MAKKAH, SEPUCUKJAMBI.ID — Seluruh Jamaah Calon Haji (JCH) asal Kota Jambi pada Kamis pagi, 14 Mei 2026 waktu Arab Saudi, bertolak dari Madinah menuju Makkah untuk melaksanakan rangkaian ibadah umrah dan persiapan haji.

Keberangkatan dilakukan sekitar pukul 07.00 WAS menggunakan 11 unit bus.

Sebelum melanjutkan perjalanan menuju Makkah, rombongan jamaah singgah di Bir Ali pada pukul 08.00 WAS untuk mengambil miqat sebagai syarat memulai ibadah umrah.

Setelah menempuh perjalanan darat, jamaah tiba di Kota Makkah sekitar pukul 14.00 WAS dan langsung menempati penginapan di Hotel Manazel Alfurqon dan Lulu At Alnadher.

Hingga Kamis malam, seluruh jamaah dilaporkan dalam kondisi sehat dan beristirahat di kamar masing-masing guna mempersiapkan diri menjalani rangkaian ibadah umrah di Masjidil Haram.

Pada pukul 22.00 WAS, jamaah dijadwalkan melaksanakan umrah dengan rangkaian kegiatan meliputi tawaf, sai, dan tahalul.

Sementara itu, khusus jamaah kategori risiko tinggi (risti) dan lanjut usia (lansia), pelaksanaan umrah akan dilakukan pada Jumat pagi usai salat Subuh guna menjaga kondisi kesehatan mereka.

Salah seorang Jamaah Calon Haji asal Kota Jambi, Nirwan, mengaku bersyukur seluruh rombongan dapat tiba di Makkah dengan lancar dan dalam keadaan sehat.

“Kami sangat bersyukur perjalanan dari Madinah ke Makkah berjalan lancar. Semoga seluruh jamaah diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji tahun ini,” ujar Nirwan.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi membuka pendaftaran Bantuan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Pemula Tahun 2026.

Program ini memberikan bantuan modal usaha sebesar Rp5 juta bagi masyarakat yang ingin memulai atau mengembangkan usaha mandiri.

Pendaftaran bantuan dilakukan secara online melalui platform SIAPkerja dan Bizhub, dan dibuka hingga 17 Mei 2026.

Bagi masyarakat yang ingin mendaftar, langkah pertama adalah membuat akun SIAPkerja.

Setelah akun aktif, peserta dapat melengkapi data diri dan mengunggah seluruh dokumen persyaratan yang dibutuhkan.

Selanjutnya, peserta harus mengakses platform Bizhub untuk mengajukan proposal usaha sesuai bidang usaha yang akan dijalankan.

Pengajuan dilakukan sepenuhnya secara digital tanpa dipungut biaya.

Adapun syarat utama penerima bantuan yaitu Warga Negara Indonesia (WNI) berusia 18 hingga 64 tahun dan memiliki KTP atau e-KTP.

Dalam satu Kartu Keluarga (KK), bantuan hanya bisa diterima satu orang.

Peserta juga tidak sedang berstatus sebagai ASN, anggota TNI, Polri, maupun pegawai aktif di perusahaan pemerintah atau swasta.

Selain itu, pendaftar tidak sedang menempuh pendidikan setingkat SMA atau sederajat.

Kemnaker juga mensyaratkan peserta memiliki sertifikat pelatihan vokasi atau layanan kewirausahaan yang diterbitkan lembaga resmi Kemnaker pada periode 2025 hingga 2026.

Tak hanya itu, calon penerima wajib memiliki ide usaha atau usaha aktif yang dibuktikan melalui Surat Keterangan Usaha (SKU) atau Nomor Induk Berusaha (NIB).

Peserta juga diminta melampirkan foto lokasi maupun aktivitas usaha.

Dalam program ini, bantuan Rp5 juta dapat digunakan untuk membeli alat usaha maupun bahan baku sesuai proposal yang diajukan peserta.

Bidang usaha yang bisa diajukan cukup beragam, mulai dari usaha kuliner, perdagangan, ekonomi kreatif, pertanian, peternakan, perikanan, hingga jasa perorangan.

Kemnaker mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Program TKM Pemula 2026.

