JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pemerintah sempat menghadapi dilema berat ketika ekonomi nasional mengalami perlambatan signifikan.

Dalam situasi tersebut, penambahan utang dipilih sebagai langkah darurat untuk menjaga stabilitas dan mencegah krisis yang lebih dalam.

Menurut Purbaya, pemerintah harus bergerak cepat agar tekanan ekonomi tidak berkembang menjadi krisis seperti yang terjadi pada Krisis Moneter 1998.

Ia menegaskan, kebijakan peningkatan utang dilakukan secara terukur melalui instrumen fiskal.

“Pilihannya yang mana? ke kondisi seperti 1998 atau meningkatkan utang sedikit tapi ekonomi kita selamat, habis itu kita tata ulang semuanya,” ujarnya.

Instrumen Fiskal untuk Stabilitas

Purbaya menjelaskan, kebijakan tersebut bersifat strategis dan tidak dimaksudkan sebagai solusi permanen.

Pemerintah memanfaatkan ruang fiskal guna menjaga pertumbuhan, mempertahankan daya beli masyarakat, serta melindungi sektor-sektor prioritas dari dampak perlambatan.

Ia memastikan rasio utang pemerintah masih berada dalam batas aman sesuai aturan fiskal yang berlaku. Disiplin anggaran tetap dijaga agar beban utang tidak membebani generasi mendatang.

Menurutnya, tanpa intervensi fiskal yang cepat, tekanan ekonomi berpotensi memicu dampak sosial lebih luas. Oleh karena itu, kebijakan ini diposisikan sebagai jembatan menuju pemulihan yang lebih kuat.

Penataan Ulang Setelah Stabil

Menkeu menambahkan, setelah kondisi ekonomi kembali stabil, pemerintah akan melakukan penataan ulang kebijakan fiskal.

Fokusnya adalah memastikan struktur anggaran lebih sehat dan tahan terhadap guncangan global di masa depan.

Di tengah perdebatan publik mengenai kenaikan utang, Purbaya menegaskan bahwa yang terpenting adalah produktivitas penggunaan utang tersebut.

Pemerintah berupaya memastikan setiap tambahan pembiayaan memberi dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan pendekatan ini, kebijakan penambahan utang disebut bukan sekadar menambah beban, melainkan strategi penyelamatan untuk menjaga momentum pemulihan dan mencegah krisis yang lebih dalam.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Badan Gizi Nasional (BGN) resmi memperluas cakupan penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memasukkan balita usia 6–59 bulan.

Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 dan mulai diterapkan dalam petunjuk teknis pelaksanaan tahun 2026.

Sekretaris Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Ermia Sofiyessi, menyampaikan bahwa penambahan kelompok usia tersebut merupakan langkah strategis, bukan sekadar perubahan administratif.

Menurutnya, intervensi gizi pada usia balita sangat menentukan kualitas tumbuh kembang anak.

“Anak 6–59 bulan itu menerima. Ini menjadi tantangan karena usia tersebut cukup kritis untuk menerima asupan makanan yang tepat,” ujarnya di Jakarta, Jumat.

Fokus 1.000 Hari Pertama Kehidupan

Program MBG kini diarahkan untuk menyasar fase paling penting dalam siklus kehidupan manusia, yaitu 1.000 hari pertama kehidupan.

Periode ini mencakup masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun, yang menjadi fondasi kesehatan fisik dan perkembangan kognitif jangka panjang.

Kelompok sasaran yang dikenal sebagai 3B ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dinilai memiliki dampak langsung terhadap upaya penurunan stunting serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

BGN menegaskan bahwa penguatan intervensi gizi pada fase awal kehidupan akan berkontribusi pada pembentukan generasi yang sehat, cerdas, dan kompetitif, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.

Distribusi Hingga Wilayah Terpencil

Data terbaru menunjukkan jumlah penerima manfaat MBG dari kategori 3B terus meningkat.

