beragam.

Sebagian besar pulau tidak berpenghuni, sementara Pulau Karimunjawa dan Pulau Kemujan menjadi pusat permukiman warga sekaligus sentra aktivitas pariwisata.

Dari dua pulau utama ini, wisatawan dapat menjelajahi pulau-pulau lain menggunakan perahu wisata.

Keindahan alam bawah laut menjadi daya tarik utama Karimunjawa.

Terumbu karang yang masih terjaga, beragam jenis ikan hias, serta kejernihan air laut menjadikan kawasan ini favorit untuk aktivitas snorkeling dan diving.

Beberapa titik penyelaman bahkan dikenal memiliki visibilitas yang baik, sehingga aman dan nyaman bagi wisatawan pemula hingga penyelam berpengalaman.

Selain wisata laut, Karimunjawa juga menyimpan pesona daratan yang tidak kalah menarik.

Bukit-bukit kecil di beberapa pulau kerap dijadikan lokasi favorit untuk menikmati panorama matahari terbit dan terbenam.

Pantai-pantainya yang relatif sepi memberikan pengalaman liburan yang lebih santai, jauh dari hiruk pikuk perkotaan.

Karimunjawa juga merupakan bagian dari kawasan taman nasional yang dilindungi.

Di wilayah ini terdapat ekosistem penting seperti hutan mangrove, padang lamun, dan kawasan pesisir yang berperan besar dalam menjaga keseimbangan lingkungan.

Beberapa area mangrove telah dikembangkan sebagai wisata edukasi berbasis konservasi.

Akses menuju Karimunjawa dapat ditempuh melalui jalur laut maupun udara.

Wisatawan umumnya berangkat dari Pelabuhan Jepara atau Semarang menggunakan kapal cepat dan kapal feri.

Meski perjalanan laut menjadi pengalaman tersendiri, wisatawan disarankan untuk memperhatikan kondisi cuaca karena dapat memengaruhi jadwal pelayaran.

Seiring meningkatnya minat wisatawan, fasilitas pariwisata di Karimunjawa terus berkembang. Berbagai pilihan akomodasi tersedia, mulai dari homestay sederhana hingga resort.

Layanan wisata yang dikelola masyarakat lokal turut mendukung pengalaman berlibur, termasuk sajian kuliner laut segar khas pesisir.

Dengan perpaduan keindahan alam, kekayaan ekosistem, serta keramahan masyarakat setempat, Karimunjawa menawarkan pengalaman wisata yang lengkap.

Pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan diharapkan mampu menjaga keasrian kawasan ini agar tetap menjadi destinasi bahari unggulan di utara Pulau Jawa.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Museum Nasional Indonesia, yang terletak di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, menjadi salah satu destinasi budaya dan edukasi paling penting di Tanah Air.

Museum ini kerap dijuluki “Museum Gajah” karena patung gajah perunggu yang berdiri di halaman utamanya.

Didirikan pada tahun 1778, Museum Nasional termasuk salah satu museum tertua di Asia Tenggara.

Bangunannya memadukan arsitektur kolonial klasik dengan gedung modern, seperti Gedung Arca dan Gedung Baru, mencerminkan perjalanan museum dalam mengikuti perkembangan zaman sambil tetap mempertahankan nilai sejarahnya.

Koleksi museum sangat beragam dan mencakup hampir seluruh wilayah Nusantara.

Pengunjung dapat melihat arca-arca Hindu-Buddha, prasasti batu, keramik kuno, perhiasan tradisional, serta benda-benda etnografi dari berbagai suku bangsa.

Koleksi ini memberikan gambaran utuh tentang sejarah dan budaya Indonesia, mulai dari masa prasejarah hingga era kerajaan.

Daya tarik utama Museum Nasional adalah koleksi arca dan relief dari kerajaan besar di Nusantara, seperti Sriwijaya dan Majapahit, serta naskah kuno dan benda ritual yang mencerminkan kepercayaan masyarakat pada masa lalu.

Setiap ruang pamer disusun secara kronologis agar pengunjung memahami konteks sejarah dengan lebih baik.

Selain koleksi klasik, Museum Nasional juga menghadirkan pameran tematik dan instalasi interaktif.

Dengan dukungan multimedia, panel informasi, dan visual menarik, museum kini lebih ramah bagi generasi muda dan pengunjung pertama kali.

Sebagai destinasi wisata edukasi, Museum Nasional banyak dikunjungi pelajar, mahasiswa, dan wisatawan mancanegara.

Lokasinya yang strategis di pusat Jakarta memudahkan akses transportasi umum.

