JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Kabar terbaru bagi pengguna kendaraan bermotor, PT Pertamina Patra Niaga melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi mulai Sabtu 1 Agustus 2026.

Sejumlah produk Pertamax mengalami penurunan harga setelah dilakukan evaluasi terhadap sejumlah faktor ekonomi.

Penyesuaian tersebut membuat harga Pertamax (RON 92), Pertamax Turbo, dan Pertamax Green 95 mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya.

Sementara itu, harga produk diesel nonsubsidi seperti Pertamina Dex dan Dexlite tidak mengalami perubahan.

VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora mengatakan perubahan harga BBM nonsubsidi dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan harga rata-rata minyak dunia, nilai tukar rupiah, serta mengikuti ketentuan pemerintah.

“Penyesuaian harga BBM Non-Subsidi dilakukan mengikuti ketentuan dan arahan pemerintah dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, serta tetap memperhatikan daya beli masyarakat,” ujar Kitty dalam keterangan tertulis.

Menurutnya, langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya menjaga ketersediaan pasokan BBM nasional agar kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi.

Daftar Harga BBM Pertamina Terbaru per 1 Agustus 2026

Untuk wilayah dengan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 5 persen seperti DKI Jakarta, berikut rincian harga BBM nonsubsidi Pertamina terbaru:

• Pertamax Turbo: turun dari Rp19.300 per liter menjadi Rp18.300 per liter.
• Pertamax Green 95: turun dari Rp17.000 per liter menjadi Rp16.600 per liter.
• Pertamax (RON 92): turun dari Rp16.250 per liter menjadi Rp15.950 per liter.
• Pertamina Dex: tetap Rp21.150 per liter.
• Dexlite: tetap Rp19.700 per liter.

Penurunan harga paling besar terjadi pada Pertamax Turbo yang berkurang Rp1.000 per liter dibandingkan harga sebelumnya.

Sementara Pertamax standar turun Rp300 per liter dan Pertamax Green 95 turun Rp400 per liter.

Harga Bisa Berbeda Antarwilayah

Pertamina menjelaskan bahwa harga BBM nonsubsidi dapat berbeda antarwilayah karena dipengaruhi kebijakan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang ditetapkan pemerintah daerah.

Karena itu, masyarakat disarankan mengecek harga terbaru melalui kanal resmi Pertamina atau aplikasi layanan Pertamina sebelum melakukan pengisian bahan bakar.

Dengan adanya penurunan harga ini, pengguna kendaraan yang mengandalkan BBM nonsubsidi mendapatkan sedikit ruang penghematan biaya operasional, terutama bagi masyarakat dengan mobilitas tinggi.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pembangunan Jalan Tol Palembang–Betung memasuki tahap penting setelah struktur utama Jembatan Musi V resmi dinyatakan memenuhi standar keselamatan dan laik untuk difungsikan.

PT Hutama Karya (Persero) memperoleh Sertifikat Persetujuan Laik Fungsi (PLF) Struktur Jembatan Musi V dari Kementerian Pekerjaan Umum.

Sertifikat tersebut menjadi salah satu syarat penting sebelum Jalan Tol Palembang–Betung ditargetkan beroperasi pada akhir tahun 2026.

Penyerahan sertifikat dilakukan Kepala Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus sekaligus Koordinator Sekretariat Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ), Armen Adekristi, kepada Direktur Operasi III Hutama Karya Iwan Hermawan di Jakarta, Senin 27 Juli 2026.

Dengan keluarnya sertifikat tersebut, salah satu pekerjaan paling krusial dalam proyek tol yang menghubungkan Palembang hingga Betung itu telah melewati tahapan verifikasi teknis.

Jembatan Musi V Lulus Pengujian Keamanan

Sebelum mendapatkan sertifikat laik fungsi, Jembatan Musi V telah melalui serangkaian pemeriksaan teknis yang dilakukan KKJTJ.

Evaluasi mencakup pengujian beban statik, pengujian dinamik, hingga pemeriksaan aspek keamanan dan kekuatan struktur.

Hasil evaluasi menyatakan seluruh komponen jembatan memenuhi persyaratan teknis sehingga dapat digunakan sesuai standar keselamatan yang ditetapkan.

Kepala Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus Armen Adekristi mengatakan Jembatan Musi V merupakan salah satu infrastruktur strategis nasional yang membutuhkan perhatian khusus karena menjadi bagian penting dari konektivitas transportasi Sumatra Selatan.

“Setelah melalui pengujian dan evaluasi, seluruh aspek teknis, keamanan, serta kekuatan struktur telah memenuhi persyaratan sehingga dinyatakan laik fungsi,” ujar Armen.

