JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Persiapan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Ruas Jambi–Rengat Fase I terus dimatangkan.

Pemerintah Provinsi Jambi mulai mempercepat proses pendataan lahan dan koordinasi lintas instansi agar proyek strategis nasional tersebut dapat mulai dibangun pada 2027.

Komitmen itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pembangunan JTTS Ruas Jambi–Rengat Fase I (Simpang Ness–Merlung) yang dipimpin Gubernur Jambi Al Haris di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Jumat 24 Juli 2026.

Rapat dihadiri Plt Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jambi Robert Eduard Sihotang, perwakilan Islamic Development Bank (IsDB), Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), pemerintah kabupaten terkait, Badan Pertanahan Nasional (BPN), perangkat daerah, hingga tokoh masyarakat dari wilayah terdampak.

Dalam arahannya, Gubernur Al Haris menegaskan pengalaman pembangunan Tol Jambi–Palembang menjadi pelajaran penting agar seluruh tahapan persiapan dilakukan sejak dini, terutama terkait pengadaan lahan.

“Kita belajar dari pengalaman pembangunan Jalan Tol Jambi–Palembang. Persiapan harus dilakukan sejak dini, terutama pendataan lahan, agar pelaksanaan pembangunan pada tahun 2027 dapat berjalan sesuai rencana,” ujarnya.

Al Haris meminta seluruh tim bekerja secara profesional, transparan, dan mengantisipasi berbagai potensi persoalan, termasuk munculnya klaim lahan yang tidak sesuai ketentuan.

Menurutnya, jalan tol akan memberikan dampak besar terhadap peningkatan konektivitas antarwilayah, mempercepat mobilitas masyarakat dan distribusi barang, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi.

Ia juga memastikan masyarakat yang lahannya terdampak akan memperoleh kompensasi sesuai ketentuan dan hasil penilaian independen.

“Kita ingin seluruh proses berjalan baik. Yang dilakukan bukan sekadar ganti rugi, tetapi memberikan nilai yang adil sehingga masyarakat memperoleh manfaat dari pembangunan ini,” tegasnya.

Gubernur meminta pemerintah kabupaten segera memetakan desa yang terdampak, jumlah bidang tanah, luas lahan, serta data masyarakat sebagai dasar percepatan proses pengadaan tanah.

Selain itu, koordinasi lintas instansi juga diminta terus diperkuat agar seluruh proses administrasi, perizinan, hingga penyelesaian kawasan hutan dapat diselesaikan tepat waktu.

Sementara itu, Plt Kepala BPJN Jambi Robert Eduard Sihotang menjelaskan ruas Tol Jambi–Rengat Fase I memiliki panjang sekitar 67,45 kilometer, membentang dari Simpang Ness hingga Merlung.

Proyek tersebut akan dilengkapi dua simpang susun, yakni Simpang Susun Cinto Kenang dan Simpang Susun Merlung, serta dikerjakan dalam empat paket konstruksi, yaitu Paket 1A, 1B, 2A, dan 2B.

Salah satu paket akan difokuskan pada pembangunan Jembatan Batanghari yang menjadi struktur utama pada ruas tersebut.

Robert menyebutkan jalan tol akan melintasi tiga kabupaten, yakni Muaro Jambi, Batanghari, dan Tanjung Jabung Barat.

Hingga saat ini, sekitar 9 persen proses pengadaan lahan telah diselesaikan yang mencakup sembilan desa, terdiri atas enam desa di Muaro Jambi, dua desa di Batanghari, dan satu desa di Tanjung Jabung Barat.

Menurutnya, proses pengadaan tanah ditargetkan dapat rampung dalam waktu sekitar sembilan bulan setelah seluruh persyaratan administrasi dan perizinan selesai dipenuhi.

Dalam pelaksanaannya, proyek juga memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. Berbagai langkah mitigasi disiapkan, mulai dari pengendalian debu dan kebisingan, perlindungan habitat, keselamatan kerja, hingga pembangunan underpass maupun overpass untuk menjaga akses masyarakat.

Pemerintah juga menyiapkan program pemulihan mata pencaharian bagi warga terdampak serta mekanisme penanganan keluhan melalui konsultasi rutin bersama pemerintah desa dan masyarakat.

