SUMATERA, SEPUCUKJAMBI.ID – PT Hutama Karya (Persero) terus berkomitmen menjaga kualitas layanan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) dengan melaksanakan pekerjaan pemeliharaan di sejumlah ruas tol yang dikelola.

Pemeliharaan tersebut mencakup Tol Terbanggi Besar–Kayu Agung (Terpeka), Tol Palembang–Indralaya (Palindra), serta Tol Betung–Tempino–Jambi (Betejam) dan ditargetkan selesai pada akhir Januari 2026.

Pada Ruas Tol Terpeka, pekerjaan pemeliharaan dilakukan di sejumlah titik, baik Jalur A maupun Jalur B. Beberapa di antaranya berada di KM 228 hingga KM 231, KM 232, KM 239 hingga KM 240, KM 196, KM 265, KM 272, serta KM 277.

Selain titik-titik tersebut, pemeliharaan juga mencakup koridor panjang mulai KM 140 hingga KM 330 untuk memastikan kondisi jalan tetap prima bagi pengguna.

Sementara itu, di Ruas Tol Palembang–Indralaya, Hutama Karya melakukan pemeliharaan pada beberapa titik di Jalur B, di antaranya KM 7 hingga KM 13.

Pekerjaan ini bertujuan meningkatkan kenyamanan berkendara sekaligus menjaga standar keselamatan jalan tol.

Khusus di Ruas Tol Betung–Tempino–Jambi, pemeliharaan dilakukan pada Seksi 4 (Tempino–Simpang Ness), tepatnya di KM 045+875 hingga KM 045+910 Jalur A, dari arah Tempino menuju Simpang Ness.

Hutama Karya menegaskan bahwa seluruh pekerjaan dilaksanakan dengan mengutamakan keselamatan pengguna jalan.

Rambu-rambu lalu lintas dipasang sesuai standar, serta petugas disiagakan di lapangan untuk membantu pengaturan arus lalu lintas dan mengarahkan pengguna jalan saat melintasi area pekerjaan.

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Mardiansyah, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas potensi gangguan selama pekerjaan berlangsung.

“Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin timbul selama proses pemeliharaan. Kami mengimbau pengguna jalan agar selalu waspada, mematuhi rambu lalu lintas, serta mengikuti arahan petugas demi keselamatan bersama,” ujar Mardiansyah.

Untuk mendapatkan informasi terkini, pengguna jalan dapat menghubungi Call Center Integrasi Ruas Tol Sumbagsel untuk Tol Terpeka dan Tol Palindra melalui layanan telepon 150-700 atau WhatsApp 08112-77000.

Sementara itu, informasi Ruas Tol Betejam dapat diakses melalui Call Center 0821-8888-7710, serta akun media sosial resmi @HutamaKaryaTollRoad dan @HutamaKarya.

Hutama Karya mengimbau pengguna jalan untuk menjaga jarak aman, mengurangi kecepatan saat melintasi area pekerjaan, dan selalu mengutamakan keselamatan selama perjalanan di Jalan Tol Trans Sumatera.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Sepanjang tahun 2025, BPJS Kesehatan mencatat total pembayaran biaya pelayanan kesehatan mencapai Rp190,3 triliun.

Angka tersebut mencakup layanan kesehatan primer di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) hingga pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit.

Dari total tersebut, lebih dari Rp50,2 triliun dialokasikan untuk membiayai 59,9 juta kasus penyakit kronis. Penyakit yang mendominasi antara lain jantung, gagal ginjal, kanker, stroke, sirosis hati, thalassemia, dan hemofilia.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, mengungkapkan bahwa penyakit jantung menjadi penyumbang klaim terbesar dengan total 29,7 juta kasus dan biaya mencapai Rp17,3 triliun.

“Selanjutnya disusul gagal ginjal dengan 12,6 juta kasus dan biaya Rp13,3 triliun, serta kanker sebanyak 7,2 juta kasus dengan biaya Rp10,3 triliun,” ujarnya, Jumat (23/01).

