JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Indonesia diproyeksikan menjadi negara kelima di Asia yang memiliki kapal induk setelah rencana penerimaan ITS Giuseppe Garibaldi terus diproses.

Kapal tersebut merupakan eks kapal induk milik Angkatan Laut Italia yang akan diserahkan kepada Indonesia melalui skema hibah pemerintah.

Kapal yang dimaksud adalah ITS Giuseppe Garibaldi, yang sebelumnya dioperasikan oleh Angkatan Laut Italia.

Kepastian status kapal disampaikan oleh Kepala Biro Humas dan Informasi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Rico Ricardo Sirait.

Ia menegaskan bahwa kapal tersebut merupakan hibah dari pemerintah Italia, namun tetap membutuhkan penyesuaian teknis sebelum dapat dioperasikan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL).

“Giuseppe Garibaldi adalah hibah dari pemerintah Italia. Pemerintah Indonesia akan mengalokasikan anggaran untuk retrofitting atau penyesuaian agar sesuai dengan kebutuhan operasional TNI Angkatan Laut,” ujarnya.

Perlu Retrofitting dan Penyesuaian Sistem

Proses administrasi dan teknis antara kedua negara masih berjalan. Retrofitting diperlukan agar sistem persenjataan, komunikasi, serta standar operasional kapal sesuai dengan kebutuhan pertahanan Indonesia.

Penyesuaian ini juga mencakup kompatibilitas dengan armada serta doktrin operasi TNI AL, sehingga kapal dapat terintegrasi secara optimal dalam sistem pertahanan nasional.

Potensi Peran Strategis

Kapal sepanjang sekitar 180 meter ini sebelumnya berfungsi sebagai kapal pengangkut pesawat tempur dan helikopter. Selain fungsi militer, kapal induk tersebut dinilai memiliki potensi untuk:

• Operasi kemanusiaan dan bantuan bencana

• Patroli laut jarak jauh

• Dukungan logistik di wilayah kepulauan

• Operasi keamanan maritim

Jika terealisasi, Indonesia akan bergabung dengan negara Asia lain yang telah lebih dulu mengoperasikan kapal induk seperti China, India, Jepang, dan Thailand.

Tantangan yang Perlu Diperhatikan

Pengamat menilai tantangan utama tidak hanya pada akuisisi kapal, tetapi juga pada:

• Kesiapan sumber daya manusia

• Biaya operasional dan perawatan jangka panjang

• Infrastruktur pendukung pangkalan

• Kesiapan armada udara pendukung

Seluruh aspek tersebut menjadi bagian dari perencanaan strategis agar kapal induk dapat berfungsi optimal dan berkelanjutan dalam sistem pertahanan nasional Indonesia.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Perkiraan awal puasa Ramadan 1447 Hijriah mulai menjadi perhatian publik seiring semakin dekatnya bulan suci.

Pemerintah, Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah memiliki metode masing-masing dalam menentukan awal bulan Hijriah, meski seluruhnya tetap merujuk pada kaidah astronomi dan syariat Islam.

Pemerintah Tunggu Sidang Isbat

Penetapan resmi awal Ramadan oleh pemerintah akan diputuskan melalui sidang isbat yang digelar menjelang akhir bulan Syakban. Sidang ini menggabungkan dua metode utama:

• Hisab (perhitungan astronomi)

• Rukyat (pengamatan hilal secara langsung)

Prinsipnya adalah memastikan terlihatnya hilal (bulan sabit pertama) setelah matahari terbenam pada tanggal 29 bulan berjalan. Jika hilal tidak terlihat, maka dilakukan istikmal atau penyempurnaan bulan menjadi 30 hari.

Sekretaris Lembaga Falakiyah NU Jakarta, Ikhwanudin, menegaskan bahwa gerhana bukan penentu awal bulan Hijriah.

“Dasar penetapan awal bulan hijriah adalah terlihatnya hilal setelah matahari terbenam pada tanggal 29 Hijriah. Jika hilal tidak terukyat, maka dilakukan istikmal, bukan berdasarkan rukyatul kusuf. Gerhana hanya merupakan indikator,” ujarnya, sebagaimana dikutip NU Online.

Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadan 1447 H

Sementara itu, Muhammadiyah telah lebih dahulu mengumumkan awal Ramadan berdasarkan metode hisab hakiki wujudul hilal. Dalam maklumat resminya, disebutkan bahwa posisi bulan telah memenuhi kriteria.

Menurut perhitungan tersebut, 1 Ramadan 1447 H jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026.

Metode wujudul hilal yang digunakan Muhammadiyah menetapkan awal bulan jika hilal sudah berada di atas ufuk saat matahari terbenam, tanpa menunggu visibilitas (terlihat atau tidaknya secara kasat mata).

Potensi Perbedaan Awal Puasa

Dengan perbedaan metode yang digunakan, potensi perbedaan tanggal awal puasa tetap terbuka.

Namun dalam beberapa tahun terakhir, sering terjadi kesamaan penetapan antara pemerintah dan organisasi Islam besar di Indonesia.

Pemerintah mengimbau masyarakat untuk menunggu hasil sidang isbat sebagai keputusan resmi negara.

Meski demikian, umat Islam di Indonesia umumnya tetap saling menghormati perbedaan yang muncul, karena masing-masing metode memiliki dasar ilmiah dan fikih yang kuat.

Yang terpenting, momentum Ramadan tetap menjadi ruang untuk memperkuat ibadah, solidaritas sosial, dan menjaga kedamaian antarumat.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memastikan penegakan hukum berjalan tegas, adil, dan tidak dijadikan alat kepentingan politik.

Ia menekankan bahwa hukum harus berdiri di atas prinsip keadilan, bukan digunakan untuk menjatuhkan pihak tertentu.

Dalam pernyataannya, Presiden menyebut tidak boleh ada penyalahgunaan kewenangan dalam proses hukum.

Ia bahkan menegaskan siap menggunakan hak konstitusional seperti abolisi dan amnesti jika menemukan adanya kekeliruan dalam penerapan hukum.

Menurut Prabowo, putusan pengadilan harus diambil berdasarkan bukti kuat dan tanpa menyisakan keraguan.

Ia menekankan prinsip beyond a reasonable doubt, yakni keputusan hanya boleh dijatuhkan apabila tidak ada lagi kemungkinan terdakwa tidak bersalah.

“Tidak boleh ada miscarriage of justice. Jika masih ada keraguan, tidak boleh ada keputusan final,” tegasnya.

Presiden juga menilai kepastian hukum menjadi fondasi utama stabilitas nasional.

Tanpa sistem hukum yang dipercaya publik, pembangunan dan kemajuan negara akan terhambat.

Ia menyebut sejarah membuktikan bahwa negara yang berhasil selalu ditopang pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Karena itu, dirinya bersama jajaran kabinet bertekad membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan adil.

Pernyataan ini disampaikan di tengah meningkatnya perhatian masyarakat terhadap independensi aparat penegak hukum.

Prabowo memastikan hukum harus ditegakkan sebagai instrumen keadilan demi menjaga kepercayaan rakyat terhadap negara.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah mulai melakukan verifikasi lapangan terhadap sekitar 11 juta peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dinonaktifkan.

Langkah ini ditegaskan langsung oleh Menteri Sosial, Saifullah Yusuf.

Dalam keterangannya di Kantor Kementerian Sosial Republik Indonesia, Gus Ipul menyebut lebih dari 30 ribu pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dikerahkan untuk melakukan pengecekan langsung ke lapangan.

Para pendamping akan melakukan ground check dengan mendatangi rumah warga, mencocokkan data administrasi dengan kondisi sosial ekonomi terkini, serta memperbarui informasi kesejahteraan keluarga penerima manfaat.

Verifikasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa penonaktifan kepesertaan memang sesuai dengan kriteria yang berlaku.

Pemerintah juga membuka kemungkinan reaktivasi bagi masyarakat yang dinilai masih memenuhi syarat sebagai penerima bantuan iuran BPJS.

Menurut Kemensos, proses ini sekaligus menjadi bagian dari pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar bantuan sosial lebih tepat sasaran.