Seluruh proses pendaftaran dan seleksi dilakukan gratis tanpa pungutan biaya.

Masyarakat juga diminta tidak memberikan data penting seperti NIK, PIN, password, maupun kode OTP kepada pihak mana pun.

Setelah pendaftaran ditutup, Kemnaker akan melakukan seleksi administrasi, penilaian proposal usaha, dan wawancara sebelum menetapkan penerima bantuan.

Hasil seleksi nantinya diumumkan melalui platform Bizhub.

Peserta yang dinyatakan lolos wajib menggunakan bantuan sesuai proposal usaha dan menyampaikan laporan penggunaan dana paling lambat 31 Desember 2026.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi membuka pendaftaran Program Bantuan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Pemula Tahun 2026.

Program ini ditujukan untuk membantu masyarakat membangun usaha mandiri sekaligus memperluas lapangan pekerjaan di berbagai daerah di Indonesia.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Binapenta dan PKK Kemnaker, Estiarty Haryani, mengatakan bantuan tersebut menjadi langkah pemerintah untuk mendorong lahirnya wirausaha baru yang produktif dan berkelanjutan.

Menurutnya, Program TKM Pemula diharapkan mampu memberikan peluang bagi masyarakat yang ingin memulai usaha namun terkendala modal dan sarana produksi.

Pendaftaran bantuan dibuka hingga 17 Mei 2026 melalui platform SIAPkerja dan Bizhub. Seluruh proses dilakukan secara online tanpa dipungut biaya.

Dalam program ini, pemerintah menyalurkan bantuan sebesar Rp5 juta kepada setiap penerima.

Dana tersebut dapat digunakan untuk membeli peralatan usaha maupun bahan baku sesuai bidang usaha yang diajukan.

Beberapa sektor usaha yang masuk dalam program meliputi pertanian, peternakan, perikanan, kuliner, ekonomi kreatif, perdagangan barang, hingga jasa perorangan.

Adapun syarat penerima bantuan antara lain Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia dengan usia minimal 18 tahun dan maksimal 64 tahun.

Pendaftar wajib memiliki KTP atau e-KTP serta akun SIAPkerja aktif.

Selain itu, peserta tidak sedang menempuh pendidikan setingkat SMA/SMK, bukan ASN, anggota TNI maupun Polri, dan tidak memiliki hubungan kerja aktif dengan pemerintah ataupun perusahaan swasta.

Kemnaker juga memastikan penerima belum pernah memperoleh bantuan TKM Pemula maupun TKM Lanjutan sebelumnya serta tidak sedang menerima program bantuan perluasan kesempatan kerja pada tahun berjalan.

Peserta diwajibkan memiliki sertifikat pelatihan vokasi atau layanan kewirausahaan yang diterbitkan lembaga pelatihan resmi Kemnaker pada periode 2025 hingga 2026.

Tak hanya itu, calon penerima juga harus memiliki ide usaha atau usaha aktif yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Usaha (SKU) atau Nomor Induk Berusaha (NIB), lengkap dengan dokumentasi usaha.

Kemnaker mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Program TKM Pemula.

Seluruh proses pendaftaran hingga seleksi dilakukan secara gratis dan digital melalui platform resmi pemerintah.

Masyarakat diminta tidak memberikan data pribadi seperti NIK, PIN, password, maupun kode OTP kepada pihak mana pun.

Setelah masa pendaftaran berakhir, Kemnaker akan melakukan tahapan seleksi administrasi, penilaian usaha, hingga wawancara.

Hasil seleksi nantinya diumumkan melalui platform Bizhub.

Bagi peserta yang lolos, dana bantuan wajib digunakan sesuai proposal usaha dan penerima diwajibkan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana paling lambat 31 Desember 2026.(*)

PALEMBANG, SEPUCUKJAMBI.ID – PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) terus melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) melalui pengerjaan Tol Betung–Jambi Seksi 2A dan 2B.

Kehadiran ruas tol ini diproyeksikan mampu memperkuat konektivitas antarwilayah di Sumatra Selatan hingga Jambi sekaligus memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi logistik.

Direktur Operasi III HKI, Defi Adrian, mengatakan pembangunan Tol Betung–Jambi menjadi bagian penting dalam pengembangan infrastruktur strategis nasional di Pulau Sumatra.

