Hilal Belum Memenuhi Syarat, Lebaran Jatuh Sabtu 21 Maret 2026

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia resmi menetapkan 1 Syawal 1447 Hijriah atau Hari Raya Idulfitri jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026.

Keputusan tersebut diumumkan langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar usai memimpin sidang isbat yang digelar pada Kamis (19/3/2026).

“Disepakati bahwa 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026,” ujarnya dalam konferensi pers.

Penetapan ini didasarkan pada hasil pemantauan hilal di berbagai wilayah Indonesia. Secara astronomis, posisi hilal masih belum memenuhi kriteria visibilitas yang ditetapkan.

Ketinggian hilal tercatat berkisar antara 0,9 hingga 3,1 derajat, dengan elongasi sekitar 4,5 hingga 6,1 derajat. Sementara standar minimum yang digunakan mengacu pada kriteria MABIMS, yaitu tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat.

Karena mayoritas posisi hilal berada di bawah ambang batas tersebut, maka hilal dinyatakan belum memenuhi syarat untuk terlihat.

Sidang isbat melibatkan berbagai unsur, mulai dari Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, hingga Muhammadiyah, serta perwakilan DPR dan negara sahabat.

Proses sidang diawali dengan pemaparan data hisab oleh tim falakiyah, kemudian dilanjutkan sidang tertutup sebelum keputusan akhir ditetapkan melalui metode gabungan hisab dan rukyat.

Berbeda dengan pemerintah, Muhammadiyah sebelumnya telah menetapkan Hari Raya Idulfitri 1447 H jatuh pada Jumat, 20 Maret 2026.

Penetapan tersebut menggunakan metode hisab yang selama ini menjadi pedoman organisasi tersebut dalam menentukan awal bulan Hijriah.

Sejarah Panjang Sidang Isbat

Sidang isbat telah menjadi tradisi penting di Indonesia dalam menentukan hari besar Islam, seperti Ramadan, Idulfitri, dan Iduladha.

Sejak awal kemerdekaan, pemerintah sudah mengatur penetapan hari raya melalui kebijakan resmi. Pada era Soekarno, diterbitkan Penetapan Pemerintah Nomor 2/Um tahun 1946 yang memberikan kewenangan kepada Menteri Agama untuk menetapkan hari raya.

Praktik sidang isbat mulai berjalan sekitar dekade 1950-an dan semakin diperkuat pada masa Menteri Agama Saifuddin Zuhri melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 1963.

Hingga kini, sidang isbat tetap menjadi acuan resmi pemerintah dalam menentukan awal bulan Hijriah, sekaligus mengakomodasi berbagai pandangan ormas Islam di Indonesia.(*)




Mudik Gratis Honda 2026 Berangkatkan 2.500 Pemudik, Ini Fasilitas Lengkapnya

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Program mudik gratis kembali dihadirkan PT Astra Honda Motor melalui agenda tahunan Mudik Balik Bareng Honda (MBBH) 2026.

Memasuki tahun ke-18, program ini menjadi salah satu solusi perjalanan aman dan nyaman bagi masyarakat saat musim Lebaran.

Pelepasan peserta dilakukan di kawasan AHM Sunter pada Sabtu (14/3).

Sebanyak 2.521 pemudik diberangkatkan menggunakan 60 bus eksekutif menuju dua kota tujuan utama, yakni Yogyakarta dan Semarang.

Rinciannya, 1.601 peserta menuju Yogyakarta, sementara 920 lainnya melanjutkan perjalanan ke Semarang.

Tak hanya mengangkut penumpang, Honda juga memfasilitasi pengiriman sepeda motor milik peserta.

Sebanyak 1.116 unit sepeda motor telah lebih dulu diberangkatkan menggunakan 32 truk dari wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara.

General Manager HC3 AHM, Antok Yuniarso, menegaskan bahwa program ini merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam mendukung tradisi mudik masyarakat Indonesia.

Menurutnya, perjalanan mudik bukan sekadar perjalanan biasa, tetapi momen penuh makna untuk kembali berkumpul bersama keluarga.

Karena itu, Honda berupaya menghadirkan pengalaman mudik yang lebih aman, nyaman, dan menyenangkan.

Fasilitas Lengkap untuk Pemudik

Peserta Mudik Balik Bareng Honda mendapatkan berbagai fasilitas, mulai dari dua kursi bus untuk setiap satu sepeda motor, asuransi perjalanan, perlengkapan mudik, hingga kesempatan memperoleh doorprize.

Selain itu, edukasi keselamatan berkendara juga menjadi perhatian utama melalui kampanye #Cari_Aman.

