JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Indonesia terus mengintensifkan upaya pemulihan bagi warga terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara).

Program ini menjadi bagian penting dari fase transisi pascatanggap darurat guna menyediakan tempat tinggal yang lebih layak bagi ribuan keluarga korban bencana.

Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk pembangunan hunian sementara maupun hunian tetap bagi masyarakat terdampak.

Namun, ia mengakui proses pembangunan membutuhkan waktu.

“Ada hunian sementara dan hunian tetap yang sudah kita rencanakan. Anggarannya sudah dialokasikan, tetapi memang akan memakan waktu untuk pembangunannya,” ujar Prabowo saat mengunjungi penyintas banjir di Aceh.

Dalam rapat kabinet pada akhir Desember, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan target pemerintah untuk menyelesaikan pembangunan sekitar 15.000 unit rumah, baik hunian sementara maupun hunian tetap, dalam waktu tiga bulan ke depan.

“Targetnya adalah membuat sebanyak 15.000 rumah dalam tiga bulan ke depan bagi warga yang rumahnya rusak berat atau hilang akibat banjir,” kata Teddy.

Percepatan pembangunan huntara dilakukan melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), BNPB, pemerintah daerah, serta dukungan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Selain itu, sektor swasta turut berkontribusi melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyatakan bahwa pihak swasta telah berkomitmen membangun sekitar 2.000 unit rumah tambahan bagi korban bencana di Sumatra.

“Ini merupakan wujud gotong royong bagi saudara-saudara kita yang terdampak bencana di Sumatra,” ujar Maruarar.

Di tingkat daerah, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menekankan pentingnya percepatan penyediaan lahan untuk hunian sementara.

Menurutnya, masyarakat membutuhkan tempat tinggal yang aman dan layak secepat mungkin.

“Kita harus mempercepat pembangunan hunian sementara. Masyarakat yang terdampak butuh tempat tinggal yang aman dan manusiawi sekarang juga,” katanya saat meninjau persiapan lahan di Padang Pariaman.

Saat ini, pembangunan huntara telah dimulai di sejumlah lokasi, seperti Kabupaten Agam dan Aceh Tamiang, dengan sistem kerja dua shift untuk mempercepat progres konstruksi.

BNPB juga memanfaatkan lahan Hak Guna Usaha (HGU) milik perkebunan sebagai lokasi huntara, dengan memastikan setiap unit memenuhi standar kelayakan huni.

Selain pembangunan fisik, pemerintah juga menyalurkan Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar sekitar Rp600.000 per kepala keluarga per bulan bagi warga yang masih berada di pengungsian atau belum dapat menempati huntara.

Bantuan ini ditujukan untuk membantu kebutuhan dasar masyarakat selama masa transisi pemulihan.

Melalui percepatan pembangunan hunian sementara dan dukungan sosial tersebut, pemerintah berharap kehidupan para penyintas banjir dan longsor di Sumatera dapat segera pulih, sembari menyiapkan pembangunan hunian tetap yang lebih permanen di masa mendatang.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2025 menunjukkan capaian nilai peserta didik yang dinilai memprihatinkan dan memicu perhatian luas terhadap kualitas pendidikan nasional.

Nilai rata-rata siswa SMA dan SMK tercatat rendah, terutama pada mata pelajaran Matematika dan Bahasa Inggris, sehingga dianggap sebagai alarm serius bagi sistem pembelajaran di Indonesia.

Berdasarkan data resmi, rata-rata nilai Matematika TKA 2025 hanya mencapai 36,10 dari skala 100. Sementara itu, nilai Bahasa Inggris bahkan lebih rendah, yakni 24,93.

Untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, rata-rata nilai tercatat 55,38, meski angka tersebut masih dinilai belum ideal.

Mayoritas provinsi mencatat nilai Matematika di kisaran 30-an, dan hanya sedikit daerah yang mampu menembus angka 40.

Rendahnya capaian tersebut mendapat respons dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menegaskan pentingnya pengawalan serius terhadap pelaksanaan TKA agar benar-benar berfungsi sebagai alat ukur kualitas pendidikan.

“Komisi X DPR RI akan terus mengawal implementasi TKA agar benar-benar berfungsi sebagai alat ukur objektif dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional, bukan sekadar menjadi formalitas atau beban tambahan bagi peserta didik,” ujar Lalu Hadrian Irfani.

