JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Skala Health City Summit (HCS) 2026 di Kota Jambi semakin besar.

Sejumlah pejabat pemerintah pusat telah dikonfirmasi hadir sebagai pemateri, sementara koordinasi terkait agenda kedatangan Presiden Republik Indonesia juga tengah dilakukan.

Wali Kota Jambi Maulana mengatakan, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) termasuk pejabat yang telah memastikan kehadiran dalam rangkaian HCS 2026.

Selain itu, Pemkot Jambi masih berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait agenda Presiden.

Menurut Maulana, Sekretariat Kabinet telah mengonfirmasi akan menjadwalkan agenda kedatangan Presiden dalam rangkaian kegiatan tersebut.

“Beberapa menteri dan menko sudah confirm akan datang menjadi pemateri. Sekretariat Kabinet juga sudah confirm akan menjadwalkan kedatangan Presiden. Sehingga memang butuh dukungan semua pihak,” ujar Maulana.

Besarnya agenda tersebut membuat Pemkot Jambi menyiapkan sekitar 560 Liaison Officer (LO).

Para LO akan mendampingi tamu dan delegasi dari berbagai daerah, termasuk kepala daerah yang menghadiri HCS.

Maulana menekankan bahwa LO tidak hanya bertugas membantu kebutuhan teknis peserta.

Mereka juga menjadi bagian dari representasi Kota Jambi karena berinteraksi langsung dengan para tamu selama kegiatan.

“Kita harus memberikan pelayanan yang baik. Mereka yang datang ke Kota Jambi harus mendapatkan kesan yang baik, karena ini bukan hanya soal kegiatan, tetapi juga bagaimana kita menunjukkan Kota Jambi sebagai tuan rumah,” katanya.

Karena itu, keramahan, pelayanan dan kemampuan memberikan informasi kepada tamu menjadi perhatian Pemkot Jambi.

Health City Summit 2026 dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, yakni 26-28 September 2026.

Hari pertama, 26 September, akan diisi dengan proses registrasi peserta. Agenda utama dilanjutkan pada 27 September dengan pembukaan, kemudian rangkaian kegiatan ditutup pada 28 September.

Selain forum utama, peserta juga akan diajak mengikuti city tour untuk melihat sejumlah program dan potensi Kota Jambi.

Beberapa lokasi yang disiapkan antara lain Kampung Bahagia, kawasan SPAL-D, lokasi pengelolaan sampah hingga kawasan Candi Muaro Jambi.

Agenda tersebut sekaligus menjadi ruang bagi Pemkot Jambi untuk memperkenalkan inovasi dan potensi daerah kepada para peserta dari berbagai wilayah Indonesia.

Maulana berharap HCS tidak hanya menghasilkan pertukaran gagasan mengenai pembangunan kota sehat, tetapi juga memberikan efek langsung terhadap aktivitas ekonomi daerah.

Kehadiran peserta dari berbagai daerah dinilai dapat memberikan peluang bagi sektor perhotelan, restoran, UMKM, kuliner, pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pemkot Jambi bahkan telah mulai berkoordinasi dengan pelaku usaha untuk mendukung kebutuhan selama pelaksanaan kegiatan.

“Kita sudah mulai menginformasikan kepada hotel, restoran hingga tempat-tempat hiburan untuk mendukung kegiatan ini. Kita berharap kegiatan ini bisa menggerakkan perekonomian dan menjadi daya ungkit agar Kota Jambi semakin dikenal sebagai lokasi kunjungan,” ujar Maulana.

Dengan skala kegiatan yang melibatkan kepala daerah dan delegasi dari berbagai wilayah, Pemkot Jambi meminta dukungan seluruh unsur masyarakat dan pihak yang terlibat.

Maulana menyebut keberhasilan HCS tidak hanya bergantung pada pemerintah daerah, tetapi juga pada kesiapan seluruh pihak yang berinteraksi dengan peserta selama berada di Kota Jambi.

“Ini momentum besar bagi Kota Jambi. Karena itu, kita membutuhkan dukungan semua pihak agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan baik dan para tamu yang datang membawa kesan positif tentang Kota Jambi,” pungkasnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Pembangunan Jalan Tol Betung–Jambi Seksi 1A terus dikebut.

Hingga Agustus 2026, progres konstruksi ruas yang menjadi bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) tersebut telah mencapai 69 persen.

Ruas ini menjadi salah satu bagian penting dalam penguatan konektivitas antara wilayah Sumatera Selatan dan Jambi.

Pembangunannya diharapkan tidak hanya memperpendek waktu tempuh antardaerah, tetapi juga mendukung kelancaran distribusi barang dan aktivitas ekonomi.

PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam pembangunan ruas tersebut menyatakan percepatan pekerjaan tetap dibarengi pengendalian mutu dan aspek keselamatan.

Sekretaris Perusahaan HKI, Resnu Aditya Wuladarman, mengatakan pembangunan Tol Betung–Jambi Seksi 1A diarahkan untuk menghadirkan infrastruktur yang dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang.

“Pembangunan Jalan Tol Betung–Jambi Seksi 1A tidak hanya berfokus pada penyelesaian konstruksi, tetapi juga bagaimana menghadirkan infrastruktur yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat,” ujar Resnu.

Menurut dia, peningkatan konektivitas melalui jalan tol diharapkan berdampak pada mobilitas masyarakat, distribusi barang dan biaya logistik.

Infrastruktur tersebut juga dinilai dapat membuka ruang pertumbuhan ekonomi baru di Sumatera Selatan dan Jambi.

Di tengah percepatan pembangunan, HKI menerapkan sistem pengendalian mutu pada setiap tahapan pekerjaan.

