JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Badan Gizi Nasional mengambil langkah tegas dengan menutup sementara 62 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selama Ramadan 2026.

Keputusan ini diambil setelah ditemukan ketidaksesuaian dalam penyajian menu program Makan Bergizi Gratis (MBG), baik dari kualitas maupun standar anggaran yang ditetapkan.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa pelanggaran yang ditemukan beragam, mulai dari menu yang terlalu sederhana hingga kualitas makanan yang dinilai kurang layak.

“Minimal ada 62 SPPG yang kami tutup sementara karena tidak sesuai dalam memberikan menu, baik itu menu minimalis maupun menu yang kurang baik,” ujarnya, Selasa (17/3/2026).

Meski demikian, Dadan menegaskan jumlah ini hanya sebagian kecil dari total lebih dari 25 ribu SPPG yang beroperasi di seluruh Indonesia.

“Padahal ada 25.000 lebih SPPG yang berjalan, tetapi 62 itu membuat menu kurang sesuai dan menjadi viral,” tambahnya.

Selain masalah menu, penutupan sementara juga dilakukan terhadap SPPG yang belum memenuhi standar pendukung, seperti belum memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS).

“Yang belum memiliki SLHS itu jumlahnya lebih besar, dan itu kita tutup sementara sampai mereka menyelesaikan semua prosesnya,” kata Dadan.

Proses penindakan dilakukan secara bertahap, dimulai dari peringatan pertama hingga penutupan sementara, sekaligus memberi kesempatan pengelola melakukan perbaikan sebelum sanksi permanen diterapkan.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya BGN menjaga kualitas program MBG agar tetap sesuai tujuan awal, yaitu memberikan asupan gizi layak bagi masyarakat.

Dengan pengawasan yang lebih ketat dan evaluasi berkelanjutan, diharapkan pelaksanaan program SPPG dapat semakin optimal dan konsisten.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, mengungkap adanya perkembangan positif terkait kondisi di Selat Hormuz, meski konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah masih berlangsung.

Menurutnya, jalur strategis perdagangan minyak dunia tersebut kini mulai menerapkan kebijakan buka-tutup, yang membuka peluang bagi kapal-kapal tertentu untuk kembali melintas.

“Meski konflik belum menunjukkan tanda-tanda selesai, kita mendapat angin segar karena Selat Hormuz sudah mulai ada kebijakan buka-tutup,” ujarnya di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (17/3/2026).

Bahlil menjelaskan, kebijakan tersebut memungkinkan komunikasi dan akses bagi negara-negara tertentu, khususnya yang tidak terlibat langsung dalam konflik.

Kondisi ini menjadi sinyal positif bagi Indonesia dalam menjaga stabilitas pasokan energi nasional di tengah tekanan global yang masih tinggi.

Sebelumnya, ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah sempat mengganggu distribusi energi global, termasuk tertahannya sejumlah kapal tanker yang melintasi jalur tersebut.

Di sisi lain, pemerintah Indonesia saat ini masih terus melakukan negosiasi dengan pihak Iran terkait kapal yang terdampak situasi tersebut.

“Masih dalam proses negosiasi. Ini antreannya panjang, jadi mohon waktu. Kami terus berupaya agar segera ada hasil,” kata Bahlil.

Meski situasi belum sepenuhnya stabil, kebijakan baru di Selat Hormuz dinilai menjadi harapan bagi kelancaran distribusi energi, termasuk untuk kebutuhan dalam negeri.

Pemerintah berharap proses diplomasi yang sedang berjalan dapat segera membuahkan hasil, sehingga pasokan energi Indonesia tetap aman di tengah dinamika geopolitik global.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina melalui berbagai jalur diplomasi internasional, termasuk tetap berpartisipasi dalam kerja sama BOP.

Menurut Prabowo, keputusan Indonesia untuk tetap berada dalam forum tersebut bukan semata-mata didasarkan pada kepentingan ekonomi atau politik praktis, melainkan lebih pada nilai kemanusiaan dan solidaritas global.