Program ini dilaksanakan melalui koordinasi lintas sektor, melibatkan satuan pelayanan pemenuhan gizi, puskesmas, hingga jaringan posyandu di berbagai daerah.

Pendekatan tersebut dirancang agar distribusi makanan bergizi dapat menjangkau masyarakat secara merata, termasuk di wilayah terpencil.

BGN juga membuka opsi fleksibilitas pengambilan bantuan, seperti melalui kader kesehatan atau jadwal khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan orang tua.

Langkah ini diharapkan memastikan bantuan benar-benar diterima oleh balita dan ibu yang membutuhkan.

Investasi Jangka Panjang Ketahanan Gizi

Perluasan sasaran MBG dipandang sebagai bagian dari strategi besar pemerintah dalam memperkuat ketahanan gizi nasional.

Fokus pada balita usia dini dianggap sebagai investasi jangka panjang yang akan menentukan kualitas generasi mendatang.

Dengan kebijakan ini, pemerintah menegaskan komitmen untuk membangun fondasi kesehatan masyarakat sejak usia paling awal, demi mewujudkan pembangunan manusia yang berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.(*)

ACEH, SEPUCUKJAMBI.ID – Sjafrie Sjamsoeddin meninjau langsung aktivitas Satuan Tugas (Satgas) Kuala di Kabupaten Aceh Tamiang, Kamis (12/2/2026), sebagai bagian dari percepatan penanganan dampak bencana dan pemulihan wilayah.

Kunjungan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga keamanan lingkungan sekaligus memperkuat fondasi ekonomi masyarakat setempat.

Dalam agenda tersebut, Menhan menyaksikan proses pengerukan alur sungai serta pekerjaan teknis lain yang dilakukan di lapangan.

Normalisasi ini bertujuan mengurangi potensi banjir dan memperbaiki sistem drainase kawasan yang terdampak.

Menurut Sjafrie, langkah tersebut bukan hanya respons darurat, melainkan bagian dari strategi jangka panjang.

Pemerintah ingin memastikan penanganan bencana dilakukan secara menyeluruh, mulai dari aspek keselamatan warga hingga stabilitas kawasan yang memiliki nilai strategis secara ekonomi.

“Pengerukan ini adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam merespons bencana secara holistik,” ujar Sjafrie dalam keterangan resmi.

Fokus Keamanan dan Keberlanjutan Ekonomi

Ia menegaskan bahwa pemulihan tidak boleh berhenti pada perbaikan infrastruktur yang rusak.

Pemerintah juga menargetkan dampak berkelanjutan bagi masyarakat, baik dalam hal keamanan lingkungan maupun penguatan kedaulatan ekonomi lokal.

Satgas Kuala sendiri berperan dalam pengerahan alat berat dan personel untuk mempercepat normalisasi sungai serta pemulihan kawasan terdampak.

Dalam kunjungan tersebut, Menhan juga berdialog dengan prajurit dan petugas teknis guna memastikan kebutuhan operasional, termasuk logistik dan peralatan, terpenuhi dengan baik.

Sinergi TNI dan Pemerintah Daerah

Sjafrie menekankan pentingnya kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah, dan instansi terkait.

Menurutnya, dampak bencana tidak hanya menyasar infrastruktur, tetapi juga aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Karena itu, pendekatan terpadu menjadi kunci keberhasilan program pemulihan.

Kunjungan ini sekaligus menjadi bentuk apresiasi terhadap personel yang bertugas di wilayah dengan tantangan geografis cukup berat.

Pemerintah memastikan dukungan berkelanjutan agar pekerjaan di lapangan berjalan aman, efektif, dan berorientasi jangka panjang.

Program normalisasi sungai di Aceh Tamiang diharapkan mampu menekan risiko bencana di masa mendatang.

Selain meningkatkan keselamatan warga, proyek ini dinilai dapat membuka peluang ekonomi baru melalui perbaikan akses dan stabilisasi lingkungan.

