JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah resmi menetapkan jadwal libur sekolah menjelang dan saat perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah atau Lebaran 2026.

Berdasarkan Surat Edaran Bersama (SEB) 3 Menteri yang menjadi acuan kalender pendidikan nasional, siswa akan menikmati libur selama 10 hari kerja.

Libur sekolah dimulai pada Senin, 16 Maret 2026 hingga Jumat, 27 Maret 2026. Selama periode tersebut, kegiatan belajar mengajar ditiadakan di seluruh satuan pendidikan.

Keputusan ini memberikan kesempatan bagi siswa dan keluarga untuk memanfaatkan momen Lebaran, baik untuk mudik, berkumpul bersama keluarga, maupun berlibur.

Rincian Libur Sekolah Lebaran 2026:

• Senin, 16 Maret 2026

• Selasa, 17 Maret 2026

• Rabu, 18 Maret 2026

• Kamis, 19 Maret 2026

• Jumat, 20 Maret 2026

• Senin, 23 Maret 2026

• Selasa, 24 Maret 2026

• Rabu, 25 Maret 2026

• Kamis, 26 Maret 2026

• Jumat, 27 Maret 2026

Total 10 hari kerja ini juga bersambung dengan akhir pekan dan sejumlah hari libur nasional, termasuk cuti bersama yang telah ditetapkan pemerintah.

Kegiatan belajar mengajar dijadwalkan kembali pada Senin, 30 Maret 2026, yang menjadi hari pertama masuk sekolah setelah rangkaian libur panjang.

Penetapan jadwal ini mengacu pada kebijakan bersama kementerian terkait yang mengatur kalender pendidikan, hari libur nasional, serta cuti bersama tahun 2026.

Pemerintah daerah dan sekolah diharapkan menyesuaikan kalender akademik masing-masing agar proses pembelajaran tetap efektif setelah libur Lebaran.

Orang tua dan siswa diimbau memanfaatkan informasi ini untuk merencanakan mudik, perjalanan, maupun persiapan kembali ke sekolah agar aktivitas belajar berjalan optimal.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa masyarakat tidak dilarang mengunggah menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di media sosial.

Justru, ia menyambut baik partisipasi publik dalam mendokumentasikan menu makanan yang diterima.

Pernyataan ini disampaikan untuk meluruskan isu yang sempat beredar, yang menyebut BGN akan menindak atau mempidanakan pihak yang membagikan menu MBG di platform digital.

Dadan menegaskan kabar tersebut tidak benar dan bukan kebijakan BGN.

“Saya malah senang setiap orang memposting menu MBG di media sosial, karena itu bagian dari pengawasan bersama,” ujar Dadan di Jakarta, Senin (2/3/2026).

Menurut Dadan, partisipasi masyarakat justru membantu BGN dalam memantau kualitas pelaksanaan program di berbagai daerah.

Unggahan dari publik dapat menjadi bahan evaluasi langsung bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mengenai kualitas makanan yang disalurkan.

“Unggahan masyarakat memudahkan kami di BGN pusat untuk melihat kualitas layanan SPPG. Itu menjadi masukan langsung bagi kami untuk evaluasi,” tambahnya.

Selain itu, transparansi melalui dokumentasi publik menjadi kunci menjaga mutu program MBG, yang menargetkan kelompok rentan seperti anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Dengan informasi dari masyarakat, BGN bisa mendapatkan gambaran nyata mengenai pelaksanaan distribusi makanan.

Dadan menegaskan kembali bahwa tidak ada ancaman atau larangan dari pihak BGN terkait pengunggahan menu MBG.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi yang tidak jelas sumbernya, agar program berjalan optimal dan penerima manfaat tidak dirugikan.

Program MBG sendiri merupakan salah satu inisiatif pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, dengan BGN bekerja sama bersama pihak daerah untuk memastikan distribusi dan mutu makanan sesuai standar yang berlaku.

