JAKARTA – Masa kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri berlangsung selama 5 tahun 8 bulan 4 hari.

Presiden Prabowo Subianto resmi mengakhiri masa tugasnya pada 1 Oktober 2026, sekaligus melantik Jenderal Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri yang baru.

Selama memimpin Korps Bhayangkara sejak Januari 2021, Listyo mendorong sejumlah perubahan di tubuh kepolisian, termasuk digitalisasi layanan dan penguatan transformasi organisasi.

Namun, perjalanan kepemimpinannya juga diwarnai berbagai peristiwa kontroversial yang memicu kritik, sorotan, hingga tuntutan pertanggungjawaban dari masyarakat.

Terbaru Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo resmi menjadi tersangka kasus dugaan tindak pidana penyadapan secara ilegal (illegal intercept), penghapusan data elektronik, dan akses ilegal (illegal access).

Ia diduga menjalankan aksi tersebut saat masih menjabat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

Sejumlah kasus bahkan melibatkan anggota dan pejabat kepolisian sendiri.

Mulai dari pembunuhan berencana yang melibatkan mantan Kadiv Propam Ferdy Sambo, Tragedi Kanjuruhan, kematian dua pelajar di Padang dan Semarang, hingga tewasnya pengemudi ojek online Affan Kurniawan dalam aksi demonstrasi Agustus 2025.

Berikut lima peristiwa besar yang menjadi catatan publik selama Listyo Sigit menjabat Kapolri.

1. Kasus Ferdy Sambo: Pembunuhan yang Diikuti Rekayasa Perkara

Salah satu ujian terbesar bagi kepemimpinan Listyo Sigit muncul pada Juli 2022 melalui kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

Kasus ini melibatkan mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo. Ia terbukti menjadi otak pembunuhan berencana terhadap Yosua yang merupakan ajudannya sendiri.

Perkara tersebut semakin menyita perhatian publik setelah terungkap adanya upaya merekayasa kronologi kematian korban.

Narasi awal mengenai baku tembak antarapolisi ternyata tidak sesuai dengan fakta yang terungkap selama penyidikan.

Pengusutan kasus juga membuka dugaan penghalangan proses hukum atau obstruction of justice.

Sejumlah anggota Polri ikut terseret karena diduga terlibat dalam upaya menghilangkan atau merusak barang bukti.

Pengadilan menjatuhkan vonis mati kepada Ferdy Sambo pada Februari 2023.

Namun, Mahkamah Agung kemudian mengabulkan kasasinya dan mengubah hukuman tersebut menjadi penjara seumur hidup pada Agustus 2023.

Kasus Sambo menjadi sorotan karena memperlihatkan persoalan serius ketika kewenangan dan jabatan di lingkungan kepolisian diduga digunakan untuk menghambat pengungkapan tindak pidana yang melibatkan sesama anggota institusi.

2. Tragedi Kanjuruhan: 135 Nyawa Melayang Akibat Bencana di Stadion

Belum selesai publik mengikuti perkembangan perkara Sambo, Polri kembali menghadapi sorotan besar setelah Tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022.

Kericuhan terjadi setelah pertandingan Arema FC melawan Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur.

Dalam peristiwa tersebut, 135 orang meninggal dunia dan ratusan lainnya mengalami luka-luka.

Salah satu faktor utama yang menjadi sorotan adalah penggunaan gas air mata oleh aparat kepolisian di dalam stadion.

Gas tersebut memicu kepanikan suporter yang berusaha mencari jalan keluar. Situasi semakin buruk ketika penonton berdesakan di sejumlah pintu stadion.

Tragedi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai prosedur pengamanan pertandingan sepak bola, penggunaan kekuatan oleh aparat, serta tanggung jawab pihak-pihak yang bertugas mengendalikan situasi.

Sejumlah anggota kepolisian kemudian menjalani proses hukum.

Namun, penanganan perkara dan pertanggungjawaban atas tragedi tersebut terus menjadi perhatian keluarga korban dan kelompok masyarakat sipil.

Tragedi Kanjuruhan menjadi salah satu peristiwa paling mematikan dalam sejarah sepak bola Indonesia sekaligus meninggalkan catatan besar mengenai standar pengamanan yang harus dijalankan aparat.

3. Kematian Afif Maulana dan Gamma Ryzkinata: Sorotan terhadap Penggunaan Kekuasaan Aparat

Pada 2024, kepolisian kembali menghadapi kritik setelah muncul dua kasus kematian anak yang melibatkan dugaan tindakan anggota polisi.

Kasus pertama menimpa Afif Maulana, remaja berusia 13 tahun yang ditemukan meninggal dunia di aliran sungai di Kota Padang, Sumatera Barat, pada 9 Juni 2024.

Kematian Afif memunculkan perbedaan keterangan mengenai penyebab dan kronologi kejadian.

Kepolisian menyampaikan dugaan bahwa korban melompat dari jembatan.

Namun, keluarga dan lembaga bantuan hukum menyoroti sejumlah luka pada tubuh korban yang mereka duga berkaitan dengan kekerasan.

Organisasi masyarakat sipil juga mendesak pengusutan yang transparan untuk memastikan apakah terdapat keterlibatan aparat dalam kematian Afif.

Kasus berikutnya terjadi di Semarang, Jawa Tengah.

Seorang siswa SMK bernama Gamma Ryzkinata meninggal dunia setelah ditembak anggota polisi Aipda Robig Zainudin pada 24 November 2024.

Pada awal pengungkapan perkara, polisi mengaitkan peristiwa tersebut dengan dugaan tawuran antarkelompok.

Namun, perkembangan penyidikan dan persidangan memunculkan fakta yang berbeda dari keterangan awal tersebut.

Rekaman CCTV dan fakta persidangan menjadi bagian penting dalam menguji kronologi penembakan serta keterangan yang sebelumnya disampaikan aparat.

Kedua kasus tersebut kembali mengangkat persoalan pengawasan terhadap tindakan anggota kepolisian, khususnya ketika penggunaan kekuatan berujung pada hilangnya nyawa warga sipil.

