JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Kecaman keras terus mengalir dari berbagai pihak di Indonesia menyusul viralnya video yang diduga menampilkan artis film dewasa asal Inggris, Tia Emma Billinger alias Bonnie Blue.

Di mana ia, memperlakukan Bendera Merah Putih secara tidak hormat di depan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di London.

Dalam video yang beredar luas di media sosial, Bonnie Blue terlihat berjalan di depan gedung KBRI London dengan Bendera Merah Putih diselipkan di bagian belakang pakaiannya hingga menjuntai menyentuh tanah.

Aksi tersebut langsung memicu kemarahan publik karena dinilai merendahkan simbol negara Indonesia.

Menanggapi kejadian itu, Kementerian Luar Negeri RI memastikan KBRI London telah mengambil langkah cepat.

Juru Bicara Kemlu RI, Vahd Nabyl A Mulachela, menyampaikan bahwa KBRI telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat serta melaporkan kejadian tersebut secara resmi kepada otoritas Inggris, termasuk kepolisian setempat.

“KBRI London telah menyampaikan pengaduan resmi kepada otoritas setempat agar kasus ini dapat diproses sesuai hukum yang berlaku di Inggris,” ujar Vahd dalam keterangannya.

Reaksi keras juga datang dari DPR RI. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mengecam tindakan tersebut dan menegaskan bahwa bendera negara merupakan simbol kehormatan dan kedaulatan bangsa.

“Bendera bukan sekadar kain, melainkan simbol kehormatan dan kedaulatan bangsa Indonesia. Setiap dugaan tindakan yang merendahkan harus ditindaklanjuti secara tegas,” kata Dave.

Anggota Komisi I DPR RI lainnya, Oleh Soleh, turut mendukung langkah diplomatik yang diambil KBRI London.

Menurutnya, tindakan cepat tersebut mencerminkan kehadiran negara dalam menjaga martabat nasional.

“Saya mendukung langkah KBRI London yang bergerak cepat dan tegas melaporkan kasus ini. Ini adalah bentuk perlindungan terhadap simbol-simbol kedaulatan nasional,” ujarnya.

Kasus ini juga memicu gelombang reaksi dari warganet Indonesia. Sejumlah akun media sosial yang diduga milik Bonnie Blue dilaporkan secara massal, bahkan beberapa di antaranya disebut tidak lagi dapat diakses.

Sebagai informasi, Bonnie Blue sebelumnya pernah dideportasi dari Indonesia setelah diduga melakukan sejumlah pelanggaran saat berada di Bali.

Termasuk pelanggaran lalu lintas saat pembuatan konten serta dugaan penyalahgunaan izin tinggal.

Hingga saat ini, KBRI London terus memantau tindak lanjut dari otoritas Inggris atas laporan yang telah diajukan.

Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa penghormatan terhadap simbol negara adalah prinsip yang tidak dapat ditawar.

Sekaligus memastikan penanganan kasus tetap dilakukan melalui jalur diplomatik sesuai hukum internasional.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Perayaan malam Tahun Baru 2026 di sejumlah daerah Indonesia dipastikan berlangsung tanpa pesta kembang api.

Kebijakan ini diambil sebagai bentuk empati dan solidaritas nasional terhadap masyarakat di Pulau Sumatra yang masih terdampak bencana alam, seperti banjir dan longsor.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu daerah yang secara tegas meniadakan seluruh aktivitas kembang api, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun pihak swasta. Keputusan ini ditegaskan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

“Saya sudah memutuskan untuk seluruh wilayah Jakarta, baik kegiatan pemerintah maupun swasta, tidak diperkenankan ada kembang api. Kami akan mengeluarkan surat edaran resmi terkait hal tersebut,” ujar Pramono.

Menurut Pemprov DKI, kebijakan ini diambil agar perayaan pergantian tahun tidak terkesan euforia berlebihan di tengah situasi duka yang masih dirasakan ribuan warga terdampak bencana.

Masyarakat diimbau merayakan Tahun Baru secara sederhana, tertib, dan lebih bermakna.

Di tingkat nasional, Kepolisian Republik Indonesia juga menegaskan tidak akan mengeluarkan izin pesta kembang api pada malam Tahun Baru 2026. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut larangan tersebut berlaku secara nasional.