Dengan langkah tersebut, pemerintah menegaskan bahwa penanganan bencana bukan sekadar solusi sementara, melainkan bagian dari strategi pembangunan kawasan yang lebih tangguh, produktif, dan berkelanjutan.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Profesi debt collector atau penagih utang kerap dipandang kontroversial karena bersentuhan langsung dengan debitur bermasalah.

Di balik citra berisiko tinggi tersebut, bayaran yang diterima tenaga penagihan ternyata tidak kecil. Untuk satu kali penarikan aset kendaraan, komisi yang diterima bisa mencapai puluhan juta rupiah.

Meski begitu, regulator menegaskan bahwa praktik penagihan tetap harus mematuhi ketentuan perlindungan konsumen.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan perusahaan pembiayaan dan mitra penagihan agar menjalankan prosedur sesuai aturan hukum dan norma sosial.

Komisi Debt Collector Rp5–20 Juta per Unit

Dalam praktiknya, ketika kredit macet dan debitur sulit dihubungi, perusahaan leasing biasanya menunjuk pihak ketiga untuk melakukan penarikan jaminan fidusia.

Di lapangan, mereka kerap disebut sebagai “mata elang” atau matel.

Praktisi Asset Recovery Management di perusahaan leasing kendaraan, Budi Baonk, menyebut besaran komisi ditentukan melalui kesepakatan antara perusahaan pembiayaan dan vendor jasa penagihan.

Fee diberikan setelah surat kuasa penarikan diterbitkan.

“Rentang harga paling kecil Rp5 juta sampai Rp20 juta,” ujarnya, dikutip dari CNBC Indonesia.

Nilai tersebut bergantung pada jenis dan tahun kendaraan yang diamankan. Unit keluaran terbaru umumnya memiliki tarif penarikan lebih tinggi dibanding kendaraan lama.

Selain itu, reputasi serta rekam jejak perusahaan penagihan juga memengaruhi besaran komisi.

OJK Tegaskan Larangan Intimidasi

Walaupun profesi debt collector diizinkan secara regulasi, OJK menegaskan ada batasan tegas dalam proses penagihan.

Penagih dilarang melakukan ancaman, mempermalukan konsumen, intimidasi, hingga tekanan berulang.

Waktu penagihan pun dibatasi, hanya boleh dilakukan di alamat domisili debitur pada Senin hingga Sabtu pukul 08.00–20.00 waktu setempat, kecuali terdapat persetujuan khusus dari konsumen.

Pjs Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengingatkan bahwa perlindungan konsumen harus berjalan seimbang dengan kewajiban membayar utang.

Ia mendorong nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran agar proaktif mengajukan restrukturisasi kredit kepada lembaga keuangan, ketimbang menghindari komunikasi.

Sementara itu, Deputi Komisioner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Perlindungan Konsumen OJK, Sarjito, menegaskan regulator tidak akan melindungi debitur yang beritikad buruk.

Industri Pembiayaan dan Tantangan Penagihan

Seiring meningkatnya volume kredit kendaraan dan pembiayaan digital, kebutuhan tenaga penagihan diperkirakan tetap tinggi.

Namun regulator menekankan bahwa keseimbangan antara hak penagihan dan perlindungan konsumen menjadi fondasi utama menjaga kepercayaan publik terhadap industri jasa keuangan.

Di satu sisi, debt collector menghadapi risiko konflik di lapangan. Di sisi lain, konsumen berhak atas perlakuan manusiawi dan sesuai hukum.

Kombinasi keduanya menjadi tantangan besar bagi industri pembiayaan di tengah pertumbuhan kredit yang terus meningkat.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Penonaktifan jutaan peserta BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) menimbulkan kekhawatiran soal akses layanan kesehatan bagi masyarakat miskin.

DPR meminta pemerintah memastikan peserta yang statusnya nonaktif tetap mendapatkan pelayanan medis, setidaknya selama proses verifikasi dan pembaruan data berlangsung.

