JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ruas Tol Betung–Tempino–Jambi (Bayung Lencir–Tempino) menjadi sorotan selama periode Long Weekend Imlek 13 Februari 2026.

Ruas yang merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ini mencatat lonjakan trafik tertinggi dibanding ruas lainnya.

Data yang dihimpun Hutama Karya menunjukkan sebanyak 9.131 kendaraan melintas di Tol Jambi dalam satu hari.

Angka tersebut melonjak 42,76 persen dibandingkan trafik normal, menjadikannya ruas dengan pertumbuhan paling signifikan di jaringan JTTS yang telah beroperasi.

Lonjakan ini dipicu meningkatnya mobilitas masyarakat antarwilayah di Sumatera, khususnya menuju dan dari Kota Jambi serta kawasan sekitarnya selama libur panjang Imlek.

Secara keseluruhan, total trafik harian pada ruas tol yang telah beroperasi di JTTS mencapai 120.944 kendaraan atau meningkat 21,34 persen dari kondisi normal.

Beberapa ruas lain juga mencatat kenaikan signifikan, di antaranya:

• Tol Terbanggi Besar–Kayu Agung: 15.960 kendaraan (naik 16,39 persen)

• Tol Palembang–Indralaya–Prabumulih: 12.579 kendaraan (naik 19,90 persen)

• Tol Pekanbaru–Dumai: 17.615 kendaraan (naik 9,39 persen)

• Tol Sigli–Banda Aceh: 7.831 kendaraan (naik 83,18 persen)

Namun demikian, Tol Jambi tetap menjadi ruas dengan lonjakan paling menonjol di wilayah Sumatera bagian tengah.

Hutama Karya memastikan kesiapan layanan operasional guna menjaga kelancaran arus lalu lintas, terutama di ruas Jambi yang mengalami peningkatan signifikan.

Pengguna jalan diimbau untuk:

• Merencanakan perjalanan lebih awal

• Mematuhi batas kecepatan dan rambu lalu lintas

• Menjaga jarak aman antar kendaraan

• Memastikan kondisi kendaraan prima

• Beristirahat di rest area bila merasa lelah

Pemantauan trafik dilakukan secara berkala sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam menjaga keamanan dan kenyamanan pengguna jalan selama periode libur panjang.

Ruas Betung–Tempino–Jambi menjadi salah satu penghubung penting antarwilayah di Sumatera.

Kenaikan trafik yang signifikan saat libur Imlek memperlihatkan peran vital Tol Jambi dalam mendukung mobilitas ekonomi dan perjalanan masyarakat.

Hutama Karya menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan pelayanan jalan tol di JTTS melalui kesiapan petugas, fasilitas pendukung, serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait.(*)

JAKARTA , SEPUCUKJAMBI.ID – Menyambut Ramadan dan Idulfitri 1447 Hijriah, PT Astra Honda Motor (AHM) kembali menghadirkan program Mudik dan Balik Bareng Honda (MBBH) 2026.

Program tahunan yang rutin digelar sejak 2008 ini dirancang untuk memberikan perjalanan mudik yang lebih aman dan nyaman bagi pengguna sepeda motor Honda.

Pada arus mudik tahun ini, AHM menyiapkan 38 unit bus menuju Yogyakarta dan 22 unit bus ke Semarang dengan total kuota 2.400 pemudik.

Keberangkatan dilakukan dari Jakarta dengan titik akhir di Gedung Wana Graha Bhakti Yasa, Yogyakarta, serta Museum Ronggowarsito, Semarang.

Tak hanya mengangkut penumpang, AHM juga menyediakan 32 truk untuk membawa 1.200 unit sepeda motor peserta mudik ke dua kota tujuan tersebut.

Pengiriman sepeda motor dijadwalkan pada 12 Maret 2026 dari Bhanda Ghara Reksa (BGR) Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Sementara keberangkatan peserta menggunakan bus akan dilaksanakan pada 14 Maret 2026 dari kantor pusat AHM di Sunter, Jakarta Utara.

