MAKASSAR, SEPUCUKJAMBI.ID – Kasus oknum dosen Universitas Islam Makassar (UIM) yang meludahi seorang kasir swalayan di Kota Makassar terus menjadi sorotan publik.

Aksi tidak terpuji tersebut terekam kamera pengawas dan viral di media sosial sejak 24 Desember 2025, memicu kecaman luas dari masyarakat.

Peristiwa itu terjadi di sebuah swalayan di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Tamalanrea.

Berdasarkan keterangan korban, kasir berinisial N (21), insiden bermula saat pelaku berinisial AS diduga memotong antrean pelanggan lain.

Korban kemudian menegur pelaku agar mengikuti antrean sesuai aturan yang berlaku.

Namun, teguran tersebut justru memicu emosi pelaku

Dalam rekaman CCTV yang beredar luas, AS terlihat terlibat adu argumen singkat sebelum meludahi wajah kasir.

Tindakan tersebut membuat korban merasa syok, terhina, dan direndahkan di hadapan pelanggan lain.

Korban selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.

Kapolsek Tamalanrea, Kompol Hardianto, membenarkan adanya laporan dan menyatakan penyelidikan masih berlangsung.

“Benar, korban sudah melapor. Saat ini kami masih melakukan penyelidikan dengan memeriksa saksi dan mengumpulkan barang bukti, termasuk rekaman CCTV,” ujar Hardianto, Senin (29/12/2025).

Sementara itu, AS mengakui perbuatannya dan menyebut aksi tersebut dilakukan karena emosi sesaat. Ia juga menyampaikan penyesalan atas tindakannya.

Meski demikian, AS memberikan versi berbeda terkait kronologi antrean dan mengklaim tidak menyerobot giliran.

Pengakuan tersebut tidak meredam reaksi publik yang mengecam keras perilaku pelaku, terlebih karena statusnya sebagai seorang pendidik.

Pihak Universitas Islam Makassar merespons cepat insiden tersebut. Rektor UIM, Prof. Muammar Bakry, menyatakan tindakan AS bertentangan dengan nilai moral, etika akademik, dan kemanusiaan yang dijunjung tinggi oleh institusi.

UIM secara resmi menyampaikan permintaan maaf kepada korban dan masyarakat luas.

Melalui sidang Komisi Disiplin internal yang digelar pada 29 Desember 2025, kampus memutuskan memberhentikan AS dari jabatannya sebagai dosen.

“Sanksinya adalah pemberhentian dari Universitas Islam Makassar karena yang bersangkutan terbukti melanggar kode etik dosen,” tegas Muammar Bakry.

Selain sanksi administratif dari kampus, kepolisian menyebut AS masih berpotensi menghadapi proses hukum dengan dugaan tindak penghinaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kasus ini menjadi pengingat penting bahwa pendidik dituntut menjaga sikap dan etika, tidak hanya di lingkungan akademik, tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Partai Gerindra menyatakan dukungan resmi terhadap wacana pemilihan kepala daerah, mulai dari gubernur hingga bupati dan wali kota, melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Sikap tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Sugiono, dalam keterangannya di Jakarta, Senin (29/12/2025).

Sugiono menegaskan bahwa Partai Gerindra mendukung rencana pelaksanaan pemilihan kepala daerah oleh DPRD sebagai alternatif dari sistem pemilihan langsung yang selama ini diterapkan.

Menurutnya, mekanisme tersebut layak dipertimbangkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pilkada.

Salah satu alasan utama dukungan tersebut adalah besarnya anggaran yang dibutuhkan dalam pilkada langsung.

Sugiono menyebut dana hibah dari APBD untuk pelaksanaan pilkada terus mengalami lonjakan signifikan dari tahun ke tahun.

Ia memaparkan bahwa pada 2015, dana hibah pilkada dari APBD hampir mencapai Rp7 triliun, sementara pada 2024 angkanya melonjak menjadi lebih dari Rp37 triliun.

Menurutnya, anggaran sebesar itu seharusnya dapat dialihkan untuk program-program yang lebih produktif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan ekonomi daerah.