Penonaktifan dilakukan setelah pembaruan basis data kesejahteraan sosial, namun dampaknya langsung dirasakan masyarakat yang bergantung pada jaminan kesehatan gratis.

Kekhawatiran muncul karena rumah sakit bekerja berdasarkan sistem administrasi dan klaim yang ketat, sehingga status kepesertaan menjadi faktor penting dalam pelayanan.

DPR Tekankan Pentingnya Kepastian Hukum

Anggota DPR Edy menegaskan, jaminan layanan tidak cukup hanya melalui pernyataan pejabat, melainkan harus diperkuat secara administratif agar rumah sakit memiliki kepastian hukum.

“Pemerintah tidak bisa mengandalkan imbauan lisan. Rumah sakit bekerja berdasarkan aturan tertulis dan hitungan risiko. Negara wajib menerbitkan regulasi atau Surat Keputusan yang menjamin rumah sakit tetap melayani pasien BPJS PBI nonaktif dan memastikan klaimnya dibayarkan,” jelas Edy, Rabu (11/2/2026).

Tanpa payung hukum yang jelas, fasilitas kesehatan bisa ragu memberikan layanan karena khawatir klaim tidak dibayar.

Situasi ini berpotensi merugikan pasien yang membutuhkan perawatan mendesak, termasuk lansia, penderita penyakit kronis, dan keluarga miskin.

Pemerintah Janjikan Masa Transisi

Sebelumnya, pemerintah menyatakan akan memberikan masa transisi sambil proses verifikasi data berjalan.

Dalam periode ini, peserta yang dinonaktifkan tetap dijanjikan akses layanan kesehatan.

Koordinasi dilakukan antara Kementerian Sosial, BPJS Kesehatan, dan pemerintah daerah untuk memastikan peserta yang berhak dapat diaktifkan kembali.

Namun, DPR menekankan bahwa masa transisi harus disertai jaminan administratif yang tegas agar tidak terjadi kebingungan di lapangan.

Kepastian ini penting agar seluruh biaya pelayanan tetap ditanggung negara dan risiko penolakan pasien dapat diminimalkan.

Pentingnya Sinkronisasi Data dan Kepercayaan Publik

Desakan penerbitan regulasi tertulis juga dianggap penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem jaminan sosial nasional.

Program BPJS PBI selama ini menjadi jaring pengaman utama bagi jutaan warga miskin.

Gangguan akses layanan, meski sementara, bisa berdampak serius terhadap kesehatan masyarakat.

Polemik ini menyoroti pentingnya sinkronisasi data sosial dengan sistem pelayanan kesehatan.

Pemerintah diharapkan mempercepat pembaruan data sekaligus memastikan tidak ada warga miskin yang kehilangan hak atas layanan medis selama masa penyesuaian kebijakan.(*)

IKN, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah semakin memperkuat persiapan fasilitas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Fokus utama adalah menyediakan layanan dasar yang memadai agar para pegawai negara dan keluarganya bisa tinggal dan bekerja dengan nyaman di ibu kota baru.

Otorita IKN menegaskan bahwa kebutuhan utama ASN menjadi prioritas dalam pembangunan kawasan. Ini mencakup hunian layak, layanan kesehatan, fasilitas pendidikan, serta kebutuhan kehidupan sehari-hari yang lengkap.

Hunian dan Infrastruktur Permukiman

Hunian yang disiapkan untuk ASN terdiri dari rumah susun dan apartemen fungsional yang siap dihuni.

Rancangan kawasan permukiman mengintegrasikan area tempat tinggal dengan pusat perkantoran sehingga mobilitas ASN lebih efektif dan efisien.

Pemerintah menargetkan kawasan permukiman ini bukan sekadar tempat tinggal, tetapi lingkungan hidup yang mendukung kesejahteraan keluarga pegawai.

Pendidikan dan Kesehatan untuk Keluarga ASN

Selain tempat tinggal, layanan pendidikan dan kesehatan menjadi bagian dari perencanaan utama.

