JENEWA, SEPUCUKJAMBI.ID  – Indonesia resmi ditetapkan sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk tahun 2026.

Penetapan tersebut dilakukan dalam Organizational Meeting Dewan HAM PBB yang digelar di Assembly Hall, Palace of Nations, Jenewa, Swiss, pada Kamis, 8 Januari 2026.

Presidensi Dewan HAM PBB 2026 akan dipimpin oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro, yang akrab disapa Duta Besar Arto.

Dalam kepemimpinannya, Indonesia berkomitmen untuk mendorong Dewan HAM PBB agar semakin efektif, inklusif, dan mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan.

“Saya berkomitmen untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut dengan penuh hormat terhadap prinsip dan integritas Dewan,” ujar Duta Besar Arto, seperti disiarkan melalui UN Web TV, Kamis (8/1/2026).

Duta Besar Arto menegaskan bahwa Indonesia akan tetap berpegang pada prinsip-prinsip utama Dewan HAM PBB selama masa kepresidenannya.

“Kami berkomitmen, seperti anggota Dewan HAM lainnya, terhadap prinsip inti Dewan HAM, yaitu universalitas, objektivitas, dan non-selektivitas dalam menangani isu hak asasi manusia,” tegasnya.

Penetapan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB dilakukan secara aklamasi, setelah tidak ada keberatan dari negara-negara anggota.

Keputusan tersebut diumumkan secara resmi saat pembukaan sidang.

“Karena tidak ada keberatan, dengan hormat saya menyatakan Yang Mulia Sidharto Reza Suryodipuro sebagai Presiden Dewan HAM untuk tahun 2026 secara aklamasi,” kata Wakil Presiden Dewan HAM PBB sekaligus Wakil Tetap Ethiopia untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Tsegab Kebebew Daka.

Presidensi Indonesia pada tahun 2026 memiliki makna simbolis karena bertepatan dengan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB.

Dalam peran tersebut, Indonesia akan:

* Memimpin seluruh sidang Dewan HAM PBB

* Memfasilitasi dialog antarnegara

* Menjaga proses pengambilan keputusan yang adil dan transparan

Pemerintah Indonesia menilai kepercayaan ini sebagai pengakuan internasional terhadap peran aktif Indonesia dalam mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia melalui pendekatan dialog, kerja sama, dan saling menghormati antarnegara.(*)

SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengunggah klaim mengejutkan bahwa Presiden Venezuela Nicolás Maduro dan istrinya, Cilia Flores, telah ditangkap oleh militer AS, Sabtu (03/01/2026).

Pernyataan ini muncul bersamaan dengan laporan serangan besar-besaran AS ke sejumlah fasilitas militer di Venezuela.

Trump menulis di media sosial Truth Social:

“Operasi ini dilakukan bekerja sama dengan penegak hukum AS. Detail lebih lanjut akan menyusul. Akan ada konferensi pers hari ini pukul 11 pagi, di Mar-a-Lago.”

Mar-a-Lago adalah resor milik Trump di Florida, AS, yang biasa digunakan untuk pertemuan politik dan konferensi pers.

Sehari sebelum pengumuman Trump, militer AS dilaporkan menargetkan sejumlah lokasi strategis di Caracas, ibu kota Venezuela.

Saksi mata melaporkan ledakan terdengar di beberapa titik, termasuk di La Carlota, lapangan terbang militer, dan Fuerte Tiuna, pangkalan militer utama.

Beberapa video yang beredar di media sosial juga menunjukkan kepulan asap dan ledakan besar.

Akibat ledakan, beberapa permukiman di dekat pusat militer mengalami pemadaman listrik, dan terdapat laporan belum terkonfirmasi tentang aktivitas pesawat di atas kota.

Pemerintah Venezuela belum mengonfirmasi penangkapan Maduro maupun Cilia Flores.

Wakil Presiden Delcy Rodríguez menegaskan pemerintahannya tidak mengetahui keberadaan keduanya dan menuntut bukti nyata dari AS.

Dalam pernyataan resmi, pemerintah Venezuela mengecam serangan tersebut:

“Venezuela menolak, menyangkal, dan mengecam agresi militer yang sangat serius yang dilakukan Pemerintah Amerika Serikat saat ini terhadap wilayah Venezuela.”

Maduro dilaporkan menandatangani dekrit keadaan darurat nasional, menyebut serangan AS sebagai upaya untuk merebut sumber daya minyak dan mineral negara itu.