4. Kematian Affan Kurniawan: Gelombang Protes Agustus 2025

Kontroversi lain yang membayangi Polri pada masa kepemimpinan Listyo terjadi pada Agustus 2025.

Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online, meninggal dunia setelah terlindas kendaraan taktis Brimob di tengah rangkaian demonstrasi di Jakarta pada 28 Agustus 2025.

Peristiwa tersebut memicu kemarahan publik dan memperbesar gelombang protes terhadap aparat kepolisian.

Kematian Affan menjadi simbol kritik terhadap penggunaan kekuatan aparat ketika menghadapi demonstrasi.

Masyarakat mempertanyakan prosedur pengendalian massa dan pertanggungjawaban anggota yang terlibat dalam insiden tersebut.

Gelombang demonstrasi kemudian meluas ke berbagai daerah.

Sejumlah kantor dan fasilitas kepolisian menjadi sasaran protes, sementara tuntutan evaluasi terhadap institusi Polri semakin menguat.

Koalisi masyarakat sipil melalui Komisi Pencari Fakta (KPF) juga menyampaikan temuan mengenai korban jiwa, penangkapan anak, dan orang-orang yang mereka kategorikan sebagai tahanan politik selama gelombang protes tersebut.

Angka-angka yang disampaikan KPF menjadi bagian dari perdebatan mengenai skala kekerasan dan penanganan demonstrasi.

Data tersebut perlu dibaca sesuai metodologi dan definisi yang digunakan lembaga tersebut.

Peristiwa ini kembali menempatkan penggunaan kekuatan, perlindungan warga sipil, dan akuntabilitas aparat sebagai persoalan penting dalam evaluasi kinerja kepolisian.

5. Kasus Febrie Adriansyah: Persoalan Hukum yang Melibatkan Mantan Pejabat Kejaksaan

Pada 2026, nama mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah menjadi sorotan setelah terseret perkara dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Kasus ini berkaitan dengan penanganan sejumlah perkara, termasuk yang menyangkut PT Asabri dan Jiwasraya.

Perkembangan perkara tersebut menjadi perhatian karena melibatkan mantan pejabat tinggi penegak hukum.

Proses hukum juga memunculkan perhatian terhadap hubungan dan koordinasi antarinstansi dalam penanganan perkara.

Febrie menjalani proses hukum setelah Kejaksaan Agung menetapkannya sebagai tersangka pada Juli 2026.

Pengadilan kemudian menggelar sidang perdana pada 7 Oktober 2026.

Penting dicatat, perkara Febrie tidak tepat disederhanakan sebagai kasus korupsi yang dilakukan Polri terhadap Jampidsus.

Penetapan tersangka dan penanganan perkara yang diberitakan berkaitan dengan dugaan pemerasan serta TPPU oleh Kejaksaan Agung. Karena itu, posisi masing-masing lembaga dan konstruksi perkaranya perlu dijelaskan secara terpisah.

Rekam Jejak yang Menjadi Catatan bagi Kepemimpinan Polri Berikutnya

Berakhirnya masa jabatan Listyo Sigit tidak serta-merta mengakhiri berbagai persoalan yang pernah membayangi institusi kepolisian selama kepemimpinannya.

Kasus Sambo, Tragedi Kanjuruhan, kematian Afif Maulana dan Gamma Ryzkinata, hingga peristiwa Affan Kurniawan memperlihatkan beragam persoalan yang berkaitan dengan integritas anggota, penggunaan kewenangan, pengamanan publik, serta pertanggungjawaban institusi.

Di sisi lain, transformasi pelayanan dan digitalisasi juga menjadi bagian dari perjalanan organisasi Polri selama periode tersebut.

Kini, kepemimpinan Polri berada di tangan Jenderal Suyudi Ario Seto setelah dilantik Presiden Prabowo pada 1 Oktober 2026.

Tantangan bagi kepemimpinan baru bukan hanya melanjutkan program pembenahan organisasi, tetapi juga memastikan evaluasi atas berbagai peristiwa sebelumnya menghasilkan perbaikan nyata.

Transparansi penanganan perkara, pengawasan internal yang efektif, penegakan hukum tanpa pandang jabatan, serta perlindungan terhadap masyarakat akan menjadi bagian penting dalam membangun kembali kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional diduga berlangsung dalam rentang waktu 2025 hingga 2026.

Bareskrim Polri mengungkap adanya dugaan pemasukan sejumlah nomor telepon ke server sistem penyadapan tanpa melalui proses verifikasi.

Dalam perkara ini, penyidik menetapkan tiga perwira tinggi Polri sebagai tersangka, yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Eko Hadi Santoso.

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menjelaskan, dugaan penyadapan berlangsung selama periode 2025–2026.

Aktivitas tersebut diduga berjalan tanpa mengikuti prosedur penyadapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010.

“Ada periode tahun 2025 hingga 2026 para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur seperti diatur dalam tata cara penyadapan Polri di Perkap Nomor 5 Tahun 2010,” kata Asep dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa 3 November 2026.

Nomor Telepon Diduga Dimasukkan ke Server LIMS

Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam pengungkapan perkara ini adalah mekanisme memasukkan nomor telepon ke dalam sistem penyadapan.

Asep mengungkapkan, sejumlah nomor diduga masuk ke server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melewati tahapan verifikasi.

Sistem tersebut berkaitan dengan pengelolaan aktivitas penyadapan yang memiliki prosedur dan ketentuan tersendiri.

“Terdapat beberapa nomor tersebut dimasukkan ke server LIMS, Lawful Interception Management System, tanpa melalui verifikasi,” ungkapnya.

Dugaan tersebut menjadi bagian penting dalam penyidikan karena berkaitan dengan bagaimana nomor telepon seseorang dapat masuk ke dalam sistem pemantauan komunikasi.

Bareskrim juga menduga aktivitas penyadapan tersebut tidak memiliki hubungan dengan kepentingan penyelidikan maupun penyidikan perkara pidana.

Berlangsung 2025 hingga 2026, Siapa Saja Sasarannya?

Rentang waktu 2025–2026 menunjukkan bahwa penyidik menduga aktivitas tersebut tidak hanya terjadi dalam satu periode singkat.

