JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah memastikan ketersediaan dan harga bahan pokok nasional berada dalam kondisi aman dan terkendali menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Kepastian ini disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat pada periode libur akhir tahun.

Mentan Amran menegaskan bahwa negara hadir untuk menjamin kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi, termasuk saat momentum hari besar keagamaan.

Ia menyebut stok pangan strategis, khususnya beras dan minyak goreng, berada pada level yang sangat aman.

“Nilai kebersamaan, kepedulian, dan persatuan menjadi semangat kita dalam menjaga pangan nasional. Negara harus hadir memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi, termasuk pada perayaan Natal,” kata dia.

“Kita produsen minyak goreng yang menyuplai dunia. Stok kita aman. Beras kita perkirakan stoknya 3,53 juta ton di akhir tahun, dan itu tertinggi,” ujar Amran dalam keterangan resminya.

Menurut Amran, jumlah stok beras tersebut dinilai cukup untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga hingga melewati puncak konsumsi akhir tahun.

Selain beras, pemerintah juga memastikan ketersediaan komoditas strategis lain seperti minyak goreng, gula, daging ayam, telur, dan bawang dalam kondisi terkendali.

Untuk menjaga stabilitas tersebut, Kementerian Pertanian bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) serta kementerian dan lembaga terkait terus melakukan pemantauan harga dan distribusi pangan di lapangan.

Pengawasan dilakukan melalui inspeksi langsung ke pasar tradisional dan modern.

Hasil pemantauan menunjukkan sebagian besar harga bahan pokok masih berada sesuai atau di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Pemerintah juga menegaskan akan bertindak tegas terhadap pelaku usaha yang mencoba memainkan harga menjelang Nataru.

Pengawasan diperkuat melalui koordinasi dengan Satgas Pangan, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah guna mencegah praktik penimbunan serta kenaikan harga yang tidak wajar.

Langkah antisipatif ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat dan memastikan perayaan Natal dan Tahun Baru dapat berlangsung aman, tenang, dan kondusif tanpa tekanan lonjakan harga bahan pokok.

Pemerintah berharap stabilitas pangan yang terjaga dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem ketahanan pangan nasional, sekaligus mendukung suasana positif selama libur akhir tahun.(*)

SURABAYA, SEPUCUKJAMBI.ID – Kasus dugaan pengusiran paksa seorang nenek berusia 80 tahun di Surabaya menuai kecaman luas dan memicu aksi massa.

Ratusan warga yang mengatasnamakan Arek Suroboyo menggeruduk kantor salah satu organisasi masyarakat (ormas), Jumat (26/12/2025), menuntut penegakan hukum atas tindakan yang dinilai tidak berperikemanusiaan.

Peristiwa ini mencuat setelah video viral di media sosial memperlihatkan seorang lansia bernama Elina Widjajanti (80) ditarik dan diangkat secara paksa dari rumahnya di kawasan Dukuh Kuwukan, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Surabaya.

Dalam rekaman tersebut, korban tampak tak berdaya saat dipaksa meninggalkan tempat tinggalnya oleh sekelompok orang yang diduga oknum ormas.

Kuasa hukum korban, Wellem Mintarja, menegaskan bahwa pengusiran tersebut dilakukan tanpa dasar hukum yang sah.

“Klien kami diusir secara paksa tanpa adanya putusan pengadilan. Ini tindakan melanggar hukum dan tidak manusiawi,” ujarnya kepada wartawan.

Menurut Wellem, kejadian itu melibatkan sekitar 30 orang. Akibat peristiwa tersebut, Elina mengalami luka di bagian hidung dan bibir hingga berdarah.

Tak hanya itu, rumah yang selama ini ditempatinya kemudian dipalang, bahkan beberapa hari setelah kejadian dilaporkan diratakan menggunakan alat berat.

Sejumlah barang milik korban, termasuk dokumen penting, disebut hilang.

Kasus ini memicu kemarahan publik. Massa mendatangi kantor ormas yang disebut-sebut terkait dan mendesak aparat untuk bertindak tegas terhadap praktik premanisme.