Melalui percepatan persiapan ini, Pemerintah Provinsi Jambi berharap pembangunan Tol Jambi–Rengat Fase I dapat berjalan sesuai jadwal sehingga mampu memperkuat konektivitas kawasan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) masih membuka pendaftaran Program Pemagangan Nasional (MagangHub) Angkatan II Batch 1 Tahun 2026 hingga 28 Juli 2026.

Program ini ditujukan bagi lulusan perguruan tinggi dan pendidikan profesi yang ingin memperoleh pengalaman kerja sekaligus meningkatkan kompetensi sebelum memasuki dunia kerja.

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Darmawansyah, mengatakan MagangHub menjadi salah satu program strategis pemerintah untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia Indonesia.

“Kami mengajak lulusan perguruan tinggi dan pendidikan profesi yang memenuhi persyaratan untuk memanfaatkan kesempatan ini. MagangHub menjadi sarana memperoleh pengalaman kerja, meningkatkan kompetensi, dan memperkuat kesiapan memasuki dunia kerja,” ujar Darmawansyah dalam keterangan resminya, Rabu 22 Juli 2026.

Menurutnya, Program MagangHub Angkatan II Batch 1 merupakan bagian dari target 150.000 peserta sepanjang 2026 yang dibagi dalam tiga batch, masing-masing berkuota 50.000 peserta.

Jadwal Seleksi MagangHub 2026

Setelah pendaftaran ditutup pada 28 Juli 2026, Kemnaker akan melanjutkan proses seleksi sesuai jadwal berikut:

• Pendaftaran: hingga 28 Juli 2026
• Seleksi peserta: 29 Juli–5 Agustus 2026
• Penetapan peserta: 6 Agustus 2026
• Pengumuman hasil seleksi: 7 Agustus 2026
• Pelaksanaan magang dimulai: 10 Agustus 2026
• Kick Off MagangHub Angkatan II Batch 1: 11 Agustus 2026

Peserta Berhak Mengikuti Sertifikasi BNSP

Pada pelaksanaan tahun ini, Kemnaker menghadirkan sejumlah penyempurnaan program, salah satunya memberikan kesempatan kepada seluruh peserta untuk mengikuti uji sertifikasi kompetensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) setelah menyelesaikan masa magang.

Sertifikat kompetensi tersebut diharapkan menjadi nilai tambah yang dapat meningkatkan peluang peserta memperoleh pekerjaan.

Selain itu, program kini juga terbuka bagi lulusan pendidikan profesi, seperti profesi kesehatan, pendidikan, akuntansi, teknik, dan bidang profesi lainnya.

Menurut Darmawansyah, kebijakan tersebut disusun untuk mengakomodasi kebutuhan lulusan profesi yang memerlukan pengalaman praktik sebelum memasuki dunia kerja secara penuh.

Dapat Uang Saku dan BPJS Ketenagakerjaan

Selama mengikuti program selama enam bulan, peserta akan memperoleh sejumlah fasilitas, di antaranya:

• Uang saku sesuai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) lokasi magang.
• Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).
• Jaminan Kematian (JKM).
• Pendampingan mentor sesuai kurikulum.
• Kesempatan mengikuti sertifikasi kompetensi BNSP.

Kemnaker juga memperkuat pengawasan pelaksanaan program melalui koordinasi dengan dinas ketenagakerjaan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota guna memastikan peserta memperoleh lingkungan kerja yang aman, sehat, dan mendukung proses pembelajaran.

Petunjuk teknis terbaru juga mengatur pelaksanaan magang bagi perusahaan yang menerapkan sistem kerja enam hari dalam sepekan, termasuk pengaturan jam kerja, waktu istirahat, cuti bersama, hari libur nasional, hingga mekanisme pengunduran diri peserta.

Masyarakat yang berminat dapat melihat persyaratan lengkap dan melakukan pendaftaran melalui platform resmi MagangHub Kemnaker.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Nanik S Deyang resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

Di balik keputusan tersebut, Nanik juga mengungkap sosok yang disebut akan menggantikan posisinya memimpin lembaga tersebut.

Melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada Rabu (22/7/2026), Nanik menyebut calon penggantinya merupakan sosok yang sudah dikenalnya dengan baik.

“Insyaallah pengganti saya adalah ‘adik saya’, yang bisa saya jewer kalau misalnya terjadi hal-hal yang menyimpang,” tulis Nanik.

Meski demikian, Nanik tidak mengungkap identitas sosok yang dimaksud maupun memastikan kapan pergantian jabatan Kepala BGN akan diumumkan secara resmi.

