JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Prabowo Subianto mengingatkan seluruh menteri dan pejabat pemerintah agar tidak menyelenggarakan open house Lebaran dengan kemewahan berlebihan.

Menurutnya, pejabat negara harus menjadi contoh bagi masyarakat dalam merayakan Hari Raya Idulfitri dengan sederhana.

Pesan tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jumat (13/3/2026).

Ia menekankan agar tradisi open house tetap dijalankan secara bijak, tanpa menonjolkan kemewahan yang tidak perlu.

“Kita juga, saya kira harus memberi contoh, open house atau apa, jangan terlalu mewah-mewahan,” kata Prabowo saat arahannya di sidang kabinet paripurna.

Presiden menambahkan bahwa pemerintah perlu menunjukkan kesederhanaan di tengah berbagai kondisi yang dialami masyarakat.

Momen Lebaran menjadi kesempatan bagi para pejabat untuk memberi teladan dalam menjalankan tradisi secara bijak.

“Sudahlah kita di dalam bencana dan juga di suasana ini kita kasih contoh ke rakyat. Tapi kita juga jangan total istilahnya tutup semua acara kita, karena kalau tidak ekonomi kita juga nggak jalan nanti,” jelasnya.

Meski menekankan kesederhanaan, Prabowo menegaskan bahwa kegiatan silaturahmi tetap penting dan dapat dilaksanakan selama dilakukan secara sederhana.

Tradisi open house tidak harus mewah untuk tetap menjaga kebersamaan.

Selain memberikan arahan kepada pejabat, Prabowo juga menyampaikan pesan bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik menjelang Idulfitri.

Ia berharap masyarakat tetap menjaga keselamatan selama perjalanan.

“Untuk mereka yang ingin mudik nanti, saya ucapkan sebelumnya, selamat mudik dan jaga diri masing-masing di rumah,” ucapnya.

Dengan imbauan tersebut, pemerintah ingin menekankan pentingnya kesederhanaan dan teladan bagi pejabat negara.

Tujuannya agar Lebaran dapat dirayakan dengan hangat, penuh kebersamaan, namun tetap sederhana tanpa kemewahan yang berlebihan.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Belakangan ini banyak masyarakat mengeluhkan sulitnya mendapatkan layanan ojek online (ojol), terutama pada jam-jam tertentu.

Keluhan tersebut ramai dibicarakan di media sosial dan bahkan memunculkan istilah yang disebut sebagai “krisis ojol”.

Namun, sejumlah pengamat menilai fenomena tersebut tidak selalu berarti jumlah pengemudi ojek online berkurang secara signifikan.

Kondisi ini lebih dipengaruhi oleh perubahan pola permintaan layanan yang meningkat pada waktu tertentu, terutama selama bulan Ramadan.

Menurut Head of Driver Operations di Gojek, Bambang Adi Wirawan, pihaknya mencatat adanya lonjakan pemesanan layanan menjelang waktu berbuka puasa, khususnya di kawasan bisnis di pusat kota.

Ia menjelaskan bahwa selama periode akhir Ramadan hingga menjelang libur Hari Raya Idulfitri, pola permintaan layanan berubah dibandingkan hari-hari biasa.

Jam sibuk bahkan dimulai lebih awal, yakni sekitar pukul 15.30 WIB, dan mencapai puncaknya pada pukul 16.00 hingga 18.00 WIB.

Lonjakan permintaan tersebut membuat waktu tunggu pengguna menjadi lebih lama.

Hal ini terjadi karena banyak pelanggan memesan layanan transportasi maupun pengantaran makanan dalam waktu yang hampir bersamaan.

Selain faktor permintaan yang meningkat, ketersediaan pengemudi juga memengaruhi situasi tersebut.

Menjelang libur Lebaran, sebagian mitra pengemudi memilih pulang kampung untuk merayakan hari raya bersama keluarga.

Akibatnya, jumlah driver aktif di beberapa wilayah, terutama di kota besar seperti Jakarta, menjadi lebih sedikit dibandingkan hari-hari normal.

Hal ini membuat proses pencocokan antara pengguna dan pengemudi memerlukan waktu lebih lama.

Di sisi lain, pengamat transportasi juga melihat adanya perubahan perilaku di kalangan pengemudi.

Beberapa driver kini lebih selektif dalam menerima pesanan dengan mempertimbangkan jarak penjemputan, kondisi lalu lintas, hingga potensi pendapatan dari perjalanan tersebut.

