ACEH, SEPUCUKJAMBI.ID – Keberangkatan Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, ke tanah suci untuk menunaikan umrah saat wilayahnya sedang dilanda banjir dan longsor memicu kontroversi luas.

Foto Mirwan bersama istri saat berangkat umrah menjadi viral di media sosial, sementara beberapa wilayah Aceh Selatan masih menghadapi dampak banjir dan warga membutuhkan penanganan cepat.

Publik menilai keputusan Mirwan tidak tepat waktu, menimbulkan pertanyaan soal kepemimpinan dan kepekaannya terhadap kondisi darurat.

Presiden Prabowo Subianto menegur keras tindakan Mirwan dan meminta Kemendagri memproses kasus ini.

Partai Gerindra, tempat Mirwan bernaung, menjatuhkan sanksi dengan mencopotnya dari jabatan Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.

Mirwan kemudian menyampaikan permintaan maaf terbuka melalui media sosial. Ia menulis, “Dengan segala kerendahan hati, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan, keresahan, dan kekecewaan banyak pihak…”

Menindaklanjuti kasus ini, Kemendagri menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara selama tiga bulan.

Selama masa pembinaan, Mirwan diwajibkan mengikuti pelatihan manajemen bencana dan etika kepemimpinan.

Sementara itu, Wakil Bupati Baital Mukadis menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas bupati.

Kasus ini menjadi catatan penting tentang tanggung jawab dan kehadiran pemimpin daerah saat warganya menghadapi bencana, sekaligus mengingatkan pentingnya manajemen krisis yang tepat di tingkat lokal.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Indonesia, Salma Ranggita Cahyariyani, berhasil mencuri perhatian dunia di ajang Miss Cosmo 2025.

Pemenang Puteri Indonesia Pariwisata 2025 ini mengenakan kostum nasional bertajuk “Lakian Sang Tedong  The Sacred Power of the Buffalo”, terinspirasi dari budaya Toraja, Sulawesi Selatan.

Kostum yang dirancang oleh desainer Inggi Indrayana Kendran ini menampilkan simbol kerbau (tedong), hewan sakral dalam tradisi Toraja, serta ornamen menyerupai rumah adat Tongkonan. Setiap detail mencerminkan nilai spiritual, kehormatan keluarga, dan estetika visual yang memukau.

Selama sesi kostum nasional, Salma berjalan percaya diri dan mengekspresikan makna di balik kostumnya, membuat juri dan penonton terpukau.

Pada akhir penampilan, ia mengibarkan bendera Merah Putih, menegaskan kebanggaan Indonesia.

Berkat penampilannya, kostum Indonesia lolos ke Top 17 Best National Costume, membuktikan kemampuan perwakilan Indonesia bersaing di ajang internasional.

Salma menekankan, “Ekspektasi bukan beban, melainkan bahan bakar,” menegaskan bahwa kompetisi ini bukan hanya tentang kecantikan, tetapi juga kesempatan memperkenalkan budaya Indonesia ke dunia.

Penampilan kostum “Lakian Sang Tedong” menjadi bukti bahwa ajang internasional bisa dijadikan media diplomasi budaya, memadukan estetika modern dengan nilai tradisional yang mendalam.

Keberhasilan Salma semakin memperkuat citra Indonesia sebagai negara kaya budaya.

Penampilannya menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk menghargai dan memperkenalkan warisan budaya sekaligus menunjukkan bahwa Indonesia mampu tampil menonjol di mata dunia.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Indonesia memastikan hingga saat ini bantuan internasional untuk penanganan bencana di Sumatera belum dibuka.

Keputusan ini diambil karena pemerintah menilai sumber daya nasional masih memadai untuk memenuhi kebutuhan pangan dan distribusi logistik di wilayah terdampak.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menilai keputusan pemerintah menolak sementara bantuan asing mencerminkan kemampuan negara menangani bencana secara mandiri.

