JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah pusat tengah menggodok penetapan tarif Tol Muara Sebapo yang saat ini telah rampung dibangun dan difungsionalkan tanpa pungutan biaya.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU), Diana Kusumastuti, memastikan tarif tol tersebut akan diberlakukan dalam waktu dekat.

Hal itu disampaikan Diana saat meninjau langsung pintu Tol Muara Sebapo, Jambi, Kamis (8/2/2026).

Ia menyebutkan, tol sepanjang sekitar 50 kilometer tersebut telah beroperasi penuh dan menunjukkan tingkat lalu lintas yang cukup tinggi.

“Saya berada di pintu Tol Muara Sebapo dan melihat pembangunannya sudah selesai. Panjangnya sekitar 50 kilometer dan sudah difungsionalkan,” kata dia.

“Trafiknya cukup tinggi karena saat ini masih gratis. Tarifnya sedang kami proses, mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ditetapkan,” ujar Diana.

Menurutnya, penerapan tarif nantinya tidak akan menurunkan minat pengguna jalan tol.

Keberadaan tol dinilai sangat membantu masyarakat, terutama dalam memangkas waktu tempuh perjalanan yang sebelumnya relatif lama.

“Dengan adanya tol ini, jarak tempuh menjadi jauh lebih singkat. Kami optimistis meski nanti bertarif, volume kendaraan tetap stabil karena manfaatnya sangat besar,” tambahnya.

Sementara itu, Diana juga meninjau kesiapan rencana pembangunan Tol Jambi–Rengat yang kini memasuki tahap pematangan.

Proyek strategis tersebut saat ini sedang melalui proses pendanaan melalui skema klon IB, termasuk tahapan redinas kriteria.

Pemerintah menargetkan proses lelang Tol Jambi–Rengat dapat dimulai pada Juni 2026, sehingga pekerjaan konstruksi diharapkan bisa segera berjalan pada tahun ini.

“Tol Jambi–Rengat akan memberikan dampak signifikan. Perjalanan yang biasanya memakan waktu sekitar tiga jam dapat dipangkas menjadi hanya 40 menit,” kata Diana.

“Ini akan mengurangi beban transportasi, memperlancar distribusi barang, dan meningkatkan mobilitas masyarakat,” sambungnya.

Tol Jambi–Rengat diproyeksikan menjadi penghubung penting yang mengintegrasikan Jambi ke jaringan Tol Palembang–Jambi–Riau.

Selain mempercepat waktu perjalanan, proyek ini juga diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Anggota Komisi V DPR RI, H. A. Bakri HM, SE, yang turut mendampingi kunjungan tersebut, menegaskan pentingnya proyek tol tersebut bagi Jambi.

“Kami berharap Tol Jambi–Rengat segera tersambung dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus mendorong percepatan pembangunan di wilayah Jambi dan sekitarnya,” ujarnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Rencana pembangunan Tol Jambi-Rengat kini semakin matang.

Pendanaan melalui klon IB sudah dalam proses, termasuk tahap redinas kriteria.

Pihak terkait menargetkan proses lelang dimulai pada Juni 2026, sehingga pelaksanaan konstruksi dapat dilakukan tahun ini.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana, melakukan pemantauan langsung terkait rencana pembangunan Tol Jambi-Rengat pada Kamis (8/2/2026).

Tol ini diproyeksikan dapat memangkas waktu tempuh perjalanan secara signifikan dan meningkatkan konektivitas antarwilayah.

Sekaligus mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Jambi dan sekitarnya.

Menurut Wamen PU Diana, tol ini akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat.

“Dengan tol Jambi-Rengat, perjalanan yang biasanya ditempuh selama 3 jam bisa dipangkas menjadi hanya 40 menit,” kata dia.

“Ini tentu akan mengurangi beban transportasi sekaligus meningkatkan mobilitas warga dan distribusi barang,” ujar Diana.

Rencana pembangunan Tol Jambi-Rengat kini telah memasuki tahap persiapan pendanaan melalui klon IB, yang sudah diproses.

Saat ini, proyek ini sedang melalui tahap redinas kriteria, sebelum persiapan lelang dilakukan.