Rizzky menambahkan, tren biaya penyakit kronis terus meningkat dari tahun ke tahun. Padahal, sebagian besar penyakit tersebut dapat dicegah sejak dini melalui penerapan pola hidup sehat.

“Penyakit kronis sangat erat kaitannya dengan gaya hidup. Jika pencegahan dilakukan secara konsisten, risiko dan beban biaya dapat ditekan,” jelasnya.

Sebagai langkah preventif, BPJS Kesehatan menginisiasi program Gerak 335, yaitu aktivitas fisik sederhana berupa jalan santai selama tiga menit, dilanjutkan jalan cepat tiga menit, dan diulang sebanyak lima kali hingga mencapai total 30 menit.

Aktivitas ini dapat dilakukan kapan saja tanpa memerlukan alat khusus.

Selain aktivitas fisik, BPJS Kesehatan juga mendorong masyarakat melakukan Skrining Riwayat Kesehatan melalui Aplikasi Mobile JKN, WhatsApp PANDAWA di nomor 08118165165, website resmi BPJS Kesehatan, atau langsung di FKTP.

“Prosesnya hanya membutuhkan waktu 5–10 menit, tetapi manfaatnya sangat besar karena bisa mendeteksi risiko penyakit kronis sejak dini,” kata Rizzky.

Sementara itu, Guru Besar Ilmu Gizi Poltekkes Kemenkes Jakarta II, Prof Trina Astuti, menekankan bahwa penyakit kronis umumnya membutuhkan pengobatan jangka panjang.

Oleh karena itu, pencegahan melalui pola hidup sehat menjadi kunci utama.

Menjelang peringatan Hari Gizi Nasional ke-66 pada 25 Januari, Prof Trina mengingatkan pentingnya penerapan empat Pilar Gizi Seimbang, yakni mengonsumsi makanan beragam, membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, aktif bergerak, serta menjaga berat badan tetap normal.

Ia juga mengajak masyarakat menerapkan panduan makan “Isi Piringku”, dengan komposisi setengah piring berisi sayur dan buah, seperempat piring karbohidrat, serta seperempat piring protein hewani atau nabati.

“Selain itu, konsumsi gula, garam, dan lemak juga perlu dibatasi agar risiko penyakit kronis dapat ditekan,” pungkasnya.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menyoroti salah satu program unggulan pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG), dalam forum internasional World Economic Forum (WEF) 2026.

Ia memaparkan bahwa produksi makanan dari program ini kini mencapai skala besar dan berpotensi melampaui jumlah porsi harian jaringan restoran global McDonald’s.

Dalam pidatonya di hadapan para pemimpin dunia, akademisi, dan pelaku ekonomi internasional, Prabowo menekankan pertumbuhan MBG yang luar biasa sejak program dimulai pada 6 Januari 2025.

“Awalnya kami memiliki 190 dapur yang menghasilkan sekitar 570.000 porsi per hari. Saat ini, jumlah dapur telah meningkat menjadi lebih dari 21.000 unit yang melayani masyarakat di seluruh Indonesia,” ujar Prabowo, Kamis (22/1/2026).

Jumlah Porsi Makanan Capai 59,8 Juta per Hari

“Hingga tadi malam, kami memproduksi 59,8 juta porsi makanan untuk 58,9 juta anak-anak, ibu hamil dan menyusui, serta lansia yang hidup sendiri. Dalam waktu sekitar sebulan lagi, kami akan melampaui McDonald’s dengan 68 juta porsi per hari,” kata Prabowo.

Ia menekankan bahwa pencapaian ini hanya membutuhkan waktu satu tahun lebih, sementara McDonald’s membutuhkan lebih dari lima dekade untuk mencapai kapasitas produksi serupa.

Target 2026 dan Dampak Ekonomi

Prabowo juga menyebut target pemerintah untuk meningkatkan kapasitas MBG hingga 82,9 juta porsi per hari pada akhir 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan gizi nasional bagi anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia.