Sekolah untuk anak-anak ASN sedang dibangun, begitu pula pusat layanan medis yang lengkap agar kebutuhan kesehatan keluarga ASN dapat terpenuhi dengan baik.

Otorita IKN menyampaikan bahwa fasilitas publik terus dikembangkan bersamaan dengan perluasan kawasan inti pemerintahan.

Fasilitas Penunjang Hidup Sehari-hari

Tak hanya layanan dasar, fasilitas pendukung seperti pusat perbelanjaan, minimarket, restoran, dan layanan perbankan juga mulai tersedia.

Pemerintah ingin memastikan ASN tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan harian saat mulai tinggal di IKN.

“Pelayanan dasar dan fasilitas penunjang telah dipersiapkan untuk mendukung perpindahan ASN ke IKN,” kata perwakilan Otorita IKN dalam penjelasan terkait progres pembangunan.

Strategi Relokasi ASN Berkelanjutan

Relokasi ASN merupakan bagian dari strategi besar pemindahan ibu kota yang ditujukan untuk mendorong pemerataan pembangunan nasional.

Pemerintah merencanakan proses pemindahan dilakukan secara bertahap agar adaptasi ASN dan keluarganya berjalan lancar.

Dengan dukungan infrastruktur yang terus dibangun, IKN diproyeksikan menjadi kota pemerintahan modern yang nyaman untuk ditinggali.

Kesiapan fasilitas ini diharapkan meningkatkan kepercayaan ASN untuk bersedia pindah ke IKN tanpa kekhawatiran soal kualitas hidup.

Pemerintah menegaskan bahwa pembangunan IKN tidak hanya berfokus pada gedung pemerintahan, tetapi juga menciptakan ekosistem sosial yang mendukung kehidupan masyarakat.(*)

PALEMBANG, SEPUCUKJAMBI.ID – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), melakukan kunjungan kerja ke proyek strategis Jalan Tol Palembang–Betung Seksi 1 dan 2, sekaligus meninjau langsung pembangunan Jembatan Musi V.

Proyek ini menjadi salah satu elemen kunci dalam jaringan Jalan Tol Trans Sumatera di Sumatera Selatan.

AHY didampingi Wakil Gubernur Sumsel Cik Ujang, Wali Kota Palembang Ratu Dewa, Bupati Ogan Komering Ilir H Muchendi Mahzareki, serta jajaran Hutama Karya untuk memastikan kualitas konstruksi, progres fisik, dan kesiapan operasional berjalan sesuai rencana.

Hingga saat ini, progres Jalan Tol Palembang–Betung Seksi 1 dan 2 telah mencapai 89,91%, dengan progres pembebasan lahan 93,85%.

Sementara itu, pembangunan Jembatan Musi V telah rampung 96%, memastikan konektivitas dua sisi ruas tol yang sebelumnya terpisah Sungai Musi.

AHY menegaskan, “Pastikan Jembatan Musi V benar-benar kuat dan andal untuk menunjang mobilitas manusia, barang, dan jasa. Lanjutkan dan tuntaskan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera agar kemacetan berkurang dan ekonomi masyarakat meningkat.”

Proyek Jalan Tol Palembang–Betung dan Jembatan Musi V diproyeksikan dapat difungsikan secara terbatas saat arus mudik dan balik Lebaran 2026, dengan tetap memperhatikan keselamatan dan kesiapan operasional.

Jembatan Musi V memiliki panjang 1.684 meter, menghubungkan kawasan Gandus di Palembang dengan wilayah Banyuasin.

Dengan beroperasinya ruas tol ini, waktu tempuh Palembang–Betung yang sebelumnya 3–4 jam diperkirakan bisa dipangkas menjadi sekitar 1 jam, sekaligus mengurangi kemacetan, mempermudah arus logistik, dan menurunkan biaya distribusi.

Infrastruktur ini diharapkan menjadi ikon baru pembangunan di Sumatera Selatan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

“Kunjungan AHY memberikan dorongan bagi seluruh tim untuk menjaga kualitas konstruksi, mempercepat penyelesaian proyek, dan memastikan manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” kata Mardiansyah, EVP Hutama Karya.

