JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pernyataan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy terkait prioritas program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi perhatian publik.

Dalam sebuah forum diskusi kebijakan, Rachmat menyebut bahwa MBG dinilai lebih mendesak dibandingkan penciptaan lapangan kerja, meskipun keduanya tetap menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan nasional.

Pernyataan tersebut disampaikan Rachmat saat merespons pertanyaan peserta diskusi mengenai arah prioritas pembangunan pemerintah.

Ia menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya terkait gizi, harus ditempatkan sebagai fondasi utama sebelum membahas persoalan pembangunan lain yang bersifat struktural.

“Ketika saya ditanya apakah MBG penting, saya jawab sangat penting. Lalu ditanya apakah MBG lebih penting dibandingkan lapangan kerja, saya katakan MBG lebih mendesak,” ujar Rachmat dalam forum tersebut.

Menurut Rachmat, program Makan Bergizi Gratis menyasar kelompok paling rentan, seperti anak-anak, ibu hamil, dan keluarga kurang mampu

Ia menilai kecukupan gizi menjadi prasyarat utama dalam pembangunan sumber daya manusia.

Anak-anak yang mengalami kekurangan gizi saat ini, kata dia, berisiko menghadapi masalah kesehatan dan produktivitas di masa depan.

Meski demikian, Rachmat menegaskan bahwa penciptaan lapangan kerja tetap menjadi fokus pemerintah.

Namun, dampak program ketenagakerjaan umumnya bersifat jangka menengah hingga panjang.

Sementara itu, MBG dinilai memberikan manfaat langsung yang dapat dirasakan masyarakat setiap hari, terutama dalam menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh.

Ia juga menekankan bahwa persoalan makan tidak bisa ditunda.

Menurutnya, masyarakat yang lapar atau kekurangan gizi akan kesulitan memanfaatkan peluang ekonomi, sebaik apa pun lapangan kerja yang tersedia.

Lebih jauh, Rachmat menilai program MBG bukan sekadar bantuan sosial.

Program ini dinilai memiliki efek berganda terhadap perekonomian, mulai dari penyerapan tenaga kerja di dapur umum, keterlibatan petani dan peternak lokal, hingga penguatan rantai pasok pangan nasional.

Di akhir pemaparannya, Rachmat mengingatkan bahwa pembangunan tidak boleh dimaknai secara sempit hanya sebagai pembangunan fisik.

Ia menekankan pentingnya pembangunan manusia dan sosial sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

“Makan bergizi adalah bagian dari pembangunan yang harus diselesaikan. Infrastruktur itu bukan hanya jalan dan gedung, tapi juga infrastruktur sosial yang menyentuh persoalan dasar masyarakat,” pungkas Rachmat.

Pernyataan tersebut memicu diskusi luas di ruang publik. Sebagian pihak mempertanyakan prioritas yang disampaikan, sementara lainnya menilai pandangan Rachmat relevan dengan tantangan pembangunan sumber daya manusia yang masih dihadapi Indonesia.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang membawa Indonesia menjadi anggota Board of Peace atau Dewan Perdamaian, sebuah forum internasional yang berfokus pada upaya perdamaian dan pemulihan di Gaza, Palestina.

Keikutsertaan Indonesia dalam forum tersebut ditandai dengan penandatanganan piagam Board of Peace oleh Presiden Prabowo dalam pertemuan internasional beberapa waktu lalu.

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen diplomasi aktif Indonesia dalam mendukung penyelesaian konflik berkepanjangan yang dialami rakyat Palestina.

Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, menilai keputusan tersebut sebagai langkah yang tepat dan strategis.

Menurutnya, Indonesia perlu terus memperluas peran dan kehadirannya di berbagai forum global agar kontribusinya bagi perdamaian Palestina tidak berhenti pada pernyataan moral semata.

“Keputusan Presiden untuk bergabung di dalam Board of Peace ini, saya kira adalah keputusan yang tepat berdasarkan komitmen yang abadi untuk membantu Palestina,” ujar Gus Yahya kepada wartawan di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (30/1/2026).

Gus Yahya menegaskan bahwa Indonesia tidak bisa bersikap pasif jika benar-benar ingin membantu Palestina keluar dari konflik yang telah berlangsung lama.