Nanik menjelaskan bahwa keputusan mengundurkan diri diambil karena dirinya harus menjalani pengobatan penyakit jantung di luar negeri.

Sebelum berangkat, ia telah berpamitan kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Dengan berat hati akhirnya saya pamit kepada Bapak Presiden untuk melakukan pengobatan di luar negeri untuk jantung saya. Rencananya hari ini, Rabu 22 Juli 2026, saya berangkat,” ujar Nanik.

Ia menegaskan, keputusannya menjalani pengobatan di luar negeri bukan karena meragukan kemampuan tenaga medis di Indonesia.

Menurutnya, langkah tersebut dilakukan untuk memperoleh second opinion atas kondisi kesehatannya.

“Ini bukan karena tidak percaya dokter yang hebat di Indonesia, tetapi untuk mendapatkan second opinion. Kebetulan ada kawan yang merekomendasikan rumah sakit di tempat yang akan saya tuju,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Nanik juga membagikan pesan yang disampaikan Presiden Prabowo saat dirinya menyampaikan permohonan pengunduran diri sebagai Kepala BGN.

“Saya sampaikan ke Presiden juga dengan beribu maaf sepertinya saya harus mundur sebagai Kepala BGN demi kesehatan saya. Karena Presiden prihatin dengan kondisi saya, Presiden menyetujui, namun saya diminta tetap ikut mengawasi BGN,” ungkapnya.

Pernyataan tersebut mengisyaratkan bahwa meski tidak lagi menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik masih akan dilibatkan dalam proses pengawasan dan pengembangan program-program BGN, termasuk pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Nanik S Deyang resmi mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

Keputusan tersebut diambil karena alasan kesehatan, yakni untuk menjalani pengobatan penyakit jantung di luar negeri.

Kabar pengunduran diri tersebut dikonfirmasi oleh Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Kebijakan, Dirgayuza Setiawan, di Jakarta, Rabu.

“Hari ini Ibu Nanik Deyang berpamitan kepada Presiden Prabowo untuk menjalani pengobatan jantung sekaligus mengundurkan diri sebagai Kepala Badan Gizi Nasional,” ujar Dirgayuza.

Menurut Dirgayuza, meski baru sekitar satu setengah bulan memimpin BGN, Nanik telah melakukan berbagai langkah pembenahan dan meletakkan fondasi reformasi di tubuh lembaga tersebut.

Sejumlah langkah yang telah dilakukan antara lain mengevaluasi hampir 28.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mengklasifikasikan sekitar 3.000 dapur berdasarkan standar mutu, serta menghentikan ekspansi dapur di wilayah yang dinilai sudah jenuh.

Selain itu, BGN juga menemukan 414 SPPG bermasalah. Temuan tersebut disebut berdampak pada penyelamatan anggaran negara hingga ratusan miliar rupiah yang kembali ke kas negara.

Tak hanya itu, selama memimpin BGN, Nanik juga membentuk 11 tim reformasi, memfokuskan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada kelompok penerima manfaat yang paling membutuhkan, serta melibatkan tenaga profesional dari berbagai kementerian dan lembaga.

Dalam unggahan di media sosial pribadinya, Nanik menjelaskan bahwa dirinya akan menjalani pengobatan penyakit jantung di luar negeri dan dijadwalkan berangkat pada hari yang sama.

“Saya sampaikan ke Presiden juga dengan beribu maaf sepertinya saya harus mundur sebagai Kepala BGN demi kesehatan saya. Karena Presiden prihatin dan kasihan dengan saya, Presiden menyetujui, namun saya diminta tetap ikut mengawasi BGN,” ujar Nanik.

Nanik juga mengungkapkan adanya kemungkinan Presiden Prabowo Subianto akan membentuk Dewan Pengawas Badan Gizi Nasional dan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia menyebut dirinya berpeluang dipercaya menjadi ketua dewan pengawas tersebut.

Meski tidak lagi menjabat sebagai Kepala BGN, Nanik menegaskan komitmennya untuk tetap mendukung berbagai program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan sektor gizi nasional.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Rencana kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke Provinsi Jambi pada September 2026 menjadi salah satu alasan Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi mempercepat penyelesaian pembangunan Kolam Retensi Pal Lima.

