JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Ormas Gerakan Rakyat mengambil langkah besar dengan mendeklarasikan diri sebagai partai politik pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I 2026 yang digelar di Jakarta akhir pekan lalu.

Transformasi ini dianggap fase penting dalam konsolidasi organisasi yang berakar dari relawan dan mendukung tokoh nasional Anies Baswedan.

Ketua Umum Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid, menyatakan arah perjuangan organisasi kini tertuju pada Anies Baswedan. Ia berharap mantan Gubernur DKI Jakarta itu kelak menjadi Presiden Republik Indonesia.

“Kami menginginkan bahwa pemimpin nasional nanti insyaallah adalah Anies Rasyid Baswedan,” ujar Sahrin Hamid.

Dalam Rakernas, pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Rakyat periode 2025–2030 dilantik, sekaligus menampilkan Anies Baswedan sebagai anggota kehormatan yang terlibat dalam orasi kebangsaan bertema “Keadilan Ekologis: Kembalikan Hutan Indonesia”.

Anies sendiri telah menerima Kartu Tanda Anggota (KTA) nomor 0001 dari Gerakan Rakyat pada 17 Desember 2025, menandai posisinya sebagai anggota kehormatan organisasi.

Transformasi Gerakan Rakyat menjadi Partai Gerakan Rakyat direncanakan selesai pada Februari 2026 dengan target pengesahan di Kementerian Hukum dan HAM RI.

Sahrin mengajak kader dan simpatisan bekerja keras memenuhi seluruh persyaratan agar status partai politik resmi diterima.

Partai baru ini dipandang sebagai wadah politik untuk memperkuat basis dukungan Anies Baswedan, terutama setelah ketidakhadirannya sebagai calon presiden di Pilpres 2024.

Konsolidasi ormas dan transisi ke parpol menjadi strategi memperluas jaringan dukungan dan struktur politik menjelang Pemilu 2029.

Perkembangan ini menunjukkan dinamika politik non-parlemen yang memengaruhi jalur menuju arena formal politik di Indonesia, dengan semakin banyaknya ormas yang menjelma menjadi partai politik setelah konsolidasi internal.(*)

MAKASSAR, SEPUCUKJAMBI.ID – Pesawat ATR 42-500 milik Indonesia Air Transport (IAT) yang menjalankan misi pengawasan maritim untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan dilaporkan hilang kontak pada Sabtu (17/1/2026) saat terbang dari Yogyakarta menuju Makassar.

Pesawat membawa 11 orang, termasuk awak dan personel kementerian.

Kontak terakhir tercatat pukul 13.17 WITA saat pesawat berada di wilayah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.

Sejak saat itu, komunikasi terputus dan pesawat tidak terdeteksi radar, memicu operasi pencarian dan penyelamatan besar-besaran oleh Basarnas, TNI, Polri, BPBD, dan relawan setempat.

Fokus pencarian mengarah ke kawasan perbukitan karst Gunung Bulusaraung, Maros–Pangkep, di mana tim gabungan menemukan puing pesawat, termasuk pelat logam dan lambang Garuda.

Komandan Kodim 1421/Pangkep, Letkol Inf Parlindungan Yuandika, menyebut bahwa seorang pendaki melihat pesawat melintas rendah sekitar pukul 13.00 WITA, disusul suara ledakan.

“Tembuan ini masih dalam proses verifikasi dan penyelidikan oleh tim gabungan Polres Pangkep dan unsur terkait lainnya,” ujar Yuandika.

TNI AU menerjunkan Korps Pasukan Gerak Cepat (Korpasgat) menggunakan helikopter H225M Caracal untuk menjangkau lokasi sulit dijangkau.

Tim SAR darat juga terus menelusuri jalur pegunungan yang terjal dengan kondisi cuaca yang berubah-ubah.

Otoritas memastikan keberangkatan pesawat dari Bandara Adisutjipto Yogyakarta telah mengikuti prosedur standar keselamatan.

ATR 42-500 dengan registrasi PK-THT tidak menunjukkan indikasi masalah sebelum hilang kontak.

Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) menyatakan penyelidikan masih awal, termasuk kemungkinan tidak berfungsinya Emergency Locator Transmitter (ELT) akibat benturan keras.

Hasil investigasi lengkap akan diumumkan setelah proses penyelidikan selesai.

Insiden ini menjadi perhatian publik terkait keselamatan penerbangan di wilayah geografis kompleks, terutama dalam misi pengawasan maritim.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Sabrang Mowo Damar Panuluh, atau lebih dikenal sebagai Noe Letto, vokalis band Letto sekaligus putra budayawan Emha Ainun Nadjib (Cak Nun), resmi menjabat sebagai Tenaga Ahli Madya di Dewan Pertahanan Nasional (DPN).

Pelantikan ini menandai pergeseran peran Noe dari dunia musik dan budaya ke ranah kebijakan strategis pertahanan nasional.

Noe dilantik bersama 11 tenaga ahli lain oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di Aula Bhinneka Tunggal Ika, Gedung Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Mereka ditempatkan di berbagai kedeputian DPN, termasuk bidang geopolitik, geoekonomi, dan geostrategi, untuk memberikan kajian dan rekomendasi kebijakan kepada pimpinan negara.

Karo Humas Setjen Kemenhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, menegaskan bahwa kehadiran Noe bertujuan memperkuat kualitas kebijakan pertahanan nasional.

“Beliau resmi dilantik sebagai Tenaga Ahli Madya di DPN dan akan memberikan dukungan pemikiran strategis untuk memperkuat kebijakan pertahanan nasional,” jelas Rico.

Sebagai Tenaga Ahli Madya, Noe diharapkan berkontribusi dalam penyusunan analisis strategis yang menjadi bahan pertimbangan bagi Presiden dan Menteri Pertahanan.

DPN sendiri berfungsi sebagai lembaga koordinasi kebijakan pertahanan lintas kementerian dan lembaga, sekaligus ruang dialog strategis menghadapi dinamika global, termasuk isu keamanan siber, ketahanan energi, dan geopolitik.

Pengangkatan Noe menarik perhatian publik karena latar belakangnya yang bukan dari militer atau birokrasi pertahanan, melainkan dunia seni dan budaya.

Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa pemilihan tenaga ahli didasarkan pada kompetensi, perspektif strategis, dan kemampuan analisis, bukan popularitas.

Selain Noe, tenaga ahli DPN lainnya juga berasal dari akademisi, profesional, dan praktisi kebijakan publik, mencerminkan upaya pemerintah memperkaya sudut pandang dalam perumusan kebijakan pertahanan nasional.

Kemenhan menyatakan, keterlibatan tokoh dari berbagai disiplin ilmu diharapkan dapat memperkuat pendekatan pertahanan Indonesia yang tidak hanya berbasis kekuatan militer, tetapi juga mempertimbangkan aspek ekonomi, teknologi, dan sosial-budaya.

Bagi Noe, posisi ini menjadi babak baru dalam kariernya.

Dari panggung musik ke ruang kebijakan strategis, ia kini dihadapkan pada tantangan menghadirkan rekomendasi pertahanan nasional yang kompleks dan berdampak luas.

Dengan penguatan tim tenaga ahli ini, pemerintah berharap DPN semakin solid dalam memberikan rekomendasi kebijakan yang adaptif terhadap tantangan global sekaligus menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional Indonesia.(*)

JATENG, SEPUCUKJAMBI.ID – Sejumlah wilayah di Jawa Tengah masih terendam banjir akibat curah hujan tinggi yang berlangsung berhari-hari.

Genangan air tidak hanya mengganggu aktivitas warga, tetapi juga berdampak pada infrastruktur transportasi, distribusi logistik, dan mobilitas ekonomi di beberapa kabupaten.

Pemerintah daerah dan pusat terus meningkatkan upaya tanggap darurat untuk meminimalkan dampak bencana.

Kabupaten Kudus menjadi salah satu wilayah paling terdampak. Data terbaru menunjukkan jumlah warga yang mengungsi terus bertambah.

