SUNGAIPENUH, SEPUCUKJAMBI.ID – Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., MH yang juga bergelar Datuk Mangkubumi Setio Alam kembali menerima penghargaan adat kehormatan dari Lembaga Kerapatan Adat Enam Luhah Sungai Penuh. Dalam prosesi adat Kenduri Sko 2026 yang digelar di Tanah Mendapo Kota Sungai Penuh, Sabtu 04 Juli 2026, Al Haris dianugerahi gelar Depati Amanah Negroi Tanoh Sunge Pnoh.

Penganugerahan gelar tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan adat bertema “Membudayakan Masyarakat Adat yang Beradab”, yang turut dihadiri tokoh adat, kepala daerah, serta masyarakat dari wilayah Enam Luhah Sungai Penuh.

Selain Gubernur Jambi, sejumlah pejabat daerah juga menerima gelar adat kehormatan. Di antaranya Wali Kota Sungai Penuh Alfin, S.H. yang bergelar Depati Susun Negroi Tanoh Sungei Pnoh, Bupati Kerinci Monadi dengan gelar Depati Sinar Bumi Sakti, serta Sekda Kota Sungai Penuh Alpian yang menerima gelar Depati Setiawan Negroi Sungai Pnoh.

Dalam sambutannya, Gubernur Al Haris menyampaikan rasa syukur sekaligus apresiasi atas kepercayaan yang diberikan lembaga adat.

Ia menekankan bahwa kemajuan pembangunan daerah tidak boleh menggeser posisi adat dan tradisi yang menjadi identitas masyarakat.

Menurutnya, adat bukan sekadar warisan budaya, tetapi juga sistem nilai yang mengatur keseimbangan hubungan manusia dengan alam dan Tuhan.

“Adat bagi masyarakat Sungai Penuh dan Provinsi Jambi bukan sekadar tradisi. Adat adalah cara kita memahami hidup, menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah,” ujar Al Haris.

Ia juga menyoroti bahwa pelaksanaan Kenduri Sko kali ini memiliki makna historis karena baru kembali digelar setelah hampir dua dekade, sejak terakhir kali dilaksanakan saat Sungai Penuh masih menjadi bagian dari Kabupaten Kerinci.

Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi momentum penting untuk menghidupkan kembali semangat pelestarian adat, khususnya di kalangan generasi muda yang hidup di tengah arus modernisasi dan digitalisasi.

Al Haris juga memberikan apresiasi kepada para tokoh adat dan masyarakat yang terus menjaga tradisi leluhur.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat persatuan dan tidak terpecah oleh dinamika politik maupun kontestasi daerah.

“Kita ini satu, kita satu Sakti Alam Kerinci,” tegasnya.

Selain itu, Gubernur Jambi turut menekankan pentingnya sinergi antar pemerintah daerah, termasuk hubungan harmonis antara Wali Kota Sungai Penuh dan Bupati Kerinci, yang dinilai berperan penting dalam menjaga stabilitas dan pembangunan kawasan.

Di akhir sambutannya, Al Haris mendorong agar lembaga adat terus diperkuat dalam menjaga simbol-simbol budaya serta rumah adat sebagai bagian dari identitas daerah yang harus diwariskan secara berkelanjutan.

Sementara itu, Wali Kota Sungai Penuh Alfin menyatakan bahwa Pemerintah Kota mendukung penuh pelaksanaan Kenduri Sko 2026 sebagai agenda budaya yang tidak hanya melestarikan tradisi, tetapi juga berpotensi menjadi daya tarik pariwisata daerah.

Rangkaian kegiatan Kenduri Sko turut dimeriahkan dengan berbagai pertunjukan seni tradisional, mulai dari pencak silat, Tari Iyo-Iyo, Tari Rangguk, Tari Sekapur Sirih, hingga Tari Asoak yang menampilkan kekayaan budaya Kerinci dan Sungai Penuh.(*)

MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID – Ancaman konflik antara manusia dan gajah masih menjadi kenyataan yang dihadapi warga di kawasan penyangga Bentang Alam Bukit Tigapuluh, Kabupaten Tebo, Jambi.

Di tengah menyusutnya tutupan hutan dan meningkatnya tekanan terhadap habitat satwa liar, sebagian petani mulai mengubah pola bertani dengan mengembangkan sistem agroforestri sebagai langkah menjaga sumber penghidupan sekaligus mengurangi potensi konflik dengan gajah.

