JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) secara resmi memulihkan kedudukan KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU.

Keputusan tersebut diambil melalui rapat pleno PBNU yang dipimpin Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dan diumumkan kepada publik pada Jumat (30/1/2026).

Pemulihan status ini disebut sebagai langkah strategis untuk menjaga persatuan organisasi dan memastikan stabilitas kepemimpinan di tubuh Nahdlatul Ulama.

Rais Aam menegaskan bahwa keputusan diambil melalui mekanisme musyawarah internal dengan mempertimbangkan kepentingan jam’iyah secara menyeluruh.

“Melalui rapat pleno PBNU, diputuskan bahwa posisi KH Yahya Cholil Staquf dipulihkan kembali sebagai Ketua Umum PBNU,” ujar KH Miftachul Akhyar saat menyampaikan hasil rapat kepada media.

Sebelumnya, Gus Yahya menjadi sorotan publik akibat polemik internal yang mencuat ke ruang publik.

Isu tersebut berkaitan dengan kelalaian dalam proses pengundangan narasumber pada agenda Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKNNU), serta evaluasi terhadap tata kelola keuangan PBNU yang dinilai belum sepenuhnya memenuhi prinsip akuntabilitas.

Dalam forum pleno tersebut, PBNU juga menerima secara resmi permohonan maaf yang disampaikan Gus Yahya atas sejumlah persoalan yang terjadi.

Sikap terbuka dan pengakuan atas kekurangan dinilai menjadi faktor penting dalam keputusan pemulihan status kepemimpinan.

“PBNU menerima permohonan maaf Ketua Umum PBNU atas kelalaian dan ketidakcermatan dalam penyelenggaraan AKNNU, serta terkait tata kelola keuangan yang menjadi perhatian bersama,” lanjut Rais Aam.

Menurutnya, langkah rekonsiliasi dipilih sebagai jalan terbaik demi mencegah perpecahan dan memastikan NU tetap fokus pada agenda besar keumatan.

PBNU menilai bahwa stabilitas organisasi harus diutamakan agar program-program strategis dapat berjalan optimal.

Dengan keputusan ini, PBNU berharap polemik internal yang sempat berkembang dapat segera diakhiri.

Seluruh jajaran pengurus diimbau kembali memperkuat konsolidasi dan mengedepankan kepentingan umat di atas dinamika internal.

Kembalinya Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat soliditas organisasi, terutama dalam menghadapi agenda nasional NU di bidang pendidikan, sosial keagamaan, dan pemberdayaan masyarakat.(*)

SURAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pengadilan Negeri (PN) Surakarta resmi mengabulkan permohonan perubahan nama Kanjeng Gusti Pangeran Harya (KGPH) Purbaya menjadi Sri Susuhunan Pakubuwono XIV.

Putusan ini menjadi tonggak administratif penting di tengah dinamika internal Keraton Kasunanan Surakarta yang belakangan kembali menjadi perhatian publik.

Permohonan pergantian nama tersebut tercatat dalam perkara perdata dan sebelumnya sempat tertunda akibat persoalan administratif.

Namun, dalam sidang terbaru, majelis hakim menyatakan seluruh persyaratan hukum telah dipenuhi sehingga permohonan dinilai sah dan layak dikabulkan.

Melalui putusan tersebut, PN Surakarta juga memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Surakarta untuk menindaklanjuti perubahan data kependudukan, termasuk penerbitan dokumen resmi atas nama Sri Susuhunan Pakubuwono XIV.

Pihak keluarga menyambut baik keputusan pengadilan tersebut.

Dalam pernyataan tertulis yang disampaikan kepada media, keluarga berharap penetapan ini dapat meredakan ketegangan dan mengakhiri polemik berkepanjangan yang selama ini berkembang di ruang publik.

“Kami membenarkan bahwa Pengadilan Negeri Surakarta telah mengabulkan permohonan pergantian nama menjadi Sri Susuhunan Pakubuwono Empat Belas. Putusan ini diharapkan membawa keteduhan dan mengakhiri klaim sepihak dari pihak-pihak yang tidak berhak,” ujar perwakilan keluarga dalam keterangannya, Kamis (29/1/2026).

