KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID — Dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., mengunjungi enam pasien dengan gangguan saluran pernapasan yang menjalani perawatan di RSUD KH. Daud Arif Kuala Tungkal, Jumat 16 Oktober 2026.

Dari enam pasien tersebut, dua merupakan anak-anak yang masih berusia balita, sedangkan empat lainnya pasien dewasa.

Kunjungan itu menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memantau kondisi warga yang mengalami gangguan kesehatan di tengah kondisi kabut asap.

Anwar Sadat datang bersama Direktur RSUD KH. Daud Arif, jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, BAZNAS, Dewan Pengawas, tenaga medis, serta insan pers.

Saat meninjau pasien, Anwar menyebut gangguan pernapasan yang dialami warga tidak seluruhnya berasal dari paparan kabut asap.

Sejumlah pasien juga memiliki penyakit penyerta yang turut memengaruhi kondisi kesehatan mereka.

“Hari ini sengaja kita melihat beberapa masyarakat kita yang terimbas kabut asap, terutama berkaitan dengan saluran pernapasan. Tadi kita juga langsung menyaksikan ada dua anak-anak yang masih balita dan ada empat orang yang sudah dewasa,” ujar Anwar Sadat.

Dalam keterangannya, Anwar menyebut jumlah kasus gangguan saluran pernapasan di Tanjung Jabung Barat menunjukkan tren penurunan.

Berdasarkan data yang diterimanya, jumlah kasus diperkirakan mencapai sekitar 360 kasus.

Menurutnya, sebagian besar pasien masih dapat memperoleh penanganan di fasilitas kesehatan tingkat pertama, seperti puskesmas dan poliklinik. Hanya sebagian pasien yang membutuhkan perawatan lebih lanjut di rumah sakit.

Meski demikian, angka tersebut perlu dibaca berdasarkan periode pendataan dan klasifikasi kasus yang digunakan.

Data yang disampaikan pemerintah daerah juga perlu dibedakan antara kasus ISPA secara keseluruhan dan kasus yang secara khusus berkaitan dengan paparan kabut asap.

Perbedaan itu penting agar masyarakat memperoleh gambaran yang tepat mengenai perkembangan gangguan pernapasan di wilayah tersebut.

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat meminta seluruh puskesmas meningkatkan kewaspadaan dan keaktifan dalam memberikan pelayanan kepada warga yang mengalami keluhan pernapasan.

“Kami selaku pemerintah daerah meminta kepada seluruh puskesmas untuk aktif melayani beberapa kasus yang terkait dengan imbas dari kabut asap, terutama penyakit saluran pernapasan,” tegas Anwar.

Pelayanan di tingkat puskesmas menjadi bagian penting dalam mendeteksi keluhan sejak dini, memberikan penanganan awal, serta merujuk pasien ke rumah sakit apabila kondisi medis membutuhkan perawatan lanjutan.

Di tengah kondisi kabut asap, kelompok rentan seperti balita, anak-anak, lansia, dan masyarakat dengan penyakit pernapasan memerlukan perhatian lebih.

Masyarakat juga perlu segera mencari pertolongan medis apabila mengalami sesak napas atau keluhan yang memburuk.

Selain memantau kondisi pasien, Anwar Sadat melalui BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat memberikan santunan kepada warga yang menjalani perawatan akibat gangguan saluran pernapasan.

Bantuan tersebut menjadi bentuk dukungan sosial bagi pasien dan keluarga yang tengah menghadapi masalah kesehatan.

Pemkab Tanjung Jabung Barat berharap pelayanan di fasilitas kesehatan tetap berjalan optimal, terutama ketika kondisi lingkungan berpotensi memengaruhi kesehatan masyarakat.

Pemerintah daerah juga mengimbau warga menjaga kesehatan dan memanfaatkan fasilitas pelayanan medis ketika mengalami gejala gangguan pernapasan.

Sementara itu, pemantauan perkembangan kasus dan kondisi kualitas udara tetap penting untuk membantu masyarakat mengambil langkah pencegahan yang sesuai.(*)

KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan predikat kinerja minimal “Baik” sebagai syarat perpanjangan perjanjian kerja bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu mulai 2027.

Kebijakan ini menandai berakhirnya toleransi terhadap hasil evaluasi berkategori Cukup, Buruk, dan Sangat Buruk yang masih berlaku sepanjang 2026.

Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Hermansyah, S.STP., M.H., menyampaikan ketentuan tersebut saat memimpin apel pagi sekaligus menyerahkan sejumlah surat keputusan (SK) di halaman Kantor Bupati Tanjung Jabung Barat, Senin 19 Oktober 2026.