“Dari Mabes Polri, kami tidak memberikan izin untuk perayaan kembang api yang biasa dilakukan saat tutup tahun,” kata Kapolri.

Ia menjelaskan, keputusan ini dilandasi pertimbangan kemanusiaan dan empati terhadap masyarakat yang tengah menghadapi musibah.

“Kita memiliki situasi kebatinan yang sama dan bersama-sama mendoakan saudara-saudara kita di Sumatra yang terdampak bencana,” ujarnya.

Sebagai gantinya, sejumlah pemerintah daerah dan pengelola kawasan wisata memilih menggelar doa bersama dan kegiatan reflektif.

Pengelola Ancol Taman Impian Jaya, misalnya, memastikan tidak akan mengadakan pertunjukan kembang api pada malam pergantian tahun.

Manajemen Ancol menyatakan turut berduka atas bencana yang terjadi di Sumatra dan mengajak masyarakat memaknai Tahun Baru dengan rasa empati serta kepedulian sosial.

Kebijakan ini juga mendapat dukungan dari kalangan legislatif daerah.

Anggota DPRD DKI Jakarta menilai langkah tersebut mencerminkan sikap kemanusiaan dan kepedulian sosial yang seharusnya ditunjukkan ibu kota sebagai barometer nasional.

Saat ini, sejumlah wilayah di Sumatra masih dalam tahap pemulihan pascabencana. Ribuan warga dilaporkan masih mengungsi dan membutuhkan bantuan berkelanjutan.

Pemerintah berharap peniadaan kembang api pada perayaan Tahun Baru 2026 menjadi simbol solidaritas nasional serta ajakan untuk menyambut tahun baru dengan refleksi dan doa bersama.(*)

JAKARTA, SEPUICUKJAMBI.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali menegaskan pentingnya peran perempuan dalam pengelolaan keuangan keluarga.

Sekaligus mengingatkan tingginya risiko yang mereka hadapi akibat maraknya pinjaman online ilegal (pinjol ilegal) dan penipuan keuangan digital.

Peringatan tersebut disampaikan OJK dalam rangkaian kegiatan edukasi keuangan yang digelar bertepatan dengan Peringatan Hari Ibu 2025.

Melalui edukasi ini, OJK mendorong perempuan agar lebih waspada dan memiliki literasi keuangan yang kuat untuk melindungi diri serta keluarganya.

Dalam acara bertema “Financial Planning for Women: Perempuan Merencanakan, Perempuan Berinvestasi”, OJK bersama Kemenko PMK menekankan bahwa perempuan memegang peran strategis dalam membangun ketahanan finansial keluarga.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kemenko PMK, Woro Srihastuti Sulistyaningrum, menyatakan bahwa literasi keuangan menjadi kunci agar perempuan mampu mengambil keputusan finansial yang bijak sekaligus terhindar dari praktik keuangan berisiko.

“Perempuan bukan hanya mengelola keuangan, tetapi juga menentukan arah kesejahteraan keluarga. Karena itu, literasi keuangan menjadi fondasi yang sangat penting,” ujarnya.

Direktur Literasi dan Edukasi Keuangan OJK, Cecep Setiawan, mengungkapkan bahwa perempuan saat ini banyak berperan sebagai pengambil keputusan keuangan harian rumah tangga.

Namun, di sisi lain, tingkat literasi keuangan perempuan masih relatif lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Kondisi ini membuat perempuan menjadi sasaran empuk pinjol ilegal yang menawarkan proses cepat dan mudah, tanpa menjelaskan risiko bunga tinggi, denda, hingga intimidasi penagihan.

“Perempuan memiliki peran keuangan yang besar di keluarga, tetapi tingkat literasinya masih perlu ditingkatkan agar tidak terjebak pinjol ilegal dan praktik keuangan yang merugikan,” jelas Cecep.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengingatkan masyarakat untuk lebih waspada terhadap berbagai modus penipuan digital, mulai dari investasi bodong hingga pinjol ilegal.

Ia menekankan pentingnya mengenali ciri-ciri layanan keuangan ilegal serta segera melaporkan indikasi penipuan melalui kanal resmi OJK agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan efektif.

Peringatan ini sejalan dengan data Indonesia Anti-Scam Center (IASC) yang mencatat kerugian masyarakat akibat penipuan digital mencapai triliunan rupiah sepanjang tahun ini.

