JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – PT Hutama Karya (Persero) menanggapi beredarnya video di media sosial yang memperlihatkan dugaan pungutan liar (pungli) oleh oknum petugas layanan di Gerbang Tol Muaro Sebapo.

Sebagai pengelola Jalan Tol Cabang Betung (Sp. Sekayu)–Tempino–Jambi atau Tol Betejam, Hutama Karya menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami pengguna jalan.

Hutama Karya menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan bertentangan dengan komitmen perusahaan dalam memberikan layanan yang berintegritas.

Berdasarkan hasil penelusuran internal, kejadian itu merupakan tindakan individu dan tidak mencerminkan kebijakan maupun sistem pelayanan perusahaan.

Sebagai langkah tindak lanjut, Hutama Karya telah menjatuhkan sanksi tegas kepada oknum petugas yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perusahaan juga menegaskan bahwa hingga saat ini Jalan Tol Betejam masih beroperasi tanpa tarif atau gratis, sehingga tidak ada pungutan apa pun yang dibenarkan kepada pengguna jalan.

Dalam rangka mencegah kejadian serupa, Hutama Karya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pelayanan di gerbang tol.

Langkah tersebut mencakup penguatan pengawasan, pembinaan petugas, serta pengendalian internal untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Hutama Karya juga mengimbau kepada seluruh pengguna jalan agar tidak memberikan uang atau imbalan dalam bentuk apa pun kepada petugas.

Jika menemukan indikasi pelanggaran prosedur, kondisi darurat, atau keluhan layanan, pengguna jalan dapat menghubungi Call Center Tol Betejam di nomor 0821 8888 7710 atau menggunakan fitur Panic Button melalui aplikasi HK Toll Apps.(*)

PATI, SEPUCUKJAMBI.ID – Nama Bupati Pati Sudewo kembali menjadi pusat perhatian publik setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkapnya dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (19/1/2026).

Penangkapan ini seolah membuka kembali ingatan publik terhadap serangkaian kontroversi yang mewarnai masa kepemimpinannya dan sempat memicu kegaduhan panjang di Kabupaten Pati.

Jauh sebelum OTT KPK terjadi, kebijakan dan sikap Sudewo kerap menuai kritik tajam, baik dari masyarakat sipil maupun DPRD.

Berbagai keputusan dinilai tidak sensitif terhadap kondisi sosial-ekonomi warga, hingga berujung pada demonstrasi besar dan upaya politik untuk memakzulkannya.

Berikut rangkuman tujuh kontroversi yang paling menyita perhatian publik Pati sebelum OTT KPK.

1. Kenaikan PBB-P2 Hingga 250 Persen

Keputusan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen menjadi pemicu utama gelombang protes.

Kenaikan drastis ini disebut-sebut sebagai yang tertinggi dalam lebih dari satu dekade dan dianggap memberatkan warga.

Banyak kalangan menilai kebijakan tersebut “mencekik ekonomi rakyat” di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.

2. Pernyataan yang Dinilai Arogan Saat Aksi Protes

Kontroversi tak berhenti pada kebijakan. Saat ribuan warga turun ke jalan, gaya komunikasi Sudewo kepada massa demonstran menjadi sorotan.

Sejumlah pernyataannya dianggap arogan dan tidak empatik, sehingga justru memperkeruh situasi dan memperbesar kemarahan publik.

3. Demonstrasi Besar-Besaran Warga Pati

Akumulasi kekecewaan warga memuncak dalam aksi demonstrasi yang diikuti puluhan ribu orang.

Massa menuntut pencabutan kebijakan pajak hingga menyerukan pengunduran diri bupati. Aksi ini tercatat sebagai salah satu demonstrasi terbesar dalam sejarah politik lokal Pati.

4. Upaya Pemakzulan yang Gagal di DPRD

Merespons tekanan publik, DPRD Kabupaten Pati membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket untuk menyelidiki kebijakan Sudewo, termasuk dugaan pelanggaran sumpah jabatan.

Namun, upaya pemakzulan pada akhir 2025 kandas setelah mayoritas fraksi menolak, meski desakan masyarakat terus menguat.

5. Pansus DPRD Soroti Belasan Kebijakan Bermasalah

Pansus Hak Angket DPRD mencatat sedikitnya 12 kebijakan yang dianggap bermasalah.

Di antaranya mutasi dan rotasi ASN yang dinilai tidak transparan, hingga keputusan strategis yang memicu polemik luas di masyarakat.

