SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi resmi menetapkan besaran zakat fitrah untuk tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi.

Keputusan ini diambil melalui rapat koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, Kementerian Agama Muaro Jambi, Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

Ketua Baznas Kabupaten Muaro Jambi, Kasmadi, menjelaskan, zakat fitrah dalam bentuk beras ditetapkan 2,5 kilogram atau setara 3,5 liter per jiwa.

Sementara zakat fitrah dalam bentuk uang dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan kualitas beras yang biasa dikonsumsi masyarakat:

• Kualitas tinggi (baik): Rp57.600 per jiwa

• Kualitas sedang: Rp52.800 per jiwa

• Kualitas biasa: Rp40.320 per jiwa

“Penetapan ini merujuk pada harga beras terkini di pasaran. Kami juga melakukan survei harga di pasar induk Muaro Jambi dan hasil musyawarah bersama pemerintah, Kemenag, dan MUI,” ujar Kasmadi, Rabu (4/3/2026).

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, besaran zakat fitrah mengalami kenaikan pada dua kategori.

Pada 2025, zakat fitrah untuk beras kualitas tinggi sebesar Rp55.000, kualitas sedang Rp48.000, dan kualitas biasa Rp41.000.

Selain itu, fidyah bagi umat Islam yang tidak bisa berpuasa karena uzur syar’i ditetapkan Rp40.000 per hari per jiwa.

Kasmadi mengimbau masyarakat untuk menyesuaikan pembayaran zakat fitrah dengan kualitas beras yang biasa dikonsumsi sehari-hari agar sah menurut syariat dan membawa keberkahan.

Ia juga mendorong pembayaran zakat dilakukan lebih awal melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di masjid atau musala terdekat.

Dengan begitu, distribusi kepada mustahik dapat dilaksanakan sebelum Idul Fitri dan manfaatnya lebih terasa.

“Kami berharap zakat tidak dibayarkan mendekati hari raya saja. Pembayaran lebih awal akan membantu pendistribusian kepada yang membutuhkan tepat waktu,” tutup Kasmadi.(*)

MUARABUNGO, SEPUCUKJAMBI.ID – Bupati Kabupaten Bungo, H. Dedy Putra, bersama Wakil Bupati Ust. Tri Wahyu Hidayat dan unsur Forkopimda menggelar kegiatan Safari Ramadhan di Masjid Jami’ Al Falah, Dusun Tanjung Agung, Kecamatan Muko-Muko Bathin VII, Kamis (05/03/2026).

Safari Ramadhan ini menjadi sarana bagi pemerintah daerah untuk mempererat silaturahmi dengan masyarakat, terutama di bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah.

Rangkaian kegiatan dimulai dengan buka puasa bersama antara Bupati, Wakil Bupati, Forkopimda, dan warga setempat.

Suasana kekeluargaan tampak begitu hangat ketika masyarakat berkumpul menikmati momen berbuka puasa.

Setelah berbuka, kegiatan dilanjutkan dengan pelaksanaan salat Isya dan tarawih berjamaah di Masjid Jami’ Al Falah.

Usai salat tarawih, Bupati H. Dedy Putra menyerahkan bantuan sosial dan fasilitas masjid, antara lain:

• Dana Rp10 juta untuk pembangunan Masjid Jami’ Al Falah, bersumber dari CSR Bank Jambi

• Santunan untuk anak yatim

• Bantuan sembako bagi masyarakat kurang mampu

• Bantuan karpet untuk kenyamanan jamaah dalam beribadah

Bupati Dedy Putra menyampaikan bahwa Safari Ramadhan menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat.

Ia berharap bantuan yang diberikan dapat mendukung pembangunan masjid serta meringankan beban warga yang membutuhkan.

“Melalui kegiatan Safari Ramadhan ini, kami ingin terus memperkuat silaturahmi dengan masyarakat. Semoga bantuan yang diberikan dapat bermanfaat bagi pembangunan masjid serta membantu masyarakat yang membutuhkan,” ujar Bupati.

Pemerintah Kabupaten Bungo menegaskan komitmennya untuk hadir di tengah masyarakat melalui berbagai program pembangunan dan kegiatan sosial keagamaan, khususnya di bulan suci Ramadhan yang penuh berkah.(*)

MUARABUNGO, SEPUCUKJAMBI.ID – Komitmen Pemerintah Kabupaten Bungo dalam memperkuat pelayanan kesehatan dasar kembali ditegaskan melalui peresmian dua Puskesmas dan tiga Puskesmas Pembantu (Pustu), Selasa (4/3/2026).