Kepala BPBD Kudus, Eko Djumartono, menyatakan bahwa jumlah pengungsi masih bersifat dinamis.

“Berdasarkan data per hari ini (17/1), total pengungsi mencapai 1.822 jiwa. Data ini akan terus diperbarui,” ujar Eko.

Pemerintah setempat menyiapkan titik pengungsian serta menyalurkan bantuan makanan, air bersih, dan obat-obatan.

Dampak banjir juga terasa di sektor transportasi. Di Kabupaten Pekalongan, genangan air merendam jalur kereta api sehingga PT KAI mengalihkan perjalanan kereta jarak jauh melalui jalur selatan seperti Tegal–Kroya–Solo–Semarang.

Kondisi ini menyebabkan keterlambatan dan perubahan jadwal bagi ribuan penumpang.

Wilayah lain seperti Demak, Kendal, Batang, dan Pemalang juga mengalami genangan luas.

Warga harus meninggikan barang berharga atau memindahkan kendaraan. Sebagian memilih mengungsi sementara ke balai desa dan masjid.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyalurkan bantuan logistik senilai ratusan juta rupiah ke daerah terdampak, termasuk bahan pangan, perlengkapan bayi, selimut, dan peralatan kebersihan.

Pemprov berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota agar distribusi bantuan berjalan efektif.

Di tingkat nasional, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan BNPB memperkuat penanganan di lapangan, khususnya di Kudus.

Kepala BNPB turun langsung ke lokasi untuk memastikan koordinasi lintas lembaga berjalan optimal, mulai dari evakuasi, distribusi logistik, hingga pemantauan titik rawan.

Selain penanganan darurat, Pemprov Jateng juga mengintensifkan modifikasi cuaca di beberapa wilayah seperti Jepara, Kudus, dan Pati hingga 20 Januari 2026.

Langkah ini diharapkan mengurangi intensitas hujan ekstrem yang masih berpotensi terjadi.

Meski banjir meluas, pemerintah belum menetapkan status tanggap darurat karena kondisi dianggap masih terkendali, namun terus dipantau secara ketat.

Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah memastikan pasokan BBM dan elpiji di daerah terdampak tetap aman, mendukung operasional kendaraan bantuan dan kebutuhan masyarakat.

BMKG dan BNPB mengingatkan warga tetap waspada terhadap banjir susulan dan longsor, terutama di dataran rendah dan lereng perbukitan.

Warga diminta mengikuti informasi resmi serta arahan petugas di lapangan.(*)

SEPUCUKJAMBI.ID – Di era digital, data pribadi dan sistem elektronik semakin rentan diserang.

Belakangan ini, kasus kebocoran data dan serangan siber di Indonesia meningkat cukup signifikan, menimbulkan kekhawatiran bagi instansi pemerintah, perusahaan, hingga masyarakat umum.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menilai masalah ini tidak semata-mata karena peretas canggih, melainkan kombinasi dari infrastruktur digital yang sudah usang dan kesalahan manusia dalam pengelolaan sistem.

Artinya, risiko terbesar sering kali muncul dari hal-hal sederhana yang diabaikan sehari-hari, seperti penggunaan kata sandi lemah atau pengaturan akses yang salah.

Berita ini merangkum penjelasan Komdigi mengenai penyebab kebocoran data, tren serangan siber, serta langkah-langkah yang harus dilakukan instansi dan perusahaan untuk melindungi sistem mereka di era digital.

Infrastruktur Digital yang Ketinggalan Zaman

Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, banyak instansi masih menggunakan sistem teknologi lama yang rentan disusupi peretas.

Tanpa pembaruan rutin dan peningkatan kapasitas, sistem ini mudah menjadi target serangan.

Transformasi digital bukan hanya soal efisiensi, tapi juga keamanan data dan perlindungan informasi nasional.

Human Error: Titik Lemah yang Sering Diabaikan

Selain faktor teknis, kesalahan manusia menjadi penyebab utama kebocoran data.