Peserta diingatkan untuk selalu memperhatikan kapasitas penumpang, membawa barang sesuai aturan, serta menggunakan perlengkapan berkendara yang aman.

175 Bale Santai Honda di Jalur Mudik

Untuk mendukung kenyamanan pemudik, AHM menghadirkan 175 Bale Santai Honda (BSH) yang tersebar di berbagai jalur mudik di Indonesia.

Fasilitas ini menyediakan tempat istirahat gratis dengan berbagai layanan seperti ruang ber-AC, mushola, televisi, makanan ringan, alat pijat elektrik, hingga servis ringan sepeda motor.

Tak hanya itu, Honda juga menyiapkan 12 Posko Mudik Honda di Pulau Jawa dan Lampung, 13 AHASS Siaga+ di jalur utama, serta 150 AHASS Siaga di berbagai daerah.

Layanan Darurat dan Program Ramadan

Guna memastikan perjalanan tetap aman, Honda menyiagakan 240 armada Honda CARE yang siap memberikan bantuan darurat di berbagai kota besar.

Layanan Contact Center Astra Honda Care juga tersedia selama 24 jam untuk membantu konsumen melalui telepon maupun media digital.

Di sisi lain, Honda turut menghadirkan program Lebaran Nusantara Honda 2026 yang diisi dengan berbagai kegiatan seperti buka puasa bersama, santunan anak yatim, hingga aktivitas sosial yang melibatkan ratusan jaringan dealer di seluruh Indonesia.

Melalui rangkaian program ini, Honda berharap dapat terus mempererat hubungan dengan konsumen sekaligus menghadirkan perjalanan mudik yang aman, nyaman, dan penuh kebahagiaan.(*)




Inspiratif! Taruna Akpol Isi Ramadan dengan Buka Bersama dan Polsanak di Magelang

MAGELANG, SEPUCUKJAMBI.ID – Suasana Ramadan yang hangat terasa di Masjid Ar Rasyid, Dusun Singonalan, Desa Krasak, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, Rabu (18/3/2026) sore.

Puluhan warga tampak berkumpul dalam kegiatan buka puasa bersama yang digelar dua taruna dari Akademi Kepolisian (Akpol).

Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang berbagi, tetapi juga sarana edukasi bagi anak-anak desa.

Dua taruna tersebut, Ervin Adriananta Pradana Waluyo dan Muhammad Adi Laksono, memanfaatkan masa cuti Idul Fitri dengan mengadakan kegiatan sosial yang berdampak langsung bagi masyarakat sekitar.

Selain berbuka puasa bersama, mereka juga melaksanakan salat berjamaah serta program Polsanak (Polisi Sahabat Anak).

Dalam sesi ini, anak-anak diberikan pemahaman ringan tentang pentingnya disiplin, kebersamaan, serta menjaga keamanan lingkungan sejak usia dini.

Kegiatan ini dihadiri sekitar 50 warga, termasuk Kepala Dusun Singonalan dan pengurus takmir masjid.

Kehadiran para taruna disambut dengan penuh antusias, terutama karena kegiatan tersebut dinilai mampu memberikan inspirasi bagi generasi muda di desa.

Kepala Dusun Singonalan, Slamet Sarman, menyampaikan apresiasi atas inisiatif tersebut.

Ia menilai kegiatan ini tidak hanya membawa kebahagiaan di bulan Ramadan, tetapi juga memberikan nilai edukatif yang penting bagi anak-anak.

Menurutnya, kegiatan seperti ini sangat bermanfaat dalam menanamkan nilai kedisiplinan dan kebersamaan sejak dini.

Momentum Ramadan dimanfaatkan para taruna untuk mempererat hubungan antara institusi kepolisian dan masyarakat melalui pendekatan yang lebih humanis.

Kebersamaan yang terjalin dalam kegiatan ini menjadi bukti bahwa calon perwira Polri juga hadir sebagai bagian dari masyarakat.

Acara kemudian ditutup dengan doa bersama dan sesi dokumentasi, meninggalkan kesan hangat dan penuh makna bagi seluruh peserta.(*)




Google Kalah di Kasasi, Wajib Bayar Denda Pelanggaran Monopoli di Indonesia

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.IDMahkamah Agung Republik Indonesia menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Google terkait kasus dugaan praktik monopoli di Indonesia.

Dengan putusan ini, Google diwajibkan membayar denda sebesar Rp202,5 miliar sesuai keputusan sebelumnya dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

“Penolakan kasasi menutup seluruh upaya hukum Google dalam perkara No. 03/KPPU-I/2024 terkait penerapan Google Play Billing System pada distribusi aplikasi digital melalui Google Play Store,” tulis MA dalam laman resminya.