Pemerintah menargetkan proses lelang dimulai pada Juni 2026, dengan harapan konstruksi bisa segera berjalan tahun ini.

Dengan begitu, Jambi-Rengat dapat segera terhubung ke jaringan tol Palembang-Jambi-Riau.

Tol ini diharapkan tidak hanya mempersingkat waktu perjalanan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, efisiensi transportasi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Jambi dan sekitarnya.

Di akhir kunjungan, Anggota Komisi V DPR RI, H. A Bakri HM, SE, menambahkan bahwa proyek tol ini sangat strategis dan penting bagi masyarakat.

“Kami berharap tol Jambi-Rengat dapat segera tersambung, memberikan manfaat nyata, serta mendorong pembangunan di wilayah Jambi dan sekitarnya,” tuturnya.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa pemerintah akan kembali menyita lahan sawit bermasalah seluas 4 hingga 5 juta hektare pada tahun 2026.

Pernyataan itu disampaikan saat acara panen raya di Kabupaten Karawang, Rabu, di hadapan petani dan pejabat negara.

Prabowo menekankan pentingnya persatuan dan kerja sama seluruh pihak dalam menegakkan hukum serta memberantas korupsi.

“Kita sudah menguasai dan menyita 4 juta hektare kebun kelapa sawit yang melanggar hukum. Tahun 2026, kita akan sita tambahan 4–5 juta lagi,” ujar Presiden.

Selain itu, pemerintah juga telah menindak ratusan tambang ilegal, yang berhasil menyelamatkan triliunan rupiah untuk negara

“Masih banyak yang bocor, terus kita kejar, karena uang rakyat harus dinikmati seluruh bangsa Indonesia. Tidak boleh sepeser pun tidak sampai ke rakyat. Ini tekad saya sebagai Presiden,” kata Prabowo.

Presiden menegaskan, penyitaan 4 juta hektare lahan sawit yang diumumkan akhir tahun 2025 baru permulaan.

Masih banyak kawasan hutan yang dikuasai ilegal oleh pengusaha nakal, dengan potensi kerugian negara mencapai ratusan triliun rupiah.

Menurut Prabowo, praktik penguasaan ilegal ini berlangsung lama karena sebagian pengusaha merasa aman dengan menyuap aparat dan pejabat negara.

“Mereka berani melecehkan negara, menganggap pejabat bisa dibeli dan disogok,” tegas Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga memberikan arahan kepada Satgas PKH untuk menjaga integritas, kejujuran, dan dedikasi, serta menghindari lobi-lobi yang dilakukan oleh pengusaha nakal.

Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menegakkan hukum secara tegas, melindungi kepentingan rakyat, dan memastikan seluruh potensi kerugian negara akibat penguasaan lahan ilegal dapat diminimalkan.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Penggeledahan kantor Kementerian Kehutanan (Kemenhut) oleh penyidik Kejaksaan Agung memunculkan beragam spekulasi di masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, pemerintah menegaskan bahwa langkah aparat penegak hukum ini merupakan bagian dari proses klarifikasi data historis dan tidak ada kaitannya dengan kebijakan yang dijalankan oleh Kabinet Merah Putih saat ini.

Kementerian Kehutanan memastikan seluruh rangkaian penggeledahan berlangsung tertib, profesional, dan kooperatif.

Pihak kementerian membuka akses data dan informasi yang dibutuhkan oleh penyidik sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut, Ristianto Pribadi, menekankan bahwa kehadiran penyidik tidak menandakan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh jajaran kementerian saat ini.

“Proses ini dimaksudkan untuk mencocokkan data terkait perubahan fungsi kawasan hutan, khususnya hutan lindung, yang terjadi pada masa lalu dan bukan pada periode Kabinet Merah Putih saat ini,” ujar Ristianto.

Ia menambahkan bahwa Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan senantiasa siap mendukung aparat penegak hukum dengan menyediakan data dan informasi sesuai peraturan perundang-undangan.

“Seluruh proses berjalan baik, tertib, dan kooperatif. Kami mendukung penegakan hukum yang objektif dan berbasis data,” katanya.