“Dengan berada di dalam forum, Indonesia masih memiliki ruang untuk memengaruhi dan mendorong solusi jangka panjang, yaitu terwujudnya Palestina merdeka melalui solusi dua negara,” ujarnya, Senin (16/3/2026).

Ia menilai kehadiran Indonesia dalam forum internasional menjadi sarana strategis untuk terus menyuarakan dukungan terhadap hak-hak rakyat Palestina.

Langkah ini juga dinilai penting agar isu Palestina tetap menjadi perhatian dunia.

Prabowo menegaskan, sikap tersebut merupakan bagian dari konsistensi politik luar negeri Indonesia yang sejak lama menolak segala bentuk penjajahan, sebagaimana tercantum dalam konstitusi.

Selain itu, pemerintah tetap memastikan bahwa setiap kebijakan luar negeri, termasuk keikutsertaan dalam kerja sama internasional, mempertimbangkan kepentingan nasional secara menyeluruh.

Namun dalam konteks ini, nilai kemanusiaan dan prinsip kemerdekaan bangsa menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan.

Melalui langkah tersebut, Indonesia diharapkan dapat terus berperan aktif dalam mendorong terciptanya perdamaian dunia serta memperjuangkan kemerdekaan Palestina melalui jalur diplomasi yang konstruktif.()*

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah menegaskan akan mengedepankan efisiensi anggaran sebagai langkah utama dalam menjaga stabilitas fiskal di tengah tekanan ekonomi global.

Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa opsi memperlebar defisit APBN atau menambah utang bukan menjadi prioritas saat ini. Pemerintah lebih memilih mengoptimalkan anggaran yang sudah tersedia.

Langkah ini diambil sebagai respons terhadap potensi kenaikan harga minyak dunia yang dapat berdampak pada beban subsidi energi serta keuangan negara.

“Langkah pertama tentu efisiensi. Kalau harga BBM terus naik, kita harus siap melakukan penyesuaian anggaran,” ujarnya usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (16/3/2026).

Menurutnya, pemerintah telah meminta seluruh kementerian dan lembaga (K/L) untuk mulai menghitung kemungkinan pemangkasan anggaran, terutama pada program tambahan yang dinilai kurang prioritas.

Ia menilai selama ini terdapat sejumlah program tambahan yang membuat anggaran membengkak, sehingga perlu dilakukan penyesuaian agar lebih efisien dan tepat sasaran.

“Program tambahan akan ditunda dulu. Kita fokus pada anggaran yang sudah ada dan memaksimalkan penggunaannya,” jelasnya.

Dalam waktu dekat, Kementerian Keuangan akan memberikan arahan awal kepada seluruh K/L untuk mempersiapkan skenario penyesuaian anggaran, meskipun implementasinya masih menunggu perkembangan situasi ekonomi global.

Meski demikian, Purbaya memastikan kondisi APBN saat ini masih dalam keadaan aman dan mampu bertahan, selama tidak terjadi lonjakan ekstrem pada harga minyak dunia.

Pemerintah akan terus memantau dinamika global sebelum mengambil kebijakan lanjutan.

Dengan strategi efisiensi ini, pemerintah berharap dapat menjaga disiplin fiskal tanpa harus menambah utang, sekaligus memastikan stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga di tengah ketidakpastian global.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa ketentuan terkait pemberian uang pensiun bagi anggota DPR bersifat inkonstitusional bersyarat.

Putusan tersebut dibacakan dalam sidang perkara Nomor 191/PUU-XXIII/2025 pada Senin (16/3/2026), yang sekaligus menegaskan perlunya pembaruan regulasi terkait hak keuangan pejabat negara.

Dalam pertimbangannya, MK menilai aturan yang selama ini digunakan sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan kebutuhan serta prinsip tata kelola keuangan negara yang baik.

Hakim Konstitusi Saldi Isra menyampaikan bahwa diperlukan undang-undang baru yang mampu mengatur secara lebih komprehensif terkait hak keuangan maupun administratif pejabat negara.