Selain beban keuangan negara dan daerah, Sugiono juga menyoroti tingginya ongkos politik yang harus ditanggung oleh calon kepala daerah dalam sistem pilkada langsung.

Biaya kampanye yang mahal dinilai menjadi hambatan serius bagi figur-figur potensial yang memiliki kapasitas dan niat mengabdi kepada masyarakat.

Sugiono menilai sistem pemilihan melalui DPRD dapat membuka ruang yang lebih adil bagi calon kepala daerah, tanpa harus terbebani biaya politik yang tinggi.

Ia juga menegaskan bahwa mekanisme tersebut tetap demokratis karena DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih langsung melalui pemilu legislatif.

Menurutnya, dari sisi akuntabilitas, pemilihan kepala daerah oleh DPRD justru berpotensi lebih ketat karena para anggota dewan harus mempertanggungjawabkan pilihannya kepada konstituen masing-masing.

Selain itu, Sugiono menilai mekanisme pemilihan melalui DPRD dapat mengurangi polarisasi dan gesekan di tengah masyarakat yang kerap muncul selama proses pilkada langsung.

Meski demikian, ia menekankan bahwa wacana ini masih terbuka untuk dibahas secara mendalam dan tidak boleh dilakukan secara tertutup.

Hingga saat ini, usulan pemilihan kepala daerah oleh DPRD masih berada pada tahap diskusi publik dan belum masuk ke pembahasan resmi perubahan undang-undang.

Pemerintah dan DPR diperkirakan akan menampung berbagai pandangan sebelum menentukan arah kebijakan sistem pilkada di masa mendatang.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghabiskan malam pergantian Tahun Baru 2026 di Provinsi Aceh bersama masyarakat yang terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor.

Kunjungan tersebut menjadi bentuk empati dan kehadiran langsung pemerintah di tengah warga yang tengah berjuang memulihkan kondisi pascabencana.

Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menyampaikan bahwa Presiden Prabowo akan berada di Aceh pada malam pergantian tahun.

Pernyataan tersebut disampaikan Qodari kepada awak media usai bertemu Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (30/12/2025).

Menurut Qodari, Presiden ingin merayakan malam tahun baru bersama rakyat Aceh sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas terhadap masyarakat yang terdampak bencana.

Namun, hingga kini belum ada rincian resmi terkait agenda kegiatan Presiden selama berada di Aceh.

Qodari menyebut salah satu daerah yang berpotensi dikunjungi Presiden adalah Kabupaten Bener Meriah, yang tercatat sebagai salah satu wilayah dengan dampak bencana hidrometeorologi cukup parah.

Meski demikian, jadwal dan lokasi kunjungan masih bersifat tentatif.

Rencana Presiden Prabowo menghabiskan malam tahun baru di Aceh mendapat sorotan luas dari media nasional.

Langkah ini dinilai sebagai simbol kuat kehadiran negara di tengah rakyat, terutama pada momen yang biasanya identik dengan perayaan, namun kini diwarnai duka akibat bencana.

Kunjungan tersebut juga dipandang sebagai pesan politik dan sosial bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada seremoni, tetapi juga mengedepankan nilai kemanusiaan.

Presiden memilih berada di lokasi terdampak bencana ketimbang merayakan tahun baru di ibu kota atau pusat perayaan.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga menyampaikan bahwa Presiden berencana mengunjungi sejumlah wilayah terdampak bencana di Sumatera menjelang akhir tahun, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Langkah Presiden Prabowo ini sejalan dengan upaya pemerintah yang mendorong percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana melalui kerja sama lintas sektor.

Di berbagai daerah, pemerintah daerah bahkan menyesuaikan perayaan tahun baru dengan membatasi pesta dan kembang api sebagai bentuk solidaritas terhadap korban bencana.

Dengan memilih Aceh sebagai lokasi menghabiskan malam Tahun Baru 2026, Presiden Prabowo dinilai ingin menegaskan komitmen pemerintah untuk selalu hadir bersama rakyat.

Terutama di saat-saat sulit, sekaligus memperkuat semangat pemulihan nasional.(*)

PALEMBANG, SEPUCUKJAMBI.ID – PT Hutama Karya (Persero) terus melakukan pemantauan intensif terhadap arus lalu lintas di Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) seiring berlangsungnya arus balik Libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru 2025/2026).