Untuk arus balik, program akan digelar pada 28 Maret 2026 dengan kuota 800 pemudik menggunakan 22 bus serta 11 truk pengangkut 400 sepeda motor kembali ke Jakarta.

Sepeda motor yang diangkut menggunakan truk akan diasuransikan selama perjalanan hingga tiba di tujuan.

Setiap peserta juga memperoleh dua kursi bus ber-AC untuk setiap satu unit motor, asuransi perjalanan, layanan kesehatan, hingga paket goodie bag berisi jaket dan perlengkapan perjalanan.

AHM juga menyediakan area istirahat nyaman, fasilitas ibadah, konsumsi selama perjalanan, serta doorprize menarik termasuk dua unit sepeda motor.

General Manager Honda Customer Care Center (HC3) AHM, Antok Yuniarso, menyatakan program ini merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam mendukung keselamatan konsumen saat mudik.

Menurutnya, program ini memberikan alternatif perjalanan yang lebih aman, mengurangi risiko kelelahan di jalan, sekaligus menghadirkan pengalaman mudik yang menyenangkan.

Cara Daftar Mudik dan Balik Bareng Honda 2026

Pendaftaran MBBH 2026 dibuka mulai 12 Februari hingga 11 Maret 2026 dengan biaya Rp150.000 dan kuota terbatas.

Calon peserta dapat mendaftar melalui situs resmi www.astra-honda.com atau melalui aplikasi WANDA, Motorku-X, dan Daya Auto.

Syarat Peserta:

• Pengguna sepeda motor Honda

• Memiliki KTP

• Memiliki SIM C

• Memiliki STNK motor Honda yang digunakan

Setiap sepeda motor maksimal diikuti dua peserta.

Kondisi motor harus standar dan prima dengan batas maksimal barang bawaan 20 kg.

Peserta wajib menggunakan perlengkapan berkendara sesuai standar, termasuk helm SNI, serta mengikuti seluruh ketentuan perjalanan hingga tiba di titik akhir tujuan.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan uang tunai lebih dari Rp5 miliar dalam penggeledahan terkait dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Uang tersebut ditemukan dalam lima koper di sejumlah lokasi yang menjadi target penyidikan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa penggeledahan dilakukan di beberapa titik yang berkaitan dengan pihak-pihak dalam perkara, terutama di wilayah Ciputat, Tangerang Selatan.

“Tim penyidik mengamankan lima koper berisi uang tunai dengan total nilai lebih dari Rp5 miliar,” ujar Budi dalam keterangan resminya,.

Selain uang tunai, penyidik juga membawa sejumlah dokumen serta perangkat elektronik yang diduga berkaitan dengan aliran dana dalam perkara tersebut.

Seluruh barang bukti kini tengah dianalisis untuk memperkuat konstruksi hukum kasus ini.

Perkara ini merupakan pengembangan dari penyidikan dugaan suap yang berkaitan dengan proses pengurusan impor barang.

KPK menduga adanya pengaturan tertentu dalam proses kepabeanan yang memberikan keuntungan bagi pihak tertentu.

Sebelumnya, KPK telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat sejumlah pihak.

Dari hasil OTT tersebut, penyidik terus menelusuri aliran uang serta peran masing-masing pihak dalam praktik yang diduga melanggar hukum.

Penemuan uang miliaran rupiah dalam lima koper menjadi indikasi besarnya nilai transaksi dalam kasus ini.

KPK menegaskan penyidikan masih berlangsung dan tidak menutup kemungkinan adanya penetapan tersangka baru maupun pengembangan perkara lebih lanjut.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Masa transisi kelembagaan menjadi tantangan besar bagi Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj).

Dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, terungkap bahwa kementerian baru ini masih menghadapi kekurangan ribuan pegawai serta persoalan alih anggaran yang belum sepenuhnya rampung dari Kementerian Agama.

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menjelaskan bahwa kebutuhan sumber daya manusia (SDM) untuk menjalankan fungsi pelayanan haji dan umrah secara optimal diperkirakan mencapai sekitar 7.000 orang di seluruh Indonesia.