“Keputusan pemerintah untuk sementara tidak menerima bantuan asing mencerminkan kepercayaan diri negara ini terhadap kemampuan aparat, lembaga, dan masyarakat dalam menghadapi situasi darurat,” ujar Dave Laksono di Jakarta, Senin (8/12/2025).

Juru bicara pemerintah menambahkan, meskipun sejumlah negara sahabat menawarkan bantuan, pemerintah tetap mengedepankan kemandirian nasional.

Dana Siap Pakai (DSP) sekitar Rp 500 miliar dan stok kebutuhan dasar di wilayah terdampak dianggap cukup untuk penanganan awal.

Presiden juga telah meminta kesiapan anggaran tambahan apabila situasi memburuk.

Di lapangan, kerusakan infrastruktur seperti rumah, jembatan, dan fasilitas publik masih signifikan di beberapa provinsi terdampak.

Beberapa pejabat daerah mengakui bantuan nasional belum sepenuhnya mencukupi, terutama untuk wilayah terisolasi yang kesulitan distribusi logistik.

Keputusan pemerintah ini memunculkan pro dan kontra. Di satu sisi, menunjukkan kedaulatan dan kemandirian negara.

Di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa keterlambatan membuka bantuan internasional dapat memperlambat pemulihan korban dan infrastruktur terdampak.

Pemerintah menegaskan keputusan membuka bantuan asing akan dievaluasi jika situasi di lapangan semakin kritis, dengan fokus utama memastikan keselamatan dan pemenuhan kebutuhan warga terdampak.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kritik tajam kepada Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, yang diketahui sedang menunaikan ibadah umrah saat wilayahnya dilanda banjir bandang dan longsor.

Kritik tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi penanganan bencana di Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, pada Minggu malam, 7 Desember 2025.

Dalam forum yang turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan para kepala daerah di Aceh itu, Prabowo menyoroti tindakan Mirwan yang dinilai meninggalkan tanggung jawabnya di tengah situasi darurat.

“Kalau ada yang mau lari, ya silakan. Tapi kalau perlu dicopot Mendagri bisa, diproses,” tegas Prabowo.

Ia kemudian mencontohkan disiplin militer dalam menghadapi situasi kritis.

“Kalau di tentara itu namanya desersi. Dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah, itu tidak bisa diterima. Saya nggak mau tanya partai mana,” lanjutnya.

Keberangkatan Mirwan ke Arab Saudi pada 2 Desember 2025 sebelumnya menuai kritik publik karena dilakukan tepat saat bencana melanda sejumlah kecamatan di Aceh Selatan.

Pemkab Aceh Selatan berdalih bahwa situasi sudah stabil ketika ia berangkat, namun penjelasan itu tetap memicu polemik.

Setelah pernyataan Prabowo mencuat, Partai Gerindra langsung menjatuhkan sanksi internal, dengan memberhentikan Mirwan dari posisi Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.

Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri menyatakan siap melakukan pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran kode etik dan kelalaian tugas sebagai kepala daerah.

Kasus ini memantik diskusi luas soal komitmen pejabat publik dalam menghadapi krisis.

Sindiran keras Prabowo disebut sebagai sinyal bahwa, pemerintah pusat menuntut kedisiplinan dan kehadiran penuh para kepala daerah, terutama ketika bencana mengancam keselamatan masyarakat.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah dari pemilihan langsung menjadi dipilih oleh DPRD kembali mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto secara terbuka menyatakan dukungannya.

Gagasan ini pertama kali disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, pada peringatan HUT ke-61 Golkar, 5 Desember 2025.

Dalam pidatonya, Prabowo menilai bahwa biaya politik dalam pilkada langsung kini terlalu tinggi, baik bagi negara maupun kandidat.

Menurutnya, diperlukan sistem yang lebih efisien serta mampu menekan praktik politik uang.