Sementara itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan bahwa hasil TKA tidak digunakan sebagai penentu kelulusan siswa, melainkan sebagai instrumen pemetaan mutu pendidikan nasional.

Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Toni Toharudin, menyebut perbedaan capaian nilai antarmata pelajaran mencerminkan karakter kompetensi dan tingkat kesulitan soal.

“Kita lihat capaian rata-rata menunjukkan variasi antarmata pelajaran yang mencerminkan perbedaan karakter kompetensi dan tingkat kesulitan,” kata Toni Toharudin.

Menurut pemerintah, rendahnya nilai TKA mencerminkan tantangan besar dalam penguatan kemampuan analisis, penalaran, serta literasi numerasi siswa.

TKA dirancang untuk menguji pemahaman konseptual dan kemampuan berpikir kritis, bukan sekadar hafalan materi.

Sejumlah pengamat pendidikan menilai rendahnya nilai TKA juga dipengaruhi oleh kesiapan guru dan siswa yang belum merata dalam menghadapi model asesmen baru.

Selain itu, kesenjangan kualitas pembelajaran antarwilayah serta keterbatasan sarana pendidikan di sejumlah daerah turut menjadi faktor pendukung.

Hasil TKA 2025 diharapkan menjadi momentum evaluasi dan perbaikan sistem pendidikan secara menyeluruh.

DPR dan pemerintah sepakat bahwa diperlukan tindak lanjut konkret, mulai dari peningkatan kualitas guru, penguatan kurikulum, hingga pembiasaan pembelajaran berbasis penalaran sejak pendidikan dasar agar capaian akademik siswa Indonesia dapat meningkat ke depan.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Mahkamah Agung (MA), Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sepakat memperpanjang kerja sama strategis melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU).

Langkah ini dilakukan untuk memperkuat kepastian hukum serta mendukung stabilitas sektor keuangan nasional di tengah dinamika ekonomi yang semakin kompleks.

Perpanjangan MoU tersebut ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H., Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar.

Kerja sama ini merupakan kelanjutan dari MoU sebelumnya yang berakhir pada 18 April 2025.

Ketua MA Sunarto menegaskan bahwa sinergi lintas lembaga negara memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan kebijakan di sektor keuangan.

“Mahkamah Agung menyambut baik perpanjangan nota kesepahaman ini sebagai bentuk penguatan kerja sama antar lembaga negara, khususnya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia serta penguatan sosialisasi dan pemahaman regulasi di bidang bank sentral dan sektor jasa keuangan,” ujar Sunarto dalam keterangan resminya.

Menurutnya, perkembangan sektor keuangan yang semakin kompleks, baik di tingkat nasional maupun global, menuntut aparat peradilan memiliki pemahaman yang memadai terhadap aspek teknis kebanksentralan dan jasa keuangan.

Pemahaman tersebut diperlukan agar putusan pengadilan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus mendukung stabilitas sistem keuangan.

Ruang lingkup MoU ini meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pertukaran data dan informasi, serta kegiatan sosialisasi dan edukasi bersama terkait peraturan perundang-undangan di sektor keuangan.

Kerja sama tersebut diharapkan mampu memperkuat koordinasi antara lembaga yudikatif, otoritas moneter, dan pengawas jasa keuangan.

Bagi BI dan OJK, kerja sama ini juga membuka ruang untuk memahami perspektif hukum secara lebih komprehensif dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan.

Sinergi lintas lembaga dinilai penting agar kebijakan moneter serta pengawasan sektor jasa keuangan berjalan sejalan dengan prinsip hukum dan keadilan.

Kepastian hukum menjadi faktor kunci dalam menjaga kepercayaan publik dan pelaku usaha terhadap sistem keuangan.

Regulasi yang dipahami secara utuh oleh aparat penegak hukum dan regulator diyakini dapat meminimalkan potensi sengketa hukum di sektor keuangan.

Selain itu, kepastian hukum yang kuat juga berperan penting dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan.

Investor membutuhkan jaminan bahwa kebijakan dan penegakan hukum di sektor keuangan berjalan konsisten dan dapat diprediksi.

Dengan diperpanjangnya MoU ini, MA, BI, dan OJK menegaskan komitmen bersama untuk terus memperkuat koordinasi dan sinergi lintas lembaga demi menjaga stabilitas sistem keuangan nasional serta meningkatkan kepercayaan masyarakat.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Museum Fatahillah merupakan salah satu destinasi wisata sejarah paling ikonik di Jakarta.

