JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Kanal YouTube milik Tempo, Tempodotco, dilaporkan hilang sejak Rabu pagi (10/12/2025).

Selain kanal utama, beberapa kanal tambahan seperti Bocor Alus Politik juga tidak dapat diakses oleh publik.

Wakil Pemimpin Redaksi Tempo, Bagja Hidayat, menyebut hilangnya kanal kuat diduga akibat serangan pembajakan

“Penelusuran sementara dugaan pembajakan,” ujarnya saat dihubungi, Kamis (11/12/2025).

Indikasi awal muncul pada Senin (8/12/2025), ketika terdapat percobaan login dari alamat asing yang diklaim berasal dari Jerman. Upaya tersebut berhasil ditolak oleh tim redaksi.

Namun sehari berikutnya, muncul jadwal siaran langsung bertema kripto dengan judul “LIVE: Trump Announces Important News About Crypto! This Speech Will Change the Crypto Industry”, yang tidak dibuat oleh tim Tempo. Jadwal ini kemudian dihapus.

Tim internal Tempo menyebut kemungkinan pembajakan terjadi melalui akses ke email redaksi.

Sehingga pihak tidak dikenal berhasil mengambil alih kontrol kanal. Pihak YouTube sendiri belum memberikan pernyataan resmi terkait insiden ini.

Menanggapi hilangnya kanal, Tempo segera mengirimkan laporan resmi ke YouTube untuk memulihkan akses.

Tim redaksi juga menelusuri jalur peretasan, termasuk bagaimana akses email dapat terjadi dan bagaimana kanal berhasil diambil alih.

Insiden ini menimbulkan keprihatinan terkait keamanan akun media digital, khususnya kanal dengan jumlah subscriber besar dan reputasi tinggi.

Kejadian ini juga menjadi pengingat pentingnya praktik keamanan siber, seperti penggunaan autentikasi dua faktor, pengamanan email internal, dan monitoring aktivitas akses secara rutin.

Hingga saat ini, publik masih menunggu kepastian apakah kanal Tempo dapat dikembalikan atau tidak.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan tindakan tegas terhadap perusahaan tambang yang nekat menyerobot kawasan hutan.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, telah menetapkan tarif denda bagi pelanggar melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 391.K/MB.01/MEM.B/2025, yang berlaku mulai 1 Desember 2025.

Regulasi ini ditujukan bagi perusahaan tambang yang bergerak di sektor nikel, bauksit, batu bara, dan timah.

Penagihan denda administratif dilakukan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

“Hasil denda tersebut diperhitungkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor energi dan sumber daya mineral,” bunyi poin kedua keputusan tersebut.

Besaran denda berbeda-beda sesuai jenis tambang:

• Nikel: hingga Rp 6,5 miliar per hektare

• Bauksit: Rp 1,7 miliar per hektare

• Timah: Rp 1,25 miliar per hektare

• Batu bara: Rp 354 juta per hektare

Nikel menjadi sektor yang paling tinggi denda, sedangkan batu bara paling rendah. Besaran ini dirancang untuk mendorong perusahaan mematuhi aturan sekaligus mencegah penyerobotan kawasan hutan.

Aturan ini bertujuan menegakkan hukum dan melindungi hutan dari kerusakan akibat pertambangan ilegal. Dengan besaran denda yang jelas, pemerintah berharap perusahaan tambang akan terdorong memilih jalur legal dan praktik pertambangan ramah lingkungan.

Meski demikian, efektivitas regulasi ini sangat bergantung pada pengawasan di lapangan. Pemerintah harus memastikan izin tambang sah dan transparan serta penegakan denda berjalan konsisten.

Tanpa pengawasan ketat, potensi kerusakan hutan tetap tinggi meski ada aturan.

Langkah ini menunjukkan komitmen serius pemerintah dalam menjaga kelestarian hutan sekaligus menegakkan hukum.

Jika diterapkan secara konsisten, kebijakan ini dapat melindungi ekosistem, menjaga sumber daya alam, dan memastikan manfaatnya berkelanjutan untuk generasi mendatang.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Rapat pleno Syuriyah PBNU yang digelar pada malam 9 Desember 2025 menetapkan KH Zulfa Mustofa sebagai Penjabat (Pj) Ketua Umum PBNU, menggantikan Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya).