Menurutnya, ruas Tol Betung–Jambi Seksi 2A memiliki panjang 37,4 kilometer, sementara Seksi 2B sepanjang 18,4 kilometer yang nantinya akan menghubungkan Kecamatan Sungai Lilin dan Kecamatan Bayung Lencir.

“Pembangunan tol ini diharapkan mampu memberikan manfaat besar bagi masyarakat, terutama dalam mempercepat konektivitas dan meningkatkan efisiensi perjalanan,” ujar Defi Adrian.

Dengan tersambungnya seluruh ruas Tol Betung–Jambi, waktu tempuh perjalanan dari Betung menuju Jambi diprediksi jauh lebih singkat.

Jika sebelumnya masyarakat harus menempuh perjalanan sekitar 5 hingga 7 jam melalui jalur nasional, nantinya perjalanan diperkirakan hanya memakan waktu sekitar 2,5 hingga 3 jam melalui jalan tol.

Dalam proyek tersebut, HKI mengerjakan berbagai pekerjaan konstruksi mulai dari pembangunan struktur jalan, mainroad, hingga pembangunan dua rest area untuk mendukung kenyamanan pengguna jalan.

Keberadaan rest area tersebut diharapkan tidak hanya menjadi tempat istirahat, tetapi juga mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar kawasan tol.

Selain meningkatkan konektivitas antarwilayah, proyek Tol Betung–Jambi juga diyakini mampu mempercepat distribusi logistik dan menekan biaya operasional transportasi.

“Tol ini diharapkan mampu menciptakan efisiensi waktu distribusi barang, memperlancar arus logistik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitar,” jelas Defi.

Pembangunan proyek ini juga memberikan dampak positif terhadap masyarakat lokal.

HKI turut melibatkan tenaga kerja lokal, mitra usaha daerah, hingga mendukung peningkatan aktivitas UMKM di sekitar area proyek.

HKI menargetkan pembangunan Tol Betung–Jambi Seksi 2B selesai pada Juni 2027, sementara Seksi 2A ditargetkan rampung pada Desember 2027.

Perusahaan berharap dukungan dari seluruh pihak dapat memperlancar proses pembangunan sehingga manfaat jalan tol dapat segera dirasakan masyarakat luas.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bima Arya Sugiarto, memberikan apresiasi terhadap keberhasilan Pemerintah Kota Jambi di bawah kepemimpinan Wali Kota Maulana bersama Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengawalan program strategis nasional.

Apresiasi tersebut disampaikan dalam forum Rakorbangpus atau Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 yang digelar Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Dalam sambutannya, Bima Arya menilai Kota Jambi berhasil menjadi contoh sinkronisasi pembangunan daerah dengan agenda pembangunan nasional.

“Ada kepala daerah yang semangat, tapi ada juga kepala daerah yang memilih mengeluh daripada berpeluh,” ujar Bima Arya.

Ia mengungkapkan bahwa Kota Jambi mampu menjaga laju pembangunan melalui pengawalan program prioritas pemerintah pusat, sehingga berhasil memperoleh dukungan pembiayaan pembangunan dari berbagai sumber.

“Kebetulan minggu lalu saya baru ke sana, Kota Jambi. Setelah dihitung-hitung, karena wali kotanya cukup gesit menjemput dukungan pembiayaan pembangunan dari berbagai pihak, nilainya hampir sama dengan APBD-nya sendiri, sekitar dua triliun,” ungkapnya.

Menurut Bima Arya, pengawasan terhadap pelaksanaan program strategis nasional menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Ia juga menegaskan pentingnya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyusunan RKP Tahun 2027 agar seluruh program prioritas nasional dapat berjalan efektif hingga ke tingkat daerah.

“Ekonomi daerah merupakan pengungkit pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya.

Dalam forum tersebut, Bima Arya juga mengingatkan adanya tiga tantangan besar yang dihadapi kepala daerah saat ini, yakni dinamika geopolitik global, pengawalan program prioritas nasional, serta tingginya harapan masyarakat di tingkat lokal.

Karena itu, pemerintah daerah diminta menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran serta memperkuat inovasi fiskal dan kemudahan investasi.

