JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi terus mematangkan rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL) sebagai solusi pengelolaan sampah sekaligus sumber energi alternatif.

Persiapan proyek ini dibahas dalam rapat koordinasi dan peninjauan langsung di kawasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Talang Gulo, Kamis (9/4/2026), yang melibatkan sejumlah kementerian dan pemangku kepentingan nasional.

Hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pihak pembiayaan Danantara, serta PLN.

Dari daerah, turut hadir Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha dan Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly.

Wali Kota Jambi, dr Maulana, menyampaikan bahwa kesiapan dasar pembangunan PSEL telah dipenuhi, termasuk ketersediaan lahan.

“Lahan sudah siap. Kebutuhan sekitar 5 hektare, sementara kita memiliki total 21 hektare di kawasan TPA Talang Gulo,” ujarnya.

Namun, tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah ketersediaan bahan baku sampah.

Untuk beroperasi optimal, PSEL membutuhkan sekitar 1.000 ton sampah per hari, sedangkan produksi sampah Kota Jambi saat ini baru mencapai sekitar 450 ton per hari.

Sebagai solusi, Pemkot Jambi akan memperluas kerja sama antar daerah guna memenuhi kebutuhan tersebut.

Salah satu langkah awal adalah menjalin kerja sama dengan Kabupaten Muaro Jambi yang akan segera dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU).

“Ke depan, kerja sama juga akan dikembangkan dengan daerah lain seperti Batanghari dan Tanjung Jabung Timur,” tambah Maulana.

Ia juga mengungkapkan bahwa Kota Jambi masuk dalam 33 lokasi prioritas nasional pengembangan PSEL, bahkan menjadi salah satu dari 10 daerah pertama yang akan diluncurkan langsung oleh Presiden.

“Ini peluang besar. Target kita, dalam dua tahun pembangunan selesai dan bisa segera dioperasikan,” katanya.

Jika proyek ini terealisasi, PSEL diharapkan tidak hanya mengatasi persoalan sampah, tetapi juga menghasilkan energi listrik ramah lingkungan yang bermanfaat bagi masyarakat.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pimpinan Komisi III DPR RI menyatakan dukungannya terhadap usulan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk melarang peredaran rokok elektrik atau vape di Indonesia.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menegaskan bahwa langkah tegas ini penting untuk menekan potensi penyalahgunaan narkoba, terutama generasi muda.

“Saya sangat setuju seribu persen atas usulan Kepala BNN Komjen Suyudi. Ini akan merusak bangsa kalau tidak ditindak tegas,” ujar Sahroni, Rabu (8/4/2026).

Menurutnya, vape kini kerap disalahgunakan sebagai media mengonsumsi narkotika jenis baru yang sulit terdeteksi.

“Karena kamuflase vape dijadikan tempat untuk menghisap narkoba jenis baru, yang sudah termasuk psikotropika bagian dari narkoba,” tambah Sahroni.

Politisi ini mendorong agar larangan vape dimasukkan ke dalam revisi Undang-Undang Narkotika yang saat ini tengah dibahas di DPR.

Sebelumnya, Kepala BNN, Komjen Suyudi Ario Seto, mengusulkan pelarangan vape setelah pihaknya menemukan kandungan zat berbahaya dalam cairan rokok elektrik.

Hasil uji laboratorium menunjukkan adanya zat narkotika seperti kanabinoid, methamphetamine, hingga etomidate.

Temuan ini memperkuat kekhawatiran bahwa vape bukan hanya alat konsumsi rokok elektrik, tetapi juga sarana penyalahgunaan narkoba yang berpotensi membahayakan masyarakat, khususnya anak muda.

Dengan dukungan dari DPR, wacana pelarangan vape kini berpeluang masuk dalam pembahasan regulasi resmi.

Pemerintah diharapkan dapat mengkaji kebijakan ini secara matang untuk memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat dari ancaman narkotika yang semakin beragam.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Bank Indonesia (BI) menanggapi pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus Rp17.105 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Selasa (7/4/2026).

Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti, menegaskan bahwa stabilitas moneter tetap menjadi prioritas utama di tengah kondisi global yang penuh ketidakpastian.

“BI akan mengoptimalkan pemanfaatan seluruh instrumen operasi moneter yang dimiliki, termasuk kebijakan operasi moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar,” ujar Destry dalam keterangan resminya.

Ia menambahkan, bank sentral akan hadir secara konsisten di pasar keuangan melalui berbagai langkah, termasuk intervensi di pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), maupun pasar offshore untuk meredam gejolak nilai tukar.

Pelemahan rupiah saat ini disebabkan oleh faktor eksternal, terutama dinamika geopolitik global yang menimbulkan tekanan terhadap mata uang negara berkembang.

