Jalur Jambi–Palembang Dialihkan Saat Mudik Lebaran, Pemudik Diminta Lewat Rute Alternatif Ini

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi melakukan pengalihan arus kendaraan pemudik dari Jalur Lintas Timur Jambi–Palembang menuju Jalur Lintas Barat dan Jalur Tengah.

Kebijakan ini diterapkan menyusul meningkatnya volume kendaraan secara signifikan selama arus mudik Lebaran.

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Kakorlantas Polri untuk menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas selama periode mudik.

Dalam kebijakan ini, kendaraan pemudik yang melintas dari arah Aceh, Sumatera Utara, dan Riau dengan tujuan Palembang hingga Pulau Jawa diarahkan menggunakan jalur alternatif yang telah disiapkan.

Untuk rute pertama, pengendara dapat melalui Jalur Barat dengan lintasan Jambi – Sarolangun – Lubuk Linggau – Musi Rawas – Lahat – Prabumulih – Palembang.

Dari Prabumulih, pemudik bisa memanfaatkan akses Tol Prabumulih–Palembang untuk mempercepat perjalanan menuju Kota Palembang.

Sementara itu, bagi pemudik yang tidak menggunakan tol, jalur alternatif lainnya adalah Jalur Tengah dengan rute Jambi – Sarolangun – Lubuk Linggau – Musi Rawas – Sekayu – Betung – Palembang.

Direktur Lalu Lintas Polda Jambi juga menginstruksikan seluruh jajaran Satlantas di wilayah hukum Polda Jambi untuk menutup sementara Jalur Lintas Timur arah Jambi menuju Palembang bagi kendaraan pemudik dan mengarahkan mereka ke jalur alternatif tersebut.

Dalam pelaksanaannya, petugas kepolisian disiagakan di sejumlah titik strategis seperti persimpangan utama dan lokasi penyekatan untuk membantu mengarahkan arus kendaraan.

Selain itu, spanduk dan papan penunjuk arah sementara dipasang di sejumlah titik perbatasan, termasuk wilayah perbatasan Riau–Jambi.

Sosialisasi terkait pengalihan arus juga dilakukan secara masif melalui media sosial dan media massa agar masyarakat yang hendak mudik dapat menyesuaikan rute perjalanan lebih awal.

Kepolisian juga berkoordinasi dengan Polres Sarolangun serta Polres Musi Rawas Utara dari Polda Sumatera Selatan guna memastikan kesiapan Jalur Lintas Tengah dalam menampung peningkatan jumlah kendaraan pemudik.

Kapolda Jambi melalui Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Erlan Munaji mengatakan, pengalihan arus tersebut merupakan langkah strategis untuk mengurai kemacetan di Jalur Lintas Timur yang saat ini mengalami lonjakan kendaraan cukup tinggi.

Menurutnya, dengan mengarahkan pemudik ke jalur alternatif, diharapkan perjalanan masyarakat tetap lancar, aman, dan nyaman selama musim mudik.

Ia juga menegaskan bahwa seluruh personel di lapangan diminta memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat dengan pendekatan humanis, namun tetap tegas dalam melakukan pengaturan lalu lintas.

Polda Jambi turut mengimbau masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik agar selalu mematuhi arahan petugas, memperhatikan rambu lalu lintas, serta memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan baik sebelum menempuh perjalanan jauh.(*)




Pergerakan Mudik di Jalan Tol Trans Sumatera, Tol Jambi Catat Lonjakan 25%

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – PT Hutama Karya (Persero) mencatat peningkatan signifikan pada trafik kendaraan di Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), khususnya di koridor yang melintasi Provinsi Jambi, menjelang libur Mudik Lebaran 2026.

Data pada 14 Maret 2026 menunjukkan peningkatan trafik hingga 25,35% pada ruas Tol Betung – Tempino – Jambi, dibandingkan kondisi normal.

Kenaikan trafik ini sejalan dengan persiapan masyarakat menyambut libur Lebaran dan kebijakan Work From Anywhere (WFA) yang akan berlaku mulai 16 Maret 2026.

