JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden Indonesia Prabowo Subianto melakukan pembicaraan melalui sambungan telepon dengan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman.

Dalam percakapan tersebut, kedua pemimpin membahas perkembangan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah yang belakangan mengalami peningkatan ketegangan.

Informasi mengenai komunikasi antara kedua pemimpin tersebut disampaikan melalui akun resmi X milik Kementerian Luar Negeri Arab Saudi.

Dalam keterangannya disebutkan bahwa pembicaraan menyoroti eskalasi militer yang sedang terjadi di kawasan tersebut serta potensi dampaknya terhadap stabilitas global.

Menurut pernyataan tersebut, Putra Mahkota Mohammed bin Salman dan Presiden Prabowo meninjau perkembangan situasi keamanan yang semakin memanas di Timur Tengah.

Kondisi ini dinilai dapat memberikan dampak serius terhadap keamanan regional maupun internasional.

Dalam percakapan tersebut, Presiden Prabowo juga menegaskan pentingnya langkah cepat untuk meredakan ketegangan yang sedang berlangsung.

Ia menekankan bahwa penghentian aksi militer menjadi langkah mendesak guna mencegah situasi semakin memburuk.

Pemerintah Indonesia menilai bahwa eskalasi konflik yang terus meningkat berpotensi memicu ketidakstabilan yang lebih luas di kawasan.

Karena itu, upaya diplomasi dan dialog dinilai menjadi jalan terbaik untuk mengurangi risiko konflik berkepanjangan.

Sebagai negara yang menganut prinsip politik luar negeri bebas aktif, Indonesia secara konsisten mendorong penyelesaian konflik melalui jalur damai.

Sikap tersebut kembali ditegaskan oleh Presiden Prabowo dalam pembicaraan dengan Mohammed bin Salman yang menyoroti pentingnya menjaga stabilitas kawasan serta keamanan internasional.

Percakapan antara kedua pemimpin ini menunjukkan adanya perhatian bersama terhadap dinamika geopolitik di Timur Tengah yang saat ini menjadi sorotan dunia.(*)

MELAKA, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Dr. H. Maulana, menerima penghargaan Bintang Semangat Rimba Kelas Kedua (Perak) dari Persekutuan Pengakap Malaysia (PPM) dalam Istiadat Penganugerahan Bintang dan Pingat di Dewan Seri Utama, Pejabat TYT Yang di-Pertua Negeri Melaka, Malaysia.

Acara ini menjadi simbol penguatan hubungan bilateral antara PPM dan pemerintah daerah Indonesia, khususnya Kota Jambi.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai apresiasi atas komitmen, dukungan, dan dedikasi Wali Kota Maulana dalam memperkuat peran gerakan pengakap di tingkat lokal maupun regional, Jumat 6 Maret 2026 waktu setempat.

Majlis penganugerahan disempurnakan oleh Yang di-Pertua Negeri Melaka, TYT Tun Seri Setia Dr. Haji Mohd Ali Bin Mohd Rustam.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Jambi, Dr. Al Haris, menerima Bintang Semangat Rimba Kelas Pertama (Emas) melalui perwakilan Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Dr. H. Sudirman.

Ketua Pengakap Negara, Mej. Jen. Dato’ Prof. Dr. Mohd Zin Bin Bidin, menyatakan bahwa penghargaan ini menjadi “jembatan penting” untuk mempererat kerja sama dan persaudaraan pengakap lintas negara.

“Ini merupakan manifestasi penghargaan tertinggi dari PPM terhadap jasa dan komitmen luar biasa yang telah diberikan,” ungkapnya.

Wali Kota Jambi, Dr. H. Maulana, menyampaikan rasa terima kasihnya.

“Penghargaan ini bukan hanya milik saya, tetapi juga milik seluruh jajaran Pemkot Jambi dan anggota pengakap di kota kami,” kata dia.

“Kami berkomitmen terus mendukung program kepemudaan dan pengembangan karakter generasi muda melalui pengakap dan kegiatan sosial lainnya,” jelasnya.