Ia memerintahkan seluruh rencana pertahanan nasional dijalankan dan meminta mobilisasi kekuatan sosial serta politik untuk menghadapi “serangan imperialis ini”.

Sebelumnya, Trump pernah menawarkan hadiah US$50 juta (setara Rp649 miliar) bagi siapa pun yang memberikan informasi untuk menangkap Maduro, sambil meningkatkan kehadiran militer AS di kawasan tersebut dalam beberapa bulan terakhir.

Menurut laporan CBS News, klaim penangkapan disinyalir dilakukan oleh Delta Force, unit kontraterorisme militer AS.

Meskipun detail operasi, lokasi penahanan, dan kondisi Maduro masih belum dikonfirmasi.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Jakarta menempati posisi kota terbesar di dunia pada 2025 dengan jumlah penduduk mencapai 41,9 juta jiwa, menurut laporan terbaru Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Posisi ini menggeser Tokyo ke peringkat ketiga, sementara Dhaka kini menempati posisi kedua.

Menurut laporan yang dikutip Kantor Berita Jepang, Kyodo, pertumbuhan populasi Tokyo lebih lambat dibandingkan Jakarta dan Dhaka.

Populasi kawasan perkotaan Tokyo diperkirakan menyusut dari 33,4 juta pada 2025 menjadi 30,7 juta jiwa pada 2050, yang menempatkan Tokyo pada peringkat ketujuh dunia di masa depan.

Dhaka diproyeksikan menjadi kota terbesar dunia dengan 52,1 juta penduduk, diikuti Jakarta, Shanghai, New Delhi, Karachi, dan Kairo.

Laporan PBB menggunakan definisi kota sebagai agglomerasi wilayah dengan kepadatan minimal 1.500 penduduk per km² dan total populasi setidaknya 50.000 jiwa.

Laporan ini menyoroti tren urbanisasi global: sekitar 45 persen dari 8,2 miliar penduduk dunia kini tinggal di perkotaan, meningkat dua kali lipat dibanding 1950.

Dua pertiga pertumbuhan penduduk antara 2025–2050 diperkirakan terjadi di kawasan perkotaan, dengan sebagian besar sisanya di kota-kota kecil.

Namun, PBB memperingatkan bahwa beberapa negara, termasuk Jepang dan China, akan mengalami penurunan signifikan populasi perkotaan akibat tingkat kelahiran rendah dan populasi menurun.

Tokyo dan Seoul menjadi satu-satunya kota di antara 10 kota terbesar dunia pada 2025 yang diproyeksikan mengalami penurunan penduduk pada pertengahan abad ini.

Laporan ini diharapkan menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dan peneliti dalam merancang strategi urbanisasi berkelanjutan serta kebijakan kota besar yang adaptif terhadap perubahan demografis global.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Kemlu RI bekerja sama dengan Polri memulangkan sembilan Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kamboja.

Pemulangan dilakukan setelah para korban menyelesaikan seluruh prosedur keimigrasian di negara tersebut.

Dalam pernyataan resmi, Kemlu menyebut seluruh WNI dipulangkan ke Tanah Air pada 26 Desember 2025, menggunakan penerbangan komersial rute Phnom Penh–Jakarta, dan diperkirakan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 18.50 WIB.

“Seluruh WNI telah menjalani proses keimigrasian setempat, termasuk penyelesaian deportasi dan penerbitan exit permit,” ujar Kemlu.

Kesembilan WNI sebelumnya menjadi korban eksploitasi kerja setelah tergiur tawaran pekerjaan bergaji tinggi di Kamboja.

Mereka dijanjikan bekerja sebagai operator komputer, namun setibanya di sana dipaksa melakukan aktivitas penipuan daring (online scam) dan admin perjudian ilegal.

Paspor para korban disita, dan beberapa mengalami tekanan fisik maupun psikis.

Kasus ini terungkap setelah beberapa korban berhasil melarikan diri dan meminta perlindungan ke KBRI Phnom Penh.

Koordinasi lintas instansi antara KBRI, Kemlu RI, dan Bareskrim Polri memastikan keselamatan dan pemulangan para WNI.

Bareskrim Polri menegaskan pemulangan ini bagian dari upaya penegakan hukum terhadap jaringan TPPO lintas negara.

Aparat juga mendalami peran perekrut di Indonesia yang diduga terlibat dalam pengiriman korban melalui jalur nonprosedural.

Kemlu RI mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah tergiur tawaran kerja di luar negeri dengan janji gaji tinggi tanpa kejelasan prosedur dan legalitas.