Ia menilai kehadiran Indonesia di berbagai platform internasional justru penting agar suara yang memperjuangkan kepentingan rakyat Palestina tetap terdengar.

Menurutnya, meskipun keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace menuai perdebatan dan dianggap kontroversial oleh sebagian pihak, langkah tersebut harus dilihat sebagai bagian dari strategi jangka panjang diplomasi perdamaian.

“Kalau kita memang sungguh ingin berbuat sesuatu untuk membantu Palestina menemukan jalan keluar dari masalahnya, maka kita harus hadir di semua arena, apa pun arenanya dan apa pun platform-nya,” kata Gus Yahya dalam konferensi pers.

Respons PBNU ini muncul di tengah diskusi publik terkait efektivitas Board of Peace serta implikasi diplomatik dari keanggotaan Indonesia.

Namun PBNU menilai langkah tersebut justru memperluas ruang gerak Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang konsisten mendorong perdamaian global, khususnya di kawasan Gaza.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mengumumkan pengunduran diri tiga pejabat puncaknya pada Jumat (30/1/2026).

Langkah ini diambil menyusul gejolak tajam pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang terjadi dua hari sebelumnya dan menjadi sorotan luas di pasar keuangan nasional maupun global.

Pengunduran diri tersebut terjadi tidak lama setelah Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Iman Rachman, mengambil keputusan serupa.

Situasi ini memperkuat sinyal adanya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dan stabilitas pasar modal Indonesia.

Tiga pejabat OJK yang mengajukan pengunduran diri adalah Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Inarno Djajadi, serta Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon I.B. Aditya Jayaantara.

Dalam pernyataan resminya, OJK menyebutkan bahwa proses pengunduran diri telah disampaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan akan diproses berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023.

Mahendra Siregar menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil sebagai bentuk tanggung jawab moral, bukan sekadar pergantian jabatan.

“Pengunduran diri ini merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk mendukung terciptanya langkah pemulihan yang diperlukan, khususnya di sektor pasar modal yang sedang menghadapi tekanan besar,” ujar Mahendra dalam keterangan resmi OJK.

Meski terjadi perubahan pada jajaran pimpinan, OJK memastikan bahwa fungsi pengaturan, pengawasan, serta penjagaan stabilitas sektor jasa keuangan tetap berjalan normal.

Lembaga tersebut menegaskan komitmennya untuk menjaga kesinambungan kebijakan, pengawasan industri, serta pelayanan kepada masyarakat dan pelaku jasa keuangan.

Pengunduran diri para pejabat OJK ini berlangsung di tengah meningkatnya perhatian global terhadap kondisi pasar modal Indonesia.

Sejumlah isu seperti persepsi investor internasional, evaluasi indeks global termasuk MSCI, serta upaya penguatan transparansi dan likuiditas pasar menjadi tantangan yang tengah dihadapi regulator dan otoritas bursa.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Puluhan siswa dari beberapa sekolah di Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, diduga mengalami keracunan massal usai mengonsumsi makanan dari program Makanan Bergizi Gratis (MBG), Jumat (30/1/2026).

Pantauan di RSUD Ahmad Ripin Sengeti menunjukkan para siswa mulai berdatangan sejak siang hari secara bertahap.

Mereka dibawa oleh orang tua dan pihak sekolah dengan keluhan muntah, diare, tubuh lemas, hingga gemetar.

Salah satu orang tua murid tingkat RA, Fitriani, mengungkapkan anaknya mulai menunjukkan gejala tidak lama setelah pulang dari sekolah.

“Sekitar pukul 11.00 WIB anak saya masih sehat. Setelah makan di sekolah dan sampai rumah, langsung muntah-muntah. Bibirnya sampai membiru dan badannya gemetar,” kata Fitriani.

Ia menegaskan, sebelum mengonsumsi makanan dari sekolah, anaknya tidak makan apa pun.

“Tidak ada makan dari luar, hanya makanan dari sekolah,” ujarnya.

Kejadian serupa juga dialami oleh siswa SD Negeri 205 Kelurahan Sengeti.

Ratih, orang tua murid, mengatakan anaknya sempat terlihat sehat sepulang sekolah.