Selain dijadwalkan meresmikan Sekolah Rakyat, proyek pengendali banjir tersebut juga berpeluang masuk dalam agenda peresmian Presiden apabila pembangunannya selesai sesuai target.

Hal itu disampaikan Wali Kota Jambi Maulana usai pembayaran ganti rugi lahan tahap kedua Kolam Retensi Pal Lima senilai Rp33 miliar, Selasa 21 Juli 2026.

“Presiden Prabowo dijadwalkan datang ke Jambi pada September. Beliau akan meresmikan Sekolah Rakyat. Kalau Kolam Retensi Pal Lima selesai tepat waktu, bukan tidak mungkin juga akan diresmikan. Makanya ini butuh percepatan,” ujar Maulana.

Ia juga mengungkapkan, dalam rangkaian kunjungan kerja tersebut, Presiden dijadwalkan melakukan penanaman pohon bersama kepala daerah di kawasan jogging track Kolam Retensi Pal Lima.

Pembebasan Lahan Hampir Rampung

Untuk mendukung percepatan pembangunan, Pemkot Jambi bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Jambi, Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera VI, dan Kejaksaan Tinggi Jambi menuntaskan pembayaran ganti rugi lahan tahap kedua.

Nilai pembayaran yang telah dicairkan mencapai Rp33 miliar dari total alokasi dana pemerintah pusat sebesar Rp45 miliar.

Sebelumnya, pembebasan lahan tahap pertama telah menghabiskan sekitar Rp30 miliar yang bersumber dari Pemerintah Kota Jambi dan Pemerintah Provinsi Jambi.

Pada tahap kedua, pembayaran diberikan kepada 19 Nomor Induk Bidang (NIB). Secara keseluruhan, lahan yang telah berhasil dibebaskan mencapai sekitar 8,9 hektare.

Sementara itu, sekitar 0,7 hektare lahan yang berada di kawasan sempadan sungai masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat.

Sekolah Rakyat Siap Beroperasi

Selain proyek kolam retensi, Pemkot Jambi juga tengah mempersiapkan operasional Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah pusat.

Menurut Maulana, pada 30 Juli 2026 akan digelar apel bersama di lokasi Sekolah Rakyat sebagai bagian dari persiapan operasional.

Sekolah tersebut akan menampung 210 peserta didik, terdiri atas 90 siswa jenjang SMP, 90 siswa SMA, dan 30 siswa SD, yang seluruhnya berasal dari keluarga kategori desil 1 atau kelompok masyarakat berpenghasilan paling rendah.

Dengan hampir rampungnya proses pembebasan lahan, pembangunan fisik Kolam Retensi Pal Lima diharapkan dapat dipercepat sehingga selesai sebelum kunjungan Presiden Prabowo ke Jambi pada September mendatang.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke proyek strategis nasional (PSN) Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) yang dikelola PT Hutama Karya (Persero), Kamis 16 Juli 2026.

Dalam kunjungan tersebut, Gibran meninjau langsung perkembangan pembangunan Jalan Tol Palembang-Betung serta Jalan Tol Betung-Tempino-Jambi yang menjadi bagian penting dalam memperkuat konektivitas antarwilayah di Pulau Sumatra.

Kunjungan ini menjadi bentuk dukungan pemerintah terhadap percepatan penyelesaian infrastruktur jalan tol sebagai penggerak mobilitas masyarakat, distribusi logistik, dan pertumbuhan ekonomi regional.

Turut mendampingi Wakil Presiden dalam peninjauan tersebut, Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru, Gubernur Jambi Al Haris, Wali Kota Palembang Ratu Dewa, Bupati Musi Banyuasin M. Toha, Kepala BBPJN Sumatra Selatan Panji Krisna Wardana, Plt Kepala BPJN Jambi Robert Eduard Sihotang, jajaran Direksi Hutama Karya, serta sejumlah pejabat terkait.

Gibran Apresiasi Percepatan Pembangunan Tol Trans Sumatra

Dalam kunjungannya, Gibran menerima paparan terkait perkembangan pembangunan kedua ruas tol tersebut sekaligus melihat langsung kondisi konstruksi di lapangan.

Wapres mengapresiasi progres pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra, khususnya ruas Palembang-Betung dan Betung-Tempino-Jambi yang terus mengalami perkembangan.

Menurutnya, percepatan pembangunan harus terus dilakukan agar manfaat infrastruktur tersebut dapat segera dirasakan masyarakat.