Integrasi dan pembaruan data dinilai penting guna mencegah tumpang tindih bantuan serta meningkatkan akurasi distribusi program perlindungan sosial.

Pendamping PKH dipilih sebagai ujung tombak verifikasi karena dinilai paling memahami kondisi warga binaannya di tingkat desa dan kelurahan.

Dengan pendekatan langsung, pemerintah berharap kesalahan data dapat diminimalisir dan perlindungan jaminan kesehatan tetap terjaga bagi kelompok miskin dan rentan.

Hasil pengecekan lapangan ini nantinya akan menjadi dasar kebijakan lanjutan, termasuk kemungkinan pengaktifan kembali peserta BPJS PBI yang terbukti masih layak menerima subsidi negara.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Indonesia kini tercatat sebagai salah satu negara dengan tingkat kerentanan penipuan digital tertinggi di dunia.

Berdasarkan Global Fraud Index 2026, Indonesia menempati posisi kedua dengan kasus penipuan terbanyak secara global.

Mayoritas serangan memanfaatkan teknik social engineering, yakni manipulasi psikologis untuk memperoleh informasi pribadi dan akses keuangan korban.

Sekitar 70% penipuan digital di Indonesia dilakukan melalui metode ini, jauh lebih tinggi dibanding serangan teknis seperti peretasan sistem.

Social engineering memanfaatkan rasa panik, urgensi, atau kepercayaan korban terhadap otoritas resmi.

Indeks ini menilai kerentanan fraud di 112 negara berdasarkan empat pilar utama:

• Aktivitas penipuan (fraud activity)

• Akses terhadap sumber daya (resource accessibility)

• Intervensi pemerintah (government intervention)

• Kesehatan ekonomi (economic health)

Negara dengan perlindungan fraud terbaik di dunia adalah:

1. Luxembourg

2. Denmark

3. Finlandia

4. Norwegia

5. Belanda

Sebaliknya, negara dengan perlindungan paling lemah:

108. Tanzania

109. India

110. Nigeria

111. Indonesia

112. Pakistan

Tingginya kasus penipuan di Indonesia dikaitkan dengan:

• Pesatnya adopsi layanan digital seperti e-commerce, perbankan digital, dan media sosial

• Literasi keamanan siber yang masih rendah

• Penggunaan metode social engineering oleh pelaku untuk menipu melalui pesan palsu, tautan tiruan, atau panggilan telepon menyamar

Laporan ini menegaskan bahwa keamanan digital tidak hanya persoalan teknologi, tetapi juga kesiapan sosial dan ekonomi masyarakat dalam menghadapi ancaman modern.

Pemerintah, penyedia layanan digital, dan masyarakat disarankan untuk memperkuat perlindungan data melalui:

• Edukasi literasi digital dan keamanan siber

• Verifikasi sumber informasi sebelum membagikan data

• Penggunaan autentikasi ganda (two-factor authentication)

• Kehati-hatian dalam membagikan informasi pribadi di platform online

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan risiko penipuan digital dapat ditekan meski aktivitas online masyarakat terus meningkat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ruas Tol Betung–Tempino–Jambi (Bayung Lencir–Tempino) menjadi sorotan selama periode Long Weekend Imlek 13 Februari 2026.

Ruas yang merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ini mencatat lonjakan trafik tertinggi dibanding ruas lainnya.

Data yang dihimpun Hutama Karya menunjukkan sebanyak 9.131 kendaraan melintas di Tol Jambi dalam satu hari.

Angka tersebut melonjak 42,76 persen dibandingkan trafik normal, menjadikannya ruas dengan pertumbuhan paling signifikan di jaringan JTTS yang telah beroperasi.

Lonjakan ini dipicu meningkatnya mobilitas masyarakat antarwilayah di Sumatera, khususnya menuju dan dari Kota Jambi serta kawasan sekitarnya selama libur panjang Imlek.

Secara keseluruhan, total trafik harian pada ruas tol yang telah beroperasi di JTTS mencapai 120.944 kendaraan atau meningkat 21,34 persen dari kondisi normal.