Sementara TYT Tun Seri Setia Dr. Haji Mohd Ali Bin Mohd Rustam menambahkan, hubungan baik ini membuka peluang besar untuk program pembangunan kepemudaan, pertukaran budaya, latihan kepemimpinan, dan kerja sama kemasyarakatan yang berdampak positif bagi anggota pengakap kedua negara.

Bintang Semangat Rimba Kelas Emas adalah penghargaan tertinggi ketiga PPM, pertama kali dianugerahkan pada 1958.

Sementara Bintang Semangat Rimba Kelas Perak, yang diterima Wali Kota Jambi, merupakan penghargaan tertinggi keempat PPM, pertama kali dianugerahkan pada 1964.

Dalam acara ini juga hadir YB. Datuk VP Shanmugam, Exco Pembangunan Belia, Sukan, dan NGO yang mewakili Ketua Menteri Melaka, serta pejabat tinggi PPM.

Penghargaan ini menegaskan pengakuan terhadap dedikasi pemerintah daerah dalam mengembangkan kepemudaan dan karakter generasi muda melalui kegiatan pengakap.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Prabowo Subianto berencana melakukan kunjungan ke Teheran bersama Perdana Menteri Pakistan sebagai bagian dari upaya meredakan ketegangan yang tengah meningkat di kawasan Timur Tengah.

Rencana tersebut muncul setelah Presiden Indonesia melakukan komunikasi langsung dengan pemimpin Pakistan.

Informasi ini diungkap oleh Jimly Asshiddiqie, Ketua Dewan Penasihat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), usai menghadiri pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis malam (5/3/2026).

Menurut Jimly, Presiden Prabowo sempat melakukan percakapan melalui telepon dengan Perdana Menteri Pakistan sebelum pertemuan tersebut berlangsung.

Dalam komunikasi itu, muncul gagasan agar kedua pemimpin negara melakukan kunjungan bersama ke Iran.

Langkah tersebut, kata Jimly, dimaksudkan sebagai upaya untuk membantu meredakan ketegangan yang terus meningkat akibat konflik yang memanas di kawasan.

Ia menjelaskan bahwa kunjungan tersebut bukan bertujuan untuk melakukan negosiasi formal antara pihak-pihak yang berkonflik.

Sebaliknya, langkah itu lebih diarahkan pada upaya mencegah konflik agar tidak semakin meluas.

Menurut Jimly, peran negara-negara dengan populasi Muslim besar dinilai penting dalam upaya meredakan konflik tersebut.

Ia menyebut Indonesia dan Pakistan sebagai dua negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di luar kawasan Arab yang memiliki potensi memainkan peran diplomasi penting.

Selain itu, situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah juga dinilai cukup kompleks karena melibatkan berbagai kepentingan internasional, termasuk pengaruh negara-negara besar.

Karena itu, kehadiran negara seperti Indonesia dan Pakistan diharapkan dapat membawa pendekatan diplomasi yang lebih menekankan dialog dan upaya perdamaian.

Rencana kunjungan ini juga menjadi bagian dari upaya diplomasi Indonesia yang selama ini dikenal mengedepankan pendekatan damai dalam menyikapi berbagai konflik internasional.

Pemerintah Indonesia sebelumnya juga menyatakan kesiapan untuk mendorong dialog guna meredakan ketegangan yang terjadi di kawasan Timur Tengah.(*)

JEPANG, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Jepang menegaskan tidak memiliki keraguan dalam menerima pekerja Muslim asal Indonesia.

Penegasan tersebut disampaikan oleh perwakilan tertinggi Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, Myochin Mitsuru, dalam keterangannya kepada media di Jakarta, Rabu (4/3/2026).

Menurutnya, jumlah pekerja Indonesia yang bekerja di Jepang terus mengalami peningkatan signifikan dan kini telah mencapai sekitar 180.000 orang.

Angka tersebut menjadi bukti bahwa masyarakat Jepang semakin terbuka dan menerima kehadiran tenaga kerja asal Indonesia, termasuk yang beragama Islam.