Hingga Minggu, 29 Desember 2025, volume kendaraan di sejumlah ruas utama masih terpantau tinggi, meski telah terjadi penyesuaian dibandingkan puncak arus mudik.

Secara kumulatif, total trafik harian pada ruas tol yang telah beroperasi mencapai 128.549 kendaraan, atau meningkat 44,61 persen dibandingkan kondisi lalu lintas normal.

Peningkatan ini menunjukkan tingginya mobilitas masyarakat yang kembali beraktivitas usai libur panjang Nataru.

Pemantauan ini merupakan bagian dari komitmen Hutama Karya untuk memastikan layanan jalan tol tetap aman, lancar, dan nyaman selama periode arus balik.

Trafik Ruas Tol Trans Sumatera Beroperasi (29 Desember 2025)

Beberapa ruas tol mencatat lonjakan signifikan, antara lain:

• Tol Terbanggi Besar–Kayu Agung dilintasi 15.383 kendaraan, naik 24,06 persen.

• Tol Palembang–Indralaya–Prabumulih mencatat 15.595 kendaraan atau meningkat 26,81 persen.

• Tol Betung–Tempino Jambi mencatat lonjakan tertinggi sebesar 83,59 persen dengan 8.069 kendaraan.

• Tol Pekanbaru–Dumai dilintasi 18.295 kendaraan, naik 35,74 persen.

• Tol Kuala Tanjung–Tebing Tinggi–Parapat mencatat 31.862 kendaraan atau meningkat 50,43 persen.

Sementara itu, Tol Padang–Sicincin mencatat penurunan trafik sebesar 33,27 persen akibat terputusnya konektivitas dari Padang menuju Bukittinggi.

Trafik Ruas Tol Fungsional Selama Nataru

Untuk ruas tol yang dioperasikan secara fungsional pada periode arus balik:

• Tol Sigli–Banda Aceh Seksi 1 mencatat 1.461 kendaraan.

• Tol Palembang–Betung mencatat 2.488 kendaraan.

Hutama Karya menegaskan komitmennya dalam menjaga kelancaran dan keselamatan lalu lintas dengan kesiapan petugas, sarana pendukung, serta koordinasi bersama pihak terkait.

Upaya ini dilakukan guna memastikan perjalanan masyarakat selama Nataru berlangsung aman dan nyaman.

Pengguna jalan tol diimbau untuk memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan prima sebelum bepergian.

Jika merasa lelah atau mengantuk, pengendara disarankan beristirahat di rest area terdekat. Selain itu, pastikan kartu uang elektronik berfungsi dengan baik dan saldo mencukupi sebelum memasuki jalan tol.

Informasi terkini mengenai kondisi lalu lintas dan layanan Tol Trans Sumatera dapat dipantau melalui akun resmi media sosial @hutamakaryatollroad serta aplikasi HK Toll Apps yang menyediakan informasi operasional dan pembaruan trafik secara real-time.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menegaskan akan mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang melakukan provokasi.

Menyusul insiden pengibaran bendera bulan bintang dalam sebuah konvoi massa di Aceh.

Aksi tersebut dinilai berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan mengalihkan fokus negara dari upaya penanganan bencana.

Peristiwa pengibaran bendera bulan bintang yang kerap dikaitkan dengan simbol Gerakan Aceh Merdeka (GAM) terjadi di wilayah Lhokseumawe, Aceh, pada akhir Desember 2025.

Insiden itu terekam dalam sebuah video yang kemudian beredar luas di media sosial.

Dalam rekaman tersebut terlihat aparat TNI menurunkan bendera dan membubarkan massa di lokasi kejadian.

Menanggapi insiden tersebut, Panglima TNI menekankan bahwa saat ini seluruh unsur negara tengah berkonsentrasi membantu masyarakat yang terdampak bencana.

Ia meminta agar tidak ada pihak yang memanfaatkan situasi untuk memicu kegaduhan atau memperkeruh kondisi keamanan.

Agus Subiyanto menyatakan TNI bersama kementerian, lembaga, dan masyarakat sedang bekerja mempercepat proses pemulihan pascabencana.