Menurutnya, pemenuhan kekurangan tersebut akan dilakukan secara bertahap hingga 2026.

Targetnya, sekitar 4.500 hingga 5.000 pegawai akan dialihkan dalam proses lanjutan.

Saat ini, sebagian besar pegawai Kemenhaj merupakan hasil pengalihan dari Kemenag. Rinciannya meliputi:

• 33 pegawai dari Badan Penyelenggara Haji

• 3.515 pegawai dari Kementerian Agama

• 36 pegawai dari Kementerian Kesehatan

• 47 pegawai penugasan dari kementerian/lembaga lain

Dari jumlah tersebut, 417 orang bertugas di kantor pusat dan 3.214 orang tersebar di daerah.

Untuk tahap berikutnya, Kemenhaj telah memperoleh izin dari Kementerian PAN-RB untuk mengalihkan tambahan 1.362 pegawai dari Kemenag. Proses ini masih dalam tahap verifikasi bersama.

Selain persoalan SDM, rapat kerja juga menyoroti anggaran strategis penyelenggaraan haji yang masih berada di Kemenag.

Kondisi ini dinilai berpotensi menghambat percepatan pembangunan fasilitas pendukung seperti asrama haji dan pusat layanan haji dan umrah.

Pemerintah berharap proses alih anggaran dapat segera diselesaikan agar operasional Kemenhaj berjalan penuh mulai tahun depan.

Komisi VIII DPR RI menekankan pentingnya penataan struktur kelembagaan secara cepat dan rapi.

DPR mengingatkan agar pelayanan kepada jamaah haji dan umrah tidak terganggu akibat persoalan administratif di masa transisi.

Transisi ini menjadi ujian awal bagi Kemenhaj sebagai kementerian baru.

Keberhasilan penataan SDM dan anggaran akan menentukan efektivitas pelayanan haji Indonesia ke depan.(*)

PALEMBANG, SEPUCUKJAMBI.ID – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Komisi V meninjau langsung progres pembangunan Jalan Tol Palembang–Betung, bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), pada Rabu (12/02/2026) di Jembatan Musi V.

Kunjungan ini bertujuan memastikan pembangunan berjalan sesuai target, standar mutu, serta ketentuan yang berlaku.

Kunjungan dipimpin Ketua Tim Komisi V, Roberth Rouw, bersama anggota Mukhlis Basri, Haryanto, Sofwan Dedy Ardyanto, Hanan A. Rozak, Syarief Abdullah Alkadrie, Ruslan M. Daud, Irmawan, Ghufran, dan Muhammad Lokot Nasution. Tim DPR RI didampingi oleh Direktur Jalan Bebas Hambatan Ditjen Bina Marga Dedy Gunawan, anggota BPJT Unsur Masyarakat Tulus Abadi, serta jajaran Direksi dan EVP Hutama Karya.

EVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Mardiansyah, menegaskan komitmen perusahaan dalam percepatan penyelesaian proyek tanpa mengorbankan mutu dan keselamatan.

“Hutama Karya berkomitmen memastikan pembangunan Jalan Tol Palembang–Betung berjalan sesuai target, memenuhi standar kualitas, serta mengutamakan aspek keselamatan kerja dan keselamatan pengguna jalan. Dukungan dan pengawasan DPR RI serta sinergi dengan Kementerian PU dan pemangku kepentingan menjadi penguatan penting agar ruas ini dapat segera memberikan manfaat nyata, termasuk saat periode mudik Lebaran 2026,” ujar Mardiansyah.

Berdasarkan paparan lapangan, progres konstruksi Jalan Tol Palembang–Betung telah mencapai 89,91%.

Ruas tol ini direncanakan difungsionalkan secara terbatas pada periode arus mudik Lebaran 2026 untuk membantu mengurai kepadatan lalu lintas jalan nasional serta memberikan alternatif perjalanan yang lebih aman dan nyaman.