“Demokrasi harus mengurangi terlalu banyak permainan uang. Kita harus menekan ongkos politik agar tidak hanya orang berduit yang bisa berkompetisi. Politik yang mahal ini adalah sumber korupsi yang sangat besar,” ujar Prabowo.

Prabowo juga menegaskan bahwa sejumlah negara demokratis menerapkan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui parlemen daerah.

Karena itu, menurutnya, pelimpahan mandat kepada DPRD untuk memilih gubernur, bupati, atau wali kota bukanlah hal baru.

Jika rakyat sudah memilih DPRD, maka DPRD dapat diberi kewenangan untuk memilih kepala daerah demi efisiensi pemilu.

Di sisi lain, PDIP menyatakan belum mengambil sikap resmi. Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa perubahan sistem pemilu tidak boleh dilakukan tanpa kajian mendalam.

Ia menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek konstitusional serta suara masyarakat sebelum mengambil keputusan.

Namun, penolakan muncul dari kelompok masyarakat sipil dan beberapa partai politik. Mereka menilai pemilihan kepala daerah melalui DPRD berpotensi mengurangi ruang partisipasi rakyat dalam demokrasi.

Kritikus menyebutnya sebagai langkah mundur dari agenda reformasi yang menempatkan pemilihan langsung sebagai pilar partisipasi publik.

Sejumlah pengamat juga memperingatkan bahwa meski biaya politik mungkin menurun, politik uang tidak otomatis hilang.

Mereka memperkirakan dinamika lobi dan transaksi politik justru bisa semakin terkonsentrasi di ruang tertutup DPRD.

Meski muncul pro dan kontra, wacana perubahan sistem pilkada ini terus bergulir dan menjadi sorotan publik.

Keputusan akhir kini berada di tangan pemerintah dan parlemen, apakah Indonesia akan mempertahankan sistem pemilihan langsung atau kembali ke pola pemilihan melalui DPRD seperti sebelum era reformasi.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pulau Sumatera terus mengalami tekanan berat terhadap kelestarian hutan alamnya. Data terbaru menunjukkan hilangnya tutupan hutan dalam jumlah besar sepanjang dua dekade lebih terakhir.

Dari 2001 hingga 2024, sekitar 4,4 juta hektar hutan hilang akibat konversi lahan untuk perkebunan, pertanian, serta aktivitas kehutanan komersial.

Pada 2024, angka deforestasi di Sumatera melonjak tajam menjadi 91.248 hektar, meningkat hampir tiga kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sekitar 33.331 hektar.

Namun, laporan pemerintah hingga September 2025 menyebutkan adanya penurunan deforestasi di beberapa provinsi yang terdampak banjir, seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Penurunan tutupan hutan ini memicu dampak langsung terhadap ekosistem dan bencana hidrometeorologi. Banyak daerah aliran sungai (DAS) kini masuk kategori kritis.

Sementara peran hutan primer sebagai penahan erosi, pengendali iklim lokal, dan habitat satwa endemik semakin melemah.

Para ahli lingkungan menegaskan bahwa, hilangnya hutan mengurangi kemampuan alami untuk menyerap air hujan, sehingga meningkatkan risiko banjir dan longsor, terutama di dataran rendah.

Sejak 1990, Sumatera telah kehilangan lebih dari 7,5 juta hektar hutan primer, menyisakan hanya sekitar 12 juta hektar hutan alam, atau sekitar 25% dari total daratan pulau.

Kawasan penting seperti Batang Toru turut merasakan dampak signifikan, dengan penurunan tutupan hutan mencapai 21% dari luas DAS-nya pada periode 1990–2022.

Kementerian Lingkungan Hidup menegaskan pentingnya memperkuat pengelolaan hutan berkelanjutan serta perlindungan kawasan kritis.

“Kita harus memastikan fungsi ekosistem tetap terjaga dan menahan laju konversi hutan yang dapat meningkatkan risiko bencana alam,” ujar seorang pejabat kementerian.

