Kian Mantap! Indonesia-Korsel Bahas Kerja Sama Strategis di Berbagai Sektor

SEOUL, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden Prabowo Subianto melakukan lawatan kenegaraan ke Korea Selatan dan bertemu langsung dengan Presiden Lee Jae-myung di Istana Kepresidenan Blue House, Rabu (1/4/2026).

Kedatangan Presiden Prabowo disambut dengan upacara kenegaraan lengkap, menegaskan kedekatan hubungan bilateral kedua negara.

Pada momen penyambutan, kedua pemimpin terlihat berjabat tangan dan berpelukan hangat, menandai suasana persahabatan sekaligus sinyal positif bagi hubungan diplomatik Indonesia dan Korea Selatan.

Lagu kebangsaan kedua negara dikumandangkan dan diikuti inspeksi pasukan kehormatan serta pengenalan delegasi masing-masing negara.

Dari pihak Indonesia, rombongan didampingi oleh sejumlah menteri, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Luar Negeri Sugiono, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Setelah prosesi penyambutan resmi, kedua kepala negara melanjutkan pertemuan tatap muka (small group meeting), yang kemudian diikuti pertemuan bilateral bersama seluruh delegasi.

Agenda pertemuan membahas kerja sama strategis di berbagai sektor, termasuk ekonomi, teknologi, energi, dan perdagangan.

Kunjungan ini menjadi bagian dari rangkaian lawatan luar negeri Presiden Prabowo setelah menyelesaikan agenda di Jepang.

Selain pertemuan dengan Presiden Lee, rencananya akan dilakukan penandatanganan sejumlah nota kesepahaman (MoU) antara kedua negara untuk memperluas kerja sama bilateral.

Pemerintah menekankan, kunjungan ini diharapkan semakin mempererat hubungan persahabatan dan kemitraan strategis Indonesia-Korea Selatan.

Sekaligus membuka peluang investasi dan kolaborasi di bidang teknologi, infrastruktur, energi, dan perdagangan untuk masa depan.(*)




Resmi! ASN WFH Setiap Jumat, Pemerintah Pastikan Harga BBM Tetap Stabil

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah resmi menetapkan kebijakan baru bagi aparatur sipil negara (ASN), yakni bekerja dari rumah atau work from home (WFH) selama satu hari dalam sepekan. Kebijakan ini akan diberlakukan setiap hari Jumat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa aturan tersebut berlaku untuk ASN di instansi pusat maupun daerah.

“Penerapan work from home bagi ASN dilakukan satu hari kerja dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat,” ujar Airlangga dalam konferensi pers virtual, Selasa (31/3/2026).

Menurut Airlangga, kebijakan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi, tetapi juga mendorong transformasi layanan publik berbasis digital di lingkungan pemerintahan.

Selain itu, kebijakan WFH ini juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), menyusul dampak konflik geopolitik di Timur Tengah yang memengaruhi pasokan energi global.

Sebelumnya, Airlangga telah mengisyaratkan bahwa kebijakan tersebut segera diumumkan usai diputuskan dalam rapat pemerintah bersama Presiden Prabowo Subianto.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti kebijakan tersebut dengan memberikan imbauan kepada pemerintah daerah setelah pengumuman resmi dilakukan.

Pemerintah Pastikan Harga BBM Tetap Stabil

Di tengah isu global terkait energi, pemerintah juga memastikan tidak akan menaikkan harga BBM dalam waktu dekat.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil atas arahan langsung Presiden Prabowo Subianto dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat.

“Pemerintah bersama Kementerian ESDM dan Pertamina memastikan bahwa harga BBM, baik subsidi maupun nonsubsidi, belum akan mengalami penyesuaian,” jelas Prasetyo.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak terpengaruh oleh informasi yang belum jelas kebenarannya terkait kenaikan harga BBM.

Selain harga yang tetap, pemerintah juga menjamin ketersediaan BBM dalam kondisi aman.

“Tidak perlu resah, ketersediaan BBM kami jamin dan tidak ada penyesuaian harga,” tegasnya.

Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus melindungi daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian global.(*)




Indonesia-Jepang Tegaskan Kerja Sama Strategis di Tengah Geopolitik Global

TOKYO, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden RI Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, di Istana Akasaka, Tokyo, Selasa (31/3/2026).