Rendahnya literasi keuangan menjadi salah satu faktor utama yang membuat masyarakat sulit membedakan layanan resmi dan ilegal.

OJK mengimbau masyarakat, khususnya perempuan, untuk selalu memeriksa legalitas produk dan layanan keuangan melalui situs dan kanal resmi OJK sebelum menggunakan jasa keuangan apa pun.

Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga stabilitas keuangan keluarga dalam jangka panjang.(*)

MALAYSIA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah negara bagian Melaka, Malaysia, tengah mengkaji rencana pembangunan jembatan lintas negara yang akan menghubungkan Malaysia dan Indonesia melalui Selat Malaka.

Wacana ini kembali mencuat setelah pemerintah Melaka mengalokasikan anggaran khusus untuk melakukan studi kelayakan sebagai tahap awal proyek.

Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Ab Rauf Yusoh, menyampaikan bahwa pemerintah negara bagian telah menyiapkan dana sebesar RM500.000 atau sekitar Rp2 miliar guna membiayai kajian awal pembangunan jembatan tersebut.

Studi kelayakan ini akan mencakup aspek teknis konstruksi, kelayakan ekonomi, serta dampak logistik dan lingkungan.

Proyek jembatan yang direncanakan memiliki panjang sekitar 47,7 kilometer itu disebut akan menghubungkan kawasan Pengkalan Balak di Masjid Tanah, Melaka, dengan wilayah di Indonesia di seberang Selat Malaka.

Sejumlah kajian awal mengarah pada kawasan Dumai atau Bengkalis di Provinsi Riau sebagai titik penghubung di sisi Indonesia.

Jika proyek tersebut terealisasi, jembatan lintas Selat Malaka diproyeksikan mampu memangkas waktu tempuh perjalanan Malaysia–Indonesia menjadi sekitar 40 menit melalui jalur darat, yang selama ini bergantung pada transportasi laut dan udara.

Ab Rauf menilai pembangunan jembatan ini memiliki nilai strategis bagi hubungan bilateral kedua negara serta berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan.

“Jembatan ini akan menjadi gerbang dunia terakhir yang menghubungkan Malaysia dan Indonesia, sekaligus membuka peluang kerja sama yang lebih luas antara kedua negara,” ujar Ab Rauf.

Dari sisi Indonesia, rencana ini mendapat sambutan positif di tingkat daerah.

Pemerintah Kabupaten Bengkalis menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan studi kelayakan sebagai bagian dari upaya memperkuat konektivitas regional.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis, Toharudin, mengatakan bahwa pembangunan jembatan lintas negara dapat membuka jalur strategis baru bagi perekonomian wilayah pesisir Riau.

“Kami mendukung penuh studi kelayakan ini sebagai langkah memperkuat konektivitas regional dan mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya di Bengkalis dan Dumai,” ujarnya.

Meski demikian, wacana pembangunan jembatan Selat Malaka ini juga menuai kritik dari kalangan oposisi di Malaysia.

Tokoh oposisi Melaka, Yadzil Yaakub, mempertanyakan kesiapan fiskal pemerintah negara bagian dalam mendanai proyek infrastruktur berskala besar tersebut.

“Belanja pemerintah Melaka masih sangat bergantung pada bantuan federal dari Putrajaya. Jika untuk perbaikan jalan negara bagian saja membutuhkan dukungan pusat, bagaimana mungkin pembangunan jembatan lintas Selat Malaka dapat dibiayai?” kata Yadzil.

Pemerintah Melaka menyebut studi kelayakan dijadwalkan mulai dilakukan pada awal 2026.

Setelah rampung, hasil kajian akan diajukan ke National Physical Planning Council (MPFN) Malaysia untuk dievaluasi.

Selanjutnya, pemerintah Melaka berencana membawa hasil studi tersebut ke tahap pembahasan bilateral dengan pemerintah Indonesia, termasuk mengenai skema pendanaan dan pembagian peran kedua negara.

Hingga saat ini, rencana pembangunan jembatan Malaysia–Indonesia masih berada pada tahap kajian awal dan belum memasuki fase pengambilan keputusan final.

Realisasi proyek akan sangat bergantung pada hasil studi kelayakan serta kesepakatan politik dan ekonomi antara kedua negara.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksikan pembiayaan industri multifinance masih akan tumbuh positif pada tahun 2026.