Standar yang digunakan mengacu pada Spesifikasi Umum untuk Jalan Bebas Hambatan dan Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2020.

Pengawasan dilakukan melalui sejumlah mekanisme, mulai dari Inspection Test Plan (ITP), Quality Patrol, Walk In Site hingga QHSSE Pass.

Tahapan inspeksi dan pengujian tersebut dilakukan sebelum pekerjaan berlanjut ke tahap berikutnya. Pola ini diterapkan untuk memastikan pekerjaan memenuhi persyaratan teknis yang telah ditetapkan.

“HKI berkomitmen memastikan setiap pembangunan infrastruktur yang dikerjakan memenuhi aspek kualitas, keselamatan, dan keberlanjutan. Penerapan sistem pengendalian mutu yang disiplin menjadi bagian penting dalam menjaga keandalan infrastruktur yang kami bangun,” kata Resnu.

Selain konstruksi dan pengendalian kualitas, HKI juga menjalankan program Re-Planting Disposal Area pada area pekerjaan yang telah selesai digunakan.

Program tersebut dilakukan dengan menata kembali lahan disposal, menanam vegetasi dan melakukan pemeliharaan serta pemantauan secara berkala.

Langkah tersebut ditujukan untuk memulihkan tutupan vegetasi, mengurangi potensi erosi dan menjaga kestabilan area pekerjaan setelah digunakan dalam proses konstruksi.

Bagi HKI, aspek lingkungan menjadi bagian dari proses pembangunan yang tidak dipisahkan dari target penyelesaian proyek.

“Ke depannya, HKI akan terus mendorong hadirnya infrastruktur yang tidak hanya andal dari sisi kualitas, tetapi juga menerapkan prinsip keberlanjutan, melalui pengendalian mutu yang konsisten, serta penerapan konstruksi yang bertanggung jawab,” ujar Resnu.

Jalan Tol Betung–Tempino–Jambi Seksi 1A merupakan bagian dari jaringan JTTS yang ditujukan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah di Sumatera.

Dengan progres konstruksi yang telah mencapai 69 persen hingga Agustus 2026, pembangunan ruas tersebut memasuki fase penting menuju penyelesaian.

Kehadiran jalan tol ini diharapkan memberikan dampak terhadap mobilitas masyarakat sekaligus memperlancar arus logistik antara wilayah Sumatera Selatan dan Jambi.

Pembangunan ruas tersebut juga ditempatkan dalam agenda pengembangan infrastruktur nasional yang dikaitkan dengan Asta Cita ke-3 Presiden Prabowo Subianto, khususnya pembangunan infrastruktur untuk mendukung konektivitas, aktivitas ekonomi dan pemerataan pembangunan.(*)

BANTEN, SEPUCUKJAMBI.ID — Identitas jenazah yang ditemukan di Pulau Enggano, Bengkulu, akhirnya terungkap.

Polda Banten memastikan jasad tersebut merupakan Surakman, salah satu kru speedboat Arupadhatu 1 yang hilang bersama lima jurnalis dan dua kru lainnya di perairan Selat Sunda.

Namun, identifikasi Surakman belum menjawab pertanyaan terbesar dalam kasus tersebut: di mana keberadaan Arupadhatu 1 dan tujuh orang lainnya?

Kapolda Banten Irjen Hengki mengatakan pihaknya belum dapat memastikan kondisi kapal yang membawa rombongan tersebut.

Dalam konferensi pers, Rabu 23 September 2026, Hengki mengatakan polisi belum memiliki temuan yang dapat memastikan apakah Arupadhatu 1 tenggelam, terbakar, terbawa arus, atau berada di lokasi lain.

“Kapal itu tenggelam, terbakar, hilang dan sebagainya saya tidak menjawab itu, yang pasti sampai dengan sekarang Arupadhatu 1 kapalnya tidak ada yang ditemukan,” kata Hengki.

Menurut dia, keberadaan kapal masih menjadi bagian yang belum terpecahkan dalam penyelidikan.

“Belum ada kejelasan kapal itu ke mana. Apakah terbawa arus atau terendam, tenggelam ke dalam dasar laut, saya tidak menjawab itu,” sambungnya.

Nasib Tujuh Orang Lain Masih Belum Diketahui

Selain kapal, polisi juga belum dapat memastikan kondisi tujuh orang lain yang berada dalam rombongan Arupadhatu 1.

Hengki mengatakan berbagai kemungkinan belum dapat disimpulkan karena belum ada temuan yang cukup untuk memastikan keberadaan mereka.

“Kedua bagaimana korban-korban yang lain? Saya belum bisa menjawab kalau korban-korban yang lain atau yang belum ditemukan,” ujarnya.

Ia menambahkan, polisi belum dapat memastikan apakah mereka masih hidup, terbawa arus, atau berada di lokasi lain.

Dengan demikian, hingga Rabu 23 September 2026, identifikasi Surakman menjadi temuan penting dalam kasus tersebut, tetapi belum memberikan kepastian mengenai nasib tujuh orang lainnya.

Surakman Ditemukan di Pulau Enggano

Surakman merupakan warga Carita, Pandeglang, Banten, yang bekerja sebagai kru Arupadhatu 1.

Jenazah tanpa identitas sebelumnya ditemukan di pesisir Pulau Enggano, Bengkulu. Pemeriksaan DNA kemudian mengarah pada identitas Surakman sebagai salah satu kru kapal yang hilang.

Temuan tersebut menjadi petunjuk baru karena lokasi penemuan berada jauh dari titik terakhir keberadaan rombongan di kawasan Selat Sunda.

Namun, sejauh ini belum ditemukan kapal Arupadhatu 1 maupun tujuh orang lainnya yang berada di dalamnya.