Meski begitu, terdapat faktor penopang dari dalam negeri, seperti kenaikan harga komoditas dan posisi Indonesia sebagai negara eksportir, yang dapat membantu menstabilkan nilai tukar.

“Efek positif dari komoditas dan ekspor Indonesia dapat mengimbangi tekanan terhadap nilai tukar akibat eskalasi global,” jelas Destry.

Dengan berbagai langkah tersebut, BI optimistis stabilitas rupiah tetap terjaga dan mampu menjaga kepercayaan pasar terhadap perekonomian nasional.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah melakukan penyesuaian anggaran terhadap Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dengan memangkas pagu sebesar Rp 12,71 triliun untuk tahun 2026.

Setelah pemangkasan, total anggaran Kementerian PU menjadi sekitar Rp 106,18 triliun.

Menteri PU, Dody Hanggodo, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam merespons kondisi global sekaligus menjaga defisit APBN tetap terkendali.

“Penajaman belanja dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Presiden untuk mitigasi kondisi global dan menjaga defisit APBN tetap terkendali,” ujar Dody dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, Selasa (7/4/2026).

Pemangkasan anggaran ini mengacu pada surat Menteri Keuangan No: S-181/MK.03/2026 tanggal 1 April 2026, melalui optimalisasi pagu sebesar Rp 12,71 triliun.

Dody menambahkan, rincian pemangkasan masih dalam proses pembahasan bersama pihak terkait dan ditargetkan rampung pada 15 April 2026.

Meski ada pengurangan anggaran, Menteri PU menegaskan bahwa proyek-proyek prioritas tetap menjadi fokus utama, khususnya yang terkait dengan ketahanan pangan, sumber daya air, serta konektivitas nasional.

“Pemangkasan ini bukan berarti mengurangi kualitas proyek strategis. Infrastruktur penting tetap akan berjalan sesuai rencana, sambil memastikan penggunaan anggaran lebih efektif dan tepat sasaran,” jelas Dody.

Langkah efisiensi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas fiskal di tengah tantangan global, sekaligus memastikan anggaran negara digunakan secara optimal untuk kepentingan masyarakat.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan terus memperkuat implementasi kebijakan Zero Over Dimension Over Load (ODOL) 2027.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan menekankan bahwa penanganan truk lebih dimensi dan lebih muatan tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus menyeluruh dari hulu ke hilir.

“Banyak pihak masih melihat ODOL sebagai pelanggaran lalu lintas di jalan, padahal ini soal keselamatan yang membutuhkan pendekatan ekosistem. Diperlukan komitmen dari kementerian, operator logistik, hingga masyarakat untuk mewujudkan Zero ODOL 2027,” jelas Aan di Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Menurut Aan, rencana aksi yang telah disusun pemerintah mencakup seluruh ekosistem angkutan logistik, mulai dari kesejahteraan pengemudi, regulasi yang sedang dibahas di DPR, hingga penerapan insentif dan disinsentif bagi pelaku usaha.

Dalam hal pengawasan, pemerintah akan terlibat sejak awal, mulai dari titik pemuatan barang, deteksi digital di jalan, integrasi data, hingga penegakan hukum yang konsisten.

Dengan demikian, tanggung jawab tidak hanya dibebankan pada pengemudi, tetapi juga operator dan pemilik barang.

“Pendekatannya bukan sekadar menindak, tetapi menata ekosistem angkutan logistik. Dengan roadmap yang kami susun, semua pihak akan diawasi dan dimintai pertanggungjawaban,” tambahnya.

Aan optimistis target Zero ODOL 2027 dapat tercapai melalui kolaborasi lintas kementerian, lembaga, operator, dan masyarakat.

“Dengan komitmen yang sama dari seluruh stakeholder, saya yakin Zero ODOL dapat direalisasikan pada 2027,” tutupnya.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengungkap adanya sinyal positif dari Iran terkait kemudahan akses bagi kapal tanker Indonesia yang melintasi jalur strategis Selat Hormuz di tengah ketegangan geopolitik kawasan.

Informasi tersebut disampaikan usai pertemuan antara MUI dan Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, di Jakarta.

Pertemuan tersebut membahas perkembangan terkini di Iran, termasuk dinamika konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel.

Ketua Umum MUI, Cholil Nafis, menyampaikan bahwa pihaknya memperoleh sejumlah informasi penting, termasuk peluang solusi atas situasi konflik yang sedang berlangsung.

Menurutnya, diskusi berlangsung dalam suasana persahabatan dan menghasilkan berbagai pandangan konstruktif yang membuka ruang kerja sama lebih luas ke depan.

