JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk terus menjaga persatuan di tengah berbagai tantangan global yang semakin kompleks.

Pesan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Dalam arahannya, Prabowo menilai situasi global saat ini dipenuhi ketidakpastian sehingga Indonesia membutuhkan solidaritas nasional yang kuat untuk menghadapi berbagai dinamika yang terjadi.

Menurutnya, perbedaan pandangan dalam sistem demokrasi merupakan hal yang wajar, terutama dalam proses politik seperti pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif, maupun pemilihan presiden.

Namun ia menegaskan bahwa setelah kontestasi politik berakhir, seluruh elemen bangsa seharusnya kembali bersatu untuk membangun negara.

“Kita satu negara ini satu kapal. Kalau kapal oleng, semua ikut oleng. Perbedaan pendapat tidak masalah, bersaing dalam politik juga wajar,” ujar Prabowo.

Ia menambahkan bahwa setelah proses politik selesai, seluruh pihak harus kembali bekerja sama demi menjaga stabilitas dan masa depan bangsa.

“Kalau pertandingan sudah selesai, kita harus bersatu menyelamatkan kapal besar kita, yaitu Republik Indonesia, yang sedang mengarungi lautan penuh tantangan,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menegaskan bahwa Indonesia memiliki kekuatan besar untuk menghadapi berbagai krisis global.

Ia menilai bangsa Indonesia telah berulang kali mampu melewati berbagai krisis besar di masa lalu sehingga optimistis negara ini dapat menghadapi tantangan yang ada saat ini.

Menurutnya, tekanan dari kondisi global justru dapat menjadi momentum untuk mempercepat transformasi nasional di berbagai sektor.

“Menurut saya krisis justru bisa mempercepat rencana transformasi kita. Situasi ini mendorong kita untuk melakukan akselerasi perubahan,” ungkapnya.

Melalui pesan tersebut, Presiden berharap seluruh masyarakat Indonesia tetap menjaga kebersamaan dan tidak terpecah oleh berbagai perbedaan.

Ia menegaskan bahwa kekuatan bangsa Indonesia terletak pada kemampuannya untuk tetap bersatu dalam menghadapi berbagai tantangan global.

PALEMBANG, SEPUCUKJAMBI.ID – PT Hutama Karya mengambil langkah strategis untuk mendukung kelancaran Mudik Lebaran 2026.

Perusahaan menerapkan potongan tarif tol 30% di sejumlah ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang dikelola, sebagai upaya meringankan biaya perjalanan masyarakat sekaligus menjaga kelancaran arus lalu lintas.

Enam ruas tol Hutama Karya yang mendapat potongan tarif antara lain:

• Tol Terbanggi Besar–Pematang Panggang–Kayu Agung

• Tol Indralaya–Prabumulih

• Tol Pekanbaru–Dumai

• Tol Pekanbaru–XIII Koto Kampar

• Tol Indrapura–Kisaran

• Tol Sigli–Banda Aceh

Selain itu, potongan tarif juga berlaku di Tol Kuala Tanjung–Tebing Tinggi–Parapat yang dikelola anak usaha, PT Hutama Marga Waskita.

Potongan tarif 30% berlaku dua arah pada periode 15–16 Maret 2026 dan 26–27 Maret 2026, khusus bagi pengguna tol yang menggunakan kartu uang elektronik dengan saldo mencukupi untuk perjalanan menerus.

Khusus Tol Indrapura–Kisaran (Sumatra Utara), potongan tarif juga diterapkan dengan sistem dua arah mulai pukul 00.00 WIB pada 15 Maret hingga 16 Maret 2026, serta 26–27 Maret 2026.

 “Potongan tarif ini diberikan untuk seluruh golongan kendaraan dan diterapkan selaras dengan kebijakan nasional, sebagaimana berlaku pada badan usaha jalan tol lainnya,” tegas Hamdani, Plt. Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya.