Sasaran penyadapan juga disebut mencakup berbagai kalangan.

Selain Presiden Prabowo, nomor telepon pejabat negara, tokoh politik, insan media, tokoh organisasi kemasyarakatan, aktivis LSM, hingga pengusaha diduga masuk dalam daftar target.

“Terhadap para tersangka tersebut diduga telah melakukan penyadapan tanpa prosedural atau illegal tapping terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha,” ujar Asep.

Meski demikian, Bareskrim belum memerinci tanggal dimulainya penyadapan, berapa lama setiap nomor masuk dalam pemantauan, serta berapa banyak nomor yang diduga menjadi sasaran.

Penyidik juga belum menjelaskan secara terperinci siapa yang memasukkan masing-masing nomor ke server LIMS dan bagaimana pembagian peran ketiga tersangka dalam aktivitas tersebut.

Bareskrim Sita 11 Ponsel dan Perangkat Elektronik

Selain dugaan penyadapan tanpa prosedur, penyidik juga mengusut dugaan penghapusan data elektronik dan akses ilegal dalam perkara tersebut.

Untuk mendalami kasus ini, Bareskrim telah memeriksa 10 saksi dan meminta keterangan tiga ahli.

Penyidik turut menyita sejumlah perangkat elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara.

Barang bukti yang disita meliputi 11 unit telepon seluler, satu unit iPad, dan empat flashdisk.

“Kemudian kita juga telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti yaitu berupa handphone sebanyak 11 unit, satu iPad, kemudian flashdisk empat buah,” kata Asep.

Perangkat tersebut dapat membantu penyidik menelusuri komunikasi, aktivitas digital, serta keterkaitan barang bukti dengan dugaan penggunaan sistem penyadapan.

Namun, hasil pemeriksaan terhadap perangkat elektronik itu belum menjelaskan secara terbuka kapan masing-masing penyadapan berlangsung dan siapa yang secara langsung mengoperasikan sistem.

Kronologi dan Peran Masing-Masing Tersangka Masih Didalami

Hingga pengumuman penetapan tersangka pada Selasa 3 November 2026, Bareskrim belum membeberkan kronologi terperinci aktivitas penyadapan selama 2025–2026.

Publik juga masih menunggu penjelasan mengenai motif, dasar pemasukan nomor telepon ke server LIMS, durasi pemantauan, serta dugaan penghapusan jejak elektronik.

Penjelasan mengenai peran masing-masing tersangka dan tanggapan pihak-pihak yang disebut dalam perkara juga diperlukan untuk memberikan gambaran utuh mengenai kasus ini.

Penetapan tersangka merupakan bagian dari proses penyidikan dan bukan bukti bahwa seseorang telah terbukti bersalah.

Pembuktian tetap harus melalui proses peradilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap sejumlah pejabat negara, termasuk Presiden Prabowo Subianto, memasuki babak baru.

Bareskrim Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal (illegal access).

Salah satu nama yang masuk dalam daftar tersangka berinisial LSP, yang diidentifikasi sebagai Listyo Sigit Prabowo, mantan Kapolri yang kini menjabat Kepala Staf Kepresidenan.

Dua tersangka lainnya masing-masing berinisial ASN dan EH.

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengumumkan penetapan ketiga tersangka tersebut dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa 3 November 2026.

“Penyidik telah menetapkan terhadap tiga orang tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH,” kata Asep.

Perkara ini menjadi perhatian karena dugaan penyadapan tidak hanya menyasar nomor telepon Presiden Prabowo. Sejumlah pejabat negara, tokoh politik, insan media, pimpinan organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha juga disebut masuk dalam daftar target.

Dalam keterangannya, Asep mengungkapkan bahwa salah satu nomor telepon yang diduga menjadi sasaran penyadapan ilegal merupakan milik Presiden Prabowo Subianto.

Penyidik menduga praktik tersebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026.

Persoalan utamanya bukan sekadar aktivitas pemantauan komunikasi, melainkan dugaan penggunaan mekanisme penyadapan tanpa mengikuti prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut Asep, penyadapan seharusnya memiliki dasar dan keterkaitan dengan kepentingan penegakan hukum.

Namun, penyidik menduga sejumlah nomor telepon masuk ke dalam sistem pemantauan tanpa melalui mekanisme yang semestinya.

“Diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia,” ujarnya.

Selain Presiden, dugaan penyadapan juga menyasar berbagai kalangan yang memiliki posisi strategis di pemerintahan maupun ruang publik.

Bareskrim juga mendalami dugaan penghapusan data elektronik yang berkaitan dengan aktivitas penyadapan tersebut.

Asep menyebut, pada Oktober 2026, para tersangka diduga memerintahkan penghapusan log atau rekaman aktivitas dalam sistem.

Dugaan penghilangan jejak digital ini menjadi bagian dari perkara yang tengah ditangani penyidik.

Penyidik turut mengumpulkan barang bukti elektronik untuk menelusuri aktivitas yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Dalam perkembangan penyidikan yang diberitakan sejumlah media, Bareskrim telah memeriksa 10 saksi serta menyita 11 telepon seluler, satu iPad, dan empat flashdisk.

Barang bukti tersebut diharapkan membantu penyidik mengurai mekanisme penyadapan, pihak yang terlibat, serta dugaan penghapusan data elektronik.

Kasus ini kembali menyoroti pentingnya pengawasan terhadap penggunaan teknologi penyadapan oleh aparat penegak hukum.

Penyadapan merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk kepentingan penegakan hukum sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan.

Namun, penggunaannya harus memiliki dasar hukum, mengikuti prosedur, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Dugaan penyadapan terhadap nomor Presiden dan sejumlah tokoh nasional membuat proses pengungkapan perkara ini menjadi perhatian publik.

Penyidik kini memiliki tugas untuk mengungkap secara terang bagaimana aktivitas tersebut berlangsung, siapa yang memberikan perintah, bagaimana sistem pemantauan digunakan, serta apakah penghapusan data benar-benar dilakukan untuk menghilangkan jejak aktivitas ilegal.