Dengan berbagai faktor tersebut, fenomena yang disebut sebagai “krisis ojol” dinilai lebih merupakan dampak dari lonjakan permintaan layanan serta berkurangnya jumlah pengemudi aktif pada periode tertentu, bukan karena layanan ojek online benar-benar mengalami kekurangan driver secara permanen.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah mulai mengambil langkah antisipasi untuk menghadapi potensi dampak kenaikan harga minyak dunia yang diperkirakan mulai terasa pada April 2026.

Upaya ini dilakukan guna memastikan pasokan energi nasional tetap terjaga dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Laode Sulaiman, mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai strategi guna menjaga stabilitas pasokan energi, khususnya setelah periode Ramadan dan Idulfitri.

Menurutnya, pemerintah tidak hanya fokus pada kesiapan energi selama masa Ramadan dan Idulfitri atau RAFI, tetapi juga mulai menyiapkan langkah lanjutan untuk menghadapi kondisi setelah periode tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Laode saat meninjau fasilitas energi di Kilang Balongan pada Jumat (13/3/2026).

Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai langkah persiapan agar ketersediaan energi nasional tetap stabil meskipun terjadi fluktuasi harga minyak global.

Laode menegaskan bahwa pemerintah berupaya menjaga stabilitas pasokan energi dari masa RAFI hingga memasuki April dan bulan-bulan berikutnya.

Langkah ini dilakukan agar distribusi bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri tetap berjalan lancar.

Menurutnya, perkembangan konflik geopolitik di berbagai kawasan dunia dapat memengaruhi pergerakan harga minyak global.

Dampak dari situasi tersebut biasanya tidak langsung terasa, melainkan baru muncul setelah beberapa waktu.

Karena itu, pemerintah terus memantau dinamika pasar energi internasional serta memastikan cadangan energi nasional berada pada tingkat yang aman.

Koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan di sektor energi juga terus dilakukan untuk menjaga kelancaran distribusi BBM di seluruh wilayah Indonesia.

Selain memastikan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi selama Ramadan dan Idulfitri, pemerintah juga berupaya menjaga stabilitas pasokan dalam jangka menengah.

Upaya tersebut dinilai penting agar fluktuasi harga energi global tidak menimbulkan tekanan terhadap perekonomian nasional.

Dengan berbagai langkah antisipasi yang telah disiapkan, pemerintah berharap pasokan energi tetap terjaga sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap potensi gangguan dalam beberapa bulan mendatang.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa saat ini terdapat puluhan dugaan pelanggaran di sektor pasar modal yang sedang dalam tahap pendalaman.

Total ada 27 kasus yang kini diproses sebagai bagian dari penguatan pengawasan dan penegakan hukum di industri keuangan Indonesia.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, menyampaikan bahwa seluruh dugaan pelanggaran tersebut tengah melalui proses pemeriksaan secara menyeluruh sebelum regulator menentukan langkah lanjutan.

Menurutnya, setiap kasus akan ditelusuri melalui mekanisme pemeriksaan khusus serta penelitian internal di lingkungan OJK.

Hasil dari proses tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan sanksi terhadap pihak yang terbukti melanggar ketentuan.

Hasan menjelaskan bahwa apabila proses pemeriksaan telah mencapai tahap akhir dan kesimpulan telah diperoleh, OJK tidak akan ragu untuk menjatuhkan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Selain itu, keputusan tersebut juga akan diumumkan kepada publik sebagai bentuk transparansi.

Pernyataan tersebut disampaikan Hasan setelah menghadiri rapat paripurna di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada Kamis (12/3/2026).

Ia menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen OJK untuk memastikan penegakan hukum di sektor pasar modal berjalan konsisten.

Regulator tidak hanya fokus pada pemberian sanksi, tetapi juga mendorong pelaku industri untuk terus meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi.

Menurut Hasan, pengawasan yang kuat sangat diperlukan guna menjaga integritas pasar modal serta memperkuat kepercayaan investor.

Dengan penerapan aturan yang tegas, diharapkan potensi pelanggaran dapat ditekan dan aktivitas perdagangan efek dapat berlangsung lebih transparan.

Selain melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran, OJK juga terus memantau berbagai aktivitas di pasar modal.

Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh pelaku industri menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui langkah tersebut, regulator berharap industri pasar modal di Indonesia dapat tumbuh lebih sehat dan berkelanjutan, sekaligus memberikan perlindungan yang lebih baik bagi investor serta masyarakat luas.