Peresmian dilakukan langsung oleh Bupati Bungo, Dedy Putra, bersama Wakil Bupati Ust. Tri Wahyu Hidayat, didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo, dr. H. Safaruddin Matondang, M.PH.

Dua Puskesmas yang diresmikan berada di Air Gemuruh dan Tanah Tumbuh, sedangkan tiga Pustu terletak di Tanjung Gedang, Rantau Makmur, dan Taman Agung.

Acara peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti dan peninjauan langsung fasilitas gedung oleh Bupati beserta rombongan.

Turut hadir dalam kegiatan ini, para kepala OPD, unsur TNI dan Polri, seperti Babinsa dan Bhabinkamtibmas, para Camat, Datuk Rio, serta tenaga kesehatan dari lima fasilitas kesehatan yang diresmikan.

Bupati Dedy Putra menekankan bahwa pembangunan fasilitas kesehatan bukan sekadar menghadirkan gedung baru, tetapi memastikan masyarakat memperoleh pelayanan cepat, layak, dan bermutu.

“Kita tidak ingin masyarakat kesulitan mengakses layanan kesehatan. Dengan berdirinya Puskesmas dan Pustu ini, pelayanan semakin dekat dengan masyarakat. Namun kualitas pelayanan harus terus ditingkatkan,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan seluruh tenaga kesehatan untuk mengedepankan sikap humanis dan profesional dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo, dr. H. Safaruddin Matondang, M.PH, menyampaikan bahwa pembangunan fasilitas kesehatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah daerah dalam meningkatkan standar mutu layanan kesehatan.

Ia juga mengumumkan kabar baik bahwa Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Kabupaten Bungo berhasil meraih akreditasi paripurna, sebagai bukti komitmen pemerintah daerah dalam menjamin kualitas layanan laboratorium sesuai standar nasional.

Dengan diresmikannya dua Puskesmas dan tiga Pustu ini, Pemerintah Kabupaten Bungo berharap akses pelayanan kesehatan masyarakat semakin merata hingga tingkat dusun dan kecamatan, serta mendukung terwujudnya masyarakat Bungo yang sehat, produktif, dan sejahtera.(*)

SUNGAIPENUH, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Sungai Penuh, Alfin, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna memastikan pelayanan publik tetap optimal selama Ramadan 2026.

Sidak dimulai pukul 14.30 WIB, Jumat 6 Maret 2026, dan dilakukan secara langsung tanpa didampingi pejabat lain.

Alfin meninjau satu per satu ruangan kerja untuk memantau kehadiran aparatur, aktivitas pegawai, serta kelancaran pelayanan masyarakat hingga batas jam kerja Ramadan, yaitu pukul 15.00 WIB.

Beberapa OPD strategis yang dikunjungi meliputi Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik (Kominfosta), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Pendidikan, dan Dinas Pemerintahan Desa.

Alfin memberikan apresiasi khusus kepada Dinas Kominfosta karena tingkat kehadiran pegawai mencapai 90 persen hingga pukul 15.00 WIB.

Ia menilai ini sebagai bentuk kedisiplinan dan komitmen aparatur dalam menjaga kualitas pelayanan di bulan suci.

“Ramadan bukan alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan. Justru ini momentum untuk meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat,” tegas Wali Kota Alfin.

Hasil pemantauan menunjukkan bahwa pelayanan di masing-masing OPD berjalan normal dan sesuai ketentuan jam kerja Ramadan.

Kehadiran pegawai relatif baik, dan aktivitas pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung seperti biasanya.

Langkah sidak ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam menjaga kualitas pelayanan publik, sekaligus memastikan roda pemerintahan tetap efektif, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Bupati Merangin, M. Syukur, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Aula Depati Payung, Bappeda Kabupaten Merangin, Selasa (4/3/2026).

Acara yang mengusung tema “Memantapkan Infrastruktur, Pemberdayaan Masyarakat, dan Penguatan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah serta Kearifan Lokal” ini dihadiri Wakil Bupati A. Khafidh, unsur Forkopimda, para Kepala OPD, Camat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.

Perwakilan Bappeda Provinsi Jambi, Kabid PSDA Dr. Ahmad Subhan, serta kepala Bappeda dari kabupaten tetangga seperti Bungo, Sarolangun, Tebo, dan Kerinci juga turut hadir.