Salah satu petani yang menjalankan pola tersebut adalah Suyati (70), anggota Kelompok Sepenat Unggul di Dusun Benteng Makmur, Desa Muara Kilis.

Perempuan asal Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, itu telah menetap sekitar dua dekade di kawasan penyangga Bukit Tigapuluh dan menggantungkan penghasilan dari kebun karet seluas satu hektare.

Kini, lahan yang sebelumnya didominasi tanaman karet mulai berubah. Di sela-sela pohon karet tumbuh kopi, durian, alpukat, jeruk hingga meranti.

Sistem tanam beragam itu merupakan bagian dari Program Restorasi Berbasis Masyarakat (RBM) yang didampingi WWF Indonesia.

Suyati mengatakan dirinya menerima 125 bibit tanaman yang terdiri atas kopi, jeruk, alpukat, durian, dan meranti.

Seluruh bibit tersebut ditanam untuk memperkuat fungsi ekonomi lahan sekaligus mendukung upaya pemulihan ekosistem.

“Totalnya ada 125 bibit yang kami tanam sebagai bagian dari restorasi berbasis masyarakat,” ujar Suyati.

Namun, menjalankan usaha tani di kawasan lintasan gajah Sumatera bukan perkara mudah.

Menurutnya, kawanan gajah liar masih kerap memasuki area perkebunan warga dan merusak berbagai jenis tanaman.

Tanaman sawit, pisang, pinang hingga karet menjadi sasaran yang paling sering terdampak ketika gajah memasuki kebun masyarakat.

“Kalau gajah masuk, biasanya warga bersama-sama mengusir menggunakan kembang api supaya kembali ke habitatnya,” katanya.

Di antara berbagai komoditas yang ditanam, kopi justru dinilai paling aman. Selama ini tanaman tersebut hampir tidak pernah dimakan gajah.

“Gajah tidak pernah makan kopi. Kalaupun dilewati hanya terinjak, bukan dimakan,” ungkapnya.

Selain gangguan satwa liar, petani juga harus menghadapi serangan penyakit tanaman.

Bibit alpukat menjadi salah satu yang paling rentan terserang jamur hingga menyebabkan akar membusuk dan tanaman mati.

Pendamping Program Restorasi Berbasis Masyarakat WWF Indonesia, Rara Yulia Putri, menjelaskan agroforestri tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari strategi mengurangi konflik manusia dan gajah melalui pendekatan penghalang alami atau barrier strategy.

Menurut Rara, data pergerakan gajah berdasarkan catatan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) periode 2018–2024 menunjukkan desa-desa dampingan berada pada jalur yang cukup sering dilalui gajah.

Di sisi lain, sebagian besar masyarakat telah mengembangkan kebun sawit yang menjadi salah satu sumber pakan favorit satwa tersebut.

Karena itu, WWF mendorong masyarakat menanam jenis tanaman yang relatif tidak disukai gajah, seperti kopi dan kakao, di sela-sela tanaman utama.

Sementara pohon kayu seperti meranti, pulai, dan gaharu ditanam di bagian tepi kebun agar dalam jangka panjang dapat berfungsi sebagai penghalang alami.

“Harapannya gajah menjadi tidak terlalu tertarik masuk ke kebun karena sumber pakannya berkurang, sementara masyarakat tetap memperoleh manfaat ekonomi dari tanaman yang dibudidayakan,” jelasnya.

Rara menambahkan, pemilihan jenis tanaman dilakukan melalui mekanisme Free, Prior and Informed Consent (FPIC), sehingga masyarakat ikut menentukan komoditas yang sesuai dengan kondisi wilayah dan memiliki prospek ekonomi.

Menurutnya, kombinasi tanaman kayu dan tanaman produktif tidak hanya membantu memulihkan tutupan hutan dataran rendah Sumatra di Bentang Alam Bukit Tigapuluh, tetapi juga membuka peluang pendapatan yang lebih beragam bagi masyarakat.

Pendekatan tersebut dinilai menjadi salah satu upaya membangun koeksistensi antara manusia dan gajah.