Ia menjelaskan, pengelolaan jembatan tidak berhenti setelah pembangunan selesai.

Sesuai regulasi, pemantauan dan pemeliharaan berkala tetap harus dilakukan untuk memastikan kondisi struktur tetap aman dalam jangka panjang.

Jembatan Musi V juga telah dilengkapi sistem sensor pemantauan struktur yang terhubung dengan dashboard monitoring.

Ke depan, sistem tersebut akan dikembangkan dengan dukungan command center agar kondisi jembatan dapat dipantau secara real time.

Jadi Penentu Penyelesaian Tol Palembang-Betung

Direktur Operasi III Hutama Karya Iwan Hermawan menyebut penerbitan sertifikat tersebut menjadi hasil dari kolaborasi berbagai pihak sejak pembangunan kembali proyek dilakukan oleh Hutama Karya pada 2024.

Menurutnya, Jembatan Musi V merupakan salah satu pekerjaan paling menantang dalam pembangunan Tol Palembang-Betung selain pekerjaan vacuum consolidation.

“Sejak proyek ini dilanjutkan pada tahun 2024, kami berkomitmen menyelesaikan pembangunan sesuai target. Struktur jembatan berhasil diselesaikan dan telah difungsionalkan pada periode Natal, Tahun Baru, serta Idulfitri untuk membantu kelancaran lalu lintas,” katanya.

Iwan optimistis keberadaan Tol Palembang-Betung akan memberikan dampak besar terhadap mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi di Sumatra Selatan.

Jalan tol tersebut diproyeksikan memangkas waktu perjalanan sekaligus memperkuat konektivitas antarwilayah di Sumatra.

Progres Tol Palembang-Betung Capai 85 Persen

Jembatan Musi V memiliki panjang bentang 380 meter dengan konfigurasi 100 meter + 180 meter + 100 meter.

Jembatan bertipe Balanced Cantilever Concrete Box Girder tersebut membentang di atas Sungai Musi dan menjadi salah satu struktur utama dalam ruas Tol Palembang-Betung.

Secara keseluruhan, Jalan Tol Palembang-Betung memiliki panjang 69,19 kilometer yang terbagi menjadi tiga seksi.

Rinciannya:

• Seksi 1 Palembang–Rengas sepanjang 21,50 kilometer
• Seksi 2 Rengas–Pangkalan Balai sepanjang 33 kilometer
• Seksi 3 Pangkalan Balai–Betung sepanjang 14,69 kilometer

Hingga saat ini, progres konstruksi jalan tol tersebut telah mencapai 85,54 persen, sementara progres pengadaan lahan mencapai 88,43 persen.

Dengan selesainya sejumlah pekerjaan utama, Hutama Karya menargetkan Jalan Tol Palembang-Betung dapat beroperasi pada akhir tahun ini.

Kehadiran tol tersebut diharapkan tidak hanya mempercepat perjalanan masyarakat, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru melalui konektivitas yang lebih baik di wilayah Sumatra Selatan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jambi memaparkan perkembangan terbaru proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Ruas Jambi–Rengat Fase I (Simpang Ness–Merlung) yang ditargetkan mulai dibangun pada 2027.

Ruas tol sepanjang 67,45 kilometer itu akan melintasi tiga kabupaten di Provinsi Jambi dan saat ini memasuki tahap percepatan pengadaan lahan.

Plt Kepala BPJN Jambi Robert Eduard Sihotang mengatakan, ruas Tol Jambi–Rengat Fase I akan membentang dari Simpang Ness hingga Merlung. Proyek tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat konektivitas Jalan Tol Trans Sumatera di wilayah Jambi.

Menurut Robert, jalan tol ini akan dilengkapi dua simpang susun, yakni Simpang Susun Cinto Kenang dan Simpang Susun Merlung, serta dibangun melalui empat paket pekerjaan, yaitu Paket 1A, 1B, 2A, dan 2B.

“Salah satu paket pekerjaan akan difokuskan pada pembangunan Jembatan Batanghari yang menjadi struktur utama pada ruas tol ini,” ujarnya saat Rapat Koordinasi Persiapan Pembangunan JTTS Ruas Jambi–Rengat Fase I di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Jumat 24 Juli 2026.

Ia menjelaskan, ruas tol tersebut akan melintasi Kabupaten Muaro Jambi, Batanghari, dan Tanjung Jabung Barat.