Salah satu poin penting yang mengemuka adalah komitmen Iran untuk memberikan kemudahan bagi kapal tanker Indonesia yang melintas di Selat Hormuz.

Jalur ini diketahui merupakan salah satu rute paling vital bagi distribusi energi global.

Selama ini, ketegangan di kawasan Timur Tengah kerap berdampak pada keamanan jalur pelayaran, termasuk bagi kapal Indonesia yang membawa komoditas energi.

Oleh karena itu, adanya jaminan kelancaran akses dinilai sebagai kabar positif bagi stabilitas distribusi energi nasional.

Langkah ini sekaligus menegaskan pentingnya diplomasi dan komunikasi antarnegara dalam menjaga kepentingan strategis, khususnya di sektor energi dan perdagangan internasional.

Dengan adanya sinyal dukungan dari Iran, diharapkan aktivitas pelayaran Indonesia di kawasan tersebut dapat berjalan lebih aman dan stabil, meskipun situasi geopolitik global masih bergejolak.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Platform distribusi game global Steam akhirnya menyampaikan permintaan maaf setelah munculnya label Indonesia Game Rating System (IGRS) yang dinilai tidak sesuai di platform mereka.

Direktur Pengembangan Ekosistem Digital dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Sonny Hendra Sudaryana, menjelaskan bahwa polemik ini terjadi akibat belum terintegrasinya sistem antara IGRS dan Steam.

Menurut Sonny, label rating tersebut muncul karena pihak Steam menggunakan metode penilaian mandiri atau self-assessment tanpa melalui prosedur resmi yang berlaku di Indonesia.

Seharusnya, setiap hasil penilaian perlu dilaporkan terlebih dahulu kepada Komdigi untuk mendapatkan persetujuan sebelum ditampilkan ke publik.

Ia menegaskan bahwa masih ada tahapan penting yang terlewat dalam proses tersebut, sehingga memicu kesalahan informasi di platform.

Bahkan, hingga saat ini kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Steam masih berada pada tahap awal.

Belum adanya nota kesepahaman (MoU) maupun integrasi sistem seperti API menjadi salah satu penyebab utama munculnya miskomunikasi.

Hal ini membuat proses sinkronisasi data rating belum dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Sebagai respons atas kejadian tersebut, pihak Steam telah mengambil langkah cepat dengan menarik seluruh label IGRS yang bermasalah dari platform mereka.

Langkah ini dilakukan setelah mereka menyadari adanya kesalahan dalam proses internal.

Komdigi pun berencana menggelar pertemuan lanjutan dengan pihak Steam untuk membahas klarifikasi sekaligus mencari solusi agar kejadian serupa tidak terulang.

Pertemuan ini dijadwalkan berlangsung secara daring dalam waktu dekat, menyesuaikan dengan kondisi libur Paskah di pihak Steam.

Ke depan, pemerintah menegaskan pentingnya penguatan koordinasi antara regulator dan platform digital global.

Hal ini bertujuan agar sistem klasifikasi usia game dapat diterapkan secara akurat sesuai regulasi di Indonesia, sekaligus memberikan kejelasan bagi masyarakat, khususnya para gamer.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang penerapan pajak bagi pedagang online yang berjualan di marketplace mulai pertengahan 2026.

Meski demikian, kebijakan tersebut masih dalam tahap kajian dan belum menjadi keputusan final.

Dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI di kawasan Kompleks Parlemen Senayan, Purbaya menjelaskan bahwa rencana pajak transaksi online sebenarnya sudah lama disiapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Namun, implementasinya sempat ditunda karena kondisi ekonomi nasional yang belum stabil.

Menurutnya, saat ini situasi ekonomi Indonesia mulai menunjukkan perbaikan.

Pemerintah pun membuka peluang untuk melanjutkan rencana tersebut apabila kondisi ekonomi pada triwulan kedua 2026 tetap positif.

Selain faktor ekonomi, kebijakan ini juga bertujuan menciptakan persaingan usaha yang lebih seimbang antara pedagang online dan pelaku usaha konvensional.

Banyak pedagang di pasar tradisional mengeluhkan ketatnya persaingan dengan penjual di platform digital.

Pemerintah berupaya merespons aspirasi tersebut dengan melakukan kajian menyeluruh agar kebijakan yang diambil tidak merugikan salah satu pihak.

Evaluasi akan dilakukan secara hati-hati, terutama untuk memastikan pelaku usaha kecil tetap mendapatkan ruang berkembang.

Penerapan pajak bagi pedagang marketplace diharapkan tidak hanya meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem bisnis antara sektor digital dan offline.