Hingga kini, Hutama Karya telah membangun ±1.235 km Jalan Tol Trans Sumatera, termasuk Tol Bakauheni–Terbanggi Besar, Tol Terbanggi Besar–Pematang Panggang–Kayu Agung, Tol Palembang–Indralaya, Tol Indralaya–Prabumulih, dan banyak ruas tol lainnya, baik yang sudah beroperasi maupun dalam tahap konstruksi.(*)

SURABAYA, SEPUCUKJAMBI.ID – Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa hotel, restoran, dan kafe tidak lagi diperbolehkan membuang sampah ke TPA milik pemerintah daerah.

Pelaku usaha diminta bertanggung jawab penuh atas limbah yang dihasilkan dengan membangun sistem pengelolaan sampah mandiri.

Pernyataan ini disampaikan Hanif saat meninjau lokasi calon Fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di kawasan TPS3R Sumberejo, Surabaya, Minggu (8/2/2026).

Ia menegaskan kementeriannya mulai menindak tegas sektor usaha yang masih mengandalkan TPA.

“Hari ini saya sudah menandatangani lebih dari 200 surat peringatan kepada hotel, restoran, dan kafe agar mengelola sampahnya sendiri. Tidak boleh lagi dibuang ke TPA,” ujar Hanif.

Pelaku usaha diberi tenggat waktu tiga bulan untuk menyiapkan fasilitas pengelolaan sampah dan SDM yang dibutuhkan.

Kebijakan ini berlaku untuk seluruh kelas hotel, mulai dari bintang satu hingga bintang empat.

“Hotel dari bintang satu sampai empat sudah kami beri peringatan di Bali, Tangerang Selatan, dan Jakarta. Jika tidak ditaati, akan ada sanksi tegas berupa pidana atau pembekuan izin lingkungan,” tegasnya.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi beban TPA yang menumpuk di berbagai kota besar.

Kementerian Lingkungan Hidup mendorong pengelolaan sampah dari sumbernya melalui pemilahan, pengurangan, dan pemanfaatan kembali limbah.

Kebijakan tersebut diharapkan mempercepat transformasi sistem pengelolaan sampah nasional, sekaligus mendorong pelaku usaha menjadi bagian dari solusi lingkungan, bukan sekadar penghasil limbah.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Kasus penipuan dengan modus QRIS palsu kembali muncul di masyarakat, menelan korban yang kehilangan saldo rekening setelah memindai kode QR yang tampak seperti alat pembayaran sah.

Pelaku mengganti atau memodifikasi QR sehingga dana yang ditransfer justru masuk ke rekening mereka.

Skema ini sederhana namun efektif: pengguna memindai QR yang terlihat normal, namun transaksi digital berjalan cepat, sehingga dana bisa berpindah dalam hitungan detik sebelum korban menyadari ada kejanggalan.

Bank Indonesia (BI) menegaskan bahwa sistem QRIS dibangun sesuai standar keamanan nasional dan praktik terbaik global.

Namun, perlindungan transaksi digital tetap memerlukan kewaspadaan dari pengguna.

Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta menyampaikan bahwa keamanan QRIS merupakan tanggung jawab bersama antara regulator, pelaku industri, dan masyarakat.

“QRIS keamanannya tanggung jawab bersama. BI, ASPI, dan pelaku industri PJP selalu menyosialisasikan dan mengedukasi merchant terkait keamanan transaksi QRIS,” ujar Filianingsih.

Pengguna diingatkan untuk selalu memeriksa identitas merchant sebelum menyelesaikan pembayaran.

“Pastikan nama merchant sesuai, jangan sampai yayasan tetapi yang tercantum toko onderdil, itu tidak pas,” tambahnya.

BI dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) juga secara rutin melakukan pengawasan terhadap penyedia layanan pembayaran QRIS dan perlindungan konsumen.

