SUAMTERA, SEPUCUKJAMBI.ID – PT Hutama Karya (Persero) melaporkan total 594.032 kendaraan melintasi ruas-ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) selama libur panjang Perayaan Isra Mi’raj pada 15–19 Januari 2026.

Angka ini menunjukkan kenaikan 25,78% dibanding volume lalu lintas (VLL) normal, menandakan mobilitas masyarakat yang tinggi selama periode libur.

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Mardiansyah, menjelaskan, puncak arus kendaraan terjadi pada Minggu (18/1) dengan total 134.191 kendaraan, naik 27,31% dibanding trafik normal.

“Lonjakan ini dipicu oleh arus balik dan perjalanan wisata pada hari terakhir libur panjang, ketika masyarakat kembali ke pusat aktivitas dan memanfaatkan libur untuk bepergian antarkota,” jelasnya.

Ruas Tol dengan Trafik Tertinggi

Dari sisi volume, Tol Kuala Tanjung–Tebing Tinggi–Parapat (Seksi 1–4) mencatat trafik tertinggi dengan 130.298 kendaraan.

Tingginya mobilitas pada koridor ini disebabkan konektivitas ke kawasan permukiman dan destinasi wisata di Sumatera Utara, menjadikan tol sebagai pilihan utama karena lebih efisien dan nyaman dibanding jalur alternatif.

Sementara itu, Tol Sigli–Banda Aceh Seksi 2–6 (Seulimeum–Baitussalam) mencatat pertumbuhan persentase tertinggi 67,78% dibanding trafik normal.

Lonjakan ini tidak hanya dipicu oleh pergerakan masyarakat ke kota Banda Aceh, tetapi juga mobilitas layanan dan akses ke wilayah terdampak bencana untuk mendukung distribusi bantuan serta logistik.

Strategi Kelancaran Arus Lalu Lintas

Hutama Karya menekankan keberhasilan pengelolaan layanan libur panjang ini sebagai hasil dari langkah antisipatif komprehensif, meliputi:

• Kesiapan operasional seluruh ruas tol JTTS

• Penguatan fasilitas dan layanan di rest area

• Penambahan petugas siaga untuk menghadapi gangguan lalu lintas

• Koordinasi intensif dengan Kepolisian dan Dinas Perhubungan

• Informasi lalu lintas real-time melalui Variable Message Sign (VMS) dan kanal resmi

Mardiansyah menambahkan, evaluasi libur panjang ini akan menjadi persiapan menghadapi arus mudik dan balik Lebaran 2026, termasuk memastikan kecukupan personel, kecepatan respons penanganan gangguan, dan efektivitas penyampaian informasi perjalanan.

“Fokus kami adalah memastikan layanan jalan tol tetap andal, aman, dan nyaman, baik untuk aktivitas sehari-hari maupun periode dengan mobilitas tinggi,” tutup Mardiansyah.

Hutama Karya juga mengimbau seluruh pengguna jalan untuk:

• Mengutamakan keselamatan berkendara

• Mematuhi batas kecepatan

• Memastikan kondisi kendaraan prima

• Mengikuti arahan petugas di lapangan

Informasi terbaru tentang kondisi lalu lintas JTTS bisa dipantau melalui media sosial @HutamaKaryaTollroad, @HutamaKarya, dan website resmi www.hutamakarya.com.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang uji materiil terkait ketentuan tunjangan pensiun seumur hidup bagi anggota DPR, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980.

Sidang ini menghadirkan sejumlah ahli yang menilai skema pensiun untuk jabatan politik tidak sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan karakter jabatan yang bersifat sementara.

Dalam persidangan, seorang pengajar Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang hadir sebagai ahli pemohon menegaskan bahwa skema pensiun anggota DPR tidak bisa disamakan dengan sistem pensiun pekerja lain, seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), yang harus menempuh masa kerja panjang dan berkesinambungan.

“Pekerja lain harus bekerja puluhan tahun untuk memperoleh hak serupa. Nilai beradab menuntut adanya empati terhadap kondisi ekonomi rakyat,” ujar pengajar tersebut di hadapan majelis hakim.

Ia menilai pemberian pensiun seumur hidup bagi anggota DPR berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial dan bertentangan dengan asas keadilan substantif yang dijamin konstitusi.