Warga menilai pengusiran lansia dari rumahnya merupakan pelanggaran serius terhadap nilai kemanusiaan dan keadilan.

Menanggapi kejadian tersebut, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa pemerintah kota tidak akan mentolerir segala bentuk kekerasan terhadap warga.

“Kasus ini sudah ditangani Polda Jawa Timur. Saya pastikan tidak ada ruang bagi premanisme di Surabaya,” tegas Eri.

Ia juga menyatakan Pemkot Surabaya akan memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum guna mencegah kejadian serupa terulang, serta memastikan perlindungan terhadap kelompok rentan seperti lansia.

Senada, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji mengecam keras dugaan pengusiran tersebut.

“Sengketa apa pun harus diselesaikan melalui jalur hukum, bukan dengan kekerasan. Ini tindakan yang tidak berperikemanusiaan,” ujarnya.

Sementara itu, pihak ormas yang dituding terlibat membantah bahwa pengusiran tersebut merupakan keputusan organisasi.

Mereka mengklaim tindakan itu dilakukan oleh individu secara pribadi dan tidak mewakili ormas secara resmi.

Hingga kini, Polda Jawa Timur masih melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan pengusiran paksa nenek Elina.

Publik menanti langkah tegas aparat untuk mengungkap fakta dan memastikan keadilan bagi korban.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan pelaku industri jasa keuangan terhadap meningkatnya risiko di sektor asuransi kredit.

Regulator mencatat rasio klaim asuransi kredit telah berada pada level yang sangat tinggi, sehingga berpotensi menekan kesehatan keuangan perusahaan asuransi jika tidak dikelola secara disiplin.

OJK mencatat rasio klaim asuransi kredit mencapai sekitar 85,56 persen dari total premi yang dihimpun.

Angka ini mencerminkan tingginya risiko gagal bayar debitur yang dijamin oleh produk asuransi kredit, terutama pada pembiayaan sektor produktif dan konsumtif yang tengah menghadapi tekanan kualitas kredit.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menegaskan bahwa kondisi tersebut menjadi perhatian serius regulator.

“Rasio klaim yang tinggi menunjukkan bahwa risiko pada asuransi kredit harus dikelola dengan lebih hati-hati, khususnya dalam aspek underwriting dan manajemen risiko,” ujar Ogi dalam keterangannya, Kamis (27/12).

Menurut OJK, meningkatnya klaim asuransi kredit berkaitan erat dengan memburuknya kualitas kredit di sejumlah sektor usaha, yang dipicu oleh pelemahan daya beli masyarakat serta ketidakpastian ekonomi.

Kondisi ini mendorong kenaikan kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL), yang kemudian berujung pada klaim terhadap perusahaan asuransi kredit.

OJK mengingatkan perusahaan asuransi agar tidak terlalu agresif dalam menerima penjaminan kredit tanpa analisis risiko yang memadai.

Penetapan premi, seleksi debitur, serta kerja sama dengan lembaga pembiayaan harus dilakukan secara lebih selektif dan berbasis mitigasi risiko yang kuat.

Selain itu, regulator juga mendorong penguatan permodalan dan kecukupan cadangan teknis untuk menjaga ketahanan keuangan perusahaan asuransi kredit jika tren klaim tinggi berlanjut.

Pengawasan terhadap penerapan tata kelola perusahaan (good corporate governance) juga akan diperketat, termasuk evaluasi konsentrasi risiko pada sektor atau debitur tertentu.

OJK menegaskan bahwa penguatan manajemen risiko di sektor asuransi kredit menjadi kunci untuk menjaga stabilitas industri perasuransian secara keseluruhan.

Asuransi kredit memiliki peran strategis dalam mendukung pembiayaan perbankan dan lembaga keuangan nonbank, namun harus dijalankan secara prudent agar tidak menimbulkan risiko sistemik ke depan.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Menjelang tahun 2026, pemerintah Indonesia menetapkan daftar hari libur nasional dan cuti bersama yang memungkinkan banyak momen long weekend sepanjang tahun.