Jalan Tol Palembang–Betung menjadi koridor strategis karena menghubungkan Kayuagung–Palembang–Betung dan selanjutnya terintegrasi menuju Jambi.

Kehadiran tol ini diproyeksikan memangkas waktu tempuh perjalanan dari 3–4 jam melalui jalan nasional menjadi sekitar 1 jam melalui jalan tol, mendukung kelancaran distribusi logistik, mobilitas masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Ketua Tim Komisi V, Roberth Rouw, menekankan pentingnya percepatan penyelesaian proyek hingga tersambung ke Jambi.

“DPR mendukung dan mengapresiasi BUMN yang membangun jalan tol dengan kualitas terbaik. Kami juga mengapresiasi komitmen pemerintah dalam menghadirkan infrastruktur bagi masyarakat. Kami harap pada saat Lebaran nanti tidak ada kendala, sehingga masyarakat dapat merasakan langsung fasilitas dan manfaatnya,” ujar Roberth Rouw.

Kunjungan ini menegaskan kolaborasi DPR RI, Kementerian PU, dan badan usaha pelaksana dalam mendorong percepatan PSN secara terukur.

Sinergi tersebut diharapkan memperkuat konektivitas antarwilayah dan mempercepat manfaat infrastruktur bagi masyarakat, khususnya di Sumatra Selatan dan sekitarnya.()*

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pemerintah sempat menghadapi dilema berat ketika ekonomi nasional mengalami perlambatan signifikan.

Dalam situasi tersebut, penambahan utang dipilih sebagai langkah darurat untuk menjaga stabilitas dan mencegah krisis yang lebih dalam.

Menurut Purbaya, pemerintah harus bergerak cepat agar tekanan ekonomi tidak berkembang menjadi krisis seperti yang terjadi pada Krisis Moneter 1998.

Ia menegaskan, kebijakan peningkatan utang dilakukan secara terukur melalui instrumen fiskal.

“Pilihannya yang mana? ke kondisi seperti 1998 atau meningkatkan utang sedikit tapi ekonomi kita selamat, habis itu kita tata ulang semuanya,” ujarnya.

Instrumen Fiskal untuk Stabilitas

Purbaya menjelaskan, kebijakan tersebut bersifat strategis dan tidak dimaksudkan sebagai solusi permanen.

Pemerintah memanfaatkan ruang fiskal guna menjaga pertumbuhan, mempertahankan daya beli masyarakat, serta melindungi sektor-sektor prioritas dari dampak perlambatan.

Ia memastikan rasio utang pemerintah masih berada dalam batas aman sesuai aturan fiskal yang berlaku. Disiplin anggaran tetap dijaga agar beban utang tidak membebani generasi mendatang.

Menurutnya, tanpa intervensi fiskal yang cepat, tekanan ekonomi berpotensi memicu dampak sosial lebih luas. Oleh karena itu, kebijakan ini diposisikan sebagai jembatan menuju pemulihan yang lebih kuat.

Penataan Ulang Setelah Stabil

Menkeu menambahkan, setelah kondisi ekonomi kembali stabil, pemerintah akan melakukan penataan ulang kebijakan fiskal.

Fokusnya adalah memastikan struktur anggaran lebih sehat dan tahan terhadap guncangan global di masa depan.

Di tengah perdebatan publik mengenai kenaikan utang, Purbaya menegaskan bahwa yang terpenting adalah produktivitas penggunaan utang tersebut.

Pemerintah berupaya memastikan setiap tambahan pembiayaan memberi dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan pendekatan ini, kebijakan penambahan utang disebut bukan sekadar menambah beban, melainkan strategi penyelamatan untuk menjaga momentum pemulihan dan mencegah krisis yang lebih dalam.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Badan Gizi Nasional (BGN) resmi memperluas cakupan penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memasukkan balita usia 6–59 bulan.

Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 dan mulai diterapkan dalam petunjuk teknis pelaksanaan tahun 2026.