Pertemuan ini menegaskan posisi Jepang sebagai mitra strategis utama Indonesia dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, investasi, dan energi.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dari pemerintah Jepang dan pertemuannya sebelumnya dengan Kaisar Naruhito.

“Yang Mulia Perdana Menteri Takaichi yang saya banggakan, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas sambutan hangat dari Yang Mulia, dari pemerintah Jepang, dan juga saya diterima dengan sangat baik oleh Sri Baginda Kaisar Naruhito kemarin,” ujar Prabowo.

Presiden menegaskan bahwa hubungan Indonesia dan Jepang dibangun atas dasar kepercayaan dan saling menghormati, menjadikan kedua negara sahabat dekat dan mitra strategis.

Dalam diskusi bilateral, kedua pemimpin membahas berbagai isu strategis, termasuk kerja sama ekonomi, investasi, serta peran Indonesia dan Jepang dalam menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik di tengah dinamika geopolitik global yang kompleks.

“Di tengah dinamika geopolitik dunia yang sangat kompleks, Indonesia dan Jepang harus menjadi bagian dari stabilitas dan solusi,” kata Prabowo.

Pemerintah optimistis, pertemuan ini akan menghasilkan langkah-langkah konkret untuk memperkuat hubungan bilateral, mendorong investasi, memperkuat industri nasional, dan memperluas kerja sama energi.

Dengan pertemuan ini, Indonesia dan Jepang menegaskan kembali komitmen sebagai sahabat dekat sekaligus mitra strategis, menghadapi tantangan global, dan memperkuat posisi kedua negara di kawasan Indo-Pasifik.(*)




Transisi Energi RI, Prabowo Umumkan B50 untuk Kurangi Ketergantungan BBM

TOKYO, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan bahwa pemerintah akan mulai menerapkan pencampuran biodiesel berbasis sawit hingga 50% (B50) pada tahun 2026.

Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil.

Dalam pidatonya di Indonesia-Japan Business Forum di Tokyo, Presiden Prabowo menegaskan bahwa porsi penggunaan biodiesel akan ditingkatkan dibanding program sebelumnya.

“Tahun ini kita akan memproduksi bahan bakar diesel dari kelapa sawit dengan porsi meningkat dari 40% menjadi 50%,” ujarnya, Senin (30/3/2026).

Menurut Presiden, langkah ini strategis di tengah ketidakpastian global, khususnya terkait kondisi geopolitik di Timur Tengah.

“Kebijakan ini mendesak karena situasi geopolitik memberikan ketidakpastian bagi keamanan energi kita. Oleh karena itu, kita bertekad memaksimalkan sumber daya domestik dan mengamankan energi terbarukan,” lanjutnya.

Program B50 merupakan kelanjutan dari B40 yang sebelumnya telah dijalankan.

Peningkatan ini diharapkan dapat menekan impor bahan bakar, mendorong penggunaan sumber daya lokal, dan memperkuat industri kelapa sawit nasional.

Sebagai produsen sawit terbesar dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk mendukung implementasi B50.

Namun, pemerintah tetap menekankan pentingnya persiapan teknis dan infrastruktur, termasuk uji coba untuk meminimalkan risiko terhadap sektor otomotif dan distribusi energi.

Dengan target penerapan B50 pada tahun ini, pemerintah menegaskan komitmen dalam mempercepat transisi energi nasional sekaligus menjaga stabilitas pasokan di tengah dinamika global yang tidak menentu.(*)




Investasi Jepang Masuk Rp380 Triliun, Presiden Prabowo Perkuat Kerja Sama Ekonomi

TOKYO, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden RI Prabowo Subianto berhasil mengamankan komitmen investasi dari Jepang senilai lebih dari Rp380 triliun dalam kunjungan resminya ke Negeri Sakura.

Langkah ini dinilai sebagai sinyal kuat meningkatnya kepercayaan investor global terhadap Indonesia.

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menyatakan bahwa besarnya nilai investasi ini menunjukkan Indonesia kian menjadi tujuan utama investasi dunia.