Kamboja bukan negara resmi penempatan pekerja migran Indonesia, sehingga WNI yang bekerja di sana berisiko kehilangan perlindungan hukum.

Pemerintah menegaskan komitmen untuk meningkatkan kerja sama internasional serta penegakan hukum dalam negeri.

Ini dilakukan guna menekan praktik perdagangan orang dan melindungi keselamatan WNI di luar negeri.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Polri mengungkap modus baru tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang menimpa warga negara Indonesia (WNI) di Kamboja.

Korban dijanjikan pekerjaan sebagai operator komputer dengan gaji Rp9 juta per bulan, namun sesampainya di Kamboja, mereka dipaksa bekerja sebagai scammer online.

Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Moh. Irhamni, menjelaskan bahwa korban dan suaminya diberangkatkan dengan dokumen lengkap, termasuk paspor dan visa.

Namun, setibanya di Bandara Phnom Penh, paspor korban diambil dan mereka dipaksa bekerja secara ilegal.

“Korban dijemput di bandara dan dibawa selama 4 jam ke lokasi kerja. Karena baru pertama kali ke Kamboja, korban tidak tahu di mana mereka berada dan akhirnya menerima situasi tersebut,” ujar Irhamni.

Korban juga mendapat tekanan fisik dan psikologis bila gagal memenuhi target pekerjaan, mulai dari push up, sit up, hingga lari 300 kali di lapangan futsal.

Namun, beberapa korban berhasil melarikan diri ke KBRI Phnom Penh saat ada kesempatan.

Polri menyebut bahwa, bos korban adalah warga negara asing (WNA) China, dan saat ini Desk Ketenagakerjaan Polri tengah melakukan pendalaman serta pemeriksaan saksi dan korban untuk segera menerbitkan laporan polisi.

Pada Jumat (26/12/2025), Polri berhasil memulangkan sembilan WNI korban TPPO berkat kerja sama Polri, Kementerian Luar Negeri, KBRI Phnom Penh, dan BP2MI.

Kepala Bareskrim Polri, Komjen Pol. Syahardiantono, menegaskan kepulangan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan perlindungan maksimal bagi WNI dari eksploitasi.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Indonesia diusulkan sebagai calon tunggal Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk periode 2026.

Usulan tersebut disepakati oleh kelompok negara Asia-Pasifik (Asia-Pacific Group/APG) sesuai mekanisme rotasi kepemimpinan kawasan di Dewan HAM PBB.

Pencalonan ini mencerminkan tingkat kepercayaan komunitas internasional terhadap peran aktif Indonesia dalam diplomasi multilateral, khususnya dalam isu perlindungan dan promosi hak asasi manusia.

Berdasarkan ketentuan Dewan HAM PBB, jabatan presiden dewan dipegang secara bergilir oleh lima kelompok regional. Tahun 2026 menjadi giliran kawasan Asia-Pasifik untuk memimpin.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) menyambut positif pencalonan tersebut dan mengapresiasi dukungan negara-negara di kawasan Asia-Pasifik.

Pemerintah menilai pencalonan ini sebagai pengakuan atas konsistensi Indonesia dalam mendorong dialog, kerja sama, dan pendekatan konstruktif dalam penyelesaian isu HAM global.

“Terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB akan semakin memperkuat profil diplomasi HAM Indonesia sekaligus menegaskan kepemimpinan Indonesia di tingkat internasional,” demikian pernyataan Kemlu RI.

Apabila ditetapkan secara resmi, jabatan Presiden Dewan HAM PBB akan dijalankan oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa.

Presiden Dewan HAM memiliki peran strategis dalam memimpin sidang, memfasilitasi dialog antarnegara anggota, serta memastikan pembahasan isu HAM berlangsung secara objektif, inklusif, dan seimbang.

Penetapan resmi Presiden Dewan HAM PBB dijadwalkan berlangsung pada Januari 2026 dalam sidang pleno Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss.

Momen tersebut bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB, yang dibentuk pada 2006 sebagai pengganti Komisi HAM PBB.

Selain dukungan dari Asia-Pasifik, Indonesia juga memperoleh dukungan dari sejumlah negara lain, termasuk China, yang menyatakan kesiapan memperkuat kerja sama dan dialog internasional di bidang HAM.

Dukungan luas ini mengukuhkan posisi Indonesia sebagai calon tanpa pesaing dalam pemilihan Presiden Dewan HAM PBB.

Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk menjalankan mandat tersebut secara profesional, netral, dan berlandaskan prinsip multilateralisme.