Secara total, trafik harian pada ruas tol JTTS yang beroperasi tercatat mencapai 135.924 kendaraan, naik 31,16% dari trafik normal.

Rekap Trafik Tol Jambi (14 Maret 2026):

  • Tol Betung – Tempino – Jambi: 10.526 kendaraan (+25,35% dibanding normal)

  • Tol Palembang – Indralaya – Prabumulih: 22.464 kendaraan (+60,27%)

  • Tol Terbanggi Besar – Kayu Agung: 21.655 kendaraan (+59,89%)

Selain itu, ruas tol fungsional yang melayani arus Mudik Lebaran, seperti Tol Palembang – Betung (Kramasan – Pangkalan Balai) dan Tol Sigli – Banda Aceh Seksi 1, tercatat total 8.827 kendaraan.

PT Hutama Karya terus memantau kondisi lalu lintas untuk memastikan perjalanan masyarakat tetap aman dan nyaman.

Masyarakat diimbau mematuhi rambu lalu lintas, menjaga jarak aman, memastikan kondisi kendaraan prima, serta beristirahat di rest area bila merasa lelah.

“Kami berkomitmen menjaga kelancaran dan keselamatan di Jalan Tol Trans Sumatera, termasuk Tol Jambi, melalui kesiapan petugas dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait,” ujar pihak Hutama Karya.

Informasi terkini mengenai kondisi trafik dan layanan jalan tol dapat dipantau melalui akun resmi @hutamakaryatollroad serta aplikasi HK Toll Apps, yang menyediakan update operasional secara real-time.

Mudik Lebaran 2026 diprediksi meningkat, dan Tol Jambi menjadi salah satu jalur utama bagi masyarakat yang melakukan perjalanan lebih awal, seiring mobilitas masyarakat yang terus bertumbuh.(*)




OJK Hukum Seumur Hidup Benny Tjokrosaputro, Larang Aktivitas di Pasar Modal

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi seumur hidup kepada Benny Tjokrosaputro dengan melarangnya beraktivitas di pasar modal Indonesia.

Keputusan ini resmi berlaku sejak 13 Maret 2026 dan merupakan bagian dari upaya regulator menegakkan aturan di sektor pasar modal.

Selain larangan beraktivitas, OJK juga melarang Benny Tjokro menjabat sebagai komisaris, direksi, maupun pengurus perusahaan yang bergerak di bidang pasar modal.

“(Sanksi) ditetapkan tanggal 13 Maret 2026 karena memenuhi ketentuan Huruf D Peraturan Nomor VIII.G.7, karena Sdr. Benny Tjokrosaputro merupakan pihak yang menyebabkan PT Bliss Properti Indonesia Tbk terbukti melanggar ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal,” tulis OJK dalam keterangan resminya.

Hasil pemeriksaan regulator menunjukkan bahwa Benny Tjokro menjadi pihak yang menyebabkan pelanggaran dalam proses initial public offering (IPO) PT Bliss Properti Indonesia Tbk.

Temuan tersebut mencakup penyajian transaksi dengan pihak berelasi dan penggunaan dana IPO yang dinilai tidak memberikan manfaat ekonomi yang memadai bagi perusahaan.

Selain menjatuhkan larangan seumur hidup, OJK juga menindak direksi dan perusahaan efek yang terlibat.

Beberapa direksi perusahaan terkait dikenai denda administratif, sementara perusahaan efek yang membantu IPO juga menerima sanksi berupa denda hingga pembekuan izin usaha.

Langkah ini dilakukan untuk menjaga integritas dan transparansi industri pasar modal.

Kasus ini kembali menyeret nama Benny Tjokro yang sebelumnya terlibat dalam skandal besar di PT Asuransi Jiwasraya. Dalam kasus tersebut, ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh pengadilan.