Penetapan tersangka merupakan bagian dari proses hukum dan tidak serta-merta membuktikan kesalahan para pihak.

Pembuktian tetap harus berlangsung melalui mekanisme peradilan dengan menjunjung asas praduga tak bersalah.

Publik kini menunggu perkembangan penyidikan Bareskrim, termasuk pengungkapan konstruksi perkara dan pertanggungjawaban hukum masing-masing tersangka.(*)

SUMATERA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pengguna Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) kini memiliki puluhan titik persinggahan untuk beristirahat selama perjalanan.

PT Hutama Karya (Persero) mengelola 35 rest area yang tersebar di sejumlah ruas tol, terdiri dari 30 rest area Tipe A dan lima rest area Tipe B.

Menariknya, Hutama Karya juga menyediakan rest area mini di Jalan Tol Palembang–Indralaya (Palindra), meskipun ruas tol tersebut hanya memiliki panjang sekitar 22 kilometer dan tidak wajib menyediakan rest area berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Fasilitas tambahan ini menunjukkan perhatian perusahaan terhadap keselamatan pengguna jalan, terutama untuk mengantisipasi risiko kecelakaan akibat kelelahan dan rasa kantuk saat berkendara.

Rest area mini di Tol Palindra menyediakan toilet, musala, serta pilihan jajanan bagi pengendara yang membutuhkan tempat singgah sebelum melanjutkan perjalanan.

Langkah tersebut sejalan dengan kampanye keselamatan berkendara Selamat Sampai Tujuan (SETUJU) yang mendorong pengendara agar tidak memaksakan diri ketika kondisi tubuh mulai lelah.

Direktur Operasi III Hutama Karya, Iwan Hermawan, mengatakan perusahaan terus meningkatkan kualitas pelayanan rest area sebagai bagian dari komitmen menghadirkan perjalanan yang aman dan nyaman.

Saat ini, 35 rest area kelolaan Hutama Karya tersebar di sejumlah ruas Jalan Tol Trans Sumatera, yakni:

• Terbanggi Besar–Pematang Panggang–Kayu Agung (Terpeka).
• Indralaya–Prabumulih (Indraprabu).
• Bengkulu–Taba Penanjung (Bengtaba).
• Pekanbaru–Dumai (Permai).
• Pekanbaru–Bangkinang.
• Padang–Sicincin.
• Binjai–Stabat.
• Indrapura–Kisaran (Inkis).
• Sigli–Banda Aceh.
• Betung–Tempino–Jambi (Betejam).

Hutama Karya menyesuaikan tipe dan kelengkapan rest area dengan karakteristik ruas tol, volume lalu lintas, jarak perjalanan, serta kebutuhan fasilitas pendukung.

Pengguna jalan juga dapat memanfaatkan aplikasi Mozy melalui fitur MoRestArea untuk memperoleh informasi lokasi rest area selama perjalanan.

Selain memperluas fasilitas persinggahan, Hutama Karya menaruh perhatian pada kebersihan toilet, musala, area makan, dan ruang publik yang digunakan bersama.

Iwan Hermawan menyebut kualitas pelayanan tidak selalu bergantung pada fasilitas besar.

Kebersihan toilet dan kenyamanan tempat istirahat juga menjadi bagian penting dari pengalaman pengguna jalan.

“Bagi kami, pelayanan yang baik tidak selalu hadir melalui hal-hal besar. Toilet yang bersih, tempat beristirahat yang nyaman, hingga lingkungan yang tertata merupakan bentuk perhatian sederhana yang memiliki arti bagi pengguna jalan,” ujar Iwan.

Untuk menjaga kualitas fasilitas, Hutama Karya melakukan pembersihan secara berkala, memantau kondisi sarana dan prasarana, serta berkoordinasi dengan petugas pengelola rest area.

Perusahaan juga memberikan perhatian khusus pada toilet karena fasilitas tersebut memiliki tingkat penggunaan tinggi dan membutuhkan pemeliharaan lebih intensif.

Namun, perusahaan menilai petugas kebersihan tidak bisa bekerja sendiri.

Pengunjung juga perlu menjaga fasilitas yang mereka gunakan, mulai dari menyiram toilet setelah pemakaian, menjaga kebersihan wastafel, hingga membuang sampah pada tempatnya.

“Kami memahami bahwa rest area merupakan fasilitas bersama yang digunakan oleh banyak orang dengan kebutuhan dan kebiasaan yang beragam. Petugas kami terus berupaya menjaga kebersihan secara berkala, namun kenyamanan yang berkelanjutan tentu akan lebih mudah terwujud apabila setiap pengunjung turut mengambil peran,” tambahnya.

Hutama Karya juga membuka saluran pengaduan bagi masyarakat yang menemukan fasilitas rest area dalam kondisi kurang baik atau membutuhkan penanganan petugas.

Pengguna jalan dapat menyampaikan kritik, saran, dan laporan melalui beberapa kanal resmi berikut:

• Call center: 150-700
• WhatsApp: 0811-277-000
• Aplikasi Mozy melalui fitur Feedback.

Setiap laporan dan masukan pengguna menjadi bahan evaluasi perusahaan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Iwan menegaskan, Hutama Karya ingin membangun budaya kepedulian bersama agar rest area tidak hanya menjadi tempat singgah, tetapi juga ruang publik yang nyaman bagi seluruh pengguna jalan.

Melalui pengelolaan 35 rest area dan peningkatan fasilitas di berbagai ruas JTTS, Hutama Karya berkomitmen menghadirkan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan, keselamatan, dan kebutuhan masyarakat.

Perusahaan mengajak seluruh pengguna jalan untuk memanfaatkan fasilitas secara bijak dan menjaga kebersihan agar setiap orang dapat menikmati perjalanan yang lebih aman dan nyaman.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Kualitas konstruksi menjadi perhatian dalam pengembangan jalan tol di Indonesia.

Tidak cukup hanya mengejar percepatan pembangunan, infrastruktur jalan tol juga harus memiliki daya tahan, tingkat keselamatan, dan kualitas pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang.

Komitmen tersebut diperkuat PT Hutama Karya (Persero) bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui penandatanganan Lembar Komitmen Pemenuhan Mutu Konstruksi Jalan Tol di Jakarta, Kamis 29 Oktober 2026.