Menurut keluarga, perubahan nama tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan administrasi kependudukan, tetapi juga menyangkut nilai adat, paugeran, dan tradisi Keraton Kasunanan Surakarta yang telah berlangsung secara turun-temurun.

Oleh karena itu, mereka meminta seluruh pihak menghormati keputusan hukum yang telah ditetapkan.

Meski demikian, dinamika internal belum sepenuhnya berakhir.

Informasi yang beredar menyebutkan masih ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan dan menempuh langkah hukum lanjutan.

Gugatan baru bahkan dikabarkan telah terdaftar dan akan segera memasuki tahap persidangan.

Putusan PN Surakarta ini pun dinilai sebagai babak baru dalam perjalanan Keraton Kasunanan Surakarta, sekaligus menjadi ujian kedewasaan semua pihak untuk menyelesaikan perbedaan pandangan melalui jalur hukum yang berlaku.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – PT Hutama Karya (Persero) terus memperkuat perannya dalam mendukung pembangunan nasional melalui percepatan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Tahap II, khususnya di koridor Betung–Tempino–Jambi sepanjang 170,70 km.

Selain itu, perusahaan juga merencanakan pembangunan Ruas Tol Jambi–Rengat untuk memperlancar mobilitas, memperkuat konektivitas antarprovinsi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi di Jambi, Sumatra Selatan, hingga Riau.

Saat ini, Tol Betung–Tempino–Jambi terdiri dari segmen yang sudah beroperasi dan segmen konstruksi yang masih berjalan.

Segmen Bayung Lencir–Tempino sepanjang 34,10 km dan Tempino–Ness 18,49 km sudah beroperasi tanpa tarif.

Sementara itu, 118,14 km masih dalam tahap konstruksi, terbagi menjadi Seksi 1 (Betung–Tungkal Jaya) sepanjang 62,38 km dan Seksi 2 (Tungkal Jaya–Bayung Lencir) sepanjang 55,76 km.

“Misi kami adalah memperkuat konektivitas antarwilayah, mempermudah arus logistik, dan memastikan manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat serta pelaku usaha,” kata Mardiansyah, Executive Vice President (EVP) Hutama Karya.

Progres pembebasan lahan dan konstruksi tiap seksi menunjukkan capaian signifikan.

Seksi 1A mencatat 48,32% pembebasan lahan dan 57,64% konstruksi, dengan target selesai Kuartal I 2027.

Seksi 1B mencapai 41,14% lahan dan 13,39% konstruksi, target Kuartal I 2027.

Sementara itu, Seksi 2A mencapai 28,45% lahan dan 22,03% konstruksi, Seksi 2B 40,48% lahan dan 22,37% konstruksi, target penyelesaian Kuartal IV 2027.

Dalam rangka pengawasan dan sinergi lintas pemangku kepentingan, Kamis (29/01), dilakukan kunjungan kerja ke Gerbang Tol Pijoan.

Hadir dalam kunjungan anggota Komisi V DPR RI, pejabat Kementerian Pekerjaan Umum, perwakilan Pemprov Jambi, serta jajaran Hutama Karya.

Ketua rombongan A. Bakri menyampaikan dukungan penuh agar pembangunan Tol Jambi–Rengat dapat terealisasi.

Selain memperkuat konektivitas, proyek ini diharapkan memberikan dampak sosial positif, antara lain mendukung pengembangan UMKM lokal di rest area, menyediakan fasilitas overpass dan underpass, serta menjaga mobilitas masyarakat sekitar.

Ruas Tol Jambi–Rengat sepanjang 198,13 km menjadi kelanjutan penting JTTS untuk menghubungkan Jambi dengan Riau dan pusat aktivitas ekonomi seperti kawasan industri Sungai Enok.

Tol ini juga membuka akses strategis ke destinasi wisata dan konservasi, seperti Kompleks Candi Muaro Jambi, Taman Nasional Kerinci Seblat, dan Taman Nasional Berbak–Bukit Tigapuluh.