Dengan keterbukaan terhadap unggahan publik, BGN berharap pengawasan program MBG berjalan secara partisipatif, memperkuat akuntabilitas, dan menjaga kualitas layanan tetap optimal.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua Baznas RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, M.A., resmi meluncurkan program Z Corner Baznas RI di Taman Banjuran Budayo, Kota Jambi, Senin (02/03/2026).

Kehadiran Z Corner ini menjadi langkah strategis Baznas dalam pemberdayaan masyarakat, UMKM, dan penyaluran zakat tepat sasaran.

Dalam sambutannya, Ketua Baznas RI menekankan bahwa Z Corner bukan sekadar pusat kuliner, tetapi wadah untuk meningkatkan potensi ekonomi masyarakat sekaligus menjadi tempat transaksi zakat yang transparan.

“Dimana ada kerumunan, di situ pasti ada potensi. Z Corner mendekatkan potensi pemberdayaan masyarakat yang sangat dibutuhkan,” sebutnya.

“Harga yang ditawarkan bersaing, dan pendapatan per tenant rata-rata hampir Rp8 juta per bulan. Jika program ini berjalan baik, Baznas RI akan membantu pengembangan Z Corner di lokasi lain di Kota Jambi,” ujar Noor Achmad.

Program ini juga mendukung kegiatan sosial, termasuk bedah rumah. Sebanyak 11 dari 50 rumah yang direncanakan telah selesai dibangun, memberikan manfaat langsung kepada warga kurang mampu.

Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M, mengapresiasi langkah Baznas RI yang menjadikan Kota Jambi sebagai lokasi peluncuran nasional Z Corner.

Menurutnya, keberadaan Z Corner telah mendorong perputaran ekonomi UMKM selama Ramadan.

“Omset UMKM di Z Corner selama 11 hari pertama Ramadan telah mencapai Rp3,5 miliar dengan lebih dari 100 tenant. Ini memberikan dampak nyata bagi pelaku usaha lokal, sekaligus menjadi tempat wisata kuliner dan dakwah,” kata Wali Kota Maulana.

Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, juga memberikan dukungan atas program ini sebagai salah satu strategi penguatan ekonomi lokal dan penyaluran zakat yang tepat sasaran.

Peluncuran Z Corner di Kota Jambi menegaskan kolaborasi efektif antara Baznas RI dan Pemerintah Kota Jambi, serta menjadi model pemberdayaan masyarakat dan UMKM yang dapat direplikasi di wilayah lain.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketegangan antara Iran dan Israel, yang juga melibatkan Amerika Serikat, memunculkan kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi global.

Di Indonesia, DPR RI meminta pemerintah segera menyiapkan skenario mitigasi ekonomi untuk menjaga APBN serta stabilitas nilai tukar rupiah, khususnya menjelang bulan Ramadhan.

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyoroti bahwa Ramadhan biasanya diikuti peningkatan konsumsi masyarakat.

Jika bersamaan dengan kenaikan harga energi global dan fluktuasi nilai tukar, tekanan inflasi domestik berpotensi meningkat.

“Momentum Ramadhan selalu identik dengan meningkatnya konsumsi masyarakat. Jika pada saat yang sama harga energi global melonjak dan nilai tukar berfluktuasi, maka tekanan terhadap inflasi domestik akan semakin terasa. Jadi pemerintah harus bergerak cepat dengan skenario fiskal yang jelas dan langkah stabilisasi yang konkret,” jelas Misbakhun di Jakarta, Senin (2/3/2026).

Politikus DPR ini menekankan pentingnya menjaga ruang fiskal agar pemerintah tetap bisa merespons gejolak eksternal tanpa mengorbankan program prioritas, terutama perlindungan sosial.

Penguatan cadangan fiskal dan penajaman prioritas belanja disebut sebagai langkah penting agar APBN tetap sehat.

Selain itu, Misbakhun menekankan perlunya koordinasi erat antara kebijakan fiskal dan moneter.

Menurutnya, stabilitas sistem keuangan menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan pelaku usaha dan masyarakat di tengah ketidakpastian global.