Rincian Tarif Potongan 30% (Beberapa Ruas)

Periode 15–16 Maret 2026

Kisaran – Pangkalan Brandan

• Golongan I: Rp263.500 menjadi Rp244.000
• Golongan II & III: Rp396.500 menjadi Rp367.500
• Golongan IV & V: Rp530.000 menjadi Rp491.500

Pangkalan Brandan – Kisaran

• Golongan I: Rp263.500 menjadi Rp224.200
• Golongan II & III: Rp396.500 menjadi Rp337.500
• Golongan IV & V: Rp530.000 menjadi Rp451.000

Dari GT Kisaran menuju GT Sinaksak

• Golongan I: Rp140.000 menjadi Rp125.500
• Golongan II & III: Rp210.000 menjadi Rp187.500
• Golongan IV & V: Rp280.000 menjadi Rp250.000

Dari GT Sinaksak menuju GT Pangkalan Brandan

• Golongan I: Rp221.000 menjadi Rp206.500
• Golongan II & III: Rp333.500 menjadi Rp311.000
• Golongan IV & V: Rp446.500 menjadi Rp416.500

Dari GT Pangkalan Brandan menuju GT Sinaksak

• Golongan I: Rp221.000 menjadi Rp187.600
• Golongan II & III: Rp333.500 menjadi Rp282.200
• Golongan IV & V: Rp446.500 menjadi Rp377.650

Periode 26–27 Maret 2026

Kisaran – Pangkalan Brandan

• Golongan I: Rp263.500 menjadi Rp224.200
• Golongan II & III: Rp396.500 menjadi Rp337.500
• Golongan IV & V: Rp530.000 menjadi Rp451.000

Pangkalan Brandan – Kisaran

• Golongan I: Rp263.500 menjadi Rp244.000
• Golongan II & III: Rp396.500 menjadi Rp367.500
• Golongan IV & V: Rp530.000 menjadi Rp491.500

Dari GT Kisaran menuju GT Sinaksak

• Golongan I: Rp140.000 menjadi Rp125.500
• Golongan II & III: Rp210.000 menjadi Rp187.500
• Golongan IV & V: Rp280.000 menjadi Rp250.000

Dari GT Sinaksak menuju GT Pangkalan Brandan

• Golongan I: Rp221.000 menjadi Rp187.600
• Golongan II & III: Rp333.500 menjadi Rp282.200
• Golongan IV & V: Rp446.500 menjadi Rp377.650

Dari GT Pangkalan Brandan menuju GT Sinaksak

• Golongan I: Rp221.000 menjadi Rp206.500
• Golongan II & III: Rp333.500 menjadi Rp311.000
• Golongan IV & V: Rp446.500 menjadi Rp416.500

Tol Sigli–Banda Aceh : Asal–tujuan: Seulimeum – Baitussalam dan sebaliknya

• Golongan I: Rp65.000 menjadi Rp45.500
• Golongan II & III: Rp97.500 menjadi Rp68.500
• Golongan IV & V: Rp130.000 menjadi Rp91.000

Potongan tarif hanya berlaku untuk perjalanan menerus sesuai periode dan arah masing-masing ruas.

Kebijakan ini juga sudah melalui kajian untuk tetap menjaga keseimbangan antara pelayanan masyarakat dan keberlanjutan kinerja perusahaan.

Hutama Karya mengimbau pengguna jalan untuk mengecek tarif tol sesuai gerbang masuk dan tujuan, memastikan saldo kartu elektronik cukup, mematuhi rambu dan arahan petugas, menjaga kendaraan tetap prima.

“Dan memanfaatkan rest area demi keselamatan dan kenyamanan perjalanan,” tutupnya.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait insiden yang terjadi dalam proses impor minyak dari Singapura.

Dua kapal pengangkut minyak yang telah berangkat ke Indonesia justru diminta kembali oleh pihak penjual.

Bahlil menjelaskan bahwa minyak tersebut dibeli melalui mekanisme tender oleh Pertamina melalui pihak trader. Kapal pengangkut kargo minyak bahkan sudah memasuki perairan Indonesia sebelum akhirnya diminta kembali.

“Tiga-dua hari lalu kita sudah membeli minyak dari Singapura, sudah berangkat ditenderkan oleh Pertamina lewat trader sudah berangkat, sudah masuk laut Indonesia, kemudian disuruh kembali lagi dua kargo,” tutur Bahlil dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jumat (13/3/2026).