Para pakar lingkungan merekomendasikan langkah mitigasi seperti reboisasi di DAS kritis, pengawasan ketat terhadap ekspansi perkebunan, serta penerapan sistem peringatan dini banjir.

Tanpa intervensi serius, tekanan terhadap hutan Sumatera diprediksi akan terus meningkat, memperburuk krisis ekologis dan risiko bencana bagi masyarakat.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Usman Husin, anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, mendesak Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

Seruan ini disampaikan dalam rapat kerja pada Kamis, 4 Desember 2025, yang membahas bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera.

Dalam rapat tersebut, Usman menilai Menteri Kehutanan tidak memahami persoalan teknis sektor kehutanan, terutama terkait kebijakan pelepasan kawasan hutan.

“Kalau Pak Menteri tidak mampu, mundur saja. Pak Menteri tidak paham kehutanan,” tegas Usman dalam rapat yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta.

DPR menyoroti kebijakan pelepasan kawasan hutan di Pulau Sumatera yang dinilai berpotensi memperburuk kerusakan lingkungan.

Usman mendesak Menteri Kehutanan menyampaikan rencana konkret terkait rehabilitasi hutan gundul serta strategi mitigasi bencana yang berkelanjutan.

Menanggapi kritik tersebut, Raja Juli Antoni menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menerbitkan izin pelepasan kawasan hutan selama menjabat.

Ia menyatakan bahwa, urusan pengangkatan dan pemberhentian menteri merupakan hak prerogatif Presiden.

“Tanggung jawab saya adalah bekerja semaksimal mungkin. Soal mundur atau tidak, itu hak presiden,” ujar Raja Juli.

Sementara itu, PSI memilih bersikap hati-hati dalam merespons polemik tersebut. PSI menilai desakan DPR merupakan bagian dari fungsi pengawasan.

Namun menegaskan bahwa persoalan deforestasi di Indonesia merupakan masalah sistemik yang telah berlangsung jauh sebelum masa jabatan Raja Juli Antoni.

Desakan mundur ini muncul di tengah krisis ekologis yang melanda berbagai wilayah Sumatera, di mana banjir dan longsor berkepanjangan dikaitkan dengan praktik deforestasi dan lemahnya pengelolaan kawasan hutan.

DPR juga mendorong agar penerbitan izin pelepasan kawasan hutan dihentikan sementara hingga pemerintah memiliki peta jalan pemulihan lingkungan yang lebih jelas.

Isu ini memicu perdebatan publik mengenai sejauh mana seorang menteri bertanggung jawab terhadap persoalan struktural seperti kerusakan hutan.

Raja Juli Antoni menegaskan bahwa dirinya siap dievaluasi, namun keputusan akhir mengenai posisinya tetap berada di tangan presiden.(*)

BOGOR, SEPUCUKJAMBI.ID – Dari lahan tandus bekas kebun singkong, Rosita Istiawan berhasil membangun Hutan Organik Megamendung seluas kurang lebih 30 hektar.

Kawasan ini kini menjadi rumah bagi ribuan pohon dan ratusan spesies flora dan fauna, sekaligus membuktikan bahwa, rehabilitasi lahan kritis dapat dilakukan secara mandiri meski kondisi tanah awal sangat miskin nutrisi.

Perjalanan dimulai pada awal 2000-an saat Rosita dan mendiang suaminya membeli lahan 2.000 m².

Melalui metode agroforestri dan penanaman organik, mereka menanam pohon keras dan tanaman pangan secara bergiliran.

Beragam tantangan seperti tanah masam, ketersediaan air yang minim, hingga keraguan masyarakat menjadi bagian dari proses panjang yang mereka hadapi.

“Orang bilang mustahil bikin hutan di sini,” ujar Rosita.

Upaya jangka panjang itu berbuah hasil. Lahan tersebut kini menampung sekitar 44.000 pohon dari spesies lokal hingga impor.

