JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID — Keluhan masyarakat terkait QR Code untuk pembelian BBM subsidi yang tidak bisa digunakan semakin ramai terjadi di berbagai daerah.

Banyak pengguna mengaku mendadak tidak dapat mengakses layanan saat melakukan pengisian di SPBU.

Masalah ini berkaitan dengan proses pembaruan data yang tengah dilakukan oleh Pertamina Patra Niaga sebagai bagian dari evaluasi sistem distribusi BBM subsidi agar lebih tepat sasaran.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menjelaskan bahwa proses tersebut merupakan langkah rutin untuk meningkatkan kualitas data konsumen.

“Saat ini kami sedang melakukan pembaruan dan penyesuaian data sebagai bagian dari evaluasi sistem,” ujarnya, Sabtu (4/4/2026).

Ia menegaskan, langkah ini dilakukan untuk memastikan penyaluran BBM subsidi sesuai aturan dan tepat sasaran.

Dalam proses pembaruan tersebut, sejumlah data pengguna menjadi tidak aktif.

Dampaknya, QR Code yang sebelumnya dapat digunakan mendadak tidak berlaku, sehingga masyarakat tidak bisa mengakses BBM subsidi untuk sementara waktu.

Untuk mengatasi kendala ini, Pertamina mengimbau masyarakat segera melakukan pendaftaran ulang melalui sistem Subsidi Tepat.

Proses registrasi disebut mudah dan cepat agar pengguna yang berhak bisa kembali menikmati layanan.

Keluhan pengguna sendiri ramai bermunculan di media sosial. Beberapa di antaranya mengaku data kendaraan di aplikasi MyPertamina hilang, sementara lainnya menghadapi antrean panjang di SPBU akibat QR Code yang tidak bisa dipakai.

Pertamina memastikan bahwa kondisi ini bukan disebabkan kebijakan pembatasan baru, melainkan bagian dari penyesuaian sistem.

Diharapkan, setelah proses ini selesai, distribusi BBM subsidi akan menjadi lebih akurat, transparan, dan tepat sasaran.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID — Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional 1.789 dapur dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kebijakan ini merupakan bagian dari evaluasi besar-besaran untuk memastikan seluruh fasilitas memenuhi standar keamanan dan kelayakan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa program MBG sejauh ini menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, meski masih terdapat sejumlah kekurangan yang harus segera dibenahi.

“Secara umum program ini berjalan baik, namun distribusi ke pesantren perlu dipercepat. Arahan Presiden, sebelum akhir tahun semuanya harus sudah optimal,” ujarnya, Sabtu (4/4/2026).

Hingga akhir Maret 2026, program MBG tercatat telah menjangkau lebih dari 61 juta penerima manfaat yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia.

Capaian ini menunjukkan skala besar program dalam mendukung perbaikan gizi masyarakat.

Namun, dalam proses pengawasan, ditemukan sejumlah dapur yang belum memenuhi ketentuan operasional.

Masalah yang muncul bervariasi, mulai dari standar kebersihan yang belum terpenuhi, tidak adanya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), hingga fasilitas pengolahan limbah yang tidak memadai.

Selain itu, kualitas makanan dan kesiapan sarana juga menjadi perhatian utama pemerintah.

Hal ini penting untuk memastikan makanan yang diberikan benar-benar aman dan layak dikonsumsi oleh masyarakat.

Dapur yang dihentikan sementara diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan sesuai standar yang telah ditetapkan.

Jika tidak mampu memenuhi ketentuan, pemerintah membuka kemungkinan penghentian operasional secara permanen.

Langkah evaluasi ini dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga kualitas program MBG agar tetap berkelanjutan dan tepat sasaran, khususnya bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan asupan gizi yang baik.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Volume kendaraan di ruas Tol Betung–Tempino–Jambi mengalami peningkatan selama libur panjang awal April 2026.

Kenaikan ini mencerminkan tingginya mobilitas masyarakat di wilayah Jambi dan sekitarnya.

PT Hutama Karya mencatat, sebanyak 9.724 kendaraan melintas di ruas Bayung Lencir–Tempino pada 3 April 2026.