Selain itu, program MBG membantu mengintegrasikan puluhan ribu UMKM ke dalam rantai pasok makanan bergizi, sekaligus menciptakan peluang kerja di berbagai daerah di Indonesia.

“MBG bukan hanya soal jumlah porsi makanan, tetapi juga tentang dampak ekonomi dan sosial yang luas. Ini bagian dari strategi pemerintah dalam membangun sumber daya manusia yang sehat dan produktif,” tambah Prabowo.

Pernyataan ini mendapat sorotan global karena disampaikan di panggung internasional yang prestisius, menegaskan komitmen Indonesia dalam menjadikan program gizi nasional sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Indonesia kini resmi menjadi anggota Dewan Perdamaian (Board of Peace) Gaza, sebuah badan internasional yang bertujuan mendukung penghentian konflik, stabilisasi, dan pemulihan pascakonflik di Jalur Gaza.

Keputusan ini diumumkan setelah Presiden Prabowo Subianto menghadiri peluncuran Dewan Perdamaian di sela-sela World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Kamis (22/1/2026).

Indonesia bergabung dengan sejumlah negara lain yang memiliki komitmen sama, termasuk Turki, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.

Penandatanganan Piagam Dewan Perdamaian menandai resmi keanggotaan Indonesia dalam inisiatif tersebut.

Peluang Bersejarah untuk Perdamaian

Usai acara, Presiden Prabowo menyampaikan makna keikutsertaan Indonesia.

Ia menekankan momentum ini sebagai peluang penting untuk mendorong upaya perdamaian yang telah lama dinantikan di wilayah konflik.

“Saya kira ini kesempatan bersejarah, ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza,” ujar Prabowo kepada wartawan di Davos.

Presiden juga menyoroti kondisi kemanusiaan di Gaza yang mulai membaik berkat aliran bantuan internasional.

Ia menegaskan bahwa Indonesia siap berperan aktif, baik dalam bantuan kemanusiaan maupun mendukung upaya perdamaian yang lebih luas.

“Negara-negara yang tergabung di Dewan Perdamaian memiliki visi bersama untuk menghentikan kekerasan dan mendukung rakyat Palestina,” tambah Prabowo.

Diplomasi Perdamaian Indonesia di Sorotan Global

Keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian muncul di tengah sorotan global terkait konflik Palestina–Israel yang berlangsung lama.

Dukungan ini menegaskan posisi aktif Indonesia dalam diplomasi perdamaian internasional dan diharapkan memperkuat peran negarawan Indonesia dalam meredakan konflik secara konstruktif.

Presiden Prabowo menekankan bahwa kerja sama internasional semacam ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat penghentian kekerasan dan memperluas akses bantuan bagi masyarakat Gaza yang terdampak.

“Ini bukan hanya soal diplomasi, tetapi juga komitmen kemanusiaan kita untuk membantu mereka yang terdampak konflik,” pungkas Prabowo.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan kesiapan untuk mengambil tindakan hukum terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) yang terlibat dalam jaringan penipuan daring (scam) di Kamboja.

Pernyataan ini muncul menyusul gelombang WNI yang meninggalkan sindikat scam setelah pemerintah Kamboja memperketat operasi pemberantasan kriminal lintas negara tersebut.

Menurut Mahendra Siregar, Ketua Dewan Komisioner OJK, aktivitas para WNI dalam sindikat scam bukan sekadar kesalahan kecil, melainkan kejahatan keuangan lintas negara yang merugikan masyarakat di Indonesia.

“Apa yang mereka lakukan di sana adalah bagian dari kegiatan scam yang menyasar masyarakat di Indonesia. Semua pelaku akan diproses secara hukum dan dibuktikan dalam peradilan,” jelas Mahendra saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (22/1/2026).

WNI Kembali ke Tanah Air, Tapi Perlu Diwaspadai

Mahendra menyoroti fenomena WNI yang kembali ke Indonesia pasca meninggalkan sindikat penipuan di Kamboja.