Hermansyah meminta seluruh PPPK Paruh Waktu memanfaatkan masa toleransi yang masih berlaku tahun ini untuk memperbaiki kedisiplinan dan capaian kerja.

Ia menegaskan, pemerintah daerah telah menyampaikan perubahan persyaratan tersebut agar pegawai memiliki waktu untuk mempersiapkan diri.

“Toleransi ini hanya berlaku untuk tahun 2026 saja. Saya sampaikan secara terbuka dan resmi hari ini, agar tidak ada lagi alasan di tahun 2027 mengaku baru diberitahu atau tidak tahu aturan. Manfaatkan kesempatan pengabdian ini dengan sebaik-baiknya. Bekerjalah secara loyal dan terus berjuang,” tegas Hermansyah.

Pemkab Tanjung Jabung Barat menggunakan sejumlah indikator untuk mengevaluasi kinerja PPPK Paruh Waktu.

Penilaian tersebut mencakup kedisiplinan mengikuti apel, tingkat kehadiran melalui aplikasi SIMEKA, riwayat sanksi atau surat teguran, serta kelengkapan laporan kinerja harian dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) melalui aplikasi ASN Digital.

Indikator tersebut menjadi perhatian karena perpanjangan perjanjian kerja tidak hanya berkaitan dengan masa pengabdian, tetapi juga menuntut pertanggungjawaban pegawai atas tugas yang mereka jalankan.

Dengan batas minimal predikat Baik mulai 2027, pegawai perlu memastikan kehadiran, kepatuhan terhadap ketentuan kerja, serta pelaporan kinerja berjalan konsisten.

Meski demikian, penerapan kebijakan tersebut perlu berjalan dengan penilaian yang terukur, indikator yang jelas, serta prosedur evaluasi yang dapat dipahami oleh pegawai.

Kejelasan mekanisme penilaian juga penting agar setiap keputusan perpanjangan kontrak memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam apel yang sama, Hermansyah menyerahkan SK Perpanjangan Perjanjian Kerja kepada 159 PPPK Paruh Waktu di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

. Mereka telah melewati tahapan evaluasi kinerja yang berlaku untuk periode tersebut.

Hermansyah menyebut perpanjangan masa kerja sebagai bentuk kepercayaan pemerintah daerah yang harus dijawab dengan dedikasi dan kinerja nyata.

Selain itu, pemerintah daerah menyerahkan SK Perubahan Nomenklatur Jabatan Pelaksana kepada 47 pegawai negeri sipil (PNS).

Penyesuaian ini mengacu pada Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 282 Tahun 2025 dan SK Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 519/KEP.BUP/ORG/2025.

Menurut Hermansyah, perubahan nomenklatur jabatan tidak boleh berhenti pada penyesuaian administrasi.

Setiap perubahan perlu diikuti kesesuaian uraian tugas agar pembagian tanggung jawab lebih jelas dan tata kelola organisasi semakin efektif.

Apel pagi tersebut diikuti pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pejabat fungsional, ASN, serta Tenaga Kerja Mandiri di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Penegasan mengenai standar kinerja PPPK Paruh Waktu menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mendorong disiplin dan profesionalisme aparatur.

Namun, efektivitas kebijakan ini juga bergantung pada konsistensi penilaian, kejelasan target kerja, dan dukungan pembinaan bagi pegawai.

Dengan berakhirnya masa toleransi pada 2026, PPPK Paruh Waktu perlu memperhatikan seluruh komponen evaluasi yang telah ditetapkan.

Sementara itu, pemerintah daerah perlu memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku.(*)

SUNGAIPENUH, SEPUCUKJAMBI.ID — Kepengurusan Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Sungai Penuh masa bakti 2026–2031 resmi dikukuhkan di Hotel Arafah, Minggu 18 Oktober 2026.

Wali Kota Sungai Penuh, Alfin, S.H., yang menghadiri kegiatan tersebut, berharap kepengurusan baru mampu memperkuat kontribusi partai dalam pembangunan daerah.

Ketua DPW PKB Provinsi Jambi sekaligus Anggota DPR RI, H. Elpisina, S.Sos., M.Si., mengukuhkan jajaran pengurus atas nama Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB.

Acara tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan partai politik, jajaran pengurus wilayah PKB Provinsi Jambi, serta pengurus dan kader PKB Kota Sungai Penuh.

Dalam sambutannya, Alfin menyampaikan ucapan selamat kepada para pengurus yang baru dikukuhkan.