Meski begitu, pemerintah menegaskan bahwa perlindungan terhadap pelaku UMKM tetap menjadi prioritas utama.

Oleh karena itu, setiap kebijakan akan dirancang agar tidak membebani pelaku usaha yang masih dalam tahap berkembang.

Dengan pendekatan yang terukur, pemerintah berharap kebijakan pajak ini dapat berjalan efektif tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi digital yang saat ini terus berkembang pesat di Indonesia.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Aktivitas ekspor komoditas pinang dari Jambi mengalami hambatan serius.

Sebanyak 27,6 ton pinang milik PT Karin Indo Global terpaksa dikembalikan ke daerah asal setelah sebelumnya tertahan di Singapura.

Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jambi, Sudiwan Situmorang, membenarkan kondisi tersebut.

Ia menyebut kendala utama berasal dari tidak adanya kepastian jadwal pelayaran menuju Iran.

“Pengiriman sempat tertunda di Singapura. Barang akhirnya dipulangkan ke Jambi, namun saat ini belum bisa dikeluarkan karena masih dalam proses kepabeanan,” jelasnya.

Tertahan Sejak Transit di Singapura

Kargo pinang tersebut awalnya diberangkatkan dari Jambi pada 25 Februari 2026 dan tiba di Singapura pada 28 Februari sebagai titik transit.

Rencananya, barang akan dilanjutkan menuju Bandar Abbas, Iran, pada 10 Maret 2026.

Namun, rencana itu batal setelah operator pelayaran menghentikan sementara layanan ke kawasan Timur Tengah.

Situasi geopolitik yang belum stabil di wilayah tersebut membuat sejumlah jalur pengiriman terganggu, termasuk rute menuju Iran.

Dipulangkan ke Jambi

Setelah tertahan cukup lama di Singapura, pihak eksportir akhirnya memutuskan untuk menarik kembali barang tersebut.

Kargo kemudian dikirim ulang ke Indonesia dan tiba di Jambi pada 17 Maret 2026.

Menurut Sudiwan, pengembalian ini tidak berkaitan dengan kualitas komoditas.

“Bukan karena barangnya bermasalah, tapi memang karena keterbatasan kapal tujuan Iran saat ini,” tegasnya.

Masih Terkendala Administrasi

Saat ini, komoditas pinang tersebut masih berada dalam pengawasan pihak karantina.

Proses administrasi dan kepabeanan masih berlangsung sebelum barang bisa didistribusikan kembali.

Kondisi ini menjadi perhatian pelaku usaha ekspor, mengingat gangguan logistik internasional dapat berdampak langsung pada arus perdagangan komoditas unggulan daerah.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID — Keluhan masyarakat terkait QR Code untuk pembelian BBM subsidi yang tidak bisa digunakan semakin ramai terjadi di berbagai daerah.

Banyak pengguna mengaku mendadak tidak dapat mengakses layanan saat melakukan pengisian di SPBU.

Masalah ini berkaitan dengan proses pembaruan data yang tengah dilakukan oleh Pertamina Patra Niaga sebagai bagian dari evaluasi sistem distribusi BBM subsidi agar lebih tepat sasaran.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menjelaskan bahwa proses tersebut merupakan langkah rutin untuk meningkatkan kualitas data konsumen.

“Saat ini kami sedang melakukan pembaruan dan penyesuaian data sebagai bagian dari evaluasi sistem,” ujarnya, Sabtu (4/4/2026).

Ia menegaskan, langkah ini dilakukan untuk memastikan penyaluran BBM subsidi sesuai aturan dan tepat sasaran.

Dalam proses pembaruan tersebut, sejumlah data pengguna menjadi tidak aktif.

Dampaknya, QR Code yang sebelumnya dapat digunakan mendadak tidak berlaku, sehingga masyarakat tidak bisa mengakses BBM subsidi untuk sementara waktu.

Untuk mengatasi kendala ini, Pertamina mengimbau masyarakat segera melakukan pendaftaran ulang melalui sistem Subsidi Tepat.

Proses registrasi disebut mudah dan cepat agar pengguna yang berhak bisa kembali menikmati layanan.

Keluhan pengguna sendiri ramai bermunculan di media sosial. Beberapa di antaranya mengaku data kendaraan di aplikasi MyPertamina hilang, sementara lainnya menghadapi antrean panjang di SPBU akibat QR Code yang tidak bisa dipakai.

Pertamina memastikan bahwa kondisi ini bukan disebabkan kebijakan pembatasan baru, melainkan bagian dari penyesuaian sistem.

Diharapkan, setelah proses ini selesai, distribusi BBM subsidi akan menjadi lebih akurat, transparan, dan tepat sasaran.(*)