PALEMBANG, SEPUCUKJAMBI.ID – PT Hutama Karya (Persero) terus melakukan pemantauan intensif terhadap arus lalu lintas di Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) seiring berlangsungnya arus balik Libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru 2025/2026).

Hingga Minggu, 29 Desember 2025, volume kendaraan di sejumlah ruas utama masih terpantau tinggi, meski telah terjadi penyesuaian dibandingkan puncak arus mudik.

Secara kumulatif, total trafik harian pada ruas tol yang telah beroperasi mencapai 128.549 kendaraan, atau meningkat 44,61 persen dibandingkan kondisi lalu lintas normal.

Peningkatan ini menunjukkan tingginya mobilitas masyarakat yang kembali beraktivitas usai libur panjang Nataru.

Pemantauan ini merupakan bagian dari komitmen Hutama Karya untuk memastikan layanan jalan tol tetap aman, lancar, dan nyaman selama periode arus balik.

Trafik Ruas Tol Trans Sumatera Beroperasi (29 Desember 2025)

Beberapa ruas tol mencatat lonjakan signifikan, antara lain:

• Tol Terbanggi Besar–Kayu Agung dilintasi 15.383 kendaraan, naik 24,06 persen.

• Tol Palembang–Indralaya–Prabumulih mencatat 15.595 kendaraan atau meningkat 26,81 persen.

• Tol Betung–Tempino Jambi mencatat lonjakan tertinggi sebesar 83,59 persen dengan 8.069 kendaraan.

• Tol Pekanbaru–Dumai dilintasi 18.295 kendaraan, naik 35,74 persen.

• Tol Kuala Tanjung–Tebing Tinggi–Parapat mencatat 31.862 kendaraan atau meningkat 50,43 persen.

Sementara itu, Tol Padang–Sicincin mencatat penurunan trafik sebesar 33,27 persen akibat terputusnya konektivitas dari Padang menuju Bukittinggi.

Trafik Ruas Tol Fungsional Selama Nataru

Untuk ruas tol yang dioperasikan secara fungsional pada periode arus balik:

• Tol Sigli–Banda Aceh Seksi 1 mencatat 1.461 kendaraan.

• Tol Palembang–Betung mencatat 2.488 kendaraan.

Hutama Karya menegaskan komitmennya dalam menjaga kelancaran dan keselamatan lalu lintas dengan kesiapan petugas, sarana pendukung, serta koordinasi bersama pihak terkait.

Upaya ini dilakukan guna memastikan perjalanan masyarakat selama Nataru berlangsung aman dan nyaman.

Pengguna jalan tol diimbau untuk memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan prima sebelum bepergian.

Jika merasa lelah atau mengantuk, pengendara disarankan beristirahat di rest area terdekat. Selain itu, pastikan kartu uang elektronik berfungsi dengan baik dan saldo mencukupi sebelum memasuki jalan tol.

Informasi terkini mengenai kondisi lalu lintas dan layanan Tol Trans Sumatera dapat dipantau melalui akun resmi media sosial @hutamakaryatollroad serta aplikasi HK Toll Apps yang menyediakan informasi operasional dan pembaruan trafik secara real-time.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menegaskan akan mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang melakukan provokasi.

Menyusul insiden pengibaran bendera bulan bintang dalam sebuah konvoi massa di Aceh.

Aksi tersebut dinilai berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan mengalihkan fokus negara dari upaya penanganan bencana.

Peristiwa pengibaran bendera bulan bintang yang kerap dikaitkan dengan simbol Gerakan Aceh Merdeka (GAM) terjadi di wilayah Lhokseumawe, Aceh, pada akhir Desember 2025.

Insiden itu terekam dalam sebuah video yang kemudian beredar luas di media sosial.

Dalam rekaman tersebut terlihat aparat TNI menurunkan bendera dan membubarkan massa di lokasi kejadian.

Menanggapi insiden tersebut, Panglima TNI menekankan bahwa saat ini seluruh unsur negara tengah berkonsentrasi membantu masyarakat yang terdampak bencana.

Ia meminta agar tidak ada pihak yang memanfaatkan situasi untuk memicu kegaduhan atau memperkeruh kondisi keamanan.