JAKARTA, SEPUCUKJAMBi.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) resmi menyetujui penetapan lima anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk masa jabatan 2026–2031.

Keputusan ini diambil melalui rapat paripurna DPR yang berlangsung di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/3/2026).

Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani. Dalam sidang tersebut, DPR menyetujui hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang sebelumnya dilakukan oleh Komisi XI terhadap para calon pimpinan OJK.

Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, menjelaskan bahwa dari sepuluh kandidat yang mengikuti proses seleksi, lima nama akhirnya dinyatakan layak untuk mengisi posisi strategis di lembaga pengawas sektor jasa keuangan ini.

Seluruh anggota DPR yang hadir memberikan persetujuan penuh terhadap pengesahan ini.

Kelima anggota Dewan Komisioner OJK periode 2026–2031 adalah:

1. Friderica Widyasari Dewi — Ketua Dewan Komisioner OJK

2. Hernawan Bekti Sasongko — Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK

3. Hasan Fawzi — Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK

4. Dicky Kartikoyono — Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK

5. Adi Budiarso — Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK

Penetapan ini menjadi tahap akhir dari proses seleksi pimpinan OJK, dimulai dari pengajuan kandidat oleh pemerintah, dilanjutkan dengan uji kelayakan di Komisi XI DPR, hingga disahkan melalui rapat paripurna.

DPR berharap kepemimpinan baru OJK dapat memperkuat pengawasan sektor jasa keuangan, menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, serta menghadapi dinamika ekonomi global dengan profesional dan transparan.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden Prabowo Subianto berencana menunjuk utusan khusus presiden yang ditempatkan di setiap perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memastikan pengelolaan aset negara berjalan transparan dan akuntabel.

Langkah ini bertujuan melindungi kepentingan bangsa dan mencegah kebocoran pengelolaan kekayaan negara.

Rencana tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menghadiri tasyakuran satu tahun lembaga investasi negara Danantara di Jakarta.

Ia menegaskan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap perusahaan milik negara, mengingat BUMN mengelola sumber daya dan kekayaan yang sangat besar.

“Saya telah menunjuk utusan-utusan khusus presiden dan mungkin akan saya tunjuk nanti utusan-utusan khusus untuk di tiap BUMN yang kita kelola,” ujar Prabowo di Wisma Danantara, Rabu (11/3/2026).

Presiden Prabowo menekankan bahwa pengawasan diperlukan agar pengelolaan dana investasi negara tidak merugikan rakyat.

Ia menyebut, pengelolaan dana yang lemah dapat menimbulkan kerugian yang signifikan, bahkan di tingkat internasional.

“Kita harus mengawasi karena ini adalah darah bangsa Indonesia. Kalau darah ini bocor terus, bangsa kita dalam keadaan susah,” ujarnya.

Selain pengawasan internal pemerintah, Prabowo juga memastikan pengelolaan BUMN dan investasi negara akan diawasi oleh lembaga negara lainnya, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hingga Tentara Nasional Indonesia.

Dengan sistem pengawasan yang lebih ketat, pemerintah berharap pengelolaan BUMN dan dana investasi negara berjalan transparan, akuntabel, dan benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengingatkan bahwa kepala daerah berpotensi dikenai sanksi apabila tetap melakukan perjalanan ke luar negeri selama periode libur Lebaran.

Peringatan tersebut berkaitan dengan instruksi dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang meminta para kepala daerah tetap berada di daerah masing-masing saat Idulfitri.

Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Irawan, menyampaikan bahwa aturan tersebut memiliki landasan hukum yang jelas dalam regulasi pemerintahan daerah.

Ia menegaskan bahwa kepala daerah yang mengabaikan instruksi dari pemerintah pusat dapat dikenai sanksi administratif secara bertahap.

Menurutnya, sanksi yang dapat diberikan kepada kepala daerah maupun wakil kepala daerah yang tidak menjalankan instruksi Menteri Dalam Negeri atau program nasional bisa dimulai dari teguran tertulis.

Jika pelanggaran tetap berlanjut, sanksi dapat meningkat hingga pemberhentian sementara atau bahkan pemberhentian tetap.

Ahmad Irawan berharap seluruh kepala daerah dapat mematuhi instruksi tersebut dengan penuh tanggung jawab sehingga tidak perlu ada langkah disipliner dari pemerintah pusat.