Penetapan ini tertuang dalam Surat Keputusan Bersama tiga menteri, yakni Menteri Agama, Menteri PAN-RB, dan Menteri Ketenagakerjaan.

Pada tahun 2026, total terdapat 17 hari libur nasional dan 8 hari cuti bersama, yang memungkinkan masyarakat menikmati libur panjang dan waktu berkualitas bersama keluarga.

Daftar Long Weekend Tahun 2026:

1. 16–18 Januari 2026: Libur Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW (Jumat–Minggu)

2. 14–17 Februari 2026: Tahun Baru Imlek dan cuti bersama (Sabtu–Selasa)

3. 16–18 Februari 2026: Libur tambahan terkait Imlek (Jumat–Minggu)

4. 18–24 Maret 2026: Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri (7 hari)

5. 3–5 April 2026: Libur Paskah (Jumat–Minggu)

6. 1–3 Mei 2026: Hari Buruh Internasional (Jumat–Minggu)

7. 30 Mei–1 Juni 2026: Idul Adha dan Hari Lahir Pancasila (Sabtu–Senin)

8. 15–17 Agustus 2026: Hari Kemerdekaan RI (Sabtu–Senin)

9. 24–27 Desember 2026: Libur akhir tahun dan Natal (Kamis–Minggu)

Bulan Mei 2026 menjadi menarik karena jumlah hari libur, cuti bersama, dan akhir pekan mencapai sekitar 15 hari, sehingga jumlah hari kerja efektif hanya sekitar 16 hari.

Hari Libur Nasional 2026:

• 1 Januari: Tahun Baru Masehi

• 16 Januari: Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW

• 17 Februari: Tahun Baru Imlek

• 19 Maret: Hari Suci Nyepi

• 21–22 Maret: Hari Raya Idul Fitri

• 3 April: Wafat Yesus Kristus

• 5 April: Kebangkitan Yesus Kristus

• 1 Mei: Hari Buruh Internasional

• 14 Mei: Kenaikan Yesus Kristus

• 27 Mei: Hari Raya Idul Adha

• 31 Mei: Hari Raya Waisak

• 1 Juni: Hari Lahir Pancasila

• 16 Juni: Tahun Baru Islam

• 17 Agustus: Hari Kemerdekaan RI

• 25 Agustus: Maulid Nabi Muhammad SAW

• 25 Desember: Hari Raya Natal

Dengan banyaknya long weekend 2026, masyarakat dapat mulai menyusun rencana liburan, agenda keluarga, atau waktu istirahat sejak dini agar lebih optimal.(*)

SEMARANG, SEPUCUKJAMBI.ID – Lawang Sewu, ikon bersejarah Kota Semarang, Jawa Tengah, terkenal dengan arsitekturnya yang megah dan julukannya yang berarti “seribu pintu”.

Bangunan ini dibangun awal abad ke-20 sebagai kantor pusat Nederlandsch-Indische Spoorweg Maatschappij (NIS), perusahaan kereta api Hindia Belanda, dengan gaya Eropa yang disesuaikan iklim tropis.

Selain keindahan arsitektur, Lawang Sewu memiliki nilai sejarah penting.

Bangunan ini sempat digunakan pada masa pendudukan Jepang dan menjadi saksi berbagai peristiwa menjelang kemerdekaan.

Beberapa ruang bawah tanahnya memiliki fungsi penahanan, yang kemudian memunculkan cerita horor di masyarakat.

Meski dikenal angker karena kisah urban legend dan kondisi bangunan yang terbengkalai pada era 1980–1990-an, pengelola Lawang Sewu menegaskan destinasi ini bukan tempat wisata horor.

Setelah direvitalisasi, Lawang Sewu kini aman, terang, dan tertata rapi.

Wisatawan diajak memahami sejarah, arsitektur, serta peran bangunan ini dalam perjalanan bangsa.

Kini Lawang Sewu menjadi salah satu destinasi wisata populer di Semarang, menarik pengunjung untuk belajar sejarah dan budaya sekaligus berburu foto.

Pencahayaan artistik pada malam hari semakin menonjolkan kemegahan arsitektur bangunan bersejarah ini.()

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Polri mengungkap modus baru tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang menimpa warga negara Indonesia (WNI) di Kamboja.