“Dengan pengembangan JTTS yang berkelanjutan, Hutama Karya berkomitmen menghadirkan infrastruktur andal dan terkoneksi, sehingga manfaatnya dirasakan langsung masyarakat dan mendukung daya saing ekonomi regional,” tutup Mardiansyah.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan fenomena La Nina yang selama ini memicu peningkatan curah hujan di Indonesia akan melemah secara bertahap hingga Maret 2026.

Setelah periode tersebut, kondisi iklim nasional diperkirakan berangsur masuk ke fase netral atau normal.

Prediksi ini disampaikan BMKG di tengah meningkatnya perhatian masyarakat terhadap cuaca ekstrem yang masih kerap terjadi di berbagai wilayah, seperti hujan lebat berkepanjangan, banjir, hingga potensi tanah longsor.

BMKG menjelaskan bahwa sejumlah indikator iklim global menunjukkan tren pelemahan La Nina.

Meski dampaknya masih dirasakan pada awal 2026, intensitasnya dinilai tidak sekuat fase sebelumnya yang memicu anomali cuaca signifikan.

“La Nina saat ini berada dalam fase melemah dan diperkirakan berakhir sekitar Maret 2026. Setelah itu, kondisi iklim Indonesia akan bergerak menuju fase normal,” demikian keterangan BMKG.

Meski tren menunjukkan perbaikan, BMKG mengingatkan bahwa cuaca ekstrem masih berpotensi terjadi selama masa peralihan.

Beberapa daerah tetap berisiko mengalami hujan dengan intensitas tinggi, terutama wilayah rawan bencana hidrometeorologi.

Karena itu, masyarakat diminta untuk tetap meningkatkan kewaspadaan, namun tidak perlu panik.

BMKG memastikan pemantauan dinamika atmosfer dan laut terus dilakukan secara intensif untuk memberikan peringatan dini yang akurat.

Ke depan, pola curah hujan diprediksi akan lebih terkendali dibandingkan puncak La Nina sebelumnya.

Kondisi ini diharapkan dapat membantu mengurangi gangguan aktivitas masyarakat serta meminimalkan dampak bencana.

BMKG juga mendorong pemerintah daerah dan instansi terkait untuk menyesuaikan langkah mitigasi bencana sesuai kondisi cuaca yang masih fluktuatif.

Koordinasi lintas sektor dinilai krusial agar risiko dapat ditekan semaksimal mungkin.

Di sisi lain, sektor pertanian dan ketahanan pangan diproyeksikan mulai mendapat angin segar.

Dengan berkurangnya anomali iklim, petani diharapkan bisa menyusun pola tanam yang lebih stabil dan terencana.

Sebagai penutup, BMKG mengimbau masyarakat untuk rutin memantau informasi cuaca dari kanal resmi dan tidak mudah percaya pada kabar yang belum terverifikasi.

“Informasi cuaca terbaru terus kami sampaikan melalui kanal resmi BMKG agar dapat menjadi acuan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari,” tutup BMKG.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Yusril Ihza Mahendra ikut memberikan tanggapan terkait polemik viral dugaan es gabus atau es hunkue berbahan spons yang sempat menghebohkan media sosial.

Yusril meminta masyarakat untuk tidak bereaksi secara berlebihan, mengingat persoalan tersebut telah mendapatkan klarifikasi resmi dari aparat terkait.

Ia menegaskan bahwa kejadian itu sudah diluruskan dan tidak ditemukan unsur penggunaan bahan berbahaya dalam produk jajanan tersebut.

Menurut Yusril, dalam pelaksanaan tugas di lapangan, aparat keamanan tetap memiliki kemungkinan melakukan kekeliruan.

Namun, ia memastikan bahwa setiap kesalahan tidak akan dibiarkan tanpa evaluasi dan tindak lanjut.

“Anggota kepolisian tentu bisa saja melakukan kesalahan saat bertugas. Tetapi kalau terjadi kekeliruan, pasti akan ada tindakan dan evaluasi yang dilakukan,” ujar Yusril dalam pernyataannya.

Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi kegaduhan publik usai beredarnya video pemeriksaan penjual es gabus di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat.