Keputusan ini diambil untuk mengakhiri ketidakpastian kepemimpinan di organisasi Islam terbesar di Indonesia hingga pelaksanaan Muktamar PBNU 2026 yang akan menentukan Ketua Umum definitif.

Penetapan Zulfa Mustofa diumumkan langsung oleh Rais Syuriyah PBNU, Mohammad Nuh. Sebelumnya, Zulfa Mustofa menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Tanfidziyah PBNU. Menurut keterangan resmi, penunjukan ini dilakukan untuk memastikan jalannya kepemimpinan struktural organisasi tetap sah dan berkelanjutan.

Setelah pengumuman, Zulfa Mustofa menyampaikan harapannya agar keputusan ini bisa menstabilkan organisasi.

“Saya berharap proses ini dapat mengembalikan kepercayaan seluruh pengurus maupun anggota Nahdlatul Ulama,” ujarnya.

Zulfa menegaskan bahwa dirinya merupakan santri yang telah meminta restu keluarga, termasuk dukungan moral dari kalangan elite NU.

Zulfa juga menekankan pentingnya komunikasi dan rekonsiliasi internal. Ia berencana menjalin dialog dengan pihak-pihak yang memiliki pandangan berbeda.

Termasuk tokoh yang sebelumnya mendukung Gus Yahya, dengan tujuan mengurangi potensi gesekan internal dan memastikan PBNU kembali fokus pada fungsi sosial-keagamaan.

Sementara itu, Kementerian Agama RI melalui Menteri Agama menyatakan pemerintah tidak akan mencampuri urusan internal PBNU.

Namun berharap keputusan pleno dapat membantu menstabilkan organisasi dan meredakan ketegangan.

Pernyataan ini disambut positif sebagai pengakuan atas kemandirian PBNU sekaligus harapan agar konflik internal tidak meluas ke publik.

Meski penunjukan Pj Ketua Umum diharapkan menjadi langkah stabilisasi, sejumlah pihak mengingatkan adanya potensi ketidakpuasan dari pengikut Gus Yahya.

Keberhasilan transisi sangat bergantung pada kemampuan Zulfa Mustofa menjembatani perbedaan pandangan dalam tubuh organisasi.

Hingga kini, sebagian besar pengurus wilayah dan lembaga otonom PBNU menyambut positif keputusan tersebut, sambil menunggu jalannya proses menuju Muktamar 2026.

Fokus mereka adalah menjaga persatuan organisasi, memastikan jalur kepemimpinan sesuai AD/ART, dan meminimalkan risiko dualisme kepemimpinan.

Dengan pengangkatan ini, PBNU diharapkan dapat segera menata struktur organisasi, menjaga stabilitas internal, dan fokus menjalankan berbagai program keagamaan serta sosial yang menjadi ciri khas jam’iyah Nahdlatul Ulama.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Ferry Irwandi akhirnya angkat suara setelah aksinya menggalang donasi Rp10 miliar untuk korban bencana di Sumatera disindir oleh anggota DPR Endipat Wijaya.

Melalui akun pribadinya, Ferry merespons kritik tersebut dengan tenang sekaligus mengucapkan terima kasih atas dukungan publik.

Dalam unggahannya, Ferry menegaskan bahwa ia tidak merasa tersinggung maupun marah.

“Saya sama sekali tidak merasa amarah dan kesal. Berkat dukungan luar biasa dari teman-teman semua yang sangat masif, tidak ada alasan untuk kesal ketika dapat support sebesar ini. Makasih ya semuanya,” tulis Ferry melalui akun @irwandiferry.

Ferry juga mengungkapkan bahwa, Endipat sudah menghubunginya secara pribadi untuk meminta maaf, dan ia memilih untuk menerima permintaan tersebut demi menjaga situasi tetap kondusif.

“Beliau sudah menghubungi saya secara personal dan minta maaf. Saya menerima karena tidak ada gunanya memelihara konflik di kondisi seperti sekarang,” ujarnya.

Selain itu, Ferry menyampaikan bahwa ia telah menyampaikan berbagai kebutuhan mendesak di lapangan kepada Endipat.

“Saya juga sudah sampaikan concern dan kebutuhan warga terdampak, dan beliau menerima. Jadi, buat yang tanya respons saya, itu aja.. hahaha,” tambahnya.