Beberapa ruas lain juga mencatat kenaikan signifikan, di antaranya:

• Tol Terbanggi Besar–Kayu Agung: 15.960 kendaraan (naik 16,39 persen)

• Tol Palembang–Indralaya–Prabumulih: 12.579 kendaraan (naik 19,90 persen)

• Tol Pekanbaru–Dumai: 17.615 kendaraan (naik 9,39 persen)

• Tol Sigli–Banda Aceh: 7.831 kendaraan (naik 83,18 persen)

Namun demikian, Tol Jambi tetap menjadi ruas dengan lonjakan paling menonjol di wilayah Sumatera bagian tengah.

Hutama Karya memastikan kesiapan layanan operasional guna menjaga kelancaran arus lalu lintas, terutama di ruas Jambi yang mengalami peningkatan signifikan.

Pengguna jalan diimbau untuk:

• Merencanakan perjalanan lebih awal

• Mematuhi batas kecepatan dan rambu lalu lintas

• Menjaga jarak aman antar kendaraan

• Memastikan kondisi kendaraan prima

• Beristirahat di rest area bila merasa lelah

Pemantauan trafik dilakukan secara berkala sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam menjaga keamanan dan kenyamanan pengguna jalan selama periode libur panjang.

Ruas Betung–Tempino–Jambi menjadi salah satu penghubung penting antarwilayah di Sumatera.

Kenaikan trafik yang signifikan saat libur Imlek memperlihatkan peran vital Tol Jambi dalam mendukung mobilitas ekonomi dan perjalanan masyarakat.

Hutama Karya menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan pelayanan jalan tol di JTTS melalui kesiapan petugas, fasilitas pendukung, serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait.(*)

JAKARTA , SEPUCUKJAMBI.ID – Menyambut Ramadan dan Idulfitri 1447 Hijriah, PT Astra Honda Motor (AHM) kembali menghadirkan program Mudik dan Balik Bareng Honda (MBBH) 2026.

Program tahunan yang rutin digelar sejak 2008 ini dirancang untuk memberikan perjalanan mudik yang lebih aman dan nyaman bagi pengguna sepeda motor Honda.

Pada arus mudik tahun ini, AHM menyiapkan 38 unit bus menuju Yogyakarta dan 22 unit bus ke Semarang dengan total kuota 2.400 pemudik.

Keberangkatan dilakukan dari Jakarta dengan titik akhir di Gedung Wana Graha Bhakti Yasa, Yogyakarta, serta Museum Ronggowarsito, Semarang.

Tak hanya mengangkut penumpang, AHM juga menyediakan 32 truk untuk membawa 1.200 unit sepeda motor peserta mudik ke dua kota tujuan tersebut.

Pengiriman sepeda motor dijadwalkan pada 12 Maret 2026 dari Bhanda Ghara Reksa (BGR) Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Sementara keberangkatan peserta menggunakan bus akan dilaksanakan pada 14 Maret 2026 dari kantor pusat AHM di Sunter, Jakarta Utara.

Untuk arus balik, program akan digelar pada 28 Maret 2026 dengan kuota 800 pemudik menggunakan 22 bus serta 11 truk pengangkut 400 sepeda motor kembali ke Jakarta.

Sepeda motor yang diangkut menggunakan truk akan diasuransikan selama perjalanan hingga tiba di tujuan.

Setiap peserta juga memperoleh dua kursi bus ber-AC untuk setiap satu unit motor, asuransi perjalanan, layanan kesehatan, hingga paket goodie bag berisi jaket dan perlengkapan perjalanan.

AHM juga menyediakan area istirahat nyaman, fasilitas ibadah, konsumsi selama perjalanan, serta doorprize menarik termasuk dua unit sepeda motor.

General Manager Honda Customer Care Center (HC3) AHM, Antok Yuniarso, menyatakan program ini merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam mendukung keselamatan konsumen saat mudik.

Menurutnya, program ini memberikan alternatif perjalanan yang lebih aman, mengurangi risiko kelelahan di jalan, sekaligus menghadirkan pengalaman mudik yang menyenangkan.