Angka ini meningkat sekitar 15,8 persen dibandingkan kondisi lalu lintas normal.

Plt. EVP Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya, Hamdani, mengatakan peningkatan trafik ini dipicu oleh aktivitas masyarakat selama libur panjang, baik untuk perjalanan keluarga, wisata, maupun mobilitas antarwilayah.

“Peningkatan volume kendaraan ini merupakan tren yang biasa terjadi saat periode libur panjang. Kami terus melakukan pemantauan secara intensif, khususnya pada ruas-ruas strategis seperti Tol Jambi, guna memastikan perjalanan pengguna tetap aman dan lancar,” ujar Hamdani.

Secara keseluruhan, trafik di Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) juga menunjukkan kenaikan signifikan.

Total kendaraan yang melintas di berbagai ruas tol operasional mencapai 142.518 unit dalam satu hari, atau naik sekitar 42,85 persen dibandingkan hari biasa.

Hamdani menegaskan, Hutama Karya telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi, mulai dari kesiapan petugas di lapangan hingga optimalisasi fasilitas pendukung.

Hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas layanan selama lonjakan arus kendaraan.

“Kami mengimbau pengguna jalan untuk merencanakan perjalanan dengan baik, memastikan kondisi kendaraan prima, serta beristirahat di rest area jika merasa lelah. Keselamatan pengguna jalan tetap menjadi prioritas utama,” tambahnya.

Dengan peningkatan trafik ini, Hutama Karya memastikan operasional jalan tol tetap berjalan optimal sebagai bagian dari komitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya di ruas strategis seperti Tol Jambi.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan optimisme bahwa status pasar modal Indonesia akan tetap bertahan dalam kategori emerging market versi MSCI.

Keyakinan ini didasarkan pada peningkatan transparansi dan integritas pasar yang terus diperkuat.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Hasan Fawzi, menilai posisi Indonesia saat ini justru semakin kompetitif dibandingkan banyak negara lain, baik di tingkat regional maupun global.

“Dari sisi transparansi, keterbukaan informasi, hingga penegakan hukum, posisi kita saat ini bahkan sudah lebih maju dibanding sejumlah pasar lain,” ujarnya di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (3/4/2026).

Menurut Hasan, penguatan transparansi bukan sekadar langkah jangka pendek, melainkan akan terus dilakukan secara berkelanjutan dan menjadi bagian dari regulasi yang lebih permanen.

Ia menambahkan, berbagai data terbaru hingga Maret 2026 menunjukkan adanya kemajuan signifikan dalam tata kelola pasar modal Indonesia.

Sebelumnya, MSCI sempat menyoroti pasar modal Indonesia, khususnya terkait aspek transparansi dan likuiditas.

Namun, OJK bersama para pemangku kepentingan telah melakukan berbagai langkah perbaikan, termasuk peningkatan keterbukaan data serta penguatan regulasi.

Dengan reformasi tersebut, OJK meyakini kepercayaan investor akan semakin meningkat, sekaligus menjaga stabilitas pasar modal nasional.

Ke depan, OJK menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pengawasan dan regulasi guna menjaga integritas pasar, serta meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Badan Gizi Nasional menegaskan bahwa insentif sebesar Rp6 juta per hari untuk dapur dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak diberikan secara otomatis.

Insentif tersebut dapat dihentikan sewaktu-waktu jika fasilitas dapur tidak memenuhi standar operasional yang telah ditetapkan.

Direktur Manajemen Risiko Pemenuhan Gizi BGN, Rufriyanto Maulana Yusuf, menjelaskan bahwa kebijakan ini mengacu pada prinsip disiplin layanan.

“Pendekatannya adalah no service, no pay. Jika layanan tidak berjalan sesuai standar, maka tidak ada pembayaran,” ujarnya, Jumat (3/4/2026).

Menurutnya, hak mitra atas insentif akan langsung gugur apabila dapur tidak beroperasi atau gagal memenuhi persyaratan teknis yang telah ditentukan.

BGN juga menetapkan sejumlah indikator ketat terkait kualitas operasional dapur. Beberapa di antaranya meliputi kebersihan air, kelancaran sistem limbah, kondisi penyimpanan bahan makanan, hingga kelengkapan sertifikasi kesehatan.