Pemerintah menilai munculnya polemik di ruang publik sebagian besar disebabkan oleh kesalahpahaman terkait konteks penggeledahan.

Masyarakat diminta untuk tidak menarik kesimpulan prematur sebelum adanya keterangan resmi dari aparat penegak hukum.

Selain itu, Kemenhut menegaskan komitmen terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kawasan hutan.

Kebijakan kehutanan yang diterapkan saat ini tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hingga saat ini, Kejaksaan Agung belum membeberkan hasil pencocokan data historis tersebut.

Pemerintah memastikan akan menyampaikan informasi lanjutan kepada publik sesuai perkembangan penyidikan dan koridor hukum yang berlaku.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Indonesia resmi memulai tahap rekonstruksi dan pemulihan ekonomi bagi lebih dari 2,3 juta UMKM yang terdampak banjir hebat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Program pemulihan dimulai 9 Januari 2026, dengan fokus menghidupkan kembali aktivitas ekonomi masyarakat yang sempat terhenti akibat bencana.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan bahwa langkah awal pemulihan dilakukan melalui pengaktifan kembali pasar tradisional serta pembersihan warung dan toko yang rusak.

“Tujuannya agar perekonomian masyarakat kembali bergerak,” ujarnya saat rapat koordinasi tingkat menteri bersama Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar di Jakarta.

Program ini merupakan bagian dari respons terpadu pemerintah untuk mempercepat pemulihan setelah fase tanggap darurat bencana selesai.

Berdasarkan pendataan Kementerian UMKM, pemerintah daerah, dan lembaga keuangan, tercatat 2.304.297 UMKM terdampak langsung banjir dan longsor di tiga provinsi tersebut.

Tahapan Pemulihan UMKM

1. Pengaktifan Pasar dan Toko: Membersihkan dan menyiapkan kembali pasar tradisional serta warung untuk memulai aktivitas perdagangan.

2. Klinik UMKM Bangkit: Delapan klinik dibuka di lokasi strategis seperti Banda Aceh, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Utara, Aceh Tamiang, Tapanuli Tengah, Medan, dan Padang. Klinik ini menyediakan pendampingan teknis dan akses fasilitas ekonomi bagi UMKM.

3. Relaksasi Kredit: Lebih dari 200.000 UMKM debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) akan mendapatkan penyesuaian kredit melalui bank penyalur dan lembaga penjamin untuk meringankan beban finansial.

4. Dukungan Lapangan: Lebih dari 1.100 personel IPDN dan aparatur sipil negara dilibatkan untuk membenahi infrastruktur pasar dan fasilitas perdagangan yang terdampak.

5. Koordinasi Lintas Kementerian: Dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pemberdayaan Pascabencana yang melibatkan Kementerian Sosial, Kementerian UMKM, Kementerian P2MI, Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Desa, dan Kementerian Koperasi untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat.

Menko Muhaimin Iskandar menekankan bahwa langkah lintas kementerian ini bertujuan mengembalikan kemandirian ekonomi masyarakat pascabencana dan memastikan aktivitas ekonomi kembali normal dan produktif.

Dengan dukungan program Klinik UMKM Bangkit, relaksasi kredit, dan sinergi lintas lembaga, pemerintah menargetkan pemulihan ekonomi lokal di Aceh, Sumut, dan Sumbar secara bertahap dan terukur, sehingga masyarakat terdampak dapat segera kembali produktif.(*)

SURABAYA, SEPUCUKJAMBI.ID – Konflik antara organisasi masyarakat Madura Asli Sedarah (Madas) dan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji akhirnya mereda setelah kedua pihak sepakat berdamai dan mencabut laporan hukum yang sempat diajukan ke Polda Jawa Timur.

Kesepakatan damai dicapai melalui mediasi yang digelar di Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) Surabaya, Selasa (6/1/2026).

Mediasi berlangsung kondusif dan difasilitasi pihak Unitomo. Ketua Umum DPP Madas, Muhammad Taufik, hadir bersama Armuji untuk menyelesaikan konflik yang sebelumnya mencuat akibat pernyataan pejabat pemerintah terkait kasus yang sempat viral.