6. Pemutusan Hubungan Kerja Pegawai RSUD

Kebijakan internal pemerintahan juga menuai kritik, salah satunya pemutusan hubungan kerja terhadap sejumlah pegawai honorer RSUD.

Pemecatan yang disebut tanpa pesangon layak itu memperburuk citra kepemimpinan Sudewo dan memicu simpati publik kepada para pekerja terdampak.

7. Dugaan Keterlibatan dalam Proyek Bernilai Miliaran Rupiah

Sebelum OTT terjadi, nama Sudewo juga sempat dikaitkan dengan dugaan keterlibatan dalam proyek pembangunan bernilai besar.

Salah satu yang mencuat adalah proyek rel kereta api Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) yang disebut-sebut masuk dalam radar penyelidikan KPK.

Rangkaian kontroversi tersebut menjadikan kepemimpinan Sudewo sebagai salah satu periode paling bergejolak dalam sejarah pemerintahan Kabupaten Pati.

Kini, setelah OTT KPK terjadi, publik menilai berbagai polemik di masa lalu seolah menjadi latar kuat yang memperbesar sorotan terhadap proses hukum yang tengah berjalan.(*)

PATI, SEPUCUKJAMBI.ID – Isu dugaan operasi tangkap tangan (OTT) yang menyeret nama Bupati Pati, Sudewo, semakin ramai diperbincangkan publik.

Sejak Senin malam (19/1), warga Pati dihebohkan dengan beredarnya pesan berantai melalui aplikasi WhatsApp yang menyebar cepat dari satu grup ke grup lainnya.

Pesan tersebut memuat narasi mengejutkan yang mengaitkan Sudewo dengan dugaan praktik pengumpulan dana dari perangkat desa.

Dalam pesan yang beredar, disebutkan adanya pertemuan tertutup yang melibatkan ratusan perangkat desa sebelum isu OTT mencuat ke permukaan.

Narasi dalam pesan itu menyebutkan bahwa peristiwa OTT diduga berlangsung di lingkungan Pendapa Kabupaten Pati.

Sudewo dikabarkan mengumpulkan sekitar 800 perangkat desa dalam sebuah forum tertutup yang disebut-sebut berkaitan dengan dugaan praktik “setoran” massal.

Jumlah yang disebut dalam pesan berantai tersebut tergolong fantastis. Disebutkan bahwa nilai setoran bervariasi, namun berada di kisaran lebih dari Rp100 juta per orang.

“OTT tadi malam di Pendopo Pati. Sudewo dikabarkan kumpulkan 800-an perangkat desa untuk ‘setoran’. Setoran bervariasi, tapi di atas 100 juta per orang,” demikian salah satu isi pesan WhatsApp yang kini beredar luas di kalangan masyarakat.

Selain itu, pesan yang sama juga mengaitkan alasan mengapa pemeriksaan terhadap Sudewo tidak dilakukan di wilayah Pati.

Disebutkan bahwa faktor keamanan menjadi pertimbangan, sehingga pemeriksaan dialihkan ke luar daerah.

“KPK mempertimbangkan potensi rusuh jika diperiksa di Polresta Pati, makanya dibawa ke Kudus,” tulis lanjutan pesan tersebut.

Meski ramai dibicarakan, seluruh informasi yang beredar melalui pesan WhatsApp ini masih bersifat mentah dan belum mendapatkan konfirmasi resmi dari pihak berwenang.

Hingga saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum memberikan penjelasan terkait lokasi OTT, konstruksi perkara, maupun pihak-pihak yang diduga diamankan.

Juru bicara KPK sebelumnya hanya menyampaikan bahwa lembaga antirasuah akan menyampaikan informasi lebih lanjut setelah proses awal penanganan perkara selesai.

Kendati demikian, isi pesan berantai tersebut dinilai sejalan dengan rumor yang selama ini beredar di kalangan internal birokrasi dan elite politik lokal.

Isu yang berkembang menyebutkan adanya perkara besar yang diduga menyentuh struktur pemerintahan desa.

Di tengah minimnya informasi resmi, publik Pati kini menanti kejelasan dan penjelasan terbuka dari aparat penegak hukum terkait isu yang telah terlanjur menyebar luas di ruang publik.(*)

KUDUS, SEPUCUKJAMBI.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Pati, Sudewo, di Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Kudus, Jawa Tengah, pada Senin (19/1/2026).