Ahli lain, seorang purnawirawan perwira tinggi TNI Angkatan Laut berpangkat Laksamana Muda, menyoroti karakter jabatan anggota DPR yang bersifat politis dan sementara.

Ia menegaskan, jabatan tersebut tidak memenuhi kriteria jabatan karier, sehingga pemberian pensiun seumur hidup dianggap tidak proporsional.

“Karakter DPR adalah politis dan sementara. Secara konseptual, jabatan ini tidak memiliki hak yang setara dengan jabatan karier untuk menerima tunjangan pensiun seumur hidup,” jelasnya.

Gugatan dan Dampak Fiskal

Pemohon menggugat sejumlah pasal dalam UU Nomor 12 Tahun 1980 yang mengatur hak keuangan dan administratif anggota DPR, termasuk tunjangan pensiun seumur hidup.

Mereka menilai aturan tersebut memberikan keistimewaan berlebihan dibanding profesi lain yang kontribusinya bersifat jangka panjang dan berkesinambungan.

Sidang juga membahas dampak fiskal dari pemberian pensiun seumur hidup terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Para ahli menilai kebijakan ini perlu dikaji ulang agar penggunaan anggaran negara lebih berorientasi pada kepentingan publik yang luas.

Mahkamah Konstitusi belum mengambil keputusan dan akan melanjutkan pemeriksaan dengan mendengarkan keterangan lanjutan dari DPR dan pemerintah.

Putusan MK nantinya diperkirakan akan menjadi acuan penting dalam penataan kebijakan hak keuangan pejabat negara, khususnya yang bersumber dari anggaran negara.

“Keputusan ini bisa menjadi rujukan untuk memastikan hak keuangan pejabat negara lebih adil dan sesuai prinsip keadilan sosial,” kata seorang pakar hukum konstitusi.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan sekitar 28 juta warga Indonesia diperkirakan mengalami gangguan kesehatan jiwa.

Angka ini diperoleh berdasarkan estimasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yang menyebutkan bahwa satu dari delapan hingga satu dari sepuluh orang di dunia hidup dengan masalah kesehatan mental.

Pernyataan itu disampaikan Budi saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Menurutnya, data ini hanya merupakan “puncak gunung es”, karena sebagian besar kasus gangguan mental di Indonesia belum tercatat secara resmi akibat keterbatasan skrining kesehatan mental.

“WHO menyebut satu dari delapan sampai satu dari sepuluh orang memiliki masalah kesehatan jiwa. Dengan populasi Indonesia sekitar 280 juta, minimal 28 juta orang terdampak. Ini baru estimasi, belum termasuk kasus yang belum terdeteksi,” jelas Menkes Budi Gunadi.

Spektrum Gangguan Kesehatan Jiwa

Budi menjelaskan, gangguan kesehatan jiwa mencakup berbagai kondisi, mulai dari depresi, kecemasan, hingga skizofrenia dan gangguan bipolar.

Kondisi lain seperti gangguan konsentrasi, hiperaktivitas (ADHD), dan trauma psikologis juga termasuk kategori yang kerap luput dari perhatian masyarakat dan sistem layanan kesehatan.

Selama ini, perhatian terhadap kesehatan jiwa masih kalah dibanding kesehatan fisik.

Padahal, gangguan mental tidak hanya memengaruhi kualitas hidup individu, tetapi juga berdampak pada produktivitas, interaksi sosial, dan ekonomi masyarakat secara luas.

Strategi Penanganan dari Pemerintah

Sebagai langkah konkret, Kementerian Kesehatan telah mulai mengintegrasikan layanan kesehatan jiwa ke fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama, seperti puskesmas.

Hal ini memungkinkan deteksi dini dan penanganan awal, sehingga masyarakat tidak harus langsung mengakses rumah sakit rujukan untuk mendapatkan perawatan.

Selain itu, skrining kesehatan mental kini mulai dimasukkan dalam sejumlah program pemeriksaan kesehatan pemerintah.

Budi berharap dengan pendekatan ini, kesenjangan antara kasus yang tercatat dengan kondisi riil di lapangan dapat diperkecil.