Hingga saat ini, proses pengadaan lahan telah mencapai sekitar 9 persen, mencakup sembilan desa, yakni enam desa di Kabupaten Muaro Jambi, dua desa di Kabupaten Batanghari, dan satu desa di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BPJN Jambi menargetkan proses pengadaan tanah dapat diselesaikan dalam waktu sekitar sembilan bulan setelah seluruh dokumen administrasi dan perizinan terpenuhi.

Selain pembangunan fisik, BPJN juga memastikan proyek ini memperhatikan aspek lingkungan dan sosial.

Berbagai langkah mitigasi telah disiapkan, mulai dari pengendalian debu dan kebisingan, perlindungan habitat, keselamatan kerja, hingga penyediaan akses masyarakat melalui pembangunan underpass maupun overpass pada titik-titik yang dibutuhkan.

Tak hanya itu, pemerintah bersama mitra pendanaan juga menyiapkan program pemulihan mata pencaharian bagi masyarakat terdampak serta membuka mekanisme penyampaian keluhan dan konsultasi secara berkala bersama pemerintah desa dan warga.

Sementara itu, Gubernur Jambi Al Haris meminta seluruh proses persiapan dilakukan secara matang agar pembangunan dapat dimulai sesuai target pada 2027.

Menurutnya, pengalaman pembangunan Tol Jambi–Palembang menjadi pelajaran penting, terutama dalam proses pendataan lahan dan koordinasi lintas instansi.

“Kita belajar dari pengalaman pembangunan Jalan Tol Jambi–Palembang. Persiapan harus dilakukan sejak dini, terutama pendataan lahan, agar pelaksanaan pembangunan pada tahun 2027 dapat berjalan sesuai rencana,” kata Al Haris.

Ia juga meminta pemerintah kabupaten yang wilayahnya dilintasi jalan tol segera menyelesaikan pemetaan desa terdampak, jumlah bidang tanah, luas lahan, serta data masyarakat sebagai dasar percepatan pengadaan tanah.

Al Haris menegaskan, masyarakat yang lahannya terdampak akan memperoleh kompensasi sesuai hasil penilaian independen sehingga proses pembangunan dapat berjalan adil dan transparan.

Melalui koordinasi yang terus diperkuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPJN, BPN, serta mitra pendanaan internasional, proyek Tol Jambi–Rengat Fase I diharapkan dapat berjalan tepat waktu dan menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi serta konektivitas di Provinsi Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Persiapan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Ruas Jambi–Rengat Fase I terus dimatangkan.

Pemerintah Provinsi Jambi mulai mempercepat proses pendataan lahan dan koordinasi lintas instansi agar proyek strategis nasional tersebut dapat mulai dibangun pada 2027.

Komitmen itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pembangunan JTTS Ruas Jambi–Rengat Fase I (Simpang Ness–Merlung) yang dipimpin Gubernur Jambi Al Haris di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Jumat 24 Juli 2026.

Rapat dihadiri Plt Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jambi Robert Eduard Sihotang, perwakilan Islamic Development Bank (IsDB), Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), pemerintah kabupaten terkait, Badan Pertanahan Nasional (BPN), perangkat daerah, hingga tokoh masyarakat dari wilayah terdampak.

Dalam arahannya, Gubernur Al Haris menegaskan pengalaman pembangunan Tol Jambi–Palembang menjadi pelajaran penting agar seluruh tahapan persiapan dilakukan sejak dini, terutama terkait pengadaan lahan.

“Kita belajar dari pengalaman pembangunan Jalan Tol Jambi–Palembang. Persiapan harus dilakukan sejak dini, terutama pendataan lahan, agar pelaksanaan pembangunan pada tahun 2027 dapat berjalan sesuai rencana,” ujarnya.

Al Haris meminta seluruh tim bekerja secara profesional, transparan, dan mengantisipasi berbagai potensi persoalan, termasuk munculnya klaim lahan yang tidak sesuai ketentuan.

Menurutnya, jalan tol akan memberikan dampak besar terhadap peningkatan konektivitas antarwilayah, mempercepat mobilitas masyarakat dan distribusi barang, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi.

Ia juga memastikan masyarakat yang lahannya terdampak akan memperoleh kompensasi sesuai ketentuan dan hasil penilaian independen.

“Kita ingin seluruh proses berjalan baik. Yang dilakukan bukan sekadar ganti rugi, tetapi memberikan nilai yang adil sehingga masyarakat memperoleh manfaat dari pembangunan ini,” tegasnya.

Gubernur meminta pemerintah kabupaten segera memetakan desa yang terdampak, jumlah bidang tanah, luas lahan, serta data masyarakat sebagai dasar percepatan proses pengadaan tanah.