Sementara itu, Pemerintah Kota Jambi tercatat memiliki total dukungan pembiayaan pembangunan tahun 2025 mencapai sekitar Rp2,013 triliun.

Nilai tersebut berasal dari berbagai sumber, mulai dari APBN, APBD Provinsi, program revitalisasi sungai, jaringan gas, CSR, Baznas hingga program pendidikan aparatur.

Rakorbangpus 2026 sendiri dihadiri kementerian, lembaga, dan perwakilan pemerintah daerah dari seluruh Indonesia guna memperkuat sinergi pembangunan nasional dan daerah.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Rombongan jamaah calon haji asal Kota Jambi yang tergabung dalam Kloter 13 Embarkasi Batam telah tiba dengan selamat di Madinah, Arab Saudi, setelah menjalani rangkaian perjalanan panjang sejak keberangkatan dari Jambi.

Sebanyak 443 jamaah awalnya dijadwalkan berangkat dalam kloter ini.

Namun, tiga orang dinyatakan tidak layak berangkat karena kondisi kesehatan.

Prosesi pelepasan jamaah digelar secara resmi pada pukul 11.00 WIB dan dihadiri oleh Gubernur Jambi, anggota DPR RI HBA, pimpinan Ombudsman RI Nuzran Joher, Wali Kota Jambi, unsur Forkopimda, serta jajaran Kementerian Agama Provinsi Jambi.

Rombongan kemudian diberangkatkan dari Bandara Sultan Thaha Jambi pada pukul 01.40 WIB menuju Batam dan tiba sekitar pukul 03.30 WIB.

Selanjutnya, pada pukul 08.30 WIB, jamaah melanjutkan penerbangan ke Madinah menggunakan maskapai Saudia.

Setibanya di Batam, satu orang jamaah dilaporkan mengalami sakit dan harus mendapatkan perawatan di RS Awal Bros Batam.

Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, yang bersangkutan dinyatakan tidak layak untuk melanjutkan perjalanan ke Tanah Suci.

Jamaah akhirnya tiba di Bandara Madinah pada pukul 13.29 waktu setempat atau 17.29 WIB.

Setelah proses kedatangan, rombongan langsung menuju Arjwan Rose Hotel Madinah sebagai tempat akomodasi.

Salah satu jamaah asal Kota Jambi, Nirwan, menyampaikan bahwa seluruh jamaah yang tiba langsung melaksanakan ibadah setibanya di Madinah.

“Alhamdulillah, setibanya di Madinah pukul 16.00 waktu setempat, jamaah langsung melaksanakan salat Arbain Ashar di Masjid Nabawi. Selama perjalanan, kegiatan di pesawat diisi dengan berzikir, mengaji, olahraga ringan, serta berinteraksi antarjamaah untuk menjaga kebugaran dan kebersamaan,” ujar Nirwan.

Ia juga menambahkan bahwa kondisi cuaca di Madinah cukup panas, dengan suhu berkisar antara 39 hingga 41 derajat Celsius, sehingga jamaah diimbau menjaga kesehatan dan mengatur aktivitas dengan baik.

Secara umum, kondisi jamaah haji asal Kota Jambi dalam keadaan baik dan mulai menjalankan rangkaian ibadah di Madinah.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Langkah strategis dilakukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dengan mengakuisisi sebagian saham perusahaan aplikator ojek online (ojol).

Kebijakan ini menjadi pintu masuk bagi pemerintah untuk menata ulang sistem komisi yang selama ini dikeluhkan para pengemudi.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sufmi Dasco Ahmad, menyebut kepemilikan saham tersebut memungkinkan negara ikut mengatur ekosistem transportasi daring secara lebih adil.

“Salah satu fokus utama adalah menurunkan potongan yang diambil oleh aplikator,” kata dia.

Menurut Dasco, komisi yang sebelumnya berkisar 10 hingga 20 persen ditargetkan turun signifikan menjadi sekitar 8 persen.

Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan bersih para mitra pengemudi.

Meski demikian, proses penyesuaian tidak akan dilakukan secara instan. Pemerintah memilih skema bertahap agar operasional perusahaan tetap stabil, sekaligus memberi waktu adaptasi bagi seluruh pihak di dalam ekosistem.