Ia berharap kepengurusan periode lima tahun ke depan dapat menjaga soliditas internal sekaligus mengambil peran dalam mendukung pembangunan Kota Sungai Penuh.

Menurut Alfin, hubungan yang baik antara pemerintah daerah dan partai politik dapat mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas hubungan yang selama ini terjalin antara PKB dan Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Alfin Tekankan Sinergi untuk Kepentingan Masyarakat

Alfin menilai komunikasi dan sinergi antara unsur eksekutif dan legislatif memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan daerah.

Kolaborasi yang berjalan baik diharapkan dapat membantu menghadirkan kebijakan dan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Namun, kontribusi partai politik terhadap pembangunan tidak hanya bergantung pada hubungan antarlembaga.

Aspirasi masyarakat, fungsi representasi politik, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan juga menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab.

Karena itu, kepengurusan baru DPC PKB Kota Sungai Penuh diharapkan mampu memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus menjalankan peran politiknya secara konstruktif.

Pengukuhan periode 2026–2031 ini menjadi awal bagi jajaran pengurus untuk menyusun langkah organisasi dan menentukan prioritas kerja selama masa kepengurusan.

Kegiatan berlangsung dengan dihadiri unsur pemerintah daerah dan jajaran partai politik.

Acara kemudian ditutup dengan sesi foto bersama sebagai simbol kebersamaan antara para pengurus dan tamu undangan.

Ke depan, kontribusi kepengurusan baru dapat dilihat dari program kerja yang dijalankan, kemampuan menyerap aspirasi warga, serta keterlibatannya dalam mendorong pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Sungai Penuh.(*)

SUNGAIPENUH, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Sungai Penuh mencanangkan nilai dasar ASN BerAKHLAK dalam Apel Kerja Senin yang bertepatan dengan peringatan Hari Kesadaran Nasional di Lapangan Kantor Wali Kota Sungai Penuh, Senin 19 Oktober 2026.

Sekretaris Daerah Kota Sungai Penuh, Alpian, S.E., M.M., bertindak sebagai inspektur upacara sekaligus mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) agar memperkuat disiplin, integritas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.

Alpian menegaskan, tanggung jawab ASN tidak berhenti pada penyelesaian pekerjaan administratif.

Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, setiap aparatur harus mampu memberikan pelayanan yang berkualitas serta mendukung kemajuan dan kesejahteraan warga.

“ASN bukan sekadar menjalankan rutinitas administratif, tetapi merupakan abdi negara dan abdi masyarakat yang mengemban amanah untuk mendukung kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Sungai Penuh,” tegasnya dalam arahan.

Menurut Alpian, penerapan nilai dasar ASN perlu menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Nilai BerAKHLAK mencakup Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, dengan semangat “Bangga Melayani Bangsa”.

Penerapan nilai tersebut diharapkan mendorong aparatur bekerja lebih bertanggung jawab, meningkatkan kompetensi, serta membangun koordinasi yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Empat Pejabat Terima Pin ASN BerAKHLAK

Dalam kegiatan tersebut, Alpian secara simbolis menyematkan Pin ASN BerAKHLAK kepada empat perwakilan pejabat, yakni Kepala BKPSDM, Kepala Dinas Pendidikan, Direktur RSUD MHA Thalib, dan seorang camat.

Penyematan pin tersebut menjadi bagian dari pencanangan nilai dasar ASN di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Namun, penguatan budaya kerja tidak cukup melalui kegiatan seremonial.

Konsistensi aparatur dalam menjalankan tugas dan memenuhi kebutuhan masyarakat menjadi bagian penting dari penerapannya.

Disiplin, akuntabilitas, dan profesionalisme juga perlu tercermin dalam pelaksanaan tugas di setiap organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk dalam memberikan informasi, menangani kebutuhan warga, serta menjalankan tanggung jawab sesuai ketentuan.

Alpian turut mengapresiasi petugas upacara dan mengucapkan selamat memperingati Hari Kesadaran Nasional kepada seluruh peserta apel.

Pencanangan BerAKHLAK menjadi bagian dari upaya memperkuat transformasi birokrasi dan membangun budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan publik.

Kegiatan tersebut dihadiri para staf ahli, asisten sekretaris daerah, kepala OPD, camat, serta jajaran ASN di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Melalui momentum ini, seluruh aparatur diharapkan semakin memahami tanggung jawabnya sebagai pelayan masyarakat.

Penguatan nilai BerAKHLAK pada akhirnya perlu terlihat melalui kinerja yang terukur, pelayanan yang responsif, dan sikap profesional dalam menjalankan tugas.