Langkah ini menegaskan pentingnya pengawasan kualitas sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan konstruksi.

Pemerintah dan badan usaha jalan tol (BUJT) juga mendorong penerapan standar teknis agar infrastruktur yang dibangun mampu memberikan pelayanan optimal ketika beroperasi.

Bagi Hutama Karya, penguatan mutu konstruksi menjadi perhatian penting karena perusahaan tersebut memiliki peran dalam pengembangan dan pengelolaan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

Kualitas pembangunan yang terjaga diharapkan tidak hanya mendukung kelancaran mobilitas masyarakat, tetapi juga meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.

Penandatanganan komitmen tersebut diselenggarakan Direktorat Jenderal Bina Marga dan dihadiri Direktur Jenderal Bina Marga Roy Rizali Anwar, Plt. Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Ira Ariani Chaerunisa, Direktur Jalan Bebas Hambatan Dedy Gunawan, serta perwakilan badan usaha jalan tol dan penyedia jasa.

Hutama Karya hadir melalui Direktur Operasi III Iwan Hermawan.

Melalui komitmen bersama ini, seluruh pihak mendorong penerapan standar mutu konstruksi sesuai spesifikasi teknis dan ketentuan yang berlaku.

Pengawasan tidak hanya berfokus pada proses pembangunan, tetapi juga pada kemampuan infrastruktur mempertahankan kualitas selama masa operasional.

Aspek tersebut mencakup kondisi permukaan jalan, keselamatan pengguna, kenyamanan perjalanan, serta keandalan fasilitas pendukung.

Penguatan mutu konstruksi juga berkaitan dengan pemenuhan Service Level Agreement (SLA), yakni standar tingkat pelayanan yang menjadi acuan dalam pengelolaan jalan tol.

Dengan demikian, kualitas pembangunan memiliki hubungan langsung dengan pelayanan yang diterima masyarakat setelah jalan tol beroperasi.

Direktur Operasi III Hutama Karya Iwan Hermawan mengatakan keberhasilan pembangunan jalan tol tidak cukup diukur dari kecepatan penyelesaian proyek.

Menurutnya, kualitas konstruksi menjadi fondasi utama agar infrastruktur mampu beroperasi secara optimal dan memberikan manfaat dalam jangka panjang.

“Bagi Hutama Karya, mutu konstruksi merupakan prioritas yang harus dijaga dalam setiap tahapan pekerjaan. Kualitas pembangunan yang baik menjadi fondasi penting dalam memastikan jalan tol dapat beroperasi secara optimal dan memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan,” ujar Iwan.

Ia menambahkan, perusahaan berkomitmen menjaga kualitas infrastruktur secara berkelanjutan, termasuk mendukung pemenuhan standar pelayanan jalan tol.

“Karena itu, kami berkomitmen untuk menjaga kualitas infrastruktur secara berkelanjutan, termasuk dalam mendukung pemenuhan SLA, sehingga pengguna jalan dapat merasakan perjalanan yang aman, nyaman, dan andal,” katanya.

Iwan juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah, BUJT, dan penyedia jasa. Keselarasan standar teknis, pengawasan, serta evaluasi diperlukan agar kualitas hasil pembangunan tetap terjaga.

Sebagai salah satu badan usaha yang berperan dalam pengembangan dan pengelolaan JTTS, Hutama Karya menempatkan kualitas konstruksi sebagai bagian penting dari pembangunan konektivitas di Sumatra.

Keberadaan jalan tol memiliki peran strategis dalam memperlancar perjalanan antardaerah, mendukung distribusi barang, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap berbagai pusat kegiatan ekonomi.

Karena itu, kualitas infrastruktur menjadi faktor penting agar manfaat pembangunan jalan tol dapat dirasakan secara berkelanjutan.

Jalan tol dengan kondisi yang terjaga juga diharapkan mampu mendukung efisiensi perjalanan dan memperkuat hubungan ekonomi antarkawasan.

Melalui penguatan komitmen bersama Kementerian PU dan seluruh pemangku kepentingan, Hutama Karya menyatakan akan terus mendorong penerapan standar konstruksi dan pelayanan yang berkualitas.

Upaya tersebut sejalan dengan agenda pemerintah dalam memperkuat konektivitas nasional dan pemerataan pembangunan melalui infrastruktur yang aman, andal, serta berkelanjutan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI, Natalius Pigai menekankan bahwa pembangunan harus berjalan seiring dengan perlindungan hak masyarakat, penegakan hukum yang adil, dan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan.

Menurutnya, kemajuan daerah tidak cukup diukur dari pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga martabat manusia.

Pesan tersebut disampaikan Pigai saat melakukan kunjungan kerja dan bertemu Wali Kota Jambi Maulana di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi, Selasa malam 13 Oktober 2026.

Pigai menyoroti pentingnya integritas kepemimpinan dan penegakan hukum yang memberikan keadilan bagi masyarakat.

Pemerintah, menurutnya, perlu memastikan setiap warga memperoleh perlindungan, akses terhadap keadilan, serta perlakuan yang manusiawi.

Persoalan zona merah agraria di Kota Jambi menjadi salah satu isu yang dibahas dalam pertemuan tersebut.

Persoalan ini berkaitan dengan sekitar 5.506 Sertifikat Hak Milik (SHM) masyarakat di tujuh kelurahan yang bersinggungan dengan klaim aset eks Pertamina berstatus Barang Milik Negara (BMN).

Pigai Tekankan Hak Warga atas Perlindungan dan Keadilan

Pigai menilai pemahaman masyarakat mengenai hak asasi manusia perlu terus diperkuat melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan yang mudah dipahami serta dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Masyarakat perlu memahami hak-hak dasarnya, mengetahui bentuk perlindungan yang tersedia, serta mengenali jalur pengaduan ketika menghadapi dugaan pelanggaran hak.

Akses terhadap keadilan juga menjadi bagian penting dalam memastikan masyarakat dapat menyampaikan persoalan yang mereka hadapi melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan hukum.