Kurangnya pemahaman tentang keamanan digital, kata sandi sederhana, hingga kelalaian pengaturan hak akses dapat membuka celah bagi peretas.

Alexander menekankan, teknologi canggih tidak akan efektif jika tidak diimbangi dengan manajemen yang baik dan kompetensi SDM yang memadai.

Sistem Kompleks dan Risiko Internal

Lembaga besar dengan anggaran teknologi tinggi pun tidak kebal dari kebocoran.

Semakin kompleks sistem, semakin besar risiko kesalahan konfigurasi atau penyalahgunaan akses internal.

Oleh karena itu, penguatan tata kelola sistem dan mekanisme pengawasan menjadi sangat penting.

Tren Serangan Siber Terstruktur

Komdigi mencatat serangan siber kini semakin terencana.

Teknik seperti ransomware, phishing, dan manipulasi sosial menargetkan sektor strategis, bukan lagi serangan acak.

Kondisi ini menuntut kesiapsiagaan yang lebih tinggi dari seluruh pihak, baik pemerintah maupun swasta.

Peran UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)

Meningkatnya laporan kebocoran data menunjukkan kesadaran publik yang lebih baik.

Tantangan utama bukan pada regulasi, melainkan implementasi dan konsistensi penegakan hukum di lapangan.

Komdigi mendorong instansi untuk:

• Memperbarui sistem digital

• Memperketat manajemen akses

• Meningkatkan pelatihan keamanan siber bagi pegawai

Dengan kombinasi teknologi mutakhir dan SDM kompeten, risiko kebocoran data diharapkan bisa diminimalkan dan keamanan digital Indonesia lebih terjaga.(*_

SEPUCUKJAMBI.ID – Bagi pelajar Indonesia, mimpi kuliah di luar negeri kini semakin nyata pada 2026.

Berbagai negara dan lembaga donor internasional membuka program beasiswa penuh yang menanggung biaya kuliah, uang saku, tiket pesawat, hingga asuransi kesehatan.

Meski terdengar mudah, persaingan untuk mendapatkan beasiswa ini cukup ketat.

Oleh karena itu, persiapan yang matang mulai dari nilai akademik, pengalaman organisasi, kemampuan bahasa, hingga rencana studi menjadi kunci sukses.

Beasiswa internasional tidak hanya menawarkan pendidikan berkualitas, tetapi juga membuka peluang memperluas jaringan global, meningkatkan kemampuan riset, dan memberi pengalaman hidup yang berharga.

Berikut adalah program beasiswa unggulan yang banyak diminati pelajar Indonesia di 2026.

1. Seoul Tech Scholarship (Korea Selatan)

Beasiswa ini cocok bagi pelajar yang ingin melanjutkan S2 atau S3 di bidang teknologi dan sains.

Seoul Tech Scholarship menanggung biaya kuliah penuh, tunjangan hidup, tiket pesawat, dan asuransi kesehatan.

Program ini dirancang untuk mendukung studi akademik dan riset mutakhir.

2. MEXT Scholarship (Jepang)

Beasiswa dari pemerintah Jepang ini populer di kalangan mahasiswa S1. Selain biaya kuliah, MEXT memberikan dukungan hidup lengkap tanpa ikatan dinas.

Peserta perlu mempersiapkan kemampuan bahasa Jepang dan memenuhi persyaratan akademik tertentu.

3. Stipendium Hungaricum (Hongaria)

Program ini membuka peluang bagi mahasiswa S1, S2, dan S3 untuk belajar di berbagai universitas di Hongaria.

Semua biaya, termasuk biaya hidup dan asuransi, ditanggung penuh, sehingga menjadi pilihan menarik bagi pelajar internasional.

4. DAAD Scholarship (Jerman)

Beasiswa dari pemerintah Jerman ini fokus pada riset dan studi lanjutan, terutama untuk S2 dan S3.

DAAD menekankan kualitas akademik dan kemampuan bahasa asing, serta memberikan dukungan penuh untuk mahasiswa berprestasi.