Dengan demikian, semangat “Bangga Melayani Bangsa” tidak berhenti sebagai slogan, tetapi menjadi pedoman kerja yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Sungai Penuh.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kualitas udara di sejumlah wilayah Provinsi Jambi menunjukkan angka yang perlu diwaspadai.

Data Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) pada laman resmi Kementerian Lingkungan Hidup mencatat angka 310 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada pukul 22.00 WIB.

Selain Tanjung Jabung Timur, tiga wilayah lain juga mencatat angka ISPU di atas 200.

Kabupaten Muaro Jambi berada pada angka 231, Kota Jambi mencapai 213, sedangkan Kabupaten Tebo mencatat 212.

Data tersebut menunjukkan perlunya perhatian serius terhadap kondisi udara di wilayah-wilayah tersebut.

Namun, masyarakat perlu melihat kategori ISPU resmi dan waktu pembaruan data untuk memahami tingkat risiko pencemaran secara tepat.

Tanjung Jabung Timur Catat ISPU Tertinggi

Berdasarkan data yang dihimpun dari laman ISPU Kementerian Lingkungan Hidup, Tanjung Jabung Timur mencatat angka tertinggi di antara empat wilayah yang disebutkan, yakni 310.

Muaro Jambi menyusul dengan angka 231, kemudian Kota Jambi sebesar 213 dan Kabupaten Tebo sebesar 212.

Tingginya angka ISPU menjadi perhatian karena kualitas udara yang buruk dapat berdampak pada kesehatan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, serta orang yang memiliki penyakit pernapasan atau jantung.

Meski demikian, angka ISPU perlu dibaca berdasarkan kategori resmi dan parameter pencemar yang mendasarinya.

Data pada satu waktu juga belum cukup untuk menyimpulkan tren kualitas udara sepanjang hari.

Warga Perlu Membatasi Aktivitas di Luar Ruangan

Masyarakat yang berada di wilayah dengan kualitas udara buruk perlu mempertimbangkan untuk mengurangi aktivitas fisik berat di luar ruangan.

Langkah ini terutama penting ketika kondisi udara menunjukkan kategori tidak sehat atau lebih buruk.

Warga juga dapat menutup jendela saat udara luar tercemar, mengurangi masuknya asap ke dalam rumah, serta mengikuti pembaruan kualitas udara dari kanal resmi pemerintah.

Jika harus beraktivitas di luar ruangan dalam kondisi berasap atau berdebu, masyarakat dapat mempertimbangkan penggunaan respirator yang sesuai, seperti N95 atau KN95, terutama ketika terdapat partikel halus di udara.

Masker kain biasa tidak memberikan tingkat perlindungan yang setara terhadap partikel halus.

Kelompok rentan sebaiknya lebih berhati-hati. Jika mengalami sesak napas, nyeri dada, atau keluhan pernapasan yang memburuk, segera cari pertolongan medis.

Pemerintah Diminta Terus Memantau Kualitas Udara

Pemantauan kualitas udara secara berkala diperlukan untuk mengetahui perubahan kondisi dan menentukan langkah penanganan yang sesuai.

Instansi terkait juga perlu mengidentifikasi sumber pencemar serta menyampaikan informasi yang mudah dipahami masyarakat.

Apabila pencemaran berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan, penanganan titik api dan pencegahan kebakaran menjadi bagian penting dari upaya mengurangi paparan asap.

Masyarakat dapat memeriksa pembaruan data melalui laman resmi ISPU Kementerian Lingkungan Hidup di https://ispu.kemenlh.go.id.

Perlu diperhatikan bahwa angka ISPU dapat berubah mengikuti kondisi lingkungan dan pembaruan stasiun pemantauan.

Data dalam laporan ini mengacu pada angka yang tercatat pukul 22.00 WIB, sehingga tanggal pengamatan, kategori resmi, dan status terbaru setiap wilayah perlu dikonfirmasi sebelum berita diterbitkan.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID  – Jajaran DPD Partai Golkar Kabupaten Muaro Jambi mengunjungi warga terdampak kebakaran di tiga lokasi pada Sabtu 17 Oktober 2026.

Dipimpin Ketua DPD Golkar Muaro Jambi, Ir. H. Asikin, S.P., M.M., rombongan mendatangi Desa Nyogan di Kecamatan Mestong, Desa Penyengat Olak di Kecamatan Jambi Luar Kota (Jaluko), serta kawasan Sungai Duren.

Kunjungan melalui program Golkar Peduli itu menjadi bentuk respons pengurus terhadap musibah yang menimpa warga.