Arupadhatu 1 Hilang Kontak pada 7 September

Arupadhatu 1 membawa delapan orang, terdiri dari lima jurnalis dan tiga kru kapal.

Lima jurnalis tersebut adalah M. Bagus Khoirunnas dari ANTARA, Ari Basuki dari Merdeka, Yudhistiro Pranoto dari iNews, Firman Daus dari Anadolu Agency, serta Donal Husni yang merupakan jurnalis lepas.

Sementara tiga kru terdiri atas Warta sebagai nakhoda, Surakman sebagai ABK, dan Heriyanto sebagai pemandu.

Rombongan berangkat dari Dermaga Pagedongan, Carita, Pandeglang, pada Senin 7 September 2026 sekitar pukul 14.00 WIB menuju kawasan Gunung Anak Krakatau untuk melakukan peliputan aktivitas gunung tersebut.

Setelah perjalanan berlangsung, komunikasi dengan rombongan terputus dan keberadaan kapal tidak lagi diketahui.

Tim SAR gabungan kemudian melakukan pencarian di wilayah Selat Sunda dan memperluas penyisiran ke sejumlah kawasan di sekitar Gunung Anak Krakatau serta perairan Lampung.

Operasi SAR Telah Dihentikan

Pencarian gabungan terhadap lima jurnalis dan tiga kru Arupadhatu 1 berlangsung selama 10 hari sebelum secara resmi dihentikan pada 17 September.

Selama operasi, sejumlah unsur SAR melakukan penyisiran menggunakan armada laut dan dukungan udara.

Namun, hingga operasi berakhir, keberadaan kapal maupun delapan orang dalam rombongan belum ditemukan.

Sebelumnya, keluarga para jurnalis dan awak kapal juga melakukan tabur bunga di sekitar perairan Gunung Anak Krakatau pada 18 September.

Kini, ditemukannya jenazah Surakman memberikan satu petunjuk baru mengenai perjalanan rombongan tersebut.

Namun, keberadaan Arupadhatu 1, lima jurnalis, nakhoda Warta, dan pemandu Heriyanto masih belum diketahui.

Polisi pun belum menarik kesimpulan mengenai apa yang terjadi terhadap kapal tersebut maupun para penumpangnya.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID — Besarnya pembiayaan pelayanan kesehatan mendorong BPJS Kesehatan mengubah pendekatan dalam pengelolaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Salah satu fokusnya adalah layanan penyakit jantung yang menyerap pembiayaan cukup besar.

BPJS Kesehatan kini mendorong penerapan Value-Based Health Care (VBHC), yakni pendekatan yang menempatkan hasil kesehatan pasien (health outcomes) dan total biaya sepanjang siklus pelayanan sebagai dasar untuk menciptakan nilai bagi peserta JKN.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan perubahan pendekatan tersebut diperlukan di tengah peningkatan biaya pelayanan kesehatan.

Data BPJS Kesehatan menunjukkan, total biaya pelayanan kesehatan Program JKN pada 2025 mencapai Rp191,3 triliun.

Sekitar 87,1 persen dari realisasi pembiayaan tersebut berasal dari pelayanan di rumah sakit.

“Keberlanjutan Program JKN tidak hanya ditentukan oleh kemampuan dalam membiayai pelayanan kesehatan, tetapi oleh kemampuan untuk memastikan menghasilkan outcome kesehatan yang lebih baik bagi rakyat Indonesia,” kata Pujo, Rabu 16 September 2026.

Penyakit jantung menjadi salah satu layanan yang mendapat perhatian BPJS Kesehatan karena tingginya pemanfaatan layanan sekaligus besarnya biaya yang diperlukan.

Sepanjang 2025, penyakit jantung yang dijamin Program JKN tercatat lebih dari 29,7 juta kasus, dengan pembiayaan sekitar Rp17,35 triliun.

Besarnya angka tersebut membuat pengendalian penyakit jantung tidak hanya dipandang sebagai persoalan pelayanan di rumah sakit.

BPJS Kesehatan justru mendorong penguatan intervensi sejak tingkat Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

Menurut Pujo, pengendalian faktor risiko sejak hulu diperlukan karena sebagian kasus penyakit jantung berkaitan dengan faktor risiko yang tidak terkendali.

“Tingginya kebutuhan pelayanan jantung dalam ekosistem JKN perlu diantisipasi sejak dari FKTP dengan mengendalikan faktor risiko,” jelasnya.

Dalam konsep VBHC, FKTP ditempatkan sebagaiekatan tersebut menggeser fokus pelayanan dari sekadar menangani penyakit ketika sudah terjadi menjadi upaya salah satu fondasi untuk mencegah kasus berkembang menjadi kondisi yang membutuhkan pelayanan lebih kompleks.

Upaya tersebut antara lain mencakup pengendalian tekanan darah dan gula darah, pemeriksaan HbA1C secara berkala, kepatuhan pasien dalam menjalani pengobatan, hingga pemantauan peserta dengan risiko tinggi.

Pendekatan tersebut menggeser fokus pelayanan dari sekadar menangani penyakit ketika sudah terjadi menjadi upaya mengurangi risiko sejak awal.

Sementara di rumah sakit, BPJS Kesehatan mendorong pelayanan yang lebih berorientasi pada mutu dan hasil klinis.

Sejumlah pendekatan yang dikembangkan mencakup pengambilan keputusan melalui Heart Team, tata laksana klinis berdasarkan pedoman, pemeriksaan Fractional Flow Reserve (FFR), serta staged revascularization.

Perubahan pendekatan juga menyasar cara mengukur kualitas layanan.

BPJS Kesehatan mendorong agar monitoring mutu penjaminan pelayanan intervensi jantung tidak hanya berfokus pada indikator proses, tetapi semakin mengarah pada indikator outcome.