Dalam konteks pembangunan daerah, prinsip tersebut menuntut pemerintah untuk memperhatikan kepentingan masyarakat, menjaga integritas dalam pengambilan keputusan, dan menjalankan kewenangan secara bertanggung jawab.

Pigai juga mengingatkan bahwa penegakan hukum yang adil dan perlindungan terhadap martabat manusia harus berjalan beriringan.

Dengan demikian, pembangunan tidak hanya menghasilkan perubahan fisik, tetapi juga memberikan manfaat yang nyata bagi kehidupan masyarakat.

Integritas Pemimpin dan Kelestarian Lingkungan Jadi Perhatian

Selain menekankan perlindungan HAM, Pigai menggarisbawahi pentingnya integritas kepemimpinan.

Integritas menjadi unsur penting dalam menjalankan pemerintahan yang bertanggung jawab dan menjaga kepercayaan masyarakat.

Ia juga menyoroti kepedulian terhadap kelestarian lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab dalam pembangunan.

Kemajuan ekonomi dan infrastruktur perlu berjalan dengan perhatian terhadap keberlanjutan lingkungan serta kehidupan masyarakat.

Pesan tersebut menempatkan perlindungan manusia sebagai bagian penting dari arah pembangunan.

Pemerintah tidak hanya perlu mengejar capaian pembangunan, tetapi juga memperhatikan keadilan, hak masyarakat, dan dampak kebijakan terhadap lingkungan.

Zona Merah Agraria Jambi Menjadi Konteks Perlindungan Hak Warga

Dalam pertemuan dengan Pigai, Wali Kota Jambi Maulana memaparkan persoalan zona merah agraria yang telah berlangsung cukup lama.

Berdasarkan data yang disampaikan Pemkot Jambi, terdapat sekitar 5.506 SHM masyarakat di tujuh kelurahan yang berkaitan dengan persoalan status aset eks Pertamina.

Persoalan tersebut berkaitan dengan klaim aset berstatus Barang Milik Negara, sementara di atas lahan yang dimaksud terdapat sertifikat hak milik atas nama masyarakat.

Pemkot Jambi mengaitkannya dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92/KMK.06/2008 tentang penetapan status aset eks Pertamina sebagai Barang Milik Negara.

Maulana menyampaikan bahwa penyelesaian persoalan tersebut membutuhkan koordinasi berbagai instansi, pemeriksaan dokumen kepemilikan, penelusuran riwayat penguasaan tanah, serta kajian terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Pemkot Jambi berencana mengirimkan surat resmi kepada instansi terkait untuk mendorong pembahasan lebih lanjut.

Pemerintah kota juga berupaya menjadi penghubung antara masyarakat dan lembaga yang berwenang.

Sementara itu, Pigai menjelaskan bahwa persoalan lahan yang berkaitan dengan aset negara membutuhkan koordinasi lintas lembaga.

Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) perlu dilibatkan sesuai kewenangannya untuk membahas status serta pencatatan aset.

Pemeriksaan dokumen, aspek administrasi, dan ketentuan hukum menjadi bagian penting dalam proses tersebut.

Pertemuan itu belum menghasilkan keputusan final mengenai status SHM yang berkaitan dengan persoalan zona merah agraria di Kota Jambi.

Pembangunan Harus Memperhatikan Kebutuhan Masyarakat

Dalam kesempatan yang sama, Maulana memaparkan 11 program unggulan Pemkot Jambi yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan dan pemenuhan hak dasar masyarakat.

Program tersebut mencakup akses pendidikan dan kesehatan, perlindungan pekerja rentan, pengelolaan persampahan, perbaikan lingkungan, pemenuhan hak anak, serta pelayanan sosial bagi warga yang membutuhkan.

Pemkot Jambi mengarahkan program-program tersebut untuk mewujudkan Kota Jambi Bahagia, yakni kota yang bersih, aman, harmonis, dan agamis.

Pesan Pigai mengenai perlindungan hak warga, integritas kepemimpinan, penegakan hukum, dan kelestarian lingkungan menjadi pengingat bahwa pembangunan membutuhkan tanggung jawab yang menyeluruh.

Bagi masyarakat, pembangunan yang berkualitas tidak hanya terlihat dari infrastruktur yang berdiri atau pertumbuhan ekonomi yang tercapai.

Kepastian hukum, akses terhadap keadilan, perlindungan hak dasar, dan lingkungan yang terjaga juga menjadi bagian penting dalam menilai keberhasilan pembangunan daerah.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI Natalius Pigai menekankan pentingnya koordinasi lintas lembaga dalam menangani persoalan zona merah agraria di Kota Jambi.

Persoalan ini berkaitan dengan sekitar 5.506 Sertifikat Hak Milik (SHM) masyarakat di tujuh kelurahan yang bersinggungan dengan klaim aset eks Pertamina berstatus Barang Milik Negara (BMN).

Pigai menyampaikan pandangannya saat melakukan kunjungan kerja dan bertemu Wali Kota Jambi Maulana di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi, Selasa malam 13 Oktober 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Pigai menjelaskan bahwa persoalan lahan yang berkaitan dengan aset negara memerlukan pemeriksaan dokumen, penelusuran aspek administrasi, serta keterlibatan instansi sesuai kewenangannya.

Menurutnya, satu kementerian atau lembaga tidak dapat menangani seluruh persoalan tersebut secara mandiri.

Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) menjadi bagian dari instansi yang perlu dilibatkan dalam pembahasan status dan pencatatan aset negara.

Pigai Tekankan Koordinasi untuk Menangani Persoalan Agraria

Persoalan zona merah agraria di Kota Jambi berkaitan dengan keberadaan sertifikat hak milik atas nama masyarakat di atas lahan yang diklaim sebagai aset negara.

Kondisi tersebut membutuhkan penelaahan menyeluruh agar status aset dan dokumen kepemilikan tanah memperoleh kejelasan.

Pigai menegaskan pentingnya proses yang cermat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemeriksaan perlu memperhatikan status aset, administrasi pertanahan, dokumen kepemilikan, serta ketentuan hukum yang berlaku.