“Percepatan pembangunan yang telah dilakukan, khususnya pada Jembatan Musi V, menunjukkan perkembangan yang baik. Terakhir saya berkunjung pada September 2025, dan hari ini kembali pada Juli 2026 untuk melihat perkembangan yang telah dicapai,” ujar Gibran.

Progres Tol Palembang-Betung Capai 85,54 Persen

Jalan Tol Palembang-Betung memiliki panjang total 69,19 kilometer yang terbagi dalam tiga seksi.

Rinciannya:

• Seksi 1 Palembang-Rengas sepanjang 21,5 kilometer
• Seksi 2 Rengas-Pangkalan Balai sepanjang 33 kilometer
• Seksi 3 Pangkalan Balai-Betung sepanjang 14,69 kilometer

Hingga saat ini, progres konstruksi ruas tersebut telah mencapai 85,54 persen, sedangkan progres pembebasan lahan mencapai 88,43 persen.

Salah satu bagian penting yang menjadi perhatian dalam proyek ini adalah Jembatan Musi V, yang menjadi struktur utama penghubung pada ruas tol tersebut.

Tol Betung-Tempino-Jambi Jadi Penghubung Sumsel dan Jambi

Selain meninjau Tol Palembang-Betung, Gibran juga melihat perkembangan pembangunan Jalan Tol Betung-Tempino-Jambi.

Ruas tol ini memiliki panjang total 170,73 kilometer yang terbagi menjadi tiga seksi utama:

• Seksi 1 Betung-Tungkal Jaya sepanjang 62,38 kilometer
• Seksi 2 Tungkal Jaya-Bayung Lencir sepanjang 54,32 kilometer
• Seksi 3 Bayung Lencir-Simpang Ness sepanjang 52,59 kilometer

Sebagian ruas telah beroperasi dan dimanfaatkan masyarakat, sementara pembangunan seksi lainnya terus dilanjutkan untuk memperkuat konektivitas menuju Provinsi Jambi.

Jika seluruh ruas selesai dan beroperasi penuh, Tol Palembang-Betung dan Betung-Tempino-Jambi akan membentuk jalur strategis yang menghubungkan Sumatra Selatan dan Jambi secara lebih cepat dan efisien.

Dorong Pertumbuhan Ekonomi Sumatra

Kehadiran jalan tol tersebut diproyeksikan mampu memangkas waktu perjalanan dibandingkan jalur nasional yang selama ini digunakan masyarakat.

Selain mempercepat mobilitas kendaraan pribadi, jalan tol ini juga diharapkan meningkatkan efisiensi distribusi barang dan logistik, membuka akses menuju kawasan industri, pelabuhan, pusat produksi, serta berbagai pusat ekonomi lainnya.

Direktur Operasi III Hutama Karya, Iwan Hermawan, memastikan pihaknya terus berkomitmen menyelesaikan pembangunan kedua ruas tol tersebut sesuai target.

“Arahan dan dukungan Bapak Wakil Presiden semakin memperkuat komitmen Hutama Karya untuk menuntaskan pembangunan Jalan Tol Palembang-Betung dan Jalan Tol Betung-Tempino-Jambi sesuai target,” ujar Iwan.

Ia menambahkan, penyelesaian proyek tersebut akan memberikan dampak besar terhadap konektivitas Sumatra Selatan dan Jambi, mempercepat arus logistik, serta menciptakan peluang ekonomi baru di sepanjang koridor Jalan Tol Trans Sumatra.

Hutama Karya bersama pemerintah pusat dan daerah akan terus memperkuat koordinasi agar pembangunan berjalan sesuai target dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Daftar orang terkaya Indonesia mengalami perubahan posisi pada Juli 2026.

Pengusaha batu bara Low Tuck Kwong berhasil mengambil alih posisi puncak, menggeser pemilik Grup Djarum Robert Budi Hartono yang sebelumnya berada di urutan pertama.

Berdasarkan data Forbes Real-Time Billionaires per 17 Juli 2026, terjadi perubahan susunan di jajaran tiga besar orang terkaya Indonesia.

Low Tuck Kwong kini tercatat sebagai orang terkaya di Indonesia dengan total kekayaan mencapai US$16,2 miliar atau sekitar Rp262,4 triliun dengan asumsi kurs Rp16.200 per dolar AS.