Berlokasi di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat, museum ini menempati bangunan bersejarah yang dahulu dikenal sebagai Stadhuis van Batavia, pusat pemerintahan Belanda pada masa kolonial.

Bangunan Museum Fatahillah mulai didirikan pada 1707 dan resmi digunakan pada 1710.

Pada masa penjajahan Belanda, gedung ini berfungsi sebagai balai kota, pusat administrasi, pengadilan, serta penjara. Dari tempat inilah berbagai kebijakan penting kolonial VOC dijalankan di Batavia.

Setelah Indonesia merdeka, bangunan bersejarah tersebut dialihfungsikan menjadi Museum Sejarah Jakarta dan lebih dikenal oleh masyarakat dengan nama Museum Fatahillah, diambil dari nama tokoh penakluk Sunda Kelapa, Fatahillah.

Di dalam museum, pengunjung dapat menemukan beragam koleksi bersejarah, mulai dari peta kuno Batavia, mebel antik peninggalan kolonial, lukisan, senjata tradisional, hingga replika prasasti Kerajaan Tarumanegara.

Salah satu koleksi paling terkenal adalah meriam Si Jagur yang berada di halaman museum dan kerap dikaitkan dengan berbagai mitos masyarakat.

Selain nilai sejarahnya, Museum Fatahillah juga dikenal memiliki cerita mistis yang sudah lama beredar.

Hal ini tidak terlepas dari fungsi gedung tersebut di masa lalu sebagai penjara bawah tanah.

Sel-sel sempit dan lembap di bagian bawah bangunan dahulu digunakan untuk menahan para tahanan, termasuk pejuang pribumi.

Sejumlah pengunjung dan pemandu wisata kerap menceritakan pengalaman tak biasa, seperti mendengar suara langkah kaki, pintu berderit, atau merasakan perubahan suhu di area tertentu.

Meski tidak pernah dibuktikan secara resmi, kisah-kisah tersebut justru menambah daya tarik Museum Fatahillah sebagai destinasi wisata sejarah dengan nuansa berbeda.

Kawasan sekitar Museum Fatahillah juga menjadi pusat aktivitas wisata Kota Tua Jakarta.

Pengunjung dapat menikmati suasana alun-alun, bersepeda ontel, berfoto dengan bangunan klasik, hingga mengunjungi museum lain di sekitarnya.

Pada akhir pekan, kawasan ini ramai oleh wisatawan lokal maupun mancanegara.

Dengan perpaduan arsitektur kolonial, nilai edukasi sejarah, dan atmosfer masa lalu yang kuat, Museum Fatahillah menjadi salah satu destinasi wajib bagi wisatawan yang ingin mengenal sejarah Jakarta lebih dekat.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Kemlu RI bekerja sama dengan Polri memulangkan sembilan Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kamboja.

Pemulangan dilakukan setelah para korban menyelesaikan seluruh prosedur keimigrasian di negara tersebut.

Dalam pernyataan resmi, Kemlu menyebut seluruh WNI dipulangkan ke Tanah Air pada 26 Desember 2025, menggunakan penerbangan komersial rute Phnom Penh–Jakarta, dan diperkirakan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 18.50 WIB.

“Seluruh WNI telah menjalani proses keimigrasian setempat, termasuk penyelesaian deportasi dan penerbitan exit permit,” ujar Kemlu.

Kesembilan WNI sebelumnya menjadi korban eksploitasi kerja setelah tergiur tawaran pekerjaan bergaji tinggi di Kamboja.

Mereka dijanjikan bekerja sebagai operator komputer, namun setibanya di sana dipaksa melakukan aktivitas penipuan daring (online scam) dan admin perjudian ilegal.

Paspor para korban disita, dan beberapa mengalami tekanan fisik maupun psikis.

Kasus ini terungkap setelah beberapa korban berhasil melarikan diri dan meminta perlindungan ke KBRI Phnom Penh.

Koordinasi lintas instansi antara KBRI, Kemlu RI, dan Bareskrim Polri memastikan keselamatan dan pemulangan para WNI.

Bareskrim Polri menegaskan pemulangan ini bagian dari upaya penegakan hukum terhadap jaringan TPPO lintas negara.

Aparat juga mendalami peran perekrut di Indonesia yang diduga terlibat dalam pengiriman korban melalui jalur nonprosedural.

Kemlu RI mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah tergiur tawaran kerja di luar negeri dengan janji gaji tinggi tanpa kejelasan prosedur dan legalitas.