Ketika tutupan hutan terus menghadapi tekanan, pola agroforestri dipandang mampu menghadirkan keseimbangan antara kepentingan konservasi dan keberlanjutan ekonomi warga yang hidup berdampingan dengan habitat satwa liar.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Jambi mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrem pada Sabtu, 20 Juni 2026 pukul 13.37 WIB.

Dalam pembaruan tersebut, sejumlah wilayah di Provinsi Jambi berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir serta angin kencang sekitar pukul 13.47 WIB.

BMKG menyebut kondisi cuaca ini diperkirakan dapat berlangsung hingga sekitar pukul 16.00 WIB dan berpotensi meluas ke beberapa wilayah lainnya.

Wilayah yang Berpotensi Terdampak

BMKG merinci sejumlah kabupaten yang saat ini berada dalam potensi hujan lebat, di antaranya:

• Kabupaten Kerinci: Gunung Raya, Bukit Kerman, Keliling Danau
• Kabupaten Merangin: Jangkat, Bangko, Pamenang, Lembah Masurai, dan sekitarnya
• Kabupaten Sarolangun: Air Hitam, Bathin VIII, Sarolangun, Pelawan
• Kabupaten Batanghari: Mersam, Muara Tembesi, Muara Bulian, Bajubang, dan sekitarnya
• Kabupaten Muaro Jambi: Kumpeh, Mestong, Sungai Bahar, Sungai Gelam, Bahar Selatan
• Kabupaten Tanjung Jabung Barat: Pengabuan, Betara, Merlung, Tungkal Ilir, dan sekitarnya
• Kabupaten Tanjung Jabung Timur: Mendahara, Muara Sabak Barat, Geragai, Berbak
• Kabupaten Bungo: Pelepat, Rantau Pandan
• Kabupaten Tebo: Tebo Ilir, Tebo Tengah, Muara Tabir, dan sekitarnya

BMKG juga menyebut potensi perluasan hujan ke wilayah lain seperti Tabir, Sekernan, Batang Asai, hingga Senyerang dan wilayah lain, seperti:

Kabupaten Kerinci: Keliling Danau,
Kabupaten Merangin: Muara Siau, Tabir, Tabir Ulu, Tabir Selatan, Tabir Ilir,
Kabupaten Sarolangun: Batang Asai, Sarolangun, Pelawan,
Kabupaten Muaro Jambi: Sekernan, Bahar Selatan,
Kabupaten Tanjung Jabung Barat: Tungkal Ulu, Tungkal Ilir, Batang Asam, Senyerang,
Kabupaten Bungo: Rantau Pandan,
Kabupaten Tebo: Tebo Tengah, Serai Serumpun, Muara Tabir, dan sekitarnya.

Kondisi ini diperkirakan masih akan berlangsung hingga pkl 16:00 WIB

BMKG mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem yang dapat menyebabkan gangguan aktivitas, genangan air, pohon tumbang, hingga jalan licin.

Warga juga diminta menghindari berteduh di bawah pohon saat terjadi hujan disertai petir serta selalu memantau perkembangan informasi cuaca resmi dari BMKG.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID –  Polres Muaro Jambi tengah melakukan penyelidikan terkait laporan dugaan tindak pidana pelecehan yang terjadi di lingkungan SLB Negeri Muaro Jambi.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Muaro Jambi, Iptu Robby Nizar, membenarkan bahwa laporan tersebut telah diterima dan saat ini masih dalam tahap penanganan awal oleh penyidik.

“Ya, saat ini sedang dilakukan penyelidikan,” ujarnya.

Menurut pihak kepolisian, laporan dugaan peristiwa tersebut masuk sekitar satu minggu yang lalu.

Sejak itu, penyidik mulai melakukan rangkaian pemeriksaan awal, termasuk meminta keterangan dari sejumlah saksi yang diduga mengetahui peristiwa tersebut.

Namun, hingga saat ini kepolisian belum dapat menyampaikan secara detail kronologi kejadian maupun pihak-pihak yang diduga terlibat, karena proses penyelidikan masih berjalan.

“Saat ini tengah meminta keterangan dari saksi-saksi,” kata Robby.

Polisi juga menegaskan bahwa sampai saat ini belum ada pihak yang diamankan dalam proses penyelidikan tersebut.

Fokus utama penyidik saat ini adalah pengumpulan alat bukti dan pendalaman informasi dari para saksi.