Fasilitas pendukung seperti ruang pamer nyaman, area istirahat, dan pusat informasi menambah kenyamanan pengalaman pengunjung.

Museum Nasional Indonesia bukan hanya tempat menyimpan benda bersejarah, tetapi juga menjadi ruang refleksi identitas bangsa.

Dengan menjelajahi koleksi yang ada, pengunjung dapat memahami keragaman budaya,

perjalanan peradaban, dan nilai-nilai yang membentuk Indonesia saat ini, menjadikan museum ini pengingat pentingnya menjaga kekayaan sejarah dan budaya sebagai fondasi masa depan bangsa.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Tol Jambi (Bayung Lencir – Tempino) mencatat lonjakan trafik kendaraan tertinggi di Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

Hingga 24 Desember 2025, sebanyak 8.871 kendaraan melintasi ruas ini, meningkat 97,18% dibandingkan trafik normal, seiring meningkatnya mobilitas masyarakat menjelang libur panjang.

PT Hutama Karya (Persero) terus memantau perkembangan trafik di seluruh ruas tol yang beroperasi untuk memastikan perjalanan aman, lancar, dan nyaman bagi pengguna jalan.

Lonjakan ini menjadi perhatian khusus karena Tol Jambi menjadi salah satu jalur utama mobilitas di Sumatera Bagian Selatan.

Selain Tol Jambi, ruas tol lain yang juga mengalami kenaikan signifikan meliputi:

• Tol Terbanggi Besar – Kayu Agung (Terpeka): 17.133 kendaraan, naik 32,40%

• Tol Palembang – Indralaya – Prabumulih (Palindra & Indraprabu): 18.595 kendaraan, naik 49,09%

• Tol Pekanbaru – XIII Koto Kampar: 8.147 kendaraan, naik 100,37%

• Tol Sigli – Banda Aceh Seksi 2–6 (Seulimeum – Baitussalam): 5.764 kendaraan, naik 99,52%

Untuk ruas tol fungsional yang baru dioperasikan menjelang Nataru, tercatat:

• Tol Sigli – Banda Aceh Seksi 1 (Seulimeum – Padang Tiji): 1.665 kendaraan

• Tol Palembang – Betung (Kramasan – Pangkalan Balai): 3.116 kendaraan

Hutama Karya menegaskan komitmen menjaga kelancaran, keselamatan, dan kenyamanan perjalanan di seluruh JTTS.

Melalui kesiapan petugas, sarana pendukung, dan koordinasi dengan pihak terkait, setiap perjalanan di tol diharapkan aman bagi pemudik dan pengendara.

Pengguna jalan diimbau selalu memeriksa kondisi kendaraan sebelum bepergian, menjaga kondisi pengemudi tetap prima, dan beristirahat di rest area bila merasa lelah.

Pastikan juga saldo dan kondisi kartu uang elektronik mencukupi sebelum memasuki tol.

Masyarakat dapat memantau kondisi terkini lalu lintas dan layanan tol melalui akun resmi Jalan Tol Hutama Karya @hutamakaryatollroad di media sosial atau mengunduh aplikasi HK Toll Apps untuk iOS dan Android, yang menyediakan layanan informasi operasional dan pembaruan trafik real-time.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Pertamina Patra Niaga membentuk Satgas Nataru di seluruh wilayah kerjanya untuk memastikan pasokan energi aman dan terpenuhi.

Hal ini ditegaskan oleh Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, melalui konferensi pers yang direlay ke seluruh wilayah kerja pada Senin (22/12/2025).

Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel mengoptimalkan Satgas Nataru guna mengantisipasi pergerakan pemudik dan memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi.

Satgas ini melibatkan seluruh lini operasional perusahaan, termasuk pengelolaan stok BBM, LPG, dan Avtur di wilayah Sumatera Bagian Selatan yang meliputi Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung.

“Selama Satgas Nataru, kami memastikan ketahanan stok energi dalam keadaan aman. Distribusi tidak terganggu sehingga masyarakat dapat melakukan perjalanan mudik Natal dan Tahun Baru dengan nyaman dan tenang,” ujar Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, Erwin Dwiyanto.

Pertamina memproyeksikan konsumsi energi masyarakat meningkat selama libur Nataru. Perkiraan kenaikan mencapai 4,3% untuk Gasoline (bensin).

Sedangkan Gasoil diperkirakan turun 6,03% dibanding rata-rata September-Oktober 2025. Kebutuhan LPG meningkat 5,6%, dan konsumsi Avtur naik 10,8%.

Untuk mengantisipasi lonjakan tersebut, Pertamina menambah pasokan 27.262 KL Gasoline, 2.002 MT LPG, dan 3.960 KL Avtur.