“Ini bukti nyata bahwa Indonesia menjadi magnet investasi dunia. Selain itu, kondisi di Indonesia semakin mantap untuk dijadikan tempat berinvestasi,” ujar Teddy usai mendampingi Presiden menghadiri Forum Bisnis Indonesia-Jepang, Senin (30/3/2026).

Investasi tersebut merupakan bagian dari kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Jepang yang terus diperkuat.

Teddy menjelaskan, Presiden Prabowo juga dijadwalkan bertemu dengan 12 pengusaha terbesar Jepang bersama Menteri Investasi dan Menteri ESDM, mirip dengan pertemuan serupa yang pernah dilakukan di Amerika.

“Kesimpulannya, investasi sebesar Rp380 triliun ini adalah langkah strategis untuk memperkuat ekonomi nasional,” tambah Teddy.

Kunjungan kerja Presiden di Jepang berlangsung selama beberapa hari, termasuk pertemuan dengan Kaisar Naruhito dan forum bisnis yang menghasilkan komitmen investasi besar.

Selain itu, Presiden Prabowo juga akan bertemu dengan Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, serta sejumlah pengusaha besar Jepang untuk memperkuat realisasi proyek investasi.

Pemerintah menilai pencapaian ini menjadi momentum penting untuk:

  • Mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional

  • Membuka lapangan kerja baru

  • Memperkuat posisi Indonesia sebagai tujuan investasi global

Dengan keberhasilan ini, Indonesia semakin menunjukkan daya tarik investasi internasional sekaligus mempererat hubungan strategis dengan Jepang di berbagai sektor ekonomi.(*)




Ingat! Pemerintah Pastikan Harga BBM Tetap Stabil, Pemerintah Fokus Genjot Penerimaan Negara

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah menegaskan hingga saat ini belum ada rencana untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), termasuk BBM bersubsidi.

Namun, di tengah tekanan fiskal dan kebutuhan anggaran yang meningkat, pemerintah mulai menggenjot pencarian sumber pendapatan baru.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menekankan bahwa kebijakan terkait BBM tetap dijaga agar tidak memberatkan masyarakat, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah.

“Presiden selalu menyampaikan kepada kami bahwa kita harus bekerja betul-betul penuh dengan hati-hati dengan memperhatikan kepentingan rakyat kecil. Sampai saat ini belum ada opsi untuk membatasi subsidi,” ujar Bahlil saat ditemui di Kemenko Perekonomian, Senin (30/3/2026).

Pernyataan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas harga BBM sekaligus mempertahankan subsidi energi demi melindungi daya beli masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah mulai mengalihkan fokus pada upaya meningkatkan penerimaan negara, khususnya dari sektor sumber daya alam

. Optimalisasi sektor mineral dan batu bara menjadi strategi utama untuk menambah pemasukan negara.

Langkah ini dianggap solusi menjaga keseimbangan anggaran tanpa harus menaikkan harga energi.

Pemerintah menyadari bahwa kenaikan harga BBM berpotensi memicu inflasi dan menekan daya beli masyarakat.

Selain sektor minerba, pemerintah juga membuka peluang dari berbagai sumber pendapatan lain yang potensial.

Strategi ini menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas fiskal di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Dengan kondisi tersebut, pemerintah memilih pendekatan hati-hati dalam menentukan kebijakan energi.

Menjaga harga BBM tetap stabil dianggap penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat.

Ke depan, pemerintah akan terus mencari sumber pendapatan baru guna menopang keuangan negara tanpa membebani masyarakat melalui kenaikan harga BBM.(*)




Dua Kapal Pertamina Tertahan di Selat Hormuz, DPR Dorong Presiden Turun Tangan

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Dua kapal tanker milik Pertamina dilaporkan masih tertahan di Selat Hormuz, jalur strategis yang menjadi salah satu rute distribusi energi global.

Kondisi ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik Timur Tengah, termasuk kebijakan Iran yang membatasi akses pelayaran.

Anggota Komisi XII DPR RI, Syafruddin, menekankan bahwa penyelesaian masalah ini tidak cukup dilakukan melalui jalur teknis kementerian.

Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto perlu turun langsung untuk melakukan diplomasi tingkat tinggi dengan pemerintah Iran.