Cara Daftar Mudik dan Balik Bareng Honda 2026

Pendaftaran MBBH 2026 dibuka mulai 12 Februari hingga 11 Maret 2026 dengan biaya Rp150.000 dan kuota terbatas.

Calon peserta dapat mendaftar melalui situs resmi www.astra-honda.com atau melalui aplikasi WANDA, Motorku-X, dan Daya Auto.

Syarat Peserta:

• Pengguna sepeda motor Honda

• Memiliki KTP

• Memiliki SIM C

• Memiliki STNK motor Honda yang digunakan

Setiap sepeda motor maksimal diikuti dua peserta.

Kondisi motor harus standar dan prima dengan batas maksimal barang bawaan 20 kg.

Peserta wajib menggunakan perlengkapan berkendara sesuai standar, termasuk helm SNI, serta mengikuti seluruh ketentuan perjalanan hingga tiba di titik akhir tujuan.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan uang tunai lebih dari Rp5 miliar dalam penggeledahan terkait dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Uang tersebut ditemukan dalam lima koper di sejumlah lokasi yang menjadi target penyidikan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa penggeledahan dilakukan di beberapa titik yang berkaitan dengan pihak-pihak dalam perkara, terutama di wilayah Ciputat, Tangerang Selatan.

“Tim penyidik mengamankan lima koper berisi uang tunai dengan total nilai lebih dari Rp5 miliar,” ujar Budi dalam keterangan resminya,.

Selain uang tunai, penyidik juga membawa sejumlah dokumen serta perangkat elektronik yang diduga berkaitan dengan aliran dana dalam perkara tersebut.

Seluruh barang bukti kini tengah dianalisis untuk memperkuat konstruksi hukum kasus ini.

Perkara ini merupakan pengembangan dari penyidikan dugaan suap yang berkaitan dengan proses pengurusan impor barang.

KPK menduga adanya pengaturan tertentu dalam proses kepabeanan yang memberikan keuntungan bagi pihak tertentu.

Sebelumnya, KPK telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat sejumlah pihak.

Dari hasil OTT tersebut, penyidik terus menelusuri aliran uang serta peran masing-masing pihak dalam praktik yang diduga melanggar hukum.

Penemuan uang miliaran rupiah dalam lima koper menjadi indikasi besarnya nilai transaksi dalam kasus ini.

KPK menegaskan penyidikan masih berlangsung dan tidak menutup kemungkinan adanya penetapan tersangka baru maupun pengembangan perkara lebih lanjut.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Masa transisi kelembagaan menjadi tantangan besar bagi Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj).

Dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, terungkap bahwa kementerian baru ini masih menghadapi kekurangan ribuan pegawai serta persoalan alih anggaran yang belum sepenuhnya rampung dari Kementerian Agama.

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menjelaskan bahwa kebutuhan sumber daya manusia (SDM) untuk menjalankan fungsi pelayanan haji dan umrah secara optimal diperkirakan mencapai sekitar 7.000 orang di seluruh Indonesia.

Menurutnya, pemenuhan kekurangan tersebut akan dilakukan secara bertahap hingga 2026.

Targetnya, sekitar 4.500 hingga 5.000 pegawai akan dialihkan dalam proses lanjutan.

Saat ini, sebagian besar pegawai Kemenhaj merupakan hasil pengalihan dari Kemenag. Rinciannya meliputi:

• 33 pegawai dari Badan Penyelenggara Haji

• 3.515 pegawai dari Kementerian Agama

• 36 pegawai dari Kementerian Kesehatan

• 47 pegawai penugasan dari kementerian/lembaga lain

Dari jumlah tersebut, 417 orang bertugas di kantor pusat dan 3.214 orang tersebar di daerah.

Untuk tahap berikutnya, Kemenhaj telah memperoleh izin dari Kementerian PAN-RB untuk mengalihkan tambahan 1.362 pegawai dari Kemenag. Proses ini masih dalam tahap verifikasi bersama.

Selain persoalan SDM, rapat kerja juga menyoroti anggaran strategis penyelenggaraan haji yang masih berada di Kemenag.