Oleh karena itu, ia berharap tidak ada kelompok yang melakukan provokasi dan mengganggu upaya kemanusiaan yang sedang berlangsung.

Panglima TNI juga menegaskan bahwa, pihaknya tidak akan ragu mengambil langkah tegas.

Jika masih terdapat kelompok yang melakukan tindakan provokatif dan dinilai mengancam ketertiban serta keamanan nasional.

Menurut Agus, TNI memiliki kewajiban konstitusional untuk menjaga kedaulatan negara dan memastikan stabilitas keamanan tetap terpelihara.

Ia menilai penggunaan simbol yang berkaitan dengan separatisme berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat serta membuka kembali memori konflik masa lalu di Aceh.

Insiden tersebut memicu beragam respons dari publik.

Sebagian pihak menilai tindakan aparat sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang melarang penggunaan simbol separatis.

Sementara itu, sejumlah kelompok masyarakat sipil mengingatkan agar penanganan dilakukan secara proporsional dan mengedepankan pendekatan persuasif agar tidak memperkeruh situasi sosial.

Pemerintah pusat pun mengimbau seluruh pihak untuk menahan diri dan tidak mempolitisasi insiden tersebut.

Fokus utama pemerintah saat ini, menurut pernyataan resmi, tetap pada penanganan bencana, pemulihan masyarakat, serta menjaga perdamaian dan ketertiban di Aceh.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyiapkan aturan baru untuk memperketat pengawasan industri pinjaman online atau layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (pindar).

Kebijakan ini disusun sebagai respons atas masih tingginya risiko kredit bermasalah di sejumlah platform fintech lending, khususnya pada pembiayaan produktif menjelang akhir 2025.

OJK menilai penguatan regulasi diperlukan agar pertumbuhan industri pinjaman online tetap sejalan dengan prinsip kehati-hatian serta tidak menimbulkan risiko berlebihan bagi konsumen maupun stabilitas sistem keuangan nasional.

Salah satu fokus utama dalam aturan yang tengah digodok adalah pengendalian kemampuan bayar debitur.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan OJK, Agusman, mengungkapkan bahwa regulator sedang mengkaji penerapan batas rasio utang terhadap pendapatan atau debt to income ratio (DTI) bagi peminjam pinjaman online.

Ketentuan tersebut direncanakan mulai diterapkan secara bertahap pada 2026 agar penyelenggara memiliki waktu yang cukup untuk menyesuaikan sistem dan proses bisnis.

Menurut Agusman, kebijakan ini bertujuan memastikan penyelenggara pindar memiliki sistem penilaian risiko yang memadai sehingga pembiayaan dapat disalurkan secara prudent dan berkelanjutan.

Dengan penguatan regulasi, kualitas penyaluran pembiayaan diharapkan semakin terjaga.

OJK menegaskan pembatasan rasio utang bertujuan mencegah masyarakat mengambil pinjaman yang melebihi kemampuan finansialnya. Langkah ini diharapkan mampu menekan potensi gagal bayar sejak awal serta meningkatkan kualitas pembiayaan di industri fintech lending.

Berdasarkan data OJK, secara agregat tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90) industri fintech lending masih berada di bawah batas yang ditetapkan regulator.

Namun, terdapat beberapa penyelenggara yang mencatatkan tingkat kredit bermasalah relatif tinggi, sehingga penguatan pengawasan dinilai mendesak.

Selain pengaturan rasio utang, OJK juga mendorong penguatan manajemen risiko dan sistem penilaian kredit oleh platform pinjaman online.

Penyelenggara diminta mengoptimalkan analisis risiko agar keputusan pembiayaan lebih sesuai dengan profil dan kapasitas debitur.

OJK menegaskan pengetatan aturan ini tidak dimaksudkan untuk menghambat pertumbuhan industri.

Sebaliknya, regulator ingin memastikan fintech lending dapat berkembang secara sehat, berkelanjutan, serta tetap berperan dalam memperluas inklusi keuangan di Indonesia.(*)

BOGOR, SEPUCUKJAMBI.ID – Kebun Raya Bogor menjadi salah satu destinasi wisata unggulan yang paling dikenal di Indonesia.