“Stabilitas rupiah dan kecukupan likuiditas perbankan tidak boleh terganggu. Dunia usaha memerlukan kepastian, sementara masyarakat membutuhkan rasa aman. Karena itu, kebijakan fiskal dan moneter harus berjalan selaras untuk menenangkan gejolak pasar,” tambahnya.

Anggota DPR juga meminta pemerintah memprioritaskan perlindungan daya beli masyarakat menjelang Idul Fitri, agar kebutuhan rumah tangga yang meningkat tidak menimbulkan beban tambahan bagi masyarakat.

Ketegangan geopolitik di Timur Tengah berpotensi mendorong harga minyak dunia naik dan memicu arus modal keluar dari negara berkembang, termasuk Indonesia.

Hal ini bisa melemahkan rupiah sekaligus meningkatkan tekanan pada APBN melalui kenaikan subsidi energi.

Karena itu, DPR mendorong pemerintah untuk bersikap proaktif dan menyiapkan langkah antisipatif sejak dini.

Tujuannya agar stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga, inflasi terkendali, dan masyarakat tidak terbebani selama momentum Ramadhan dan Idul Fitri.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah terus mengkaji kemungkinan penyesuaian iuran BPJS Kesehatan seiring meningkatnya tantangan pembiayaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menegaskan bahwa jika ada kenaikan tarif, kelompok masyarakat miskin tetap tidak terdampak.

Kelompok miskin yang masuk kategori desil 1 hingga 5 tetap mendapat perlindungan melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI), sehingga iuran mereka sepenuhnya ditanggung pemerintah.

“Kalau tarif dinaikkan untuk orang-orang miskin desil 1-5 itu tidak ada pengaruhnya. Karena orang-orang miskin itu dibayari oleh pemerintah,” ujar Budi.

Menteri Kesehatan menekankan prinsip BPJS Kesehatan sebagai asuransi sosial yang mengedepankan gotong royong.

Peserta dengan kemampuan ekonomi lebih tinggi berkontribusi lebih untuk membantu pembiayaan layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.

“Konsepnya asuransi sosialitas BPJS memang ada orang yang kaya itu mensubsidi yang miskin. Sama seperti pajak, orang kaya bayarnya lebih, tapi akses jalannya sama,” tambahnya.

Saat ini, iuran BPJS Kesehatan masih mengacu pada ketentuan lama. Peserta PBI sepenuhnya ditanggung negara, sementara peserta bukan penerima upah (PBPU) dan pekerja mandiri membayar sesuai kelas layanan.

Pekerja penerima upah membayar iuran berdasarkan persentase gaji, dengan sebagian ditanggung pemberi kerja.

Pemerintah menilai keberlanjutan pembiayaan JKN penting untuk dijaga, mengingat biaya layanan kesehatan terus meningkat setiap tahun.

Ketidakseimbangan antara penerimaan iuran dan pengeluaran klaim menjadi salah satu faktor evaluasi.

Meski demikian, Budi menegaskan belum ada keputusan final terkait kenaikan iuran, dan setiap kebijakan akan mempertimbangkan daya beli masyarakat serta keberlanjutan sistem jaminan kesehatan nasional.

Dengan penegasan ini, pemerintah memastikan semangat keadilan sosial tetap menjadi dasar pengelolaan BPJS Kesehatan, di mana masyarakat mampu berkontribusi lebih besar, sementara kelompok rentan tetap terlindungi tanpa tambahan beban biaya.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Sebanyak 58.873 jemaah umrah asal Indonesia masih berada di Arab Saudi dan belum dapat kembali ke Tanah Air karena gangguan penerbangan imbas eskalasi konflik Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel.

Ketegangan geopolitik membuat beberapa wilayah udara ditutup dan jadwal penerbangan internasional berubah secara mendadak.

Pemerintah melalui perwakilan RI di Arab Saudi terus melakukan pemantauan serta koordinasi dengan otoritas setempat dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

Namun, ketidakpastian jadwal kepulangan menimbulkan kekhawatiran di kalangan keluarga jemaah di Indonesia.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, menegaskan negara memiliki tanggung jawab penuh untuk melindungi warganya, termasuk jemaah umrah, dalam situasi krisis global.

“Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan perlindungan maksimal bagi seluruh warga negara Indonesia, termasuk jemaah umrah, tidak hanya dalam aspek administratif, tetapi juga keselamatan, kepastian layanan, serta kepastian kepulangan,” ujar Selly, Minggu (1/3/2026).

Selly menekankan bahwa langkah pemerintah tidak boleh berhenti pada koordinasi administratif semata.

Skema pemulangan yang jelas, terukur, dan tepat waktu harus segera disiapkan agar jemaah tidak berada dalam ketidakpastian akibat dinamika global.

Ia juga menyoroti pentingnya menyesuaikan sistem perlindungan jemaah dengan risiko geopolitik internasional, sehingga setiap kebijakan penyelenggaraan umrah ke depan lebih adaptif terhadap situasi global yang tidak terduga.

DPR mendorong pemerintah mempercepat koordinasi lintas kementerian dan otoritas penerbangan agar pemulangan jemaah umrah dapat dilakukan dengan aman, tertib, dan terukur, serta memastikan setiap warga negara kembali ke tanah air dengan bermartabat.(*)

SUMSEL, SEPUCUKJAMBI.ID – PT Hutama Karya (Persero) bersama Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) melakukan peninjauan kesiapan layanan dan aspek keselamatan di jalur fungsional Jalan Tol Palembang–Betung Seksi 1–2 pada Jum’at (27/02).

Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari persiapan menghadapi periode mobilitas tinggi, termasuk arus Mudik dan Balik Idul Fitri 2026.

Kegiatan peninjauan dihadiri oleh jajaran pimpinan Hutama Karya dan ATI, termasuk Kris Ade, Sekretaris Jenderal ATI, Adhi Resza, Ketua Dewan Pengawas ATI, Iwan Hermawan, Direktur Operasi III Hutama Karya, Dwi Aryono Bayuaji, EVP Divisi Operasi & Pemeliharaan Jalan Tol, Ni Putu Oki Wirastuti, SVP Bagian Operasi, Arief Yeri, Kepala Regional Sumatra Bagian Selatan, Fakhrudin, Project Director Palembang–Betung Seksi 1–2 dan Dinny Suryakencana, Project Director Palembang–Betung Struktur.

Peninjauan meliputi Pemeriksaan teknis Jembatan Musi V melalui akses STA 49+600, Pengecekan fasilitas Rest Area 397A dan Evaluasi pengaturan operasional di Gerbang Tol Pangkalan Balai sebagai titik pengendalian arus

Direktur Operasi III Hutama Karya, Iwan Hermawan, menekankan pentingnya kesiapan jalur tol dari sisi keselamatan dan pelayanan

“Pengecekan ini memastikan elemen layanan di lapangan, mulai dari kesiapan jalur, perangkat keselamatan, hingga fasilitas pendukung di rest area dan gerbang tol berjalan selaras dengan standar operasional,” ujar Iwan.

Kolaborasi Hutama Karya dan ATI di lapangan menjadi masukan penting untuk penyempurnaan layanan menjelang Lebaran.

“Seluruh evaluasi lapangan hari ini kami tindak lanjuti melalui penguatan kesiapsiagaan personel, penyempurnaan perangkat keselamatan, dan peningkatan kualitas fasilitas di titik strategis,” sebut Iwan.

“Kami berharap jalur tol fungsional Palembang–Betung Seksi 1–2 dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, dengan keselamatan sebagai prioritas utama,” tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal ATI, Kris Ade, menekankan konsistensi standar layanan dan informasi bagi pengguna jalan.

“Kesiapan operasional perlu ditopang kedisiplinan penerapan standar, kesiapsiagaan personel, serta kejelasan informasi di titik-titik layanan agar pengguna jalan merasa aman dan terbantu,” kata Kris.