Respons Ferry tersebut muncul setelah pernyataan anggota DPR Endipat Wijaya dalam rapat Komisi I DPR bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) pekan lalu.

Dalam rapat itu, Endipat menyinggung bahwa donasi individu sebesar Rp10 miliar tidak sebanding dengan bantuan pemerintah yang mencapai triliunan rupiah.

“Orang per orang cuma nyumbang Rp10 miliar, negara sudah triliun-triliunan ke Aceh itu, Bu. Jadi mohon dijadikan perhatian agar tidak ada informasi seolah negara tidak hadir,” ujar Endipat.

Pernyataan itu memicu reaksi publik yang menilai komentar tersebut tidak menghargai bentuk solidaritas masyarakat.

Banyak yang menilai bahwa besarnya donasi pemerintah tidak mengurangi pentingnya kontribusi individu, terutama karena bantuan publik sering tiba lebih cepat ke korban bencana.

Kasus ini kembali membuka diskusi mengenai peran pemerintah dan kontribusi masyarakat dalam merespons bencana.

Meski negara memiliki anggaran besar, aksi masyarakat tetap berperan penting dalam memberikan bantuan cepat dan berbasis empati.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Nama Ardito Wijaya, Bupati Lampung Tengah, kembali mencuat ke publik setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Rabu (10/12) malam.

Di tengah proses hukum yang sedang berjalan, rekam jejak dan profil Ardito menarik perhatian masyarakat.

Profil dan Riwayat Pendidikan

Ardito Wijaya lahir di Bandar Jaya, Lampung Tengah, pada 23 Januari 1980.

Masa pendidikan dasarnya ditempuh di SD Kristen 3 Bandar Jaya, lalu berlanjut ke SMP Negeri 10 Bandar Jaya, dan SMU Negeri 1 Terbanggi Besar.

Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, Ardito melanjutkan studi di Universitas Trisakti dan dinyatakan lulus pada 2005.

Usai menyelesaikan pendidikan kedokteran, Ardito menjalani masa tugas sebagai dokter muda di beberapa fasilitas kesehatan di Lampung Tengah.

• Puskesmas Seputih Surabaya (2010–2011)

• Puskesmas Rumbia (2011–2012)

Karier birokratnya dimulai saat ia menjabat sebagai Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) di Dinas Kesehatan Lampung Tengah pada 2014–2016.

Ardito tercatat aktif di berbagai organisasi, baik profesi, kepemudaan, maupun olahraga:

• Koordinator PDNU Provinsi Lampung (2020–2024)

• Ketua AMPI Provinsi Lampung (2017–2022)

• Wakil Ketua KONI Lampung (2018–2022)

• Anggota Komite Eksekutif PSSI Kota Metro (2018–2021)

• Anggota Majelis Pertimbangan Karang Taruna Kota Metro (2017–2022)

• Wakil Ketua DPD ASTTI Lampung (2017–2022)

• Koordinator TRIP IDI Lampung Tengah (2016–2019)

Sebelum OTT KPK berlangsung, harta kekayaan Ardito sudah tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Pada laporan per 10 April 2025 yang diunggah di lhkpn.kpk.go.id, Ardito melaporkan total harta senilai Rp 12.857.356.389 atau sekitar Rp 12,85 miliar.

Rincian kekayaannya mencakup:

1. Tanah dan Bangunan – Rp 12.035.000.000

Lima bidang tanah dan bangunan yang seluruhnya berada di Lampung Tengah.

2. Alat Transportasi – Rp 705.000.000

Terdiri dari:

• Toyota Fortuner 2017

• Honda CR-V 2018

• Motor Suzuki 2011

3. Kas dan Setara Kas – Rp 117.356.389

Dengan demikian, total keseluruhan harta kekayaan mencapai Rp 12.857.356.389.

KPK mengamankan Ardito Wijaya bersama sejumlah pihak lainnya, termasuk beberapa anggota DPRD Lampung Tengah.

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan penangkapan tersebut.

“Benar, Bupati Lampung Tengah diamankan,” jelasnya lewat pesan tertulis.

OTT ini diduga berkaitan dengan dugaan suap dalam pembahasan dan pengesahan Rancangan APBD (RAPBD).

Para pihak yang ditangkap dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk pemeriksaan lebih lanjut dan KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menetapkan status hukum mereka.