Meskipun kinerja piutang pembiayaan sepanjang 2025 menunjukkan tren pertumbuhan yang lebih moderat dibandingkan periode sebelumnya.

Proyeksi tersebut disampaikan OJK dalam rangka evaluasi kinerja industri pembiayaan menjelang akhir tahun 2025.

OJK menilai bahwa meskipun industri menghadapi tekanan ekonomi serta perlambatan di sektor otomotif, peluang ekspansi masih terbuka di sejumlah segmen pembiayaan.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman, menyampaikan bahwa pembiayaan modal kerja menjadi salah satu segmen yang berpotensi terus dioptimalkan.

“Segmen pembiayaan yang masih potensial untuk dikembangkan adalah pembiayaan modal kerja, yang hingga saat ini tetap menunjukkan pertumbuhan positif,” ujar Agusman dalam jawaban tertulis RDK OJK.

Menurut Agusman, pembiayaan modal kerja dinilai relatif lebih stabil di tengah tekanan ekonomi dan persaingan di segmen pembiayaan konsumtif yang lebih sensitif terhadap kondisi pasar.

Selain itu, OJK juga melihat peluang besar pada pembiayaan kendaraan listrik atau electric vehicle (EV), seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap kendaraan ramah lingkungan dan adanya dukungan kebijakan transisi energi.

Data OJK mencatat, hingga November 2025, pertumbuhan piutang pembiayaan multifinance hanya mencapai 0,68 persen secara tahunan, dengan total nilai sekitar Rp 505,3 triliun.

Perlambatan tersebut dipengaruhi oleh menurunnya penjualan kendaraan serta perubahan pola permintaan konsumen.

Meski demikian, Agusman menegaskan bahwa perlambatan pertumbuhan tidak mencerminkan pelemahan fundamental industri multifinance.

Ia menilai pelaku usaha perlu memperkuat strategi bisnis melalui diversifikasi produk pembiayaan, peningkatan manajemen risiko, serta percepatan transformasi digital.

“OJK juga mengapresiasi peran multifinance dalam mendukung pembiayaan sektor produktif, termasuk UMKM dan pembiayaan modal kerja perusahaan,” tambahnya.

Ke depan, OJK mendorong industri multifinance untuk menyusun strategi bisnis tahun 2026 yang lebih adaptif terhadap dinamika permintaan pasar, sekaligus tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Langkah ini dinilai penting untuk menjaga pertumbuhan industri agar tetap sehat, seimbang, dan berkelanjutan di tengah ketidakpastian ekonomi global.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID –  BPJS Kesehatan bersama Kementerian Koperasi Republik Indonesia resmi menandatangani Nota Kesepahaman terkait penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di sektor koperasi.

Kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam memperluas cakupan perlindungan jaminan kesehatan bagi pelaku koperasi serta masyarakat yang berada dalam ekosistem koperasi di seluruh Indonesia.

Penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut berlangsung pada Selasa (23/12) dan dihadiri sejumlah pejabat negara, antara lain Menteri Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah Maman Abdurrahman, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, menegaskan bahwa keberhasilan Program JKN membutuhkan kolaborasi lintas sektor yang kuat dan berkelanjutan.

Menurutnya, koperasi memiliki posisi strategis sebagai sokoguru perekonomian nasional sekaligus sarana pemberdayaan sosial yang menjangkau masyarakat hingga tingkat akar rumput.

“Sinergi antara BPJS Kesehatan dan Kementerian Koperasi diharapkan mampu membangun ekosistem yang saling menguatkan dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Nota Kesepahaman ini menjadi landasan kerja sama kedua pihak dalam penyelenggaraan Program JKN di sektor koperasi,” ujar Ghufron.

Ruang lingkup kerja sama tersebut mencakup pertukaran dan pemanfaatan data serta informasi, peningkatan literasi dan edukasi Program JKN, penguatan kepesertaan aktif pelaku koperasi, hingga mendorong koperasi menjadi mitra strategis dalam pelaksanaan Program JKN.

Seluruh poin kerja sama ini akan ditindaklanjuti melalui Perjanjian Kerja Sama yang bersifat teknis dan operasional.

Ghufron juga memaparkan bahwa hingga 1 Desember 2025, cakupan kepesertaan Program JKN telah mencapai lebih dari 284,1 juta jiwa, atau setara dengan lebih dari 98 persen total penduduk Indonesia.