Sementara itu, Robert Budi Hartono berada di posisi kedua dengan kekayaan sebesar US$15,7 miliar atau sekitar Rp254,3 triliun.

Posisi ketiga masih ditempati pengusaha Prajogo Pangestu dengan total kekayaan mencapai US$15,4 miliar atau sekitar Rp249,5 triliun.

Perubahan daftar taipan terkaya Indonesia ini menunjukkan sektor pertambangan, energi, perbankan, petrokimia, hingga industri pusat data masih menjadi sumber utama kekayaan para konglomerat nasional.

Daftar 10 Orang Terkaya Indonesia Versi Forbes Juli 2026

1. Low Tuck Kwong

Low Tuck Kwong menjadi orang terkaya Indonesia dengan kekayaan mencapai US$16,2 miliar atau sekitar Rp262,4 triliun.

Kekayaannya meningkat sekitar US$144,4 juta dalam pembaruan terbaru Forbes.

Sektor usaha: Pertambangan batu bara dan energi melalui Bayan Resources.

2. Robert Budi Hartono

Robert Budi Hartono menempati posisi kedua dengan kekayaan sebesar US$15,7 miliar atau sekitar Rp254,3 triliun.

Nilai kekayaannya meningkat sekitar US$530,6 juta.

Sektor usaha: Perbankan dan industri rokok melalui BCA serta Djarum Group.

3. Prajogo Pangestu

Prajogo Pangestu tetap berada di posisi ketiga dengan kekayaan US$15,4 miliar atau sekitar Rp249,5 triliun.

Kekayaannya bertambah sekitar US$30,3 juta.

Sektor usaha: Petrokimia dan energi melalui Barito Group.

4. Anthoni Salim

Anthoni Salim berada di posisi keempat dengan kekayaan US$10,3 miliar atau sekitar Rp166,9 triliun.

Sektor usaha: Konglomerasi Salim Group yang bergerak di bidang pangan, ritel, telekomunikasi, dan infrastruktur.

5. Sri Prakash Lohia

Sri Prakash Lohia menempati posisi kelima dengan kekayaan US$8,5 miliar atau sekitar Rp137,7 triliun.

Sektor usaha: Petrokimia dan manufaktur melalui Indorama Group.

6. Tahir dan Keluarga

Tahir dan keluarga berada di peringkat keenam dengan kekayaan US$8,3 miliar atau sekitar Rp134,5 triliun.

Sektor usaha: Konglomerasi Mayapada Group.

7. Otto Toto Sugiri

Otto Toto Sugiri berada di posisi ketujuh dengan kekayaan US$7,7 miliar atau sekitar Rp124,7 triliun.

Sektor usaha: Pusat data melalui DCI Indonesia.

8. Marina Budiman

Marina Budiman menjadi satu-satunya perempuan dalam daftar 10 besar orang terkaya Indonesia.

Ia memiliki kekayaan sekitar US$5,5 miliar atau sekitar Rp89,1 triliun.

Sektor usaha: Pusat data melalui DCI Indonesia.

9. Lim Hariyanto Wijaya Sarwono

Lim Hariyanto Wijaya Sarwono berada di posisi kesembilan dengan kekayaan US$4,3 miliar atau sekitar Rp69,7 triliun.

Sektor usaha: Perkebunan kelapa sawit dan pertambangan nikel.

10. Theodore Rachmat

Theodore Rachmat melengkapi daftar 10 orang terkaya Indonesia dengan kekayaan US$4,1 miliar atau sekitar Rp66,4 triliun.

Sektor usaha: Investasi dan berbagai sektor industri.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kunjungan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka ke RSUD Raden Mattaher Jambi dimanfaatkan Pemerintah Provinsi Jambi untuk menyampaikan sejumlah kebutuhan prioritas di sektor kesehatan.

Salah satu yang menjadi perhatian utama ialah percepatan pengadaan alat Magnetic Resonance Imaging (MRI) baru serta penambahan tenaga dokter spesialis jantung.

Gubernur Jambi Al Haris mendampingi langsung Wapres Gibran saat meninjau berbagai fasilitas pelayanan kesehatan di rumah sakit rujukan milik pemerintah provinsi tersebut, Kamis 16 Juli 2026.

Selama berada di RSUD Raden Mattaher, Gibran menyempatkan diri melihat pelayanan di sejumlah ruang perawatan, menyapa pasien, serta berdialog dengan keluarga pasien mengenai pelayanan kesehatan yang mereka terima.