Agus Subiyanto menyatakan TNI bersama kementerian, lembaga, dan masyarakat sedang bekerja mempercepat proses pemulihan pascabencana.

Oleh karena itu, ia berharap tidak ada kelompok yang melakukan provokasi dan mengganggu upaya kemanusiaan yang sedang berlangsung.

Panglima TNI juga menegaskan bahwa, pihaknya tidak akan ragu mengambil langkah tegas.

Jika masih terdapat kelompok yang melakukan tindakan provokatif dan dinilai mengancam ketertiban serta keamanan nasional.

Menurut Agus, TNI memiliki kewajiban konstitusional untuk menjaga kedaulatan negara dan memastikan stabilitas keamanan tetap terpelihara.

Ia menilai penggunaan simbol yang berkaitan dengan separatisme berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat serta membuka kembali memori konflik masa lalu di Aceh.

Insiden tersebut memicu beragam respons dari publik.

Sebagian pihak menilai tindakan aparat sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang melarang penggunaan simbol separatis.

Sementara itu, sejumlah kelompok masyarakat sipil mengingatkan agar penanganan dilakukan secara proporsional dan mengedepankan pendekatan persuasif agar tidak memperkeruh situasi sosial.

Pemerintah pusat pun mengimbau seluruh pihak untuk menahan diri dan tidak mempolitisasi insiden tersebut.

Fokus utama pemerintah saat ini, menurut pernyataan resmi, tetap pada penanganan bencana, pemulihan masyarakat, serta menjaga perdamaian dan ketertiban di Aceh.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyiapkan aturan baru untuk memperketat pengawasan industri pinjaman online atau layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (pindar).

Kebijakan ini disusun sebagai respons atas masih tingginya risiko kredit bermasalah di sejumlah platform fintech lending, khususnya pada pembiayaan produktif menjelang akhir 2025.

OJK menilai penguatan regulasi diperlukan agar pertumbuhan industri pinjaman online tetap sejalan dengan prinsip kehati-hatian serta tidak menimbulkan risiko berlebihan bagi konsumen maupun stabilitas sistem keuangan nasional.

Salah satu fokus utama dalam aturan yang tengah digodok adalah pengendalian kemampuan bayar debitur.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan OJK, Agusman, mengungkapkan bahwa regulator sedang mengkaji penerapan batas rasio utang terhadap pendapatan atau debt to income ratio (DTI) bagi peminjam pinjaman online.

Ketentuan tersebut direncanakan mulai diterapkan secara bertahap pada 2026 agar penyelenggara memiliki waktu yang cukup untuk menyesuaikan sistem dan proses bisnis.

Menurut Agusman, kebijakan ini bertujuan memastikan penyelenggara pindar memiliki sistem penilaian risiko yang memadai sehingga pembiayaan dapat disalurkan secara prudent dan berkelanjutan.

Dengan penguatan regulasi, kualitas penyaluran pembiayaan diharapkan semakin terjaga.

OJK menegaskan pembatasan rasio utang bertujuan mencegah masyarakat mengambil pinjaman yang melebihi kemampuan finansialnya. Langkah ini diharapkan mampu menekan potensi gagal bayar sejak awal serta meningkatkan kualitas pembiayaan di industri fintech lending.

Berdasarkan data OJK, secara agregat tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90) industri fintech lending masih berada di bawah batas yang ditetapkan regulator.

Namun, terdapat beberapa penyelenggara yang mencatatkan tingkat kredit bermasalah relatif tinggi, sehingga penguatan pengawasan dinilai mendesak.

Selain pengaturan rasio utang, OJK juga mendorong penguatan manajemen risiko dan sistem penilaian kredit oleh platform pinjaman online.

Penyelenggara diminta mengoptimalkan analisis risiko agar keputusan pembiayaan lebih sesuai dengan profil dan kapasitas debitur.

OJK menegaskan pengetatan aturan ini tidak dimaksudkan untuk menghambat pertumbuhan industri.

Sebaliknya, regulator ingin memastikan fintech lending dapat berkembang secara sehat, berkelanjutan, serta tetap berperan dalam memperluas inklusi keuangan di Indonesia.(*)

BOGOR, SEPUCUKJAMBI.ID – Kebun Raya Bogor menjadi salah satu destinasi wisata unggulan yang paling dikenal di Indonesia.