Fenomena QRIS palsu menjadi pengingat pentingnya literasi digital bagi masyarakat.

Pengguna dianjurkan hanya memindai QR dari sumber tepercaya, memastikan nama merchant sesuai, dan menghentikan transaksi jika muncul indikasi mencurigakan.

Dengan penetrasi pembayaran digital yang semakin luas, kewaspadaan pengguna menjadi lapisan terakhir dalam mencegah rekening menjadi target kejahatan siber.

RIAU, SEPUCUKJAMBI.ID – PT Hutama Karya (Persero) terus mempercepat pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) di berbagai wilayah, termasuk proyek Ruas Rengat–Pekanbaru Seksi Junction Pekanbaru–Bypass Pekanbaru.

Hingga Januari 2026, progres konstruksi ruas tol tersebut telah mencapai 71,07 persen, sementara pengadaan lahan tercatat sebesar 83,52 persen.

Salah satu struktur vital pada ruas ini, yakni Jembatan Siak, kini telah memasuki tahap akhir penyelesaian.

Jembatan yang melintasi Sungai Siak tersebut mencatat progres konstruksi hingga 98 persen dan menjadi elemen penting dalam memperkuat konektivitas kawasan Pekanbaru dan Kabupaten Kampar.

Executive Vice President Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Mardiansyah, menjelaskan bahwa Sungai Siak selama ini menjadi batas alami antarwilayah di Provinsi Riau.

Kehadiran Jembatan Siak STA 193+560 diharapkan mampu memperkuat jaringan transportasi regional.

“Sungai Siak dikenal sebagai salah satu sungai terdalam di Indonesia. Jembatan Siak ini menjadi jembatan kelima yang menghubungkan kawasan Pekanbaru dan Kampar, sekaligus memperkuat peran jalan tol sebagai jalur distribusi utama,” ujar Mardiansyah.

Jembatan Siak memiliki panjang total 214,5 meter dengan bentang utama sepanjang 97,5 meter.

Infrastruktur ini dirancang untuk meningkatkan kelancaran arus lalu lintas, mempercepat mobilitas masyarakat, serta mendorong efisiensi distribusi barang dan jasa di wilayah Pekanbaru dan sekitarnya.

Dari sisi teknis, pembangunan jembatan menggunakan struktur Box Girder dengan metode Balanced Cantilever menggunakan Form Traveller.

Pekerjaan struktur utama diselesaikan dalam waktu sekitar enam bulan, mencerminkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan konstruksi di lapangan.

Ke depan, Ruas Tol Rengat–Pekanbaru Seksi Junction Pekanbaru–Bypass Pekanbaru akan terintegrasi dengan sejumlah ruas tol utama lainnya, seperti Tol Pekanbaru–Rengat, Tol Pekanbaru–Dumai, serta Tol Pekanbaru–Bangkinang–XIII Koto Kampar yang merupakan bagian dari jaringan JTTS.

“Keberadaan Jembatan Siak sangat penting dalam memperkuat integrasi antar ruas tol di Provinsi Riau serta mendukung kelancaran distribusi logistik. Kami berharap infrastruktur ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” tambah Mardiansyah.

Selain meningkatkan konektivitas antarwilayah dan mengurangi beban lalu lintas di jalan arteri, proyek ini juga membuka akses menuju kawasan industri, perdagangan, dan pusat pertumbuhan ekonomi baru di sekitar Pekanbaru.

Seluruh pekerjaan konstruksi dilaksanakan dengan penerapan standar keselamatan dan mutu yang ketat, serta berhasil mencapai capaian Zero Accident.

Hingga saat ini, Hutama Karya telah membangun Jalan Tol Trans Sumatera sepanjang sekitar 1.235 kilometer, baik yang telah beroperasi penuh maupun yang masih dalam tahap konstruksi.

Jaringan tol tersebut menjadi tulang punggung konektivitas darat Pulau Sumatra dan diharapkan terus mendorong pertumbuhan ekonomi regional secara merata.(*)