Capaian tersebut menempatkan Program JKN sebagai salah satu sistem jaminan kesehatan terbesar di dunia.

Selain perluasan kepesertaan, BPJS Kesehatan terus melakukan transformasi digital untuk meningkatkan kemudahan dan kualitas layanan.

Inovasi tersebut antara lain melalui pengembangan Aplikasi Mobile JKN, penguatan kanal layanan non tatap muka, integrasi sistem informasi dengan fasilitas kesehatan, serta optimalisasi pemanfaatan data.

“Melalui Aplikasi Mobile JKN, peserta dapat mengakses berbagai layanan seperti pengambilan nomor antrean online, perubahan data kepesertaan, skrining riwayat kesehatan, hingga penyampaian pengaduan. Kami juga menyediakan layanan PANDAWA melalui WhatsApp di 08118165165 serta Care Center 165,” jelas Ghufron.

Sementara itu, Menteri Koperasi Republik Indonesia, Ferry Juliantono, menyatakan bahwa Nota Kesepahaman ini menjadi fondasi penting dalam memperkuat peran koperasi sebagai bagian dari ekosistem Program JKN.

Kerja sama ini diarahkan untuk membangun integrasi berkelanjutan melalui pemanfaatan data, peningkatan literasi JKN, serta penguatan kepesertaan aktif di lingkungan koperasi.

“Kami mendorong agar seluruh pelaku dan anggota koperasi, khususnya dalam ekosistem Koperasi Merah Putih, mendapatkan perlindungan Program JKN secara menyeluruh. Tidak boleh ada anggota koperasi yang belum terlindungi jaminan kesehatan,” tegas Ferry.

Lebih lanjut, Ferry menekankan pentingnya optimalisasi aset dan layanan koperasi, seperti apotek dan klinik koperasi, dalam mendukung penyelenggaraan Program JKN.

Langkah ini dinilai mampu memberikan nilai tambah bagi koperasi sekaligus memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat.

“Ke depan, koperasi diharapkan tidak hanya kuat secara ekonomi, tetapi juga berkontribusi nyata dalam menghadirkan layanan kesehatan yang mudah dijangkau, berkualitas, dan berkelanjutan,” pungkasnya.(*)

SURABAYA, SEPUCUKJAMBI.ID – Indonesia kembali menorehkan capaian strategis di bidang pertahanan. PT PAL Indonesia resmi meluncurkan senjata laser portabel buatan dalam negeri, yang diklaim sebagai inovasi pertama di dunia untuk kategori sistem laser militer portabel.

Peluncuran ini menjadi bukti nyata kemajuan industri pertahanan nasional dalam menguasai teknologi alutsista berbasis energi terarah.

Peluncuran dilakukan di fasilitas PT PAL Indonesia di Surabaya, Jawa Timur, dan disaksikan oleh perwakilan Kementerian Pertahanan serta pemangku kepentingan industri pertahanan nasional. Dalam kesempatan tersebut, PT PAL turut mendemonstrasikan kemampuan senjata laser yang menunjukkan tingkat presisi dan akurasi tinggi dalam mengenai sasaran.

Direktur Utama PT PAL Indonesia, Kaharuddin Djenod, menyampaikan bahwa senjata laser portabel ini memiliki jangkauan efektif hingga 500 meter dengan daya hancur yang signifikan.

Teknologi ini dirancang untuk memberikan keunggulan taktis melalui akurasi tinggi, respons cepat, dan efisiensi operasional.

“Senjata laser ini dikembangkan dengan sistem fokus radiasi berpresisi tinggi sehingga mampu mengenai sasaran secara akurat pada jarak menengah,” ujar Kaharuddin dalam keterangan resminya, Minggu (21/12/2025).

Menurutnya, pengembangan senjata laser ini merupakan bagian dari strategi besar PT PAL dalam membangun kemandirian industri pertahanan nasional.

Inovasi tersebut diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap produk alutsista impor sekaligus memperkuat kemampuan teknologi dalam negeri.

Keunggulan lain dari senjata laser portabel ini adalah tidak bergantung pada amunisi konvensional.

Hal tersebut dinilai mampu meningkatkan efisiensi logistik, menekan biaya operasional, serta memberikan fleksibilitas tinggi dalam berbagai skenario operasi militer modern.