Myochin menjelaskan, perubahan sikap masyarakat terlihat jelas, termasuk di wilayah pedesaan yang sebelumnya relatif minim menerima pekerja asing.

Kini, banyak komunitas lokal di Jepang mulai terbiasa bekerja bersama tenaga kerja Indonesia dan merasakan kontribusi positif mereka.

Ia menilai pekerja Indonesia dikenal rajin, jujur, serta memiliki etos kerja yang baik.

Persepsi positif inilah yang membuat penerimaan masyarakat terhadap WNI semakin luas dari waktu ke waktu.

Kebutuhan terhadap tenaga kerja asing di Jepang terus meningkat seiring menurunnya jumlah penduduk usia produktif.

Sejumlah sektor vital seperti manufaktur, perawatan lansia, hingga sektor jasa kini bergantung pada tambahan tenaga kerja dari luar negeri untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Dalam konteks ini, Indonesia menjadi salah satu mitra strategis penyedia tenaga kerja bagi Jepang.

Hubungan ketenagakerjaan kedua negara dinilai semakin solid dan berpotensi berkembang lebih jauh dalam beberapa tahun ke depan.

Selain kerja sama formal antar pemerintah, Myochin menekankan pentingnya hubungan antarmasyarakat atau people-to-people contact.

Menurutnya, saling mengenal latar belakang budaya dan nilai masing-masing menjadi fondasi penting dalam mempererat kerja sama jangka panjang.

Pernyataan ini sekaligus menegaskan bahwa faktor agama bukanlah hambatan bagi warga Indonesia untuk bekerja di Jepang.

Selama memenuhi persyaratan dan memiliki keterampilan yang dibutuhkan, peluang kerja tetap terbuka luas.

Dengan jumlah pekerja yang telah mencapai 180.000 orang, kerja sama Indonesia–Jepang di sektor ketenagakerjaan diproyeksikan terus menguat di tengah tantangan demografi yang dihadapi Negeri Sakura.(*)

BARCELONA, SEPUCUKJAMBI.ID – Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat Ooredoo Hutchison), bekerja sama dengan Nokia dan NVIDIA, menghadirkan panggilan 5G berbasis kecerdasan buatan (AI) pertama di Asia Tenggara.

Demonstrasi ini dilakukan dalam ajang Mobile World Congress (MWC) 2026 di Barcelona, Spanyol, dan menjadi tonggak penting transformasi digital Indonesia.

Uji coba tersebut menunjukkan kemampuan jaringan Indosat dalam memproses instruksi, data, dan video secara instan lintas negara dengan aman.

Integrasi AI ke dalam jaringan (AI-RAN) memungkinkan layanan lebih cepat, cerdas, dan responsif, sekaligus memperluas akses bagi masyarakat di kota besar maupun daerah terpencil.

 “Teknologi ini memastikan setiap orang Indonesia, di mana pun mereka berada, dapat merasakan manfaat digitalisasi dan AI. Komitmen kami sederhana; tidak seorang pun boleh tertinggal,” papar Vikram Sinha, Presiden Direktur dan CEO Indosat Ooredoo Hutchison.

Dengan platform AI-RAN, jaringan Indosat meminimalkan latensi, meningkatkan efisiensi energi, dan mengoptimalkan spektrum.

Inovasi ini membuka peluang nyata: petani dapat mengakses perangkat pertanian cerdas, tenaga kesehatan memanfaatkan diagnostik berbasis AI, dan guru mempersonalisasi pembelajaran bagi murid-murid di mana pun.

“Kolaborasi IOH, NVIDIA, dan Nokia mempercepat ambisi digital Indonesia. Kami bangga mendukung inovasi lokal, membentuk tolok ukur global baru bagi jaringan seluler berbasis AI, dan memberdayakan talenta Indonesia,” Pallavi Mahajan, Chief Technology and AI Officer Nokia

“AI-RAN adalah platform untuk mendistribusikan kecerdasan ke masyarakat dan pelaku usaha,” tegas Ronnie Vasishta, Senior Vice President NVIDIA.