Video itu sempat memicu kekhawatiran masyarakat karena muncul dugaan penggunaan bahan tidak layak konsumsi.

Namun belakangan, pihak kepolisian dan TNI telah memberikan klarifikasi sekaligus permintaan maaf.

Mereka menegaskan bahwa pemeriksaan dilakukan dalam konteks pengawasan keamanan pangan, bukan untuk menyudutkan pedagang kecil.

Hasil pemeriksaan lanjutan juga memastikan bahwa es yang dijual tidak mengandung bahan berbahaya seperti spons.

Yusril menilai langkah klarifikasi dan permintaan maaf tersebut sudah tepat serta menunjukkan mekanisme koreksi internal yang berjalan dengan baik.

Ia mengingatkan agar masyarakat tetap menjaga kepercayaan terhadap institusi negara dan tidak terburu-buru menghakimi aparat sebelum hasil pemeriksaan lengkap disampaikan.

Selain itu, Yusril juga mengajak masyarakat untuk lebih bijak menyikapi informasi di media sosial.

Menurutnya, viralitas sering kali membuat suatu peristiwa tampak lebih besar dan sensasional dibandingkan fakta sebenarnya.

Ia berharap kejadian ini menjadi pembelajaran bersama, baik bagi aparat agar lebih berhati-hati dalam bertindak dan berkomunikasi, maupun bagi masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh konten viral tanpa klarifikasi resmi.

Dengan meredanya polemik, pemerintah berharap aktivitas pedagang kecil tetap berjalan normal dan kepercayaan publik tetap terjaga.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Badan Gizi Nasional (BGN) melayangkan peringatan tegas kepada seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tidak menolak pasokan bahan pangan dari petani, peternak, nelayan kecil, serta pelaku usaha mikro dan kecil.

Penolakan terhadap produk lokal dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap regulasi pemerintah.

Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa kewajiban penggunaan produk dalam negeri telah diatur secara jelas dalam Peraturan Presiden. Karena itu, seluruh mitra pelaksana MBG diminta patuh tanpa pengecualian.

“Dalam Pasal 38 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 sudah ditegaskan bahwa penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis harus memprioritaskan produk dalam negeri serta melibatkan usaha mikro, usaha kecil, koperasi, BUMDesa, dan pelaku ekonomi rakyat lainnya,” ujar Nanik dalam keterangannya, Selasa (27/1/2026).

Menurutnya, program MBG sejak awal tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat, tetapi juga dirancang sebagai instrumen penguatan ekonomi masyarakat lokal.

Oleh karena itu, praktik dapur MBG yang menolak pasokan dari petani dan pelaku usaha kecil dianggap bertentangan dengan semangat program tersebut.

Nanik juga mengingatkan para pengelola dapur MBG agar tidak bertindak sepihak dalam memilih pemasok bahan pangan.

“Kepala SPPG dan para mitra jangan pernah menolak produk petani, peternak, dan nelayan kecil dengan semena-mena,” tegasnya.

Peringatan ini disampaikan menyusul adanya laporan bahwa sejumlah dapur MBG lebih memilih bekerja sama dengan pemasok besar, bahkan diduga memicu praktik monopoli pasokan pangan di beberapa daerah.

BGN menilai kondisi tersebut berpotensi merugikan pelaku usaha kecil sekaligus mencederai prinsip keadilan ekonomi yang diusung pemerintah.

BGN memastikan tidak akan ragu menjatuhkan sanksi kepada SPPG atau mitra MBG yang terbukti melanggar ketentuan.

“Jika melanggar, akan saya suspend. Ini berarti melawan Peraturan Presiden,” kata Nanik.

Sanksi yang disiapkan mencakup penghentian sementara operasional dapur, evaluasi menyeluruh, hingga pemutusan kerja sama bagi pelanggaran yang dilakukan secara berulang atau disengaja.

Selain itu, BGN juga mengajak masyarakat, orang tua siswa, tenaga pendidik, serta pemangku kepentingan lainnya untuk turut mengawasi pelaksanaan program MBG di lapangan.

Pengawasan publik dinilai penting guna memastikan program berjalan transparan dan tepat sasaran.