Indonesia juga bertekad mendorong penyelesaian isu HAM global melalui dialog, kerja sama, serta penghormatan terhadap kedaulatan negara.

Pencalonan Indonesia sebagai calon tunggal Presiden Dewan HAM PBB dinilai sebagai pencapaian penting diplomasi Indonesia dan membuka peluang kontribusi yang lebih besar dalam membentuk kebijakan HAM global yang adil dan berkelanjutan.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Kecaman keras terus mengalir dari berbagai pihak di Indonesia menyusul viralnya video yang diduga menampilkan artis film dewasa asal Inggris, Tia Emma Billinger alias Bonnie Blue.

Di mana ia, memperlakukan Bendera Merah Putih secara tidak hormat di depan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di London.

Dalam video yang beredar luas di media sosial, Bonnie Blue terlihat berjalan di depan gedung KBRI London dengan Bendera Merah Putih diselipkan di bagian belakang pakaiannya hingga menjuntai menyentuh tanah.

Aksi tersebut langsung memicu kemarahan publik karena dinilai merendahkan simbol negara Indonesia.

Menanggapi kejadian itu, Kementerian Luar Negeri RI memastikan KBRI London telah mengambil langkah cepat.

Juru Bicara Kemlu RI, Vahd Nabyl A Mulachela, menyampaikan bahwa KBRI telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat serta melaporkan kejadian tersebut secara resmi kepada otoritas Inggris, termasuk kepolisian setempat.

“KBRI London telah menyampaikan pengaduan resmi kepada otoritas setempat agar kasus ini dapat diproses sesuai hukum yang berlaku di Inggris,” ujar Vahd dalam keterangannya.

Reaksi keras juga datang dari DPR RI. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mengecam tindakan tersebut dan menegaskan bahwa bendera negara merupakan simbol kehormatan dan kedaulatan bangsa.

“Bendera bukan sekadar kain, melainkan simbol kehormatan dan kedaulatan bangsa Indonesia. Setiap dugaan tindakan yang merendahkan harus ditindaklanjuti secara tegas,” kata Dave.

Anggota Komisi I DPR RI lainnya, Oleh Soleh, turut mendukung langkah diplomatik yang diambil KBRI London.

Menurutnya, tindakan cepat tersebut mencerminkan kehadiran negara dalam menjaga martabat nasional.

“Saya mendukung langkah KBRI London yang bergerak cepat dan tegas melaporkan kasus ini. Ini adalah bentuk perlindungan terhadap simbol-simbol kedaulatan nasional,” ujarnya.

Kasus ini juga memicu gelombang reaksi dari warganet Indonesia. Sejumlah akun media sosial yang diduga milik Bonnie Blue dilaporkan secara massal, bahkan beberapa di antaranya disebut tidak lagi dapat diakses.

Sebagai informasi, Bonnie Blue sebelumnya pernah dideportasi dari Indonesia setelah diduga melakukan sejumlah pelanggaran saat berada di Bali.

Termasuk pelanggaran lalu lintas saat pembuatan konten serta dugaan penyalahgunaan izin tinggal.

Hingga saat ini, KBRI London terus memantau tindak lanjut dari otoritas Inggris atas laporan yang telah diajukan.

Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa penghormatan terhadap simbol negara adalah prinsip yang tidak dapat ditawar.

Sekaligus memastikan penanganan kasus tetap dilakukan melalui jalur diplomatik sesuai hukum internasional.(*)

MALAYSIA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah negara bagian Melaka, Malaysia, tengah mengkaji rencana pembangunan jembatan lintas negara yang akan menghubungkan Malaysia dan Indonesia melalui Selat Malaka.

Wacana ini kembali mencuat setelah pemerintah Melaka mengalokasikan anggaran khusus untuk melakukan studi kelayakan sebagai tahap awal proyek.

Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Ab Rauf Yusoh, menyampaikan bahwa pemerintah negara bagian telah menyiapkan dana sebesar RM500.000 atau sekitar Rp2 miliar guna membiayai kajian awal pembangunan jembatan tersebut.

Studi kelayakan ini akan mencakup aspek teknis konstruksi, kelayakan ekonomi, serta dampak logistik dan lingkungan.

Proyek jembatan yang direncanakan memiliki panjang sekitar 47,7 kilometer itu disebut akan menghubungkan kawasan Pengkalan Balak di Masjid Tanah, Melaka, dengan wilayah di Indonesia di seberang Selat Malaka.