Korban dijanjikan pekerjaan sebagai operator komputer dengan gaji Rp9 juta per bulan, namun sesampainya di Kamboja, mereka dipaksa bekerja sebagai scammer online.

Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Moh. Irhamni, menjelaskan bahwa korban dan suaminya diberangkatkan dengan dokumen lengkap, termasuk paspor dan visa.

Namun, setibanya di Bandara Phnom Penh, paspor korban diambil dan mereka dipaksa bekerja secara ilegal.

“Korban dijemput di bandara dan dibawa selama 4 jam ke lokasi kerja. Karena baru pertama kali ke Kamboja, korban tidak tahu di mana mereka berada dan akhirnya menerima situasi tersebut,” ujar Irhamni.

Korban juga mendapat tekanan fisik dan psikologis bila gagal memenuhi target pekerjaan, mulai dari push up, sit up, hingga lari 300 kali di lapangan futsal.

Namun, beberapa korban berhasil melarikan diri ke KBRI Phnom Penh saat ada kesempatan.

Polri menyebut bahwa, bos korban adalah warga negara asing (WNA) China, dan saat ini Desk Ketenagakerjaan Polri tengah melakukan pendalaman serta pemeriksaan saksi dan korban untuk segera menerbitkan laporan polisi.

Pada Jumat (26/12/2025), Polri berhasil memulangkan sembilan WNI korban TPPO berkat kerja sama Polri, Kementerian Luar Negeri, KBRI Phnom Penh, dan BP2MI.

Kepala Bareskrim Polri, Komjen Pol. Syahardiantono, menegaskan kepulangan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan perlindungan maksimal bagi WNI dari eksploitasi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ruas Tol Betung–Tempino Jambi mencatat lonjakan trafik tertinggi di Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

PT Hutama Karya (Persero) mencatat sebanyak 8.871 kendaraan melintasi ruas tol tersebut hingga Kamis (25/12/2025), atau meningkat 97,18 persen dibandingkan trafik normal.

Peningkatan signifikan ini sejalan dengan meningkatnya mobilitas masyarakat di Provinsi Jambi dan sekitarnya menjelang perayaan Natal.

Tol Betung–Tempino Jambi menjadi salah satu jalur strategis yang menunjang konektivitas antarwilayah di Sumatera bagian tengah.

Secara kumulatif, Hutama Karya mencatat total trafik harian di seluruh ruas JTTS yang telah beroperasi mencapai 138.213 kendaraan, atau naik 49,63 persen dibandingkan kondisi normal.

Pemantauan intensif dilakukan untuk memastikan arus lalu lintas tetap aman, lancar, dan nyaman selama periode libur panjang.

Selain Tol Jambi, sejumlah ruas lain juga mengalami peningkatan trafik, antara lain Tol Pekanbaru–XIII Koto Kampar yang naik 100,37 persen, serta Tol Sigli–Banda Aceh Seksi 2–6 yang meningkat 99,52 persen. Meski demikian, lonjakan di Tol Betung–Tempino–Jambi menjadi salah satu yang paling menonjol selama Nataru 2025/2026.

Hutama Karya menegaskan komitmennya dalam menjaga kelancaran operasional jalan tol dengan menyiagakan petugas, memastikan kesiapan sarana pendukung, serta berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan instansi terkait.

Upaya ini dilakukan untuk memberikan pelayanan optimal bagi pengguna jalan.

Pengguna jalan tol diimbau untuk selalu memeriksa kondisi kendaraan sebelum bepergian, memastikan saldo uang elektronik mencukupi, serta beristirahat di rest area terdekat apabila merasa lelah atau mengantuk. Keselamatan berkendara tetap menjadi prioritas utama selama perjalanan libur akhir tahun.

Informasi terkini mengenai kondisi lalu lintas dan layanan jalan tol dapat diakses melalui akun resmi media sosial @hutamakaryatollroad atau aplikasi HK Toll Apps yang menyediakan pembaruan trafik secara real-time.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Polemik internal yang sempat mencuat di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akhirnya memasuki babak baru.