Selain itu, koordinasi lintas instansi juga diminta terus diperkuat agar seluruh proses administrasi, perizinan, hingga penyelesaian kawasan hutan dapat diselesaikan tepat waktu.

Sementara itu, Plt Kepala BPJN Jambi Robert Eduard Sihotang menjelaskan ruas Tol Jambi–Rengat Fase I memiliki panjang sekitar 67,45 kilometer, membentang dari Simpang Ness hingga Merlung.

Proyek tersebut akan dilengkapi dua simpang susun, yakni Simpang Susun Cinto Kenang dan Simpang Susun Merlung, serta dikerjakan dalam empat paket konstruksi, yaitu Paket 1A, 1B, 2A, dan 2B.

Salah satu paket akan difokuskan pada pembangunan Jembatan Batanghari yang menjadi struktur utama pada ruas tersebut.

Robert menyebutkan jalan tol akan melintasi tiga kabupaten, yakni Muaro Jambi, Batanghari, dan Tanjung Jabung Barat.

Hingga saat ini, sekitar 9 persen proses pengadaan lahan telah diselesaikan yang mencakup sembilan desa, terdiri atas enam desa di Muaro Jambi, dua desa di Batanghari, dan satu desa di Tanjung Jabung Barat.

Menurutnya, proses pengadaan tanah ditargetkan dapat rampung dalam waktu sekitar sembilan bulan setelah seluruh persyaratan administrasi dan perizinan selesai dipenuhi.

Dalam pelaksanaannya, proyek juga memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. Berbagai langkah mitigasi disiapkan, mulai dari pengendalian debu dan kebisingan, perlindungan habitat, keselamatan kerja, hingga pembangunan underpass maupun overpass untuk menjaga akses masyarakat.

Pemerintah juga menyiapkan program pemulihan mata pencaharian bagi warga terdampak serta mekanisme penanganan keluhan melalui konsultasi rutin bersama pemerintah desa dan masyarakat.

Melalui percepatan persiapan ini, Pemerintah Provinsi Jambi berharap pembangunan Tol Jambi–Rengat Fase I dapat berjalan sesuai jadwal sehingga mampu memperkuat konektivitas kawasan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) masih membuka pendaftaran Program Pemagangan Nasional (MagangHub) Angkatan II Batch 1 Tahun 2026 hingga 28 Juli 2026.

Program ini ditujukan bagi lulusan perguruan tinggi dan pendidikan profesi yang ingin memperoleh pengalaman kerja sekaligus meningkatkan kompetensi sebelum memasuki dunia kerja.

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Darmawansyah, mengatakan MagangHub menjadi salah satu program strategis pemerintah untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia Indonesia.

“Kami mengajak lulusan perguruan tinggi dan pendidikan profesi yang memenuhi persyaratan untuk memanfaatkan kesempatan ini. MagangHub menjadi sarana memperoleh pengalaman kerja, meningkatkan kompetensi, dan memperkuat kesiapan memasuki dunia kerja,” ujar Darmawansyah dalam keterangan resminya, Rabu 22 Juli 2026.

Menurutnya, Program MagangHub Angkatan II Batch 1 merupakan bagian dari target 150.000 peserta sepanjang 2026 yang dibagi dalam tiga batch, masing-masing berkuota 50.000 peserta.

Jadwal Seleksi MagangHub 2026

Setelah pendaftaran ditutup pada 28 Juli 2026, Kemnaker akan melanjutkan proses seleksi sesuai jadwal berikut:

• Pendaftaran: hingga 28 Juli 2026
• Seleksi peserta: 29 Juli–5 Agustus 2026
• Penetapan peserta: 6 Agustus 2026
• Pengumuman hasil seleksi: 7 Agustus 2026
• Pelaksanaan magang dimulai: 10 Agustus 2026
• Kick Off MagangHub Angkatan II Batch 1: 11 Agustus 2026

Peserta Berhak Mengikuti Sertifikasi BNSP

Pada pelaksanaan tahun ini, Kemnaker menghadirkan sejumlah penyempurnaan program, salah satunya memberikan kesempatan kepada seluruh peserta untuk mengikuti uji sertifikasi kompetensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) setelah menyelesaikan masa magang.

Sertifikat kompetensi tersebut diharapkan menjadi nilai tambah yang dapat meningkatkan peluang peserta memperoleh pekerjaan.

Selain itu, program kini juga terbuka bagi lulusan pendidikan profesi, seperti profesi kesehatan, pendidikan, akuntansi, teknik, dan bidang profesi lainnya.

Menurut Darmawansyah, kebijakan tersebut disusun untuk mengakomodasi kebutuhan lulusan profesi yang memerlukan pengalaman praktik sebelum memasuki dunia kerja secara penuh.