Dalam pernyataan resminya, Madas menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf atas dinamika yang sempat terjadi di masyarakat.

“Kami meminta maaf jika pelaporan ke polisi membuat Surabaya tidak kondusif atau menimbulkan kegaduhan. Niat awal kami hanya meluruskan stigma negatif terhadap organisasi kami,” ujar Taufik.

Taufik menegaskan, Madas tidak terlibat secara kelembagaan dalam insiden yang viral, yakni pengusiran dan perobohan rumah seorang nenek pada Agustus 2025.

Menurutnya, individu yang dikaitkan dengan ormas tersebut saat kejadian belum terdaftar sebagai anggota Madas.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji juga menyampaikan permohonan maaf terkait pernyataannya yang sempat menyinggung nama organisasi, menegaskan pentingnya menjaga keharmonisan sosial.

Kesepakatan damai ini mencakup pencabutan laporan Madas ke Polda Jawa Timur.

Kedua pihak sepakat kembali fokus pada upaya menjaga kondusivitas masyarakat Surabaya dan memperkuat dialog antar elemen masyarakat serta pemerintah daerah.

Mediasi lintas elemen ini menunjukkan peran penting perguruan tinggi dan tokoh masyarakat dalam meredam konflik.

Sekaligus menjadi contoh penyelesaian sengketa secara damai tanpa menimbulkan ketegangan lebih lanjut.(*)

SAROLANGUN, SEPUCUKJAMBI.ID – Bahasa Kubu atau yang dikenal juga sebagai Bahasa Orang Rimbo resmi ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda (WBTb) Indonesia.

Penetapan ini menegaskan pengakuan negara terhadap identitas dan kearifan budaya masyarakat adat di Kabupaten Sarolangun, Jambi.

Pengumuman resmi dilakukan pada Malam Keagungan Melayu 2026 di Arena Eks MTQ Jambi, Selasa malam (6/1/2026).

Penghargaan berupa Anugerah Warisan Budaya Nasional diserahkan langsung oleh Gubernur Jambi, Al Haris, kepada Bupati Sarolangun, H Hurmin, disaksikan Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani serta para kepala daerah se-Provinsi Jambi.

Bupati Sarolangun, H Hurmin, menegaskan bahwa penetapan Bahasa Kubu sebagai Warisan Budaya Takbenda merupakan langkah penting untuk menjaga eksistensi masyarakat Orang Rimbo beserta bahasa dan tradisinya.

“Bahasa Kubu atau Bahasa Orang Rimbo adalah identitas dan warisan berharga masyarakat adat Sarolangun yang wajib kita jaga dan lestarikan,” kata Hurmin.

Hurmin menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sarolangun berkomitmen melanjutkan pelestarian bahasa ini melalui edukasi, pendokumentasian, dan penguatan peran komunitas adat.

Upaya ini bertujuan agar Bahasa Kubu tetap hidup dan diwariskan kepada generasi mendatang.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) bersama tim gabungan mempercepat penanganan kayu hanyut dan material yang terseret banjir besar di Sumatra.

Upaya ini dilakukan untuk membuka akses jalan, permukiman, dan fasilitas umum yang terhambat tumpukan kayu gelondongan akibat banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL), Subhan, menyampaikan bahwa tim gabungan telah menurunkan puluhan alat berat untuk membersihkan kayu di titik-titik strategis.

Hingga awal Januari 2026, sekitar 300 batang kayu dengan volume mencapai 469,26 meter kubik telah dikumpulkan dan dipilah untuk potensi pemanfaatan.

“Kami memprioritaskan pembersihan kayu yang menghalangi jalan, permukiman, dan fasilitas publik. Kayu yang masih bernilai guna kami data dan manfaatkan untuk kebutuhan darurat warga,” ujar Subhan.

Beberapa kayu hasil pembersihan kini sedang diproses untuk digunakan, termasuk pembuatan hunian sementara bagi korban banjir.

Program ini melibatkan tim terpadu dari Kemenhut, TNI, Polri, dan pemerintah daerah setempat.