Mata air yang sempat mengering kembali mengalir dan menyuplai kebutuhan air bagi dua desa sekitar.

Tak hanya menjadi ruang hijau, kawasan ini juga difungsikan sebagai lokasi edukasi lingkungan, tempat pelajar dan masyarakat mempelajari konservasi, agroforestri, serta pemulihan lahan kritis.

Hutan Organik Megamendung juga menjadi habitat yang berkembang bagi keanekaragaman hayati.

Terdapat sekitar 125 jenis pohon, 25 jenis burung, 10 jenis reptil dan amfibi, serta hampir 60 jenis serangga.

Dari 72 jenis tumbuhan bermanfaat yang tumbuh, 36 digunakan sebagai obat tradisional dan 35 sebagai bahan pangan komunitas.

Data ini menunjukkan keberhasilan pemulihan ekosistem meski berawal dari tanah yang tidak subur.

Dedikasi Rosita mendapatkan pengakuan publik. Pada 2023, ia masuk nominasi Penghargaan Kalpataru dari KLHK.

Pemerintah Kabupaten Bogor juga terinspirasi dan berencana membangun “hutan kota” di setiap kecamatan mulai 2026, meniru keberhasilan hutan organik tersebut.

Rosita menegaskan bahwa, hutan yang ia bangun bukan untuk diwariskan kepada keluarga, melainkan sebagai ruang belajar bagi masyarakat luas.

“Yang paling bahagia setelah 25 tahun berjuang adalah melihat hutannya sudah jadi,” tuturnya.

Ia berharap generasi berikutnya bisa memanfaatkan kawasan ini sebagai laboratorium hidup untuk mempelajari lingkungan.

Hutan Organik Megamendung menjadi bukti bahwa satu orang atau satu keluarga mampu memulai perubahan besar.

Dengan ketekunan dan perencanaan jangka panjang, lahan kritis dapat disulap menjadi warisan hijau yang bermanfaat bagi manusia dan alam.(*)

ACEH, SEPUCUKJAMBI.ID – Aceh Selatan menjadi sorotan publik setelah Bupati Mirwan MS diketahui berangkat umrah bersama istrinya pada Selasa 2 Desember 2025, tepat saat wilayahnya mengalami banjir dan longsor.

Foto-foto keberangkatan Mirwan yang beredar di media sosial memicu gelombang kritik, karena kepala daerah seharusnya berada di lapangan untuk mengawasi dan mengoordinasikan penanganan bencana.

Keberangkatan tersebut juga menimbulkan polemik karena dilakukan tanpa izin Gubernur Aceh, Muzakir Manaf.

Ia menegaskan tidak pernah memberikan persetujuan perjalanan luar negeri bagi bupati mana pun selama masa tanggap darurat masih berlaku.

Pemerintah provinsi mengingatkan bahwa pejabat daerah wajib tetap berada di wilayahnya hingga situasi dinyatakan benar-benar aman.

Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan kemudian mengeluarkan klarifikasi.

Kabag Prokopim Pemkab Aceh Selatan, Denny Herry Safputra, menyampaikan bahwa keberangkatan bupati dilakukan setelah menilai kondisi Aceh Selatan sudah stabil.

“Debit air sudah surut di permukiman warga wilayah Bakongan Raya dan Trumon Raya, dan penanganan awal terhadap warga terdampak telah berjalan,” ujarnya.

Meski demikian, kontroversi terus bergulir. Publik menilai Mirwan seharusnya tetap berada di lokasi bencana untuk memastikan distribusi bantuan, koordinasi relawan, serta kehadiran pemerintah di tengah warga yang terdampak.

Sikapnya dianggap tidak peka terhadap situasi krisis.

Dampak politik pun muncul. Partai Gerindra memecat Mirwan dari posisi Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan sebagai bentuk kekecewaan atas tindakan yang dinilai mengabaikan tanggung jawab publik.