Indikator yang dipantau mencakup waktu tanggap dalam kondisi kritis, keselamatan setelah tindakan, akurasi intervensi, kualitas pemulihan, kepatuhan terhadap protokol, hingga efisiensi sistem rujukan.

“Kita ingin mengubah paradigma dari paying for services menjadi purchasing better outcomes, dari treating events menjadi preventing events, serta dari mengukur utilisasi menjadi mengukur outcome,” kata Pujo.

Implementasi pelayanan jantung berbasis mutu juga menjadi perhatian Rumah Sakit Tingkat II Dustira.

Kepala Rumah Sakit Tingkat II Dustira Muchlas Fahmi mengatakan rumah sakit berkomitmen meningkatkan kualitas layanan penyakit jantung, termasuk bagi peserta JKN.

Tingginya kebutuhan layanan terlihat dari jumlah pasien yang mendapatkan pelayanan catheterization laboratory atau cathlab.

“Pemanfaatan layanan jantung oleh peserta JKN di RS Dustira bisa dikatakan tinggi. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, RS Dustira telah melayani 975 pasien cathlab yang semuanya merupakan peserta JKN,” ungkap Muchlasampaikan Pamen Ahli Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Lingkungan Hidup, Tri Adrijanto Santoso, yang mewakili Panglima Komando Daerah Militer III Sili.

Menurut dia, pelayanan kesehatan merupakan proses berkelanjutan sehingga peningkatan kualitas tidak dapat dilakukan hanya sesekali.

Selain kecepatan dan ketepatan, aspek keselamatan, mutu, serta orientasi pada kebutuhan pasien juga menjadi bagian dari pelayanan yang perlu terus diperkuat.

Dukungan terhadap penguatan pelayanan kesehatan juga disampaikan Pamen Ahli Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Lingkungan Hidup, Tri Adrijanto Santoso, yang mewakili Panglima Komando Daerah Militer III Siliwangi.

Menurut Tri, kualitas pelayanan kesehatan tidak hanya bergantung pada teknologi yang tersedia di fasilitas kesehatan.

Akses masyarakat, kecepatan memperoleh pelayanan, dan kualitas layanan juga menjadi faktor penting.

“Kodam III Siliwangi mendukung program pemerintah dalam upaya promotif dan preventif, termasuk melalui edukasi kepada masyarakat. Dengan kolabor beban pembiayaan penyakit jantung yang mencapai Rp17,35 triliun pada 2025, tantangan JKN bukan hanya bagaimana membasi lintas sektor diharapkan dapat menjadi kontribusi positif dalam peningkatan kualitas kesehatan,” ujarnya.

Koordinator BPJS Watch, Timbul Siregar, menilai penyakit jantung perlu mendapat perhatian karena termasuk penyakit dengan biaya tinggi yang dijamin Program JKN.

Menurut dia, upaya menekan kasus tidak cukup hanya dilakukan ketika peserta sudah membutuhkan perawatan di rumah sakit.

Promosi kesehatan dan pencegahan, termasuk mendorong pola hidup sehat, perlu diperkuat.

“Penyakit jantung perlu menjadi perhatian pemerintah karena salah satu faktor yang berkontribusi terhadap penyakit tersebut berkaitan dengan gaya hidup. Untuk menekan tingginya angka penyakit tersebut, diperlukan upaya promotif dan preventif, termasuk menerapkan pola hidup sehat,” kata Timbul.

Ia juga menilai pendekatan berbasis Value-Based Health Care dapat menjadi bagian dari upaya meningkatkan efisiensi Program JKN dengan menjadikan outcome sebagai salah satu fokus utama.

Dengan beban pembiayaan penyakit jantung yang mencapai Rp17,35 triliun pada 2025, tantangan JKN bukan hanya bagaimana membiayai semakin banyak layanan, tetapi juga bagaimana mendorong sistem agar kasus dapat dicegah, pelayanan lebih tepat, dan hasil kesehatan pasien menjadi ukuran penting keberhasilan layanan.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID — Cakupan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kini telah mencapai sekitar 284,3 juta penduduk, atau lebih dari 98,6 persen populasi Indonesia.

Setelah mengejar perluasan kepesertaan, BPJS Kesehatan kini menggeser perhatian pada tantangan berikutnya: memastikan masyarakat benar-benar mendapatkan layanan kesehatan yang bermutu.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan tingginya cakupan JKN harus diikuti peningkatan kualitas pelayanan di fasilitas kesehatan.

Menurutnya, keberhasilan program tidak cukup hanya diukur dari banyaknya masyarakat yang terdaftar.

“Tugas kita bukan hanya memastikan masyarakat terdaftar sebagai peserta, tetapi juga menjamin bahwa ketika membutuhkan pelayanan kesehatan, mereka memperoleh layanan yang bermutu serta perlindungan dari risiko finansial,” ujar Pujo dalam Pertemuan Nasional Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan Tahun 2026, Selasa 15 September 2026.

Per 1 September 2026, BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 23.816 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 3.221 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), serta 7.180 sarana penunjang.

Pertumbuhan jaringan fasilitas kesehatan tersebut menunjukkan semakin luasnya akses masyarakat terhadap layanan JKN.

Namun, BPJS Kesehatan menilai kuantitas fasilitas dan pelayanan perlu berjalan beriringan dengan kualitas serta hasil kesehatan yang diterima peserta.

Besarnya skala Program JKN juga tercermin dari pembiayaan pelayanan kesehatan.

Sepanjang 2014 hingga 2025, BPJS Kesehatan telah membayarkan lebih dari Rp1.279,8 triliun kepada fasilitas kesehatan untuk pelayanan peserta JKN.

Pujo menilai angka tersebut menunjukkan besarnya sumber daya yang dikelola dalam sistem jaminan kesehatan nasional.