Pemeriksaan tersebut dilaporkan berlangsung sejak dini hari, sekitar pukul 01.00 WIB.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan bahwa Sudewo merupakan salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan di wilayah Pati.

Saat ini, yang bersangkutan tengah menjalani pemeriksaan secara intensif oleh tim penyidik.

“Salah satu pihak yang diamankan dalam peristiwa tangkap tangan di Pati adalah saudara SDW. Saat ini yang bersangkutan sedang menjalani pemeriksaan intensif oleh tim di Polres Kudus,” ujar Budi kepada wartawan.

Hingga berita ini diturunkan, proses pemeriksaan terhadap Sudewo masih terus berlangsung.

Berdasarkan informasi yang beredar di kalangan jurnalis, pemeriksaan dilakukan di ruang Kapolres Kudus yang berada di lantai dua Mapolres.

Pantauan di lokasi menunjukkan situasi Mapolres Kudus relatif kondusif. Lobi utama terlihat lengang, dengan hanya beberapa awak media yang menunggu perkembangan terbaru terkait pemeriksaan Bupati Pati tersebut.

Sebelumnya, pada siang hari, Polres Kudus sempat menggelar konferensi pers yang dipimpin langsung Kapolres Kudus AKBP Heru Dwi Purnomo.

Namun, agenda konferensi pers tersebut membahas pengungkapan kasus kriminal dan tidak menyinggung soal pemeriksaan KPK.

Sekitar pukul 10.00 WIB, suasana Mapolres Kudus terpantau lebih ramai.

Meski demikian, penjagaan di pintu masuk tidak tampak diperketat, dengan sejumlah anggota kepolisian tetap berjaga seperti biasa.

Informasi mengenai pemeriksaan Sudewo oleh KPK baru diketahui sekitar pukul 11.00 WIB, tak lama setelah Kapolres Kudus menyelesaikan gelar perkara kasus kriminal.

Selain di Kudus, beredar pula informasi bahwa penyidik KPK melakukan pemeriksaan di Mapolres Rembang.

Sejumlah pejabat di tingkat kecamatan dikabarkan turut dimintai keterangan, meski detail pemeriksaan tersebut belum diungkap secara resmi.

Pemeriksaan di luar Gedung Merah Putih KPK ini disebut sebagai bagian dari strategi penyidik untuk memaksimalkan penggalian keterangan serta menyesuaikan kebutuhan proses penyidikan yang sedang berjalan.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Bagi peserta JKN, sistem rujukan berjenjang sering dianggap rumit.

Namun, mekanisme ini justru dirancang untuk memastikan setiap peserta mendapat penanganan medis yang tepat, efektif, dan sesuai kebutuhan.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, menjelaskan bahwa peserta biasanya memulai pengobatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) seperti Puskesmas, klinik, atau dokter praktik perorangan.

Jika memerlukan perawatan lanjutan, FKTP akan memberikan rujukan ke rumah sakit sesuai kompetensi medis.

“Mekanisme ini mencegah rumah sakit dipenuhi pasien yang seharusnya ditangani di FKTP, sehingga akses untuk pasien yang membutuhkan layanan lanjutan tetap terjaga,” kata Rizzky.

Rujukan berjenjang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2024 dan UU Nomor 17 Tahun 2023.

Sistem ini kini berbasis kompetensi rumah sakit, bukan lagi berdasarkan kelas fasilitas.

Beberapa kondisi memungkinkan peserta JKN langsung dirujuk ke rumah sakit, termasuk perawatan rutin seperti hemodialisis, kemoterapi, radioterapi, layanan kesehatan jiwa, serta penyakit kronis seperti hemofilia, thalasemia, TB-MDR, dan HIV-ODHA.

Peserta usia di atas 65 tahun atau yang memerlukan pengobatan jangka panjang juga bisa mendapat rujukan langsung.

BPJS Kesehatan memudahkan perpanjangan rujukan langsung di rumah sakit bagi pasien yang menjalani perawatan rutin, tanpa harus kembali ke FKTP.

Dalam kondisi gawat darurat, peserta dapat langsung ke rumah sakit terdekat tanpa surat rujukan.

Menurut Direktur RS Cinta Kasih Tzu Chi, Gunawan Susanto, rujukan berjenjang membantu dokter memahami kondisi pasien lebih cepat.

Sehingga layanan menjadi lebih maksimal. Peserta JKN diperlakukan sama dengan pasien umum, sesuai indikasi medis.