PT PAL juga mengungkapkan rencana integrasi teknologi laser ini ke sejumlah platform pertahanan laut, termasuk Frigate Merah Putih, kapal perang produksi dalam negeri.

Integrasi ini bertujuan meningkatkan kemampuan kapal dalam menghadapi ancaman modern, seperti drone, serangan presisi, dan objek udara jarak dekat.

Dari sisi geopolitik dan pertahanan kawasan, penguasaan teknologi directed energy weapon menempatkan Indonesia dalam posisi strategis.

Senjata berbasis energi terarah kini menjadi tren global karena keunggulannya dalam kecepatan, presisi, dan efektivitas dibandingkan persenjataan konvensional.

Kementerian Pertahanan menyambut positif inovasi tersebut sebagai langkah konkret modernisasi alutsista TNI.

Ke depan, pengembangan lanjutan diharapkan dapat meningkatkan daya jangkau, stabilitas sistem, dan kesiapan operasional agar dapat digunakan secara luas.

Peluncuran senjata laser portabel ini sekaligus menegaskan komitmen Indonesia dalam membangun kekuatan pertahanan berbasis inovasi nasional.

Guna memperkuat daya tangkal di tengah dinamika keamanan global yang semakin kompleks.(*)

BANTEN, SEPUCUKJAMBI.ID– Kampung Baduy merupakan salah satu kawasan adat yang terletak di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

Masyarakat Baduy dikenal sebagai komunitas adat yang konsisten menjaga tradisi, nilai budaya, serta pola hidup sederhana yang diwariskan secara turun-temurun di tengah arus modernisasi.

Keunikan Kampung Baduy terletak pada komitmen masyarakatnya dalam mempertahankan adat istiadat, mulai dari cara berpakaian, pola bermukim, hingga cara mengelola alam.

Nilai kesederhanaan dan keseimbangan dengan lingkungan menjadi prinsip utama dalam kehidupan sehari-hari warga Baduy.

Secara umum, masyarakat Baduy terbagi menjadi dua kelompok, yakni Baduy Dalam dan Baduy Luar.

Baduy Dalam menjalankan aturan adat yang sangat ketat, termasuk larangan menggunakan teknologi modern, alat transportasi, dan listrik.

Mereka hidup sepenuhnya selaras dengan alam dan adat leluhur.

Sementara itu, Baduy Luar berperan sebagai wilayah penyangga yang lebih terbuka terhadap interaksi dengan dunia luar.

Meski demikian, masyarakat Baduy Luar tetap menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan menjaga tradisi yang menjadi identitas mereka.

Dari sisi lingkungan, kawasan Kampung Baduy dikenal memiliki tingkat kelestarian alam yang sangat baik.

Hutan, sungai, dan lahan pertanian dikelola secara tradisional tanpa eksploitasi berlebihan.

Prinsip menjaga alam sebagai bagian dari kehidupan membuat wilayah Baduy menjadi salah satu kawasan adat paling lestari di Pulau Jawa.

Wisata ke Kampung Baduy dikembangkan sebagai wisata budaya dan edukasi, bukan wisata massal.

Pengunjung diajak untuk memahami filosofi hidup masyarakat Baduy, menyaksikan rumah adat, serta berinteraksi langsung dengan warga Baduy Luar.

Aktivitas trekking menuju kampung menjadi pengalaman tersendiri yang memperlihatkan keindahan alam pedesaan Banten.

Namun, wisatawan wajib mematuhi aturan adat yang berlaku. Pengambilan foto dilarang di wilayah Baduy Dalam, pengunjung tidak diperkenankan merusak alam, serta harus menjaga sikap dan tutur kata selama berada di kawasan adat.

Aturan ini bertujuan menjaga kehormatan budaya dan kenyamanan masyarakat setempat.

Akses menuju Kampung Baduy umumnya dimulai dari Kota Rangkasbitung, dilanjutkan perjalanan darat menuju Desa Ciboleger.

Dari titik ini, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki menyusuri jalur trekking menuju kawasan Baduy.

Kampung Baduy bukan sekadar destinasi wisata, melainkan ruang hidup masyarakat adat yang harus dihormati.