Jajaran pimpinan tertinggi NU mencapai kesepakatan islah dalam pertemuan yang digelar di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, Kamis (25/12/2025).

Pertemuan tersebut mempertemukan Rais ‘Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf. Sejumlah sesepuh ulama, mustasyar, serta pengasuh pesantren turut hadir sebagai penengah dalam forum yang bertujuan meredakan ketegangan internal PBNU.

Ketegangan sebelumnya muncul akibat perbedaan pandangan terkait tata kelola organisasi dan mekanisme pengambilan keputusan di lingkungan PBNU.

Situasi tersebut memicu dinamika hingga ke tingkat pengurus wilayah dan cabang di berbagai daerah.

Usai pertemuan, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf menegaskan bahwa seluruh pihak sepakat menempuh jalan konstitusional melalui penyelenggaraan muktamar.

“Berkat bimbingan para sesepuh ulama dan mustasyar, hari ini kami sepakat sepenuhnya bahwa Muktamar akan diselenggarakan secara normal dan legitimate, dipimpin oleh KH Miftachul Akhyar sebagai Rais ‘Aam dan saya sebagai Ketua Umum,” ujar Yahya.

Kesepakatan tersebut menegaskan bahwa Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama akan digelar sesuai mekanisme organisasi yang sah.

Forum tertinggi NU itu diharapkan menjadi ruang demokratis dan bermartabat untuk menyelesaikan dinamika internal secara menyeluruh.

Pertemuan di Pesantren Lirboyo dinilai memiliki makna penting, mengingat pesantren tersebut memiliki posisi historis dan simbolik dalam tradisi keilmuan NU.

Para sesepuh yang hadir menekankan pentingnya menjaga persatuan jam’iyah serta menghindari konflik terbuka yang berlarut-larut.

Sejumlah Pengurus Cabang NU (PCNU) di daerah menyatakan kesiapan mengikuti hasil islah dan mendukung penuh pelaksanaan Muktamar ke-35.

Mereka berharap muktamar dapat mengakhiri polemik dan mengembalikan fokus organisasi pada pelayanan keumatan, kebangsaan, serta penguatan peran NU di tengah masyarakat.

Dengan tercapainya islah ini, PBNU kini memasuki fase konsolidasi organisasi.

Seluruh jajaran menunggu penetapan teknis waktu dan tempat Muktamar ke-35 sebagai penyelesaian final atas dinamika internal yang sempat terjadi.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Situs KawalHarta mendadak menjadi perbincangan hangat publik dalam beberapa hari terakhir.

Platform digital ini viral di media sosial karena menawarkan cara baru bagi masyarakat untuk memantau kekayaan pejabat negara secara lebih mudah, ringkas, dan visual.

Namun, antusiasme warganet tak berlangsung lama, lantaran situs tersebut tidak lagi dapat diakses hanya beberapa jam setelah peluncurannya.

KawalHarta dikenal sebagai platform yang mengolah dan menyajikan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

LHKPN merupakan laporan resmi yang wajib disampaikan pejabat negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi dan transparansi publik.

Meski data LHKPN sejatinya sudah dapat diakses masyarakat, format penyajiannya selama ini kerap dianggap kurang ramah bagi publik awam karena berbentuk tabel panjang dan dokumen administratif.

KawalHarta mencoba menjembatani persoalan tersebut dengan menyajikan data dalam bentuk ringkasan, grafik visual, serta perbandingan kekayaan antarpejabat dari tahun ke tahun.

Pendekatan ini membuat KawalHarta cepat menarik perhatian. Banyak warganet menilai platform tersebut sebagai versi yang lebih mudah dipahami dari data LHKPN, sekaligus alat kontrol sosial yang berpotensi mendorong akuntabilitas pejabat publik.

Namun, tak lama setelah ramai diperbincangkan, akses ke situs KawalHarta dihentikan sementara.

Di laman utama muncul keterangan bahwa platform tersebut sedang memasuki masa “cooling down”.

Penghentian mendadak ini memicu berbagai spekulasi di ruang publik, mulai dari dugaan kendala teknis hingga pertanyaan mengenai aspek hukum dan legalitas pengelolaan data.