Koordinasi antarlembaga diharapkan membuka jalan bagi penyelesaian yang memperhatikan hak dan kepentingan pihak-pihak terkait.

Meski demikian, pertemuan tersebut belum menghasilkan keputusan final mengenai status ribuan SHM yang berkaitan dengan persoalan zona merah agraria di Kota Jambi.

Kepastian penyelesaian masih memerlukan pembahasan dan pemeriksaan lebih lanjut oleh instansi yang berwenang.

5.506 SHM di Tujuh Kelurahan Jadi Perhatian

Wali Kota Jambi Maulana memaparkan bahwa persoalan zona merah agraria telah berlangsung cukup lama.

Berdasarkan data yang disampaikan Pemkot Jambi, terdapat sekitar 5.506 SHM masyarakat di tujuh kelurahan yang berkaitan dengan persoalan tersebut.

Pemkot Jambi juga mengaitkan persoalan itu dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92/KMK.06/2008 tentang penetapan status aset eks Pertamina sebagai Barang Milik Negara.

Maulana menilai penyelesaian persoalan tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai instansi.

Pemerintah kota berencana mengirimkan surat resmi kepada pihak terkait untuk mendorong pembahasan lebih lanjut.

Pemkot Jambi juga berupaya menjadi penghubung antara masyarakat dan instansi berwenang agar aspirasi warga tersampaikan melalui mekanisme yang tepat.

Bagi masyarakat yang memiliki sertifikat atas tanah yang berkaitan dengan persoalan tersebut, kejelasan status lahan menjadi hal penting.

Namun, penentuan status masing-masing bidang tanah tetap membutuhkan pemeriksaan dokumen dan dasar hukum secara menyeluruh.

Menteri HAM Tekankan Pentingnya Perlindungan Hak Warga

Selain membahas persoalan agraria, Pigai menyoroti pentingnya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak asasi manusia.

Ia mendorong pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan HAM yang mudah dipahami serta dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Menurut Pigai, masyarakat berhak memperoleh perlindungan, akses terhadap keadilan, dan perlakuan yang manusiawi.

Pemerintah juga perlu memastikan warga memahami hak dasarnya serta mengetahui jalur pengaduan ketika menghadapi dugaan pelanggaran hak.

Dalam konteks persoalan pertanahan, pemahaman mengenai hak masyarakat dan mekanisme hukum menjadi bagian penting agar warga dapat menyampaikan persoalannya melalui jalur yang tepat.

Pigai turut mengingatkan pentingnya integritas kepemimpinan, penegakan hukum yang adil, dan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan.

Ia menilai pembangunan tidak cukup hanya berorientasi pada kemajuan fisik dan ekonomi, tetapi juga harus menjaga kehidupan serta martabat manusia.

Pemkot Jambi Paparkan Program Pemenuhan Hak Dasar

Dalam pertemuan yang sama, Maulana memaparkan 11 program unggulan Pemkot Jambi yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memenuhi hak dasar warga.

Program tersebut meliputi peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, perlindungan pekerja rentan, pengelolaan persampahan, perbaikan lingkungan, pemenuhan hak anak, serta pelayanan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.

Pemkot Jambi mengarahkan berbagai program itu untuk mewujudkan Kota Jambi Bahagia, yakni kota yang bersih, aman, harmonis, dan agamis.

Di sisi lain, persoalan zona merah agraria masih membutuhkan tindak lanjut khusus melalui koordinasi pemerintah daerah dengan instansi pusat yang berwenang.

Menunggu Kejelasan Penyelesaian Zona Merah Agraria

Pembahasan antara Pigai dan Maulana menjadi bagian dari upaya mendorong penanganan persoalan pertanahan yang berkaitan dengan aset negara dan sertifikat milik masyarakat.

Langkah berikutnya bergantung pada koordinasi antarlembaga, pemeriksaan dokumen, serta penjelasan resmi mengenai status aset dan bidang tanah yang menjadi persoalan.

Masyarakat membutuhkan informasi yang transparan mengenai proses tersebut, termasuk mekanisme penyelesaian dan perkembangan pembahasan dengan instansi terkait.

Penyelesaian yang berlandaskan hukum, disertai pemeriksaan yang cermat dan perlindungan terhadap hak pihak-pihak terkait, menjadi aspek penting dalam menjawab persoalan zona merah agraria yang telah lama menjadi perhatian warga Kota Jambi.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – BRI BO Gading Boulevard melaksanakan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang diikuti oleh jajaran manajemen dan seluruh pekerja BRI BO Gading Boulevard. Upacara berlangsung dengan penuh khidmat, tertib, dan diwarnai semangat kebangsaan serta rasa nasionalisme.

Pelaksanaan upacara menjadi momentum bagi seluruh insan BRILiaN untuk mengenang perjuangan dalam mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara sekaligus menghayati kembali nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Seluruh peserta mengikuti setiap rangkaian upacara dengan penuh kesungguhan sebagai wujud penghormatan terhadap Pancasila dan semangat persatuan bangsa.

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila juga menjadi pengingat bagi seluruh pekerja BRI BO Gading Boulevard untuk senantiasa mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Semangat persatuan, gotong royong, integritas, dan kebersamaan menjadi landasan dalam memberikan kontribusi terbaik bagi perusahaan.

Melalui momentum ini, BRI BO Gading Boulevard terus memperkuat semangat kebangsaan dan kebersamaan seluruh pekerja untuk menghadirkan kinerja yang optimal serta memberikan pelayanan terbaik bagi nasabah dan masyarakat.

Press Release ini juga sudah tayang di VRITIMES

PEKANBARU, SEPUCUKJAMBI.ID — Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) memasuki fase yang semakin luas.

Hingga Agustus 2026, total jalan tol yang telah terbangun mencapai sekitar 1.160 kilometer, dengan sekitar 982 kilometer sudah beroperasi.

Namun, pembangunan fisik bukan satu-satunya ukuran keberhasilan proyek strategis tersebut.

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menyoroti tata kelola, efektivitas penggunaan sumber daya, hingga sejauh mana keberadaan JTTS benar-benar memberikan dampak terhadap transportasi dan perekonomian masyarakat Sumatra.