Kamboja bukan negara resmi penempatan pekerja migran Indonesia, sehingga WNI yang bekerja di sana berisiko kehilangan perlindungan hukum.

Pemerintah menegaskan komitmen untuk meningkatkan kerja sama internasional serta penegakan hukum dalam negeri.

Ini dilakukan guna menekan praktik perdagangan orang dan melindungi keselamatan WNI di luar negeri.(*)

IKN, SEPUCUKJAMBI.ID – Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi salah satu tujuan favorit masyarakat selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.

Ribuan warga dari berbagai daerah memanfaatkan momen libur akhir tahun untuk berkunjung dan melihat secara langsung perkembangan ibu kota baru Indonesia yang berlokasi di Kalimantan Timur.

Berdasarkan data Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), pada hari pertama libur Natal, Rabu (25/12/2025), jumlah pengunjung yang masuk ke kawasan KIPP IKN mencapai sekitar 37.000 orang.

Angka tersebut diperoleh dari pencatatan kendaraan dan pengunjung yang memasuki area inti pemerintahan.

Tingginya jumlah kunjungan ini mencerminkan antusiasme masyarakat yang besar terhadap pembangunan IKN sebagai proyek strategis nasional.

Staf Khusus Kepala OIKN Bidang Komunikasi Publik, Troy Pantouw, mengatakan momentum libur Natal dan Tahun Baru menjadi perhatian khusus pemerintah karena potensi lonjakan pengunjung yang signifikan.

Oleh sebab itu, OIKN telah menyiapkan berbagai langkah antisipatif agar kunjungan masyarakat dapat berlangsung secara tertib dan aman.

“Momentum libur Natal dan Tahun Baru menjadi perhatian khusus karena potensi peningkatan jumlah pengunjung. Oleh karena itu, kami menyiapkan sistem pelayanan yang terkoordinasi, mulai dari pengaturan alur kunjungan, transportasi, hingga dukungan kesehatan, agar seluruh aktivitas dapat berjalan tertib dan aman,” ujar Troy dalam keterangannya pada Jumat (26/12/2025).

Selama periode libur Nataru, kunjungan masyarakat ke kawasan IKN dibuka selama kurang lebih sembilan hari, mulai 25 Desember 2025 hingga awal Januari 2026.

Sejumlah titik di kawasan KIPP menjadi lokasi favorit pengunjung, terutama area di sekitar Istana Negara dan plaza utama yang dihiasi ornamen Natal.

Banyak pengunjung memanfaatkan kesempatan ini untuk berfoto bersama keluarga sekaligus mengenal lebih dekat kawasan ibu kota baru yang selama ini lebih banyak mereka kenal melalui pemberitaan.

Untuk mendukung kelancaran dan kenyamanan pengunjung, OIKN menyiapkan berbagai fasilitas pendukung.

Di antaranya pengaturan lalu lintas dan arus kunjungan, penambahan area parkir, serta penyediaan fasilitas umum seperti toilet dan musala.

Selain itu, layanan kesehatan juga disiagakan di beberapa titik untuk mengantisipasi kebutuhan darurat selama masa kunjungan.

Akses menuju kawasan IKN turut diperkuat dengan difungsikannya secara terbatas ruas tol Balikpapan–IKN selama periode libur Nataru.

Langkah ini diharapkan dapat memperlancar arus kendaraan sekaligus mengurangi kepadatan di jalur alternatif menuju kawasan inti ibu kota baru.

Ramainya kunjungan selama libur akhir tahun ini menunjukkan bahwa IKN mulai dipandang tidak hanya sebagai pusat pemerintahan masa depan.

Tetapi juga sebagai destinasi wisata baru yang menarik minat masyarakat.

Pemerintah menilai tingginya animo publik ini sebagai sinyal positif.

Sekaligus tantangan untuk terus meningkatkan pengelolaan kawasan dan kualitas pelayanan publik di IKN agar kunjungan masyarakat dapat berlangsung aman, nyaman, dan tertib.(*)

ACEH, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketegangan terkait pengibaran bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) kembali mencuat setelah aparat TNI dan Polri membubarkan aksi massa di Lhokseumawe, Aceh, pada 25–26 Desember 2025.

Peristiwa ini terjadi di tengah kondisi pascabanjir dan longsor yang melanda provinsi tersebut.