Infrastruktur siap siaga mencakup 677 SPBU, 57 SPBE, dan 532 Agen LPG. Layanan tambahan juga disiapkan di jalur toll, jalur wisata, dan lintas utama.

Termasuk 144 SPBU Siaga 24 jam, 479 Outlet Pangkalan LPG Siaga, 8 Kiosk Pertamina di rest area tol, dan layanan Motorist/Pertamina Delivery Service (PDS).

Selain itu, Pertamina menyiapkan 2 Serambi MyPertamina di Pelabuhan Bakauheni dan Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, lengkap dengan fasilitas istirahat, mini klinik, dan layanan konsumen aplikasi MyPertamina.

Pertamina menghimbau masyarakat agar menggunakan BBM sesuai kebutuhan, tidak menimbun, serta memprioritaskan keselamatan saat perjalanan.

Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi Pertamina Contact Center (PCC) 135.(*)

JAKARTA – Pemerintah Republik Indonesia menegaskan kembali kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Kebijakan ini berlaku pada 29–31 Desember 2025 dan memberikan fleksibilitas bekerja dari mana saja, termasuk di kantor atau dari rumah, sesuai kebutuhan instansi.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menjelaskan bahwa kebijakan ini adalah bagian dari flexible working arrangement, bukan sekadar memudahkan ASN tidak masuk kantor. ASN tetap harus melaksanakan tugas kedinasan secara profesional dan memenuhi target kinerja instansi masing-masing.

“Bekerja di kantor boleh, bekerja dari lokasi lain juga boleh. Kebijakan ini berlaku Senin, 29 Desember hingga Rabu, 31 Desember 2025,” kata Rini Widyantini dalam penjelasan resmi. Ia menegaskan bahwa hari kerja tetap berlaku, termasuk tanggal 31 Desember 2025 yang bukan cuti bersama atau libur nasional.

Pemerintah juga mendorong sektor swasta untuk menerapkan sistem kerja fleksibel pada periode tersebut.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli meminta perusahaan memberi peluang bagi pekerja untuk menerapkan WFA, tetap memperhatikan kelancaran operasional dan kontinuitas pelayanan.

Meski demikian, WFA bukan kewajiban di semua daerah. Beberapa pemerintah daerah tetap mewajibkan ASN masuk kantor sesuai jadwal normal untuk memastikan penyelesaian tugas akhir tahun berjalan lancar.

Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap tercipta keseimbangan antara kelancaran pelayanan publik, mobilitas masyarakat, dan aktivitas ekonomi menjelang libur panjang Natal dan Tahun Baru.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menjadi sorotan publik setelah memamerkan tumpukan uang tunai senilai Rp 6,62 triliun di lobi Gedung Bundar Jampidsus, Rabu (24/12/2025).

Dana ini berasal dari penagihan denda administratif kehutanan dan pengembalian kerugian negara dari kasus tindak pidana korupsi.

Presiden RI Prabowo Subianto hadir langsung menyaksikan pameran uang, didampingi sejumlah pejabat Kabinet, termasuk Menteri Pertahanan dan Menteri Keuangan.

Uang pecahan Rp 100 ribu disusun rapi membentuk tembok setinggi sekitar 1,5 meter, hampir memenuhi area lobi gedung.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menekankan bahwa pencapaian ini merupakan hasil kerja keras aparat penegak hukum dan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).

“Ini bukan sekadar angka, tetapi kontribusi nyata bagi masyarakat. Dengan Rp 6,6 triliun, kita bisa renovasi ribuan sekolah atau membangun puluhan ribu rumah permanen bagi korban bencana,” ujarnya.

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menjelaskan, sekitar Rp 2,34 triliun berasal dari denda administrasi kehutanan.

Sedangkan Rp 4,28 triliun merupakan hasil pengembalian kerugian negara dari kasus korupsi yang ditangani Kejagung.

Selain itu, kegiatan ini juga menyoroti penguasaan kembali lahan hutan negara yang berhasil direbut dari pihak pelanggar, dengan total ratusan ribu hektare senilai indikatif lebih dari Rp 150 triliun.

Setelah dipamerkan, uang hasil sitaan ini akan disetorkan ke kas negara melalui mekanisme resmi.

Kejagung menilai langkah ini menunjukkan efektivitas penegakan hukum sekaligus pentingnya transparansi dalam menangani kasus kejahatan ekonomi, sehingga meningkatkan kepercayaan publik.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Tentara Nasional Indonesia (TNI) memberikan klarifikasi menanggapi video yang beredar di media sosial, yang menuding bantuan logistik melalui metode air drop atau helibox berisi kardus kosong.