Polres Muaro Jambi menegaskan akan menangani laporan tersebut sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Aparat juga mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarkan spekulasi sebelum hasil penyelidikan resmi diumumkan.

Langkah ini dilakukan untuk menjaga objektivitas proses hukum serta menghindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi.(*)

MUARABUNGO, SEPUCUKJAMBI.iD – Perkara dugaan pembunuhan berencana terhadap seorang dosen perempuan di Kabupaten Bungo memasuki babak penting.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa Waldi Adiyat alias Waldi dengan hukuman penjara seumur hidup dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Muara Bungo, Kamis 18 Juni 2026.

Tuntutan dibacakan langsung oleh JPU Ivan Day Iswandy SH dalam agenda pembacaan surat tuntutan.

Jaksa menilai terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana terhadap EY (39), seorang dosen perempuan yang juga menjabat sebagai kepala program studi pada salah satu perguruan tinggi keperawatan di Kabupaten Bungo.

Dalam persidangan, jaksa menyebut seluruh fakta yang terungkap selama proses pembuktian mengarah pada unsur pembunuhan yang dilakukan dengan perencanaan matang sebagaimana diatur dalam Pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

“Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain,” kata Jaksa Ivan Day saat membacakan tuntutan di hadapan majelis hakim.

Jaksa juga menegaskan tidak menemukan faktor yang dapat dijadikan pertimbangan meringankan hukuman terdakwa selama jalannya persidangan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penuntut umum meminta majelis hakim menjatuhkan pidana penjara seumur hidup.

Kasus ini sebelumnya menyita perhatian masyarakat karena terdakwa diketahui merupakan mantan anggota kepolisian.

Korban ditemukan meninggal dunia di kawasan Perumahan Al-Kautsar, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, dalam peristiwa yang sempat menghebohkan publik.

Selain tuntutan pidana, sidang juga diwarnai momen yang menyita perhatian. Setelah persidangan berakhir, Jaksa Penuntut Umum menyerahkan ayat suci Al-Qur’an kepada terdakwa.

Menurut Ivan Day, langkah tersebut dilakukan atas dasar kepedulian sebagai sesama muslim dan tidak memiliki kaitan dengan proses penuntutan hukum yang sedang berjalan.

“Pemberian ayat suci ini merupakan bentuk ajakan menuju kebaikan dan mengingatkan kepada Allah. Ini bukan bagian dari proses hukum, tetapi sebagai pengingat bahwa setiap manusia harus merenungkan perbuatannya,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa setiap tindakan manusia pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan, tidak hanya di hadapan hukum, tetapi juga di hadapan Tuhan.

Perkara ini selanjutnya akan memasuki agenda pembelaan atau pleidoi dari pihak terdakwa sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan akhir dalam persidangan.

Kasus pembunuhan dosen perempuan tersebut menjadi salah satu perkara yang mendapat perhatian luas masyarakat Bungo karena melibatkan mantan aparat penegak hukum dan dugaan pembunuhan yang dilakukan secara terencana.(*)

KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID – Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., mengikuti Zoom Meeting Webinar Seri I Program Pariwara Antikorupsi Tahun 2026 bertajuk “Unboxing Message: Strategi Menemukan Angle Antikorupsi yang Unik” yang digelar di Ruang Rapat Kantor Bupati, Kamis 18 Juni 2026.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya penguatan budaya antikorupsi melalui pendekatan komunikasi publik yang lebih kreatif, interaktif, dan mudah dipahami oleh masyarakat luas.

Webinar ini diawali dengan pembahasan terkait Survei Penilaian Integritas (SPI), pentingnya partisipasi publik dalam penguatan integritas, serta berbagai potensi penyalahgunaan anggaran yang perlu diantisipasi melalui tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Program ini juga menekankan pentingnya peran aparatur pemerintah dalam membangun sistem pencegahan korupsi yang lebih efektif sejak dini.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Anwar Sadat menegaskan pentingnya tindak lanjut dari setiap materi yang disampaikan dalam Program Pariwara Antikorupsi oleh seluruh perangkat daerah di Tanjung Jabung Barat.

Ia menekankan bahwa pesan-pesan antikorupsi tidak hanya harus dipahami, tetapi juga disampaikan kembali secara kreatif agar lebih mudah diterima oleh masyarakat maupun aparatur pemerintahan.