Selain melihat kondisi di lapangan, rombongan menemui masyarakat untuk mendengar situasi yang mereka hadapi setelah kebakaran.

Sekretaris DPD Golkar Muaro Jambi Sartono BE, Bendahara Muhammad Ridho, S.E., serta sejumlah pengurus tingkat kecamatan dan desa turut mengikuti kegiatan tersebut.

Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Jambi yang juga Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ir. H. Ivan Wirata, juga hadir dalam rombongan.

Asikin mengatakan, Golkar Peduli menjadi salah satu cara partainya menjaga hubungan dengan masyarakat, terutama ketika warga menghadapi keadaan sulit.

“Bagi kami, masyarakat merupakan bagian penting dari perjuangan. Karena itu, Golkar harus hadir di tengah masyarakat, bukan hanya dalam kegiatan organisasi, tetapi juga ketika warga menghadapi musibah dan membutuhkan perhatian,” ujar Asikin.

Ia menilai, kunjungan langsung memberi kesempatan bagi pengurus untuk memahami kondisi masyarakat sekaligus menyampaikan dukungan moril kepada keluarga terdampak.

Menurut Asikin, kepedulian sosial tidak cukup berhenti pada pernyataan simpati.

Organisasi, kata dia, perlu membangun komunikasi dengan warga dan mendorong semangat gotong royong ketika masyarakat menghadapi musibah.

“Kami ingin membangun hubungan yang dekat dengan masyarakat. Ketika ada warga yang tertimpa musibah, sudah sepatutnya kita menunjukkan empati dan kepedulian,” katanya.

Rombongan Golkar Muaro Jambi mengawali kunjungan di Desa Nyogan, Kecamatan Mestong.

Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan ke Desa Penyengat Olak di Kecamatan Jaluko dan kawasan Sungai Duren.

Keterlibatan pengurus hingga tingkat kecamatan dan desa, menurut Asikin, dapat membantu mempercepat komunikasi mengenai kondisi masyarakat.

Kedekatan tersebut juga diharapkan memudahkan pengurus mengetahui kebutuhan warga ketika musibah terjadi.

Meski demikian, informasi mengenai jumlah keluarga terdampak, total kerugian, penyebab kebakaran, dan kebutuhan mendesak warga belum tercantum dalam keterangan kegiatan yang tersedia.

Rincian tersebut penting untuk memberikan gambaran lebih utuh mengenai dampak kebakaran dan kebutuhan pemulihan para korban.

Keterangan mengenai bentuk bantuan konkret, jika ada, juga diperlukan untuk menjelaskan sejauh mana dukungan program Golkar Peduli menjawab kebutuhan masyarakat terdampak.

Kebakaran dapat menimbulkan kerugian material sekaligus mengganggu kehidupan keluarga yang terdampak.

Dalam situasi seperti itu, dukungan lingkungan, bantuan yang sesuai kebutuhan, serta koordinasi dengan pihak terkait berperan penting dalam proses pemulihan.

Melalui kunjungan di tiga lokasi tersebut, DPD Golkar Muaro Jambi menyatakan komitmennya untuk menjaga solidaritas dan semangat gotong royong bersama masyarakat.

Namun, dampak nyata kegiatan sosial juga perlu dilihat dari tindak lanjut setelah kunjungan, termasuk identifikasi kebutuhan korban dan dukungan yang benar-benar mereka terima.

Bagi warga yang kehilangan harta benda akibat kebakaran, perhatian langsung dapat menjadi dukungan moril.

Sementara itu, informasi yang jelas mengenai kebutuhan dan bantuan lanjutan akan membantu publik menilai bagaimana upaya pemulihan berjalan.

Golkar Muaro Jambi berharap semangat kebersamaan dapat membantu warga melewati masa sulit dan kembali menata kehidupan setelah musibah.(*)

KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID – Aktivitas penumpukan dan pengolahan batu split di RT 9, Desa Pematang Tembesu, Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, menuai keluhan warga.

Kebisingan mesin pemecah batu (stone crusher) dan aktivitas alat berat disebut mengganggu kenyamanan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi.

Selain persoalan kebisingan, warga juga mempertanyakan kelengkapan perizinan usaha stockpile tersebut.

Mereka meminta pemerintah daerah memeriksa legalitas operasional, dokumen lingkungan, serta pemenuhan kewajiban pajak dan retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, usaha tersebut dikelola oleh Muchsin, Amin, dan Febri.