Sekretaris Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Ermia Sofiyessi, menyampaikan bahwa penambahan kelompok usia tersebut merupakan langkah strategis, bukan sekadar perubahan administratif.

Menurutnya, intervensi gizi pada usia balita sangat menentukan kualitas tumbuh kembang anak.

“Anak 6–59 bulan itu menerima. Ini menjadi tantangan karena usia tersebut cukup kritis untuk menerima asupan makanan yang tepat,” ujarnya di Jakarta, Jumat.

Fokus 1.000 Hari Pertama Kehidupan

Program MBG kini diarahkan untuk menyasar fase paling penting dalam siklus kehidupan manusia, yaitu 1.000 hari pertama kehidupan.

Periode ini mencakup masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun, yang menjadi fondasi kesehatan fisik dan perkembangan kognitif jangka panjang.

Kelompok sasaran yang dikenal sebagai 3B ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dinilai memiliki dampak langsung terhadap upaya penurunan stunting serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

BGN menegaskan bahwa penguatan intervensi gizi pada fase awal kehidupan akan berkontribusi pada pembentukan generasi yang sehat, cerdas, dan kompetitif, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.

Distribusi Hingga Wilayah Terpencil

Data terbaru menunjukkan jumlah penerima manfaat MBG dari kategori 3B terus meningkat.

Program ini dilaksanakan melalui koordinasi lintas sektor, melibatkan satuan pelayanan pemenuhan gizi, puskesmas, hingga jaringan posyandu di berbagai daerah.

Pendekatan tersebut dirancang agar distribusi makanan bergizi dapat menjangkau masyarakat secara merata, termasuk di wilayah terpencil.

BGN juga membuka opsi fleksibilitas pengambilan bantuan, seperti melalui kader kesehatan atau jadwal khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan orang tua.

Langkah ini diharapkan memastikan bantuan benar-benar diterima oleh balita dan ibu yang membutuhkan.

Investasi Jangka Panjang Ketahanan Gizi

Perluasan sasaran MBG dipandang sebagai bagian dari strategi besar pemerintah dalam memperkuat ketahanan gizi nasional.

Fokus pada balita usia dini dianggap sebagai investasi jangka panjang yang akan menentukan kualitas generasi mendatang.

Dengan kebijakan ini, pemerintah menegaskan komitmen untuk membangun fondasi kesehatan masyarakat sejak usia paling awal, demi mewujudkan pembangunan manusia yang berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.(*)

ACEH, SEPUCUKJAMBI.ID – Sjafrie Sjamsoeddin meninjau langsung aktivitas Satuan Tugas (Satgas) Kuala di Kabupaten Aceh Tamiang, Kamis (12/2/2026), sebagai bagian dari percepatan penanganan dampak bencana dan pemulihan wilayah.

Kunjungan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga keamanan lingkungan sekaligus memperkuat fondasi ekonomi masyarakat setempat.

Dalam agenda tersebut, Menhan menyaksikan proses pengerukan alur sungai serta pekerjaan teknis lain yang dilakukan di lapangan.

Normalisasi ini bertujuan mengurangi potensi banjir dan memperbaiki sistem drainase kawasan yang terdampak.

Menurut Sjafrie, langkah tersebut bukan hanya respons darurat, melainkan bagian dari strategi jangka panjang.

Pemerintah ingin memastikan penanganan bencana dilakukan secara menyeluruh, mulai dari aspek keselamatan warga hingga stabilitas kawasan yang memiliki nilai strategis secara ekonomi.

“Pengerukan ini adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam merespons bencana secara holistik,” ujar Sjafrie dalam keterangan resmi.

Fokus Keamanan dan Keberlanjutan Ekonomi

Ia menegaskan bahwa pemulihan tidak boleh berhenti pada perbaikan infrastruktur yang rusak.

Pemerintah juga menargetkan dampak berkelanjutan bagi masyarakat, baik dalam hal keamanan lingkungan maupun penguatan kedaulatan ekonomi lokal.