“Saya kira masalah kapal Pertamina memerlukan lobi langsung dari Presiden. Tidak cukup hanya menteri ESDM atau Menteri Luar Negeri,” ujar Syafruddin, Senin (30/3/2026).

Syafruddin menilai upaya diplomasi pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri sudah tepat, tetapi perlu ditingkatkan ke level strategis agar hasilnya lebih cepat dan memiliki daya tekan diplomatik lebih kuat.

Selat Hormuz merupakan jalur krusial, karena sekitar 20 persen distribusi minyak dunia melewati kawasan ini. Gangguan di wilayah ini tidak hanya berdampak pada Indonesia, tetapi juga pada stabilitas energi global.

Tertahannya kapal Pertamina disebut terkait meningkatnya ketegangan regional dan konflik yang melibatkan sejumlah negara besar, sehingga akses pelayaran menjadi terbatas dan berisiko tinggi.

Di sisi lain, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dan perwakilan di Teheran masih terus melakukan diplomasi intensif untuk memastikan keselamatan kapal dan awaknya.

Syafruddin juga menekankan bahwa situasi ini menjadi momentum bagi Indonesia untuk mempercepat diversifikasi energi, agar tidak terlalu bergantung pada jalur distribusi yang rawan konflik.

Keterlibatan Presiden langsung diyakini dapat memperkuat posisi tawar Indonesia dan menunjukkan komitmen negara dalam melindungi aset strategis nasional.

Dengan kondisi yang masih belum stabil, DPR berharap langkah diplomasi tingkat tinggi segera dilakukan agar kapal-kapal Indonesia dapat kembali melintas dengan aman dan pasokan energi nasional tetap terjaga.(*)




Pantauan Trafik Tol Jambi Saat Arus Balik Lebaran 2026, Total 12.642 Kendaraan Melintas

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – PT Hutama Karya (Persero) mencatat peningkatan signifikan arus lalu lintas di Tol Jambi selama arus balik Lebaran 2026.

Pada tanggal 28 Maret 2026, tercatat sebanyak 12.642 kendaraan melintasi ruas Tol Betung – Tempino Jambi, meningkat 53,09% dibandingkan trafik normal.

Kondisi ini menunjukkan mobilitas masyarakat pada periode arus balik masih tinggi.

Hamdani, Plt. EVP Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya, menegaskan bahwa pemantauan dilakukan secara real-time untuk memastikan layanan jalan tol tetap aman, lancar, dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan.

“Tol Jambi menjadi salah satu fokus utama kami karena merupakan penghubung vital antarwilayah di Provinsi Jambi. Kami terus memantau arus kendaraan dan menyiagakan petugas untuk menjaga kelancaran serta keselamatan pengguna jalan,” ujar Hamdani.

Secara kumulatif, total trafik harian di seluruh ruas tol yang dioperasikan Hutama Karya pada 28 Maret 2026 mencapai 213.826 kendaraan, meningkat 100,18% dibandingkan trafik normal.

Pemantauan dilakukan di berbagai koridor utama, termasuk Tol Terbanggi Besar – Kayu Agung, Tol Palembang – Indralaya – Prabumulih, Tol Pekanbaru – Dumai, dan tentu saja Tol Jambi.

Hutama Karya mengimbau masyarakat yang akan melakukan perjalanan pada arus balik untuk merencanakan perjalanan dengan matang.

Pengemudi diminta mematuhi rambu lalu lintas, menjaga jarak aman, memastikan kondisi kendaraan dan pengemudi dalam keadaan prima, serta beristirahat di rest area apabila lelah.

“Kelancaran arus lalu lintas di Tol Jambi bukan hanya tanggung jawab perusahaan, tetapi juga kerja sama pengguna jalan. Kami siap memberikan pelayanan terbaik melalui kesiapan petugas, sarana pendukung, dan koordinasi dengan pihak terkait,” tambah Hamdani.

Masyarakat dapat memantau kondisi Tol Jambi dan ruas tol lainnya melalui akun resmi @hutamakaryatollroad, aplikasi HK Toll Apps, atau website resmi Hutama Karya di menu Info Mudik Lebaran 2026.(*)




Kasus Andrie Yunus Disorot, DPR Minta Komnas HAM Bertindak Cepat

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk segera menyimpulkan kasus penyiraman air keras yang menimpa aktivis KontraS, Andrie Yunus.