“Gangguan kesehatan jiwa bukan hal yang perlu ditakuti atau distigmatisasi. Dengan deteksi dini dan pendampingan yang tepat, kondisi ini bisa ditangani,” tegas Menkes.

Pemerintah juga mengajak masyarakat untuk lebih terbuka dalam membicarakan masalah kesehatan mental, memahami gejala awal, serta mendorong akses ke layanan profesional.

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, sekaligus memperkuat upaya nasional dalam menekan angka gangguan kesehatan jiwa di Indonesia.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memulai langkah diplomasi strategis awal 2026 dengan melakukan kunjungan kerja resmi ke Inggris.

Lawatan yang berlangsung sejak Minggu (18/1/2026) ini menandai upaya pemerintah Indonesia memperkuat posisi kerja sama global, khususnya dengan negara mitra utama di Eropa.

Agenda utama kunjungan tersebut berlangsung pada Selasa (20/1/2026) waktu setempat, ketika Presiden Prabowo bertemu langsung dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer di kediaman resmi PM Inggris, 10 Downing Street, London.

Pertemuan itu menghasilkan penandatanganan kemitraan strategis baru Indonesia–Inggris yang mencakup berbagai sektor penting.

Prabowo menegaskan bahwa Inggris dipandang sebagai mitra potensial yang memiliki kekuatan signifikan di bidang teknologi, keuangan, dan investasi.

Ia menyebut kemitraan ini sebagai pintu masuk untuk mendorong arus investasi dan transfer teknologi ke Indonesia.

“Inggris memiliki kapasitas keuangan dan teknologi yang kuat, serta minat besar untuk berinvestasi di Indonesia. Kerja sama ini kita bangun sebagai partnership yang nyata,” ujar Prabowo usai pertemuan resmi di Lancaster House, London.

Menurut Presiden, kesepakatan tersebut tidak berhenti pada komitmen politik semata.

Kerja sama strategis yang disepakati dirancang untuk menghadirkan manfaat konkret bagi kedua negara, baik dalam peningkatan kapasitas industri nasional maupun penciptaan nilai tambah ekonomi.

Salah satu sektor yang mendapat perhatian khusus adalah maritim dan perikanan. Dalam kesempatan yang sama, Indonesia dan Inggris menandatangani nota kesepahaman pembangunan sekitar 1.500 kapal ikan.

Program ini diharapkan mampu memperkuat industri perikanan nasional, meningkatkan produktivitas nelayan, serta mendukung ketahanan pangan berbasis laut.

Selain ekonomi dan maritim, kerja sama juga mencakup bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia.

Pemerintah Indonesia melihat Inggris sebagai mitra strategis dalam peningkatan kualitas pendidikan tinggi, riset, dan inovasi teknologi yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan global.

Komitmen Presiden Prabowo dalam mempererat hubungan bilateral juga disampaikan melalui pernyataan tertulis yang diunggah di akun resmi Instagram Sekretariat Kabinet.

Dalam pernyataan tersebut, Prabowo menegaskan tekadnya untuk memperkuat persahabatan dan kolaborasi antara Indonesia dan Inggris demi kepentingan masyarakat kedua negara.

“I am committed to enhancing and strengthening the UK-Indonesia friendship and cooperation,” tulis Prabowo, seraya menekankan keyakinannya bahwa kemitraan ini akan memberikan dampak positif jangka panjang.

Selama kunjungan kerja di Inggris, Presiden Prabowo juga dijadwalkan menghadiri sejumlah agenda penting lainnya.

Di antaranya adalah pertemuan dengan akademisi, dialog bersama mahasiswa Indonesia di luar negeri, serta forum investasi yang mempertemukan pemerintah Indonesia dengan pelaku usaha dan investor Inggris.

Pengamat hubungan internasional menilai kunjungan ini mencerminkan pendekatan diplomasi Indonesia yang pragmatis dan berorientasi hasil.

Di tengah ketidakpastian geopolitik global, penguatan kemitraan strategis dengan negara maju seperti Inggris dinilai penting untuk mendukung agenda pembangunan nasional, terutama di sektor ekonomi, teknologi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendalami kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

Penyidik KPK menggeledah rumah Wali Kota Madiun nonaktif Maidi (MD) serta kediaman orang kepercayaannya, Rochim Ruhdiyanto (RR), di wilayah Madiun, Jawa Timur.