Satgas Kuala sendiri berperan dalam pengerahan alat berat dan personel untuk mempercepat normalisasi sungai serta pemulihan kawasan terdampak.

Dalam kunjungan tersebut, Menhan juga berdialog dengan prajurit dan petugas teknis guna memastikan kebutuhan operasional, termasuk logistik dan peralatan, terpenuhi dengan baik.

Sinergi TNI dan Pemerintah Daerah

Sjafrie menekankan pentingnya kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah, dan instansi terkait.

Menurutnya, dampak bencana tidak hanya menyasar infrastruktur, tetapi juga aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Karena itu, pendekatan terpadu menjadi kunci keberhasilan program pemulihan.

Kunjungan ini sekaligus menjadi bentuk apresiasi terhadap personel yang bertugas di wilayah dengan tantangan geografis cukup berat.

Pemerintah memastikan dukungan berkelanjutan agar pekerjaan di lapangan berjalan aman, efektif, dan berorientasi jangka panjang.

Program normalisasi sungai di Aceh Tamiang diharapkan mampu menekan risiko bencana di masa mendatang.

Selain meningkatkan keselamatan warga, proyek ini dinilai dapat membuka peluang ekonomi baru melalui perbaikan akses dan stabilisasi lingkungan.

Dengan langkah tersebut, pemerintah menegaskan bahwa penanganan bencana bukan sekadar solusi sementara, melainkan bagian dari strategi pembangunan kawasan yang lebih tangguh, produktif, dan berkelanjutan.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Profesi debt collector atau penagih utang kerap dipandang kontroversial karena bersentuhan langsung dengan debitur bermasalah.

Di balik citra berisiko tinggi tersebut, bayaran yang diterima tenaga penagihan ternyata tidak kecil. Untuk satu kali penarikan aset kendaraan, komisi yang diterima bisa mencapai puluhan juta rupiah.

Meski begitu, regulator menegaskan bahwa praktik penagihan tetap harus mematuhi ketentuan perlindungan konsumen.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan perusahaan pembiayaan dan mitra penagihan agar menjalankan prosedur sesuai aturan hukum dan norma sosial.

Komisi Debt Collector Rp5–20 Juta per Unit

Dalam praktiknya, ketika kredit macet dan debitur sulit dihubungi, perusahaan leasing biasanya menunjuk pihak ketiga untuk melakukan penarikan jaminan fidusia.

Di lapangan, mereka kerap disebut sebagai “mata elang” atau matel.

Praktisi Asset Recovery Management di perusahaan leasing kendaraan, Budi Baonk, menyebut besaran komisi ditentukan melalui kesepakatan antara perusahaan pembiayaan dan vendor jasa penagihan.

Fee diberikan setelah surat kuasa penarikan diterbitkan.

“Rentang harga paling kecil Rp5 juta sampai Rp20 juta,” ujarnya, dikutip dari CNBC Indonesia.

Nilai tersebut bergantung pada jenis dan tahun kendaraan yang diamankan. Unit keluaran terbaru umumnya memiliki tarif penarikan lebih tinggi dibanding kendaraan lama.

Selain itu, reputasi serta rekam jejak perusahaan penagihan juga memengaruhi besaran komisi.

OJK Tegaskan Larangan Intimidasi

Walaupun profesi debt collector diizinkan secara regulasi, OJK menegaskan ada batasan tegas dalam proses penagihan.

Penagih dilarang melakukan ancaman, mempermalukan konsumen, intimidasi, hingga tekanan berulang.

Waktu penagihan pun dibatasi, hanya boleh dilakukan di alamat domisili debitur pada Senin hingga Sabtu pukul 08.00–20.00 waktu setempat, kecuali terdapat persetujuan khusus dari konsumen.

Pjs Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengingatkan bahwa perlindungan konsumen harus berjalan seimbang dengan kewajiban membayar utang.

Ia mendorong nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran agar proaktif mengajukan restrukturisasi kredit kepada lembaga keuangan, ketimbang menghindari komunikasi.