Jika ditemukan pelanggaran, seperti kontaminasi bakteri E. coli pada air, sistem IPAL bermasalah, kerusakan mesin pendingin yang menyebabkan bahan pangan rusak, atau tidak adanya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi dari Kementerian Kesehatan, maka insentif akan langsung dihentikan pada hari yang sama.

Rufriyanto menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pembenahan dalam program MBG yang masih terus dikembangkan.

Ia menilai, transformasi dalam tata kelola program publik membutuhkan proses penyesuaian berkelanjutan, termasuk dalam memastikan kualitas layanan tetap terjaga.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa kebijakan tersebut bukan semata soal keuntungan finansial, tetapi bagian dari upaya kolektif untuk membangun sistem pemenuhan gizi yang lebih baik dan berkelanjutan.

Dengan penerapan aturan ini, BGN berharap seluruh mitra pengelola dapur dapat menjaga standar operasional secara konsisten, sehingga program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Seorang mahasiswa mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ke Mahkamah Konstitusi.

Permohonan ini disampaikan dalam sidang pendahuluan yang berlangsung pada Kamis (2/4/2026) di Jakarta.

Gugatan tersebut berfokus pada Pasal 106 ayat (1) yang mengatur kewajiban pengemudi untuk berkendara dengan “penuh konsentrasi”.

Pemohon menilai frasa tersebut masih terlalu umum dan berpotensi menimbulkan multitafsir di lapangan, sehingga perlu diperjelas, termasuk terkait larangan merokok dan menggunakan gawai saat berkendara.

Dalam persidangan, sejumlah hakim konstitusi memberikan catatan penting terhadap permohonan tersebut.

Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah menekankan pentingnya pembuktian kerugian konstitusional yang dialami pemohon sebagai dasar pengajuan perkara.

“Harus terlihat kerugian konstitusionalnya, misalnya akibat tidak penuh konsentrasi bisa menimbulkan risiko kecelakaan,” ujarnya.

Sementara itu, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh menyarankan agar pemohon mengkaji ulang norma yang diuji, termasuk kemungkinan bahwa persoalan justru terletak pada bagian penjelasan undang-undang, bukan hanya pada frasa dalam pasal.

Pendapat serupa juga disampaikan Ketua MK, Suhartoyo, yang meminta agar permohonan disusun lebih sederhana dan mudah dipahami, sekaligus mempertimbangkan penegasan makna melalui penjelasan pasal.

Mahkamah Konstitusi memberikan kesempatan kepada pemohon untuk memperbaiki permohonannya sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya.

Permohonan ini dinilai penting karena berpotensi memberikan kejelasan hukum terkait aturan berkendara, sekaligus meningkatkan keselamatan di jalan raya, khususnya dalam penggunaan ponsel dan aktivitas lain yang dapat mengganggu konsentrasi pengemudi.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Kabar positif datang dari ibu kota Indonesia.

Jakarta berhasil masuk dalam jajaran kota teraman di Asia Tenggara tahun 2026, bahkan menempati posisi kedua dan mengungguli sejumlah kota besar lain di kawasan.

Berdasarkan laporan Global Residence Index per 16 Januari 2026, Jakarta mencatat skor 0,72, berada tepat di bawah Singapura yang masih mempertahankan posisi teratas dengan skor 0,90.

Menariknya, Jakarta mampu melampaui kota-kota populer seperti Bangkok dan Kuala Lumpur yang selama ini dikenal sebagai destinasi utama di kawasan Asia Tenggara.

Penilaian dalam indeks ini didasarkan pada berbagai indikator penting, mulai dari tingkat kriminalitas, stabilitas sosial, hingga kualitas layanan publik yang dirasakan masyarakat.

Berikut daftar 10 kota teraman di Asia Tenggara tahun 2026:

1. Singapura — 0,90
2. Jakarta — 0,72
3. Bangkok — 0,65
4. Vientiane — 0,61
5. Hanoi — 0,60
6. Kuala Lumpur — 0,57
7. Phuket — 0,57
8. Ho Chi Minh City — 0,56
9. Phnom Penh — 0,55
10. Manila — 0,41

Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam aspek keamanan di Jakarta.