Jalan Tol Palembang–Betung Seksi 1–2 merupakan bagian dari jaringan Jalan Tol Trans Sumatera dengan panjang total 54,5 kilometer, dilengkapi:

• Dua Gerbang Tol: Rengas dan Pangkalan Balai

• Jalan utama dan simpang susun

• Struktur utama berupa Jembatan Musi V sepanjang 1.684 meter

Tol ini diharapkan mampu mendukung kelancaran arus mudik dan balik Lebaran 2026, sekaligus meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Said Abdullah, menegaskan bahwa alokasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah dibahas dan disepakati secara resmi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 dan 2026.

Ia menyatakan sejalan dengan penjelasan Teddy Indra Wijaya selaku Sekretaris Kabinet, bahwa penganggaran MBG termasuk yang bersumber dari pos pendidikan telah melalui pembahasan bersama pemerintah dan DPR di forum Banggar.

“Saya mengamini apa yang disampaikan Pak Teddy bahwa anggaran MBG dibahas dan disetujui bersama antara pemerintah dan DPR sejak 2025 dan 2026 sebagaimana tertuang dalam APBN. Seluruh fraksi bulat menyetujui APBN tahun 2025 dan 2026 yang di dalamnya menganggarkan MBG,” ujar Said, Jumat (27/2/2026).

Menurut Said, keputusan tersebut merupakan bagian dari fungsi penganggaran DPR sebagai lembaga legislatif.

Ia menegaskan bahwa DPR tidak dapat melepaskan diri dari keputusan yang telah diambil melalui mekanisme resmi pembahasan APBN.

“Dengan demikian saya dan seluruh anggota DPR bertanggung jawab secara etik dan konstitusional atas persetujuan anggaran MBG,” katanya.

Penegasan ini muncul di tengah perdebatan publik terkait penggunaan sebagian anggaran pendidikan untuk mendukung program MBG.

Said menjelaskan, dukungan DPR terhadap program MBG dilandasi tujuan untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia.

Aspek intervensi perbaikan gizi dinilai menjadi pertimbangan utama dalam pembahasan anggaran.

“Program ini diniatkan sebagai intervensi perbaikan gizi anak-anak dan kita mendukung atas hal itu. Kalau tidak mendukung, tidak mungkin kami setujui pada APBN,” ujarnya.

Meski demikian, ia memberikan catatan agar implementasi program dilakukan dengan tata kelola yang baik dan akuntabel.

Pengawasan serta evaluasi berkala dinilai penting agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat dan tidak menimbulkan persoalan baru.

Banggar DPR menegaskan seluruh proses pengalokasian anggaran MBG telah melalui prosedur resmi dan disepakati secara bulat oleh fraksi-fraksi di DPR bersama pemerintah.

Dengan pernyataan tersebut, DPR menyatakan komitmennya untuk bertanggung jawab atas keputusan politik anggaran yang telah ditetapkan dalam APBN 2025–2026, termasuk terkait pendanaan Program Makan Bergizi Gratis.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memberikan penjelasan terkait gangguan akses yang dialami sejumlah pengguna Wikipedia di Indonesia.

Komdigi menegaskan, yang dibatasi bukan seluruh situs Wikipedia, melainkan fitur login dan pembuatan akun baru.

Pembatasan dilakukan karena pengelola platform belum memenuhi kewajiban administratif sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, menyampaikan bahwa pembatasan dilakukan karena Wikimedia Foundation belum mendaftarkan diri sebagai PSE Lingkup Privat sesuai regulasi yang berlaku di Indonesia.

“Yang kami lakukan adalah pembatasan pada fitur autentikasi akun, bukan memblokir seluruh akses Wikipedia,” ujarnya.

Menurutnya, fitur yang terdampak berada pada subdomain autentikasi. Akibatnya, pengguna di Indonesia tidak dapat masuk (login) atau membuat akun baru.

Namun, masyarakat tetap bisa mengakses dan membaca artikel seperti biasa.

“Konten Wikipedia tetap bisa diakses oleh masyarakat. Yang dibatasi hanya fitur login dan pembuatan akun,” tegasnya.