Momentum itu dimanfaatkan Pemprov Jambi untuk menyampaikan kebutuhan alat kesehatan yang dinilai mendesak.

Salah satunya penggantian alat MRI yang telah beroperasi sejak 2014.

Direktur Utama RSUD Raden Mattaher, drg. Iwan Hendrawan, mengatakan usulan tersebut telah disampaikan kepada Wakil Presiden agar proses pengadaannya dapat dipercepat.

“Kami menyampaikan bahwa MRI yang digunakan saat ini merupakan alat sejak 2014. Harapannya, pengadaan yang semula direncanakan pada 2027 dapat dipercepat menjadi tahun ini,” ujarnya.

Selain peralatan medis, keterbatasan tenaga dokter spesialis juga menjadi perhatian.

RSUD Raden Mattaher masih membutuhkan tambahan dokter, terutama spesialis jantung, untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Iwan, proses pendidikan dokter spesialis memerlukan waktu yang cukup panjang sehingga kebutuhan tenaga medis belum bisa dipenuhi dalam waktu singkat.

“Untuk dokter spesialis jantung juga kami sampaikan karena proses pendidikan masih membutuhkan waktu sekitar dua tahun.

Persoalan SDM memang masih menjadi tantangan pelayanan kesehatan,” katanya.

Ia menambahkan, beberapa layanan spesialis lainnya juga masih membutuhkan dukungan tenaga medis agar pelayanan rumah sakit semakin optimal.

Pemprov Jambi berharap dukungan dari Kementerian Kesehatan dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan tersebut, sehingga kualitas pelayanan di RSUD Raden Mattaher terus meningkat.

Menurut Iwan, Wakil Presiden Gibran memberikan respons positif terhadap berbagai usulan yang disampaikan.

Pemerintah Pusat disebut siap mendukung peningkatan fasilitas kesehatan, termasuk percepatan pengadaan alat kesehatan dan penguatan layanan bedah yang saat ini masih menghadapi waktu tunggu cukup panjang.

“Pak Wapres memberikan respons yang baik dan siap membantu kebutuhan rumah sakit, termasuk percepatan alat kesehatan serta peningkatan layanan bedah,” pungkasnya.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Rentetan operasi tangkap tangan (OTT) dan penanganan perkara korupsi yang melibatkan sejumlah kepala daerah sepanjang 2026 kembali menempatkan tata kelola pemerintahan daerah dalam sorotan.

Fenomena tersebut tidak hanya menunjukkan masih tingginya risiko penyalahgunaan kewenangan di daerah, tetapi juga menjadi pengingat bahwa reformasi birokrasi belum sepenuhnya mampu menutup celah praktik korupsi.

Sepanjang tahun ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangani sejumlah perkara yang melibatkan kepala daerah dengan beragam dugaan tindak pidana, mulai dari suap proyek, gratifikasi, pemerasan terhadap aparatur sipil negara (ASN), hingga dugaan jual beli jabatan.

Salah satu kasus terbaru adalah operasi tangkap tangan terhadap Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemerasan terhadap perangkat daerah.

Berdasarkan berbagai penanganan perkara yang telah dipublikasikan sepanjang 2026, sedikitnya terdapat sekitar 10 kepala daerah yang tersangkut proses hukum terkait dugaan tindak pidana korupsi.

Modus yang muncul pun semakin beragam dan menunjukkan bahwa praktik korupsi tidak lagi hanya berkutat pada pengaturan proyek pemerintah.

Sejumlah perkara yang mencuat antara lain dugaan pemerasan terhadap perangkat daerah, penerimaan suap dalam pelaksanaan proyek infrastruktur, gratifikasi, hingga dugaan praktik jual beli jabatan.

Dalam beberapa kasus, penyidik juga menyita uang tunai bernilai miliaran rupiah serta logam mulia sebagai barang bukti.

Maraknya kasus yang melibatkan kepala daerah memperlihatkan bahwa penguatan sistem pengawasan internal pemerintah daerah masih menjadi pekerjaan rumah besar.

Pengendalian yang lemah, minimnya transparansi dalam pengelolaan anggaran, serta masih terbukanya ruang intervensi dalam pengadaan barang dan jasa dinilai menjadi faktor yang perlu mendapat perhatian serius.