Menurut Menteri ESDM, kondisi pasar minyak global saat ini sedang tidak stabil sehingga mekanisme perdagangan tidak berjalan seperti biasanya.

Kelangkaan pasokan membuat persaingan untuk mendapatkan minyak semakin ketat.

“Jadi sekarang perekonomian sekarang untuk urusan minyak ini Pak hukum normalnya sudah tidak berlaku. Karena siapa ada cuan dia beli karena barang susah ini,” ujarnya.

Menanggapi insiden tersebut, pemerintah langsung berkoordinasi dengan Pertamina untuk menyampaikan protes resmi kepada pihak penjual.

Bahlil menegaskan bahwa jika kesepakatan pengiriman tidak dipenuhi, Indonesia siap mengambil langkah hukum.

“Nah untuk dua kapal itu kami melakukan koordinasi dengan Pertamina, kami telah melakukan complain dan tanggal 18 (Maret) sudah ada pengembaliannya Bapak, dua kargo itu. Kalau tidak, kita gugat,” kata Bahlil.

Pemerintah juga menegaskan akan terus memantau situasi pasar energi global, terutama di tengah ketidakpastian akibat konflik geopolitik di sejumlah wilayah.

Meskipun sempat terjadi kendala dalam impor minyak, pemerintah memastikan pasokan energi nasional tetap aman agar kebutuhan dalam negeri tidak terganggu.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, mengungkap adanya dugaan praktik perusahaan yang menghindari kewajiban membayar Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerja menjelang Idulfitri 2026.

Informasi ini diperoleh berdasarkan laporan dari buruh yang masuk ke Posko Orange, yang dibentuk oleh Partai Buruh bersama KSPI.

Menurut Said, dari laporan sementara, lebih dari 25 ribu pekerja belum menerima THR. Laporan ini akan diverifikasi lebih lanjut agar data yang disampaikan akurat.

“Dari laporan yang diterima oleh Posko Orange Partai Buruh dan KSPI, lebih dari 25 ribu buruh tidak menerima THR. Jadi ada 25 ribu buruh yang tidak menerima THR. Tentu kami akan verifikasi terhadap data ini, laporan dari bawah,” ujar Said dalam konferensi pers virtual, Jumat (13/3/2026).

Salah satu kasus terbesar terjadi di Bogor, yaitu di perusahaan PT Ricky Sportindo.

Sekitar dua ribu pekerja di perusahaan tersebut dilaporkan belum menerima THR bahkan gaji mereka juga tertunda.

“Dan yang paling besar ini, di Bogor juga, di Citrep, yaitu PT Ricky Sportindo. Ricky Sportindo itu ada dua ribuan itu. Ya, dua ribuan karyawan tidak dibayar THR, tidak dibayar upah,” tambah Said.

Menurut Said, modus perusahaan untuk menghindari kewajiban THR sudah berlangsung dari tahun ke tahun.

Salah satunya adalah menghentikan produksi menjelang Lebaran dan merumahkan pekerja meski kontrak kerja masih berlaku.

Kasus serupa sebelumnya juga terjadi di Amos Indah Indonesia.

“Dan ini sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Modusnya sama. Amos Indah Indonesia, tiba-tiba produksi di-stop, hubungan kerja diputus. Ricky Sportindo juga begitu. Menjelang hari raya, dihentikan, diputus, disuruh dirumahkan dulu. Padahal kontrak kerjanya masih ada,” jelas Said.

Sebagai langkah lanjutan, KSPI berencana menggelar aksi unjuk rasa menjelang Lebaran. Tujuannya untuk menekan perusahaan agar segera membayarkan THR yang belum diterima buruh.

“Kami akan melakukan aksi di lokasi-lokasi pabrik atau bisa juga aksi di Kemenaker, nanti H-2 untuk menuntut jangan retorika dan berbohong. Itu yang paling kita menyakitkan sekali. H-2, kita akan aksi dan memastikan perusahaan-perusahaan tersebut harus membayar THR,” ujarnya.

Serikat buruh juga meminta pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan agar hak pekerja, termasuk THR, dapat terpenuhi.