Namun beberapa waktu kemudian mengalami gejala keracunan.

“Awalnya tidak apa-apa, tapi kemudian muntah dan mencret. Di sekolah makan soto dari program MBG,” ungkap Ratih.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, puluhan siswa yang diduga mengalami keracunan tersebut berasal dari sekolah-sekolah penerima distribusi makanan SPPG Wilayah Sengeti, yang menjadi penyedia menu dalam program Makanan Bergizi Gratis.

Hingga berita ini diturunkan, pihak RSUD Ahmad Ripin masih melakukan penanganan medis terhadap para siswa. Sementara itu, penyebab pasti dugaan keracunan massal tersebut masih dalam penyelidikan pihak terkait.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Iman Rachman, resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada Jumat (30/1/2026).

Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Iman dalam konferensi pers di Gedung BEI, Jakarta, dan langsung menjadi perhatian pelaku pasar modal nasional.

Dalam keterangannya, Iman menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil sebagai bentuk tanggung jawab moral atas gejolak pasar yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diketahui sempat mengalami penurunan tajam hingga memicu kebijakan penghentian sementara perdagangan (trading halt), yang berdampak pada meningkatnya kekhawatiran investor.

“Sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia dan sebagai bentuk tanggung jawab saya atas peristiwa yang terjadi dua hari lalu, saya menyatakan mengundurkan diri dari jabatan Direktur Utama BEI,” ujar Iman di hadapan wartawan.

Ia menambahkan, meskipun pada hari pengumuman pengunduran diri IHSG mulai menunjukkan penguatan, langkah tersebut tetap diambil demi kepentingan jangka panjang pasar modal Indonesia.

Iman berharap, keputusan ini dapat menjadi momentum perbaikan kepercayaan investor dan penguatan tata kelola bursa ke depan.

Manajemen BEI melalui pernyataan resmi menyampaikan bahwa proses pengunduran diri akan dijalankan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta regulasi internal perseroan.

Untuk menjaga kesinambungan operasional, BEI akan menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama hingga ditetapkannya pimpinan definitif yang baru.

Pemerintah turut merespons perkembangan tersebut. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan menghormati keputusan Iman dan mengapresiasi sikap tanggung jawab yang ditunjukkan.

Menurut Airlangga, stabilitas pasar modal harus terus dijaga melalui penerapan prinsip tata kelola yang baik.

“Pemerintah akan terus memastikan pengawasan dan penguatan governance di pasar modal agar kepercayaan investor tetap terjaga,” ujar Airlangga.

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan bahwa pengunduran diri Direktur Utama BEI tidak berdampak pada operasional pasar.

Seluruh aktivitas perdagangan saham, kliring, penjaminan, dan kustodian dipastikan tetap berjalan normal.

Sejumlah pengamat pasar menilai pengunduran diri ini dapat menjadi langkah awal untuk meredam ketidakpastian dan memulihkan sentimen investor, terutama di tengah sorotan internasional terhadap transparansi dan likuiditas pasar modal Indonesia.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) secara resmi memulihkan kedudukan KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU.

Keputusan tersebut diambil melalui rapat pleno PBNU yang dipimpin Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dan diumumkan kepada publik pada Jumat (30/1/2026).

Pemulihan status ini disebut sebagai langkah strategis untuk menjaga persatuan organisasi dan memastikan stabilitas kepemimpinan di tubuh Nahdlatul Ulama.

Rais Aam menegaskan bahwa keputusan diambil melalui mekanisme musyawarah internal dengan mempertimbangkan kepentingan jam’iyah secara menyeluruh.

“Melalui rapat pleno PBNU, diputuskan bahwa posisi KH Yahya Cholil Staquf dipulihkan kembali sebagai Ketua Umum PBNU,” ujar KH Miftachul Akhyar saat menyampaikan hasil rapat kepada media.

Sebelumnya, Gus Yahya menjadi sorotan publik akibat polemik internal yang mencuat ke ruang publik.

Isu tersebut berkaitan dengan kelalaian dalam proses pengundangan narasumber pada agenda Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKNNU), serta evaluasi terhadap tata kelola keuangan PBNU yang dinilai belum sepenuhnya memenuhi prinsip akuntabilitas.