Kunjungan ke wilayah ini memberikan pelajaran tentang arti kesederhanaan, keberlanjutan, serta hubungan harmonis antara manusia dan alam di tengah perkembangan zaman yang semakin modern.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Tol Jambi mencatat lonjakan lalu lintas signifikan menjelang Libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru 2025/2026).

PT Hutama Karya (Persero) melaporkan, hingga 22 Desember 2025, total kendaraan yang melintas di ruas tol yang telah beroperasi mencapai 127.201 kendaraan, meningkat 43,09% dibandingkan trafik normal.

Khusus ruas Tol Betung – Tempino – Jambi (Bayung Lencir – Tempino), trafik meningkat 102,34%, tertinggi di Sumatera pada periode Nataru.

Sementara itu, ruas tol lain seperti Terpeka, Palindra, dan Permai juga mengalami peningkatan antara 30% hingga 50%.

Hutama Karya menegaskan komitmennya menjaga kelancaran dan keselamatan perjalanan di Jalan Tol Trans Sumatera, termasuk Tol Jambi.

Petugas siaga, fasilitas rest area, serta koordinasi lintas pihak terkait siap mendukung perjalanan masyarakat agar aman dan nyaman.

Masyarakat diimbau untuk selalu memeriksa kondisi kendaraan, memastikan pengemudi tetap prima, serta berhenti di rest area jika lelah.

Pastikan juga kartu uang elektronik dalam kondisi baik dan saldo mencukupi sebelum masuk tol.

Informasi terkini mengenai kondisi trafik Tol Jambi dapat dipantau melalui media sosial resmi Hutama Karya @hutamakaryatollroad atau aplikasi HK Toll Apps yang tersedia untuk iOS dan Android.

Aplikasi ini menyediakan update real-time, call center, dan informasi operasional setiap ruas tol.

Dengan pengawasan dan layanan maksimal, Hutama Karya memastikan perjalanan di Tol Jambi dan Jalan Tol Trans Sumatera semakin aman, nyaman, dan efisien selama libur Nataru.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M, menegaskan Pemerintah Kota siap memfasilitasi warga untuk menyampaikan aspirasi terkait penetapan zona merah eks aset Pertamina di Kota Jambi.

Pernyataan ini mengikuti arahan Komisi XII DPR RI agar pemerintah daerah membantu warga memperoleh haknya secara bijaksana.

“Prinsipnya, kami memfasilitasi warga untuk berjuang mendapatkan haknya. Prosesnya harus tertib dan tidak anarkis,” ujar Maulana.

Pemerintah Kota Jambi telah menyiapkan tim konsultasi yang melibatkan berbagai stakeholder untuk menampung aspirasi masyarakat.

Wali Kota menjelaskan, pemerintah Kota Jambi telah menyiapkan tim konsultasi untuk melibatkan berbagai pihak terkait dan stakeholder

“Keputusan akhir tetap berada di pemerintah pusat, bukan di kota. Namun kami akan terus mendorong dan berkomunikasi dengan Komisi XII, karena mereka mewakili aspirasi masyarakat dan akan memperjuangkannya,” tegasnya.

Sebelumnya, anggota DPR RI Komisi XII Dapil Jambi, Syarifa Fasha, melakukan dialog dengan Forum Warga Tolak Zona Merah, menyerap keresahan ribuan warga yang terdampak penetapan zona merah.

Fasha menekankan sebagian besar warga membeli lahan sah, bersertifikat, dan membangun hunian, namun kini masuk dalam aset negara. Sekitar 5.000 kepala keluarga terdampak kebijakan ini.

Fasha juga menyoroti kurangnya koordinasi Pemkot Jambi dengan DPR RI dalam memperjuangkan hak warga di tingkat kementerian.

Ia mengimbau warga agar tetap kompak dan bersikap bijaksana, serta meminta peran aktif ketua RT dalam menyatukan aspirasi masyarakat.

Anggota DPR RI Rocky Candra menambahkan, masyarakat perlu membentuk tim inventarisasi lahan agar data wilayah zona merah jelas.

Penanganan aset kini berada di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan akan dibawa ke Komisi XI DPR RI, yang membidangi keuangan dan aset negara.

Wali Kota Maulana menegaskan Pemerintah Kota Jambi tetap menjaga komunikasi terbuka dengan DPR RI dan mendorong proses penyelesaian aspirasi warga secara santun dan terstruktur, agar penetapan zona merah tidak menimbulkan konflik sosial.(*)