Terletak strategis di pusat Kota Bogor, Jawa Barat, kawasan ini merupakan kebun botani tertua di Asia Tenggara sekaligus ruang terbuka hijau yang menawarkan udara sejuk di tengah hiruk pikuk perkotaan.

Didirikan pada tahun 1817 oleh ahli botani Caspar Georg Karl Reinwardt, Kebun Raya Bogor awalnya berfungsi sebagai pusat penelitian tanaman tropis pada masa kolonial Belanda.

Hingga kini, kawasan ini tetap berperan penting sebagai pusat konservasi, edukasi, serta penelitian botani bertaraf nasional dan internasional.

Dengan luas mencapai sekitar 87 hektare, Kebun Raya Bogor memiliki lebih dari 15 ribu koleksi tanaman dari berbagai belahan dunia. Koleksi tersebut mencakup pohon-pohon berusia ratusan tahun, beragam jenis palem dan anggrek, hingga tanaman obat dan tanaman langka khas Indonesia.

Keunggulan Kebun Raya Bogor terletak pada suasana alamnya yang asri dan tertata rapi.

Jalur pejalan kaki yang rindang, hamparan rumput hijau, kolam teratai, serta jembatan-jembatan kecil menciptakan lingkungan ideal untuk bersantai, berolahraga ringan, maupun rekreasi keluarga.

Di dalam area Kebun Raya Bogor juga terdapat Istana Bogor, salah satu istana kepresidenan Republik Indonesia.

Meski tidak dibuka secara bebas untuk umum, keberadaan rusa-rusa yang berkeliaran di sekitar istana menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung.

Selain sebagai tempat wisata, Kebun Raya Bogor memiliki fungsi edukasi yang kuat.

Beragam kegiatan seperti tur tematik, pameran flora, serta program pembelajaran lingkungan rutin digelar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian alam dan keanekaragaman hayati.

Tak hanya itu, Kebun Raya Bogor juga kerap dimanfaatkan sebagai lokasi fotografi, riset akademik, hingga kegiatan seni dan budaya.

Akses yang mudah dari Jakarta dan wilayah Jabodetabek menjadikan kawasan ini selalu ramai, terutama saat akhir pekan dan musim liburan.

Perpaduan nilai sejarah, keindahan alam, dan ilmu pengetahuan menjadikan Kebun Raya Bogor sebagai destinasi wisata edukatif yang relevan bagi semua kalangan dan lintas generasi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Dua ruas jalan tol di Provinsi Jambi resmi masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) pemerintah, memperkuat posisi Jambi dalam jaringan Trans Sumatera.

Dua proyek tol tersebut adalah Jalan Tol Betung (Sp. Sekayu) – Tempino – Jambi dan Jalan Tol Jambi – Rengat, yang menjadi bagian prioritas pembangunan infrastruktur nasional.

Penetapan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025, perubahan kedelapan atas Permenko Nomor 7 Tahun 2021 tentang PSN, yang ditandatangani Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada 24 September 2025.

Regulasi tersebut menekankan bahwa proyek PSN harus diselesaikan tepat waktu, dan jika tidak, penanggung jawab wajib melaporkan perkembangan serta mengajukan revisi rencana penyelesaian.

Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jambi, Dr. Ir. Dedy Hariadi, S.T., M.T., menjelaskan bahwa, pembangunan Jalan Tol Jambi–Rengat akan dimulai pada segmen Pijoan – Cinto Kenang, Kabupaten Muaro Jambi, dengan panjang sekitar 18 kilometer.

Pengerjaan direncanakan dimulai akhir 2026 atau awal 2027.

Sementara Jalan Tol Betung–Tempino–Jambi merupakan jalur penghubung strategis antara Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan, bagian dari koridor Trans Sumatera yang vital untuk mobilitas dan distribusi logistik.

Dedy menekankan, masuknya kedua ruas tol ini ke PSN memberikan kepastian pendanaan, percepatan perizinan, serta pengawalan lintas kementerian.

Sehingga proyek dapat berjalan efektif dan selesai tepat waktu.