Kasus ini bermula dari kebijakan Google yang mewajibkan pengembang aplikasi menggunakan sistem pembayaran Google Play Billing untuk setiap transaksi digital.

Kebijakan ini dianggap membatasi pilihan pengembang karena tidak menyediakan alternatif metode pembayaran lain.

KPPU menilai praktik tersebut merupakan penyalahgunaan posisi dominan di pasar distribusi aplikasi berbasis Android di Indonesia.

Selain itu, adanya potongan biaya layanan dari setiap transaksi digital turut menjadi sorotan.

Setelah melalui proses panjang, KPPU pada 2025 menyatakan Google terbukti melanggar aturan persaingan usaha.

Meski Google sempat mengajukan banding dan kasasi, seluruh upaya hukum akhirnya ditolak oleh MA.

Dengan keputusan ini, Google tidak hanya wajib membayar denda, tetapi juga diharuskan menyesuaikan kebijakan bisnisnya di Indonesia, termasuk membuka peluang penggunaan sistem pembayaran alternatif di luar ekosistem Google.

Putusan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah Indonesia semakin tegas dalam mengawasi praktik bisnis perusahaan teknologi global, khususnya terkait persaingan usaha dan perlindungan pasar digital nasional.(*)




BGN Tutup Sementara 62 SPPG Selama Ramadan 2026, Ini Alasannya

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.IDBadan Gizi Nasional mengambil langkah tegas dengan menutup sementara 62 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selama Ramadan 2026.

Keputusan ini diambil setelah ditemukan ketidaksesuaian dalam penyajian menu program Makan Bergizi Gratis (MBG), baik dari kualitas maupun standar anggaran yang ditetapkan.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa pelanggaran yang ditemukan beragam, mulai dari menu yang terlalu sederhana hingga kualitas makanan yang dinilai kurang layak.

“Minimal ada 62 SPPG yang kami tutup sementara karena tidak sesuai dalam memberikan menu, baik itu menu minimalis maupun menu yang kurang baik,” ujarnya, Selasa (17/3/2026).

Meski demikian, Dadan menegaskan jumlah ini hanya sebagian kecil dari total lebih dari 25 ribu SPPG yang beroperasi di seluruh Indonesia.

“Padahal ada 25.000 lebih SPPG yang berjalan, tetapi 62 itu membuat menu kurang sesuai dan menjadi viral,” tambahnya.

Selain masalah menu, penutupan sementara juga dilakukan terhadap SPPG yang belum memenuhi standar pendukung, seperti belum memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS).

“Yang belum memiliki SLHS itu jumlahnya lebih besar, dan itu kita tutup sementara sampai mereka menyelesaikan semua prosesnya,” kata Dadan.

Proses penindakan dilakukan secara bertahap, dimulai dari peringatan pertama hingga penutupan sementara, sekaligus memberi kesempatan pengelola melakukan perbaikan sebelum sanksi permanen diterapkan.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya BGN menjaga kualitas program MBG agar tetap sesuai tujuan awal, yaitu memberikan asupan gizi layak bagi masyarakat.

Dengan pengawasan yang lebih ketat dan evaluasi berkelanjutan, diharapkan pelaksanaan program SPPG dapat semakin optimal dan konsisten.(*)




Kapal Mulai Bisa Melintas, Selat Hormuz Bawa Angin Segar bagi Indonesia

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, mengungkap adanya perkembangan positif terkait kondisi di Selat Hormuz, meski konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah masih berlangsung.

Menurutnya, jalur strategis perdagangan minyak dunia tersebut kini mulai menerapkan kebijakan buka-tutup, yang membuka peluang bagi kapal-kapal tertentu untuk kembali melintas.

“Meski konflik belum menunjukkan tanda-tanda selesai, kita mendapat angin segar karena Selat Hormuz sudah mulai ada kebijakan buka-tutup,” ujarnya di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (17/3/2026).

Bahlil menjelaskan, kebijakan tersebut memungkinkan komunikasi dan akses bagi negara-negara tertentu, khususnya yang tidak terlibat langsung dalam konflik.

Kondisi ini menjadi sinyal positif bagi Indonesia dalam menjaga stabilitas pasokan energi nasional di tengah tekanan global yang masih tinggi.

Sebelumnya, ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah sempat mengganggu distribusi energi global, termasuk tertahannya sejumlah kapal tanker yang melintasi jalur tersebut.