Melalui penindakan ini, OJK menegaskan komitmennya untuk menegakkan aturan, menjaga kepercayaan investor, serta memperkuat tata kelola agar pelanggaran serupa tidak terulang di masa depan.(*)




Wacana Perampasan Aset Tanpa Putusan Pidana Jadi Perdebatan, Ini Kata Pakar Hukum

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Wacana mengenai penerapan perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana kembali menjadi perhatian di kalangan pakar hukum di Indonesia.

Kebijakan tersebut dinilai dapat mempercepat proses pemulihan kerugian negara, khususnya dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan korupsi maupun kejahatan ekonomi.

Pakar hukum Hardjuno Wiwoho menjelaskan bahwa selama ini proses pengembalian kerugian negara sering memerlukan waktu yang panjang karena penegakan hukum harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku terlebih dahulu.

Menurutnya, mekanisme tersebut membuat proses pemulihan aset negara berjalan lambat.

“Kondisi ini menyebabkan proses pemulihan kerugian negara menjadi panjang karena penegakan hukum biasanya harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku terlebih dahulu,” ujar Hardjuno, Sabtu (14/3/2026).

Ia menambahkan bahwa konsep perampasan aset tanpa putusan pidana sebenarnya bukan hal baru di dunia internasional. Sejumlah negara telah menerapkannya sebagai salah satu instrumen untuk mengembalikan aset yang diduga berasal dari tindak pidana.

Meski demikian, penerapan kebijakan tersebut di Indonesia masih menjadi perdebatan karena berkaitan dengan sejumlah prinsip dasar hukum.

Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah perlindungan terhadap hak kepemilikan pribadi serta jaminan kepastian hukum bagi masyarakat.

“Dalam konteks Indonesia, penerapannya masih menjadi perdebatan karena berkaitan dengan perlindungan hak atas kepemilikan pribadi serta prinsip kepastian hukum,” jelasnya.

Hardjuno menegaskan bahwa kebijakan apa pun yang berkaitan dengan perampasan aset harus tetap mengedepankan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Ia mengingatkan bahwa perlindungan terhadap hak masyarakat tidak boleh diabaikan dalam upaya penegakan hukum.

“Perampasan aset tidak boleh mengabaikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak masyarakat,” katanya.

Di sisi lain, sejumlah kalangan menilai regulasi mengenai perampasan aset tetap diperlukan untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi dan kejahatan ekonomi.

Namun para pakar juga menekankan bahwa aturan tersebut harus dirumuskan secara hati-hati agar tidak membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan.

Karena itu, pembahasan mengenai kebijakan ini dinilai perlu dilakukan secara komprehensif sehingga regulasi yang dihasilkan mampu menyeimbangkan efektivitas penegakan hukum dengan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.




Ketegangan Global Meningkat, Budi Arie Ajak Masyarakat Tingkatkan Kewaspadaan

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua Umum Projo sekaligus Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, mengajak para kader organisasinya untuk bersikap sebagai patriot dalam menghadapi dampak ketegangan global yang sedang terjadi.

Menurutnya, situasi internasional yang tidak menentu berpotensi memberikan pengaruh terhadap kondisi ekonomi, sosial, maupun politik di dalam negeri.

Budi Arie menekankan pentingnya membangun wawasan global agar masyarakat memahami bahwa setiap perkembangan yang terjadi di tingkat internasional dapat berdampak langsung terhadap Indonesia.

“Kita harus menjadi patriot. Kita perlu membangun wawasan global bahwa sekecil apa pun yang terjadi di luar Indonesia akan punya dampak ke Indonesia,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/3/2026).

Meski demikian, ia meminta masyarakat tetap optimistis dan percaya diri dalam menghadapi berbagai tantangan global yang sedang terjadi.

Menurutnya, Indonesia telah memiliki pengalaman panjang dalam menghadapi berbagai krisis besar, termasuk saat pandemi COVID-19 yang sempat mengguncang banyak negara di dunia.

“Terbukti saat krisis COVID-19 kita mampu melewatinya. Indonesia adalah bangsa petarung,” katanya.

