SAROLANGUN, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Bupati Sarolangun, Gerry Trisatwika, S.E., mendorong peningkatan kualitas pengelolaan dan pelayanan perpustakaan melalui proses akreditasi sesuai Standar Nasional Perpustakaan.

Upaya ini diharapkan memperkuat fungsi perpustakaan sebagai pusat pembelajaran, informasi, dan pengembangan literasi masyarakat.

Gerry menyampaikan hal tersebut saat membuka kegiatan Penilaian Kesesuaian Perpustakaan dengan Standar Nasional Perpustakaan dalam rangka akreditasi perpustakaan di Aula Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) Kabupaten Sarolangun, Senin 26 Oktober 2026.

Menurut Gerry, akreditasi menjadi bagian penting dalam mengevaluasi pengelolaan perpustakaan sekaligus mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki.

“Perpustakaan tidak cukup hanya menyediakan koleksi buku, tetapi juga perlu menghadirkan layanan yang berkualitas dan memudahkan masyarakat memperoleh informasi,” kata dia.

Ia menekankan bahwa perpustakaan memiliki peran strategis dalam menumbuhkan kebiasaan membaca, memperluas wawasan, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

“Karena itu, proses akreditasi diharapkan tidak berhenti pada penilaian administratif,” sebutnya.

Hasil evaluasi perlu menjadi acuan bagi pengelola untuk membenahi tata kelola, meningkatkan kualitas layanan, dan memperluas akses masyarakat terhadap sumber pengetahuan.

Kepala DPAD Kabupaten Sarolangun, H. Ahmad Nasri, menjelaskan bahwa penilaian akreditasi mencakup sejumlah aspek utama, mulai dari tata kelola kelembagaan, pelayanan, pengelolaan koleksi, hingga ketersediaan sarana dan prasarana.

“Aspek-aspek tersebut menjadi bagian penting dalam mengukur kesesuaian penyelenggaraan perpustakaan dengan standar nasional,” sebutnya.

Pengelola juga perlu memperhatikan keberlanjutan perbaikan agar layanan yang tersedia dapat menjawab kebutuhan masyarakat.

Ahmad Nasri berharap rekomendasi dari tim asesor dapat membantu DPAD Sarolangun menentukan langkah pembenahan secara terarah dan berkelanjutan.

“Dengan evaluasi tersebut, pengelola perpustakaan memiliki acuan untuk mengidentifikasi kekurangan, memperbaiki aspek yang belum memenuhi standar, serta mempertahankan kualitas layanan yang sudah berjalan baik,” jelasnya.

Kegiatan ini menghadirkan Direktur Standardisasi dan Akreditasi Perpustakaan Nasional RI, Made Ayu Wirayati, serta asesor Renda Khris Ardhi Artha.

Turut hadir Kepala DPAD Sarolangun H. Ahmad Nasri, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) DPAD Sarolangun Neti Nasri, jajaran DPAD, dan tamu undangan lainnya.

Keterlibatan unsur Perpustakaan Nasional RI dalam kegiatan ini menjadi bagian dari proses penilaian kesesuaian perpustakaan dengan standar yang berlaku.

Hasil penilaian dan rekomendasi asesor diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengelola untuk menyusun prioritas perbaikan.

Pemerintah Kabupaten Sarolangun mendorong pengembangan perpustakaan agar tidak hanya berfungsi sebagai tempat membaca dan meminjam buku.

Perpustakaan juga diharapkan menjadi pusat pembelajaran dan informasi yang mudah dijangkau masyarakat.

Penguatan fungsi tersebut membutuhkan pengelolaan koleksi yang relevan, layanan yang memadai, serta sarana dan prasarana yang mendukung kebutuhan pemustaka.

Melalui proses akreditasi, Pemkab Sarolangun berharap peningkatan kualitas perpustakaan dapat berjalan secara berkelanjutan dan memperluas kesempatan masyarakat untuk mengakses pengetahuan.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendukung visi pembangunan Sarolangun Maju.

Ke depan, tindak lanjut atas hasil evaluasi akan menjadi bagian penting untuk memastikan peningkatan standar berjalan seiring dengan perbaikan layanan yang benar-benar dirasakan masyarakat.(*)

KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID – Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., menyalurkan bantuan bagi warga terdampak kebakaran dan angin puting beliung di sejumlah wilayah, Senin 26 Oktober  2026.

Selain menyerahkan bantuan kebutuhan dasar, ia menginstruksikan dinas terkait, PLN, dan PDAM untuk mempercepat pemulihan fasilitas umum yang rusak akibat kebakaran di Kelurahan Sungai Nibung.

Dalam agenda tersebut, Anwar Sadat bersama jajaran perangkat daerah mengunjungi tiga lokasi, yakni Kantor Kecamatan Betara, Kantor Lurah Bram Itam Kiri, dan lokasi kebakaran di Jalan Namira, Kelurahan Sungai Nibung.

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengerahkan Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, BPBD, Dinas Kesehatan, serta BAZNAS untuk membantu warga yang terdampak bencana maupun masyarakat yang membutuhkan dukungan sosial.

Di Sungai Nibung, perhatian pemerintah tidak hanya tertuju pada bantuan untuk korban.

Bupati juga meminta percepatan perbaikan jaringan listrik dan pipa air yang terdampak kebakaran agar masyarakat dapat kembali memenuhi kebutuhan dasar secara normal.