Sorotan itu muncul dalam kunjungan kerja BAKN DPR RI ke Hutama Karya di Pekanbaru, Jumat 2 Oktober 2026.

Pertemuan tersebut membahas pelaksanaan penugasan pemerintah kepada Hutama Karya dalam pembangunan JTTS sekaligus mengevaluasi manfaat infrastruktur yang telah dibangun.

Ketua BAKN DPR RI Andreas Eddy Susetyo memimpin rombongan dalam pertemuan tersebut. Sejumlah kementerian, lembaga, badan usaha, serta pemangku kepentingan pembangunan infrastruktur turut hadir.

DPR: Tol Harus Beri Dampak Ekonomi

Andreas menegaskan, pembangunan JTTS perlu dinilai dari manfaat yang dapat diukur, bukan hanya dari panjang jalan yang berhasil dibangun.

Menurut dia, kualitas pelayanan jalan dan kontribusi terhadap aktivitas ekonomi masyarakat menjadi bagian penting dalam mengukur efektivitas pembangunan infrastruktur.

“Penelaahan ini bertujuan memastikan pembangunan JTTS didukung perencanaan yang matang dan pengelolaan sumber daya yang akuntabel. Efektivitasnya perlu dilihat dari kualitas pelayanan serta kontribusinya terhadap kelancaran transportasi dan kegiatan ekonomi masyarakat,” ujar Andreas.

Pandangan tersebut membuat pembangunan JTTS menghadapi ukuran keberhasilan yang lebih luas.

Jalan tol tidak cukup hanya menghubungkan satu daerah dengan daerah lain, tetapi juga harus mampu memperkuat rantai distribusi dan membuka akses ekonomi baru.

Anggota BAKN DPR RI Herman Khaeron menekankan pentingnya menghubungkan jaringan tol dengan kawasan industri, sentra produksi, hingga simpul logistik.

“Akses jalan tol perlu terhubung dengan kawasan industri, sentra produksi, dan simpul logistik. Dengan demikian, kemudahan transportasi dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk memperlancar distribusi, memperluas pasar, dan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat,” kata Herman.

JTTS Capai 1.160 Kilometer

Dalam pertemuan tersebut, Hutama Karya memaparkan perkembangan penugasan pembangunan JTTS.

Hingga Agustus 2026, sekitar 1.160 kilometer jalan tol telah terbangun. Dari jumlah tersebut, sekitar 982 kilometer sudah beroperasi.

Pembangunan berlangsung secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan proyek, kebutuhan konektivitas, manfaat koridor, serta kemampuan pendanaan.

Hutama Karya juga memperkuat tata kelola melalui penyempurnaan prosedur studi kelayakan, kajian risiko, dan pengendalian pelaksanaan proyek.

Langkah tersebut bertujuan memastikan proyek yang masuk tahap pembangunan memiliki perencanaan lebih matang dan selaras dengan kebutuhan investasi serta kesiapan pendanaan.

Jambi–Rengat Masuk Pengembangan

Salah satu agenda yang ikut dipaparkan Hutama Karya adalah rencana pengembangan koridor Jambi–Rengat dan Pekanbaru–Padang.

Kedua koridor tersebut masih mengikuti tahapan kesiapan proyek dan skema pengusahaan yang berlaku.

Pengembangan jaringan diarahkan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus menghubungkan pusat-pusat kegiatan ekonomi.

Khusus bagi wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan konektivitas, keberadaan jaringan tol diharapkan dapat memangkas hambatan distribusi barang dan memperluas akses pasar.

Hutama Karya juga menyiapkan sejumlah alternatif pendanaan untuk menjaga kesinambungan pembangunan.

Dua skema yang disebut antara lain Pembayaran Berkala Berbasis Layanan dan asset recycling.

Melalui asset recycling, nilai aset yang sudah beroperasi dapat dimanfaatkan kembali untuk mendukung investasi pembangunan berikutnya.

Hutama Karya Tekankan Manfaat Langsung

Direktur Operasi III Hutama Karya Iwan Hermawan mengatakan pembangunan JTTS tidak semata-mata mengejar pertambahan panjang jalan.

Menurut dia, setiap koridor yang tersambung harus memberikan manfaat langsung bagi mobilitas masyarakat dan kegiatan ekonomi.

“Penugasan JTTS kami jalankan dengan menjaga tata kelola, kualitas infrastruktur, dan keberlanjutan pembangunan. Bagi kami, setiap ruas yang tersambung membawa harapan agar masyarakat dapat menjangkau keluarga dengan lebih mudah, pelaku usaha memiliki akses pasar yang lebih luas, dan pengguna jalan menikmati perjalanan yang aman serta nyaman,” ujar Iwan.

Ia menambahkan, pencapaian tersebut membutuhkan dukungan dan sinergi berbagai pemangku kepentingan.

Tantangan JTTS Bukan Lagi Sekadar Membangun Jalan

Dengan jaringan yang terus bertambah, tantangan JTTS kini bergerak dari sekadar pembangunan fisik menuju bagaimana infrastruktur tersebut menghasilkan dampak ekonomi yang lebih besar.

Kawasan industri, sentra pertanian dan perkebunan, pusat perdagangan, pelabuhan, serta simpul logistik perlu mendapatkan konektivitas yang efektif dari jaringan tol.

Tanpa keterhubungan tersebut, manfaat jalan tol berpotensi tidak maksimal bagi masyarakat dan dunia usaha.

Karena itu, evaluasi BAKN DPR RI terhadap JTTS menjadi penting untuk melihat apakah pembangunan yang berjalan telah sejalan dengan tujuan awal penugasan pemerintah.

Hutama Karya menyatakan akan terus memperkuat koordinasi dengan kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan lain untuk menjaga keberlanjutan pembangunan.

Dengan progres sekitar 1.160 kilometer jalan tol terbangun dan 982 kilometer telah beroperasi, pekerjaan besar JTTS kini bukan hanya menyelesaikan ruas-ruas berikutnya.

Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap kilometer jalan yang dibangun benar-benar menggerakkan orang, barang, investasi, dan ekonomi di sepanjang Pulau Sumatera.(*)