Terletak strategis di pusat Kota Bogor, Jawa Barat, kawasan ini merupakan kebun botani tertua di Asia Tenggara sekaligus ruang terbuka hijau yang menawarkan udara sejuk di tengah hiruk pikuk perkotaan.

Didirikan pada tahun 1817 oleh ahli botani Caspar Georg Karl Reinwardt, Kebun Raya Bogor awalnya berfungsi sebagai pusat penelitian tanaman tropis pada masa kolonial Belanda.

Hingga kini, kawasan ini tetap berperan penting sebagai pusat konservasi, edukasi, serta penelitian botani bertaraf nasional dan internasional.

Dengan luas mencapai sekitar 87 hektare, Kebun Raya Bogor memiliki lebih dari 15 ribu koleksi tanaman dari berbagai belahan dunia. Koleksi tersebut mencakup pohon-pohon berusia ratusan tahun, beragam jenis palem dan anggrek, hingga tanaman obat dan tanaman langka khas Indonesia.

Keunggulan Kebun Raya Bogor terletak pada suasana alamnya yang asri dan tertata rapi.

Jalur pejalan kaki yang rindang, hamparan rumput hijau, kolam teratai, serta jembatan-jembatan kecil menciptakan lingkungan ideal untuk bersantai, berolahraga ringan, maupun rekreasi keluarga.

Di dalam area Kebun Raya Bogor juga terdapat Istana Bogor, salah satu istana kepresidenan Republik Indonesia.

Meski tidak dibuka secara bebas untuk umum, keberadaan rusa-rusa yang berkeliaran di sekitar istana menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung.

Selain sebagai tempat wisata, Kebun Raya Bogor memiliki fungsi edukasi yang kuat.

Beragam kegiatan seperti tur tematik, pameran flora, serta program pembelajaran lingkungan rutin digelar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian alam dan keanekaragaman hayati.

Tak hanya itu, Kebun Raya Bogor juga kerap dimanfaatkan sebagai lokasi fotografi, riset akademik, hingga kegiatan seni dan budaya.

Akses yang mudah dari Jakarta dan wilayah Jabodetabek menjadikan kawasan ini selalu ramai, terutama saat akhir pekan dan musim liburan.

Perpaduan nilai sejarah, keindahan alam, dan ilmu pengetahuan menjadikan Kebun Raya Bogor sebagai destinasi wisata edukatif yang relevan bagi semua kalangan dan lintas generasi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Dua ruas jalan tol di Provinsi Jambi resmi masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) pemerintah, memperkuat posisi Jambi dalam jaringan Trans Sumatera.

Dua proyek tol tersebut adalah Jalan Tol Betung (Sp. Sekayu) – Tempino – Jambi dan Jalan Tol Jambi – Rengat, yang menjadi bagian prioritas pembangunan infrastruktur nasional.

Penetapan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025, perubahan kedelapan atas Permenko Nomor 7 Tahun 2021 tentang PSN, yang ditandatangani Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada 24 September 2025.

Regulasi tersebut menekankan bahwa proyek PSN harus diselesaikan tepat waktu, dan jika tidak, penanggung jawab wajib melaporkan perkembangan serta mengajukan revisi rencana penyelesaian.

Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jambi, Dr. Ir. Dedy Hariadi, S.T., M.T., menjelaskan bahwa, pembangunan Jalan Tol Jambi–Rengat akan dimulai pada segmen Pijoan – Cinto Kenang, Kabupaten Muaro Jambi, dengan panjang sekitar 18 kilometer.

Pengerjaan direncanakan dimulai akhir 2026 atau awal 2027.

Sementara Jalan Tol Betung–Tempino–Jambi merupakan jalur penghubung strategis antara Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan, bagian dari koridor Trans Sumatera yang vital untuk mobilitas dan distribusi logistik.

Dedy menekankan, masuknya kedua ruas tol ini ke PSN memberikan kepastian pendanaan, percepatan perizinan, serta pengawalan lintas kementerian.

Sehingga proyek dapat berjalan efektif dan selesai tepat waktu.

Secara nasional, terdapat 50 ruas jalan tol PSN yang tersebar di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga Bali.