THR disebut sebagai hak buruh yang wajib diberikan setiap tahun dan tidak boleh diabaikan oleh perusahaan.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Indonesia sedang mengkaji sejumlah strategi untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah kondisi energi global yang masih bergejolak.

Salah satu opsi yang mulai dipertimbangkan adalah penerapan sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH) guna mengurangi mobilitas masyarakat.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa hingga saat ini pemerintah masih mempelajari berbagai alternatif kebijakan sebelum menetapkan langkah resmi.

Menurutnya, situasi global yang tidak menentu membuat pemerintah perlu menyiapkan beberapa skenario kebijakan sekaligus agar dapat merespons perkembangan dengan cepat.

Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil usai menghadiri kegiatan di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis (12/3).

Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan sebelum mempertimbangkan berbagai dampak yang mungkin muncul.

Salah satu referensi yang tengah dipelajari adalah kebijakan yang diterapkan pemerintah Filipina.

Negara tersebut menerapkan pola kerja lebih fleksibel, termasuk WFH dan pengaturan hari kerja tertentu, sebagai langkah mengurangi penggunaan bahan bakar di sektor transportasi.

Meski begitu, Bahlil menegaskan bahwa Indonesia belum memutuskan akan mengikuti kebijakan serupa.

Pemerintah masih melakukan analisis mendalam untuk memastikan kebijakan yang diambil nantinya tetap seimbang antara efisiensi energi dan keberlangsungan aktivitas ekonomi.

Selain mempertimbangkan pengaturan pola kerja, pemerintah juga terus mendorong program penghematan energi serta pengembangan sumber energi alternatif.

Upaya ini dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil di tengah fluktuasi harga minyak dunia yang dipengaruhi dinamika geopolitik global.

Dengan berbagai opsi yang tengah dikaji, pemerintah berharap konsumsi energi nasional dapat ditekan secara lebih efisien tanpa mengganggu aktivitas masyarakat maupun stabilitas perekonomian.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Prabowo Subianto mengingatkan seluruh menteri dan pejabat pemerintah agar tidak menyelenggarakan open house Lebaran dengan kemewahan berlebihan.

Menurutnya, pejabat negara harus menjadi contoh bagi masyarakat dalam merayakan Hari Raya Idulfitri dengan sederhana.

Pesan tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jumat (13/3/2026).

Ia menekankan agar tradisi open house tetap dijalankan secara bijak, tanpa menonjolkan kemewahan yang tidak perlu.

“Kita juga, saya kira harus memberi contoh, open house atau apa, jangan terlalu mewah-mewahan,” kata Prabowo saat arahannya di sidang kabinet paripurna.

Presiden menambahkan bahwa pemerintah perlu menunjukkan kesederhanaan di tengah berbagai kondisi yang dialami masyarakat.

Momen Lebaran menjadi kesempatan bagi para pejabat untuk memberi teladan dalam menjalankan tradisi secara bijak.

“Sudahlah kita di dalam bencana dan juga di suasana ini kita kasih contoh ke rakyat. Tapi kita juga jangan total istilahnya tutup semua acara kita, karena kalau tidak ekonomi kita juga nggak jalan nanti,” jelasnya.

Meski menekankan kesederhanaan, Prabowo menegaskan bahwa kegiatan silaturahmi tetap penting dan dapat dilaksanakan selama dilakukan secara sederhana.

Tradisi open house tidak harus mewah untuk tetap menjaga kebersamaan.

Selain memberikan arahan kepada pejabat, Prabowo juga menyampaikan pesan bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik menjelang Idulfitri.

Ia berharap masyarakat tetap menjaga keselamatan selama perjalanan.

“Untuk mereka yang ingin mudik nanti, saya ucapkan sebelumnya, selamat mudik dan jaga diri masing-masing di rumah,” ucapnya.

Dengan imbauan tersebut, pemerintah ingin menekankan pentingnya kesederhanaan dan teladan bagi pejabat negara.

Tujuannya agar Lebaran dapat dirayakan dengan hangat, penuh kebersamaan, namun tetap sederhana tanpa kemewahan yang berlebihan.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Belakangan ini banyak masyarakat mengeluhkan sulitnya mendapatkan layanan ojek online (ojol), terutama pada jam-jam tertentu.