Selain itu, ia juga mengusulkan agar pemerintah memberikan penghargaan kepada kepala daerah yang menjalankan instruksi dengan baik.

Menurutnya, pemberian penghargaan dapat menjadi motivasi bagi para pemimpin daerah untuk lebih serius menjalankan tugas serta memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal selama masa libur Lebaran.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah mengeluarkan surat edaran yang meminta seluruh gubernur, bupati, dan wali kota menunda perjalanan ke luar negeri selama periode libur Idulfitri.

Kebijakan tersebut bertujuan agar para kepala daerah tetap siaga di wilayah masing-masing guna memastikan pelayanan masyarakat tetap berjalan dengan baik.

Selain itu, kehadiran kepala daerah juga dinilai penting untuk mengantisipasi berbagai persoalan yang berpotensi muncul selama masa mudik dan libur Lebaran.

Dengan tetap berada di daerah, kepala daerah diharapkan dapat memantau langsung berbagai hal, mulai dari pengendalian harga kebutuhan pokok, kelancaran arus mudik, hingga pengawasan aktivitas wisata yang biasanya meningkat saat libur panjang.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden Indonesia Prabowo Subianto melakukan pembicaraan melalui sambungan telepon dengan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman.

Dalam percakapan tersebut, kedua pemimpin membahas perkembangan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah yang belakangan mengalami peningkatan ketegangan.

Informasi mengenai komunikasi antara kedua pemimpin tersebut disampaikan melalui akun resmi X milik Kementerian Luar Negeri Arab Saudi.

Dalam keterangannya disebutkan bahwa pembicaraan menyoroti eskalasi militer yang sedang terjadi di kawasan tersebut serta potensi dampaknya terhadap stabilitas global.

Menurut pernyataan tersebut, Putra Mahkota Mohammed bin Salman dan Presiden Prabowo meninjau perkembangan situasi keamanan yang semakin memanas di Timur Tengah.

Kondisi ini dinilai dapat memberikan dampak serius terhadap keamanan regional maupun internasional.

Dalam percakapan tersebut, Presiden Prabowo juga menegaskan pentingnya langkah cepat untuk meredakan ketegangan yang sedang berlangsung.

Ia menekankan bahwa penghentian aksi militer menjadi langkah mendesak guna mencegah situasi semakin memburuk.

Pemerintah Indonesia menilai bahwa eskalasi konflik yang terus meningkat berpotensi memicu ketidakstabilan yang lebih luas di kawasan.

Karena itu, upaya diplomasi dan dialog dinilai menjadi jalan terbaik untuk mengurangi risiko konflik berkepanjangan.

Sebagai negara yang menganut prinsip politik luar negeri bebas aktif, Indonesia secara konsisten mendorong penyelesaian konflik melalui jalur damai.

Sikap tersebut kembali ditegaskan oleh Presiden Prabowo dalam pembicaraan dengan Mohammed bin Salman yang menyoroti pentingnya menjaga stabilitas kawasan serta keamanan internasional.

Percakapan antara kedua pemimpin ini menunjukkan adanya perhatian bersama terhadap dinamika geopolitik di Timur Tengah yang saat ini menjadi sorotan dunia.(*)

PALEMBANG, SEPUCUKJAMBI.ID – Menyambut arus Mudik Lebaran 2026, PT Hutama Karya (Persero) menyiapkan pengoperasian fungsional ruas Tol Palembang–Betung Seksi Kramasan–Pangkalan Balai guna membantu kelancaran mobilitas masyarakat.

Pembukaan sementara ruas tol ini diharapkan mampu mengurai potensi kemacetan sekaligus memberikan jalur alternatif yang lebih aman dan efisien bagi pemudik.

Ruas Tol Palembang–Betung Seksi Kramasan–Pangkalan Balai dijadwalkan mulai beroperasi secara fungsional pada 13 Maret hingga 29 Maret 2026.

Selama periode tersebut, ruas tol akan dibuka setiap hari mulai pukul 07.00 WIB hingga 17.00 WIB.

Penggunaan jalur fungsional ini diperuntukkan khusus bagi kendaraan Golongan I selain bus dan akan melayani arus lalu lintas dua arah.

Demi menjaga keselamatan selama melintasi ruas yang masih bersifat sementara ini, pengguna jalan diminta membatasi kecepatan kendaraan hingga maksimal 50 km per jam.

Pengoperasian tol dilakukan secara terbatas dengan pengawasan ketat dari petugas di lapangan.