“Kami minta Dinas Perakim dan PLN segera memasang tiang dan menata kabel listrik yang semrawut. PDAM juga kami minta mempercepat perbaikan jaringan pipa air yang terbakar agar kebutuhan dasar masyarakat kembali normal,” ujar Anwar Sadat.

Instruksi tersebut menjadi bagian penting dari penanganan pascabencana, mengingat pemulihan fasilitas umum turut menentukan aktivitas warga setelah musibah.

Rangkaian kegiatan dimulai di Kantor Kecamatan Betara. Di lokasi ini, Pemkab Tanjung Jabung Barat menyalurkan bantuan kepada warga terdampak bencana dan keluarga yang membutuhkan dukungan sosial.

Dinas Sosial menyerahkan satu unit kursi roda, satu tongkat pintar, serta paket bantuan makanan bagi 25 kepala keluarga.

Petugas juga menyalurkan bantuan makanan dan kebutuhan sandang kepada dua kepala keluarga korban angin puting beliung serta bantuan makanan kepada dua kepala keluarga korban kebakaran.

Dinas Ketahanan Pangan turut memberikan bantuan beras sebanyak 18 kilogram per kepala keluarga.

Sementara itu, BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyerahkan tas sekolah bagi anak-anak dari keluarga terdampak kebakaran di RT 06, Dusun Karya Lestari III, Desa Muntialo.

Bantuan tersebut bertujuan mendukung keberlanjutan pendidikan anak meskipun keluarga mereka tengah menghadapi dampak bencana.

BAZNAS Tanjung Jabung Barat juga memberikan bantuan uang tunai kepada warga terdampak angin puting beliung dan kebakaran permukiman.

“Melalui kolaborasi lintas sektor ini, baik BPBD yang menyerahkan bantuan tas sekolah bagi anak-anak maupun BAZNAS yang memberikan bantuan uang tunai, kami berharap beban warga yang terdampak musibah di Betara dapat lebih ringan. Bantuan ini adalah bentuk empati dan perhatian pemerintah daerah agar masyarakat dapat segera bangkit kembali,” kata Anwar Sadat.

Dari Betara, rombongan bupati melanjutkan agenda ke Kantor Lurah Bram Itam Kiri.

Di sana, Anwar Sadat menyerahkan bantuan kepada Kamarudin (44), warga Parit Potong, RT 14, yang rumahnya rusak akibat angin puting beliung pada 3 Oktober 2026.

Peristiwa tersebut menyebabkan pohon kelapa sawit tumbang dan merusak bangunan rumah.

Pemkab Tanjung Jabung Barat menyalurkan tas sekolah, bahan makanan, beras, dan bantuan uang tunai untuk membantu keluarga tersebut memenuhi kebutuhan setelah bencana.

Bantuan itu diharapkan dapat meringankan beban warga selama proses pemulihan.

Namun, pemulihan rumah dan kondisi ekonomi keluarga tetap membutuhkan penanganan sesuai tingkat kerusakan dan kebutuhan di lapangan.

Agenda berakhir di lokasi kebakaran Jalan Namira, RT 10, Kelurahan Sungai Nibung.

Penyaluran bantuan di lokasi tersebut mencakup delapan kepala keluarga korban kebakaran di Jalan Namira serta tiga kepala keluarga terdampak kebakaran di lingkungan SLB Tanjung Jabung Barat, Kelurahan Tungkal Harapan.

Bantuan yang disalurkan meliputi bahan makanan, peralatan rumah tangga, perlengkapan sekolah, dan kasur. BAZNAS Tanjung Jabung Barat juga menyerahkan satu unit becak untuk membantu mendukung pemulihan mata pencaharian warga.

Selain bantuan untuk keluarga terdampak, pemerintah daerah meminta instansi terkait segera menangani kerusakan fasilitas umum akibat kebakaran pada Jumat 24 Oktober 2026.

Perbaikan jaringan listrik dan pipa air menjadi perhatian karena kedua fasilitas tersebut berperan langsung dalam menunjang kebutuhan sehari-hari masyarakat.

Pemkab meminta dinas terkait, PLN, dan PDAM mempercepat penanganan agar warga tidak terlalu lama menghadapi gangguan layanan.

Di sela penyaluran bantuan, Anwar Sadat mengingatkan masyarakat untuk memeriksa keamanan instalasi listrik di rumah guna mengurangi risiko kebakaran.

Ia juga meminta warga meningkatkan kewaspadaan terhadap paparan asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Selain pencegahan bencana, ia menekankan pentingnya pembaruan data penerima bantuan sosial oleh pemerintah desa.

Menurutnya, data yang akurat membantu pemerintah memastikan bantuan sampai kepada warga yang benar-benar membutuhkan.

“Data masyarakat harus terus diperbarui oleh pemerintah desa secara cermat agar bantuan benar-benar diterima oleh warga yang berhak dan tidak ada yang terlewat,” tegasnya.

Penyaluran bantuan tersebut melibatkan perangkat daerah, BAZNAS, unsur kecamatan dan kelurahan, pemerintah desa, ketua RT, serta masyarakat penerima bantuan.

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berharap koordinasi lintas sektor dapat mempercepat pemulihan warga setelah bencana.

Selain memenuhi kebutuhan mendesak, langkah berikutnya ialah memastikan fasilitas umum kembali berfungsi dan bantuan sosial menjangkau masyarakat secara tepat sasaran.(*)

KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID – Bunda PAUD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Hj. Fadhilah Sadat, S.H., meminta seluruh Bunda PAUD di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan aktif mendata serta menjangkau anak-anak yang belum mengenyam pendidikan prasekolah.