Selain itu, Budi Arie juga mengingatkan para elite pemerintahan agar dapat merespons kritik masyarakat dengan sikap yang bijaksana dan terbuka.

Ia menilai kritik yang disampaikan masyarakat merupakan bagian penting dalam proses demokrasi selama bertujuan untuk kepentingan bangsa dan negara.

Di sisi lain, ia juga mengajak kalangan akademisi serta masyarakat sipil untuk menyampaikan kritik secara konstruktif.

Menurutnya, seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepentingan negara, terlebih di tengah kondisi global yang penuh tantangan.

“Sekecil apa pun kita punya tanggung jawab untuk negara ini. Karena itu kita harus meningkatkan kewaspadaan nasional, namun tetap optimistis bahwa tantangan ini bisa kita lalui bersama,” ujarnya.

Budi Arie juga menegaskan bahwa organisasi Projo siap menjadi ruang bagi berbagai kritik yang bersifat membangun demi melahirkan solusi bagi pemerintah dalam menghadapi berbagai persoalan nasional.(*)




Sidang Kabinet Paripurna, Prabowo: Indonesia Satu Kapal, Harus Tetap Bersatu

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk terus menjaga persatuan di tengah berbagai tantangan global yang semakin kompleks.

Pesan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Dalam arahannya, Prabowo menilai situasi global saat ini dipenuhi ketidakpastian sehingga Indonesia membutuhkan solidaritas nasional yang kuat untuk menghadapi berbagai dinamika yang terjadi.

Menurutnya, perbedaan pandangan dalam sistem demokrasi merupakan hal yang wajar, terutama dalam proses politik seperti pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif, maupun pemilihan presiden.

Namun ia menegaskan bahwa setelah kontestasi politik berakhir, seluruh elemen bangsa seharusnya kembali bersatu untuk membangun negara.

“Kita satu negara ini satu kapal. Kalau kapal oleng, semua ikut oleng. Perbedaan pendapat tidak masalah, bersaing dalam politik juga wajar,” ujar Prabowo.

Ia menambahkan bahwa setelah proses politik selesai, seluruh pihak harus kembali bekerja sama demi menjaga stabilitas dan masa depan bangsa.

“Kalau pertandingan sudah selesai, kita harus bersatu menyelamatkan kapal besar kita, yaitu Republik Indonesia, yang sedang mengarungi lautan penuh tantangan,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menegaskan bahwa Indonesia memiliki kekuatan besar untuk menghadapi berbagai krisis global.

Ia menilai bangsa Indonesia telah berulang kali mampu melewati berbagai krisis besar di masa lalu sehingga optimistis negara ini dapat menghadapi tantangan yang ada saat ini.

Menurutnya, tekanan dari kondisi global justru dapat menjadi momentum untuk mempercepat transformasi nasional di berbagai sektor.

“Menurut saya krisis justru bisa mempercepat rencana transformasi kita. Situasi ini mendorong kita untuk melakukan akselerasi perubahan,” ungkapnya.

Melalui pesan tersebut, Presiden berharap seluruh masyarakat Indonesia tetap menjaga kebersamaan dan tidak terpecah oleh berbagai perbedaan.

Ia menegaskan bahwa kekuatan bangsa Indonesia terletak pada kemampuannya untuk tetap bersatu dalam menghadapi berbagai tantangan global.




Tarif Tol JTTS Turun 30%, Simak Periode dan Rincian Lengkapnya

PALEMBANG, SEPUCUKJAMBI.ID – PT Hutama Karya mengambil langkah strategis untuk mendukung kelancaran Mudik Lebaran 2026.

Perusahaan menerapkan potongan tarif tol 30% di sejumlah ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang dikelola, sebagai upaya meringankan biaya perjalanan masyarakat sekaligus menjaga kelancaran arus lalu lintas.