KPK sebelumnya juga melakukan OTT terhadap Bupati Ponorogo Sugiri Sukoco dan Gubernur Riau Abdul Wahid dalam kasus serupa.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Harta kekayaan Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, kembali menjadi sorotan publik setelah ia terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (10/12) malam.

Berdasarkan situs Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di laman lhkpn.kpk.go.id, Ardito melaporkan total kekayaan sebesar Rp 12.857.356.389 atau sekitar Rp 12,85 miliar per tanggal 10 April 2025.

Dari laporan tersebut, sebagian besar harta Ardito berasal dari tanah dan bangunan sebanyak lima bidang yang seluruhnya berada di wilayah Lampung Tengah, dengan nilai total Rp 12.035.000.000.

Ia juga melaporkan harta berupa alat transportasi senilai Rp 705 juta, terdiri dari Toyota Fortuner 2017, Honda CR-V 2018, serta sepeda motor Suzuki keluaran 2011.

Sementara itu, kas dan setara kas yang tercatat atas nama Ardito bernilai Rp 117.356.389. Jika digabungkan, total harta yang dilaporkan mencapai Rp 12.857.356.389.

Di tengah sorotan soal harta kekayaannya, KPK mengamankan Ardito dalam OTT yang juga melibatkan sejumlah pihak lain, termasuk beberapa anggota DPRD Lampung Tengah.

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan penangkapan tersebut.

“Benar, Bupati Lampung Tengah diamankan,” ujarnya melalui pesan tertulis.

Informasi awal menyebutkan bahwa operasi ini diduga terkait dugaan suap pada proses pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Para pihak yang diamankan sudah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Mereka dijadwalkan tiba pada Rabu malam.

Sesuai ketentuan KUHAP, KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum mereka.

KPK sebelumnya juga melakukan OTT besar lain yang menjerat Bupati Ponorogo Sugiri Sukoco dan Gubernur Riau Abdul Wahid dalam kasus serupa.

Rangkaian OTT tersebut menunjukkan peningkatan intensitas penindakan terhadap dugaan korupsi di tingkat daerah.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di awal pekan ini.

Salah satu pihak yang diamankan adalah Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya.

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan penangkapan tersebut saat dikonfirmasi, Rabu (10/12) malam.

“Benar, Bupati Lampung Tengah diamankan,” ujarnya melalui pesan tertulis.

Selain bupati, KPK juga mengamankan sejumlah pihak lain. Berdasarkan informasi awal, beberapa anggota DPRD Lampung Tengah turut terjaring OTT.

Penangkapan ini diduga berkaitan dengan pembahasan dan pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Para pihak yang diamankan telah dibawa menuju Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan intensif. Mereka dijadwalkan tiba di Kantor KPK pada Rabu malam.

Sesuai KUHAP, KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring OTT, apakah dinaikkan menjadi tersangka atau dilepas jika tidak terbukti terlibat.

Sebelumnya, KPK juga melakukan OTT di dua daerah berbeda, yakni menangkap Bupati Ponorogo Sugiri Sukoco dan pihak terkait, serta Gubernur Riau Abdul Wahid dalam operasi serupa.

Rangkaian OTT ini menunjukkan intensitas penindakan KPK terhadap dugaan praktik korupsi di daerah.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID –  Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan penghapusan utang bagi petani di sejumlah wilayah Sumatera yang terdampak bencana alam.

Langkah ini terutama menyasar Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang selama ini menjadi beban finansial petani, sekaligus menjadi bentuk respons pemerintah dalam meredam dampak ekonomi akibat banjir, longsor, dan kerusakan lahan pertanian.

Prabowo menegaskan bahwa, keputusan ini diambil karena situasi yang dihadapi petani merupakan keadaan darurat yang tidak dapat dihindari.

“Utang-utang KUR, karena ini keadaan alam, kita akan hapus. Jadi petani jangan khawatir tidak bisa mengembalikan utang, karena ini bukan kelalaian, tetapi keadaan terpaksa,” ujar Prabowo.

Selain penghapusan utang, pemerintah juga menyiapkan program rehabilitasi lahan pertanian, termasuk perbaikan sawah, jaringan irigasi, serta infrastruktur penunjang lainnya.

Upaya ini bertujuan agar petani bisa kembali berproduksi dan memulihkan ketahanan pangan di wilayah terdampak.