Secara nasional, terdapat 50 ruas jalan tol PSN yang tersebar di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga Bali.

Pemerintah menilai proyek tol strategis sebagai salah satu langkah utama dalam memperkuat infrastruktur, konektivitas, dan pertumbuhan ekonomi regional, khususnya di Sumatera Tengah.

Dengan status PSN, kedua proyek tol di Jambi diharapkan mampu mempercepat konektivitas antarwilayah, mendukung arus logistik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan regional.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto memastikan bahwa hukuman pidana kerja sosial akan mulai diterapkan setelah KUHP dan KUHAP resmi berlaku pada 2 Januari 2026.

“Tahun depan pidana kerja sosial akan berlaku. Nanti kita tunggu berlakunya KUHP baru, 2 Januari,” ujar Agus kepada wartawan, Senin (29/12).

Agus menjelaskan bahwa seluruh Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) dan Kepala Rumah Tahanan (Karutan) telah menandatangani sejumlah kerja sama dengan Pemerintah Daerah terkait penerapan sanksi kerja sosial. Lokasi dan jenis pekerjaan yang akan dilakukan pelaku pidana akan ditentukan oleh masing-masing pemerintah daerah.

“Hasil koordinasi para Kalapas dan Karutan dengan pemerintah daerah sudah menghasilkan beberapa alternatif tempat dan jenis pekerjaan yang dikerjakan,” tutur Agus.

Hukuman pidana kerja sosial diatur dalam Pasal 65 huruf e KUHP, yang disahkan pada 2 Januari 2023 dan mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) juga telah menjalin kerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta dan Jawa Barat untuk menyiapkan penerapan hukuman ini, khususnya bagi ancaman pidana yang kurang dari lima tahun penjara.

Langkah ini dianggap sebagai upaya pemerintah untuk memberikan alternatif hukuman yang lebih konstruktif dan bermanfaat bagi masyarakat.

Sekaligus mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi pelaku pidana ke lingkungan sosial.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Badan Gizi Nasional (BGN) resmi mengumumkan penghentian sementara pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjelang tahun 2026.

Kebijakan ini diambil sebagai langkah strategis untuk memperkuat kesiapan teknis, meningkatkan standar keamanan pangan, serta memastikan kualitas layanan sebelum program kembali dijalankan secara nasional.

Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa program MBG akan kembali dilaksanakan secara serentak pada 8 Januari 2026, setelah melalui masa persiapan di awal Januari.

“MBG akan dimulai secara serempak pada 8 Januari 2026. Sebelumnya, tanggal 2, 3, 5, 6, dan 7 Januari 2026 ditetapkan sebagai hari persiapan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia, termasuk kesiapan dapur, distribusi, serta penguatan standar keamanan pangan,” ujar Dadan dalam keterangan resminya di Jakarta.

Menurut Dadan, masa persiapan ini menjadi krusial untuk memastikan seluruh satuan layanan mematuhi protokol kebersihan, higienitas, serta standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

BGN menaruh perhatian khusus pada aspek keamanan pangan, menyusul adanya evaluasi terhadap sejumlah kasus gangguan kesehatan yang sempat menjadi sorotan publik.

Meski penghentian bersifat sementara, BGN menegaskan bahwa program MBG tetap berjalan terbatas bagi kelompok prioritas, seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, terutama di wilayah yang membutuhkan intervensi gizi berkelanjutan.

Kebijakan ini dilakukan agar pemenuhan gizi kelompok rentan tetap terjaga selama masa jeda teknis.

Penghentian sementara ini juga dimaknai sebagai upaya evaluasi menyeluruh terhadap kesiapan operasional mitra dapur MBG.

Sebelumnya, BGN telah melakukan pengawasan ketat, pembinaan, hingga penangguhan operasional sementara bagi unit layanan yang belum memenuhi standar keamanan pangan.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan bagian dari prioritas nasional untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak sekolah dan kelompok rentan.

Melalui penyempurnaan teknis dan penguatan SOP, BGN berharap pelaksanaan MBG ke depan dapat berlangsung lebih aman, efektif, dan memberikan manfaat optimal bagi penerima manfaat di seluruh Indonesia.(*)