Enam ruas tol Hutama Karya yang mendapat potongan tarif antara lain:

  • Tol Terbanggi Besar–Pematang Panggang–Kayu Agung

  • Tol Indralaya–Prabumulih

  • Tol Pekanbaru–Dumai

  • Tol Pekanbaru–XIII Koto Kampar

  • Tol Indrapura–Kisaran

  • Tol Sigli–Banda Aceh

Selain itu, potongan tarif juga berlaku di Tol Kuala Tanjung–Tebing Tinggi–Parapat yang dikelola anak usaha, PT Hutama Marga Waskita.

Potongan tarif 30% berlaku dua arah pada periode 15–16 Maret 2026 dan 26–27 Maret 2026, khusus bagi pengguna tol yang menggunakan kartu uang elektronik dengan saldo mencukupi untuk perjalanan menerus.

Khusus Tol Indrapura–Kisaran (Sumatra Utara), potongan tarif juga diterapkan dengan sistem dua arah mulai pukul 00.00 WIB pada 15 Maret hingga 16 Maret 2026, serta 26–27 Maret 2026.

 “Potongan tarif ini diberikan untuk seluruh golongan kendaraan dan diterapkan selaras dengan kebijakan nasional, sebagaimana berlaku pada badan usaha jalan tol lainnya,” tegas Hamdani, Plt. Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya.

Rincian Tarif Potongan 30% (Beberapa Ruas)

Periode 15–16 Maret 2026

Kisaran – Pangkalan Brandan

  • Golongan I: Rp263.500 menjadi Rp244.000
  • Golongan II & III: Rp396.500 menjadi Rp367.500
  • Golongan IV & V: Rp530.000 menjadi Rp491.500

Pangkalan Brandan – Kisaran

  • Golongan I: Rp263.500 menjadi Rp224.200
  • Golongan II & III: Rp396.500 menjadi Rp337.500
  • Golongan IV & V: Rp530.000 menjadi Rp451.000

Dari GT Kisaran menuju GT Sinaksak

  • Golongan I: Rp140.000 menjadi Rp125.500
  • Golongan II & III: Rp210.000 menjadi Rp187.500
  • Golongan IV & V: Rp280.000 menjadi Rp250.000

Dari GT Sinaksak menuju GT Pangkalan Brandan

  • Golongan I: Rp221.000 menjadi Rp206.500
  • Golongan II & III: Rp333.500 menjadi Rp311.000
  • Golongan IV & V: Rp446.500 menjadi Rp416.500

Dari GT Pangkalan Brandan menuju GT Sinaksak

  • Golongan I: Rp221.000 menjadi Rp187.600
  • Golongan II & III: Rp333.500 menjadi Rp282.200
  • Golongan IV & V: Rp446.500 menjadi Rp377.650

Periode 26–27 Maret 2026

Kisaran – Pangkalan Brandan

  • Golongan I: Rp263.500 menjadi Rp224.200
  • Golongan II & III: Rp396.500 menjadi Rp337.500
  • Golongan IV & V: Rp530.000 menjadi Rp451.000

Pangkalan Brandan – Kisaran

  • Golongan I: Rp263.500 menjadi Rp244.000
  • Golongan II & III: Rp396.500 menjadi Rp367.500
  • Golongan IV & V: Rp530.000 menjadi Rp491.500

Dari GT Kisaran menuju GT Sinaksak

  • Golongan I: Rp140.000 menjadi Rp125.500
  • Golongan II & III: Rp210.000 menjadi Rp187.500
  • Golongan IV & V: Rp280.000 menjadi Rp250.000

Dari GT Sinaksak menuju GT Pangkalan Brandan

  • Golongan I: Rp221.000 menjadi Rp187.600
  • Golongan II & III: Rp333.500 menjadi Rp282.200
  • Golongan IV & V: Rp446.500 menjadi Rp377.650

Dari GT Pangkalan Brandan menuju GT Sinaksak

  • Golongan I: Rp221.000 menjadi Rp206.500
  • Golongan II & III: Rp333.500 menjadi Rp311.000
  • Golongan IV & V: Rp446.500 menjadi Rp416.500

Tol Sigli–Banda Aceh : Asal–tujuan: Seulimeum – Baitussalam dan sebaliknya

  • Golongan I: Rp65.000 menjadi Rp45.500
  • Golongan II & III: Rp97.500 menjadi Rp68.500
  • Golongan IV & V: Rp130.000 menjadi Rp91.000

Potongan tarif hanya berlaku untuk perjalanan menerus sesuai periode dan arah masing-masing ruas.