Dalam forum pleno tersebut, PBNU juga menerima secara resmi permohonan maaf yang disampaikan Gus Yahya atas sejumlah persoalan yang terjadi.

Sikap terbuka dan pengakuan atas kekurangan dinilai menjadi faktor penting dalam keputusan pemulihan status kepemimpinan.

“PBNU menerima permohonan maaf Ketua Umum PBNU atas kelalaian dan ketidakcermatan dalam penyelenggaraan AKNNU, serta terkait tata kelola keuangan yang menjadi perhatian bersama,” lanjut Rais Aam.

Menurutnya, langkah rekonsiliasi dipilih sebagai jalan terbaik demi mencegah perpecahan dan memastikan NU tetap fokus pada agenda besar keumatan.

PBNU menilai bahwa stabilitas organisasi harus diutamakan agar program-program strategis dapat berjalan optimal.

Dengan keputusan ini, PBNU berharap polemik internal yang sempat berkembang dapat segera diakhiri.

Seluruh jajaran pengurus diimbau kembali memperkuat konsolidasi dan mengedepankan kepentingan umat di atas dinamika internal.

Kembalinya Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat soliditas organisasi, terutama dalam menghadapi agenda nasional NU di bidang pendidikan, sosial keagamaan, dan pemberdayaan masyarakat.(*)

SURAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pengadilan Negeri (PN) Surakarta resmi mengabulkan permohonan perubahan nama Kanjeng Gusti Pangeran Harya (KGPH) Purbaya menjadi Sri Susuhunan Pakubuwono XIV.

Putusan ini menjadi tonggak administratif penting di tengah dinamika internal Keraton Kasunanan Surakarta yang belakangan kembali menjadi perhatian publik.

Permohonan pergantian nama tersebut tercatat dalam perkara perdata dan sebelumnya sempat tertunda akibat persoalan administratif.

Namun, dalam sidang terbaru, majelis hakim menyatakan seluruh persyaratan hukum telah dipenuhi sehingga permohonan dinilai sah dan layak dikabulkan.

Melalui putusan tersebut, PN Surakarta juga memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Surakarta untuk menindaklanjuti perubahan data kependudukan, termasuk penerbitan dokumen resmi atas nama Sri Susuhunan Pakubuwono XIV.

Pihak keluarga menyambut baik keputusan pengadilan tersebut.

Dalam pernyataan tertulis yang disampaikan kepada media, keluarga berharap penetapan ini dapat meredakan ketegangan dan mengakhiri polemik berkepanjangan yang selama ini berkembang di ruang publik.

“Kami membenarkan bahwa Pengadilan Negeri Surakarta telah mengabulkan permohonan pergantian nama menjadi Sri Susuhunan Pakubuwono Empat Belas. Putusan ini diharapkan membawa keteduhan dan mengakhiri klaim sepihak dari pihak-pihak yang tidak berhak,” ujar perwakilan keluarga dalam keterangannya, Kamis (29/1/2026).

Menurut keluarga, perubahan nama tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan administrasi kependudukan, tetapi juga menyangkut nilai adat, paugeran, dan tradisi Keraton Kasunanan Surakarta yang telah berlangsung secara turun-temurun.

Oleh karena itu, mereka meminta seluruh pihak menghormati keputusan hukum yang telah ditetapkan.

Meski demikian, dinamika internal belum sepenuhnya berakhir.

Informasi yang beredar menyebutkan masih ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan dan menempuh langkah hukum lanjutan.

Gugatan baru bahkan dikabarkan telah terdaftar dan akan segera memasuki tahap persidangan.

Putusan PN Surakarta ini pun dinilai sebagai babak baru dalam perjalanan Keraton Kasunanan Surakarta, sekaligus menjadi ujian kedewasaan semua pihak untuk menyelesaikan perbedaan pandangan melalui jalur hukum yang berlaku.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – PT Hutama Karya (Persero) terus memperkuat perannya dalam mendukung pembangunan nasional melalui percepatan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Tahap II, khususnya di koridor Betung–Tempino–Jambi sepanjang 170,70 km.

Selain itu, perusahaan juga merencanakan pembangunan Ruas Tol Jambi–Rengat untuk memperlancar mobilitas, memperkuat konektivitas antarprovinsi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi di Jambi, Sumatra Selatan, hingga Riau.