Selain mengangkat kayu, tim juga melakukan pendataan komprehensif terkait jumlah, jenis, dan potensi pemanfaatan kayu sesuai aturan yang berlaku.

Kemenhut juga memperkuat pengawasan untuk mencegah praktik ilegal yang memanfaatkan situasi bencana.

Kanal pengaduan dan pengawasan diperluas agar tidak terjadi pemanfaatan kayu secara ilegal di tengah kondisi darurat.

Penanganan kayu hanyut merupakan bagian dari respons terpadu pemerintah terhadap dampak banjir sejak November 2025.

Tumpukan kayu tidak hanya menghambat aktivitas warga, tetapi juga menimbulkan risiko bagi keselamatan publik.

Kemenhut menghentikan sementara pengangkutan kayu biasa di wilayah terdampak untuk memastikan pengawasan sektor kehutanan berjalan tertib dan mencegah penyalahgunaan di masa darurat.

Melalui langkah ini, Kemenhut berharap dapat memulihkan akses masyarakat, sekaligus membangun basis data akurat untuk pemanfaatan kayu secara tepat guna di masa pemulihan.

Kolaborasi lintas lembaga menjadi kunci agar proses pembersihan, pendataan, dan pemanfaatan kayu berlangsung transparan dan sesuai hukum.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden Prabowo Subianto meminta peningkatan disiplin prosedur dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara ketat.

Arahan ini disampaikan menyusul masih ditemukannya sejumlah kendala teknis selama pelaksanaan program nasional tersebut sepanjang Desember 2025.

Permintaan Presiden disampaikan melalui Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, usai mengikuti Taklimat Awal Tahun 2026 di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026).

“Beliau menghendaki agar disiplin prosedur ditingkatkan. Berdasarkan catatan Kepala BGN, di bulan Desember masih ada sekitar 15 kejadian yang tidak sesuai standar. Presiden meminta semaksimal mungkin agar hal ini tidak terulang,” jelas Prasetyo.

Program MBG merupakan salah satu prioritas pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak sekolah dan kelompok rentan.

Program ini menjangkau puluhan juta penerima manfaat di seluruh Indonesia, menjadi instrumen penting untuk menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Meski distribusi program berjalan luas, Presiden menekankan bahwa kualitas pelaksanaan dan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) harus menjadi perhatian utama.

Insiden yang terjadi, meskipun terbatas, menjadi peringatan agar seluruh pelaksana di lapangan lebih disiplin dan cermat.

Arahan Presiden menegaskan keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari keamanan, ketepatan, dan konsistensi pelaksanaan.

Pemerintah tidak ingin kesalahan teknis mengurangi kepercayaan publik terhadap program strategis ini.

Prasetyo menambahkan bahwa seluruh pihak terkait, termasuk Badan Gizi Nasional (BGN) dan pemerintah daerah, diminta memperkuat pengawasan dan evaluasi berkala.

Langkah ini diharapkan mencegah kejadian yang tidak diinginkan serta memastikan distribusi makanan bergizi berjalan sesuai ketentuan.

Program MBG telah dialokasikan anggaran besar dalam APBN 2026 dan menjadi fokus utama pemerintahan Presiden Prabowo.

Dengan penguatan disiplin prosedur, pemerintah berharap program ini berjalan lebih efektif, aman, dan tepat sasaran, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat luas.

Presiden Prabowo Subianto meminta peningkatan disiplin prosedur dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara ketat.

Arahan ini disampaikan menyusul masih ditemukannya sejumlah kendala teknis selama pelaksanaan program nasional tersebut sepanjang Desember 2025.

Permintaan Presiden disampaikan melalui Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, usai mengikuti Taklimat Awal Tahun 2026 di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026).

“Beliau menghendaki agar disiplin prosedur ditingkatkan. Berdasarkan catatan Kepala BGN, di bulan Desember masih ada sekitar 15 kejadian yang tidak sesuai standar. Presiden meminta semaksimal mungkin agar hal ini tidak terulang,” jelas Prasetyo.

Program MBG merupakan salah satu prioritas pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak sekolah dan kelompok rentan.