Kebijakan ini juga sudah melalui kajian untuk tetap menjaga keseimbangan antara pelayanan masyarakat dan keberlanjutan kinerja perusahaan.

Hutama Karya mengimbau pengguna jalan untuk mengecek tarif tol sesuai gerbang masuk dan tujuan, memastikan saldo kartu elektronik cukup, mematuhi rambu dan arahan petugas, menjaga kendaraan tetap prima.

“Dan memanfaatkan rest area demi keselamatan dan kenyamanan perjalanan,” tutupnya.(*)




Impor Minyak Tertunda, Bahlil Jelaskan Dua Kapal Diminta Kembali oleh Penjual

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait insiden yang terjadi dalam proses impor minyak dari Singapura.

Dua kapal pengangkut minyak yang telah berangkat ke Indonesia justru diminta kembali oleh pihak penjual.

Bahlil menjelaskan bahwa minyak tersebut dibeli melalui mekanisme tender oleh Pertamina melalui pihak trader. Kapal pengangkut kargo minyak bahkan sudah memasuki perairan Indonesia sebelum akhirnya diminta kembali.

“Tiga-dua hari lalu kita sudah membeli minyak dari Singapura, sudah berangkat ditenderkan oleh Pertamina lewat trader sudah berangkat, sudah masuk laut Indonesia, kemudian disuruh kembali lagi dua kargo,” tutur Bahlil dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jumat (13/3/2026).

Menurut Menteri ESDM, kondisi pasar minyak global saat ini sedang tidak stabil sehingga mekanisme perdagangan tidak berjalan seperti biasanya.

Kelangkaan pasokan membuat persaingan untuk mendapatkan minyak semakin ketat.

“Jadi sekarang perekonomian sekarang untuk urusan minyak ini Pak hukum normalnya sudah tidak berlaku. Karena siapa ada cuan dia beli karena barang susah ini,” ujarnya.

Menanggapi insiden tersebut, pemerintah langsung berkoordinasi dengan Pertamina untuk menyampaikan protes resmi kepada pihak penjual.

Bahlil menegaskan bahwa jika kesepakatan pengiriman tidak dipenuhi, Indonesia siap mengambil langkah hukum.

“Nah untuk dua kapal itu kami melakukan koordinasi dengan Pertamina, kami telah melakukan complain dan tanggal 18 (Maret) sudah ada pengembaliannya Bapak, dua kargo itu. Kalau tidak, kita gugat,” kata Bahlil.

Pemerintah juga menegaskan akan terus memantau situasi pasar energi global, terutama di tengah ketidakpastian akibat konflik geopolitik di sejumlah wilayah.

Meskipun sempat terjadi kendala dalam impor minyak, pemerintah memastikan pasokan energi nasional tetap aman agar kebutuhan dalam negeri tidak terganggu.(*)




KSPI Laporkan Puluhan Ribu Pekerja Belum Terima THR Menjelang Lebaran

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, mengungkap adanya dugaan praktik perusahaan yang menghindari kewajiban membayar Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerja menjelang Idulfitri 2026.

Informasi ini diperoleh berdasarkan laporan dari buruh yang masuk ke Posko Orange, yang dibentuk oleh Partai Buruh bersama KSPI.

Menurut Said, dari laporan sementara, lebih dari 25 ribu pekerja belum menerima THR. Laporan ini akan diverifikasi lebih lanjut agar data yang disampaikan akurat.

“Dari laporan yang diterima oleh Posko Orange Partai Buruh dan KSPI, lebih dari 25 ribu buruh tidak menerima THR. Jadi ada 25 ribu buruh yang tidak menerima THR. Tentu kami akan verifikasi terhadap data ini, laporan dari bawah,” ujar Said dalam konferensi pers virtual, Jumat (13/3/2026).