Kapuspen Mabes TNI, Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah, menegaskan bahwa pembubaran dilakukan dengan pendekatan persuasif dan sesuai hukum.

Mengingat simbol GAM dikaitkan dengan gerakan separatis yang bertentangan dengan kedaulatan NKRI.

“TNI menegaskan bahwa pelarangan pengibaran bendera bulan bintang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku karena simbol tersebut terkait gerakan separatis,” ujar Freddy.

Aparat awalnya meminta massa menghentikan aksi dan menyerahkan bendera, namun imbauan tidak diindahkan, sehingga langkah terukur dijalankan.

Selama pembubaran, aparat menemukan senjata api dan tajam yang kemudian diserahkan ke polisi untuk proses hukum.

Anggota DPR RI Komisi I, TB Hasanuddin, menyarankan agar penyelesaian isu ini dilakukan melalui dialog dan pendekatan persuasif, bukan kekerasan.

Ia menekankan pemerintah sebaiknya fokus pada rehabilitasi korban bencana daripada memperkeruh situasi dengan ketegangan politik.

Pengamat politik, Ali Rif’an, mengingatkan bahwa bendera GAM bukan ekspresi biasa karena muatan historis dan politisnya sensitif pascakonflik Aceh.

Ia menekankan kemunculannya di ruang publik tidak boleh dinormalisasi demi menjaga komitmen perdamaian.

Kasus ini memperlihatkan ketegangan antara kebebasan berekspresi dan penegakan hukum terkait simbol yang sarat sejarah. Hingga kini, situasi di Lhokseumawe relatif kondusif.

Namun dialog damai dan langkah persuasif tetap menjadi fokus untuk menjaga stabilitas sosial dan keamanan di Aceh.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali menegaskan komitmen tegasnya dalam memberantas praktik judi online di Indonesia.

Hingga Desember 2025, OJK memerintahkan bank-bank nasional untuk memblokir puluhan ribu rekening yang terindikasi digunakan untuk transaksi judi daring.

Langkah ini dilakukan untuk menjaga integritas sistem keuangan sekaligus melindungi masyarakat dari risiko ekonomi akibat perjudian online.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyampaikan bahwa pemblokiran rekening dilakukan melalui koordinasi lintas lembaga, termasuk Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta PPATK.

“OJK telah meminta perbankan menutup rekening-rekening yang terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online,” ujar Dian.

Hingga akhir 2025, OJK mencatat sebanyak 27.395 rekening telah masuk daftar pemblokiran, dan jumlah ini terus bertambah seiring pendalaman pengawasan dan verifikasi identitas.

Pemblokiran dilakukan secara selektif dengan memperhatikan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan penerapan enhanced due diligence (EDD) terhadap rekening yang dicurigai.

Selain rekening aktif, OJK juga menyoroti potensi penyalahgunaan rekening dormant atau tidak aktif yang sering diperdagangkan untuk transaksi ilegal, termasuk judi online.

Dian menekankan bahwa, bank harus memantau rekening tidak aktif agar tidak disalahgunakan dan meningkatkan efektivitas penanganan jual-beli rekening.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi nasional pemberantasan judi online yang melibatkan regulator keuangan, otoritas digital, dan aparat penegak hukum.

OJK menegaskan bahwa pemblokiran rekening akan terus dilakukan secara berkelanjutan.

Bank diminta memperkuat sistem pemantauan transaksi, verifikasi nasabah, dan pelaporan transaksi mencurigakan agar ruang gerak pelaku judi daring semakin terbatas.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Monumen Nasional (Monas) adalah simbol kebanggaan dan perjuangan bangsa Indonesia yang terletak di pusat kota Jakarta, tepatnya di Lapangan Merdeka.

Monas bukan hanya penanda geografis Jakarta, tetapi juga ikon identitas nasional yang mudah dikenali dari berbagai arah.

Pembangunan Monas dimulai pada tahun 1961 atas inisiatif Presiden Soekarno, dengan tujuan menjadi pengingat abadi perjuangan rakyat Indonesia meraih kemerdekaan.

Dengan tinggi mencapai 132 meter, Monas menjulang sebagai landmark ikonik Jakarta.

Bangunan ini memiliki filosofi mendalam: tugu melambangkan lingga, sementara pelatarannya melambangkan yoni, simbol keseimbangan dan kesuburan

Di puncak Monas terdapat lidah api berlapis emas yang melambangkan semangat perjuangan yang terus berkobar, menjadi daya tarik utama bagi pengunjung.