TNI menegaskan informasi tersebut tidak benar dan muncul akibat kesalahpahaman terkait desain serta prosedur teknis pengiriman bantuan udara.

Komandan Batalyon Perbekalan dan Angkutan (Danyonbekang) 5 ARY TNI AD, Letkol CBA Supriyanto, menjelaskan setiap helibox yang dijatuhkan dipastikan berisi bantuan logistik dan telah melalui perhitungan teknis sebelum diterjunkan ke wilayah terdampak bencana.

“Pengisian helibox sudah melalui perhitungan teknis yang ketat, termasuk batas berat agar aman saat dijatuhkan dari udara. Bagian atas helibox memang terlihat kosong, tetapi bagian bawahnya berisi bantuan,” ujar Supriyanto.

Ia menjelaskan, helibox memiliki tinggi sekitar 70 sentimeter. Muatan bantuan ditempatkan di bagian bawah untuk menjaga bobot tetap aman dan stabil saat dijatuhkan.

Pengaturan ini juga mencegah kerusakan isi ketika helibox menyentuh tanah.

Batas maksimal berat helibox telah ditetapkan untuk memastikan keselamatan pengiriman.

Visual helibox yang terlihat kosong di bagian atas adalah hal normal dan sesuai standar operasional.

Setiap helibox melewati tahapan pemeriksaan berlapis, mulai dari pengisian logistik, pengecekan ulang, pengawasan pemuatan ke alat angkut, hingga pemeriksaan akhir sebelum dijatuhkan dari pesawat.

Bantuan yang dikirim biasanya berupa bahan makanan dan logistik darurat bagi masyarakat terdampak bencana, khususnya di wilayah sulit dijangkau.

TNI mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh informasi yang beredar di media sosial tanpa klarifikasi resmi.

TNI menegaskan komitmen menjalankan operasi kemanusiaan secara profesional dan memastikan bantuan sampai ke tangan yang membutuhkan.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 32 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan layanan Buy Now Pay Later (BNPL) atau paylater.

Aturan ini menjadi landasan hukum baru bagi pengawasan pembiayaan digital yang tumbuh pesat dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia.

POJK tersebut mulai berlaku pertengahan Desember 2025 dan menjadi sorotan publik pada 25 Desember 2025.

POJK 32/2025 menegaskan bahwa layanan BNPL hanya boleh diselenggarakan oleh bank umum dan perusahaan pembiayaan.

Tujuannya untuk mempersempit praktik pembiayaan digital yang tidak terawasi sekaligus memperkuat perlindungan konsumen.

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK, M. Ismail Riyadi, menjelaskan ada perbedaan perlakuan antara bank dan perusahaan pembiayaan dalam penyelenggaraan BNPL.

“Bank umum dapat menyelenggarakan BNPL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi bank. Sementara perusahaan pembiayaan wajib mendapat persetujuan OJK terlebih dahulu sebelum menyediakan layanan BNPL,” ujar Ismail Riyadi dalam keterangan tertulis, Rabu (24/12/2025).

BNPL didefinisikan sebagai pembiayaan tanpa agunan untuk pembelian barang atau jasa secara nontunai melalui sistem elektronik, dengan skema pembayaran tertentu yang disepakati penyelenggara dan konsumen.

Karena kemudahan aksesnya, layanan ini berpotensi menimbulkan risiko jika tidak dikelola secara hati-hati.

Dalam POJK 32/2025, OJK mewajibkan penyelenggara BNPL menerapkan prinsip kehati-hatian, termasuk melakukan penilaian kemampuan bayar konsumen.

Penyelenggara juga wajib memberikan informasi yang jelas, transparan, dan mudah dipahami, mulai dari plafon pembiayaan, tenor, cicilan, hingga biaya dan manfaat ekonomi yang timbul.

Selain itu, aspek perlindungan konsumen dan keamanan data pribadi menjadi fokus utama.

Penyelenggara diwajibkan menjaga kerahasiaan data nasabah serta menjalankan proses penagihan yang beretika.

Pelanggaran dapat dikenai sanksi administratif hingga penghentian layanan.

OJK juga memperkuat pengawasan melalui kewajiban pelaporan berkala dan memiliki wewenang untuk mengevaluasi atau membatasi kegiatan usaha BNPL apabila berpotensi menimbulkan risiko bagi konsumen maupun stabilitas sistem keuangan.

Penerbitan POJK 32/2025 diharapkan menciptakan ekosistem paylater yang tertib, sehat, dan berkelanjutan.

Sekaligus memastikan inovasi keuangan digital tetap berkembang dalam koridor perlindungan konsumen dan stabilitas sektor jasa keuangan nasional.(*)