Salah satu kasus terbesar terjadi di Bogor, yaitu di perusahaan PT Ricky Sportindo.

Sekitar dua ribu pekerja di perusahaan tersebut dilaporkan belum menerima THR bahkan gaji mereka juga tertunda.

“Dan yang paling besar ini, di Bogor juga, di Citrep, yaitu PT Ricky Sportindo. Ricky Sportindo itu ada dua ribuan itu. Ya, dua ribuan karyawan tidak dibayar THR, tidak dibayar upah,” tambah Said.

Menurut Said, modus perusahaan untuk menghindari kewajiban THR sudah berlangsung dari tahun ke tahun.

Salah satunya adalah menghentikan produksi menjelang Lebaran dan merumahkan pekerja meski kontrak kerja masih berlaku.

Kasus serupa sebelumnya juga terjadi di Amos Indah Indonesia.

“Dan ini sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Modusnya sama. Amos Indah Indonesia, tiba-tiba produksi di-stop, hubungan kerja diputus. Ricky Sportindo juga begitu. Menjelang hari raya, dihentikan, diputus, disuruh dirumahkan dulu. Padahal kontrak kerjanya masih ada,” jelas Said.

Sebagai langkah lanjutan, KSPI berencana menggelar aksi unjuk rasa menjelang Lebaran. Tujuannya untuk menekan perusahaan agar segera membayarkan THR yang belum diterima buruh.

“Kami akan melakukan aksi di lokasi-lokasi pabrik atau bisa juga aksi di Kemenaker, nanti H-2 untuk menuntut jangan retorika dan berbohong. Itu yang paling kita menyakitkan sekali. H-2, kita akan aksi dan memastikan perusahaan-perusahaan tersebut harus membayar THR,” ujarnya.

Serikat buruh juga meminta pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan agar hak pekerja, termasuk THR, dapat terpenuhi.

THR disebut sebagai hak buruh yang wajib diberikan setiap tahun dan tidak boleh diabaikan oleh perusahaan.(*)




WFH Jadi Opsi Hemat Energi, Pemerintah Masih Kaji Dampaknya

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Indonesia sedang mengkaji sejumlah strategi untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah kondisi energi global yang masih bergejolak.

Salah satu opsi yang mulai dipertimbangkan adalah penerapan sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH) guna mengurangi mobilitas masyarakat.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa hingga saat ini pemerintah masih mempelajari berbagai alternatif kebijakan sebelum menetapkan langkah resmi.

Menurutnya, situasi global yang tidak menentu membuat pemerintah perlu menyiapkan beberapa skenario kebijakan sekaligus agar dapat merespons perkembangan dengan cepat.

Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil usai menghadiri kegiatan di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis (12/3).

Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan sebelum mempertimbangkan berbagai dampak yang mungkin muncul.

Salah satu referensi yang tengah dipelajari adalah kebijakan yang diterapkan pemerintah Filipina.

Negara tersebut menerapkan pola kerja lebih fleksibel, termasuk WFH dan pengaturan hari kerja tertentu, sebagai langkah mengurangi penggunaan bahan bakar di sektor transportasi.

Meski begitu, Bahlil menegaskan bahwa Indonesia belum memutuskan akan mengikuti kebijakan serupa.

Pemerintah masih melakukan analisis mendalam untuk memastikan kebijakan yang diambil nantinya tetap seimbang antara efisiensi energi dan keberlangsungan aktivitas ekonomi.

Selain mempertimbangkan pengaturan pola kerja, pemerintah juga terus mendorong program penghematan energi serta pengembangan sumber energi alternatif.

Upaya ini dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil di tengah fluktuasi harga minyak dunia yang dipengaruhi dinamika geopolitik global.

Dengan berbagai opsi yang tengah dikaji, pemerintah berharap konsumsi energi nasional dapat ditekan secara lebih efisien tanpa mengganggu aktivitas masyarakat maupun stabilitas perekonomian.(*)