5. Türkiye Bursları (Turki)

Beasiswa ini fleksibel untuk jenjang S1, S2, dan S3. Türkiye Bursları memadukan proses pendaftaran kampus dan beasiswa dalam satu langkah, mempermudah pelamar.

Program ini juga menanggung biaya pendidikan, hidup, dan tunjangan lain sesuai jenjang.

Meski beasiswa ini menjanjikan pembiayaan penuh, calon peserta tetap harus memenuhi persyaratan seperti usia, nilai akademik, dan kemampuan bahasa.

Persiapan yang matang akan meningkatkan peluang diterima, sekaligus memaksimalkan pengalaman akademik dan profesional di luar negeri.

Bagi pelajar Indonesia, kesempatan ini tidak hanya membuka jalan untuk studi berkualitas, tetapi juga menjadi langkah awal memperluas jaringan global dan berkontribusi bagi pembangunan nasional setelah kembali ke tanah air.(*)

SEPUCUKJAMBI.ID – Sejumlah perguruan tinggi di Indonesia berhasil menorehkan prestasi dalam pemeringkatan QS World University Rankings (QS WUR) 2026, khususnya pada indikator employment outcomes.

Indikator ini mencerminkan keberhasilan universitas dalam menyiapkan lulusan agar mampu memasuki dunia kerja secara cepat dan berkelanjutan.

Employment outcomes dinilai berdasarkan dua komponen utama, yakni employer reputation atau pandangan pemberi kerja terhadap kualitas lulusan, serta rekam jejak lulusan dalam memperoleh pekerjaan dan berkembang dalam karier.

Skor tinggi menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara dunia akademik dan kebutuhan industri.

Berikut 10 universitas di Indonesia dengan skor employment outcomes tertinggi pada QS WUR 2026:

1. Universitas Indonesia (UI)
   UI menempati posisi teratas di tingkat nasional. Lulusannya dikenal memiliki reputasi kuat dan jaringan luas, sehingga cepat terserap di berbagai sektor industri.

2. Universitas Gadjah Mada (UGM)
   UGM dinilai konsisten menghasilkan lulusan dengan kompetensi, integritas, dan kepemimpinan yang dibutuhkan dunia kerja.

3. Institut Teknologi Bandung (ITB)
   Keunggulan ITB di bidang sains, teknologi, dan rekayasa menjadikan alumninya sangat diminati industri.

4. Universitas Padjadjaran (Unpad)
   Unpad menunjukkan performa positif melalui kolaborasi aktif dengan dunia usaha dan industri.

5. IPB University
   Lulusan IPB unggul di bidang pertanian, pangan, dan lingkungan, dengan tingkat penyerapan kerja yang tinggi.

6. Universitas Trisakti
   Kampus ini dikenal memiliki hubungan erat dengan dunia usaha, membantu lulusan lebih cepat masuk pasar kerja.

7. Universitas Brawijaya (UB)
   UB menghasilkan lulusan dari berbagai disiplin ilmu yang mampu bersaing di sektor publik maupun swasta.

8. Universitas Diponegoro (Undip)
   Lulusan Undip banyak dibutuhkan, khususnya di bidang teknik, kesehatan, dan perencanaan wilayah.

9. Universitas Airlangga (Unair)
   Unair dikenal kuat di bidang kesehatan dan hukum, dengan alumni yang cepat mendapatkan pekerjaan.

10. Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
    Kampus ini memiliki lulusan yang kompetitif, terutama di sektor bisnis, komunikasi, dan sosial.

Capaian skor tinggi pada indikator employment outcomes menunjukkan bahwa universitas-universitas tersebut tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga mampu membekali mahasiswa dengan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.

Tak heran jika daftar ini kerap dijadikan referensi oleh calon mahasiswa dan orang tua dalam menentukan pilihan perguruan tinggi, terutama bagi mereka yang mempertimbangkan peluang karier sejak awal masa studi.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan lebih dari 1.200 rektor, guru besar, dekan, dan pimpinan perguruan tinggi negeri maupun swasta dari seluruh Indonesia dalam pertemuan strategis di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Forum berskala besar ini menjadi salah satu pertemuan paling komprehensif antara kepala negara dan dunia akademik sejak awal pemerintahannya, dengan fokus pada arah kebijakan pendidikan tinggi, penguatan sumber daya manusia, serta tantangan geopolitik global.