Berbagai upaya seperti penguatan sistem keamanan, pemanfaatan teknologi, hingga pembenahan tata kelola kota dinilai berkontribusi terhadap hasil tersebut.

Selain itu, peringkat ini juga mencerminkan semakin ketatnya persaingan antar kota di Asia Tenggara dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, baik bagi warga lokal maupun wisatawan.

Dengan posisi ini, Jakarta tidak hanya berkembang sebagai pusat ekonomi, tetapi juga semakin diakui sebagai kota besar yang layak huni dan aman untuk dikunjungi.(*)

PALEMBANG, SEPUCUKJAMBI.ID – Konektivitas jalan tol di Sumatera Selatan kini semakin meningkat dengan mulai beroperasinya Junction Palembang pada Jumat, 3 April 2026.

Pengoperasian ini dilakukan oleh PT Hutama Karya (Persero) berdasarkan keputusan resmi Kementerian Pekerjaan Umum.

Kehadiran junction ini diharapkan mampu memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus mempersingkat waktu tempuh perjalanan.

Sejumlah jalur yang mulai difungsikan meliputi Ramp 5 (Betung–Indralaya), Ramp 6 (Betung–Palembang), serta Ramp 8 (Palembang–Kayu Agung).

Sebelumnya, beberapa ramp lain seperti jalur Betung–Kayu Agung hingga Kayu Agung–Kramasan telah lebih dulu melayani pengguna jalan.

Sementara itu, beberapa akses tambahan seperti Ramp 4A dan Ramp 7 akan segera menyusul beroperasi seiring dengan rampungnya ruas Tol Palembang–Betung.

Dengan dibukanya junction ini, pengguna jalan kini dapat melakukan perjalanan antarwilayah secara lebih efisien tanpa harus keluar masuk tol seperti sebelumnya.

Plt Executive Vice President Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Hamdani, mengatakan bahwa pengoperasian Junction Palembang akan memberikan dampak signifikan terhadap kelancaran lalu lintas.

“Dengan beroperasinya Junction Palembang, konektivitas antar ruas tol di wilayah Palembang dan sekitarnya semakin optimal. Perjalanan menjadi lebih praktis dan efisien karena jalur sudah terhubung langsung,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan pengguna jalan untuk mempersiapkan perjalanan dengan baik, termasuk memastikan saldo uang elektronik mencukupi agar tidak mengalami kendala saat transaksi di gerbang tol.

Tarif Terbaru Junction Palembang

Seiring dengan integrasi junction ini, berikut rincian tarif tol terbaru:

Ramp 5 (Kramasan menuju berbagai tujuan):

• Kramasan – Pemulutan: Gol I Rp9.000 | Gol II–III Rp13.000 | Gol IV–V Rp17.500
• Kramasan – KTM Rambutan: Gol I Rp15.000 | Gol II–III Rp22.000 | Gol IV–V Rp29.500
• Kramasan – Indralaya: Gol I Rp26.500 | Gol II–III Rp39.000 | Gol IV–V Rp52.500
• Kramasan – Prabumulih: Gol I Rp111.500 | Gol II–III Rp166.500 | Gol IV–V Rp222.500

Ramp 6 (Kramasan – Palembang):

• Gol I Rp4.500 | Gol II–III Rp6.500 | Gol IV–V Rp8.500

Ramp 8 (Palembang – Kayu Agung Utama):

• Gol I Rp51.000 | Gol II–III Rp76.500 | Gol IV–V Rp102.000

Hutama Karya juga mengimbau masyarakat untuk selalu memantau informasi terbaru melalui akun resmi media sosial perusahaan, serta menghubungi layanan darurat jika terjadi kendala selama perjalanan.

Dengan beroperasinya Junction Palembang, perjalanan antarwilayah di Sumatera Selatan diharapkan menjadi lebih cepat, nyaman, dan efisien.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Otoritas Jasa Keuangan terus mendorong penguatan literasi dan inklusi keuangan syariah melalui program Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (GERAK Syariah) 2026.