Melalui penegasan ini, BGN berharap dapur Makan Bergizi Gratis benar-benar berfungsi sebagai ekosistem yang adil tidak hanya menyediakan makanan sehat bagi penerima manfaat, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal di berbagai daerah.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri di kediamannya di Hambalang, Bogor, untuk membahas rencana pembangunan 10 kampus baru berkelas dunia di Indonesia.

Program ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya di sektor teknologi dan digital.

Rapat tersebut melibatkan para menteri yang membidangi pendidikan, sains, dan teknologi.

Pemerintah berencana mengembangkan kampus-kampus baru itu melalui kerja sama dengan universitas ternama dari luar negeri yang selama ini telah memiliki hubungan akademik dengan perguruan tinggi di Indonesia.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia memiliki modal awal yang kuat karena kolaborasi internasional di bidang pendidikan tinggi sudah berjalan cukup lama.

“Kita ingin mengajak kerja sama nanti. Mereka sudah banyak bekerja sama dengan Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, dan banyak universitas lainnya. Mereka juga sudah punya kampus di kita, ada di Singhasari, ada di Bandung, terutama di bidang yang kita butuhkan, seperti digital dan teknologi,” ujar Prabowo kepada wartawan usai rapat.

Menurut Prabowo, pengalaman kerja sama tersebut akan mempercepat proses pembangunan kampus baru tanpa harus memulai dari awal.

Pemerintah ingin memastikan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia dapat setara dengan universitas-universitas terbaik dunia.

“Kita ingin mempercepat, kita ingin mengejar. Kita harus punya tingkat pendidikan yang setinggi-tingginya, sederajat dengan yang terbaik di dunia,” lanjutnya.

Rencana pembangunan 10 kampus ini akan difokuskan pada bidang-bidang strategis, antara lain teknologi digital, kecerdasan buatan, sains, teknik, serta kesehatan.

Pemerintah juga membuka peluang penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dan penyusunan kurikulum bersama universitas mitra internasional guna menjaga standar akademik global.

Selain berfungsi sebagai lembaga pendidikan, kampus-kampus tersebut juga dirancang menjadi pusat riset dan inovasi.

Pemerintah berharap keberadaan kampus ini dapat memperkuat ekosistem penelitian nasional serta mendorong kolaborasi antara akademisi dan industri.

Presiden Prabowo menilai peningkatan kualitas SDM merupakan kunci agar Indonesia mampu bersaing di tingkat global, terutama di tengah percepatan perubahan teknologi dan ekonomi dunia.

Ia menegaskan bahwa investasi di sektor pendidikan tinggi adalah investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa.

Pemerintah menargetkan tahap awal pembangunan serta pematangan kerja sama internasional dapat segera dilakukan.

Sehingga kampus-kampus berstandar dunia tersebut dapat mulai beroperasi dalam beberapa tahun ke depan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) RI, Prof. Dr. Ir. Dadan Hindayana, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kunci strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sekaligus menggerakkan perekonomian daerah.

Penegasan tersebut disampaikan Prof. Dadan saat menghadiri Konsolidasi Percepatan Penyelenggaraan Program MBG yang berlangsung di Kantor Wali Kota Jambi, Rabu (28/01/2026).

Kehadirannya di Jambi menjadi bentuk dukungan langsung BGN terhadap percepatan pelaksanaan MBG di daerah.

Dalam kegiatan tersebut, Prof Dadan mengapresiasi komitmen kuat Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Jambi yang dinilai sangat responsif dalam menyukseskan program strategis nasional tersebut.

“Saya melihat semangat yang sangat tinggi dari Provinsi dan Kota Jambi untuk bergerak cepat menyelesaikan Program Makan Bergizi Gratis. Ini menunjukkan kesadaran bersama bahwa MBG sangat penting bagi masa depan kualitas SDM Indonesia,” ujar Prof. Dadan.

Menurutnya, dampak Program MBG tidak hanya dirasakan dari sisi pemenuhan gizi anak, tetapi juga memberikan efek berganda terhadap perekonomian daerah.