Dapat Uang Saku dan BPJS Ketenagakerjaan

Selama mengikuti program selama enam bulan, peserta akan memperoleh sejumlah fasilitas, di antaranya:

• Uang saku sesuai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) lokasi magang.
• Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).
• Jaminan Kematian (JKM).
• Pendampingan mentor sesuai kurikulum.
• Kesempatan mengikuti sertifikasi kompetensi BNSP.

Kemnaker juga memperkuat pengawasan pelaksanaan program melalui koordinasi dengan dinas ketenagakerjaan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota guna memastikan peserta memperoleh lingkungan kerja yang aman, sehat, dan mendukung proses pembelajaran.

Petunjuk teknis terbaru juga mengatur pelaksanaan magang bagi perusahaan yang menerapkan sistem kerja enam hari dalam sepekan, termasuk pengaturan jam kerja, waktu istirahat, cuti bersama, hari libur nasional, hingga mekanisme pengunduran diri peserta.

Masyarakat yang berminat dapat melihat persyaratan lengkap dan melakukan pendaftaran melalui platform resmi MagangHub Kemnaker.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Nanik S Deyang resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

Di balik keputusan tersebut, Nanik juga mengungkap sosok yang disebut akan menggantikan posisinya memimpin lembaga tersebut.

Melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada Rabu (22/7/2026), Nanik menyebut calon penggantinya merupakan sosok yang sudah dikenalnya dengan baik.

“Insyaallah pengganti saya adalah ‘adik saya’, yang bisa saya jewer kalau misalnya terjadi hal-hal yang menyimpang,” tulis Nanik.

Meski demikian, Nanik tidak mengungkap identitas sosok yang dimaksud maupun memastikan kapan pergantian jabatan Kepala BGN akan diumumkan secara resmi.

Nanik menjelaskan bahwa keputusan mengundurkan diri diambil karena dirinya harus menjalani pengobatan penyakit jantung di luar negeri.

Sebelum berangkat, ia telah berpamitan kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Dengan berat hati akhirnya saya pamit kepada Bapak Presiden untuk melakukan pengobatan di luar negeri untuk jantung saya. Rencananya hari ini, Rabu 22 Juli 2026, saya berangkat,” ujar Nanik.

Ia menegaskan, keputusannya menjalani pengobatan di luar negeri bukan karena meragukan kemampuan tenaga medis di Indonesia.

Menurutnya, langkah tersebut dilakukan untuk memperoleh second opinion atas kondisi kesehatannya.

“Ini bukan karena tidak percaya dokter yang hebat di Indonesia, tetapi untuk mendapatkan second opinion. Kebetulan ada kawan yang merekomendasikan rumah sakit di tempat yang akan saya tuju,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Nanik juga membagikan pesan yang disampaikan Presiden Prabowo saat dirinya menyampaikan permohonan pengunduran diri sebagai Kepala BGN.

“Saya sampaikan ke Presiden juga dengan beribu maaf sepertinya saya harus mundur sebagai Kepala BGN demi kesehatan saya. Karena Presiden prihatin dengan kondisi saya, Presiden menyetujui, namun saya diminta tetap ikut mengawasi BGN,” ungkapnya.

Pernyataan tersebut mengisyaratkan bahwa meski tidak lagi menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik masih akan dilibatkan dalam proses pengawasan dan pengembangan program-program BGN, termasuk pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Nanik S Deyang resmi mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

Keputusan tersebut diambil karena alasan kesehatan, yakni untuk menjalani pengobatan penyakit jantung di luar negeri.

Kabar pengunduran diri tersebut dikonfirmasi oleh Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Kebijakan, Dirgayuza Setiawan, di Jakarta, Rabu.

“Hari ini Ibu Nanik Deyang berpamitan kepada Presiden Prabowo untuk menjalani pengobatan jantung sekaligus mengundurkan diri sebagai Kepala Badan Gizi Nasional,” ujar Dirgayuza.

Menurut Dirgayuza, meski baru sekitar satu setengah bulan memimpin BGN, Nanik telah melakukan berbagai langkah pembenahan dan meletakkan fondasi reformasi di tubuh lembaga tersebut.

Sejumlah langkah yang telah dilakukan antara lain mengevaluasi hampir 28.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mengklasifikasikan sekitar 3.000 dapur berdasarkan standar mutu, serta menghentikan ekspansi dapur di wilayah yang dinilai sudah jenuh.

Selain itu, BGN juga menemukan 414 SPPG bermasalah. Temuan tersebut disebut berdampak pada penyelamatan anggaran negara hingga ratusan miliar rupiah yang kembali ke kas negara.