Banyak dari mereka dianggap sebagai korban, padahal sebagian justru ikut berperan sebagai pelaku kriminal. Pernyataan ini disampaikannya saat rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI.

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh mencatat ribuan WNI melapor untuk meminta bantuan pulang setelah meninggalkan lokasi sindikat scam.

“Kami mencatat arus pelaporan meningkat seiring intensifikasi penindakan oleh aparat Kamboja. Banyak WNI yang datang ke pos pelayanan tanpa dokumen imigrasi sah,” ungkap perwakilan KBRI Phnom Penh.

OJK Dukung Penindakan Lintas Negara

OJK menegaskan dukungannya terhadap langkah pemerintah dan aparat hukum lintas negara untuk menindak sindikat scam secara efektif.

Menurut Mahendra, meskipun proses hukum lintas batas memerlukan koordinasi dan prosedur kompleks, hal ini penting agar pelaku scam tidak bebas beroperasi dan terus merugikan masyarakat Indonesia.

Selain upaya hukum, OJK juga menekankan pentingnya pendekatan preventif, termasuk edukasi literasi investasi dan literasi digital, agar masyarakat lebih waspada terhadap modus penipuan daring yang semakin canggih.

“Edukasi masyarakat adalah kunci mencegah kerugian lebih lanjut akibat scam daring. Kita harus memastikan masyarakat Indonesia lebih siap dan waspada,” tegas Mahendra.(*)

SUAMTERA, SEPUCUKJAMBI.ID – PT Hutama Karya (Persero) melaporkan total 594.032 kendaraan melintasi ruas-ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) selama libur panjang Perayaan Isra Mi’raj pada 15–19 Januari 2026.

Angka ini menunjukkan kenaikan 25,78% dibanding volume lalu lintas (VLL) normal, menandakan mobilitas masyarakat yang tinggi selama periode libur.

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Mardiansyah, menjelaskan, puncak arus kendaraan terjadi pada Minggu (18/1) dengan total 134.191 kendaraan, naik 27,31% dibanding trafik normal.

“Lonjakan ini dipicu oleh arus balik dan perjalanan wisata pada hari terakhir libur panjang, ketika masyarakat kembali ke pusat aktivitas dan memanfaatkan libur untuk bepergian antarkota,” jelasnya.

Ruas Tol dengan Trafik Tertinggi

Dari sisi volume, Tol Kuala Tanjung–Tebing Tinggi–Parapat (Seksi 1–4) mencatat trafik tertinggi dengan 130.298 kendaraan.

Tingginya mobilitas pada koridor ini disebabkan konektivitas ke kawasan permukiman dan destinasi wisata di Sumatera Utara, menjadikan tol sebagai pilihan utama karena lebih efisien dan nyaman dibanding jalur alternatif.

Sementara itu, Tol Sigli–Banda Aceh Seksi 2–6 (Seulimeum–Baitussalam) mencatat pertumbuhan persentase tertinggi 67,78% dibanding trafik normal.

Lonjakan ini tidak hanya dipicu oleh pergerakan masyarakat ke kota Banda Aceh, tetapi juga mobilitas layanan dan akses ke wilayah terdampak bencana untuk mendukung distribusi bantuan serta logistik.

Strategi Kelancaran Arus Lalu Lintas

Hutama Karya menekankan keberhasilan pengelolaan layanan libur panjang ini sebagai hasil dari langkah antisipatif komprehensif, meliputi:

• Kesiapan operasional seluruh ruas tol JTTS

• Penguatan fasilitas dan layanan di rest area

• Penambahan petugas siaga untuk menghadapi gangguan lalu lintas

• Koordinasi intensif dengan Kepolisian dan Dinas Perhubungan

• Informasi lalu lintas real-time melalui Variable Message Sign (VMS) dan kanal resmi

Mardiansyah menambahkan, evaluasi libur panjang ini akan menjadi persiapan menghadapi arus mudik dan balik Lebaran 2026, termasuk memastikan kecukupan personel, kecepatan respons penanganan gangguan, dan efektivitas penyampaian informasi perjalanan.