Ia menekankan pendekatan dari rumah ke rumah agar anak dari keluarga kurang mampu tidak kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan sejak usia dini.

Langkah tersebut menjadi bagian dari penguatan Program Jemput Anak Menuju Masa Depan Berkualitas dan Unggul (JAMBUL), sekaligus mendukung pelaksanaan Program Wajib Belajar 13 Tahun di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Fadhilah menyampaikan arahan itu saat membuka Rapat Koordinasi Bunda PAUD tingkat kabupaten, kecamatan, desa, dan kelurahan di Balai Pertemuan Kantor Bupati Tanjung Jabung Barat, Senin 26 Oktober 2026.

“Jangan hanya menunggu masyarakat datang. Kita harus proaktif mendata dan menjangkau anak-anak yang belum bersekolah, khususnya dari keluarga kurang mampu, agar memperoleh hak pendidikan prasekolah yang sama,” tegas Fadhilah.

Menurutnya, perluasan akses PAUD membutuhkan keterlibatan aktif para penggerak pendidikan di tingkat lokal.

Pendataan langsung ke rumah warga dapat membantu pemerintah mengidentifikasi anak yang belum mengikuti pendidikan prasekolah sekaligus mengetahui hambatan yang dihadapi keluarga.

Fadhilah menegaskan bahwa pendidikan anak usia dini menjadi fondasi penting bagi perkembangan karakter dan kesiapan anak memasuki jenjang pendidikan berikutnya.

Karena itu, ia mengajak masyarakat dan donatur lokal ikut mendukung akses pendidikan bagi anak-anak yang membutuhkan.

Ia juga mengingatkan satuan PAUD agar tidak menetapkan tuntutan perlengkapan sekolah secara berlebihan hingga memberatkan orang tua.

Pesan tersebut menempatkan keterjangkauan pendidikan sebagai salah satu perhatian dalam pelaksanaan JAMBUL.

Upaya menjangkau anak yang belum sekolah perlu berjalan beriringan dengan upaya mengurangi hambatan ekonomi yang dapat menghalangi keluarga mengakses layanan pendidikan.

Dengan demikian, keberhasilan program tidak cukup hanya mengandalkan pendataan.

Pemerintah daerah, pengelola PAUD, keluarga, dan masyarakat juga perlu memastikan anak yang telah teridentifikasi benar-benar memperoleh kesempatan untuk mengikuti pembelajaran.

Ketua Tim Kerja PAUD Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Jambi, Sutimah, S.Pd., M.Pd., menilai pendataan yang akurat menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan Program JAMBUL.

Ia menekankan perlunya sinergi lintas sektor untuk memastikan seluruh anak usia 5–6 tahun memperoleh layanan pendidikan sebelum memasuki sekolah dasar.

Data yang akurat dapat membantu pemerintah memetakan anak yang belum mengikuti PAUD, menentukan kebutuhan layanan, serta mengarahkan dukungan pendidikan secara lebih tepat sasaran.

Pendekatan tersebut juga membutuhkan koordinasi antara pemerintah kabupaten, kecamatan, desa, kelurahan, dan satuan pendidikan.

Tanpa data yang memadai dan tindak lanjut yang jelas, upaya memperluas akses pendidikan berisiko tidak menjangkau seluruh anak yang membutuhkan.

Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal (PNF) Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Dovitaria, S.E., menjelaskan bahwa rapat koordinasi tersebut bertujuan menyelaraskan program kerja tahun 2026 sekaligus menyiapkan perencanaan untuk 2027.

Selain mengevaluasi pelaksanaan program, forum tersebut membahas penguatan strategi PAUD Holistik Integratif (PAUD HI) dan optimalisasi pengelolaan data bantuan pendidikan agar lebih tepat sasaran.

PAUD Holistik Integratif mendorong pemenuhan kebutuhan anak secara menyeluruh, termasuk aspek pendidikan, kesehatan, gizi, pengasuhan, dan perlindungan sesuai kebutuhan anak.

Pendekatan ini membutuhkan kerja sama lintas sektor agar layanan tidak berjalan sendiri-sendiri.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri jajaran Pokja Bunda PAUD Kabupaten, pengurus Pokja Kecamatan, serta Bunda PAUD desa dan kelurahan se-Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Melalui penguatan JAMBUL, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mendorong perluasan akses pendidikan sejak usia dini.

Tantangan berikutnya terletak pada pelaksanaan pendataan, tindak lanjut terhadap anak yang belum bersekolah, serta dukungan yang mampu memastikan keluarga kurang mampu tetap dapat mengakses layanan PAUD.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Sejumlah wilayah di Provinsi Jambi berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang pada Senin malam, 26 Oktober 2026.

Berdasarkan informasi peringatan dini cuaca yang diterbitkan pada pukul 20.45 WIB, kondisi tersebut diperkirakan mulai terjadi sekitar pukul 21.15 WIB.

Potensi cuaca buruk mencakup sejumlah kecamatan di Kabupaten Merangin, Sarolangun, dan Bungo.

Masyarakat di wilayah terdampak perlu meningkatkan kewaspadaan, terutama saat beraktivitas di luar rumah ketika hujan disertai petir dan angin kencang.