Kebijakan tersebut disambut positif oleh para petani. Banyak di antara mereka yang sebelumnya khawatir tidak mampu membayar utang karena lahan rusak kini merasa terbantu dan lebih optimistis menghadapi masa pemulihan.

Pemerintah turut memastikan bahwa distribusi pangan dari wilayah lain tetap berjalan lancar agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi selama proses perbaikan.

Namun, kebijakan ini juga menuai perhatian. Sejumlah aktivis lingkungan menilai pemerintah perlu memperbaiki tata kelola hutan dan lahan.

Mereka menyoroti dugaan deforestasi dan izin pemanfaatan hutan yang dinilai longgar sehingga memperparah dampak bencana di beberapa wilayah Sumatera.

Para ahli menilai, pengelolaan hutan berkelanjutan merupakan langkah penting untuk mencegah bencana serupa di masa mendatang.

Melalui kebijakan penghapusan utang ini, pemerintah berharap petani dapat pulih secara ekonomi dan kembali meningkatkan produktivitas pertanian.

Kebijakan tersebut sekaligus menjadi bukti komitmen negara dalam memberikan perlindungan kepada petani yang rentan terhadap risiko bencana alam.(*)

ACEH, SEPUCUKJAMBI.ID – Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa pasokan listrik di Aceh telah pulih hingga 97 persen.

Pernyataan ini disampaikan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat kunjungan kerja beberapa hari setelah bencana banjir dan longsor melanda provinsi tersebut.

“Mal malam ini listrik di Aceh sudah menyala semua, 97 persen,” kata Bahlil.

Namun, klaim tersebut mendapat tanggapan berbeda dari pemerintah daerah dan warga.

Juru bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menyebutkan bahwa pemulihan listrik di lapangan baru mencapai 60–70 persen.

Di beberapa kabupaten seperti Aceh Tamiang, Aceh Utara, dan Aceh Timur, suplai listrik bahkan masih di bawah 40 persen.

Sementara di ibu kota Banda Aceh, terang yang menyala diperkirakan baru 35–40 persen.

Sejumlah warga mengaku masih mengalami pemadaman listrik total dan harus mengandalkan genset atau pergi ke tempat umum untuk mengakses listrik.

Anggota DPR RI juga menilai klaim 97 persen tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan.

Perbedaan data ini kemungkinan disebabkan oleh metode perhitungan berbeda, di mana klaim Bahlil mungkin mengacu pada wilayah yang sudah menerima suplai dasar.

Sedangkan distribusi listrik ke rumah tangga dan desa terpencil masih berlangsung secara bertahap.

Pemerintah daerah bersama PLN terus bekerja mempercepat pemulihan listrik di seluruh Aceh, memastikan setiap rumah tangga dapat kembali menikmati layanan listrik dengan aman dan stabil.(*)

YOGYAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Perdana Menteri Timor‑Leste, Xanana Gusmão, mengunjungi Yogyakarta pada Senin (8/12/2025) dan bertemu dengan Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kompleks Kepatihan.

Pertemuan ini menekankan pentingnya hubungan sejarah, budaya, dan pendidikan antara Timor‑Leste dan Indonesia.

Xanana terlihat terkesan dengan sejarah dan keunikan budaya Yogyakarta.

Sultan HB X menegaskan peran Yogyakarta sebagai kota penting bagi banyak pelajar Timor‑Leste yang menuntut ilmu di kota ini, sekaligus memperkuat ikatan budaya dan pendidikan antarnegara.

Suasana pertemuan berlangsung hangat dan bersahabat. Salah satu momen keakraban tercipta ketika Xanana bercanda tentang usia secara fisik dibandingkan Sultan, sambil mengusap rambut Sultan.

“Secara fisik, saya lebih tua dari Yang Mulia, tapi di KTP, usia Sultan 2,5 bulan lebih tua dari saya. Secara fisik karena ini (rambut) hitam semua,” kata dia.

Keduanya pun tertawa kecil, menambah nuansa santai dalam pertemuan resmi.

Pertemuan ini dianggap sebagai simbol diplomasi yang lebih manusiawi, sekaligus kesempatan untuk mempererat kerja sama bilateral di bidang pendidikan dan pertukaran pelajar.

Kunjungan diakhiri dengan sesi foto bersama, meninggalkan kesan hangat dan persahabatan yang kuat antara Timor‑Leste dan Yogyakarta sebagai kota budaya dan pendidikan.(*)