Meskipun bersifat fungsional, seluruh infrastruktur yang dibuka telah melalui proses pengecekan dan pengamanan untuk memastikan kesiapan operasional serta keamanan bagi para pengguna jalan.

Jam operasional ruas tol ini juga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan diskresi pihak kepolisian.

Selain itu, berbagai dukungan seperti pengaturan lalu lintas, pemasangan rambu tambahan, serta kesiapsiagaan petugas juga telah disiapkan guna memastikan arus mudik berjalan lancar.

Plh. Executive Vice President Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Hamdani, menjelaskan bahwa pihaknya terus menjalin koordinasi dengan kepolisian serta berbagai instansi terkait untuk menjaga kelancaran dan keamanan perjalanan selama periode mudik.

Sebagai bentuk komitmen terhadap keselamatan pengguna jalan, Hutama Karya juga menyiagakan petugas layanan jalan tol, meningkatkan patroli rutin, serta menambah rambu keselamatan di sepanjang ruas tol yang dioperasikan secara fungsional tersebut.

Masyarakat yang akan melintas di ruas ini juga diimbau untuk mempersiapkan perjalanan dengan baik, memastikan kondisi fisik tetap prima, serta selalu mematuhi rambu lalu lintas dan arahan petugas di lapangan.

Apabila pengguna jalan membutuhkan bantuan atau mengalami keadaan darurat saat melintas di Tol Palembang–Betung, dapat menghubungi Call Center Tol Palembang–Betung di nomor 0813-9999-6691.

Informasi terbaru mengenai layanan mudik Lebaran 2026 di jaringan Jalan Tol Trans Sumatera juga dapat diakses melalui media sosial resmi Hutama Karya, situs web perusahaan, maupun aplikasi HK Toll Apps yang menyediakan pembaruan kondisi lalu lintas secara real time.(*)

PALEMBANG, SEPUCUKJAMBI.ID — PT Hutama Karya (Persero) bersama Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru meninjau langsung kesiapan operasional fungsional Ruas Tol Palembang–Betung, Selasa (10/3).

Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan infrastruktur jalan tol siap mendukung mobilitas masyarakat menjelang Mudik Lebaran 2026.

Ruas tol yang difungsionalkan meliputi Segmen Keramasan–Pulau Rimau, yang akan dibuka secara terbatas mulai 13–29 Maret 2026, beroperasi setiap hari pukul 07.00–17.00 WIB.

Kecepatan kendaraan dibatasi maksimal 50 km/jam, dan hanya kendaraan Golongan I yang diperbolehkan melintas.

Ruas tol fungsional ini dipersiapkan untuk memudahkan arus mudik dan balik Lebaran di wilayah Sumatra Selatan.

Dalam peninjauan tersebut, turut hadir Kapolda Sumatra Selatan Irjen Pol. Sandi Nugroho, Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis, Bupati Banyuasin Askolani, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatra Selatan Panji Krisna Wardana, serta jajaran manajemen Hutama Karya.

Antara lain EVP Divisi Operasi Dwi Aryono Bayuaji, SVP Operasi Ni Putu Oki Wirastuti, Kepala Regional Sumatra Bagian Selatan Arief Yeri Krisnanto, dan Project Director Tol Palembang–Betung Dinny Suryakencana serta Fakhrudin Hariyanto.

Gubernur Sumsel, Herman Deru, menyatakan dukungannya terhadap pengoperasian fungsional ruas tol ini.

“Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan menyambut baik kesiapan pengoperasian fungsional Tol Palembang–Betung. Kehadiran ruas ini diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya menghadapi arus mudik Lebaran tahun ini,” ujarnya.

Plh. EVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Hamdani, menambahkan bahwa seluruh aspek operasional tol, mulai dari pelayanan, keselamatan, hingga kenyamanan pengguna, telah dipersiapkan secara optimal.

“Kesiapan operasional fungsional ini kami matangkan agar masyarakat dapat menikmati perjalanan mudik Lebaran 2026 dengan lancar, aman, dan nyaman. Kami juga mengimbau pengguna jalan untuk selalu mematuhi rambu dan informasi resmi terkait operasional ruas tol ini,” kata Hamdani.

Dengan dibukanya Tol Palembang–Betung secara fungsional, diharapkan mobilitas masyarakat di Sumatera Selatan semakin lancar dan perjalanan mudik Lebaran lebih efisien, aman, dan nyaman.(*)