Setiap dana yang disalurkan ke Satuan Pelayanan Berbasis Gizi (SPBG) akan berputar untuk pembelian bahan pangan lokal, pembayaran relawan, hingga keterlibatan tenaga ahli gizi.

“Dengan skema ini, produktivitas wilayah meningkat, pengangguran terbuka bisa ditekan, dan perputaran ekonomi di daerah berjalan lebih cepat,” jelasnya.

Prof Dadan juga menekankan pentingnya kearifan lokal dalam penyusunan menu MBG.

Ia memastikan setiap SPBG memiliki tenaga ahli gizi yang menyusun menu berbasis potensi pangan lokal dan selera masyarakat setempat, serta membuka ruang evaluasi dari penerima manfaat.

“Program ini akan terus diperbaiki dan disempurnakan. Targetnya bukan hanya anak-anak tumbuh sehat, kuat, cerdas, dan ceria, tetapi juga kehidupan masyarakat secara keseluruhan ikut meningkat,” tegasnya.

Terkait sasaran, Prof. Dadan memastikan Program MBG menjangkau seluruh kelompok strategis, mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, balita, anak PAUD hingga SMA, santri dan sekolah keagamaan, anak usia sekolah yang putus sekolah, hingga guru dan tenaga pendidik.

Konsolidasi percepatan MBG ini turut dihadiri Anggota DPD RI Elviana, Gubernur Jambi Al Haris, Sekda Provinsi Jambi Sudirman, Wali Kota Jambi Maulana, Wakil Wali Kota Jambi Diza, Ketua DPRD Kota Jambi, serta jajaran perangkat daerah terkait.

Sementara itu, Gubernur Jambi Al Haris menyampaikan apresiasi atas perhatian dan kehadiran Kepala BGN RI di Provinsi Jambi.

Ia menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jambi untuk mendukung penuh percepatan MBG hingga menjangkau wilayah terpencil dan daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).

“Kehadiran Kepala BGN RI menjadi motivasi besar bagi kami. Kami ingin memastikan anak-anak di daerah terpencil juga mendapatkan asupan gizi yang layak agar potensi mereka dapat berkembang maksimal,” ujar Al Haris.

Dengan dukungan langsung BGN RI dan sinergi pemerintah daerah, Program Makan Bergizi Gratis di Jambi diharapkan dapat berjalan lebih cepat, merata, dan berkelanjutan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – BPJS Kesehatan Cabang Jambi kembali membuktikan kualitas pelayanan kesehatan yang mumpuni dengan capaian Universal Health Coverage (UHC) yang sangat tinggi.

Per 1 Januari 2026, Kota Jambi mencatat kepesertaan UHC sebesar 99,81% dengan tingkat keaktifan 81,69%.

Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengikuti dengan UHC 99,21% dan keaktifan 81,92%, sementara Kabupaten Tanjung Jabung Barat mencapai UHC 99,58% dengan keaktifan 80,02%.

Prestasi ini mendapat pengakuan melalui UHC Awards 2026, yang diberikan kepada 31 provinsi dan 397 kabupaten/kota atas keberhasilan mereka mendorong kepesertaan Program JKN.

Penghargaan ini sekaligus menjadi bukti komitmen kepala daerah dalam memastikan masyarakat memiliki akses layanan kesehatan yang merata.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, menekankan bahwa keberhasilan ini adalah hasil kolaborasi antara BPJS Kesehatan, pemerintah daerah, dan fasilitas kesehatan.

Hingga 31 Desember 2025, jumlah peserta Program JKN telah menembus 282,7 juta jiwa, atau lebih dari 98% penduduk Indonesia, dengan keaktifan 81,45%, melampaui target nasional RPJMN 2025–2029.

“Peran aktif pemerintah daerah sangat strategis untuk mendaftarkan penduduk dan menjaga keaktifan kepesertaan. Dengan sinergi seluruh pihak, perlindungan kesehatan masyarakat dapat terwujud secara lebih adil,” jelas Ghufron.

Capaian UHC juga berdampak signifikan terhadap kesejahteraan sosial. Penelitian LPEM FEB UI tahun 2025 menunjukkan bahwa wilayah yang sudah UHC memiliki tingkat kesakitan lebih rendah, akses layanan lebih mudah, serta pengeluaran kesehatan rumah tangga yang lebih ringan.