Kondisi ini dinilai berpotensi menghambat percepatan pembangunan fasilitas pendukung seperti asrama haji dan pusat layanan haji dan umrah.

Pemerintah berharap proses alih anggaran dapat segera diselesaikan agar operasional Kemenhaj berjalan penuh mulai tahun depan.

Komisi VIII DPR RI menekankan pentingnya penataan struktur kelembagaan secara cepat dan rapi.

DPR mengingatkan agar pelayanan kepada jamaah haji dan umrah tidak terganggu akibat persoalan administratif di masa transisi.

Transisi ini menjadi ujian awal bagi Kemenhaj sebagai kementerian baru.

Keberhasilan penataan SDM dan anggaran akan menentukan efektivitas pelayanan haji Indonesia ke depan.(*)

PALEMBANG, SEPUCUKJAMBI.ID – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Komisi V meninjau langsung progres pembangunan Jalan Tol Palembang–Betung, bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), pada Rabu (12/02/2026) di Jembatan Musi V.

Kunjungan ini bertujuan memastikan pembangunan berjalan sesuai target, standar mutu, serta ketentuan yang berlaku.

Kunjungan dipimpin Ketua Tim Komisi V, Roberth Rouw, bersama anggota Mukhlis Basri, Haryanto, Sofwan Dedy Ardyanto, Hanan A. Rozak, Syarief Abdullah Alkadrie, Ruslan M. Daud, Irmawan, Ghufran, dan Muhammad Lokot Nasution. Tim DPR RI didampingi oleh Direktur Jalan Bebas Hambatan Ditjen Bina Marga Dedy Gunawan, anggota BPJT Unsur Masyarakat Tulus Abadi, serta jajaran Direksi dan EVP Hutama Karya.

EVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Mardiansyah, menegaskan komitmen perusahaan dalam percepatan penyelesaian proyek tanpa mengorbankan mutu dan keselamatan.

“Hutama Karya berkomitmen memastikan pembangunan Jalan Tol Palembang–Betung berjalan sesuai target, memenuhi standar kualitas, serta mengutamakan aspek keselamatan kerja dan keselamatan pengguna jalan. Dukungan dan pengawasan DPR RI serta sinergi dengan Kementerian PU dan pemangku kepentingan menjadi penguatan penting agar ruas ini dapat segera memberikan manfaat nyata, termasuk saat periode mudik Lebaran 2026,” ujar Mardiansyah.

Berdasarkan paparan lapangan, progres konstruksi Jalan Tol Palembang–Betung telah mencapai 89,91%.

Ruas tol ini direncanakan difungsionalkan secara terbatas pada periode arus mudik Lebaran 2026 untuk membantu mengurai kepadatan lalu lintas jalan nasional serta memberikan alternatif perjalanan yang lebih aman dan nyaman.

Jalan Tol Palembang–Betung menjadi koridor strategis karena menghubungkan Kayuagung–Palembang–Betung dan selanjutnya terintegrasi menuju Jambi.

Kehadiran tol ini diproyeksikan memangkas waktu tempuh perjalanan dari 3–4 jam melalui jalan nasional menjadi sekitar 1 jam melalui jalan tol, mendukung kelancaran distribusi logistik, mobilitas masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Ketua Tim Komisi V, Roberth Rouw, menekankan pentingnya percepatan penyelesaian proyek hingga tersambung ke Jambi.

“DPR mendukung dan mengapresiasi BUMN yang membangun jalan tol dengan kualitas terbaik. Kami juga mengapresiasi komitmen pemerintah dalam menghadirkan infrastruktur bagi masyarakat. Kami harap pada saat Lebaran nanti tidak ada kendala, sehingga masyarakat dapat merasakan langsung fasilitas dan manfaatnya,” ujar Roberth Rouw.

Kunjungan ini menegaskan kolaborasi DPR RI, Kementerian PU, dan badan usaha pelaksana dalam mendorong percepatan PSN secara terukur.

Sinergi tersebut diharapkan memperkuat konektivitas antarwilayah dan mempercepat manfaat infrastruktur bagi masyarakat, khususnya di Sumatra Selatan dan sekitarnya.()*