Dalam penggeledahan tersebut, KPK menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen, perangkat elektronik, hingga uang tunai yang diduga berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani.

“Penyidik mengamankan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik. Selain itu, juga diamankan barang bukti berupa uang tunai,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Kamis.

Budi menjelaskan, rangkaian penggeledahan dan penyitaan dilakukan pada 21 Januari 2026 dan berlangsung hingga malam hari.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya penyidik untuk memperkuat alat bukti dalam kasus yang berawal dari operasi tangkap tangan (OTT).

“Penggeledahan dilakukan untuk mencari dan melengkapi bukti tambahan guna memperkuat bukti awal yang telah diperoleh dalam OTT maupun pemeriksaan awal terhadap para saksi dan tersangka,” jelasnya.

KPK memastikan proses penggeledahan di Madiun belum berhenti dan masih akan berlanjut di sejumlah lokasi lainnya yang diduga terkait dengan perkara tersebut.

Seperti diketahui, pada 19 Januari 2026, KPK mengonfirmasi telah melakukan OTT terhadap Wali Kota Madiun Maidi.

Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan penerimaan imbalan proyek serta dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR) di Kota Madiun.

Sehari berselang, tepatnya 20 Januari 2026, KPK resmi menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni Maidi (MD), Rochim Ruhdiyanto (RR), serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Madiun, Thariq Megah (TM).

Dalam perkara ini, KPK mengungkap adanya dua klaster dugaan tindak pidana korupsi. Klaster pertama terkait dugaan pemerasan dengan tersangka Maidi dan Rochim Ruhdiyanto.

Sementara klaster kedua berkaitan dengan dugaan penerimaan gratifikasi yang menjerat Maidi bersama Thariq Megah.

KPK menegaskan akan terus mengembangkan perkara tersebut untuk mengungkap pihak-pihak lain yang diduga terlibat.(*)

PALEMBANG, SEPUCUKJAMBI.ID – PT Hutama Karya (Persero) bersama anak usahanya, PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI), terus menggenjot pembangunan Tol Palembang–Betung.

Saat ini, pekerjaan konstruksi difokuskan pada pembangunan overpass di STA 111+250 yang berada di ruas Jalan Nasional Lintas Timur Sumatra, Palembang–Betung.

Seiring dengan pekerjaan tersebut, akan diberlakukan rekayasa lalu lintas berupa sistem buka tutup jalur di KM 69–71, baik dari arah Palembang menuju Betung maupun sebaliknya.

Pengaturan ini diterapkan untuk menjaga keselamatan pengguna jalan sekaligus memastikan kelancaran proses konstruksi.

Buka tutup jalur dilakukan pada malam hari, yakni pada 30–31 Januari 2026, 1–2 Februari 2026, serta 11–14 Februari 2026.

Rekayasa lalu lintas berlangsung mulai pukul 22.00 hingga 05.00 WIB dengan pola penutupan selama 60 menit, kemudian dibuka kembali selama 60 menit secara bergantian hingga jadwal berakhir.

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Mardiansyah, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari mitigasi risiko selama pekerjaan konstruksi berlangsung.

Untuk mendukung pengamanan lalu lintas, Hutama Karya berkoordinasi dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatra Selatan, Satlantas Polres Banyuasin, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumsel Kementerian Pekerjaan Umum, serta Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin.

Selain itu, jalur buka tutup dilengkapi akses darurat yang dapat digunakan ambulans dan mobil pemadam kebakaran apabila terjadi kondisi mendesak.

Perlengkapan keselamatan seperti rambu lalu lintas, marka jalan, penerangan, dan petugas pengatur lalu lintas juga disiagakan di titik-titik rawan.

Hutama Karya bersama instansi terkait turut melakukan sosialisasi melalui berbagai kanal komunikasi agar masyarakat mendapatkan informasi yang jelas terkait pengaturan lalu lintas tersebut.

Pengguna jalan diimbau untuk menurunkan kecepatan, menjaga jarak aman, serta mematuhi arahan petugas selama melintas di area pekerjaan.

Tol Palembang–Betung Seksi 3 Mainroad merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) pada ruas Kayu Agung–Palembang–Betung.