Namun, status perizinan dan pemenuhan kewajiban daerahnya masih memerlukan verifikasi dari instansi berwenang.

Seorang warga RT 9 yang meminta identitasnya dirahasiakan mengatakan, suara mesin pemecah batu cukup mengganggu, terutama ketika kegiatan operasional berlangsung intensif.

“Suara mesin pemecah batu itu sangat bising dan mengganggu, apalagi pas mereka lagi operasional penuh. Kami cuma ingin ketenangan di pemukiman ini, makanya kami minta ketegasan dari instansi terkait untuk mengecek izin usaha mereka,” ujarnya.

Warga juga menyoroti tidak terlihatnya papan informasi perizinan di lokasi, berdasarkan pantauan yang disampaikan dalam bahan pemberitaan.

Kondisi tersebut mendorong masyarakat meminta pemeriksaan langsung untuk memastikan dokumen usaha dan persyaratan lingkungan telah terpenuhi.

Meski demikian, tidak adanya papan informasi di lokasi belum dengan sendirinya membuktikan bahwa suatu usaha tidak memiliki izin.

Kepastian mengenai status perizinan memerlukan pemeriksaan dokumen oleh instansi yang berwenang.

Pemeriksaan juga diperlukan untuk mengetahui apakah kegiatan penumpukan, pengolahan, dan distribusi batu split tersebut sesuai dengan ketentuan tata ruang serta persyaratan lingkungan yang berlaku.

Persoalan lain yang disoroti warga ialah kemungkinan adanya kewajiban pajak atau penerimaan daerah yang belum terpenuhi.

Mereka meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tanjung Jabung Barat memeriksa aktivitas usaha tersebut sesuai kewenangannya.

Warga menilai pemeriksaan perlu dilakukan secara menyeluruh agar pemerintah memperoleh gambaran mengenai legalitas usaha, aktivitas distribusi material, serta kewajiban daerah yang mungkin timbul dari kegiatan tersebut.

Namun, dugaan kebocoran pendapatan daerah belum dapat dipastikan tanpa pemeriksaan transaksi, dokumen usaha, dan ketentuan pajak maupun retribusi yang relevan.

Masyarakat meminta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memeriksa dokumen perizinan dan kondisi operasional stockpile.

Jika ditemukan pelanggaran, warga berharap pemerintah mengambil tindakan sesuai ketentuan hukum.

Mereka juga meminta Bapenda menelusuri pemenuhan kewajiban pajak dan retribusi yang relevan.

Sementara itu, aparat penegak hukum diharapkan menindaklanjuti apabila hasil pemeriksaan menemukan indikasi pelanggaran yang masuk dalam ranah penegakan hukum.

Warga menegaskan, mereka menginginkan penyelesaian yang jelas, baik melalui pemeriksaan administratif maupun langkah penegakan aturan apabila memang ditemukan pelanggaran.

Apabila keluhan tersebut tidak mendapat tindak lanjut, warga menyatakan siap menyampaikan pengaduan resmi kepada instansi tingkat Provinsi Jambi hingga kementerian terkait.

Keluhan warga Pematang Tembesu kini membutuhkan tindak lanjut yang terukur dari pemerintah daerah.

Pemeriksaan lapangan dapat membantu memastikan sumber kebisingan, kesesuaian kegiatan usaha dengan lingkungan sekitar, kelengkapan perizinan, serta pemenuhan kewajiban daerah.

Di sisi lain, pengelola usaha perlu memperoleh kesempatan untuk menjelaskan status perizinan dan menanggapi keluhan masyarakat.

Konfirmasi dari pengelola maupun hasil pemeriksaan instansi terkait akan menjadi bagian penting untuk memastikan persoalan ini secara objektif.

Warga berharap pemerintah tidak hanya menindaklanjuti persoalan administrasi, tetapi juga memperhatikan kenyamanan lingkungan permukiman.

Kepastian hukum bagi pelaku usaha dan perlindungan terhadap masyarakat perlu berjalan beriringan agar persoalan tersebut memperoleh penyelesaian yang adil dan transparan.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Kabupaten Merangin membidik posisi tiga besar pada Musabaqah Tilawatil Qur’an dan Hadits (MTQH) ke-55 tingkat Provinsi Jambi yang berlangsung pada 30 Oktober hingga 8 November 2026.

Target tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Merangin yang pada MTQH sebelumnya di Kabupaten Muaro Jambi menempati peringkat kedelapan.

Untuk mengejar target itu, Merangin menyiapkan 62 orang kafilah dengan dukungan tujuh pelatih profesional.