Sejumlah kajian awal mengarah pada kawasan Dumai atau Bengkalis di Provinsi Riau sebagai titik penghubung di sisi Indonesia.

Jika proyek tersebut terealisasi, jembatan lintas Selat Malaka diproyeksikan mampu memangkas waktu tempuh perjalanan Malaysia–Indonesia menjadi sekitar 40 menit melalui jalur darat, yang selama ini bergantung pada transportasi laut dan udara.

Ab Rauf menilai pembangunan jembatan ini memiliki nilai strategis bagi hubungan bilateral kedua negara serta berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan.

“Jembatan ini akan menjadi gerbang dunia terakhir yang menghubungkan Malaysia dan Indonesia, sekaligus membuka peluang kerja sama yang lebih luas antara kedua negara,” ujar Ab Rauf.

Dari sisi Indonesia, rencana ini mendapat sambutan positif di tingkat daerah.

Pemerintah Kabupaten Bengkalis menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan studi kelayakan sebagai bagian dari upaya memperkuat konektivitas regional.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis, Toharudin, mengatakan bahwa pembangunan jembatan lintas negara dapat membuka jalur strategis baru bagi perekonomian wilayah pesisir Riau.

“Kami mendukung penuh studi kelayakan ini sebagai langkah memperkuat konektivitas regional dan mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya di Bengkalis dan Dumai,” ujarnya.

Meski demikian, wacana pembangunan jembatan Selat Malaka ini juga menuai kritik dari kalangan oposisi di Malaysia.

Tokoh oposisi Melaka, Yadzil Yaakub, mempertanyakan kesiapan fiskal pemerintah negara bagian dalam mendanai proyek infrastruktur berskala besar tersebut.

“Belanja pemerintah Melaka masih sangat bergantung pada bantuan federal dari Putrajaya. Jika untuk perbaikan jalan negara bagian saja membutuhkan dukungan pusat, bagaimana mungkin pembangunan jembatan lintas Selat Malaka dapat dibiayai?” kata Yadzil.

Pemerintah Melaka menyebut studi kelayakan dijadwalkan mulai dilakukan pada awal 2026.

Setelah rampung, hasil kajian akan diajukan ke National Physical Planning Council (MPFN) Malaysia untuk dievaluasi.

Selanjutnya, pemerintah Melaka berencana membawa hasil studi tersebut ke tahap pembahasan bilateral dengan pemerintah Indonesia, termasuk mengenai skema pendanaan dan pembagian peran kedua negara.

Hingga saat ini, rencana pembangunan jembatan Malaysia–Indonesia masih berada pada tahap kajian awal dan belum memasuki fase pengambilan keputusan final.

Realisasi proyek akan sangat bergantung pada hasil studi kelayakan serta kesepakatan politik dan ekonomi antara kedua negara.(*)

RIYADH, SEPUCUKJAMBI.ID – Fenomena cuaca ekstrem melanda Arab Saudi menjelang akhir tahun 2025. Negara yang selama ini identik dengan gurun pasir dan suhu panas tersebut mendadak diselimuti salju tebal, terutama di wilayah utara.

Peristiwa langka ini terjadi sejak pertengahan Desember dan langsung menarik perhatian dunia.

Salju dilaporkan turun di sejumlah kawasan dataran tinggi, seperti Jabal Al-Lawz di Tabuk serta kawasan pegunungan Trojena, destinasi wisata yang berada di wilayah utara Arab Saudi.

Pemandangan putih menutupi permukaan tanah, bebatuan granit, hingga puncak gunung, menciptakan lanskap musim dingin yang jarang terlihat di kawasan Timur Tengah.

Otoritas Meteorologi Arab Saudi, National Centre for Meteorology (NCM), menjelaskan bahwa fenomena ini dipicu oleh masuknya massa udara dingin dari kawasan Mediterania yang bertemu dengan sistem tekanan rendah sarat kelembapan.

Kombinasi tersebut menyebabkan penurunan suhu ekstrem, bahkan di beberapa wilayah tercatat berada di bawah nol derajat Celsius.

Selain Tabuk, salju juga dilaporkan turun di wilayah Hail, Al-Ghat, Qassim, hingga beberapa area di bagian utara Riyadh, meskipun dengan intensitas yang berbeda-beda.

Faktor ketinggian wilayah menjadi penentu utama ketebalan salju yang terbentuk.

Fenomena ini langsung viral di media sosial. Warga lokal maupun wisatawan tampak antusias mengabadikan momen langka tersebut dalam bentuk foto dan video.