Pemerintah menilai proyek tol strategis sebagai salah satu langkah utama dalam memperkuat infrastruktur, konektivitas, dan pertumbuhan ekonomi regional, khususnya di Sumatera Tengah.

Dengan status PSN, kedua proyek tol di Jambi diharapkan mampu mempercepat konektivitas antarwilayah, mendukung arus logistik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan regional.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto memastikan bahwa hukuman pidana kerja sosial akan mulai diterapkan setelah KUHP dan KUHAP resmi berlaku pada 2 Januari 2026.

“Tahun depan pidana kerja sosial akan berlaku. Nanti kita tunggu berlakunya KUHP baru, 2 Januari,” ujar Agus kepada wartawan, Senin (29/12).

Agus menjelaskan bahwa seluruh Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) dan Kepala Rumah Tahanan (Karutan) telah menandatangani sejumlah kerja sama dengan Pemerintah Daerah terkait penerapan sanksi kerja sosial. Lokasi dan jenis pekerjaan yang akan dilakukan pelaku pidana akan ditentukan oleh masing-masing pemerintah daerah.

“Hasil koordinasi para Kalapas dan Karutan dengan pemerintah daerah sudah menghasilkan beberapa alternatif tempat dan jenis pekerjaan yang dikerjakan,” tutur Agus.

Hukuman pidana kerja sosial diatur dalam Pasal 65 huruf e KUHP, yang disahkan pada 2 Januari 2023 dan mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) juga telah menjalin kerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta dan Jawa Barat untuk menyiapkan penerapan hukuman ini, khususnya bagi ancaman pidana yang kurang dari lima tahun penjara.

Langkah ini dianggap sebagai upaya pemerintah untuk memberikan alternatif hukuman yang lebih konstruktif dan bermanfaat bagi masyarakat.

Sekaligus mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi pelaku pidana ke lingkungan sosial.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Badan Gizi Nasional (BGN) resmi mengumumkan penghentian sementara pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjelang tahun 2026.

Kebijakan ini diambil sebagai langkah strategis untuk memperkuat kesiapan teknis, meningkatkan standar keamanan pangan, serta memastikan kualitas layanan sebelum program kembali dijalankan secara nasional.

Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa program MBG akan kembali dilaksanakan secara serentak pada 8 Januari 2026, setelah melalui masa persiapan di awal Januari.

“MBG akan dimulai secara serempak pada 8 Januari 2026. Sebelumnya, tanggal 2, 3, 5, 6, dan 7 Januari 2026 ditetapkan sebagai hari persiapan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia, termasuk kesiapan dapur, distribusi, serta penguatan standar keamanan pangan,” ujar Dadan dalam keterangan resminya di Jakarta.

Menurut Dadan, masa persiapan ini menjadi krusial untuk memastikan seluruh satuan layanan mematuhi protokol kebersihan, higienitas, serta standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

BGN menaruh perhatian khusus pada aspek keamanan pangan, menyusul adanya evaluasi terhadap sejumlah kasus gangguan kesehatan yang sempat menjadi sorotan publik.

Meski penghentian bersifat sementara, BGN menegaskan bahwa program MBG tetap berjalan terbatas bagi kelompok prioritas, seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, terutama di wilayah yang membutuhkan intervensi gizi berkelanjutan.

Kebijakan ini dilakukan agar pemenuhan gizi kelompok rentan tetap terjaga selama masa jeda teknis.

Penghentian sementara ini juga dimaknai sebagai upaya evaluasi menyeluruh terhadap kesiapan operasional mitra dapur MBG.

Sebelumnya, BGN telah melakukan pengawasan ketat, pembinaan, hingga penangguhan operasional sementara bagi unit layanan yang belum memenuhi standar keamanan pangan.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan bagian dari prioritas nasional untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak sekolah dan kelompok rentan.

Melalui penyempurnaan teknis dan penguatan SOP, BGN berharap pelaksanaan MBG ke depan dapat berlangsung lebih aman, efektif, dan memberikan manfaat optimal bagi penerima manfaat di seluruh Indonesia.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Indonesia terus mengintensifkan upaya pemulihan bagi warga terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara).

Program ini menjadi bagian penting dari fase transisi pascatanggap darurat guna menyediakan tempat tinggal yang lebih layak bagi ribuan keluarga korban bencana.

Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk pembangunan hunian sementara maupun hunian tetap bagi masyarakat terdampak.

Namun, ia mengakui proses pembangunan membutuhkan waktu.

“Ada hunian sementara dan hunian tetap yang sudah kita rencanakan. Anggarannya sudah dialokasikan, tetapi memang akan memakan waktu untuk pembangunannya,” ujar Prabowo saat mengunjungi penyintas banjir di Aceh.

Dalam rapat kabinet pada akhir Desember, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan target pemerintah untuk menyelesaikan pembangunan sekitar 15.000 unit rumah, baik hunian sementara maupun hunian tetap, dalam waktu tiga bulan ke depan.

“Targetnya adalah membuat sebanyak 15.000 rumah dalam tiga bulan ke depan bagi warga yang rumahnya rusak berat atau hilang akibat banjir,” kata Teddy.

Percepatan pembangunan huntara dilakukan melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), BNPB, pemerintah daerah, serta dukungan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Selain itu, sektor swasta turut berkontribusi melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyatakan bahwa pihak swasta telah berkomitmen membangun sekitar 2.000 unit rumah tambahan bagi korban bencana di Sumatra.

“Ini merupakan wujud gotong royong bagi saudara-saudara kita yang terdampak bencana di Sumatra,” ujar Maruarar.

Di tingkat daerah, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menekankan pentingnya percepatan penyediaan lahan untuk hunian sementara.

Menurutnya, masyarakat membutuhkan tempat tinggal yang aman dan layak secepat mungkin.

“Kita harus mempercepat pembangunan hunian sementara. Masyarakat yang terdampak butuh tempat tinggal yang aman dan manusiawi sekarang juga,” katanya saat meninjau persiapan lahan di Padang Pariaman.

Saat ini, pembangunan huntara telah dimulai di sejumlah lokasi, seperti Kabupaten Agam dan Aceh Tamiang, dengan sistem kerja dua shift untuk mempercepat progres konstruksi.

BNPB juga memanfaatkan lahan Hak Guna Usaha (HGU) milik perkebunan sebagai lokasi huntara, dengan memastikan setiap unit memenuhi standar kelayakan huni.

Selain pembangunan fisik, pemerintah juga menyalurkan Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar sekitar Rp600.000 per kepala keluarga per bulan bagi warga yang masih berada di pengungsian atau belum dapat menempati huntara.

Bantuan ini ditujukan untuk membantu kebutuhan dasar masyarakat selama masa transisi pemulihan.

Melalui percepatan pembangunan hunian sementara dan dukungan sosial tersebut, pemerintah berharap kehidupan para penyintas banjir dan longsor di Sumatera dapat segera pulih, sembari menyiapkan pembangunan hunian tetap yang lebih permanen di masa mendatang.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2025 menunjukkan capaian nilai peserta didik yang dinilai memprihatinkan dan memicu perhatian luas terhadap kualitas pendidikan nasional.

Nilai rata-rata siswa SMA dan SMK tercatat rendah, terutama pada mata pelajaran Matematika dan Bahasa Inggris, sehingga dianggap sebagai alarm serius bagi sistem pembelajaran di Indonesia.

Berdasarkan data resmi, rata-rata nilai Matematika TKA 2025 hanya mencapai 36,10 dari skala 100. Sementara itu, nilai Bahasa Inggris bahkan lebih rendah, yakni 24,93.

Untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, rata-rata nilai tercatat 55,38, meski angka tersebut masih dinilai belum ideal.

Mayoritas provinsi mencatat nilai Matematika di kisaran 30-an, dan hanya sedikit daerah yang mampu menembus angka 40.

Rendahnya capaian tersebut mendapat respons dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menegaskan pentingnya pengawalan serius terhadap pelaksanaan TKA agar benar-benar berfungsi sebagai alat ukur kualitas pendidikan.

“Komisi X DPR RI akan terus mengawal implementasi TKA agar benar-benar berfungsi sebagai alat ukur objektif dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional, bukan sekadar menjadi formalitas atau beban tambahan bagi peserta didik,” ujar Lalu Hadrian Irfani.

Sementara itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan bahwa hasil TKA tidak digunakan sebagai penentu kelulusan siswa, melainkan sebagai instrumen pemetaan mutu pendidikan nasional.

Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Toni Toharudin, menyebut perbedaan capaian nilai antarmata pelajaran mencerminkan karakter kompetensi dan tingkat kesulitan soal.

“Kita lihat capaian rata-rata menunjukkan variasi antarmata pelajaran yang mencerminkan perbedaan karakter kompetensi dan tingkat kesulitan,” kata Toni Toharudin.

Menurut pemerintah, rendahnya nilai TKA mencerminkan tantangan besar dalam penguatan kemampuan analisis, penalaran, serta literasi numerasi siswa.

TKA dirancang untuk menguji pemahaman konseptual dan kemampuan berpikir kritis, bukan sekadar hafalan materi.

Sejumlah pengamat pendidikan menilai rendahnya nilai TKA juga dipengaruhi oleh kesiapan guru dan siswa yang belum merata dalam menghadapi model asesmen baru.

Selain itu, kesenjangan kualitas pembelajaran antarwilayah serta keterbatasan sarana pendidikan di sejumlah daerah turut menjadi faktor pendukung.

Hasil TKA 2025 diharapkan menjadi momentum evaluasi dan perbaikan sistem pendidikan secara menyeluruh.

DPR dan pemerintah sepakat bahwa diperlukan tindak lanjut konkret, mulai dari peningkatan kualitas guru, penguatan kurikulum, hingga pembiasaan pembelajaran berbasis penalaran sejak pendidikan dasar agar capaian akademik siswa Indonesia dapat meningkat ke depan.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Mahkamah Agung (MA), Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sepakat memperpanjang kerja sama strategis melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU).

Langkah ini dilakukan untuk memperkuat kepastian hukum serta mendukung stabilitas sektor keuangan nasional di tengah dinamika ekonomi yang semakin kompleks.

Perpanjangan MoU tersebut ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H., Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar.

Kerja sama ini merupakan kelanjutan dari MoU sebelumnya yang berakhir pada 18 April 2025.

Ketua MA Sunarto menegaskan bahwa sinergi lintas lembaga negara memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan kebijakan di sektor keuangan.

“Mahkamah Agung menyambut baik perpanjangan nota kesepahaman ini sebagai bentuk penguatan kerja sama antar lembaga negara, khususnya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia serta penguatan sosialisasi dan pemahaman regulasi di bidang bank sentral dan sektor jasa keuangan,” ujar Sunarto dalam keterangan resminya.

Menurutnya, perkembangan sektor keuangan yang semakin kompleks, baik di tingkat nasional maupun global, menuntut aparat peradilan memiliki pemahaman yang memadai terhadap aspek teknis kebanksentralan dan jasa keuangan.

Pemahaman tersebut diperlukan agar putusan pengadilan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus mendukung stabilitas sistem keuangan.

Ruang lingkup MoU ini meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pertukaran data dan informasi, serta kegiatan sosialisasi dan edukasi bersama terkait peraturan perundang-undangan di sektor keuangan.

Kerja sama tersebut diharapkan mampu memperkuat koordinasi antara lembaga yudikatif, otoritas moneter, dan pengawas jasa keuangan.

Bagi BI dan OJK, kerja sama ini juga membuka ruang untuk memahami perspektif hukum secara lebih komprehensif dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan.

Sinergi lintas lembaga dinilai penting agar kebijakan moneter serta pengawasan sektor jasa keuangan berjalan sejalan dengan prinsip hukum dan keadilan.

Kepastian hukum menjadi faktor kunci dalam menjaga kepercayaan publik dan pelaku usaha terhadap sistem keuangan.

Regulasi yang dipahami secara utuh oleh aparat penegak hukum dan regulator diyakini dapat meminimalkan potensi sengketa hukum di sektor keuangan.

Selain itu, kepastian hukum yang kuat juga berperan penting dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan.

Investor membutuhkan jaminan bahwa kebijakan dan penegakan hukum di sektor keuangan berjalan konsisten dan dapat diprediksi.

Dengan diperpanjangnya MoU ini, MA, BI, dan OJK menegaskan komitmen bersama untuk terus memperkuat koordinasi dan sinergi lintas lembaga demi menjaga stabilitas sistem keuangan nasional serta meningkatkan kepercayaan masyarakat.(*)