Daftar Wilayah yang Berpotensi Terdampak

Pada tahap awal, hujan sedang hingga lebat berpotensi terjadi di wilayah berikut:

Kabupaten Merangin

• Tabir
• Pamenang Selatan
• Tiang Pumpung

Kabupaten Sarolangun

• Batang Asai
• Limun
• Bathin VIII
• Cermin Nan Gedang

Kabupaten Bungo

• Pelepat

Peringatan tersebut juga menyebut potensi perluasan hujan ke sejumlah kecamatan lainnya, khususnya di Kabupaten Merangin.

Hujan Berpotensi Meluas ke Kecamatan Lain

Wilayah yang berpotensi mengalami perluasan cuaca buruk meliputi:

Kabupaten Merangin

• Bangko
• Sungai Manau
• Pamenang
• Tabir Ulu
• Tabir Selatan
• Bangko Barat
• Nalo Tatan
• Batang Masumai
• Pamenang Barat
• Renah Pembarap
• Pangkalan Jambu
• Renah Pamenang
• Margo Tabir
• Tabir Lintas

Informasi peringatan dini tersebut memperkirakan kondisi hujan dapat berlangsung hingga pukul 23.15 WIB.

Perkembangan cuaca di setiap wilayah dapat berbeda, sehingga masyarakat perlu memperhatikan pembaruan informasi dari sumber resmi.

Waspadai Petir dan Angin Kencang

Hujan yang disertai petir dan angin kencang berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat.

Warga sebaiknya menghindari berteduh di bawah pohon, menjauhi tiang atau benda tinggi yang berdiri sendiri saat terjadi petir, serta mengamankan benda di luar rumah yang mudah terbawa angin.

Pengendara juga perlu mengurangi kecepatan ketika hujan mengurangi jarak pandang dan membuat permukaan jalan licin.

Jika kondisi tidak aman, sebaiknya berhenti di tempat yang terlindung dan jauh dari pohon besar maupun papan reklame.

Masyarakat di sekitar aliran sungai dan kawasan rawan genangan juga perlu memantau perubahan kondisi lingkungan selama hujan berlangsung.

Warga diimbau mengikuti informasi cuaca terbaru dari BMKG dan memperhatikan arahan pemerintah daerah atau petugas setempat.

Peringatan dini merupakan informasi potensi cuaca, bukan kepastian bahwa seluruh wilayah yang disebut akan mengalami kondisi yang sama.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi resmi memutuskan penutupan kegiatan usaha stockpile pasir milik CV Lintas Makmur Sejahtera di Desa Penyengat Olak.

Keputusan itu tertuang dalam surat pemberitahuan Nomor 600/210/Bakesbangpol/2026 tertanggal 26 Oktober 2026, setelah Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial menggelar rapat pada Senin sore.

Surat yang ditandatangani Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi, Budhi Hartono, menyebut perizinan berusaha berbasis risiko milik perusahaan belum terverifikasi. Tim menjadikan kondisi tersebut sebagai dasar untuk menyatakan kegiatan usaha tidak dapat dilaksanakan.

“Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Muaro Jambi, Dinas PMPTSP Provinsi Jambi, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi, dan Balai Wilayah Sungai Sumatera VI Jambi sepakat menyatakan CV Lintas Makmur Sejahtera memiliki perizinan berusaha berbasis risiko yang belum terverifikasi sehingga kegiatan usaha tidak bisa dilaksanakan,” demikian bunyi poin pertama surat tersebut.

Surat itu sekaligus memperjelas dasar administratif keputusan yang sebelumnya disampaikan Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno.

Pemerintah daerah kini menempatkan status verifikasi perizinan sebagai persoalan utama dalam penghentian kegiatan stockpile pasir di Penyengat Olak.

Keputusan tersebut lahir dari pembahasan lintas instansi yang melibatkan unsur pemerintah kabupaten dan provinsi.

Selain Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Muaro Jambi, pembahasan juga melibatkan Dinas PMPTSP Provinsi Jambi, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, Dinas ESDM Provinsi Jambi, serta Balai Wilayah Sungai Sumatera VI Jambi.

Kesepakatan itu menunjukkan bahwa penanganan kegiatan stockpile tidak hanya menyangkut keputusan pemerintah kabupaten, tetapi juga membutuhkan koordinasi dengan instansi yang menangani perizinan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, serta pengelolaan wilayah sungai.

Meski demikian, dokumen yang dikutip dalam pemberitaan ini belum merinci tahapan verifikasi yang telah ditempuh perusahaan, jenis dokumen yang masih perlu diverifikasi, maupun kemungkinan tindak lanjut administratif setelah penutupan.

Informasi tersebut penting untuk menjelaskan ruang lingkup persoalan perizinan dan langkah yang dapat ditempuh pihak perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebelum surat pemberitahuan itu menjadi dasar administratif penutupan, Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno telah menyampaikan bahwa pemerintah mempertimbangkan sejumlah aspek, termasuk regulasi, perizinan, dan aspirasi masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan BBS seusai rapat bersama Tim Terpadu yang juga melibatkan Kejaksaan Negeri Muaro Jambi, Polres Muaro Jambi, Kodim 0415/Jambi, serta unsur terkait lainnya.

“Sudah melihat, baik dari sisi regulasi maupun dari sisi aspirasi, intinya saat ini ada beberapa poin yang menurut kami kurang pas, baik itu regulasi, perizinan, dan lain sebagainya. Maka, hari ini kita sudah sepakat bahwa kegiatan stockpile di Penyengat Olak kita tutup,” tegas Bambang.

Pernyataan bupati dan isi surat pemberitahuan sama-sama mengarah pada persoalan regulasi serta perizinan.