Dalam sambutannya, Bupati M. Syukur menekankan pentingnya penyusunan anggaran yang berbasis data asli dari desa hingga kecamatan. Ia menolak perencanaan yang sekadar formalitas atau “copy-paste” dari tahun sebelumnya.

“Menyusun perencanaan itu harus dari desa, dari dasar. Ambil masukan dari tokoh masyarakat. Kita harus menghargai pemikiran warga karena banyak ide cemerlang lahir dari sana demi kemajuan daerah,” ujar Bupati.

Musrenbang, menurutnya, menjadi tolok ukur sekaligus fondasi pembangunan daerah.

“Kalau dari awal perencanaannya sudah salah, maka ke depan langkah kita akan berat,” tambahnya.

Bupati M. Syukur juga memaparkan keberhasilan pembangunan infrastruktur jalan. Pada 2024, pembangunan jalan hanya mencapai 8 km, namun pada 2025 melonjak menjadi 18,96 km meski anggaran terbatas.

Salah satu target ambisius ke depan adalah perubahan Jalur 3 menjadi Jalur 2, yang pendanaannya murni berasal dari APBN.

Selain infrastruktur, Bupati menekankan pentingnya disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) dan penanganan penyakit masyarakat. Ia mengapresiasi Satpol PP yang berhasil menertibkan kawasan belakang Kodim.

“Kalau tidak mau disiplin, sulit bagi kita untuk membangun. Mari kita sebagai ASN selalu menjaga kedisiplinan,” tegasnya.

Menghadapi tahun anggaran 2026–2027, Pemkab Merangin menghadapi kontraksi anggaran hingga Rp240 miliar

Hal ini memaksa efisiensi besar-besaran, termasuk pengurangan perjalanan dinas, kegiatan seremonial, dan penyesuaian TPP.

“Prioritas kita jelas: Infrastruktur jalan, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi kerakyatan melalui UMKM serta pertanian,” jelas M. Syukur.

Ia juga menyoroti rasio jumlah pegawai yang mencapai 11.000 orang, yang belum sebanding dengan kepuasan pelayanan publik.

Bupati berharap setiap kepala OPD menjadi “duta” di lingkungannya, termasuk dalam kebersihan dan pengelolaan sampah.

“Merangin akan menuju Merangin Baru 2030. Semua tergantung pada rasa memiliki dan kemauan kita masing-masing. Jika kita mau berubah, mulailah dari perencanaan yang disusun sebaik-baiknya hari ini,” pungkasnya.(*)

SAROLANGUN, SEPUCUKJAMBi.ID – Bupati Sarolangun, H. Hurmin, secara resmi melantik Pejabat Kepala Desa (PJ) Kepala Desa antar waktu di sejumlah desa dalam wilayah Kabupaten Sarolangun, Selasa (3/3/2026).

Pelantikan tersebut meliputi PJ Kepala Desa Jati Baru Mudo dan Petiduran Baru di Kecamatan Mandiangin Timur, Desa Pulau Melako Kecamatan Batin VIII, serta PJ Kepala Desa Siliwangi Kecamatan Singkut.

Dalam sambutannya, Bupati Hurmin menyampaikan ucapan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik.

Ia menegaskan bahwa jabatan kepala desa merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan integritas.

“Selamat kepada saudara-saudara yang hari ini resmi dilantik. Jalankan tugas dengan baik, jujur, ikhlas, dan penuh rasa tanggung jawab. Jabatan ini adalah amanah untuk mengabdi demi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Bupati Hurmin menekankan bahwa kepala desa memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Menurutnya, kepala desa harus mampu merangkul seluruh elemen masyarakat, menjaga stabilitas dan kondusivitas wilayah, serta memastikan pengelolaan Dana Desa dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Ia juga mengingatkan pentingnya membangun komunikasi yang harmonis dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta seluruh lapisan masyarakat.

“Bekerjalah sesuai aturan perundang-undangan, utamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi maupun golongan,” pesannya.

Dengan dilantiknya para PJ Kepala Desa ini, diharapkan roda pemerintahan di wilayah Kecamatan Mandiangin Timur, Batin VIII, dan Singkut dapat berjalan optimal.