Tak hanya itu, selama memimpin BGN, Nanik juga membentuk 11 tim reformasi, memfokuskan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada kelompok penerima manfaat yang paling membutuhkan, serta melibatkan tenaga profesional dari berbagai kementerian dan lembaga.

Dalam unggahan di media sosial pribadinya, Nanik menjelaskan bahwa dirinya akan menjalani pengobatan penyakit jantung di luar negeri dan dijadwalkan berangkat pada hari yang sama.

“Saya sampaikan ke Presiden juga dengan beribu maaf sepertinya saya harus mundur sebagai Kepala BGN demi kesehatan saya. Karena Presiden prihatin dan kasihan dengan saya, Presiden menyetujui, namun saya diminta tetap ikut mengawasi BGN,” ujar Nanik.

Nanik juga mengungkapkan adanya kemungkinan Presiden Prabowo Subianto akan membentuk Dewan Pengawas Badan Gizi Nasional dan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia menyebut dirinya berpeluang dipercaya menjadi ketua dewan pengawas tersebut.

Meski tidak lagi menjabat sebagai Kepala BGN, Nanik menegaskan komitmennya untuk tetap mendukung berbagai program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan sektor gizi nasional.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Rencana kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke Provinsi Jambi pada September 2026 menjadi salah satu alasan Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi mempercepat penyelesaian pembangunan Kolam Retensi Pal Lima.

Selain dijadwalkan meresmikan Sekolah Rakyat, proyek pengendali banjir tersebut juga berpeluang masuk dalam agenda peresmian Presiden apabila pembangunannya selesai sesuai target.

Hal itu disampaikan Wali Kota Jambi Maulana usai pembayaran ganti rugi lahan tahap kedua Kolam Retensi Pal Lima senilai Rp33 miliar, Selasa 21 Juli 2026.

“Presiden Prabowo dijadwalkan datang ke Jambi pada September. Beliau akan meresmikan Sekolah Rakyat. Kalau Kolam Retensi Pal Lima selesai tepat waktu, bukan tidak mungkin juga akan diresmikan. Makanya ini butuh percepatan,” ujar Maulana.

Ia juga mengungkapkan, dalam rangkaian kunjungan kerja tersebut, Presiden dijadwalkan melakukan penanaman pohon bersama kepala daerah di kawasan jogging track Kolam Retensi Pal Lima.

Pembebasan Lahan Hampir Rampung

Untuk mendukung percepatan pembangunan, Pemkot Jambi bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Jambi, Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera VI, dan Kejaksaan Tinggi Jambi menuntaskan pembayaran ganti rugi lahan tahap kedua.

Nilai pembayaran yang telah dicairkan mencapai Rp33 miliar dari total alokasi dana pemerintah pusat sebesar Rp45 miliar.

Sebelumnya, pembebasan lahan tahap pertama telah menghabiskan sekitar Rp30 miliar yang bersumber dari Pemerintah Kota Jambi dan Pemerintah Provinsi Jambi.

Pada tahap kedua, pembayaran diberikan kepada 19 Nomor Induk Bidang (NIB). Secara keseluruhan, lahan yang telah berhasil dibebaskan mencapai sekitar 8,9 hektare.

Sementara itu, sekitar 0,7 hektare lahan yang berada di kawasan sempadan sungai masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat.

Sekolah Rakyat Siap Beroperasi

Selain proyek kolam retensi, Pemkot Jambi juga tengah mempersiapkan operasional Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah pusat.

Menurut Maulana, pada 30 Juli 2026 akan digelar apel bersama di lokasi Sekolah Rakyat sebagai bagian dari persiapan operasional.

Sekolah tersebut akan menampung 210 peserta didik, terdiri atas 90 siswa jenjang SMP, 90 siswa SMA, dan 30 siswa SD, yang seluruhnya berasal dari keluarga kategori desil 1 atau kelompok masyarakat berpenghasilan paling rendah.

Dengan hampir rampungnya proses pembebasan lahan, pembangunan fisik Kolam Retensi Pal Lima diharapkan dapat dipercepat sehingga selesai sebelum kunjungan Presiden Prabowo ke Jambi pada September mendatang.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke proyek strategis nasional (PSN) Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) yang dikelola PT Hutama Karya (Persero), Kamis 16 Juli 2026.

Dalam kunjungan tersebut, Gibran meninjau langsung perkembangan pembangunan Jalan Tol Palembang-Betung serta Jalan Tol Betung-Tempino-Jambi yang menjadi bagian penting dalam memperkuat konektivitas antarwilayah di Pulau Sumatra.