Selain itu, pemerintah juga menegaskan pentingnya dialog terbuka dengan komunitas pengemudi.

Organisasi ojol akan dilibatkan dalam pembahasan terkait status hubungan kerja dan skema perlindungan yang lebih jelas.

Langkah ini diperkuat oleh hadirnya Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 yang memberikan jaminan perlindungan bagi pekerja transportasi berbasis aplikasi.

Prabowo Subianto sebelumnya juga menargetkan agar setidaknya 92 persen dari pendapatan layanan dapat diterima langsung oleh pengemudi.

Dengan kombinasi kebijakan investasi dan regulasi, pemerintah berharap ekosistem ojol di Indonesia menjadi lebih berkeadilan.

Kehadiran negara dalam struktur kepemilikan aplikator dinilai sebagai langkah penting untuk memastikan kesejahteraan pekerja informal tetap menjadi prioritas.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Temuan terbaru audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap adanya penyaluran dana haji yang tidak tepat sasaran pada penyelenggaraan tahun 2025.

Nilai dana yang terdampak mencapai Rp161,73 miliar dan diberikan kepada sekitar 4.760 jemaah yang dinilai tidak memenuhi kriteria penerima bantuan manfaat.

Dalam laporan resminya, BPK menilai kondisi ini berpotensi mencederai asas keadilan bagi calon jemaah haji lainnya.

Selain itu, penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukan tersebut turut membebani keuangan haji secara keseluruhan.

BPK juga menyoroti dampak langsung dari ketidaktepatan ini terhadap proses penyelenggaraan ibadah haji.

Dana yang seharusnya dialokasikan secara tepat justru digunakan untuk mensubsidi jemaah yang tidak memenuhi syarat, sehingga berisiko menunda keberangkatan jemaah lain yang lebih berhak.

“Penggunaan BPIH untuk jemaah yang tidak sesuai ketentuan berimplikasi pada tertundanya keberangkatan jemaah yang memenuhi syarat,” demikian catatan dalam laporan BPK yang dirilis Sabtu (2/5/2026).

Lebih lanjut, hasil audit ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam sistem verifikasi dan validasi data calon jemaah.

Ribuan kasus yang tidak sesuai kriteria menjadi sinyal perlunya pembenahan menyeluruh pada mekanisme seleksi.

Pemerintah melalui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) didorong segera mengambil langkah korektif.

Fokus utamanya adalah memastikan dana manfaat benar-benar diterima oleh pihak yang berhak, sekaligus menjaga stabilitas pendanaan haji dalam jangka panjang.

Otoritas terkait menyatakan akan memperkuat integrasi data kependudukan dan sistem keuangan guna meminimalkan potensi kesalahan di masa mendatang.

Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta menjaga prinsip syariah dalam pengelolaan dana haji.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan resmi menerbitkan regulasi terbaru terkait sistem alih daya (outsourcing) guna memperkuat perlindungan pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyatakan bahwa kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari putusan penting Mahkamah Konstitusi.

“Regulasi ini lahir sebagai tindak lanjut Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang mengamanatkan pembatasan outsourcing, sekaligus memperkuat perlindungan pekerja,” ujarnya.

Jenis Pekerjaan Outsourcing Kini Dibatasi

Dalam aturan terbaru ini, pemerintah menetapkan batasan tegas terkait jenis pekerjaan yang boleh dialihdayakan.

Posisi inti dalam perusahaan tidak lagi bisa menggunakan sistem outsourcing, guna mencegah praktik yang merugikan pekerja.

Langkah ini dinilai penting untuk memastikan pekerja mendapatkan status kerja yang lebih jelas dan perlindungan yang layak.

Perusahaan Wajib Penuhi Syarat Ketat

Selain pembatasan jenis pekerjaan, pemerintah juga memperketat aturan bagi perusahaan penyedia jasa outsourcing.

Setiap perusahaan diwajibkan memiliki izin resmi serta menjalani evaluasi berkala.

Kebijakan ini bertujuan memastikan perusahaan mematuhi standar kesejahteraan pekerja, termasuk jaminan sosial dan hak normatif lainnya.