Karena itu, penggunaan sumber daya harus semakin diarahkan pada pelayanan yang benar-benar dibutuhkan peserta dan memberikan hasil kesehatan optimal.

“Transformasi yang perlu kita bangun bersama adalah dari volume menuju value,” katanya.

Konsep yang didorong BPJS Kesehatan adalah value-based care, yakni pendekatan yang tidak sekadar melihat seberapa banyak pelayanan diberikan, tetapi juga mempertimbangkan ketepatan tindakan medis dan hasil kesehatan yang diperoleh pasien.

“Value-based care bukan tentang mengurangi pelayanan, tetapi memastikan peserta memperoleh pelayanan yang tepat, pada waktu yang tepat, sesuai kebutuhan medis, dengan hasil kesehatan yang terbaik,” ujar Pujo.

Untuk mendorong perubahan tersebut, BPJS Kesehatan memberikan Seva Paramahita Award 2026 kepada fasilitas kesehatan yang dinilai memiliki komitmen dan kinerja terbaik dalam memberikan pelayanan kepada peserta JKN.

Pujo berharap fasilitas kesehatan penerima penghargaan tidak hanya menjadi penerima apresiasi, tetapi juga menjadi rujukan bagi fasilitas lain dalam menerapkan praktik pelayanan yang lebih baik.

“Fasilitas kesehatan yang memperoleh penghargaan hari ini diharapkan bisa menjadi role model, menjadi tempat bertukar ilmu, serta ikut menyebarluaskan praktik-praktik baik dalam peningkatan mutu, inovasi, dan akuntabilitas pelayanan JKN,” katanya.

Penguatan mutu juga diarahkan pada pengalaman peserta ketika berhadapan langsung dengan sistem pelayanan.

BPJS Kesehatan memperkenalkan wajah baru Petugas BPJS SATU atau BPJS Siap Membantu, yang ditujukan untuk memperkuat fungsi informasi dan pendampingan bagi peserta saat mengakses layanan kesehatan.

Selain kualitas layanan, BPJS Kesehatan juga memperkuat sisi pembiayaan melalui koordinasi dengan Asuransi Kesehatan Tambahan (AKT).

Koordinasi tersebut dilakukan melalui skema Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan (KAPJ).

Melalui mekanisme tersebut, peserta JKN yang memiliki asuransi kesehatan tambahan dapat memperoleh manfaat kenaikan kelas perawatan dengan pembagian pembiayaan antara BPJS Kesehatan dan perusahaan asuransi tambahan sesuai ketentuan.

Skema tersebut juga mencakup koordinasi kepesertaan, sistem tagihan satu pintu serta pembagian selisih biaya pelayanan.

Menurut Pujo, integrasi tersebut diharapkan membuat ekosistem pembiayaan kesehatan lebih efektif sekaligus memperkuat pengalaman peserta.

“Peluncuran wajah baru BPJS SATU serta penandatanganan kerja sama dengan Asuransi Kesehatan Tambahan menjadi bagian dari ikhtiar kita untuk semakin memperkuat pengalaman peserta serta membangun koordinasi pembiayaan kesehatan yang lebih terintegrasi, efektif, dan berorientasi pada kualitas,” tuturnya.

Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Stevanus Adrianto Passat, mengatakan perluasan akses JKN harus berjalan seimbang dengan peningkatan mutu dan keberlanjutan program.

Menurutnya, fasilitas kesehatan berada di garis depan karena menjadi titik pertemuan langsung antara peserta dan sistem JKN.

Karena itu, pelayanan dituntut tidak hanya mudah diakses, tetapi juga berkualitas, aman, cepat dan berkeadilan.

Dari sisi tata kelola, Dewan Pengawas juga mendorong penguatan transparansi, akuntabilitas, kepatuhan regulasi, pengelolaan risiko serta perlindungan hak peserta.

Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan, Maria Endang Sumiwi, menambahkan bahwa kekuatan sistem jaminan kesehatan sangat bergantung pada kapasitas fasilitas kesehatan.

“Tidak ada sistem jaminan kesehatan yang kuat tanpa didukung fasilitas kesehatan yang kuat,” tegas Maria.

Ia menilai transformasi kesehatan harus berjalan bersama transformasi mutu layanan, termasuk dengan memperkuat sumber daya manusia, sarana dan prasarana, ketersediaan obat serta pemeriksaan penunjang.

Penguatan tersebut menjadi semakin penting di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses layanan kesehatan.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Republik Indonesia, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menegaskan pemerintah akan terus memperkuat JKN agar mampu memberikan perlindungan kesehatan yang berkualitas, inklusif dan berkelanjutan.

Menurutnya, JKN merupakan bentuk gotong royong nasional yang membutuhkan kontribusi seluruh pihak.

Pemerintah memiliki peran melalui kebijakan, regulasi dan pembiayaan.

Peserta perlu menjaga kepesertaan tetap aktif, sedangkan fasilitas kesehatan bertanggung jawab memberikan pelayanan sesuai standar dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Program JKN adalah gotong royong raksasa bangsa ini yang harus kita jaga bersama,” kata Cak Imin.

Ia menekankan tujuan akhir sistem tersebut bukan sekadar memperbesar angka kepesertaan, melainkan memastikan masyarakat memperoleh perlindungan ketika menghadapi persoalan kesehatan.

“Kita ingin memastikan tidak ada lagi masyarakat yang merasa harus takut jatuh miskin karena sakit,” tegasnya.

Dengan cakupan yang telah mendekati seluruh penduduk Indonesia, pekerjaan rumah JKN kini semakin bergeser.

Tantangannya bukan hanya bagaimana memperluas akses, tetapi memastikan setiap rupiah pembiayaan menghasilkan pelayanan yang tepat, aman dan berdampak terhadap kesehatan peserta.