Menanggapi hal tersebut, tim pengelola KawalHarta menyampaikan bahwa penghentian sementara dilakukan sebagai langkah kehati-hatian.

Mereka menyebut tengah memastikan pengolahan dan penyajian data publik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebelum platform kembali dioperasikan.

Di sisi lain, muncul pula sorotan terkait aspek teknis, termasuk informasi bahwa domain KawalHarta terdaftar melalui penyedia luar negeri.

Meski tidak serta-merta melanggar aturan, hal ini menambah diskusi publik mengenai transparansi pengelolaan platform, keamanan data, serta tata kelola informasi berbasis data negara.

Terlepas dari polemik yang muncul, kemunculan KawalHarta mencerminkan tingginya minat masyarakat terhadap keterbukaan informasi kekayaan pejabat negara.

Banyak pihak berharap inisiatif serupa, baik dari masyarakat sipil maupun lembaga resmi, dapat terus dikembangkan dengan landasan hukum yang jelas agar tujuan transparansi dan pengawasan publik tetap terjaga.

Hingga kini, publik masih menantikan kepastian terkait kapan KawalHarta akan kembali aktif dan seperti apa bentuk pengelolaan platform tersebut ke depannya.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Indonesia diusulkan sebagai calon tunggal Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk periode 2026.

Usulan tersebut disepakati oleh kelompok negara Asia-Pasifik (Asia-Pacific Group/APG) sesuai mekanisme rotasi kepemimpinan kawasan di Dewan HAM PBB.

Pencalonan ini mencerminkan tingkat kepercayaan komunitas internasional terhadap peran aktif Indonesia dalam diplomasi multilateral, khususnya dalam isu perlindungan dan promosi hak asasi manusia.

Berdasarkan ketentuan Dewan HAM PBB, jabatan presiden dewan dipegang secara bergilir oleh lima kelompok regional. Tahun 2026 menjadi giliran kawasan Asia-Pasifik untuk memimpin.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) menyambut positif pencalonan tersebut dan mengapresiasi dukungan negara-negara di kawasan Asia-Pasifik.

Pemerintah menilai pencalonan ini sebagai pengakuan atas konsistensi Indonesia dalam mendorong dialog, kerja sama, dan pendekatan konstruktif dalam penyelesaian isu HAM global.

“Terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB akan semakin memperkuat profil diplomasi HAM Indonesia sekaligus menegaskan kepemimpinan Indonesia di tingkat internasional,” demikian pernyataan Kemlu RI.

Apabila ditetapkan secara resmi, jabatan Presiden Dewan HAM PBB akan dijalankan oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa.

Presiden Dewan HAM memiliki peran strategis dalam memimpin sidang, memfasilitasi dialog antarnegara anggota, serta memastikan pembahasan isu HAM berlangsung secara objektif, inklusif, dan seimbang.

Penetapan resmi Presiden Dewan HAM PBB dijadwalkan berlangsung pada Januari 2026 dalam sidang pleno Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss.

Momen tersebut bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB, yang dibentuk pada 2006 sebagai pengganti Komisi HAM PBB.

Selain dukungan dari Asia-Pasifik, Indonesia juga memperoleh dukungan dari sejumlah negara lain, termasuk China, yang menyatakan kesiapan memperkuat kerja sama dan dialog internasional di bidang HAM.

Dukungan luas ini mengukuhkan posisi Indonesia sebagai calon tanpa pesaing dalam pemilihan Presiden Dewan HAM PBB.

Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk menjalankan mandat tersebut secara profesional, netral, dan berlandaskan prinsip multilateralisme.

Indonesia juga bertekad mendorong penyelesaian isu HAM global melalui dialog, kerja sama, serta penghormatan terhadap kedaulatan negara.

Pencalonan Indonesia sebagai calon tunggal Presiden Dewan HAM PBB dinilai sebagai pencapaian penting diplomasi Indonesia dan membuka peluang kontribusi yang lebih besar dalam membentuk kebijakan HAM global yang adil dan berkelanjutan.(*)