Selain itu, sejumlah pengamat antikorupsi selama ini juga menyoroti pentingnya memperbaiki sistem promosi jabatan, memperkuat fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), memperluas digitalisasi layanan publik, hingga meningkatkan keterbukaan informasi penggunaan anggaran agar potensi penyimpangan dapat dideteksi lebih dini.

Di sisi lain, penindakan yang dilakukan KPK menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak berhenti pada penangkapan semata.

Efektivitas pencegahan tetap bergantung pada komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam membangun sistem yang transparan, akuntabel, serta menutup ruang terjadinya konflik kepentingan.

Gelombang penanganan perkara sepanjang 2026 diharapkan menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pemerintahan daerah.

Penguatan integritas penyelenggara negara, optimalisasi pengawasan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dinilai menjadi fondasi penting untuk menekan praktik korupsi di tingkat daerah.

Beberapa kepala daerah yang ditangkap pada tahun 2026 meliputi:

• Bupati Sukoharjo, Etik Suryani: Ditangkap KPK pada 9 Juli 2026 atas dugaan tindak pemerasan terhadap perangkat daerah.
• Bupati Cilacap, Syamsul Aulia Rahman: Ditangkap dalam OTT KPK pada 13 Maret 2026 atas dugaan pemerasan dan penerimaan lain di lingkungan Pemkab Cilacap.
• Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Tobari: Ditangkap pada 9 Maret 2026 terkait dugaan suap proyek.
• Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq: Terjaring OTT pada 3 Maret 2026 terkait dugaan korupsi proyek pengadaan jasa alih daya (outsourcing).
• Wali Kota Madiun, Maidi: Ditangkap pada 19 Januari 2026 atas dugaan pemerasan proyek dan penyalahgunaan dana CSR.
• Bupati Pati, Sudewo: Ditangkap pada 19 Januari 2026 terkait dugaan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa dan suap proyek.
• Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo: Ditangkap atas dugaan pemerasan dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
• Bupati Muara Enim Edison, ditangkap dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi pengadaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada Juni 2026.
• Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Hardy, ditangkap 1 Juli 2026 terkait dugaan suap jual beli jabatan.
• Bupati Langkat Syah Afandin, yang diduga menerima suap proyek Dinas Pendidikan dan Dinas Permukiman serta gratifikasi pengisian jabatan dan pengadaan seragam sekolah senilai Rp3,5 miliar ditangkap awal Juli.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.

Setelah menjalani pemeriksaan, Etik langsung ditahan untuk kepentingan penyidikan.

Etik terlihat mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK saat berada di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu 11 Juli 2026 dini hari sekitar pukul 02.38 WIB.

Momen tersebut terekam dalam video resmi yang dirilis lembaga antirasuah.

Dalam tayangan yang sama, tampak dua orang lainnya juga mengenakan rompi tahanan.

Namun hingga kini KPK belum mengumumkan identitas maupun peran kedua orang tersebut dalam perkara yang sedang disidik.

Penetapan tersangka ini merupakan tindak lanjut dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Kamis 10 Juli 2026.

Operasi tersebut dikonfirmasi berkaitan dengan dugaan praktik pemerasan terhadap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Kasus ini menjadi OTT ke-16 yang dilakukan KPK sepanjang 2026, menandai masih tingginya penindakan terhadap dugaan tindak pidana korupsi di berbagai daerah.

Pada awal pelaksanaan operasi, KPK menyampaikan telah mengamankan lima orang.

Namun setelah proses pendalaman, jumlah pihak yang diamankan bertambah menjadi 18 orang.

Dari total tersebut, sembilan orang dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif sebagai bagian dari proses penyelidikan dan penyidikan.

Selain mengamankan sejumlah pihak, penyidik KPK juga menyita berbagai barang bukti.

Di antaranya logam mulia serta uang tunai senilai miliaran rupiah yang terdiri atas mata uang rupiah, dolar Australia, dan dolar Singapura.

Hingga berita ini ditulis, KPK belum mengungkap secara rinci konstruksi perkara, nilai pasti dugaan pemerasan, maupun identitas seluruh pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Lembaga antirasuah dijadwalkan menyampaikan penjelasan resmi mengenai perkembangan kasus tersebut dalam konferensi pers.

Proses hukum terhadap para pihak yang terlibat masih terus berjalan.

Status tersangka merupakan bagian dari tahapan penyidikan dan setiap pihak tetap memiliki hak untuk menyampaikan pembelaan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.(*)