Tol ini nantinya akan terhubung langsung dengan Tol Betung–Tempino–Jambi serta Tol Palembang–Indralaya.

Keberadaan ruas tol ini diharapkan mampu mengurangi kepadatan lalu lintas di kawasan Palembang dan Banyuasin, sekaligus memperlancar distribusi logistik menuju kawasan industri di Sumatra Selatan.

Setelah beroperasi penuh, waktu tempuh Palembang–Betung diproyeksikan menyusut dari sekitar dua jam menjadi hanya 45 menit.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kepolisian Resor Muaro Jambi resmi mencabut status tersangka Tri Wulansari, guru honorer SD Negeri 21 Desa Pematang Raman.

Ini setelah kedua belah pihak sepakat menyelesaikan kasus dugaan kekerasan terhadap anak melalui restorative justice.

Proses penyelesaian dilakukan melalui gelar perkara di Aula Mapolres Muaro Jambi, Rabu (21/1/2026).

Kasus ini berawal dari laporan orang tua murid yang menuding Tri melakukan kekerasan fisik saat menegakkan kedisiplinan di kelas. Kasus sempat menjadi perhatian publik.

Dalam forum restorative justice, Tri Wulansari menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada keluarga murid.

“Saya dengan rendah hati meminta maaf atas apa yang telah saya lakukan. Semoga ke depan hubungan kita tetap baik,” ujarnya.

Orang tua murid, Subandi, menerima permohonan maaf tersebut dan berharap masalah selesai.

“Karena ibu sudah ikhlas meminta maaf, kami sekeluarga menerima dan berharap masalah ini selesai,” jelasnya.

Kapolres Muaro Jambi, AKBP Heri Supriawan, menegaskan penyelesaian kasus ini tidak dipengaruhi opini publik, melainkan kesepakatan damai yang dirintis sebelum kasus ramai diperbincangkan.

Setelah proses restorative justice, perkara ini akan dihentikan melalui SP3.

Kepala Kejaksaan Negeri Muaro Jambi, Karya Graham Hutagaol, menilai restorative justice sebagai pendekatan paling proporsional untuk kasus ini, dengan tujuan memulihkan keadaan para pihak.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muaro Jambi, Kasyful Iman, menekankan bahwa penyelesaian damai ini sejalan dengan arahan Bupati Muaro Jambi dan menjadi pembelajaran bagi guru agar lebih bijak dalam mendidik.

“Ke depan guru harus mampu mengendalikan emosi dan mengedepankan pendekatan edukatif,” tandasnya.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan berencana menambah lapisan (layer) baru dalam struktur tarif cukai hasil tembakau (CHT) pada 2026.

Langkah ini bertujuan menertibkan peredaran rokok ilegal sekaligus memperluas penerimaan negara.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa aturan teknis soal penambahan layer sedang disusun.

Meski besaran tarif dan waktu penerapannya belum ditentukan, aturan ini akan dibahas bersama DPR RI agar mekanismenya jelas dan dapat diimplementasikan dengan baik.

“Kita ciptakan cukai baru khusus, tapi belum diputuskan kapan akan diterapkan… Kami buat secepat mungkin lah (peraturan terkait penambahan layer tarif CHT),” ujar Purbaya di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat.

Pemerintah menegaskan bahwa penambahan lapisan tarif CHT tidak menaikkan tarif keseluruhan, namun menjadi instrumen untuk menertibkan rokok yang selama ini beredar di luar sistem legal.

Struktur tarif CHT saat ini telah disederhanakan dari puluhan menjadi delapan atau sembilan lapisan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2024.

Salah satu tujuan utama kebijakan ini adalah menekan angka rokok ilegal. Rokok tanpa pita cukai atau rokok yang beredar di luar jalur izin membuat penerimaan negara berkurang.

Dengan adanya layer baru, rokok ilegal diharapkan masuk ke sistem legal dan berkontribusi pada penerimaan negara.

Purbaya menekankan, tindakan tegas akan diberikan kepada produsen rokok ilegal, baik lokal maupun impor, yang tetap beroperasi tanpa mematuhi aturan baru.