Sementara itu, Deputi Komisioner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Perlindungan Konsumen OJK, Sarjito, menegaskan regulator tidak akan melindungi debitur yang beritikad buruk.

Industri Pembiayaan dan Tantangan Penagihan

Seiring meningkatnya volume kredit kendaraan dan pembiayaan digital, kebutuhan tenaga penagihan diperkirakan tetap tinggi.

Namun regulator menekankan bahwa keseimbangan antara hak penagihan dan perlindungan konsumen menjadi fondasi utama menjaga kepercayaan publik terhadap industri jasa keuangan.

Di satu sisi, debt collector menghadapi risiko konflik di lapangan. Di sisi lain, konsumen berhak atas perlakuan manusiawi dan sesuai hukum.

Kombinasi keduanya menjadi tantangan besar bagi industri pembiayaan di tengah pertumbuhan kredit yang terus meningkat.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Penonaktifan jutaan peserta BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) menimbulkan kekhawatiran soal akses layanan kesehatan bagi masyarakat miskin.

DPR meminta pemerintah memastikan peserta yang statusnya nonaktif tetap mendapatkan pelayanan medis, setidaknya selama proses verifikasi dan pembaruan data berlangsung.

Penonaktifan dilakukan setelah pembaruan basis data kesejahteraan sosial, namun dampaknya langsung dirasakan masyarakat yang bergantung pada jaminan kesehatan gratis.

Kekhawatiran muncul karena rumah sakit bekerja berdasarkan sistem administrasi dan klaim yang ketat, sehingga status kepesertaan menjadi faktor penting dalam pelayanan.

DPR Tekankan Pentingnya Kepastian Hukum

Anggota DPR Edy menegaskan, jaminan layanan tidak cukup hanya melalui pernyataan pejabat, melainkan harus diperkuat secara administratif agar rumah sakit memiliki kepastian hukum.

“Pemerintah tidak bisa mengandalkan imbauan lisan. Rumah sakit bekerja berdasarkan aturan tertulis dan hitungan risiko. Negara wajib menerbitkan regulasi atau Surat Keputusan yang menjamin rumah sakit tetap melayani pasien BPJS PBI nonaktif dan memastikan klaimnya dibayarkan,” jelas Edy, Rabu (11/2/2026).

Tanpa payung hukum yang jelas, fasilitas kesehatan bisa ragu memberikan layanan karena khawatir klaim tidak dibayar.

Situasi ini berpotensi merugikan pasien yang membutuhkan perawatan mendesak, termasuk lansia, penderita penyakit kronis, dan keluarga miskin.

Pemerintah Janjikan Masa Transisi

Sebelumnya, pemerintah menyatakan akan memberikan masa transisi sambil proses verifikasi data berjalan.

Dalam periode ini, peserta yang dinonaktifkan tetap dijanjikan akses layanan kesehatan.

Koordinasi dilakukan antara Kementerian Sosial, BPJS Kesehatan, dan pemerintah daerah untuk memastikan peserta yang berhak dapat diaktifkan kembali.

Namun, DPR menekankan bahwa masa transisi harus disertai jaminan administratif yang tegas agar tidak terjadi kebingungan di lapangan.

Kepastian ini penting agar seluruh biaya pelayanan tetap ditanggung negara dan risiko penolakan pasien dapat diminimalkan.

Pentingnya Sinkronisasi Data dan Kepercayaan Publik

Desakan penerbitan regulasi tertulis juga dianggap penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem jaminan sosial nasional.

Program BPJS PBI selama ini menjadi jaring pengaman utama bagi jutaan warga miskin.

Gangguan akses layanan, meski sementara, bisa berdampak serius terhadap kesehatan masyarakat.

Polemik ini menyoroti pentingnya sinkronisasi data sosial dengan sistem pelayanan kesehatan.

Pemerintah diharapkan mempercepat pembaruan data sekaligus memastikan tidak ada warga miskin yang kehilangan hak atas layanan medis selama masa penyesuaian kebijakan.(*)