“Integrasi AI canggih dari Indosat, didukung perangkat lunak 5G Nokia dan komputasi NVIDIA, memperkuat ekosistem nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital,” tambahnya,

Ke depan, Indosat berencana membangun empat klaster AI-RAN di berbagai wilayah Indonesia, sebagai transisi dari tahap uji coba ke operasional nyata.

Langkah ini akan meningkatkan kualitas layanan, network intelligence, dan pertumbuhan aplikasi berbasis AI.

Selain itu, Indosat memperkuat talenta lokal melalui AI-RAN Research Center di Surabaya, bekerja sama dengan Nokia dan NVIDIA.

Program ini mendukung para engineer Indonesia untuk mengembangkan inovasi AI dan memastikan talenta lokal menjadi inti dari kemajuan teknologi nasional.

Dengan AI-RAN, Indosat menghadirkan inovasi inklusif untuk smart city, layanan publik, dan layanan digital di seluruh Indonesia, termasuk wilayah terpencil.

Platform ini tidak hanya menghubungkan perangkat, tetapi juga membuka kesempatan baru bagi masyarakat untuk membangun, memimpin, dan memanfaatkan AI secara bermakna.

Indosat menegaskan komitmen jangka panjangnya: memastikan AI tidak hanya tersedia, tetapi juga memberdayakan masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dan masa depan digital bangsa.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Sebanyak 58.873 jemaah umrah asal Indonesia masih berada di Arab Saudi dan belum dapat kembali ke Tanah Air karena gangguan penerbangan imbas eskalasi konflik Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel.

Ketegangan geopolitik membuat beberapa wilayah udara ditutup dan jadwal penerbangan internasional berubah secara mendadak.

Pemerintah melalui perwakilan RI di Arab Saudi terus melakukan pemantauan serta koordinasi dengan otoritas setempat dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

Namun, ketidakpastian jadwal kepulangan menimbulkan kekhawatiran di kalangan keluarga jemaah di Indonesia.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, menegaskan negara memiliki tanggung jawab penuh untuk melindungi warganya, termasuk jemaah umrah, dalam situasi krisis global.

“Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan perlindungan maksimal bagi seluruh warga negara Indonesia, termasuk jemaah umrah, tidak hanya dalam aspek administratif, tetapi juga keselamatan, kepastian layanan, serta kepastian kepulangan,” ujar Selly, Minggu (1/3/2026).

Selly menekankan bahwa langkah pemerintah tidak boleh berhenti pada koordinasi administratif semata.

Skema pemulangan yang jelas, terukur, dan tepat waktu harus segera disiapkan agar jemaah tidak berada dalam ketidakpastian akibat dinamika global.

Ia juga menyoroti pentingnya menyesuaikan sistem perlindungan jemaah dengan risiko geopolitik internasional, sehingga setiap kebijakan penyelenggaraan umrah ke depan lebih adaptif terhadap situasi global yang tidak terduga.

DPR mendorong pemerintah mempercepat koordinasi lintas kementerian dan otoritas penerbangan agar pemulangan jemaah umrah dapat dilakukan dengan aman, tertib, dan terukur, serta memastikan setiap warga negara kembali ke tanah air dengan bermartabat.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Sejumlah agenda penting mewarnai dinamika nasional dalam 24 jam terakhir, mulai dari kunjungan Presiden ke Timur Tengah hingga penguatan kemitraan teknologi strategis.

Presiden Prabowo Subianto melakukan lawatan resmi ke Yordania sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan bilateral dan membuka peluang kolaborasi lintas sektor.

Kunjungan ini dipandang strategis, mengingat posisi Yordania sebagai salah satu mitra penting Indonesia di kawasan Timur Tengah.

Dalam pertemuan tingkat tinggi tersebut, kedua negara membahas penguatan hubungan diplomatik, kerja sama pertahanan, peningkatan hubungan ekonomi, hingga potensi kolaborasi teknologi.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi diplomasi aktif Indonesia untuk memperluas jejaring kemitraan global, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan geopolitik dan ekonomi kawasan.