Namun, surat tersebut secara khusus menyebut status perizinan berusaha berbasis risiko yang belum terverifikasi sebagai dasar kegiatan usaha tidak dapat dilaksanakan.

Status perizinan menjadi aspek penting dalam membaca keputusan ini secara tepat.

Keterangan bahwa izin belum terverifikasi tidak serta-merta sama dengan kesimpulan bahwa perusahaan sama sekali tidak memiliki izin.

Karena itu, penjelasan mengenai dokumen yang telah diajukan, proses verifikasi, dan persyaratan yang masih perlu dipenuhi akan membantu memperjelas duduk persoalan.

Hingga berita ini disusun, pihak CV Lintas Makmur Sejahtera belum memberikan keterangan mengenai keputusan penutupan tersebut.

Konfirmasi perusahaan diperlukan untuk memperoleh penjelasan tentang status perizinan, proses administrasi yang telah ditempuh, serta tanggapan terhadap keputusan Tim Terpadu.

Keterangan dari perusahaan juga penting agar pemberitaan memuat penjelasan kedua pihak, tanpa mendahului kesimpulan mengenai kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan yang berlaku.

Setelah surat pemberitahuan diterbitkan, pelaksanaan penutupan di lapangan menjadi hal yang perlu dipantau.

Pemerintah daerah dan instansi terkait perlu memastikan tindak lanjut berjalan sesuai keputusan serta memberikan kejelasan mengenai ruang lingkup penghentian kegiatan.

Publik juga perlu memperoleh informasi mengenai mekanisme pengawasan, status verifikasi perizinan, dan tindak lanjut yang dapat ditempuh perusahaan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Dengan terbitnya surat Nomor 600/210/Bakesbangpol/2026, Pemkab Muaro Jambi telah menyampaikan keputusan penutupan stockpile pasir kepada pihak perusahaan.

Perkembangan pelaksanaan keputusan dan penjelasan lebih rinci mengenai status perizinan akan menjadi bagian penting dalam memastikan proses berjalan secara transparan dan akuntabel.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi memutuskan menutup kegiatan stockpile pasir milik CV Lintas Makmur Sejahtera di Desa Penyengat Olak.

Keputusan tersebut diambil setelah Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno menggelar rapat bersama Tim Terpadu yang melibatkan unsur kejaksaan, kepolisian, TNI, dan instansi terkait.

Bupati yang akrab disapa BBS itu menyebut pemerintah daerah telah mempertimbangkan aspek regulasi, perizinan, serta aspirasi masyarakat sebelum mengambil keputusan.

Namun, pemerintah belum merinci jenis perizinan yang menjadi persoalan maupun ketentuan spesifik yang mendasari penutupan kegiatan tersebut.

“Sudah melihat, baik dari sisi regulasi maupun dari sisi aspirasi, intinya saat ini ada beberapa poin yang menurut kami kurang pas, baik itu regulasi, perizinan, dan lain sebagainya. Maka, hari ini kita sudah sepakat bahwa kegiatan stockpile di Penyengat Olak kita tutup,” kata Bambang kepada awak media seusai rapat.

Keputusan penutupan itu muncul setelah Tim Terpadu membahas sejumlah aspek terkait operasional stockpile pasir di Desa Penyengat Olak.

Rapat tersebut melibatkan Kejaksaan Negeri Muaro Jambi, Polres Muaro Jambi, Kodim 0415/Jambi, serta unsur instansi terkait lainnya.

Keterlibatan sejumlah lembaga itu menjadi bagian dari koordinasi pemerintah daerah dalam menindaklanjuti persoalan kegiatan usaha tersebut.

Bambang menyatakan aspek regulasi dan perizinan menjadi pertimbangan pemerintah.

Meski demikian, keterangan yang disampaikan seusai rapat belum menguraikan izin apa yang perlu diperiksa, apakah terdapat dokumen yang belum terpenuhi, atau bagaimana hasil evaluasi administratif terhadap perusahaan.

Kejelasan mengenai dasar keputusan tersebut penting agar publik dapat memahami persoalan yang melatarbelakangi penutupan sekaligus mengetahui mekanisme yang harus ditempuh dalam pelaksanaannya.

Setelah keputusan diumumkan, pelaksanaan penutupan di lapangan menjadi tahap penting yang perlu mendapat perhatian.

Pemerintah daerah perlu memastikan tindak lanjutnya berjalan sesuai keputusan dan ketentuan yang berlaku.

Kejelasan mengenai ruang lingkup penutupan, status operasional perusahaan, serta tindak lanjut administratif juga diperlukan untuk menghindari perbedaan pemahaman antara pemerintah dan pengelola usaha.

Di sisi lain, pemerintah menyatakan telah mempertimbangkan aspirasi masyarakat.

Namun, rincian aspirasi tersebut belum dijelaskan dalam keterangan yang tersedia.

Informasi mengenai persoalan yang disampaikan warga dan langkah pemerintah untuk menanganinya dapat membantu publik memahami konteks keputusan secara lebih utuh.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan dari CV Lintas Makmur Sejahtera mengenai keputusan penutupan stockpile pasir tersebut.

Tanggapan perusahaan diperlukan untuk memperoleh penjelasan mengenai status perizinan, operasional kegiatan, serta respons pengelola terhadap keputusan Pemkab Muaro Jambi.

Pemberitaan juga perlu membedakan antara keputusan penutupan yang telah diumumkan pemerintah dan kesimpulan mengenai ada atau tidaknya pelanggaran perizinan.