Rata-rata, peserta JKN kini melakukan dua juta kunjungan per hari ke fasilitas kesehatan, mencerminkan meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.

BPJS Kesehatan Cabang Jambi terus memperkuat layanan dengan teknologi digital, termasuk Mobile JKN, PANDAWA WhatsApp 08118165165, Care Center 165, dan fitur i-Care JKN yang memudahkan dokter mengakses riwayat pelayanan peserta selama satu tahun terakhir.

Dalam UHC Awards 2026, daerah yang berprestasi dikategorikan dalam tiga level: Utama, Madya, dan Pratama, sebagai bentuk apresiasi sekaligus dorongan bagi daerah lain untuk memperluas kepesertaan Program JKN.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, menegaskan pentingnya JKN sebagai bentuk kehadiran negara dalam melindungi masyarakat dari risiko kemiskinan akibat sakit.

“Masyarakat sehat berarti bangsa kuat dan sejahtera. Program JKN menjadi fondasi utama dalam menciptakan kesejahteraan dan daya saing nasional,” kata Cak Imin.

Target pemerintah hingga 2029 adalah 99% kepesertaan JKN, sekaligus peningkatan kualitas layanan agar manfaat program dirasakan optimal oleh seluruh masyarakat Indonesia.

UHC Awards 2026 diharapkan menjadi motivasi tambahan bagi daerah yang belum mencapai cakupan maksimal.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan atau yang akrab disapa Noel, kembali menjadi sorotan publik setelah membuat komentar kontroversial menjelang sidang dakwaan kasus dugaan pemerasan sertifikat K3.

Komentar tersebut disampaikan Noel saat hadir di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (26/1/2026), di mana ia menyinggung Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Noel menggunakan istilah “di-Noel-kan”, sebagai sindiran terkait kasus hukum yang menjerat dirinya.

“Pesan nih buat Pak Purbaya, modusnya hampir sama semua. Hati-hati, Pak Purbaya. Sejengkal lagi, nih. Saya mendapatkan informasi A1, Pak Purbaya akan ‘di-Noel-kan’. Hati-hati tuh, Pak Purbaya,” ujar Noel sebelum sidang dakwaan.

Selain itu, Noel menyindir cara kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mempertanyakan apakah lembaga itu benar-benar menegakkan hukum atau hanya membangun narasi kontroversial.

Ia bahkan menyatakan siap dihukum mati jika terbukti melakukan korupsi, pernyataan yang langsung menyita perhatian publik.

Menanggapi sindiran tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tetap tenang.

Ia menegaskan bahwa risiko terseret kasus hukum hanya terjadi jika menerima uang di luar ketentuan sebagai pejabat negara.

“Oh biar saja, yang penting gua enggak terima duit. Noel kan terima (duit), kan gue enggak terima duit, gaji gue gede di sini, cukup. Case seperti itu di saya mungkin amat kecil kemungkinannya terjadi, kecuali saya mulai terima uang,” kata Purbaya saat ditemui awak media di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat.

Kasus yang menjerat Noel bermula dari OTT KPK pada Agustus 2025, ketika ia masih menjabat Wamenaker.

Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama 10 orang lain terkait dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3 dengan nilai dugaan mencapai ratusan miliar rupiah.

Noel juga menyebut keterlibatan satu partai politik dan satu organisasi kemasyarakatan, meski tidak mengungkap identitas kedua pihak tersebut secara langsung.

Pernyataan Noel memicu beragam komentar publik.

Sebagian menilai sikapnya sebagai bentuk perlawanan terhadap proses hukum, sementara sebagian lain melihatnya sebagai dramatisasi yang memperburuk citra terdakwa.

Di sisi lain, Purbaya tetap menjaga integritas dan menanggapi sindiran dengan tenang.

Persidangan kasus dugaan pemerasan ini masih berlangsung dan menjadi sorotan utama pemberitaan hukum nasional, menyoroti kontras antara kontroversi Noel dan ketenangan pejabat yang disindir.(*)