Di bagian dalam, Monas memiliki Museum Sejarah Nasional, yang menampilkan diorama perjalanan sejarah Indonesia dari masa prasejarah hingga kemerdekaan.

Diorama ini disusun kronologis sehingga mudah dipahami oleh pelajar maupun wisatawan umum.

Pengunjung juga dapat menikmati panorama Jakarta dari pelataran puncak Monas menggunakan lift.

Dari ketinggian, pemandangan gedung pencakar langit, area hijau, dan hiruk pikuk ibu kota terlihat jelas, terutama pada hari cerah.

Kawasan Lapangan Merdeka di sekitar Monas juga difungsikan sebagai ruang terbuka hijau untuk olahraga, bersantai, dan kegiatan publik.

Monas kerap menjadi lokasi peringatan kenegaraan dan acara budaya nasional.

Fasilitas di Monas cukup lengkap, termasuk area parkir, ruang pameran, dan jalur pedestrian yang rapi. Akses menuju Monas pun mudah dengan berbagai moda transportasi umum.

Lebih dari sekadar destinasi wisata, Monas adalah simbol persatuan dan perjuangan bangsa. Monas mengingatkan masyarakat akan sejarah panjang Indonesia menuju kemerdekaan.

Sekaligus menawarkan pengalaman wisata edukatif, rekreasi, dan sejarah di jantung Jakarta.(*)

KEDIRI, SEPUCUKJAMBI.ID – Sebuah patung macan putih di Desa Balongjeruk, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri, mendadak viral di media sosial.

Patung yang awalnya dibuat sebagai ikon desa itu ramai diperbincangkan karena bentuknya dinilai tidak menyerupai macan putih pada umumnya, sehingga memicu beragam komentar warganet.

Foto dan video patung tersebut banyak dibagikan di berbagai platform media sosial.

Sejumlah netizen menilai bentuknya unik dan tidak proporsional, bahkan menyebut patung itu lebih mirip zebra, badak, kuda nil, hingga capybara ketimbang seekor macan putih.

Padahal, patung tersebut dibangun sebagai simbol identitas dan mitos lokal. Dalam kepercayaan masyarakat setempat, macan putih diyakini sebagai penjaga atau danyang desa yang kerap muncul dalam cerita turun-temurun warga Balongjeruk.

Viralnya patung ini menarik perhatian publik dari luar daerah. Beberapa warga bahkan datang langsung ke lokasi untuk melihat dan berfoto di depan patung yang kini disebut-sebut sebagai “ikon tak resmi” Desa Balongjeruk.

Meski menuai kritik, tak sedikit pula yang menganggap patung tersebut memiliki nilai humor dan kreativitas tersendiri.

Menanggapi sorotan publik, Kepala Desa Balongjeruk, Safi’i, menyatakan pihaknya terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat.

Ia menegaskan bahwa pemerintah desa telah berencana melakukan perbaikan.

“Semua kritik dan saran kami terima. Insyaallah patung ini akan kami perbaiki agar lebih aman dan lebih baik ke depannya,” ujar Safi’i saat ditemui di lokasi.

Safi’i menjelaskan bahwa pembangunan patung macan putih tersebut tidak menggunakan dana desa (APBDes), melainkan berasal dari swadaya masyarakat.

Keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor hasil patung belum sesuai harapan banyak pihak.

Total biaya pembangunan patung tersebut disebut kurang dari Rp 3,5 juta, dengan sekitar Rp 2 juta digunakan untuk jasa pemborong dan sisanya untuk pembelian material.

Safi’i juga mengaku turut menyumbangkan material bangunan dari toko miliknya secara sukarela.

Lebih lanjut, Safi’i menyebut ide pembangunan patung macan putih berasal dari usulan tokoh masyarakat yang ingin memperkuat identitas desa melalui simbol budaya lokal.

Ke depan, pihak desa telah membahas rencana penggantian atau perbaikan patung dengan desain yang lebih mendekati bentuk macan putih secara realistis.

Diharapkan, patung yang telah diperbaiki nantinya tidak hanya menjadi kebanggaan warga, tetapi juga berpotensi menjadi daya tarik wisata desa.

Fenomena viral ini sekaligus menunjukkan bagaimana proyek sederhana di tingkat desa bisa mendapat perhatian luas melalui media sosial, serta membuka diskusi tentang seni publik, partisipasi warga, dan transparansi anggaran.(*)