Penilaian tersebut membutuhkan kejelasan dokumen, dasar hukum, serta keterangan dari pihak-pihak terkait.

Keputusan Bupati Muaro Jambi kini menempatkan transparansi dasar administratif dan pelaksanaan penutupan sebagai dua hal penting yang perlu dipantau.

Penjelasan lebih rinci dari pemerintah dan tanggapan perusahaan akan membantu masyarakat memahami alasan kebijakan sekaligus memastikan prosesnya berjalan sesuai peraturan yang berlaku.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Kepatuhan pengendara terhadap aturan lalu lintas menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Merangin dalam pelaksanaan Operasi Patuh Siginjai 2026.

Sekretaris Daerah (Sekda) Merangin, Zulhifni, mengajak masyarakat meningkatkan disiplin berkendara untuk menekan risiko kecelakaan dan menjaga keselamatan sesama pengguna jalan.

Ajakan tersebut disampaikan Zulhifni saat menghadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Siginjai 2026 di Lapangan Mapolres Merangin, Senin 26 Oktober 2026.

“Pemerintah Kabupaten Merangin memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Operasi Patuh Siginjai 2026 ini. Keselamatan di jalan raya adalah tanggung jawab kita bersama, bukan hanya tugas kepolisian semata,” ujar Zulhifni.

Ia mengingatkan pengendara agar tidak menganggap tertib berlalu lintas sekadar kewajiban saat ada petugas.

Menurutnya, kesadaran mematuhi aturan perlu menjadi kebiasaan sehari-hari demi melindungi diri sendiri dan orang lain.

“Kami mengimbau masyarakat untuk terus meningkatkan kesadaran dan kepatuhan. Lengkapi surat-surat kendaraan, gunakan kelengkapan berkendara yang standar, dan patuhi rambu-rambu lalu lintas. Mari jadikan tertib berlalu lintas sebagai budaya sehari-hari,” tambahnya.

Apel gelar pasukan tersebut dipimpin Kapolres Merangin, AKBP Kiki Firmansyah Effendi, S.I.K., M.H., yang membacakan amanat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

Operasi Patuh Siginjai 2026 mengusung tema “Polisi Bersama Masyarakat Mewujudkan Lalu Lintas yang Tertib, Aman, dan Berkeselamatan”.

Pelaksanaannya mengedepankan pendekatan preemtif, preventif, edukatif, persuasif, dan humanis.

Pendekatan ini menempatkan edukasi serta pencegahan sebagai bagian penting dari upaya membangun ketertiban lalu lintas, tanpa mengesampingkan penegakan hukum sesuai ketentuan.

Kesiapan personel dan sarana pendukung juga menjadi bagian dari apel untuk memastikan pelaksanaan operasi berjalan sesuai tujuan.

Dukungan pemerintah daerah terhadap operasi ini menegaskan bahwa keselamatan lalu lintas membutuhkan keterlibatan banyak pihak.

Kepolisian menjalankan tugas pengawasan dan penegakan hukum, sedangkan masyarakat berperan melalui kepatuhan terhadap aturan serta perilaku berkendara yang bertanggung jawab.

Pengendara perlu memastikan kelengkapan dokumen kendaraan, menggunakan perlengkapan keselamatan sesuai standar, dan mematuhi rambu serta ketentuan lalu lintas.

Di sisi lain, keberhasilan operasi juga perlu terlihat dari meningkatnya kepatuhan masyarakat dan berkurangnya risiko kecelakaan, bukan semata-mata dari banyaknya penindakan.

Apel tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Merangin, pejabat utama Polres Merangin, serta kepala instansi terkait.

Melalui Operasi Patuh Siginjai 2026, Pemkab Merangin berharap koordinasi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat semakin kuat dalam mewujudkan lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Merangin diperkirakan menerima Bantuan Presiden (Banpres) sekitar Rp10 miliar untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Sekretaris Daerah Merangin, Zulhifni, langsung meminta organisasi perangkat daerah (OPD) teknis mempercepat penyusunan program dan pergeseran anggaran agar dana tersebut segera mendukung kebutuhan penanggulangan bencana.

Zulhifni menetapkan tenggat ketat bagi OPD terkait. Ia meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) menyerahkan usulan program kegiatan kepada Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada Senin 26 Oktober 2026 pagi.

Pemkab Merangin menargetkan proses pergeseran anggaran APBD berjalan pada Selasa 27 Oktober 2026.

Langkah tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyoroti rendahnya realisasi pendanaan karhutla pada penyaluran periode pertama secara nasional.

“Estimasi bantuan pusat ini sekitar Rp10 miliar. Karena status kita saat ini Siaga Darurat, pembebanannya langsung masuk ke program kegiatan di OPD terkait seperti BPBD, Damkar, hingga Dinas Kesehatan,” tegas Zulhifni.

Ia mengingatkan seluruh OPD agar tidak menunda penyusunan usulan. Kemendagri dijadwalkan kembali mengevaluasi perkembangan kesiapan anggaran pada Rabu 28 Oktober 2026.

“Saya tegaskan, hari Senin pagi seluruh usulan program kegiatan dari BPBD dan Damkar harus sudah masuk ke Sekretariat TAPD. Hari Selasa kita langsung eksekusi pergeseran anggaran APBD. Jangan sampai kita lambat atau ditegur Kemendagri, karena hari Rabu kita kembali dievaluasi oleh pusat melalui Zoom dan sudah ada progres,” ujar Zulhifni.