Perubahan orientasi dari volume menuju value pun menjadi salah satu agenda penting BPJS Kesehatan dalam menjaga kualitas sekaligus keberlanjutan Program JKN.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perubahan dalam susunan Kabinet Merah Putih.

Perubahan paling mencolok kali ini terjadi di Kementerian Keuangan, dengan Suahasil Nazara resmi menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan.

Suahasil dilantik dan diambil sumpahnya oleh Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin 14 September 2026.

Pengangkatan Suahasil tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih untuk sisa masa jabatan 2024-2029.

Dengan keputusan tersebut, Suahasil yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Keuangan kini naik menjadi orang nomor satu di Kementerian Keuangan.

Pergantian ini membuat posisi Menteri Keuangan kembali berubah pada masa pemerintahan Prabowo.

Purbaya sendiri sebelumnya dilantik sebagai Menkeu pada 8 September 2025.

Suahasil bukan sosok baru di lingkungan Kementerian Keuangan. Ia telah lama berkarier di bidang kebijakan fiskal dan sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan.

Setelah dilantik, Suahasil menyatakan siap menjalankan amanah yang diberikan Presiden.

Pergantian ini menjadi perhatian karena Menteri Keuangan memiliki posisi strategis dalam menentukan arah kebijakan fiskal, pengelolaan APBN, penerimaan negara, belanja pemerintah serta menjaga kredibilitas keuangan negara.

Dalam pernyataan setelah pelantikan, Suahasil juga menegaskan komitmennya untuk menjaga disiplin fiskal dan mempertahankan defisit APBN sesuai ketentuan yang berlaku.

Nazara resmi menjadi Menteri Keuangan RI usai dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Senin 14 September 2026.

Berikut susunan menteri Kabinet Merah Putih berdasarkan daftar terbaru yang diberikan:

• Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan: Yusril Ihza Mahendra
• Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto
• Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Pratikno
• Menteri Koordinator Politik dan Keamanan: Djamari Chaniago
• Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan: Agus Harimurti Yudhoyono
• Menteri Koordinator Pangan: Zulkifli Hasan
• Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat: Abdul Muhaimin Iskandar
• Menteri Sekretaris Negara: Prasetyo Hadi
• Menteri Pertahanan: Sjafrie Sjamsoeddin
• Menteri Dalam Negeri: Tito Karnavian
• Menteri Luar Negeri: Sugiono
• Menteri Agama: Nasaruddin Umar
• Menteri Hukum: Supratman Andi Agtas
• Menteri Hak Asasi Manusia: Natalius Pigai
• Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan: Agus Andrianto
• Menteri Keuangan: Suahasil Nazara
• Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Abdul Mu’ti
• Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi: Brian Yuliarto
• Menteri Kebudayaan: Fadli Zon
• Menteri Kesehatan: Budi Gunadi Sadikin
• Menteri Sosial: Saifullah Yusuf
• Menteri Ketenagakerjaan: Yassierli
• Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Mukhtarudin
• Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita
• Menteri Perdagangan: Budi Santoso
• Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Bahlil Lahadalia
• Menteri Pekerjaan Umum: Raden Dodi Hanggodo
• Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman: Maruarar Sirait
• Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal: Yandri Susanto
• Menteri Transmigrasi: Iftitah Suryanegara
• Menteri Perhubungan: Dody Purwagandhi
• Menteri Komunikasi dan Digital: Meutya Hafid
• Menteri Pertanian: Amran Sulaiman
• Menteri Kehutanan: Raja Juli Antoni
• Menteri Kelautan dan Perikanan: Sakti Wahyu Trenggono
• Menteri Agraria dan Tata Ruang: Nusron Wahid
• Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional: Rachmat Pambudy
• Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Rini Widiantini
• Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana Nasional: Wihaji
• Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup: Mohammad Jumhur Hidayat
• Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Penanaman Modal: Rosan Roeslani
• Menteri Koperasi: Ferry Juliantono
• Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: Maman Abdurrahman
• Menteri Pariwisata: Widianti Putri
• Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif: Teuku Riefky Harsya
• Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Arifatul Choiri Fauzi
• Menteri Pemuda dan Olahraga: Erick Thohir
• Menteri Haji dan Umrah: Mochamad Irfan Yusuf

Pergantian Purbaya oleh Suahasil menjadi titik penting dalam perubahan kabinet kali ini.

Suahasil menghadapi tantangan untuk menjaga kredibilitas pengelolaan keuangan negara sekaligus memastikan kebijakan fiskal tetap mendukung agenda pemerintahan Prabowo.

Dunia usaha dan sektor keuangan juga akan mencermati arah kebijakan Menteri Keuangan baru, khususnya terkait stabilitas fiskal, APBN, pembiayaan pemerintah dan iklim investasi.

Dengan dilantiknya Suahasil, komposisi Kabinet Merah Putih kembali mengalami perubahan di tengah perjalanan pemerintahan Prabowo-Gibran menuju akhir masa jabatan 2024-2029.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden Prabowo Subianto resmi merombak posisi Menteri Keuangan dalam Kabinet Merah Putih.

Purbaya Yudhi Sadewa diberhentikan dari jabatan tersebut dan digantikan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Senin 14 September 2026.

Suahasil resmi menduduki kursi Menteri Keuangan setelah dilantik langsung oleh Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin sore.

Pergantian tersebut menandai berakhirnya masa jabatan Purbaya sebagai Menteri Keuangan yang baru berjalan sekitar satu tahun.

Purbaya sebelumnya dilantik Prabowo pada 8 September 2025 untuk menggantikan Sri Mulyani Indrawati.