Saat ini, Tol Betung–Tempino–Jambi terdiri dari segmen yang sudah beroperasi dan segmen konstruksi yang masih berjalan.

Segmen Bayung Lencir–Tempino sepanjang 34,10 km dan Tempino–Ness 18,49 km sudah beroperasi tanpa tarif.

Sementara itu, 118,14 km masih dalam tahap konstruksi, terbagi menjadi Seksi 1 (Betung–Tungkal Jaya) sepanjang 62,38 km dan Seksi 2 (Tungkal Jaya–Bayung Lencir) sepanjang 55,76 km.

“Misi kami adalah memperkuat konektivitas antarwilayah, mempermudah arus logistik, dan memastikan manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat serta pelaku usaha,” kata Mardiansyah, Executive Vice President (EVP) Hutama Karya.

Progres pembebasan lahan dan konstruksi tiap seksi menunjukkan capaian signifikan.

Seksi 1A mencatat 48,32% pembebasan lahan dan 57,64% konstruksi, dengan target selesai Kuartal I 2027.

Seksi 1B mencapai 41,14% lahan dan 13,39% konstruksi, target Kuartal I 2027.

Sementara itu, Seksi 2A mencapai 28,45% lahan dan 22,03% konstruksi, Seksi 2B 40,48% lahan dan 22,37% konstruksi, target penyelesaian Kuartal IV 2027.

Dalam rangka pengawasan dan sinergi lintas pemangku kepentingan, Kamis (29/01), dilakukan kunjungan kerja ke Gerbang Tol Pijoan.

Hadir dalam kunjungan anggota Komisi V DPR RI, pejabat Kementerian Pekerjaan Umum, perwakilan Pemprov Jambi, serta jajaran Hutama Karya.

Ketua rombongan A. Bakri menyampaikan dukungan penuh agar pembangunan Tol Jambi–Rengat dapat terealisasi.

Selain memperkuat konektivitas, proyek ini diharapkan memberikan dampak sosial positif, antara lain mendukung pengembangan UMKM lokal di rest area, menyediakan fasilitas overpass dan underpass, serta menjaga mobilitas masyarakat sekitar.

Ruas Tol Jambi–Rengat sepanjang 198,13 km menjadi kelanjutan penting JTTS untuk menghubungkan Jambi dengan Riau dan pusat aktivitas ekonomi seperti kawasan industri Sungai Enok.

Tol ini juga membuka akses strategis ke destinasi wisata dan konservasi, seperti Kompleks Candi Muaro Jambi, Taman Nasional Kerinci Seblat, dan Taman Nasional Berbak–Bukit Tigapuluh.

“Dengan pengembangan JTTS yang berkelanjutan, Hutama Karya berkomitmen menghadirkan infrastruktur andal dan terkoneksi, sehingga manfaatnya dirasakan langsung masyarakat dan mendukung daya saing ekonomi regional,” tutup Mardiansyah.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan fenomena La Nina yang selama ini memicu peningkatan curah hujan di Indonesia akan melemah secara bertahap hingga Maret 2026.

Setelah periode tersebut, kondisi iklim nasional diperkirakan berangsur masuk ke fase netral atau normal.

Prediksi ini disampaikan BMKG di tengah meningkatnya perhatian masyarakat terhadap cuaca ekstrem yang masih kerap terjadi di berbagai wilayah, seperti hujan lebat berkepanjangan, banjir, hingga potensi tanah longsor.

BMKG menjelaskan bahwa sejumlah indikator iklim global menunjukkan tren pelemahan La Nina.

Meski dampaknya masih dirasakan pada awal 2026, intensitasnya dinilai tidak sekuat fase sebelumnya yang memicu anomali cuaca signifikan.

“La Nina saat ini berada dalam fase melemah dan diperkirakan berakhir sekitar Maret 2026. Setelah itu, kondisi iklim Indonesia akan bergerak menuju fase normal,” demikian keterangan BMKG.

Meski tren menunjukkan perbaikan, BMKG mengingatkan bahwa cuaca ekstrem masih berpotensi terjadi selama masa peralihan.