Pemkab Merangin merencanakan penggunaan bantuan tersebut untuk mendukung kebutuhan vital penanganan karhutla dan dampak kekeringan.

Zulhifni meminta OPD menyusun program berdasarkan kebutuhan lapangan agar anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ada empat kelompok kebutuhan yang menjadi perhatian.

Pertama, pembangunan infrastruktur air melalui pembuatan sumur bor dalam di wilayah rawan karhutla, terutama kawasan perbukitan.

Pemkab juga merencanakan penyediaan pos hidran di kantor BPBD dan Damkar untuk mempercepat pengisian air ke mobil tangki pemadam.

Kedua, pemerintah daerah ingin memaksimalkan peran perusahaan daerah air minum (PDAM) dalam memasok air bersih bagi masyarakat yang terdampak kekeringan selama musim kemarau.

Ketiga, pengadaan peralatan operasional dan kendaraan pendukung menjadi kebutuhan untuk menjangkau lokasi kebakaran yang sulit diakses.

Salah satu opsi yang disebut dalam arahan Sekda ialah kendaraan roda dua jenis motor trail untuk mendukung mobilitas petugas di lapangan.

Keempat, Dinas Kesehatan perlu menyiapkan dukungan logistik kesehatan, termasuk masker dan obat-obatan, untuk membantu masyarakat menghadapi dampak karhutla.

Rencana tersebut menempatkan kebutuhan air, mobilitas petugas pemadam, dan perlindungan kesehatan masyarakat sebagai bagian penting dari penanganan bencana.

Namun, efektivitas penggunaan dana akan bergantung pada ketepatan penentuan lokasi, kebutuhan riil di lapangan, kesiapan pengadaan, serta kecepatan pelaksanaan program oleh masing-masing OPD.

Kepastian estimasi bantuan tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Penanganan Karhutla yang digelar Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri melalui konferensi video pada Jumat 23 Oktober 2026.

Rapat yang dipimpin Rikie dari Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah Kemendagri itu diikuti jajaran Pemkab Merangin dari Ruang Anggaran Merangin Centre (AMC), BPKAD Merangin.

Zulhifni memimpin jajaran pemerintah daerah dalam rapat tersebut, didampingi Kepala BPKAD Merangin Mashuri serta perwakilan BPBD, Damkar, Dinas Kesehatan, dan Inspektorat.

Dalam pertemuan itu, Kemendagri meminta daerah berstatus Siaga Darurat, termasuk Merangin, mempercepat pergeseran anggaran sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.8/6460/SJ dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2024.

Estimasi bantuan sekitar Rp10 miliar tersebut direncanakan melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) dan pembebanan langsung ke program atau kegiatan OPD teknis sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemerintah daerah kini perlu memastikan setiap usulan memenuhi persyaratan administrasi, memiliki sasaran yang jelas, dan dapat segera ditindaklanjuti tanpa mengabaikan ketentuan pengelolaan keuangan maupun pengadaan barang dan jasa.

Untuk menjaga akuntabilitas anggaran, Pemkab Merangin melibatkan Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Inspektorat akan mendampingi dan meninjau proses sejak tahap pengusulan hingga pelaksanaan program.

Zulhifni menegaskan bahwa percepatan penggunaan anggaran harus berjalan seiring dengan transparansi dan kepatuhan terhadap aturan.

“Dana ini harus terealisasi tepat sasaran dan berguna. Proses pengadaan barang dan jasa harus mengacu pada Perlem LKPP Nomor 6 Tahun 2024 dan didampingi langsung oleh APIP agar semua prosesnya cepat, transparan, dan sesuai aturan,” pungkasnya.

Meski estimasi bantuan sekitar Rp10 miliar telah mengemuka dalam koordinasi dengan pemerintah pusat, Pemkab Merangin masih perlu menuntaskan tahapan penganggaran dan pelaksanaan program.

Masyarakat nantinya akan menilai manfaat anggaran tersebut dari kesiapan sarana pemadam, ketersediaan air, akses petugas ke lokasi rawan, dan perlindungan kesehatan selama ancaman karhutla berlangsung.(*)

SUNGAIPENUH, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemetaan titik rawan kecelakaan dan penguatan edukasi kepada pengendara menjadi perhatian dalam pelaksanaan Aksi Patuh 2026 Polres Kerinci.

Wakil Wali Kota Sungai Penuh, Azhar Hamzah, menekankan pentingnya langkah pencegahan dan kesadaran masyarakat untuk menjaga keselamatan di jalan raya.

Azhar menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Apel Gelar Pasukan Aksi Patuh 2026 di Lapangan Apel Markas Polres Kerinci, Senin 26 Oktober 2026.

Menurut Azhar, upaya menekan risiko kecelakaan tidak cukup mengandalkan penindakan oleh kepolisian. Pemetaan lokasi rawan, edukasi berkelanjutan, dan keterlibatan masyarakat juga perlu berjalan beriringan.

“Melalui pelaksanaan Aksi Patuh 2026 ini, kita berharap kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan lalu lintas semakin meningkat. Pemetaan titik rawan kecelakaan, langkah preventif, serta edukasi yang berkelanjutan harus menjadi perhatian bersama agar keselamatan pengguna jalan dapat terjaga,” ujar Azhar.

Aksi Patuh 2026 bertujuan mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas atau Kamseltibcarlantas secara berkelanjutan, terutama menjelang akhir tahun 2026.