Kunjungan ini menjadi bentuk dukungan pemerintah terhadap percepatan penyelesaian infrastruktur jalan tol sebagai penggerak mobilitas masyarakat, distribusi logistik, dan pertumbuhan ekonomi regional.

Turut mendampingi Wakil Presiden dalam peninjauan tersebut, Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru, Gubernur Jambi Al Haris, Wali Kota Palembang Ratu Dewa, Bupati Musi Banyuasin M. Toha, Kepala BBPJN Sumatra Selatan Panji Krisna Wardana, Plt Kepala BPJN Jambi Robert Eduard Sihotang, jajaran Direksi Hutama Karya, serta sejumlah pejabat terkait.

Gibran Apresiasi Percepatan Pembangunan Tol Trans Sumatra

Dalam kunjungannya, Gibran menerima paparan terkait perkembangan pembangunan kedua ruas tol tersebut sekaligus melihat langsung kondisi konstruksi di lapangan.

Wapres mengapresiasi progres pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra, khususnya ruas Palembang-Betung dan Betung-Tempino-Jambi yang terus mengalami perkembangan.

Menurutnya, percepatan pembangunan harus terus dilakukan agar manfaat infrastruktur tersebut dapat segera dirasakan masyarakat.

“Percepatan pembangunan yang telah dilakukan, khususnya pada Jembatan Musi V, menunjukkan perkembangan yang baik. Terakhir saya berkunjung pada September 2025, dan hari ini kembali pada Juli 2026 untuk melihat perkembangan yang telah dicapai,” ujar Gibran.

Progres Tol Palembang-Betung Capai 85,54 Persen

Jalan Tol Palembang-Betung memiliki panjang total 69,19 kilometer yang terbagi dalam tiga seksi.

Rinciannya:

• Seksi 1 Palembang-Rengas sepanjang 21,5 kilometer
• Seksi 2 Rengas-Pangkalan Balai sepanjang 33 kilometer
• Seksi 3 Pangkalan Balai-Betung sepanjang 14,69 kilometer

Hingga saat ini, progres konstruksi ruas tersebut telah mencapai 85,54 persen, sedangkan progres pembebasan lahan mencapai 88,43 persen.

Salah satu bagian penting yang menjadi perhatian dalam proyek ini adalah Jembatan Musi V, yang menjadi struktur utama penghubung pada ruas tol tersebut.

Tol Betung-Tempino-Jambi Jadi Penghubung Sumsel dan Jambi

Selain meninjau Tol Palembang-Betung, Gibran juga melihat perkembangan pembangunan Jalan Tol Betung-Tempino-Jambi.

Ruas tol ini memiliki panjang total 170,73 kilometer yang terbagi menjadi tiga seksi utama:

• Seksi 1 Betung-Tungkal Jaya sepanjang 62,38 kilometer
• Seksi 2 Tungkal Jaya-Bayung Lencir sepanjang 54,32 kilometer
• Seksi 3 Bayung Lencir-Simpang Ness sepanjang 52,59 kilometer

Sebagian ruas telah beroperasi dan dimanfaatkan masyarakat, sementara pembangunan seksi lainnya terus dilanjutkan untuk memperkuat konektivitas menuju Provinsi Jambi.

Jika seluruh ruas selesai dan beroperasi penuh, Tol Palembang-Betung dan Betung-Tempino-Jambi akan membentuk jalur strategis yang menghubungkan Sumatra Selatan dan Jambi secara lebih cepat dan efisien.

Dorong Pertumbuhan Ekonomi Sumatra

Kehadiran jalan tol tersebut diproyeksikan mampu memangkas waktu perjalanan dibandingkan jalur nasional yang selama ini digunakan masyarakat.

Selain mempercepat mobilitas kendaraan pribadi, jalan tol ini juga diharapkan meningkatkan efisiensi distribusi barang dan logistik, membuka akses menuju kawasan industri, pelabuhan, pusat produksi, serta berbagai pusat ekonomi lainnya.

Direktur Operasi III Hutama Karya, Iwan Hermawan, memastikan pihaknya terus berkomitmen menyelesaikan pembangunan kedua ruas tol tersebut sesuai target.

“Arahan dan dukungan Bapak Wakil Presiden semakin memperkuat komitmen Hutama Karya untuk menuntaskan pembangunan Jalan Tol Palembang-Betung dan Jalan Tol Betung-Tempino-Jambi sesuai target,” ujar Iwan.