“Fokus kami adalah memastikan layanan jalan tol tetap andal, aman, dan nyaman, baik untuk aktivitas sehari-hari maupun periode dengan mobilitas tinggi,” tutup Mardiansyah.

Hutama Karya juga mengimbau seluruh pengguna jalan untuk:

• Mengutamakan keselamatan berkendara

• Mematuhi batas kecepatan

• Memastikan kondisi kendaraan prima

• Mengikuti arahan petugas di lapangan

Informasi terbaru tentang kondisi lalu lintas JTTS bisa dipantau melalui media sosial @HutamaKaryaTollroad, @HutamaKarya, dan website resmi www.hutamakarya.com.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang uji materiil terkait ketentuan tunjangan pensiun seumur hidup bagi anggota DPR, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980.

Sidang ini menghadirkan sejumlah ahli yang menilai skema pensiun untuk jabatan politik tidak sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan karakter jabatan yang bersifat sementara.

Dalam persidangan, seorang pengajar Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang hadir sebagai ahli pemohon menegaskan bahwa skema pensiun anggota DPR tidak bisa disamakan dengan sistem pensiun pekerja lain, seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), yang harus menempuh masa kerja panjang dan berkesinambungan.

“Pekerja lain harus bekerja puluhan tahun untuk memperoleh hak serupa. Nilai beradab menuntut adanya empati terhadap kondisi ekonomi rakyat,” ujar pengajar tersebut di hadapan majelis hakim.

Ia menilai pemberian pensiun seumur hidup bagi anggota DPR berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial dan bertentangan dengan asas keadilan substantif yang dijamin konstitusi.

Ahli lain, seorang purnawirawan perwira tinggi TNI Angkatan Laut berpangkat Laksamana Muda, menyoroti karakter jabatan anggota DPR yang bersifat politis dan sementara.

Ia menegaskan, jabatan tersebut tidak memenuhi kriteria jabatan karier, sehingga pemberian pensiun seumur hidup dianggap tidak proporsional.

“Karakter DPR adalah politis dan sementara. Secara konseptual, jabatan ini tidak memiliki hak yang setara dengan jabatan karier untuk menerima tunjangan pensiun seumur hidup,” jelasnya.

Gugatan dan Dampak Fiskal

Pemohon menggugat sejumlah pasal dalam UU Nomor 12 Tahun 1980 yang mengatur hak keuangan dan administratif anggota DPR, termasuk tunjangan pensiun seumur hidup.

Mereka menilai aturan tersebut memberikan keistimewaan berlebihan dibanding profesi lain yang kontribusinya bersifat jangka panjang dan berkesinambungan.

Sidang juga membahas dampak fiskal dari pemberian pensiun seumur hidup terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Para ahli menilai kebijakan ini perlu dikaji ulang agar penggunaan anggaran negara lebih berorientasi pada kepentingan publik yang luas.

Mahkamah Konstitusi belum mengambil keputusan dan akan melanjutkan pemeriksaan dengan mendengarkan keterangan lanjutan dari DPR dan pemerintah.

Putusan MK nantinya diperkirakan akan menjadi acuan penting dalam penataan kebijakan hak keuangan pejabat negara, khususnya yang bersumber dari anggaran negara.

“Keputusan ini bisa menjadi rujukan untuk memastikan hak keuangan pejabat negara lebih adil dan sesuai prinsip keadilan sosial,” kata seorang pakar hukum konstitusi.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan sekitar 28 juta warga Indonesia diperkirakan mengalami gangguan kesehatan jiwa.

Angka ini diperoleh berdasarkan estimasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yang menyebutkan bahwa satu dari delapan hingga satu dari sepuluh orang di dunia hidup dengan masalah kesehatan mental.

Pernyataan itu disampaikan Budi saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Menurutnya, data ini hanya merupakan “puncak gunung es”, karena sebagian besar kasus gangguan mental di Indonesia belum tercatat secara resmi akibat keterbatasan skrining kesehatan mental.