Selain agenda luar negeri, pemerintah juga menyoroti percepatan transformasi industri nasional melalui penguasaan teknologi strategis.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa kemitraan teknologi tidak hanya sebatas transfer pengetahuan, melainkan bagian dari strategi jangka panjang Indonesia.

Menurutnya, kerja sama ini ditujukan untuk mempercepat penguasaan teknologi kunci yang menjadi fondasi berbagai inovasi digital modern.

Ia menambahkan, Indonesia menargetkan peningkatan peran dalam rantai pasok global, dengan mendorong transformasi dari sekadar konsumen teknologi menjadi produsen bernilai tambah tinggi.

Pemerintah menilai penguasaan teknologi strategis menjadi faktor krusial dalam meningkatkan daya saing nasional.

Di tengah kompetisi global yang semakin ketat, kolaborasi internasional yang terarah diyakini mampu mempercepat inovasi dan memperluas kontribusi industri domestik di pasar global.

Rangkaian agenda ini mencerminkan fokus pemerintah pada dua jalur utama: diplomasi luar negeri yang aktif serta percepatan transformasi ekonomi berbasis teknologi.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Kerja sama pertukaran dan pengelolaan data antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) memicu kekhawatiran di kalangan pakar keamanan siber dan hukum digital.

Mereka menilai, tanpa fondasi regulasi yang kuat dan mekanisme pengawasan ketat, perjanjian tersebut dapat berdampak pada kedaulatan digital Indonesia serta perlindungan data pribadi warga negara.

Salah satu suara kritis datang dari Ardi Sutedja, Kepala Indonesia Cyber Security Forum (ICSF). Ia menyoroti adanya perbedaan mendasar antara sistem perlindungan data Indonesia dan Amerika Serikat.

Menurut Ardi, Amerika Serikat belum memiliki regulasi perlindungan data yang setara dengan General Data Protection Regulation (GDPR) yang berlaku di Uni Eropa.

Ia juga menyinggung keberadaan US CLOUD Act yang memungkinkan otoritas AS mengakses data yang tersimpan di server luar negeri, termasuk data milik warga negara Indonesia (WNI), apabila dikelola oleh perusahaan yang tunduk pada yurisdiksi hukum AS.

Perbedaan sistem hukum ini dinilai berpotensi memicu konflik yurisdiksi, terutama ketika data WNI diproses oleh perusahaan teknologi global berbasis di Amerika Serikat.

Ardi menekankan bahwa di era ekonomi digital, data pribadi bukan lagi sekadar informasi, melainkan aset bernilai tinggi.

Perusahaan teknologi, layanan komputasi awan (cloud), e-commerce, media sosial, hingga mesin pencari memiliki akses luas terhadap data pengguna.

Tanpa pengawasan dan penegakan hukum yang kuat, data tersebut berisiko dimanfaatkan secara berlebihan, bahkan dieksploitasi.

Ia juga mengingatkan bahwa data yang telah dienkripsi atau dianonimkan tetap memiliki potensi untuk diidentifikasi ulang melalui teknik analisis lanjutan, sehingga risiko pelanggaran privasi tetap terbuka.

Selain memperkuat regulasi nasional, Ardi mendorong pemerintah Indonesia membangun mekanisme kerja sama lintas negara yang efektif dalam penegakan hukum siber.

Tanpa kerangka penegakan hukum yang jelas dan tegas, Indonesia dikhawatirkan hanya menjadi pasar data tanpa memiliki kendali penuh atas perlindungan warganya.

ICSF, sebagai organisasi independen yang fokus pada penguatan keamanan siber nasional, literasi digital, serta advokasi kebijakan perlindungan data, menegaskan pentingnya harmonisasi regulasi nasional dengan standar global tanpa mengorbankan kepentingan strategis dan kedaulatan digital Indonesia.

Sejumlah pakar menilai pemerintah perlu melakukan kajian mendalam sebelum meratifikasi atau mengimplementasikan perjanjian pertukaran data tersebut.