Ia menambahkan, penyelesaian proyek tersebut akan memberikan dampak besar terhadap konektivitas Sumatra Selatan dan Jambi, mempercepat arus logistik, serta menciptakan peluang ekonomi baru di sepanjang koridor Jalan Tol Trans Sumatra.

Hutama Karya bersama pemerintah pusat dan daerah akan terus memperkuat koordinasi agar pembangunan berjalan sesuai target dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Daftar orang terkaya Indonesia mengalami perubahan posisi pada Juli 2026.

Pengusaha batu bara Low Tuck Kwong berhasil mengambil alih posisi puncak, menggeser pemilik Grup Djarum Robert Budi Hartono yang sebelumnya berada di urutan pertama.

Berdasarkan data Forbes Real-Time Billionaires per 17 Juli 2026, terjadi perubahan susunan di jajaran tiga besar orang terkaya Indonesia.

Low Tuck Kwong kini tercatat sebagai orang terkaya di Indonesia dengan total kekayaan mencapai US$16,2 miliar atau sekitar Rp262,4 triliun dengan asumsi kurs Rp16.200 per dolar AS.

Sementara itu, Robert Budi Hartono berada di posisi kedua dengan kekayaan sebesar US$15,7 miliar atau sekitar Rp254,3 triliun.

Posisi ketiga masih ditempati pengusaha Prajogo Pangestu dengan total kekayaan mencapai US$15,4 miliar atau sekitar Rp249,5 triliun.

Perubahan daftar taipan terkaya Indonesia ini menunjukkan sektor pertambangan, energi, perbankan, petrokimia, hingga industri pusat data masih menjadi sumber utama kekayaan para konglomerat nasional.

Daftar 10 Orang Terkaya Indonesia Versi Forbes Juli 2026

1. Low Tuck Kwong

Low Tuck Kwong menjadi orang terkaya Indonesia dengan kekayaan mencapai US$16,2 miliar atau sekitar Rp262,4 triliun.

Kekayaannya meningkat sekitar US$144,4 juta dalam pembaruan terbaru Forbes.

Sektor usaha: Pertambangan batu bara dan energi melalui Bayan Resources.

2. Robert Budi Hartono

Robert Budi Hartono menempati posisi kedua dengan kekayaan sebesar US$15,7 miliar atau sekitar Rp254,3 triliun.

Nilai kekayaannya meningkat sekitar US$530,6 juta.

Sektor usaha: Perbankan dan industri rokok melalui BCA serta Djarum Group.

3. Prajogo Pangestu

Prajogo Pangestu tetap berada di posisi ketiga dengan kekayaan US$15,4 miliar atau sekitar Rp249,5 triliun.

Kekayaannya bertambah sekitar US$30,3 juta.

Sektor usaha: Petrokimia dan energi melalui Barito Group.

4. Anthoni Salim

Anthoni Salim berada di posisi keempat dengan kekayaan US$10,3 miliar atau sekitar Rp166,9 triliun.

Sektor usaha: Konglomerasi Salim Group yang bergerak di bidang pangan, ritel, telekomunikasi, dan infrastruktur.

5. Sri Prakash Lohia

Sri Prakash Lohia menempati posisi kelima dengan kekayaan US$8,5 miliar atau sekitar Rp137,7 triliun.

Sektor usaha: Petrokimia dan manufaktur melalui Indorama Group.

6. Tahir dan Keluarga

Tahir dan keluarga berada di peringkat keenam dengan kekayaan US$8,3 miliar atau sekitar Rp134,5 triliun.

Sektor usaha: Konglomerasi Mayapada Group.

7. Otto Toto Sugiri

Otto Toto Sugiri berada di posisi ketujuh dengan kekayaan US$7,7 miliar atau sekitar Rp124,7 triliun.

Sektor usaha: Pusat data melalui DCI Indonesia.

8. Marina Budiman

Marina Budiman menjadi satu-satunya perempuan dalam daftar 10 besar orang terkaya Indonesia.

Ia memiliki kekayaan sekitar US$5,5 miliar atau sekitar Rp89,1 triliun.

Sektor usaha: Pusat data melalui DCI Indonesia.

9. Lim Hariyanto Wijaya Sarwono

Lim Hariyanto Wijaya Sarwono berada di posisi kesembilan dengan kekayaan US$4,3 miliar atau sekitar Rp69,7 triliun.

Sektor usaha: Perkebunan kelapa sawit dan pertambangan nikel.

10. Theodore Rachmat

Theodore Rachmat melengkapi daftar 10 orang terkaya Indonesia dengan kekayaan US$4,1 miliar atau sekitar Rp66,4 triliun.

Sektor usaha: Investasi dan berbagai sektor industri.(*)