Seluruh peserta juga telah menjalani training center (TC) atau pemusatan latihan intensif guna mematangkan kemampuan sebelum menghadapi persaingan antarkabupaten dan kota se-Provinsi Jambi.

Asisten I Setda Merangin, Sukoso, menegaskan target tiga besar tersebut saat memimpin rapat pemantapan pemberangkatan kafilah di Ruang Rapat Kolonel M. Syukur, Kantor Bupati Merangin, Kamis 15 Oktober 2026.

“Daerah mana yang tidak ingin menjadi juara? Untuk itu, pesan Pak Bupati, kita harus sangat optimistis meraih target sebagai juara III MTQH ke-55 tingkat Provinsi Jambi ini. Kita memiliki target karena telah melakukan persiapan yang matang,” ujar Sukoso.

Merangin mengandalkan kekuatan 62 peserta untuk bersaing dalam ajang keagamaan tingkat provinsi tersebut.

Tujuh pelatih turut mendampingi persiapan peserta, sementara program TC menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesiapan dan performa kafilah.

Meski demikian, target tiga besar menuntut hasil yang jauh lebih baik dibandingkan pencapaian sebelumnya.

Merangin perlu menunjukkan kemampuan terbaik di setiap cabang yang diikuti agar mampu bersaing dengan sembilan kabupaten dan dua kota di Provinsi Jambi.

Pemerintah Kabupaten Merangin berharap persiapan yang telah berjalan dapat mendorong peserta tampil maksimal dan membawa pulang prestasi yang membanggakan.

Sukoso menjelaskan, rombongan kafilah Merangin dijadwalkan berangkat dari Rumah Dinas Bupati Merangin pada Sabtu 31 Oktober 2026, seusai salat Subuh berjemaah di musala rumah dinas bupati.

Bupati Merangin M. Syukur akan melepas keberangkatan rombongan bersama Wakil Bupati A. Khafidh dan Sekretaris Daerah Zulhifni.

Menurut Sukoso, dukungan pimpinan daerah diharapkan menambah semangat peserta dalam menghadapi kompetisi.

MTQH ke-55 tingkat Provinsi Jambi akan berlangsung hingga 8 November 2026.

Bagi Merangin, ajang ini menjadi kesempatan untuk memperbaiki posisi dari peringkat kedelapan sekaligus membuktikan hasil persiapan yang telah dilakukan.

Target tiga besar kini menjadi tantangan bagi seluruh kafilah.

Konsistensi penampilan, kesiapan mental, dan kemampuan peserta dalam setiap cabang akan menentukan sejauh mana Merangin mampu mendekati target tersebut.(*)

KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID – Di tengah kondisi kabut asap yang berdampak pada kualitas udara, Ketua TP-PKK Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Hj. Fadhilah Sadat, S.H., bersama jajaran pengurus membagikan 3.000 masker kepada pengguna jalan, Jumat 16 Oktober 2026.

Aksi tersebut berlangsung di depan Kantor TP-PKK Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pembagian masker ini menyasar masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan agar lebih memperhatikan perlindungan saluran pernapasan saat kondisi udara terdampak kabut asap.

Fadhilah bersama jajaran TP-PKK membagikan masker secara langsung kepada pengguna jalan.

Ketua TP-PKK Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Hj. Fadhilah Sadat, S.H., mengatakan pembagian 3.000 masker tersebut merupakan bentuk kepedulian TP-PKK terhadap kesehatan masyarakat, terutama di tengah kondisi kabut asap yang berpotensi mengganggu saluran pernapasan.

“Kami ingin mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap kesehatan diri dan keluarga di tengah kondisi kabut asap. Pembagian masker ini merupakan langkah sederhana untuk membantu melindungi masyarakat, khususnya mereka yang harus beraktivitas di luar ruangan. Kami juga mengimbau warga agar mengurangi aktivitas di luar rumah jika kondisi asap semakin pekat,” ujar Fadhilah.

Kegiatan ini juga melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk membantu kelancaran kegiatan.

Pembagian ribuan masker tersebut menjadi salah satu upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko kesehatan akibat paparan asap.

Kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, serta orang dengan gangguan pernapasan, perlu mendapat perhatian khusus ketika kualitas udara memburuk.

TP-PKK Tanjung Jabung Barat mengimbau masyarakat menggunakan masker saat harus beraktivitas di luar rumah.

Ia juga mengajak masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan bersama-sama mendukung upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang dapat memicu kabut asap.

“Perlindungan kesehatan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Kami berharap kepedulian ini dapat mendorong warga untuk saling mengingatkan, menjaga kesehatan keluarga, dan bersama-sama mengurangi risiko dampak kabut asap,” tambahnya.