Sorotan juga datang dari Komisi II DPR RI. Ketua Komisi II, Rifqinizamy Karsayuda, menyebut tindakan bupati sebagai contoh buruk etika kepemimpinan.

Ia menegaskan bahwa dalam situasi bencana, kepala daerah memiliki tanggung jawab moral berada di tengah masyarakat dan memastikan proses penanganan berjalan efektif.

Kasus ini memunculkan diskusi mengenai batas antara hak pribadi pejabat publik untuk beribadah dan kewajiban mereka dalam melayani masyarakat, terutama saat terjadi bencana.

Banyak warga Aceh Selatan merasa kecewa dan berharap pemerintah daerah menunjukkan kepekaan serta kehadiran nyata di lapangan.

Kontroversi ini menjadi pelajaran penting tentang etika pemimpin daerah.

Keputusan pribadi seorang pejabat, meski untuk ibadah, tetap harus mempertimbangkan situasi masyarakat dan potensi dampaknya terhadap koordinasi penanganan bencana.(*)

BANDUNG, SEPUCUKJAMBI.ID – Kawasan Sukahaji, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung kembali memanas pada Rabu 3 Desember 2025 ketika bentrokan terjadi antara warga dan kelompok yang mengklaim sebagai pemilik sah lahan.

Kericuhan bermula saat sekelompok orang yang mengaku mewakili pasangan Junus Jen Suherman dan Juliana Iskandar datang dengan alat berat serta pengawalan keamanan untuk melakukan pengosongan paksa permukiman.

Warga yang telah menghuni area tersebut selama puluhan tahun langsung menolak, hingga situasi memanas sejak pagi.

Ketegangan sempat mereda di siang hari, namun pecah kembali sekitar pukul 15.55 WIB di kawasan Jalan Pasirkoja.

Kedua kubu saling serang menggunakan kayu, besi, dan batu, menyebabkan suasana kacau dan arus lalu lintas lumpuh total.

Satu unit alat berat dilaporkan rusak akibat menjadi sasaran massa, sementara suara ledakan seperti petasan membuat warga sekitar panik, terutama perempuan dan anak-anak.

Akibat bentrokan tersebut, puluhan warga mengalami luka-luka, disertai kerusakan sejumlah bangunan, khususnya rumah-rumah yang berada di titik pengosongan.

Banyak keluarga kehilangan tempat tinggal dan barang-barang pribadi turut hancur.

Warga menyatakan keresahan karena proses pengosongan tetap dilakukan meski sengketa lahan masih bergulir di pengadilan.

Beberapa warga yang terlibat dalam sengketa juga mengaku menghadapi kriminalisasi, memperburuk ketegangan sosial di wilayah tersebut.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengimbau seluruh pihak menahan diri dan tidak terprovokasi.

“Semua masalah bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Kekerasan hanya akan memicu konflik baru,” ujarnya.

Ia menegaskan Pemkot Bandung siap memfasilitasi dialog antara pihak-pihak terkait untuk mencegah konflik berkembang lebih luas.

Farhan pun mengajak tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemuda menjaga kondusivitas kawasan Sukahaji.

Aparat kepolisian segera mengamankan lokasi dengan membubarkan massa dan menempatkan personel tambahan di titik-titik rawan guna mencegah bentrokan lanjutan.

Menjelang malam, situasi mulai kondusif, meski penjagaan ketat masih dilakukan.

Hingga saat ini, warga Sukahaji tetap bertahan di rumah masing-masing meski dibayangi ketidakpastian.

Bagi banyak penduduk, sengketa ini bukan sekadar persoalan hukum pertanahan, tetapi menyangkut rasa aman, keadilan, dan hak mereka atas tempat tinggal.

Konflik berkepanjangan ini kembali memunculkan pertanyaan mengenai peran negara dalam melindungi warga di tengah sengketa agraria yang kian kompleks.(*)