Program ini menjadi salah satu langkah strategis dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah.

Dalam acara penutupan yang digelar di Menara Radius Prawiro, Jakarta, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menegaskan bahwa sektor keuangan syariah memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Menurutnya, dengan jumlah populasi muslim Indonesia yang mencapai lebih dari 244 juta jiwa, peluang pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sangat terbuka lebar.

Hal ini menjadi fondasi kuat dalam mendorong sistem keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan.

OJK juga terus memperkuat perannya dalam mendukung program prioritas pemerintah melalui berbagai inisiatif, seperti pembiayaan syariah bagi pelaku UMKM, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta upaya pengentasan kemiskinan.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan OJK, Dicky Kartikoyono, menekankan bahwa keberhasilan program ini tidak lepas dari kolaborasi lintas sektor yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Sepanjang pelaksanaan GERAK Syariah 2026, tercatat lebih dari 1.200 kegiatan literasi, ratusan program inklusi, serta ratusan kegiatan sosial yang menjangkau lebih dari 8,3 juta masyarakat.

Angka ini meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Dari sisi kinerja, penghimpunan dana keuangan syariah mencapai Rp6,83 triliun, sementara penyaluran dana menyentuh Rp6,86 triliun.

Selain itu, program sosial turut memberikan manfaat kepada lebih dari 266 ribu penerima dengan total dana puluhan miliar rupiah.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koperasi RI sekaligus Ketua Harian Masyarakat Ekonomi Syariah, Ferry Juliantono, menegaskan bahwa keuangan syariah harus berjalan seiring dengan sektor ekonomi riil seperti UMKM dan industri halal.

Selain itu, OJK bersama Kementerian Agama Republik Indonesia juga meluncurkan Buku Edukasi Keuangan Berbasis Agama (ESA) sebagai panduan praktis bagi masyarakat dalam mengelola keuangan sesuai nilai-nilai keagamaan.

Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, mengungkapkan bahwa meskipun jumlah penduduk muslim Indonesia sangat besar, tingkat penerapan ekonomi syariah masih relatif rendah dibandingkan negara lain seperti Malaysia.

Ia menilai, peningkatan literasi keuangan syariah harus terus didorong agar masyarakat tidak hanya memahami, tetapi juga mampu menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui berbagai program dan kolaborasi yang terus diperkuat, OJK optimistis keuangan syariah akan semakin berkembang dan memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian nasional, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah resmi menyesuaikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menyalurkan makanan sehat selama lima hari dalam seminggu.

Kebijakan ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi anggaran negara di tengah tantangan ekonomi global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa program MBG tetap berjalan, namun difokuskan pada hari-hari aktif sekolah agar lebih tepat sasaran.

“Program ini diarahkan untuk penyediaan makanan segar lima hari dalam seminggu, dengan pengecualian untuk asrama, daerah 3T, dan wilayah dengan tingkat stunting tinggi,” ujar Airlangga dalam konferensi pers virtual, Selasa (31/3/2026).

Penyesuaian ini menyesuaikan dengan jadwal belajar di sekolah masing-masing daerah.

Sekolah yang aktif lima hari, akan menerima program MBG lima hari, sedangkan wilayah tertentu yang membutuhkan perhatian khusus tetap diberikan fleksibilitas.

Langkah ini diproyeksikan mampu memberikan penghematan signifikan, mencapai sekitar Rp 20 triliun, sekaligus mendukung transformasi struktural menuju ekonomi yang lebih efisien, produktif, dan berdaya tahan.

“Pemerintah mengajak masyarakat dan dunia usaha untuk tetap produktif, berpartisipasi aktif, dan mendukung efisiensi serta transformasi budaya kerja ini,” tambah Airlangga.

Meskipun penyesuaian dilakukan, tujuan utama MBG tetap dijaga: meningkatkan asupan gizi anak-anak dan kelompok rentan, sekaligus menjaga efektivitas program dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga stabilitas fiskal, meningkatkan efisiensi belanja negara, serta membangun ketahanan ekonomi menghadapi tekanan global.(*)