Desakan ini muncul karena proses penanganan dinilai berjalan lambat dan belum memberikan kejelasan hukum.

Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, menilai kondisi tersebut berpotensi melemahkan penegakan hukum berbasis hak asasi manusia.

Menurutnya, keterlambatan dalam penarikan kesimpulan dapat membuat kasus ini dipersepsikan sebagai tindak pidana biasa, bukan sebagai pelanggaran HAM serius yang memerlukan penanganan khusus.

“Peristiwa ini menyangkut hak dasar manusia, seperti hak untuk hidup aman dan bebas dari penyiksaan. Ini tidak bisa dipandang sebagai kriminalitas biasa,” tegas Mafirion.

Ia juga mengingatkan bahwa lambannya proses penanganan berpotensi menimbulkan efek ketakutan (chilling effect) bagi para aktivis dan pembela HAM.

Kondisi ini dinilai dapat menghambat kerja advokasi serta menurunkan kepercayaan publik terhadap komitmen negara dalam menegakkan HAM.

DPR menilai peran Komnas HAM sangat krusial dalam memberikan arah penanganan kasus, sehingga aparat penegak hukum memiliki rujukan yang kuat berbasis prinsip hak asasi manusia.

Di sisi lain, Komnas HAM menyatakan masih melakukan pendalaman atas kasus tersebut.

Lembaga ini telah membentuk tim pemantauan dan terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum serta pihak terkait guna mengumpulkan fakta dan bukti.

Kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus yang terjadi pada Maret 2026 menjadi perhatian luas publik.

Peristiwa ini dinilai sebagai ancaman serius terhadap keselamatan aktivis serta kebebasan sipil di Indonesia.

DPR berharap Komnas HAM segera mengambil kesimpulan agar penanganan kasus dapat berjalan lebih jelas, transparan, dan memberikan rasa keadilan bagi korban serta masyarakat luas.(*)




Pemerintah Apresiasi X dan Bigo Live, Platform Lain Diminta Ikut

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memberikan apresiasi kepada platform digital X dan Bigo Live atas kepatuhan mereka terhadap regulasi perlindungan anak di ruang digital.

Penghargaan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Ia menilai kedua platform telah menunjukkan sikap kooperatif dalam menyesuaikan layanan dengan ketentuan terbaru pemerintah.

Regulasi yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang tata kelola sistem elektronik dalam perlindungan anak.

Menurut Meutya, kepatuhan ini tidak hanya sebatas komitmen, tetapi sudah diimplementasikan secara nyata dalam sistem dan kebijakan platform.

Platform X diketahui telah menaikkan batas usia minimum pengguna menjadi 16 tahun serta mulai melakukan identifikasi dan penonaktifan akun di bawah umur.

Sementara itu, Bigo Live menetapkan batas usia minimal 18 tahun dan memperkuat pengawasan melalui teknologi kecerdasan buatan yang dikombinasikan dengan moderasi manusia.

Pemerintah menegaskan bahwa langkah tersebut harus menjadi standar bagi seluruh platform digital yang beroperasi di Indonesia.

Tidak ada toleransi bagi pihak yang mengabaikan ketentuan yang telah ditetapkan.

“Semua platform wajib menyesuaikan layanan dan produknya dengan regulasi yang berlaku. Tidak ada kompromi dalam hal kepatuhan jika ingin tetap beroperasi di Indonesia,” tegas Meutya.

Komdigi juga memastikan akan melakukan pengawasan secara berkala untuk menilai implementasi aturan tersebut.

Bagi platform yang belum patuh, diminta segera melakukan penyesuaian tanpa penundaan.

Selain itu, pemerintah telah menyiapkan langkah tegas berupa sanksi administratif bagi pelanggar, guna memastikan ruang digital tetap aman, terutama bagi anak-anak sebagai pengguna yang rentan.

Penerapan PP Tunas menjadi bagian penting dalam upaya menciptakan ekosistem digital yang sehat dan bertanggung jawab.

Dengan adanya kepatuhan dari sejumlah platform besar, pemerintah berharap standar perlindungan anak di dunia digital Indonesia semakin kuat.(*)