“WHO menyebut satu dari delapan sampai satu dari sepuluh orang memiliki masalah kesehatan jiwa. Dengan populasi Indonesia sekitar 280 juta, minimal 28 juta orang terdampak. Ini baru estimasi, belum termasuk kasus yang belum terdeteksi,” jelas Menkes Budi Gunadi.

Spektrum Gangguan Kesehatan Jiwa

Budi menjelaskan, gangguan kesehatan jiwa mencakup berbagai kondisi, mulai dari depresi, kecemasan, hingga skizofrenia dan gangguan bipolar.

Kondisi lain seperti gangguan konsentrasi, hiperaktivitas (ADHD), dan trauma psikologis juga termasuk kategori yang kerap luput dari perhatian masyarakat dan sistem layanan kesehatan.

Selama ini, perhatian terhadap kesehatan jiwa masih kalah dibanding kesehatan fisik.

Padahal, gangguan mental tidak hanya memengaruhi kualitas hidup individu, tetapi juga berdampak pada produktivitas, interaksi sosial, dan ekonomi masyarakat secara luas.

Strategi Penanganan dari Pemerintah

Sebagai langkah konkret, Kementerian Kesehatan telah mulai mengintegrasikan layanan kesehatan jiwa ke fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama, seperti puskesmas.

Hal ini memungkinkan deteksi dini dan penanganan awal, sehingga masyarakat tidak harus langsung mengakses rumah sakit rujukan untuk mendapatkan perawatan.

Selain itu, skrining kesehatan mental kini mulai dimasukkan dalam sejumlah program pemeriksaan kesehatan pemerintah.

Budi berharap dengan pendekatan ini, kesenjangan antara kasus yang tercatat dengan kondisi riil di lapangan dapat diperkecil.

“Gangguan kesehatan jiwa bukan hal yang perlu ditakuti atau distigmatisasi. Dengan deteksi dini dan pendampingan yang tepat, kondisi ini bisa ditangani,” tegas Menkes.

Pemerintah juga mengajak masyarakat untuk lebih terbuka dalam membicarakan masalah kesehatan mental, memahami gejala awal, serta mendorong akses ke layanan profesional.

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, sekaligus memperkuat upaya nasional dalam menekan angka gangguan kesehatan jiwa di Indonesia.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memulai langkah diplomasi strategis awal 2026 dengan melakukan kunjungan kerja resmi ke Inggris.

Lawatan yang berlangsung sejak Minggu (18/1/2026) ini menandai upaya pemerintah Indonesia memperkuat posisi kerja sama global, khususnya dengan negara mitra utama di Eropa.

Agenda utama kunjungan tersebut berlangsung pada Selasa (20/1/2026) waktu setempat, ketika Presiden Prabowo bertemu langsung dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer di kediaman resmi PM Inggris, 10 Downing Street, London.

Pertemuan itu menghasilkan penandatanganan kemitraan strategis baru Indonesia–Inggris yang mencakup berbagai sektor penting.

Prabowo menegaskan bahwa Inggris dipandang sebagai mitra potensial yang memiliki kekuatan signifikan di bidang teknologi, keuangan, dan investasi.

Ia menyebut kemitraan ini sebagai pintu masuk untuk mendorong arus investasi dan transfer teknologi ke Indonesia.

“Inggris memiliki kapasitas keuangan dan teknologi yang kuat, serta minat besar untuk berinvestasi di Indonesia. Kerja sama ini kita bangun sebagai partnership yang nyata,” ujar Prabowo usai pertemuan resmi di Lancaster House, London.

Menurut Presiden, kesepakatan tersebut tidak berhenti pada komitmen politik semata.

Kerja sama strategis yang disepakati dirancang untuk menghadirkan manfaat konkret bagi kedua negara, baik dalam peningkatan kapasitas industri nasional maupun penciptaan nilai tambah ekonomi.

Salah satu sektor yang mendapat perhatian khusus adalah maritim dan perikanan. Dalam kesempatan yang sama, Indonesia dan Inggris menandatangani nota kesepahaman pembangunan sekitar 1.500 kapal ikan.