Program ini menjangkau puluhan juta penerima manfaat di seluruh Indonesia, menjadi instrumen penting untuk menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Meski distribusi program berjalan luas, Presiden menekankan bahwa kualitas pelaksanaan dan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) harus menjadi perhatian utama.

Insiden yang terjadi, meskipun terbatas, menjadi peringatan agar seluruh pelaksana di lapangan lebih disiplin dan cermat.

Arahan Presiden menegaskan keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari keamanan, ketepatan, dan konsistensi pelaksanaan.

Pemerintah tidak ingin kesalahan teknis mengurangi kepercayaan publik terhadap program strategis ini.

Prasetyo menambahkan bahwa seluruh pihak terkait, termasuk Badan Gizi Nasional (BGN) dan pemerintah daerah, diminta memperkuat pengawasan dan evaluasi berkala.

Langkah ini diharapkan mencegah kejadian yang tidak diinginkan serta memastikan distribusi makanan bergizi berjalan sesuai ketentuan.

Program MBG telah dialokasikan anggaran besar dalam APBN 2026 dan menjadi fokus utama pemerintahan Presiden Prabowo.

Dengan penguatan disiplin prosedur, pemerintah berharap program ini berjalan lebih efektif, aman, dan tepat sasaran, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat luas.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – PT Hutama Karya (Persero) melakukan evaluasi layanan arus libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) di Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

Data dari 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026 mencatat total kendaraan yang melintas sebanyak 2.491.021 unit, naik 43,32% dibanding trafik normal dan 7,63% dibanding Nataru 2024/2025.

Puncak arus mudik terjadi 21 Desember 2025 dengan 140.419 kendaraan, sementara puncak arus balik tercatat 4 Januari 2026 dengan 154.420 kendaraan.

Executive Vice President Hutama Karya, Mardiansyah, menekankan pentingnya pemantauan berbasis data untuk memastikan perjalanan pengguna aman dan nyaman.

“Kami memantau pergerakan kendaraan setiap hari dan menyiapkan langkah antisipasi agar arus tetap terkendali, terutama saat puncak mudik dan balik,” ujarnya.

Tol dengan Volume Lalu Lintas Tertinggi

• Tol Kuala Tanjung – Sinaksak: 599.514 kendaraan, sebagai koridor vital pergerakan masyarakat dan wisata.

• Tol Sigli – Banda Aceh: peningkatan tertinggi 87,50% dibanding normal, didorong pembukaan ruas fungsional Seksi Padang Tiji – Seulimeum.

Dukungan Perjalanan Selama Nataru

• Potongan tarif Natal 22–24 Desember dan Tahun Baru 31 Desember–1 Januari di sejumlah ruas tol utama.

• Pengoperasian ruas fungsional: Tol Sigli – Banda Aceh Seksi 1 dan Tol Palembang – Betung Seksi 2 untuk memperkuat akses selama libur.

• Fasilitas rest area: Work From Anywhere (WFA), co-working space, free Wi-Fi, kursi pijat, charging station, kopi gratis.

“Potongan tarif membuat biaya perjalanan lebih ringan, sehingga masih ada sisa untuk kebutuhan lain selama liburan,” kata Pengguna jalan Tolusa Ramadhona dari Palembang.

Persiapan Layanan Masa Depan

Evaluasi Nataru menjadi dasar penyempurnaan layanan JTTS dan persiapan Mudik Lebaran 2026.

Termasuk penguatan informasi, rest area, dan pengendalian arus kendaraan.

Sepanjang 2025, Hutama Karya juga mengoperasikan 3 seksi tol baru dan 1 junction, meningkatkan konektivitas di Sumatera.

Yakni Tol Binjai–Langsa Seksi Tanjung Pura–Pangkalan Brandan, Tol Pekanbaru–Padang Seksi Padang–Sicincin, Tol Betung–Tempino–Jambi (Betejam) Seksi Tempino–Ness, serta  Junction Palembang.

“Misi kami adalah memastikan pengguna jalan selalu merasakan perjalanan aman, nyaman, dan terbantu setiap kali melintas di JTTS,” tutup Mardiansyah.(*)