“Mahkamah memandang penting adanya pembentukan regulasi baru agar pengaturan hak keuangan pejabat negara lebih sesuai dengan perkembangan saat ini,” ujarnya dalam sidang.

MK juga menyoroti adanya kelemahan dalam aturan lama, khususnya terkait aspek keadilan dan transparansi.

Oleh karena itu, ketentuan tersebut dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat, yang berarti masih tetap berlaku untuk sementara waktu hingga aturan baru disahkan.

Selain itu, Mahkamah menekankan pentingnya langkah cepat dari pembentuk undang-undang agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum di masa mendatang.

Putusan ini menjadi sinyal kuat bagi pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk segera merumuskan kebijakan baru yang lebih adil, transparan, serta mempertimbangkan kepentingan publik secara luas.

Dengan adanya pembaruan regulasi, diharapkan sistem pengelolaan keuangan bagi pejabat negara dapat lebih akuntabel sekaligus mencerminkan rasa keadilan di tengah masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pengaturan lalu lintas mulai diberlakukan pada arus mudik Lebaran 2026 di koridor Jambi–Palembang.

Namun di tengah pengalihan jalur tersebut, ruas Tol Betung–Tempino–Jambi (Betejam) tetap beroperasi normal dan menjadi jalur andalan bagi pemudik.

PT Hutama Karya (Persero) memastikan kesiapan layanan di Tol Jambi untuk mendukung kelancaran perjalanan masyarakat.

Hal ini seiring diberlakukannya pengalihan arus kendaraan di kawasan Bayung Lencir.

Berdasarkan kebijakan dari pihak kepolisian, kendaraan yang melintas dari Jambi menuju Palembang melalui Bayung Lencir dialihkan ke jalur lintas tengah, yakni melalui Sarolangun–Lubuk Linggau.

Pengalihan ini mulai diterapkan sejak 16 Maret 2026 pukul 21.00 WIB dan bersifat sementara, tergantung kondisi lalu lintas di lapangan.

Meski demikian, Hutama Karya menegaskan bahwa kendaraan yang melintas melalui Tol Betejam, khususnya dari arah Bayung Lencir menuju Simpang Ness maupun sebaliknya, tetap dapat melintas seperti biasa tanpa pembatasan.

Kondisi ini menjadikan Tol Betung–Tempino–Jambi sebagai jalur strategis yang tetap terbuka di tengah rekayasa lalu lintas mudik Lebaran tahun ini.

Plh. EVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Hamdani, menyatakan pihaknya mendukung penuh kebijakan pengaturan lalu lintas demi kelancaran arus mudik.

“Pengaturan ini dilakukan untuk mengurai kepadatan. Di sisi lain, kami memastikan operasional ruas tol tetap siaga agar pengguna jalan tetap terlayani dengan optimal,” ujarnya.

Selain memastikan kelancaran lalu lintas, Hutama Karya juga menyiapkan berbagai aspek pendukung, mulai dari petugas operasional, layanan transaksi, hingga fasilitas pendukung di sepanjang ruas tol.

Pengguna jalan diimbau untuk mengikuti arahan petugas di lapangan serta mematuhi rambu lalu lintas.

Selain itu, pemudik juga diingatkan untuk mempersiapkan perjalanan dengan baik, termasuk memastikan saldo uang elektronik mencukupi serta menjaga kondisi fisik selama berkendara.

Dengan tetap beroperasinya Tol Jambi di tengah pengalihan arus ini, diharapkan perjalanan mudik masyarakat dapat berlangsung lebih lancar, aman, dan nyaman.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Arus mudik Lebaran 2026 mulai menunjukkan peningkatan signifikan, khususnya di ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) wilayah Jambi.

PT Hutama Karya (Persero) mencatat lonjakan trafik kendaraan yang cukup terasa di ruas Tol Betung–Tempino–Jambi.

Pada Minggu, 16 Maret 2026, jumlah kendaraan yang melintasi ruas tol tersebut mencapai 9.318 unit.