Pelantikan Suahasil dilakukan setelah dalam beberapa waktu terakhir namanya mencuat sebagai salah satu figur yang dipertimbangkan untuk menggantikan Purbaya.

Sebelum naik menjadi menteri, Suahasil merupakan Wakil Menteri Keuangan yang mendampingi Purbaya di Kementerian Keuangan.

Pergantian tersebut berlangsung di tengah proses pemerintah menyiapkan kebijakan fiskal dan rancangan APBN 2027.

Pada hari yang sama sebelum pelantikan, Purbaya masih menjalankan agenda pemerintahan dengan menghadiri rapat kerja bersama Komite 4 DPD RI membahas RUU APBN 2027 dan Nota Keuangannya.

Dalam agenda tersebut, Purbaya memaparkan strategi ekonomi dan fiskal pemerintah untuk tahun anggaran 2027.

Sementara itu, tanda-tanda pergantian mulai terlihat ketika Suahasil Nazara datang ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin siang dengan mengenakan jas lengkap dan didampingi istrinya.

Kedatangannya berlangsung ketika isu reshuffle Kabinet Merah Putih semakin menguat.

Saat ditanya wartawan mengenai alasan kedatangannya ke Istana, Suahasil hanya memberikan jawaban singkat.

“Ditelepon,” ucap Suahasil.

Tak lama setelah kedatangannya, Suahasil kemudian dilantik Presiden Prabowo sebagai Menteri Keuangan baru.

Pergantian ini juga memperkuat posisi Suahasil sebagai salah satu figur penting dalam pengelolaan kebijakan fiskal nasional.

Sebelum menjadi Wakil Menteri Keuangan, Suahasil memiliki latar belakang sebagai akademisi ekonomi dan pernah menduduki sejumlah posisi strategis di lingkungan Kementerian Keuangan. Ia juga pernah menjabat Kepala Badan Kebijakan Fiskal.

Berdasarkan dokumen Kementerian Keuangan, Suahasil merupakan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia serta meraih gelar doktor ekonomi dari University of Illinois at Urbana-Champaign.

Dengan pelantikan tersebut, Suahasil kini mengambil alih kendali Kementerian Keuangan di tengah agenda besar pemerintah, termasuk penyusunan APBN 2027 dan pengelolaan kebijakan fiskal nasional.

Pergantian Menteri Keuangan ini menjadi salah satu keputusan penting dalam reshuffle Kabinet Merah Putih pada September 2026.

Sementara Purbaya harus mengakhiri masa tugasnya sebagai Menteri Keuangan setelah sebelumnya menggantikan Sri Mulyani pada September 2025.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Kabar baik bagi pencari kerja. Sebanyak 81.171 lowongan kerja masih aktif dan dapat dilamar melalui Karirhub Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) per 4 September 2026.

Puluhan ribu kesempatan kerja tersebut tersebar di 32.086 perusahaan yang tercatat dalam sistem Karirhub.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi menegaskan, angka tersebut merupakan jumlah lowongan yang benar-benar masih terbuka untuk pelamar, bukan keseluruhan lowongan yang pernah masuk ke sistem.

“Jumlah loker yang benar-benar masih aktif dan bisa dilamar adalah 81.171 lowongan per 4 September 2026, yang tersebar di 32.086 perusahaan,” ujar Cris melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Minggu 13 September 2026.

Data Karirhub periode Januari hingga awal Agustus 2026 sebelumnya mencatat sebanyak 310.591 lowongan kerja.

Namun, angka tersebut merupakan akumulasi seluruh lowongan yang masuk ke sistem selama periode tersebut.

Artinya, tidak seluruh lowongan dalam angka 310.591 masih tersedia untuk dilamar.

Kemnaker kemudian melakukan pemutakhiran sehingga jumlah lowongan yang masih aktif dan dapat dilamar tercatat sebanyak 81.171 posisi.

Bagi pencari kerja, perbedaan data tersebut penting diperhatikan agar tidak keliru menganggap seluruh lowongan yang pernah tercatat masih terbuka.

Cris mengimbau pencari kerja tidak asal mengirim lamaran ke seluruh posisi yang tersedia.

Pelamar sebaiknya memilih pekerjaan berdasarkan kesesuaian kualifikasi, lokasi pekerjaan, serta batas waktu pendaftaran.

CV atau resume juga perlu disesuaikan dengan posisi yang dituju.

“Para pencaker juga diharapkan menyesuaikan isi CV atau resume dengan posisi spesifik yang dituju agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan,” kata Cris.

Strategi tersebut dinilai dapat membantu perusahaan melihat kesesuaian antara kemampuan pelamar dengan kebutuhan posisi yang ditawarkan.

Di tengah banyaknya lowongan kerja yang tersedia, pencari kerja juga diminta tidak lengah terhadap modus penipuan berkedok rekrutmen.

Kemnaker mengingatkan bahwa proses rekrutmen resmi yang difasilitasi pemerintah tidak memungut biaya atau imbalan dalam bentuk apa pun.

Karena itu, pencari kerja perlu berhati-hati apabila menemukan pihak yang meminta uang dengan alasan biaya administrasi, pelatihan, seragam, akomodasi, atau keperluan lain dalam proses perekrutan.

Pelamar juga disarankan memastikan informasi lowongan berasal dari kanal resmi sebelum memberikan data pribadi atau mengikuti tahapan seleksi.

Bagi pencari kerja yang belum memenuhi kualifikasi pekerjaan yang tersedia, Kemnaker juga menyediakan jalur peningkatan kompetensi.

Kemnaker memiliki 21 Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Selain pelatihan keterampilan, Kemnaker juga memfasilitasi pelatihan penyusunan CV serta simulasi wawancara kerja.