Warga juga perlu mengurangi kegiatan luar ruangan ketika asap semakin pekat dan segera mencari pertolongan medis jika mengalami sesak napas atau keluhan pernapasan lainnya.

Penggunaan masker menjadi salah satu langkah perlindungan, tetapi masyarakat tetap perlu membatasi paparan asap, terutama ketika kualitas udara berada pada tingkat yang tidak sehat.

Keterlibatan BPBD dan Satpol PP dalam kegiatan tersebut turut mendukung kelancaran pembagian masker kepada masyarakat.

Sinergi lintas instansi diperlukan agar upaya perlindungan warga dapat berjalan seiring dengan penanganan kondisi kabut asap di daerah.

Melalui kegiatan ini, TP-PKK Kabupaten Tanjung Jabung Barat berharap masyarakat semakin peduli terhadap kesehatan diri dan lingkungan sekitar.

Edukasi mengenai risiko paparan asap serta langkah pencegahan perlu terus diperkuat agar warga dapat mengambil tindakan yang tepat ketika kualitas udara memburuk.

Pembagian 3.000 masker menjadi langkah nyata untuk membantu warga menghadapi kondisi tersebut.

Namun, perlindungan yang lebih menyeluruh juga membutuhkan pemantauan kualitas udara, informasi risiko yang mudah diakses, dan upaya pengendalian sumber kabut asap.(*)

KERINCI, SEPUCUKJAMBI.ID – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kerinci, Zainal Efendi, turun langsung memeriksa pembangunan gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di dua desa, Rabu 14 Oktober 2026.

Peninjauan ini menyasar Desa Koto Tebat, Kecamatan Air Hangat Timur, dan Desa Penawar Tinggi, Kecamatan Sitinjau Laut.

Zainal melakukan verifikasi dan validasi untuk memastikan pembangunan fasilitas koperasi memenuhi ketentuan, sesuai perencanaan, dan mendukung kebutuhan operasional.

Pemeriksaan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memastikan sarana yang tersedia nantinya benar-benar dapat menunjang kegiatan usaha koperasi.

Menurut Zainal, pembangunan fasilitas KDMP tidak cukup hanya berorientasi pada penyediaan bangunan.

Pemerintah juga perlu memastikan gerai, gudang, dan kelengkapan pendukung mampu menunjang kegiatan koperasi serta menjawab kebutuhan masyarakat desa.

“Verifikasi dan validasi ini penting untuk memastikan pembangunan gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa Merah Putih berjalan sesuai ketentuan dan kebutuhan di lapangan. Kita berharap seluruh fasilitas yang dibangun nantinya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung aktivitas koperasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Zainal.

Peninjauan di Desa Koto Tebat dan Desa Penawar Tinggi menitikberatkan pada kesesuaian pembangunan fasilitas koperasi dengan ketentuan serta kesiapan sarana untuk mendukung operasional.

Zainal menegaskan bahwa, keberadaan fasilitas yang memadai perlu diikuti dengan pengelolaan koperasi yang baik.

Dengan begitu, KDMP tidak sekadar memiliki gerai dan gudang, tetapi juga dapat menjalankan kegiatan usaha secara produktif dan berkelanjutan.

“Keberadaan Koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat. Karena itu, kesiapan sarana dan prasarananya perlu diperhatikan agar koperasi dapat menjalankan fungsinya dengan baik, mendorong usaha produktif, serta membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Pembangunan gerai dan pergudangan KDMP menjadi salah satu upaya menyediakan sarana pendukung bagi aktivitas ekonomi masyarakat di tingkat desa.

Fasilitas tersebut diharapkan mampu menunjang kegiatan usaha, membuka peluang ekonomi, dan memperkuat peran koperasi dalam perekonomian lokal.

Namun, manfaat pembangunan tidak hanya bergantung pada kesiapan fisik.

Pengelolaan yang profesional, aktivitas usaha yang berjalan, serta kemampuan koperasi memenuhi kebutuhan anggotanya juga akan menentukan keberlanjutan program.

Pemerintah Kabupaten Kerinci terus mendukung pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai bagian dari penguatan ekonomi kerakyatan.

Melalui verifikasi dan validasi di dua desa tersebut, Pemkab Kerinci berupaya memastikan pembangunan fasilitas KDMP berjalan sesuai ketentuan dan kebutuhan operasional.

Pemerintah berharap fasilitas yang tersedia nantinya dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga koperasi mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(*)