Aspek yang harus diperhatikan meliputi perlindungan hak privasi warga negara, kepastian hukum, mekanisme pengawasan, hingga dampak terhadap keamanan nasional.

Kedaulatan digital, menurut para ahli, bukan hanya soal infrastruktur teknologi, tetapi juga kemampuan negara melindungi data warganya di tengah dinamika hukum global yang semakin kompleks.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Indonesia resmi menerima mandat penting dalam misi keamanan internasional di Gaza, Palestina.

Negara ini dipercaya mengisi posisi Wakil Komandan dalam Pasukan Stabilisasi Internasional atau International Stabilization Force (ISF).

Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Panglima ISF, Jasper Jeffers, dalam keterangannya kepada AFP, Jumat (20/2/2026).

“Saya telah menawarkan dan Indonesia telah menerima posisi wakil komandan untuk ISF,” ujar Jeffers.

Penunjukan ini dinilai sebagai langkah strategis yang menempatkan Indonesia pada posisi penting dalam struktur komando pasukan multinasional tersebut.

ISF dibentuk untuk menjaga stabilitas keamanan di Gaza pascakonflik, memastikan implementasi gencatan senjata berjalan efektif, serta mendukung proses transisi menuju tata kelola sipil yang lebih stabil.

Menurut Jeffers, misi ISF tidak bersifat ofensif. Fokus utama pasukan ini adalah stabilisasi wilayah dan menciptakan keamanan jangka panjang.

“Dengan langkah-langkah awal ini, kita akan membantu menghadirkan keamanan yang dibutuhkan Gaza demi kemakmuran masa depan dan perdamaian yang langgeng,” katanya.

ISF dirancang sebagai kekuatan multinasional yang melibatkan sejumlah negara mitra.

Tugasnya mencakup pengamanan wilayah, mendukung distribusi bantuan kemanusiaan, serta memastikan terciptanya kondisi aman bagi proses rekonstruksi dan pemulihan Gaza.

Kepercayaan terhadap Indonesia tidak lepas dari rekam jejak panjang dalam berbagai misi penjaga perdamaian dunia.

Peran sebagai wakil komandan menandai peningkatan kontribusi Indonesia di panggung internasional, khususnya dalam isu kemanusiaan dan perdamaian Timur Tengah.

Keterlibatan ini juga memperkuat posisi diplomasi Indonesia sebagai negara yang konsisten mendukung stabilitas global dan perjuangan rakyat Palestina.(*)

SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan bahwa negaranya wajib menempuh jalan keadilan untuk melindungi rakyat dari upaya pihak-pihak yang ingin menciptakan kerusuhan, baik di dalam maupun luar negeri.

Pernyataan itu disampaikan Sabtu (31/1/2026) melalui kantor berita semi-resmi Tasnim.

Pezeshkian menekankan pentingnya membedakan antara protes damai dan usaha untuk menabur perpecahan.

“Kita wajib mendengarkan para pengunjuk rasa damai, namun ada pihak yang berupaya memanfaatkan gelombang protes untuk memecah belah bangsa,” ujarnya.

Presiden menyoroti upaya musuh, termasuk Israel dan sekutunya di Barat, yang berulang kali mencoba menghasut kerusuhan dan memanfaatkan tuntutan sosial agar berubah menjadi kekerasan, penghancuran properti, dan serangan terhadap pasukan keamanan.

“Kami harus memberikan kedaulatan kepada rakyat dan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan, sambil tetap waspada terhadap upaya mengubah protes menjadi hasutan,” tambah Pezeshkian.

Ia menekankan bahwa pelayanan tulus kepada warga menjadi benteng utama melawan infiltrasi musuh.

Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara Tehran dan Washington.

Beberapa pekan terakhir, Presiden AS Donald Trump menyebut bahwa “armada besar” sedang bergerak ke Iran dan menyerukan negosiasi dengan Tehran.

Pemerintah Iran memperingatkan bahwa setiap serangan AS akan direspons secara cepat dan komprehensif, sambil tetap menyatakan terbuka untuk pembicaraan yang dianggap “adil, seimbang, dan tidak memaksa.”(*)