Pertemuan yang bertajuk “Taklimat Presiden Republik Indonesia dengan Rektor serta Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Tahun 2026” berlangsung sejak pagi hingga siang hari.

Presiden Prabowo tidak hanya memberikan arahan, tetapi juga membuka ruang dialog dengan para pemimpin kampus untuk menyerap masukan terkait kebijakan pendidikan, riset, dan inovasi.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menjelaskan bahwa agenda ini merupakan bagian dari pola komunikasi Presiden dengan berbagai elemen bangsa, terutama kalangan akademik.

“Ini bagian dari agenda Bapak Presiden untuk berdiskusi dan menyampaikan pandangan beliau, update kondisi negara, serta rencana besar ke depan. Hari ini kebetulan fokusnya berdiskusi dengan rektor, guru besar, perguruan tinggi negeri dan swasta,” ujar Prasetyo Hadi melalui Tim Media Presiden.

Pemerintah menekankan pendidikan tinggi sebagai tulang punggung Indonesia Emas 2045, khususnya dalam meningkatkan daya saing, kemandirian teknologi, dan kualitas SDM.

Presiden Prabowo menekankan pentingnya sinergi kampus, industri, dan pemerintah, agar riset tidak berhenti di jurnal ilmiah, tetapi benar-benar berdampak pada pembangunan nasional.

Beberapa isu strategis yang dibahas antara lain:

• Peningkatan kualitas dan reputasi perguruan tinggi Indonesia di tingkat global

• Penguatan ekosistem riset dan inovasi nasional

• Kebutuhan tenaga profesional dan medis berkualitas

• Upaya menjaga keterjangkauan biaya pendidikan tanpa mengorbankan mutu akademik

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Stella Christie, menambahkan bahwa pemerintah juga ingin memberi ruang lebih besar bagi ilmu sosial dan humaniora, tidak hanya STEM. Menurutnya, kebijakan publik yang baik membutuhkan landasan akademik dari berbagai disiplin ilmu.

Forum ini juga menyinggung dinamika geopolitik global, terutama terkait persaingan teknologi, keamanan maritim, dan posisi Indonesia di kancah internasional.

Presiden Prabowo ingin perguruan tinggi berperan aktif dalam menghasilkan kajian strategis yang mendukung kebijakan luar negeri dan pertahanan nasional.

Sejumlah pengamat menilai forum ini mencerminkan gaya kepemimpinan Prabowo yang intensif merangkul dunia akademik, dan komunikasi langsung dengan pimpinan kampus penting untuk menyelaraskan visi pembangunan jangka panjang.

Meski tertutup untuk umum, hasil pertemuan ini diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan pendidikan tinggi, riset, dan pengembangan SDM dalam beberapa tahun ke depan.

Pemerintah dan perguruan tinggi kini dihadapkan pada tantangan yang sama: memastikan Indonesia mampu bersaing di tengah disrupsi teknologi dan perubahan global yang semakin cepat.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Amerika Serikat (AS) disebut meminta Indonesia membeli drone pengawasan maritim buatan AS sebagai bagian dari pembicaraan dalam negosiasi tarif perdagangan bilateral antara kedua negara.

Permintaan ini memicu perdebatan karena dianggap mencampurkan isu perdagangan dengan pertahanan dan geopolitik.

Informasi ini dilaporkan media internasional yang mengutip dokumen pembicaraan pejabat AS dan Indonesia.

Dalam dokumen tersebut, Washington menawarkan penurunan tarif impor Indonesia dari 32 persen menjadi 19 persen di sejumlah produk, dengan catatan adanya komitmen untuk mengakuisisi drone maritim yang dapat meningkatkan kemampuan pengawasan laut, termasuk patroli perairan dan pemantauan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Kesepakatan final tarif dijadwalkan diteken pada Januari 2026, bertepatan dengan lawatan Presiden RI Prabowo Subianto ke AS untuk bertemu Presiden Donald Trump.