Dalam pelaksanaannya, personel diharapkan memetakan lokasi yang rawan kecelakaan sebagai dasar penyusunan strategi penanganan.

Langkah tersebut penting agar upaya pencegahan dapat menyasar titik yang membutuhkan perhatian lebih.

Selain pemetaan, petugas juga perlu mengedepankan pendekatan preventif dan humanis tanpa mengabaikan penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Pendekatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pengendara sekaligus membangun pemahaman bahwa keselamatan berlalu lintas merupakan tanggung jawab bersama.

Azhar menegaskan, pemerintah daerah, kepolisian, dan masyarakat perlu memperkuat koordinasi untuk menciptakan lalu lintas yang aman dan tertib.

Kesadaran pengendara mematuhi rambu, menjaga kecepatan, serta memperhatikan keselamatan diri dan pengguna jalan lain menjadi bagian penting dalam mencegah kecelakaan.

Di sisi lain, pemetaan titik rawan dan edukasi harus mendapat perhatian berkelanjutan agar upaya keselamatan tidak berhenti selama operasi berlangsung.

Melalui Aksi Patuh 2026, Azhar berharap sinergi lintas sektor semakin kuat sehingga risiko kecelakaan dapat ditekan dan kondisi lalu lintas di wilayah Kerinci serta Sungai Penuh semakin aman.

Upaya tersebut diharapkan tidak hanya mendukung kelancaran aktivitas masyarakat menjelang akhir tahun, tetapi juga menumbuhkan budaya tertib berlalu lintas dalam kehidupan sehari-hari.(*)

KERINCI, SEPUCUKJAMBI.ID – Bupati Kerinci, Monadi, S.Sos., M.Si., mengajak masyarakat menjaga dan mewariskan adat serta tradisi daerah kepada generasi muda.

Ia menegaskan, budaya bukan sekadar peninggalan masa lalu, melainkan identitas dan kebanggaan masyarakat yang harus tetap hidup di tengah perkembangan zaman.

Pesan itu disampaikan Monadi saat menutup Festival Budaya Kerinci 2026 di Dermaga Danau Kerinci, Minggu 25 Oktober 2026.

Penutupan festival berlangsung meriah dengan beragam atraksi seni, pameran benda budaya, kuliner khas, hingga perlombaan tradisional yang menampilkan kekayaan budaya Bumi Sakti Alam Kerinci.

“Budaya bukan sekadar warisan masa lalu, tetapi juga identitas dan kebanggaan yang harus terus hidup di tengah perkembangan zaman,” demikian pesan yang ditekankan dalam ajakan Bupati Monadi untuk melestarikan budaya Kerinci.

Menurut Monadi, upaya menjaga tradisi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

Warisan budaya perlu dikenalkan dan diwariskan kepada generasi penerus agar adat, kesenian, serta nilai-nilai lokal tidak kehilangan tempat di tengah perubahan zaman.

Kemeriahan penutupan Festival Budaya Kerinci 2026 terasa melalui penampilan tari khas Kerinci dan hiburan Rentak Busamo bersama masyarakat.

Tim Rentak Busamo Kudo Kelabu dan Desa Sungai Renah, Kecamatan Kayu Aro Barat, turut memeriahkan acara.

Penampilan tersebut menghadirkan suasana kebersamaan sekaligus memperlihatkan keberadaan tradisi lokal yang masih menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Kerinci.

Selain pertunjukan seni, festival juga menghadirkan pameran benda budaya, kuliner khas, dan berbagai lomba tradisional.

Rangkaian kegiatan ini memberi ruang bagi masyarakat untuk mengenal kekayaan warisan daerah melalui pengalaman langsung.

Festival budaya juga menjadi sarana untuk mempertemukan pelaku seni, komunitas, dan masyarakat dalam merawat tradisi yang tumbuh di tengah kehidupan lokal.

Pelestarian budaya menjadi tantangan tersendiri ketika generasi muda semakin dekat dengan perkembangan teknologi dan budaya global.

Karena itu, pengenalan adat dan tradisi perlu berjalan secara berkelanjutan, bukan hanya saat festival berlangsung.

Ajakan Bupati Monadi untuk mewariskan budaya kepada generasi muda menjadi pengingat pentingnya peran keluarga, komunitas adat, pelaku seni, dan pemerintah dalam menjaga keberlangsungan tradisi.

Generasi muda dapat mengambil bagian dengan mempelajari kesenian daerah, mengenal adat istiadat, serta memperkenalkan kekayaan budaya Kerinci melalui berbagai ruang, termasuk media digital.

Upaya tersebut juga membuka peluang untuk memperkenalkan identitas budaya Kerinci kepada masyarakat yang lebih luas.

Namun, pelestarian membutuhkan tindakan nyata agar tradisi tidak sekadar menjadi tontonan dalam acara seremonial.

Penutupan Festival Budaya Kerinci 2026 menandai berakhirnya rangkaian kegiatan di Dermaga Danau Kerinci.

Meski demikian, semangat menjaga tradisi yang disampaikan Bupati Monadi diharapkan terus berlanjut dalam kehidupan masyarakat.

Pelestarian budaya tidak cukup melalui penyelenggaraan festival.

Masyarakat juga perlu menjaga praktik adat, memberi ruang bagi kesenian tradisional, serta memastikan generasi muda mengenal warisan leluhur mereka.

Melalui keterlibatan bersama, budaya Kerinci diharapkan tetap menjadi identitas yang membanggakan sekaligus warisan yang dapat diteruskan kepada generasi berikutnya.(*)