Peserta JKN asal Bandar Lampung, Mutiara Vania, merasakan langsung manfaat rujukan berjenjang saat anaknya menderita thalasemia beta mayor.

Sejak pemeriksaan awal di FKTP, ia langsung diarahkan ke rumah sakit yang tepat, dan seluruh perawatan, termasuk transfusi darah, ditanggung BPJS Kesehatan.(*)

SOLO, SEPUCUKJAMBI.ID – Suasana Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat memanas pada Minggu (18/1/2026) saat Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyerahkan Surat Keputusan (SK) Nomor 8 Tahun 2026 yang menunjuk KGPA Tedjowulan sebagai Pelaksana Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya Keraton Solo.

Acara yang digelar di Sasana Handrawina sempat diwarnai protes dan adu mulut antar anggota keluarga keraton.

Penunjukan Tedjowulan dimaksudkan pemerintah untuk memperkuat pengelolaan dan pelestarian Keraton Solo sebagai situs cagar budaya nasional.

Namun, beberapa anggota keluarga menilai prosesnya kurang melibatkan mereka dan tidak sepenuhnya selaras dengan tradisi internal.

Ketegangan meningkat saat Lembaga Dewan Adat (LDA) membuka Pintu Kori Gajahan, yang memiliki makna simbolis sensitif bagi sebagian pihak. Aparat keamanan terpaksa siaga untuk menjaga ketertiban.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menanggapi santai, menyebut insiden tersebut hal yang biasa dan bagian dari proses penyelesaian.

Sementara itu, KGPA Tedjowulan mengajak seluruh keluarga besar untuk menahan diri, menekankan tugasnya adalah memperbaiki pengelolaan keraton agar lebih rapi dan profesional, bukan memicu konflik.

Kubu penolak tetap menyuarakan keberatan, menilai campur tangan pemerintah berpotensi menggerus nilai adat.

Konflik internal memang meningkat pasca wafatnya Sri Susuhunan Pakubuwono XIII akhir 2025, yang memicu tarik-menarik pengaruh di keluarga keraton.

Pemerintah berargumen bahwa status Keraton Solo sebagai kawasan cagar budaya nasional menuntut pengelolaan jelas dan terstruktur.

Penunjukan pelaksana dianggap langkah administratif penting agar perawatan dan pemanfaatan situs bersejarah lebih terjamin.

Hingga kini, ketegangan di Keraton Solo masih menjadi sorotan publik. Banyak pihak berharap dialog dan mediasi segera dilakukan agar Keraton Solo tetap berfungsi sebagai pusat budaya, sejarah, dan identitas Jawa.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Ormas Gerakan Rakyat mengambil langkah besar dengan mendeklarasikan diri sebagai partai politik pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I 2026 yang digelar di Jakarta akhir pekan lalu.

Transformasi ini dianggap fase penting dalam konsolidasi organisasi yang berakar dari relawan dan mendukung tokoh nasional Anies Baswedan.

Ketua Umum Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid, menyatakan arah perjuangan organisasi kini tertuju pada Anies Baswedan. Ia berharap mantan Gubernur DKI Jakarta itu kelak menjadi Presiden Republik Indonesia.

“Kami menginginkan bahwa pemimpin nasional nanti insyaallah adalah Anies Rasyid Baswedan,” ujar Sahrin Hamid.

Dalam Rakernas, pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Rakyat periode 2025–2030 dilantik, sekaligus menampilkan Anies Baswedan sebagai anggota kehormatan yang terlibat dalam orasi kebangsaan bertema “Keadilan Ekologis: Kembalikan Hutan Indonesia”.

Anies sendiri telah menerima Kartu Tanda Anggota (KTA) nomor 0001 dari Gerakan Rakyat pada 17 Desember 2025, menandai posisinya sebagai anggota kehormatan organisasi.

Transformasi Gerakan Rakyat menjadi Partai Gerakan Rakyat direncanakan selesai pada Februari 2026 dengan target pengesahan di Kementerian Hukum dan HAM RI.

Sahrin mengajak kader dan simpatisan bekerja keras memenuhi seluruh persyaratan agar status partai politik resmi diterima.

Partai baru ini dipandang sebagai wadah politik untuk memperkuat basis dukungan Anies Baswedan, terutama setelah ketidakhadirannya sebagai calon presiden di Pilpres 2024.