Respons terhadap rencana layer baru ini beragam. Sejumlah pelaku industri hasil tembakau meminta kebijakan ini dikaji matang untuk menjaga keseimbangan antara target penerimaan negara, kesehatan masyarakat, dan keberlangsungan usaha.

Meski pembahasan masih berlangsung, pemerintah menargetkan aturan ini segera diterbitkan, meskipun pengaturan teknis dan pembahasan bersama DPR diperkirakan memerlukan waktu lebih panjang sebelum efektif diberlakukan.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menyampaikan kekhawatirannya terhadap meningkatnya ketegangan geopolitik global yang berpotensi memicu Perang Dunia Ketiga.

Pernyataan ini diunggah SBY melalui akun media sosial pribadinya dan ramai diperbincangkan di media nasional maupun internasional.

SBY menilai situasi dunia saat ini memiliki banyak kemiripan dengan kondisi sebelum Perang Dunia I (1914-1918) dan Perang Dunia II (1939-1945).

Terutama terkait ketegangan antarnegara besar, aliansi yang saling berhadap-hadapan, dan peningkatan kekuatan militer.

Ia menekankan, jika dinamika ini tidak ditangani dengan serius, potensi terjadinya perang dunia semakin tinggi.

“Sangat mungkin Perang Dunia Ketiga terjadi. Meskipun saya percaya hal ini bisa dicegah, namun day by day ruang dan waktu untuk mencegahnya semakin sempit,” tulis SBY melalui akun X pribadinya.

SBY juga meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menggelar Sidang Umum Darurat (Emergency UN General Assembly) untuk membahas langkah konkret meredakan ketegangan global dan mencegah krisis dunia berskala besar.

Pernyataan SBY mendapat respons dari sejumlah pihak di Indonesia. Ketua DPP PKB, Daniel Johan, menyatakan keresahan SBY juga dirasakan warga, mendorong pemerintah memperkuat kerja sama diplomasi dan keamanan nasional.

Sementara Wakil Ketua Komisi I DPR RI menilai peringatan SBY adalah peringatan dini yang layak diperhatikan, bukan sekadar ramalan.

Para analis strategis menekankan, kekhawatiran SBY mencerminkan keprihatinan banyak pengamat geopolitik terhadap ketidakpastian global dan meningkatnya militerisasi.

Namun, melalui diplomasi dan kerja sama internasional, konflik besar seperti perang dunia tetap bisa dicegah.

Hingga kini, pemerintah Indonesia belum memberikan pernyataan resmi, meski isu ini membuka ruang diskusi terkait peran diplomasi Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia.(*)

ACEH, SEPUCUKJAMBI.ID – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, masih berlangsung dan menunjukkan kecenderungan meluas.

Api yang muncul sejak pertengahan Januari 2026 membakar lahan di sejumlah titik, terutama di wilayah Kecamatan Johan Pahlawan, sehingga menimbulkan kekhawatiran warga karena lokasinya dekat permukiman.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPBD Kabupaten Aceh Barat, Teuku Ronald Nehdiansyah, mengatakan kondisi cuaca menjadi tantangan utama pemadaman.

Angin kencang membuat api mudah menjalar, sehingga petugas harus bekerja ekstra untuk mencegah kebakaran meluas.

Tim gabungan dari BPBD, TNI, Polri, dan relawan terus dikerahkan. Pemadaman dilakukan secara manual dengan peralatan terbatas, karena akses menuju lokasi tidak semuanya mudah dijangkau dan sumber air minim.

Selain itu, sebagian lahan yang terbakar adalah lahan gambut dan semak kering, sehingga api cepat membesar saat tertiup angin.

Asap dari kebakaran mulai dirasakan warga sekitar, meski belum sampai mengganggu aktivitas secara luas.

Untuk mengantisipasi dampak lebih besar, BPBD Aceh Barat berkoordinasi dengan BPBA dan pihak terkait lainnya.

Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah pengajuan bantuan tambahan, termasuk kemungkinan operasi modifikasi cuaca jika kondisi kebakaran semakin sulit dikendalikan.

BPBD mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan sembarangan dan segera melapor jika melihat titik api baru.

Hingga kini, proses pemadaman masih berlangsung, sementara aparat dan pemerintah daerah berupaya memastikan api tidak merembet ke permukiman dan fasilitas publik.(*)