Sanksi Tegas Menanti Pelanggar

Regulasi baru ini juga memuat sanksi tegas bagi pelanggaran, mulai dari teguran administratif hingga pencabutan izin usaha.

Pemerintah menegaskan bahwa perlindungan terhadap upah layak dan jaminan kerja tetap menjadi prioritas utama, meskipun pekerja berada di bawah sistem alih daya.

Dorong Hubungan Industrial yang Lebih Sehat

Yassierli menekankan bahwa kebijakan ini bukan hanya soal aturan, tetapi juga bagian dari upaya membangun hubungan industrial yang lebih harmonis dan berkeadilan.

“Kami ingin menciptakan hubungan kerja yang sehat, di mana industri maju dan pekerja sejahtera,” tegasnya.

Sosialisasi Dilakukan Secara Nasional

Untuk memastikan implementasi berjalan optimal, pemerintah akan melakukan sosialisasi secara masif ke seluruh wilayah Indonesia, baik kepada pengusaha maupun serikat pekerja.

Dengan pengawasan yang lebih ketat, diharapkan praktik outsourcing ke depan menjadi lebih transparan, manusiawi, dan berkelanjutan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Duka mendalam menyelimuti keluarga almarhumah Nur Alimatun Citra Lestari (19), mahasiswi asal Kota Jambi yang menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan kereta api di Bekasi.

Wali Kota Jambi, Maulana, turut hadir langsung ke rumah duka di kawasan Jalan Camar II, Kelurahan Sei Asam, Kecamatan Pasar, Rabu (29/4/2026), sebagai bentuk empati dan dukungan moril kepada keluarga yang ditinggalkan.

Kedatangan jenazah sekitar pukul 08.15 WIB disambut isak tangis keluarga dan kerabat.

Kehilangan sosok muda yang tengah menempuh pendidikan tinggi ini meninggalkan luka mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga masyarakat sekitar.

Dalam kesempatan tersebut, Maulana menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas peristiwa tragis yang menimpa almarhumah.

“Kami sangat berduka. Almarhumah sedang menuntut ilmu, namun musibah ini terjadi. Kami hadir sebagai bentuk kepedulian dan turut merasakan kesedihan keluarga,” ujarnya.

Selain memberikan dukungan moril, Pemerintah Kota Jambi juga memastikan hak-hak korban terpenuhi, termasuk santunan dari pihak terkait seperti Jasa Raharja.

Maulana menegaskan bahwa kehadiran pemerintah juga untuk memastikan proses penyaluran santunan berjalan dengan baik.

Kepala Kantor Wilayah Jasa Raharja Jambi, A.A.N. Agung Abimanyu, menyampaikan bahwa santunan sebesar Rp50 juta telah diberikan kepada ahli waris korban.

Santunan tersebut merupakan bentuk perlindungan dasar bagi korban kecelakaan, yang disalurkan dalam waktu maksimal 1×24 jam setelah kejadian.

Berdasarkan data terbaru, kecelakaan kereta api di Bekasi tersebut melibatkan lebih dari 100 korban.

Sebanyak 88 orang mengalami luka-luka, sementara 15 orang dilaporkan meninggal dunia.

Ayah korban, Ruslan, mengungkapkan bahwa pihak keluarga menerima kabar duka pada Selasa sore (28/4/2026) dari anaknya yang berada di Bekasi.

Almarhumah diketahui merupakan anak bungsu dari tiga bersaudara dan dikenal sebagai pribadi yang rajin serta fokus dalam menempuh pendidikan.

Ia tercatat sebagai mahasiswi semester IV di Sekolah Tinggi Manajemen Administrasi Trisakti dan tinggal bersama kakaknya selama menjalani perkuliahan di Bekasi.

Sehari-hari, korban menggunakan kereta api sebagai transportasi menuju kampus. Peristiwa tragis tersebut terjadi saat almarhumah dalam perjalanan pulang dari aktivitas kuliah.

Kepergian Nur Citra Lestari tidak hanya meninggalkan kesedihan bagi keluarga, tetapi juga menjadi duka bagi masyarakat Kota Jambi.

Pemerintah Kota Jambi mengajak masyarakat untuk turut mendoakan seluruh korban kecelakaan agar mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan, serta memberikan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan.(*)