Konsolidasi ormas dan transisi ke parpol menjadi strategi memperluas jaringan dukungan dan struktur politik menjelang Pemilu 2029.

Perkembangan ini menunjukkan dinamika politik non-parlemen yang memengaruhi jalur menuju arena formal politik di Indonesia, dengan semakin banyaknya ormas yang menjelma menjadi partai politik setelah konsolidasi internal.(*)

MAKASSAR, SEPUCUKJAMBI.ID – Pesawat ATR 42-500 milik Indonesia Air Transport (IAT) yang menjalankan misi pengawasan maritim untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan dilaporkan hilang kontak pada Sabtu (17/1/2026) saat terbang dari Yogyakarta menuju Makassar.

Pesawat membawa 11 orang, termasuk awak dan personel kementerian.

Kontak terakhir tercatat pukul 13.17 WITA saat pesawat berada di wilayah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.

Sejak saat itu, komunikasi terputus dan pesawat tidak terdeteksi radar, memicu operasi pencarian dan penyelamatan besar-besaran oleh Basarnas, TNI, Polri, BPBD, dan relawan setempat.

Fokus pencarian mengarah ke kawasan perbukitan karst Gunung Bulusaraung, Maros–Pangkep, di mana tim gabungan menemukan puing pesawat, termasuk pelat logam dan lambang Garuda.

Komandan Kodim 1421/Pangkep, Letkol Inf Parlindungan Yuandika, menyebut bahwa seorang pendaki melihat pesawat melintas rendah sekitar pukul 13.00 WITA, disusul suara ledakan.

“Tembuan ini masih dalam proses verifikasi dan penyelidikan oleh tim gabungan Polres Pangkep dan unsur terkait lainnya,” ujar Yuandika.

TNI AU menerjunkan Korps Pasukan Gerak Cepat (Korpasgat) menggunakan helikopter H225M Caracal untuk menjangkau lokasi sulit dijangkau.

Tim SAR darat juga terus menelusuri jalur pegunungan yang terjal dengan kondisi cuaca yang berubah-ubah.

Otoritas memastikan keberangkatan pesawat dari Bandara Adisutjipto Yogyakarta telah mengikuti prosedur standar keselamatan.

ATR 42-500 dengan registrasi PK-THT tidak menunjukkan indikasi masalah sebelum hilang kontak.

Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) menyatakan penyelidikan masih awal, termasuk kemungkinan tidak berfungsinya Emergency Locator Transmitter (ELT) akibat benturan keras.

Hasil investigasi lengkap akan diumumkan setelah proses penyelidikan selesai.

Insiden ini menjadi perhatian publik terkait keselamatan penerbangan di wilayah geografis kompleks, terutama dalam misi pengawasan maritim.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Sabrang Mowo Damar Panuluh, atau lebih dikenal sebagai Noe Letto, vokalis band Letto sekaligus putra budayawan Emha Ainun Nadjib (Cak Nun), resmi menjabat sebagai Tenaga Ahli Madya di Dewan Pertahanan Nasional (DPN).

Pelantikan ini menandai pergeseran peran Noe dari dunia musik dan budaya ke ranah kebijakan strategis pertahanan nasional.

Noe dilantik bersama 11 tenaga ahli lain oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di Aula Bhinneka Tunggal Ika, Gedung Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Mereka ditempatkan di berbagai kedeputian DPN, termasuk bidang geopolitik, geoekonomi, dan geostrategi, untuk memberikan kajian dan rekomendasi kebijakan kepada pimpinan negara.

Karo Humas Setjen Kemenhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, menegaskan bahwa kehadiran Noe bertujuan memperkuat kualitas kebijakan pertahanan nasional.

“Beliau resmi dilantik sebagai Tenaga Ahli Madya di DPN dan akan memberikan dukungan pemikiran strategis untuk memperkuat kebijakan pertahanan nasional,” jelas Rico.

Sebagai Tenaga Ahli Madya, Noe diharapkan berkontribusi dalam penyusunan analisis strategis yang menjadi bahan pertimbangan bagi Presiden dan Menteri Pertahanan.

DPN sendiri berfungsi sebagai lembaga koordinasi kebijakan pertahanan lintas kementerian dan lembaga, sekaligus ruang dialog strategis menghadapi dinamika global, termasuk isu keamanan siber, ketahanan energi, dan geopolitik.

Pengangkatan Noe menarik perhatian publik karena latar belakangnya yang bukan dari militer atau birokrasi pertahanan, melainkan dunia seni dan budaya.

Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa pemilihan tenaga ahli didasarkan pada kompetensi, perspektif strategis, dan kemampuan analisis, bukan popularitas.

Selain Noe, tenaga ahli DPN lainnya juga berasal dari akademisi, profesional, dan praktisi kebijakan publik, mencerminkan upaya pemerintah memperkaya sudut pandang dalam perumusan kebijakan pertahanan nasional.

Kemenhan menyatakan, keterlibatan tokoh dari berbagai disiplin ilmu diharapkan dapat memperkuat pendekatan pertahanan Indonesia yang tidak hanya berbasis kekuatan militer, tetapi juga mempertimbangkan aspek ekonomi, teknologi, dan sosial-budaya.

Bagi Noe, posisi ini menjadi babak baru dalam kariernya.

Dari panggung musik ke ruang kebijakan strategis, ia kini dihadapkan pada tantangan menghadirkan rekomendasi pertahanan nasional yang kompleks dan berdampak luas.

Dengan penguatan tim tenaga ahli ini, pemerintah berharap DPN semakin solid dalam memberikan rekomendasi kebijakan yang adaptif terhadap tantangan global sekaligus menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional Indonesia.(*)

JATENG, SEPUCUKJAMBI.ID – Sejumlah wilayah di Jawa Tengah masih terendam banjir akibat curah hujan tinggi yang berlangsung berhari-hari.

Genangan air tidak hanya mengganggu aktivitas warga, tetapi juga berdampak pada infrastruktur transportasi, distribusi logistik, dan mobilitas ekonomi di beberapa kabupaten.

Pemerintah daerah dan pusat terus meningkatkan upaya tanggap darurat untuk meminimalkan dampak bencana.

Kabupaten Kudus menjadi salah satu wilayah paling terdampak. Data terbaru menunjukkan jumlah warga yang mengungsi terus bertambah.

Kepala BPBD Kudus, Eko Djumartono, menyatakan bahwa jumlah pengungsi masih bersifat dinamis.

“Berdasarkan data per hari ini (17/1), total pengungsi mencapai 1.822 jiwa. Data ini akan terus diperbarui,” ujar Eko.

Pemerintah setempat menyiapkan titik pengungsian serta menyalurkan bantuan makanan, air bersih, dan obat-obatan.

Dampak banjir juga terasa di sektor transportasi. Di Kabupaten Pekalongan, genangan air merendam jalur kereta api sehingga PT KAI mengalihkan perjalanan kereta jarak jauh melalui jalur selatan seperti Tegal–Kroya–Solo–Semarang.

Kondisi ini menyebabkan keterlambatan dan perubahan jadwal bagi ribuan penumpang.

Wilayah lain seperti Demak, Kendal, Batang, dan Pemalang juga mengalami genangan luas.

Warga harus meninggikan barang berharga atau memindahkan kendaraan. Sebagian memilih mengungsi sementara ke balai desa dan masjid.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyalurkan bantuan logistik senilai ratusan juta rupiah ke daerah terdampak, termasuk bahan pangan, perlengkapan bayi, selimut, dan peralatan kebersihan.

Pemprov berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota agar distribusi bantuan berjalan efektif.

Di tingkat nasional, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan BNPB memperkuat penanganan di lapangan, khususnya di Kudus.

Kepala BNPB turun langsung ke lokasi untuk memastikan koordinasi lintas lembaga berjalan optimal, mulai dari evakuasi, distribusi logistik, hingga pemantauan titik rawan.

Selain penanganan darurat, Pemprov Jateng juga mengintensifkan modifikasi cuaca di beberapa wilayah seperti Jepara, Kudus, dan Pati hingga 20 Januari 2026.

Langkah ini diharapkan mengurangi intensitas hujan ekstrem yang masih berpotensi terjadi.

Meski banjir meluas, pemerintah belum menetapkan status tanggap darurat karena kondisi dianggap masih terkendali, namun terus dipantau secara ketat.

Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah memastikan pasokan BBM dan elpiji di daerah terdampak tetap aman, mendukung operasional kendaraan bantuan dan kebutuhan masyarakat.

BMKG dan BNPB mengingatkan warga tetap waspada terhadap banjir susulan dan longsor, terutama di dataran rendah dan lereng perbukitan.

Warga diminta mengikuti informasi resmi serta arahan petugas di lapangan.(*)