Banyak yang menyebut peristiwa ini sebagai salah satu musim dingin paling unik yang pernah dialami Arab Saudi.

Pemerintah setempat pun bergerak cepat. NCM mengeluarkan peringatan cuaca ekstrem, termasuk potensi jalan licin, kabut tebal, serta risiko banjir di sejumlah wilayah akibat kombinasi hujan deras dan suhu rendah.

Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan, khususnya saat melakukan perjalanan darat.

Para ahli meteorologi menilai, meski tergolong jarang, turunnya salju di Arab Saudi bukanlah hal yang mustahil.

Kondisi ini dapat terjadi ketika dinamika atmosfer global memungkinkan interaksi udara dingin dan kelembapan dalam skala besar.

Fenomena tersebut juga menjadi refleksi perubahan dan ketidakstabilan pola iklim global.

Bagi warga Arab Saudi, hujan salju ini bukan sekadar peristiwa cuaca, melainkan pengalaman alam yang luar biasa.

Gurun yang biasanya gersang kini berubah menjadi hamparan putih, menghadirkan pemandangan kontras yang jarang disaksikan sepanjang sejarah cuaca di kawasan tersebut.(*)

SURABAYA, SEPUCUKJAMBI.ID – Indonesia kembali menorehkan capaian strategis di bidang pertahanan. PT PAL Indonesia resmi meluncurkan senjata laser portabel buatan dalam negeri, yang diklaim sebagai inovasi pertama di dunia untuk kategori sistem laser militer portabel.

Peluncuran ini menjadi bukti nyata kemajuan industri pertahanan nasional dalam menguasai teknologi alutsista berbasis energi terarah.

Peluncuran dilakukan di fasilitas PT PAL Indonesia di Surabaya, Jawa Timur, dan disaksikan oleh perwakilan Kementerian Pertahanan serta pemangku kepentingan industri pertahanan nasional. Dalam kesempatan tersebut, PT PAL turut mendemonstrasikan kemampuan senjata laser yang menunjukkan tingkat presisi dan akurasi tinggi dalam mengenai sasaran.

Direktur Utama PT PAL Indonesia, Kaharuddin Djenod, menyampaikan bahwa senjata laser portabel ini memiliki jangkauan efektif hingga 500 meter dengan daya hancur yang signifikan.

Teknologi ini dirancang untuk memberikan keunggulan taktis melalui akurasi tinggi, respons cepat, dan efisiensi operasional.

“Senjata laser ini dikembangkan dengan sistem fokus radiasi berpresisi tinggi sehingga mampu mengenai sasaran secara akurat pada jarak menengah,” ujar Kaharuddin dalam keterangan resminya, Minggu (21/12/2025).

Menurutnya, pengembangan senjata laser ini merupakan bagian dari strategi besar PT PAL dalam membangun kemandirian industri pertahanan nasional.

Inovasi tersebut diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap produk alutsista impor sekaligus memperkuat kemampuan teknologi dalam negeri.

Keunggulan lain dari senjata laser portabel ini adalah tidak bergantung pada amunisi konvensional.

Hal tersebut dinilai mampu meningkatkan efisiensi logistik, menekan biaya operasional, serta memberikan fleksibilitas tinggi dalam berbagai skenario operasi militer modern.

PT PAL juga mengungkapkan rencana integrasi teknologi laser ini ke sejumlah platform pertahanan laut, termasuk Frigate Merah Putih, kapal perang produksi dalam negeri.

Integrasi ini bertujuan meningkatkan kemampuan kapal dalam menghadapi ancaman modern, seperti drone, serangan presisi, dan objek udara jarak dekat.

Dari sisi geopolitik dan pertahanan kawasan, penguasaan teknologi directed energy weapon menempatkan Indonesia dalam posisi strategis.

Senjata berbasis energi terarah kini menjadi tren global karena keunggulannya dalam kecepatan, presisi, dan efektivitas dibandingkan persenjataan konvensional.

Kementerian Pertahanan menyambut positif inovasi tersebut sebagai langkah konkret modernisasi alutsista TNI.

Ke depan, pengembangan lanjutan diharapkan dapat meningkatkan daya jangkau, stabilitas sistem, dan kesiapan operasional agar dapat digunakan secara luas.

Peluncuran senjata laser portabel ini sekaligus menegaskan komitmen Indonesia dalam membangun kekuatan pertahanan berbasis inovasi nasional.

Guna memperkuat daya tangkal di tengah dinamika keamanan global yang semakin kompleks.(*)