Di sisi lain, pemerintah Indonesia saat ini masih terus melakukan negosiasi dengan pihak Iran terkait kapal yang terdampak situasi tersebut.

“Masih dalam proses negosiasi. Ini antreannya panjang, jadi mohon waktu. Kami terus berupaya agar segera ada hasil,” kata Bahlil.

Meski situasi belum sepenuhnya stabil, kebijakan baru di Selat Hormuz dinilai menjadi harapan bagi kelancaran distribusi energi, termasuk untuk kebutuhan dalam negeri.

Pemerintah berharap proses diplomasi yang sedang berjalan dapat segera membuahkan hasil, sehingga pasokan energi Indonesia tetap aman di tengah dinamika geopolitik global.(*)




Alasan Indonesia Bertahan di BOP, Prabowo: Demi Palestina Merdeka

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina melalui berbagai jalur diplomasi internasional, termasuk tetap berpartisipasi dalam kerja sama BOP.

Menurut Prabowo, keputusan Indonesia untuk tetap berada dalam forum tersebut bukan semata-mata didasarkan pada kepentingan ekonomi atau politik praktis, melainkan lebih pada nilai kemanusiaan dan solidaritas global.

“Dengan berada di dalam forum, Indonesia masih memiliki ruang untuk memengaruhi dan mendorong solusi jangka panjang, yaitu terwujudnya Palestina merdeka melalui solusi dua negara,” ujarnya, Senin (16/3/2026).

Ia menilai kehadiran Indonesia dalam forum internasional menjadi sarana strategis untuk terus menyuarakan dukungan terhadap hak-hak rakyat Palestina.

Langkah ini juga dinilai penting agar isu Palestina tetap menjadi perhatian dunia.

Prabowo menegaskan, sikap tersebut merupakan bagian dari konsistensi politik luar negeri Indonesia yang sejak lama menolak segala bentuk penjajahan, sebagaimana tercantum dalam konstitusi.

Selain itu, pemerintah tetap memastikan bahwa setiap kebijakan luar negeri, termasuk keikutsertaan dalam kerja sama internasional, mempertimbangkan kepentingan nasional secara menyeluruh.

Namun dalam konteks ini, nilai kemanusiaan dan prinsip kemerdekaan bangsa menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan.

Melalui langkah tersebut, Indonesia diharapkan dapat terus berperan aktif dalam mendorong terciptanya perdamaian dunia serta memperjuangkan kemerdekaan Palestina melalui jalur diplomasi yang konstruktif.()*




Pemerintah Pilih Hemat Anggaran, Menkeu Tegaskan Tak Mau Tambah Utang

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah menegaskan akan mengedepankan efisiensi anggaran sebagai langkah utama dalam menjaga stabilitas fiskal di tengah tekanan ekonomi global.

Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa opsi memperlebar defisit APBN atau menambah utang bukan menjadi prioritas saat ini. Pemerintah lebih memilih mengoptimalkan anggaran yang sudah tersedia.

Langkah ini diambil sebagai respons terhadap potensi kenaikan harga minyak dunia yang dapat berdampak pada beban subsidi energi serta keuangan negara.

“Langkah pertama tentu efisiensi. Kalau harga BBM terus naik, kita harus siap melakukan penyesuaian anggaran,” ujarnya usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (16/3/2026).

Menurutnya, pemerintah telah meminta seluruh kementerian dan lembaga (K/L) untuk mulai menghitung kemungkinan pemangkasan anggaran, terutama pada program tambahan yang dinilai kurang prioritas.

Ia menilai selama ini terdapat sejumlah program tambahan yang membuat anggaran membengkak, sehingga perlu dilakukan penyesuaian agar lebih efisien dan tepat sasaran.

“Program tambahan akan ditunda dulu. Kita fokus pada anggaran yang sudah ada dan memaksimalkan penggunaannya,” jelasnya.

Dalam waktu dekat, Kementerian Keuangan akan memberikan arahan awal kepada seluruh K/L untuk mempersiapkan skenario penyesuaian anggaran, meskipun implementasinya masih menunggu perkembangan situasi ekonomi global.

Meski demikian, Purbaya memastikan kondisi APBN saat ini masih dalam keadaan aman dan mampu bertahan, selama tidak terjadi lonjakan ekstrem pada harga minyak dunia.

Pemerintah akan terus memantau dinamika global sebelum mengambil kebijakan lanjutan.