Dengan demikian, pencari kerja tidak hanya dapat mencari lowongan, tetapi juga meningkatkan kemampuan agar lebih siap menghadapi proses rekrutmen.

Pencari kerja dapat memantau posisi yang masih tersedia sekaligus mengajukan lamaran melalui Karirhub Kemnaker.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), kualitas pelayanan bukan lagi sebatas seberapa cepat urusan selesai di loket.

Kepastian informasi, kemudahan akses, konsistensi pelayanan hingga kemampuan petugas memberikan solusi kini menjadi bagian penting yang ikut menentukan tingkat kepercayaan masyarakat.

Kondisi itu mendorong BPJS Kesehatan memperkuat evaluasi pelayanan melalui Customer eXcellence 126 (CX126).

Program tersebut dirancang untuk mengukur penerapan customer excellence di 126 Kantor Cabang BPJS Kesehatan sekaligus mencari praktik pelayanan terbaik yang bisa diterapkan di cabang lainnya.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujo Waskito mengatakan perubahan ekspektasi masyarakat terhadap layanan publik membuat pengalaman peserta memiliki posisi semakin penting.

Menurutnya, keterbukaan informasi membuat masyarakat semakin mudah membandingkan kualitas pelayanan.

Karena itu, BPJS Kesehatan dituntut tidak hanya menyediakan layanan yang tersedia, tetapi memastikan pengalaman peserta tetap baik di berbagai titik layanan.

“Customer experience adalah pilar utama pembentuk reputasi dan kepercayaan publik,” ujar Pujo, Jumat (4/9).

Ia menegaskan, kebutuhan peserta JKN terus berkembang. Peserta membutuhkan akses yang mudah sekaligus informasi yang jelas dan pelayanan yang konsisten, baik ketika datang langsung ke Kantor Cabang maupun menggunakan kanal digital.

Kanal tersebut antara lain Care Center 165, Mobile JKN, PANDAWA dan berbagai layanan digital BPJS Kesehatan lainnya.

CX126 tidak dirancang hanya untuk menentukan kantor cabang mana yang memiliki nilai penilaian paling tinggi.

BPJS Kesehatan ingin membedah faktor yang membuat sebuah kantor cabang mampu menghadirkan pelayanan unggul.

Penilaian dilakukan melalui delapan pilar, yakni Customer Experience, Operational Performance, Digital Maturity, Governance, Risk Management, Stakeholder Engagement, People Excellence, dan Organizational Culture.

Suara peserta juga masuk dalam penilaian melalui pendekatan Voice of Customer.

Dengan mekanisme tersebut, pengalaman peserta tidak hanya diposisikan sebagai masukan setelah pelayanan selesai, tetapi menjadi bagian dari ukuran kualitas pelayanan itu sendiri.

Pujo mengatakan praktik yang terbukti efektif di satu kantor cabang seharusnya tidak berhenti sebagai prestasi lokal.

“Best practice yang telah teruji harus kita replikasi, sehingga pelayanan terbaik menjadi standar kolektif kita bersama,” katanya.

Artinya, keberhasilan sebuah kantor cabang tidak cukup hanya diapresiasi. Pola kerja, inovasi, teknologi maupun budaya pelayanan yang menjadi faktor keberhasilan perlu dipelajari dan diterapkan di wilayah lain.

Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Stevanus Adrianto Passat menilai kualitas pelayanan merupakan bentuk paling nyata dari kehadiran Program JKN yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Ia menyebut sejumlah aspek seperti kemudahan akses, kejelasan informasi, keamanan proses dan kepastian solusi memiliki pengaruh besar terhadap pengalaman peserta.

Stevanus mengingatkan agar CX126 tidak berhenti sebagai ajang penilaian atau pemberian penghargaan. Hasil asesmen harus diterjemahkan menjadi perbaikan yang jelas dan dapat diukur.

“CX126 perlu ditempatkan sebagai bagian dari proses pembelajaran dan perbaikan organisasi yang berkelanjutan,” tegas Stevanus.

Ia berharap praktik pelayanan terbaik dapat direplikasi hingga terbentuk standar yang relatif konsisten di seluruh Kantor Cabang BPJS Kesehatan.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan bukan semata-mata berapa banyak cabang yang mendapatkan predikat terbaik.

Ukuran yang lebih penting adalah apakah peserta JKN di berbagai daerah benar-benar merasakan perubahan kualitas pelayanan.

Stevanus menekankan, peserta di mana pun berada harus mendapatkan pengalaman layanan yang semakin mudah, cepat, setara dan dapat diandalkan.

Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto menambahkan bahwa kualitas pelayanan tidak otomatis ditentukan oleh ukuran sebuah kantor cabang.

Lokasi maupun tingkat kesulitan wilayah juga bukan satu-satunya faktor penentu.

Menurut Akmal, keunggulan pelayanan terbentuk ketika kepemimpinan, proses kerja, teknologi, sumber daya manusia dan budaya pelayanan mampu bergerak dalam arah yang sama.

Dengan pendekatan tersebut, CX126 bukan hanya menjadi instrumen untuk mencari kantor cabang terbaik.

Program ini diarahkan menjadi mekanisme untuk menyebarkan cara kerja yang efektif ke seluruh jaringan pelayanan BPJS Kesehatan.

Tantangannya kemudian bukan hanya menemukan inovasi pelayanan, tetapi memastikan inovasi tersebut dapat diterapkan secara konsisten sehingga peserta JKN memperoleh standar pengalaman yang tidak jauh berbeda, di mana pun mereka mengakses layanan.

Bagi peserta, perubahan itu pada akhirnya akan diuji pada hal yang sederhana: apakah layanan mudah diakses, informasi yang diterima jelas, proses berjalan cepat dan ketika muncul persoalan, ada solusi yang benar-benar diberikan.(*)