Bupati Hurmin berharap kehadiran para pejabat baru tersebut mampu mendorong percepatan pembangunan desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

“Semoga pemerintah desa dapat berjalan dengan baik dan semakin mendorong pembangunan serta kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.(*)

MUARABUNGO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Bungo bergerak cepat menjemput peluang pembangunan Sekolah Garuda di wilayah berjuluk Bumi Langkah Serentak Limbay Seayun.

Langkah strategis ini ditandai dengan koordinasi intensif lintas instansi serta dukungan pihak swasta demi merealisasikan sekolah unggulan tersebut.

Melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Pemkab Bungo telah menyiapkan proposal resmi.

Dalam waktu dekat, dokumen tersebut akan diajukan ke pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia.

Program Sekolah Garuda diketahui hanya menyediakan kuota 20 sekolah di seluruh Indonesia.

Meski persaingan ketat, Pemkab Bungo optimistis karena sejumlah persyaratan utama telah dipenuhi, termasuk kesiapan lokasi dan dukungan lahan untuk pengembangan pendidikan dan riset.

Kepastian lokasi pembangunan diperkuat dengan hibah lahan seluas 20 hektare dari salah satu tokoh masyarakat Kabupaten Bungo.

Lahan tersebut dinilai strategis dan representatif untuk pengembangan sekolah unggulan bertaraf nasional.

Sekretaris BPKAD Kabupaten Bungo, Marzuki, menjelaskan bahwa pihaknya bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Dinas Pendidikan telah turun langsung ke lapangan guna memastikan seluruh aspek administratif terpenuhi.

“Kami sudah melakukan pengukuran lahan yang sebelumnya telah dipatok. Dalam waktu dekat, proses penerbitan sertifikat akan segera dituntaskan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo, Anna Lukita, menyebut lokasi yang diusulkan sangat strategis karena berada di tepi jalan lintas dan dekat dengan pusat kota.

Menurutnya, kawasan tersebut juga telah didukung berbagai fasilitas penunjang seperti SMK, Sekolah Rakyat, Mako Brimob, serta infrastruktur umum lainnya.

“Secara lokasi dan fasilitas pendukung, Insya Allah sudah sangat siap. Ini menjadi nilai tambah dalam pengajuan Sekolah Garuda,” jelas Anna.

Ia menambahkan, apabila disetujui, pengelolaan Sekolah Garuda akan langsung berada di bawah pemerintah pusat melalui kementerian terkait sehingga standar mutu pendidikan dan risetnya akan terjamin.

Langkah cepat Pemkab Bungo ini menjadi sinyal kuat keseriusan daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan serta membuka akses sekolah unggulan bagi generasi muda di Kabupaten Bungo dan sekitarnya.(*)

MUARABULIAN, SEPUCUKJAMBI.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Batang Hari Tahun Anggaran 2025, Senin (2/3).

Rapat yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Batang Hari, Rahmad Hasrofi, didampingi Wakil Ketua EL Firsta Nopsiamti, serta dihadiri para anggota dewan.

Turut hadir dalam paripurna tersebut Wakil Bupati Batang Hari, H. Bakhtiar, unsur Forkopimda, perwakilan Polres Batang Hari, Kodim Batang Hari, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta tamu undangan lainnya.

Dalam forum resmi tersebut disampaikan Nota Pengantar LKPJ Bupati Batang Hari Tahun Anggaran 2025 yang memuat laporan pelaksanaan program, kegiatan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan publik selama satu tahun anggaran.

LKPJ merupakan wujud pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD sebagai representasi masyarakat.

\Dokumen ini menjadi dasar evaluasi terhadap capaian kinerja pemerintah daerah sepanjang 2025.

Ketua DPRD menegaskan bahwa pembahasan LKPJ merupakan bagian krusial dari fungsi pengawasan legislatif terhadap jalannya roda pemerintahan daerah.

“DPRD akan membahas secara komprehensif sesuai mekanisme yang berlaku sebelum memberikan rekomendasi. Hal ini penting sebagai bahan perbaikan dan peningkatan kinerja pemerintah daerah ke depan,” tegasnya.

Rapat paripurna berlangsung tertib dan khidmat, mencerminkan sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mendorong pembangunan daerah yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Melalui pembahasan LKPJ ini, DPRD Batang Hari diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis guna memperkuat tata kelola pemerintahan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Batang Hari.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Bupati Merangin, A. Khafidh, melaksanakan Safari Ramadan 1447 Hijriah di Masjid Al Barokah, Desa Pinang Merah, Kecamatan Pamenang Barat, Senin (02/03).

Kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk mempererat silaturahmi sekaligus menyampaikan pesan strategis menjelang Idulfitri.

Dalam sambutannya, Wabup menekankan pentingnya meningkatkan kewaspadaan lingkungan, terutama menjelang Lebaran yang identik dengan meningkatnya aktivitas masyarakat.

Ia secara khusus mengingatkan para orang tua agar lebih waspada terhadap anak-anak, mengingat potensi tindak kriminal seperti penculikan cenderung meningkat di akhir Ramadan.

“Saya mengimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan. Ibu-ibu, mohon awasi anak-anak kita dengan baik, karena menjelang Lebaran potensi gangguan keamanan bisa meningkat,” tegasnya.

Selain isu keamanan, Wabup juga menyoroti stabilitas harga bahan pokok di wilayah Kabupaten Merangin.

Ia memastikan kondisi ekonomi daerah masih terkendali dan harga kebutuhan pokok mayoritas masih berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET).

Pemerintah daerah, lanjutnya, terus memantau pergerakan harga di pasar guna mengantisipasi lonjakan yang dapat membebani masyarakat.

“Jika ditemukan pedagang yang menjual di atas HET, segera laporkan. Pemerintah tidak akan ragu memberikan sanksi tegas,” ujarnya.

Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Pemkab Merangin menjaga daya beli masyarakat menjelang hari raya.

Safari Ramadan tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan bantuan untuk kemaslahatan umat. Bank 9 Jambi melalui program CSR menyerahkan bantuan sebesar Rp5.000.000.

Sementara BAZNAS Kabupaten Merangin turut menyalurkan bantuan Rp1.500.000 kepada pengurus masjid.

Kegiatan ini dihadiri sejumlah kepala OPD, pimpinan instansi vertikal, tokoh adat, serta unsur pemerintahan kecamatan dan desa setempat.

Safari Ramadan 1447 H ini diharapkan semakin memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjaga keamanan serta stabilitas ekonomi selama bulan suci hingga Idulfitri.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Anggota DPRD Kabupaten Batang Hari mendampingi masyarakat Desa Kuap untuk menindaklanjuti konflik agraria dengan PT WKS yang telah berlangsung lama.

Pada Jumat (27/02/2026), rombongan bertemu langsung dengan Wakil Menteri ATR/BPN RI, Osy Dermawan, di Jakarta.

Pertemuan dipimpin Ketua Pansus Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Batang Hari, Kms. Supriyadi, didampingi Wakil Ketua Yogi Verly Pratama dan perwakilan kelompok tani Desa Kuap.

Dalam diskusi tersebut, DPRD menyoroti mekanisme pelepasan tanah masyarakat yang berada di dalam Kawasan Hutan Produksi (HP), sementara lahan itu telah memiliki sertifikat hak milik.

“Pertanyaan kami, bagaimana mekanisme pelepasan tanah masyarakat yang sudah ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Produksi oleh Kementerian Kehutanan, sementara ada sertifikat masyarakat di dalamnya,” jelas Supriyadi.

Politisi Partai Demokrat itu menekankan, lahan seluas sekitar 1.600 hektare yang diklaim masyarakat Desa Kuap telah diakui dalam Perda Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Hari Nomor 16 Tahun 2013.

Warga memiliki bukti kepemilikan sejak tahun 1970–1980-an dan telah mengelola lahan jauh sebelum penetapan Kawasan Hutan Produksi maupun terbitnya izin konsesi perusahaan.

Dari hasil pertemuan, Wakil Menteri ATR/BPN berjanji akan menelaah dan mendiskusikan persoalan tersebut lebih lanjut bersama Direktorat Jenderal Planologi Kementerian Kehutanan.

Hal ini menyusul permohonan masyarakat agar dilakukan pelepasan status Kawasan Hutan Produksi untuk tanah yang telah bersertifikat.

Sebelumnya, pada Kamis (26/02/2026), DPRD Batang Hari juga mendampingi warga Desa Kuap menemui Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan RI di Jakarta.

Pertemuan itu bertujuan menyampaikan aspirasi masyarakat terkait konflik dengan PT WKS yang belum menemukan solusi.

DPRD Batang Hari menegaskan komitmennya untuk terus mengawal hak-hak masyarakat Desa Kuap agar konflik agraria ini diselesaikan secara adil dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.(*)