Keluhan tersebut ramai dibicarakan di media sosial dan bahkan memunculkan istilah yang disebut sebagai “krisis ojol”.

Namun, sejumlah pengamat menilai fenomena tersebut tidak selalu berarti jumlah pengemudi ojek online berkurang secara signifikan.

Kondisi ini lebih dipengaruhi oleh perubahan pola permintaan layanan yang meningkat pada waktu tertentu, terutama selama bulan Ramadan.

Menurut Head of Driver Operations di Gojek, Bambang Adi Wirawan, pihaknya mencatat adanya lonjakan pemesanan layanan menjelang waktu berbuka puasa, khususnya di kawasan bisnis di pusat kota.

Ia menjelaskan bahwa selama periode akhir Ramadan hingga menjelang libur Hari Raya Idulfitri, pola permintaan layanan berubah dibandingkan hari-hari biasa.

Jam sibuk bahkan dimulai lebih awal, yakni sekitar pukul 15.30 WIB, dan mencapai puncaknya pada pukul 16.00 hingga 18.00 WIB.

Lonjakan permintaan tersebut membuat waktu tunggu pengguna menjadi lebih lama.

Hal ini terjadi karena banyak pelanggan memesan layanan transportasi maupun pengantaran makanan dalam waktu yang hampir bersamaan.

Selain faktor permintaan yang meningkat, ketersediaan pengemudi juga memengaruhi situasi tersebut.

Menjelang libur Lebaran, sebagian mitra pengemudi memilih pulang kampung untuk merayakan hari raya bersama keluarga.

Akibatnya, jumlah driver aktif di beberapa wilayah, terutama di kota besar seperti Jakarta, menjadi lebih sedikit dibandingkan hari-hari normal.

Hal ini membuat proses pencocokan antara pengguna dan pengemudi memerlukan waktu lebih lama.

Di sisi lain, pengamat transportasi juga melihat adanya perubahan perilaku di kalangan pengemudi.

Beberapa driver kini lebih selektif dalam menerima pesanan dengan mempertimbangkan jarak penjemputan, kondisi lalu lintas, hingga potensi pendapatan dari perjalanan tersebut.

Dengan berbagai faktor tersebut, fenomena yang disebut sebagai “krisis ojol” dinilai lebih merupakan dampak dari lonjakan permintaan layanan serta berkurangnya jumlah pengemudi aktif pada periode tertentu, bukan karena layanan ojek online benar-benar mengalami kekurangan driver secara permanen.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah mulai mengambil langkah antisipasi untuk menghadapi potensi dampak kenaikan harga minyak dunia yang diperkirakan mulai terasa pada April 2026.

Upaya ini dilakukan guna memastikan pasokan energi nasional tetap terjaga dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Laode Sulaiman, mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai strategi guna menjaga stabilitas pasokan energi, khususnya setelah periode Ramadan dan Idulfitri.

Menurutnya, pemerintah tidak hanya fokus pada kesiapan energi selama masa Ramadan dan Idulfitri atau RAFI, tetapi juga mulai menyiapkan langkah lanjutan untuk menghadapi kondisi setelah periode tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Laode saat meninjau fasilitas energi di Kilang Balongan pada Jumat (13/3/2026).

Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai langkah persiapan agar ketersediaan energi nasional tetap stabil meskipun terjadi fluktuasi harga minyak global.

Laode menegaskan bahwa pemerintah berupaya menjaga stabilitas pasokan energi dari masa RAFI hingga memasuki April dan bulan-bulan berikutnya.

Langkah ini dilakukan agar distribusi bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri tetap berjalan lancar.

Menurutnya, perkembangan konflik geopolitik di berbagai kawasan dunia dapat memengaruhi pergerakan harga minyak global.

Dampak dari situasi tersebut biasanya tidak langsung terasa, melainkan baru muncul setelah beberapa waktu.

Karena itu, pemerintah terus memantau dinamika pasar energi internasional serta memastikan cadangan energi nasional berada pada tingkat yang aman.

Koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan di sektor energi juga terus dilakukan untuk menjaga kelancaran distribusi BBM di seluruh wilayah Indonesia.

Selain memastikan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi selama Ramadan dan Idulfitri, pemerintah juga berupaya menjaga stabilitas pasokan dalam jangka menengah.

Upaya tersebut dinilai penting agar fluktuasi harga energi global tidak menimbulkan tekanan terhadap perekonomian nasional.

Dengan berbagai langkah antisipasi yang telah disiapkan, pemerintah berharap pasokan energi tetap terjaga sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap potensi gangguan dalam beberapa bulan mendatang.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa saat ini terdapat puluhan dugaan pelanggaran di sektor pasar modal yang sedang dalam tahap pendalaman.

Total ada 27 kasus yang kini diproses sebagai bagian dari penguatan pengawasan dan penegakan hukum di industri keuangan Indonesia.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, menyampaikan bahwa seluruh dugaan pelanggaran tersebut tengah melalui proses pemeriksaan secara menyeluruh sebelum regulator menentukan langkah lanjutan.

Menurutnya, setiap kasus akan ditelusuri melalui mekanisme pemeriksaan khusus serta penelitian internal di lingkungan OJK.

Hasil dari proses tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan sanksi terhadap pihak yang terbukti melanggar ketentuan.

Hasan menjelaskan bahwa apabila proses pemeriksaan telah mencapai tahap akhir dan kesimpulan telah diperoleh, OJK tidak akan ragu untuk menjatuhkan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Selain itu, keputusan tersebut juga akan diumumkan kepada publik sebagai bentuk transparansi.

Pernyataan tersebut disampaikan Hasan setelah menghadiri rapat paripurna di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada Kamis (12/3/2026).

Ia menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen OJK untuk memastikan penegakan hukum di sektor pasar modal berjalan konsisten.

Regulator tidak hanya fokus pada pemberian sanksi, tetapi juga mendorong pelaku industri untuk terus meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi.

Menurut Hasan, pengawasan yang kuat sangat diperlukan guna menjaga integritas pasar modal serta memperkuat kepercayaan investor.

Dengan penerapan aturan yang tegas, diharapkan potensi pelanggaran dapat ditekan dan aktivitas perdagangan efek dapat berlangsung lebih transparan.

Selain melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran, OJK juga terus memantau berbagai aktivitas di pasar modal.

Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh pelaku industri menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui langkah tersebut, regulator berharap industri pasar modal di Indonesia dapat tumbuh lebih sehat dan berkelanjutan, sekaligus memberikan perlindungan yang lebih baik bagi investor serta masyarakat luas.

JAKARTA, SEPUCUKJAMBi.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) resmi menyetujui penetapan lima anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk masa jabatan 2026–2031.

Keputusan ini diambil melalui rapat paripurna DPR yang berlangsung di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/3/2026).

Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani. Dalam sidang tersebut, DPR menyetujui hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang sebelumnya dilakukan oleh Komisi XI terhadap para calon pimpinan OJK.

Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, menjelaskan bahwa dari sepuluh kandidat yang mengikuti proses seleksi, lima nama akhirnya dinyatakan layak untuk mengisi posisi strategis di lembaga pengawas sektor jasa keuangan ini.

Seluruh anggota DPR yang hadir memberikan persetujuan penuh terhadap pengesahan ini.

Kelima anggota Dewan Komisioner OJK periode 2026–2031 adalah:

1. Friderica Widyasari Dewi — Ketua Dewan Komisioner OJK

2. Hernawan Bekti Sasongko — Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK

3. Hasan Fawzi — Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK

4. Dicky Kartikoyono — Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK

5. Adi Budiarso — Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK

Penetapan ini menjadi tahap akhir dari proses seleksi pimpinan OJK, dimulai dari pengajuan kandidat oleh pemerintah, dilanjutkan dengan uji kelayakan di Komisi XI DPR, hingga disahkan melalui rapat paripurna.

DPR berharap kepemimpinan baru OJK dapat memperkuat pengawasan sektor jasa keuangan, menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, serta menghadapi dinamika ekonomi global dengan profesional dan transparan.(*)