Beberapa daerah tetap berisiko mengalami hujan dengan intensitas tinggi, terutama wilayah rawan bencana hidrometeorologi.

Karena itu, masyarakat diminta untuk tetap meningkatkan kewaspadaan, namun tidak perlu panik.

BMKG memastikan pemantauan dinamika atmosfer dan laut terus dilakukan secara intensif untuk memberikan peringatan dini yang akurat.

Ke depan, pola curah hujan diprediksi akan lebih terkendali dibandingkan puncak La Nina sebelumnya.

Kondisi ini diharapkan dapat membantu mengurangi gangguan aktivitas masyarakat serta meminimalkan dampak bencana.

BMKG juga mendorong pemerintah daerah dan instansi terkait untuk menyesuaikan langkah mitigasi bencana sesuai kondisi cuaca yang masih fluktuatif.

Koordinasi lintas sektor dinilai krusial agar risiko dapat ditekan semaksimal mungkin.

Di sisi lain, sektor pertanian dan ketahanan pangan diproyeksikan mulai mendapat angin segar.

Dengan berkurangnya anomali iklim, petani diharapkan bisa menyusun pola tanam yang lebih stabil dan terencana.

Sebagai penutup, BMKG mengimbau masyarakat untuk rutin memantau informasi cuaca dari kanal resmi dan tidak mudah percaya pada kabar yang belum terverifikasi.

“Informasi cuaca terbaru terus kami sampaikan melalui kanal resmi BMKG agar dapat menjadi acuan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari,” tutup BMKG.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Yusril Ihza Mahendra ikut memberikan tanggapan terkait polemik viral dugaan es gabus atau es hunkue berbahan spons yang sempat menghebohkan media sosial.

Yusril meminta masyarakat untuk tidak bereaksi secara berlebihan, mengingat persoalan tersebut telah mendapatkan klarifikasi resmi dari aparat terkait.

Ia menegaskan bahwa kejadian itu sudah diluruskan dan tidak ditemukan unsur penggunaan bahan berbahaya dalam produk jajanan tersebut.

Menurut Yusril, dalam pelaksanaan tugas di lapangan, aparat keamanan tetap memiliki kemungkinan melakukan kekeliruan.

Namun, ia memastikan bahwa setiap kesalahan tidak akan dibiarkan tanpa evaluasi dan tindak lanjut.

“Anggota kepolisian tentu bisa saja melakukan kesalahan saat bertugas. Tetapi kalau terjadi kekeliruan, pasti akan ada tindakan dan evaluasi yang dilakukan,” ujar Yusril dalam pernyataannya.

Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi kegaduhan publik usai beredarnya video pemeriksaan penjual es gabus di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat.

Video itu sempat memicu kekhawatiran masyarakat karena muncul dugaan penggunaan bahan tidak layak konsumsi.

Namun belakangan, pihak kepolisian dan TNI telah memberikan klarifikasi sekaligus permintaan maaf.

Mereka menegaskan bahwa pemeriksaan dilakukan dalam konteks pengawasan keamanan pangan, bukan untuk menyudutkan pedagang kecil.

Hasil pemeriksaan lanjutan juga memastikan bahwa es yang dijual tidak mengandung bahan berbahaya seperti spons.

Yusril menilai langkah klarifikasi dan permintaan maaf tersebut sudah tepat serta menunjukkan mekanisme koreksi internal yang berjalan dengan baik.

Ia mengingatkan agar masyarakat tetap menjaga kepercayaan terhadap institusi negara dan tidak terburu-buru menghakimi aparat sebelum hasil pemeriksaan lengkap disampaikan.

Selain itu, Yusril juga mengajak masyarakat untuk lebih bijak menyikapi informasi di media sosial.

Menurutnya, viralitas sering kali membuat suatu peristiwa tampak lebih besar dan sensasional dibandingkan fakta sebenarnya.

Ia berharap kejadian ini menjadi pembelajaran bersama, baik bagi aparat agar lebih berhati-hati dalam bertindak dan berkomunikasi, maupun bagi masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh konten viral tanpa klarifikasi resmi.

Dengan meredanya polemik, pemerintah berharap aktivitas pedagang kecil tetap berjalan normal dan kepercayaan publik tetap terjaga.(*)