Namun, negosiasi ini juga menyentuh isu lain di luar perdagangan.

Dokumen tertanggal 10 Oktober 2025 menyebut bahwa AS meminta Indonesia menyesuaikan sikap terkait Laut China Selatan, termasuk komitmen untuk melindungi hak kedaulatan, memastikan keselarasan dengan hukum internasional, serta meningkatkan kerja sama regional.

Permintaan ini dinilai sensitif karena Indonesia menegaskan posisi bebas aktif dan tidak menjadi pihak dalam sengketa klaim teritorial di Laut China Selatan, meskipun memiliki kepentingan strategis di Natuna Utara.

Menanggapi hal ini, Kementerian Pertahanan RI (Kemenhan) menegaskan bahwa setiap pengadaan alutsista, termasuk drone maritim, didasarkan pada kepentingan nasional dan kebutuhan operasional, bukan tekanan dari negara lain.

Pemerintah juga menegaskan bahwa posisi Indonesia terkait Laut China Selatan tetap berlandaskan UNCLOS 1982 dan prinsip diplomasi damai.

Pengamat menilai, permintaan AS mencerminkan upaya Washington memperkuat pengaruh di Indo-Pasifik melalui kombinasi instrumen ekonomi dan keamanan.

Sementara itu, Indonesia menghadapi tantangan menyeimbangkan kepentingan perdagangan dengan kedaulatan kebijakan luar negeri dan pertahanan.

Perkembangan negosiasi ini diperkirakan akan terus menjadi perhatian publik, mengingat implikasinya tidak hanya bagi hubungan dagang Indonesia–AS, tetapi juga bagi dinamika geopolitik kawasan.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengusulkan tambahan anggaran Rp 5,1 triliun untuk mempercepat pemulihan sektor pertanian di tiga provinsi Sumatera yang terdampak banjir bandang, luapan sungai, dan tanah longsor pada akhir November 2025.

Usulan ini disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta.

Amran menjelaskan, meskipun APBN 2026 sudah mengalokasikan dana pemulihan, kebutuhan di lapangan jauh lebih besar.

Oleh karena itu, pemerintah menilai perlu adanya tambahan anggaran agar rehabilitasi pertanian bisa berjalan lebih cepat dan menyeluruh.

“Selain dengan mengoptimalkan alokasi anggaran yang tersedia saat ini, kami memperkirakan kebutuhan anggaran untuk membantu pemulihan sektor pertanian di tiga provinsi terdampak memerlukan tambahan Rp 5,1 triliun,” kata Amran.

Dana tambahan ini akan difokuskan pada:

• Rehabilitasi lahan sawah yang rusak

• Perbaikan jaringan irigasi

• Penyediaan benih dan sarana produksi pertanian

• Alat mesin pertanian untuk mendukung produktivitas

Prioritas utama diarahkan ke wilayah dengan tingkat kerusakan paling parah agar petani bisa segera kembali berproduksi.

Mentan juga meminta dukungan penuh dari DPR agar usulan ini segera disetujui dan diimplementasikan tanpa hambatan birokrasi.

Menurut data Kementerian Pertanian, lebih dari 107 ribu hektare sawah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terdampak bencana, dengan puluhan ribu hektare mengalami kerusakan berat hingga puso.

Selain itu, ribuan hektare lahan perkebunan dan hortikultura rusak, sementara ratusan ribu ekor ternak mati atau hilang.

Amran menekankan, percepatan pemulihan sektor pertanian bukan hanya penting bagi petani terdampak, tetapi juga penting untuk ketahanan pangan nasional.

Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat, DPR, dan pemerintah daerah dapat memastikan bantuan benar-benar sampai ke petani yang membutuhkan.

Ke depan, realisasi tambahan anggaran Rp 5,1 triliun akan menjadi sorotan publik, terutama terkait efektivitas penggunaannya untuk mengembalikan produktivitas pertanian di wilayah yang paling terdampak bencana.(*)