Program ini diharapkan mampu memperkuat industri perikanan nasional, meningkatkan produktivitas nelayan, serta mendukung ketahanan pangan berbasis laut.

Selain ekonomi dan maritim, kerja sama juga mencakup bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia.

Pemerintah Indonesia melihat Inggris sebagai mitra strategis dalam peningkatan kualitas pendidikan tinggi, riset, dan inovasi teknologi yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan global.

Komitmen Presiden Prabowo dalam mempererat hubungan bilateral juga disampaikan melalui pernyataan tertulis yang diunggah di akun resmi Instagram Sekretariat Kabinet.

Dalam pernyataan tersebut, Prabowo menegaskan tekadnya untuk memperkuat persahabatan dan kolaborasi antara Indonesia dan Inggris demi kepentingan masyarakat kedua negara.

“I am committed to enhancing and strengthening the UK-Indonesia friendship and cooperation,” tulis Prabowo, seraya menekankan keyakinannya bahwa kemitraan ini akan memberikan dampak positif jangka panjang.

Selama kunjungan kerja di Inggris, Presiden Prabowo juga dijadwalkan menghadiri sejumlah agenda penting lainnya.

Di antaranya adalah pertemuan dengan akademisi, dialog bersama mahasiswa Indonesia di luar negeri, serta forum investasi yang mempertemukan pemerintah Indonesia dengan pelaku usaha dan investor Inggris.

Pengamat hubungan internasional menilai kunjungan ini mencerminkan pendekatan diplomasi Indonesia yang pragmatis dan berorientasi hasil.

Di tengah ketidakpastian geopolitik global, penguatan kemitraan strategis dengan negara maju seperti Inggris dinilai penting untuk mendukung agenda pembangunan nasional, terutama di sektor ekonomi, teknologi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendalami kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

Penyidik KPK menggeledah rumah Wali Kota Madiun nonaktif Maidi (MD) serta kediaman orang kepercayaannya, Rochim Ruhdiyanto (RR), di wilayah Madiun, Jawa Timur.

Dalam penggeledahan tersebut, KPK menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen, perangkat elektronik, hingga uang tunai yang diduga berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani.

“Penyidik mengamankan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik. Selain itu, juga diamankan barang bukti berupa uang tunai,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Kamis.

Budi menjelaskan, rangkaian penggeledahan dan penyitaan dilakukan pada 21 Januari 2026 dan berlangsung hingga malam hari.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya penyidik untuk memperkuat alat bukti dalam kasus yang berawal dari operasi tangkap tangan (OTT).

“Penggeledahan dilakukan untuk mencari dan melengkapi bukti tambahan guna memperkuat bukti awal yang telah diperoleh dalam OTT maupun pemeriksaan awal terhadap para saksi dan tersangka,” jelasnya.

KPK memastikan proses penggeledahan di Madiun belum berhenti dan masih akan berlanjut di sejumlah lokasi lainnya yang diduga terkait dengan perkara tersebut.

Seperti diketahui, pada 19 Januari 2026, KPK mengonfirmasi telah melakukan OTT terhadap Wali Kota Madiun Maidi.

Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan penerimaan imbalan proyek serta dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR) di Kota Madiun.

Sehari berselang, tepatnya 20 Januari 2026, KPK resmi menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni Maidi (MD), Rochim Ruhdiyanto (RR), serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Madiun, Thariq Megah (TM).

Dalam perkara ini, KPK mengungkap adanya dua klaster dugaan tindak pidana korupsi. Klaster pertama terkait dugaan pemerasan dengan tersangka Maidi dan Rochim Ruhdiyanto.

Sementara klaster kedua berkaitan dengan dugaan penerimaan gratifikasi yang menjerat Maidi bersama Thariq Megah.

KPK menegaskan akan terus mengembangkan perkara tersebut untuk mengungkap pihak-pihak lain yang diduga terlibat.(*)