Dengan strategi efisiensi ini, pemerintah berharap dapat menjaga disiplin fiskal tanpa harus menambah utang, sekaligus memastikan stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga di tengah ketidakpastian global.(*)




Putusan MK Terbaru: Skema Pensiun DPR Harus Direvisi

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.IDMahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa ketentuan terkait pemberian uang pensiun bagi anggota DPR bersifat inkonstitusional bersyarat.

Putusan tersebut dibacakan dalam sidang perkara Nomor 191/PUU-XXIII/2025 pada Senin (16/3/2026), yang sekaligus menegaskan perlunya pembaruan regulasi terkait hak keuangan pejabat negara.

Dalam pertimbangannya, MK menilai aturan yang selama ini digunakan sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan kebutuhan serta prinsip tata kelola keuangan negara yang baik.

Hakim Konstitusi Saldi Isra menyampaikan bahwa diperlukan undang-undang baru yang mampu mengatur secara lebih komprehensif terkait hak keuangan maupun administratif pejabat negara.

“Mahkamah memandang penting adanya pembentukan regulasi baru agar pengaturan hak keuangan pejabat negara lebih sesuai dengan perkembangan saat ini,” ujarnya dalam sidang.

MK juga menyoroti adanya kelemahan dalam aturan lama, khususnya terkait aspek keadilan dan transparansi.

Oleh karena itu, ketentuan tersebut dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat, yang berarti masih tetap berlaku untuk sementara waktu hingga aturan baru disahkan.

Selain itu, Mahkamah menekankan pentingnya langkah cepat dari pembentuk undang-undang agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum di masa mendatang.

Putusan ini menjadi sinyal kuat bagi pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk segera merumuskan kebijakan baru yang lebih adil, transparan, serta mempertimbangkan kepentingan publik secara luas.

Dengan adanya pembaruan regulasi, diharapkan sistem pengelolaan keuangan bagi pejabat negara dapat lebih akuntabel sekaligus mencerminkan rasa keadilan di tengah masyarakat.(*)




Penting! Jalur Bayung Lencir Ditutup Sementara, Tol Jambi Jadi Alternatif

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pengaturan lalu lintas mulai diberlakukan pada arus mudik Lebaran 2026 di koridor Jambi–Palembang.

Namun di tengah pengalihan jalur tersebut, ruas Tol Betung–Tempino–Jambi (Betejam) tetap beroperasi normal dan menjadi jalur andalan bagi pemudik.

PT Hutama Karya (Persero) memastikan kesiapan layanan di Tol Jambi untuk mendukung kelancaran perjalanan masyarakat.

Hal ini seiring diberlakukannya pengalihan arus kendaraan di kawasan Bayung Lencir.

Berdasarkan kebijakan dari pihak kepolisian, kendaraan yang melintas dari Jambi menuju Palembang melalui Bayung Lencir dialihkan ke jalur lintas tengah, yakni melalui Sarolangun–Lubuk Linggau.

Pengalihan ini mulai diterapkan sejak 16 Maret 2026 pukul 21.00 WIB dan bersifat sementara, tergantung kondisi lalu lintas di lapangan.

Meski demikian, Hutama Karya menegaskan bahwa kendaraan yang melintas melalui Tol Betejam, khususnya dari arah Bayung Lencir menuju Simpang Ness maupun sebaliknya, tetap dapat melintas seperti biasa tanpa pembatasan.

Kondisi ini menjadikan Tol Betung–Tempino–Jambi sebagai jalur strategis yang tetap terbuka di tengah rekayasa lalu lintas mudik Lebaran tahun ini.

Plh. EVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Hamdani, menyatakan pihaknya mendukung penuh kebijakan pengaturan lalu lintas demi kelancaran arus mudik.

“Pengaturan ini dilakukan untuk mengurai kepadatan. Di sisi lain, kami memastikan operasional ruas tol tetap siaga agar pengguna jalan tetap terlayani dengan optimal,” ujarnya.

Selain memastikan kelancaran lalu lintas, Hutama Karya juga menyiapkan berbagai aspek pendukung, mulai dari petugas operasional, layanan transaksi, hingga fasilitas pendukung di sepanjang ruas tol.

Pengguna jalan diimbau untuk mengikuti arahan petugas di lapangan serta mematuhi rambu lalu lintas.

Selain itu, pemudik juga diingatkan untuk mempersiapkan perjalanan dengan baik, termasuk memastikan saldo uang elektronik mencukupi serta menjaga kondisi fisik selama berkendara.

Dengan tetap beroperasinya Tol Jambi di tengah pengalihan arus ini, diharapkan perjalanan mudik masyarakat dapat berlangsung lebih lancar, aman, dan nyaman.(*)