Komdigi menjelaskan bahwa kewajiban pendaftaran PSE berlaku bagi seluruh penyelenggara layanan digital yang beroperasi dan memberikan layanan di Indonesia, termasuk platform global.

Langkah pembatasan ini disebut bersifat sementara hingga proses pendaftaran diselesaikan.

Jika Wikimedia Foundation telah memenuhi kewajiban administrasi tersebut, akses fitur login dan pembuatan akun akan kembali dibuka.

Pembatasan ini sempat memicu keluhan, terutama dari kontributor aktif yang membutuhkan akses akun untuk menyunting artikel atau berpartisipasi dalam diskusi komunitas.

Dengan tidak bisa login, aktivitas penyuntingan dari Indonesia pun terhenti sementara.

Komdigi menekankan bahwa kebijakan ini bukan bentuk sensor terhadap isi Wikipedia. Pemerintah memastikan akses terhadap informasi dan pengetahuan tetap terbuka bagi publik.

Regulasi PSE sebelumnya juga telah diterapkan kepada sejumlah platform digital lain yang belum memenuhi kewajiban pendaftaran.

Pemerintah menyatakan komitmennya untuk menegakkan aturan secara konsisten terhadap semua penyelenggara sistem elektronik.

Dengan penjelasan ini, Komdigi berharap masyarakat memahami bahwa pembatasan bersifat teknis dan administratif.

Pemerintah juga membuka ruang komunikasi dengan Wikimedia Foundation agar proses registrasi dapat segera dirampungkan sehingga fitur login kembali normal di Indonesia.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Kesepakatan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat kembali menjadi sorotan.

Sejumlah ekonom menilai struktur tarif dalam perjanjian tersebut tidak sepenuhnya seimbang, meski diklaim bersifat resiprokal.

Kritik disampaikan oleh ekonom dari INDEF, Heri Gunawan, dalam diskusi publik yang digelar Jumat (27/2/2026). Ia menilai skema tarif yang disepakati menunjukkan pola asimetris.

“Struktur tarifnya asimetris tapi resiprokal. Ada ketidakseimbangan di mana Indonesia menghapus 99 persen tarif produk dari Amerika Serikat. Ini hampir full liberalisasi, artinya bebas masuk ke pasar domestik,” ujarnya.

Menurut Heri, penghapusan tarif hingga 99 persen secara praktis membuka akses sangat luas bagi barang-barang asal Amerika Serikat ke pasar dalam negeri.

Kondisi ini dinilai berpotensi menekan industri domestik apabila tidak diimbangi dengan strategi penguatan daya saing sektor produksi nasional.

Terutama bagi sektor manufaktur dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang rentan terhadap lonjakan produk impor.

Sejumlah pengamat juga menyoroti bahwa di sisi lain, AS disebut masih mempertahankan tarif untuk sejumlah produk asal Indonesia.

Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai keseimbangan manfaat dalam implementasi perjanjian tersebut.

Pemerintah memandang kesepakatan ini sebagai peluang untuk memperluas akses ekspor serta menarik investasi dari AS.

Liberalisasi perdagangan diyakini dapat membuka pasar lebih besar bagi produk nasional.

Namun, kalangan ekonom mengingatkan bahwa liberalisasi dalam skala besar harus disertai langkah mitigasi yang terukur.

Tanpa penguatan struktur industri, peningkatan produktivitas, serta perlindungan adaptif bagi sektor terdampak, pembukaan pasar yang terlalu luas bisa memicu tekanan kompetitif yang berat.

Perdebatan mengenai keseimbangan manfaat kesepakatan dagang RI–AS masih terus bergulir.

Sejumlah pihak mendorong adanya evaluasi berkala terhadap implementasi perjanjian guna memastikan kepentingan nasional tetap terlindungi.

Transparansi data, pemantauan dampak terhadap industri domestik, serta kebijakan pendukung bagi UMKM dinilai menjadi kunci agar liberalisasi perdagangan benar-benar menghasilkan manfaat jangka panjang bagi perekonomian Indonesia.(*)