Angka ini meningkat sekitar 24,57 persen dibandingkan kondisi lalu lintas normal, menandakan mulai tingginya mobilitas masyarakat menjelang puncak mudik.

Kenaikan trafik di Tol Jambi ini dipengaruhi oleh kebijakan Work From Anywhere (WFA) yang mulai berlaku, sehingga masyarakat memilih melakukan perjalanan lebih awal untuk menghindari kepadatan saat puncak arus mudik.

Secara keseluruhan, trafik kendaraan di seluruh ruas tol yang dikelola Hutama Karya di JTTS mencapai 138.029 kendaraan dalam satu hari.

Jumlah ini melonjak hingga 55,54 persen dari kondisi normal, mencerminkan pergerakan mudik yang semakin masif.

Meski demikian, ruas Tol Betung–Tempino–Jambi tetap menjadi perhatian utama karena berfungsi sebagai jalur strategis penghubung di wilayah Jambi dan sekitarnya.

Ruas ini diprediksi akan terus mengalami peningkatan volume kendaraan dalam beberapa hari ke depan.

Hutama Karya memastikan kesiapan operasional untuk menghadapi lonjakan ini, mulai dari petugas lapangan, fasilitas rest area, hingga sistem pemantauan lalu lintas secara real-time.

Pengguna jalan diimbau untuk merencanakan perjalanan dengan matang, mematuhi aturan lalu lintas, serta memastikan kondisi kendaraan tetap prima.

Pengendara juga disarankan untuk beristirahat jika mengalami kelelahan demi menjaga keselamatan selama perjalanan mudik.

Dengan tren peningkatan ini, Tol Jambi diperkirakan akan menjadi salah satu titik krusial dalam arus mudik Lebaran 2026 di Sumatera.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah berencana memperketat pengawasan terhadap aktivitas perdagangan melalui toko online atau e-commerce guna menekan kasus penipuan yang semakin marak di platform digital.

Langkah tersebut akan dilakukan melalui evaluasi terhadap regulasi yang mengatur perdagangan elektronik di Indonesia.

Pemerintah menilai aturan yang ada perlu diperbarui agar mampu mengikuti perkembangan pesat transaksi digital.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan saat ini pemerintah tengah meninjau kembali peraturan terkait perdagangan digital, termasuk kebijakan yang mengatur aktivitas e-commerce.

“Pengawasan terus kita lakukan. Saat ini kami juga sedang membenahi Permendag yang berkaitan dengan e-commerce,” ujar Budi Santoso saat ditemui di Pasar Rawasari, Jakarta, Senin (16/3/2026).

Menurutnya, proses evaluasi aturan tersebut akan dilakukan bersama berbagai kementerian dan lembaga terkait serta para pelaku usaha di sektor perdagangan digital.

Kolaborasi ini diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang lebih efektif dalam mengawasi aktivitas jual beli online.

“Regulasinya akan kita lihat ulang dan evaluasi bersama kementerian, lembaga, serta pelaku usaha,” jelasnya.

Selain melakukan pembaruan regulasi, pemerintah juga terus memantau aktivitas perdagangan digital dan menindaklanjuti berbagai laporan masyarakat terkait dugaan penipuan dalam transaksi online.

Laporan tersebut ditangani melalui mekanisme pengaduan perlindungan konsumen yang dikelola pemerintah.

Dengan sistem tersebut, masyarakat dapat melaporkan kasus penipuan yang terjadi dalam transaksi e-commerce.

Pemerintah berharap langkah pengetatan pengawasan ini dapat meningkatkan perlindungan konsumen sekaligus menciptakan ekosistem perdagangan digital yang lebih aman dan transparan.

Dengan regulasi yang lebih kuat serta pengawasan yang lebih ketat, kasus penipuan dalam transaksi online diharapkan dapat ditekan sehingga kepercayaan masyarakat terhadap perdagangan digital tetap terjaga.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Hakim Konstitusi Anwar Usman menyampaikan pesan perpisahan dalam sidang putusan yang digelar di Mahkamah Konstitusi.

Ia mengungkapkan bahwa sidang tersebut kemungkinan menjadi persidangan terakhir yang diikutinya sebagai hakim konstitusi.

Pernyataan tersebut disampaikan Anwar sebelum membacakan putusan dalam sidang yang berlangsung di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, pada Senin (16/3/2026).

Sidang tersebut juga disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube resmi MK.

“Sebelum saya membacakan putusan, mungkin ini sidang yang terakhir untuk saya ikuti,” ujar Anwar dalam persidangan tersebut.

Ia menjelaskan bahwa masa pengabdiannya sebagai hakim konstitusi akan segera mencapai 15 tahun.

Tepat pada 6 April 2026 mendatang, masa tugasnya di Mahkamah Konstitusi genap berlangsung selama satu setengah dekade.

Dalam kesempatan itu, Anwar juga menyampaikan permohonan maaf kepada berbagai pihak apabila selama menjalankan tugas terdapat kekeliruan, baik yang disengaja maupun tidak.

“Pada tanggal 6 April 2026 nanti, saya genap 15 tahun mengabdi di Mahkamah Konstitusi. Tentu saja selama waktu yang panjang ada hal-hal yang kurang berkenan, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Dari lubuk hati yang paling dalam saya menyampaikan permohonan maaf,” ungkapnya.

Selain menyampaikan permohonan maaf, Anwar juga mengucapkan terima kasih kepada para hakim konstitusi lainnya serta seluruh pihak yang selama ini bekerja bersama di lingkungan Mahkamah Konstitusi.

Menurutnya, perjalanan panjang selama menjalankan tugas di lembaga penjaga konstitusi tersebut dipenuhi berbagai pengalaman serta dinamika yang menjadi bagian penting dari proses penegakan hukum di Indonesia.

Pernyataan pamit tersebut sekaligus menandai berakhirnya masa pengabdian Anwar Usman sebagai hakim konstitusi setelah lebih dari satu dekade menjalankan tugas di Mahkamah Konstitusi.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah tengah mempertimbangkan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait batas defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai langkah antisipasi menghadapi tekanan ekonomi global.

Usulan tersebut disampaikan oleh Airlangga Hartarto selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. I

a menilai kebijakan tersebut dapat menjadi langkah strategis jika konflik internasional, termasuk potensi perang yang melibatkan Iran, berdampak pada perekonomian dunia dan Indonesia.

Menurut Airlangga, eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah berpotensi mendorong kenaikan harga minyak dunia.

Jika kondisi tersebut terjadi, beban subsidi energi dalam APBN diperkirakan meningkat sehingga dapat memperlebar defisit anggaran negara.

Dalam rapat kabinet paripurna yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (16/3/2026), Airlangga menjelaskan bahwa penerbitan Perppu akan memberikan ruang kebijakan yang lebih fleksibel bagi pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan fiskal.

“Dengan Perppu ini pemerintah punya fleksibilitas untuk perubahan,” ujar Airlangga dalam rapat kabinet tersebut.

Ia juga memaparkan hasil simulasi ekonomi yang telah disiapkan pemerintah.

Berdasarkan berbagai skenario yang dianalisis, batas defisit APBN sebesar 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) berpotensi sulit dipertahankan apabila tekanan global terus meningkat.

“Artinya dengan berbagai skenario ini defisit 3% itu sulit kita pertahankan, kecuali memotong belanja, dan memotong pertumbuhan,” kata Airlangga.

Pemerintah saat ini tengah menyiapkan berbagai opsi kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

Fleksibilitas kebijakan fiskal melalui Perppu diharapkan memungkinkan pemerintah merespons perubahan situasi ekonomi dengan lebih cepat dan efektif.

Langkah ini dinilai penting untuk meminimalkan dampak konflik internasional terhadap perekonomian Indonesia sekaligus menjaga stabilitas fiskal nasional tetap terkendali.(*)