“Pariwara antikorupsi ini hendaknya ditindaklanjuti dengan baik dan disampaikan ke seluruh jajaran. Pesan antikorupsi perlu dikemas secara menarik agar mudah dipahami dan berdampak pada perubahan perilaku,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah berharap dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman aparatur terhadap pentingnya integritas, transparansi, serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Selain itu, program ini juga menjadi bagian dari komitmen bersama dalam memperkuat upaya pencegahan korupsi di lingkungan birokrasi daerah.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Tanjung Jabung Barat Hermansyah, Plh Inspektur Kabupaten, Kepala Dinas Kominfo, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Dukcapil, Kepala DPMPTSP, Sekretaris Inspektorat, Sekretaris Bapenda, serta perwakilan sejumlah OPD lainnya.

Kehadiran para pejabat ini menunjukkan komitmen bersama pemerintah daerah dalam memperkuat gerakan antikorupsi secara berkelanjutan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.(*)

SUNGAIPENUH, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Wali Kota Sungai Penuh Azhar Hamzah menghadiri Sosialisasi Akbar Pencegahan Paham Intoleransi, Radikalisme, Ekstremisme, Terorisme (IRET), True Crime Community (TCC), serta perundungan di lingkungan pendidikan Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.

Kegiatan yang digelar di Gedung Nasional Kota Sungai Penuh, Kamis 18 Juni 2026, tersebut dihadiri sejumlah pejabat daerah dan aparat keamanan, termasuk Wakil Gubernur Jambi Drs. H. Abdullah Sani, Kasatgaswil Densus 88 AT Polri Wilayah Jambi Kombes Pol. Beri Diatra, Wakil Bupati Kerinci Murison, Kapolres Kerinci, Dandim 0417/Kerinci, Kejari Sungai Penuh, hingga unsur DPRD dan Sekda Kota Sungai Penuh.

Ribuan peserta dari kalangan kepala sekolah, guru, hingga pelajar SMP, MTs, SMA, SMK, dan MA dari dua wilayah tersebut turut mengikuti kegiatan yang difokuskan pada penguatan wawasan kebangsaan dan pencegahan paham negatif di lingkungan pendidikan.

Penguatan Edukasi untuk Cegah Paham Negatif

Kegiatan sosialisasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat pendidikan mengenai bahaya intoleransi, radikalisme, ekstremisme, terorisme, serta perundungan yang dinilai masih menjadi tantangan serius di kalangan generasi muda.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi upaya memperkuat nilai persatuan, toleransi, serta kesadaran kebangsaan di tengah perkembangan era digital yang semakin cepat.

Wawako Tekankan Pembentukan Karakter Pelajar

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Azhar Hamzah mengajak para pelajar untuk terus memperkuat semangat belajar serta membangun karakter yang kuat sebagai bekal menghadapi tantangan masa depan.

“Saya berpesan agar para pelajar senantiasa menjaga semangat belajar, menghormati guru dan orang tua, serta memperkuat persahabatan. Jadilah generasi yang cerdas, berkarakter, berprestasi, dan memiliki wawasan kebangsaan yang kuat,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pembentukan karakter tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga keluarga dan lingkungan sosial.

Media Sosial Harus Jadi Sarana Positif

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, Azhar juga menyoroti pentingnya penggunaan media sosial secara bijak oleh generasi muda.

Menurutnya, media sosial harus dimanfaatkan sebagai sarana pembelajaran, pengembangan diri, dan inovasi, bukan untuk menyebarkan konten negatif atau terpengaruh paham yang merugikan.

“Gunakan media sosial untuk hal-hal positif. Jadikan teknologi sebagai sarana belajar, berkarya, dan berinovasi agar bermanfaat bagi diri sendiri maupun lingkungan,” tambahnya.

Komitmen Pemerintah Cegah Radikalisme dan Kekerasan di Sekolah

Wawako Azhar menegaskan bahwa Pemerintah Kota Sungai Penuh berkomitmen mendukung berbagai program pencegahan radikalisme, ekstremisme, serta kekerasan di lingkungan pendidikan melalui pendekatan edukasi yang berkelanjutan.

Ia berharap sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan dunia pendidikan dapat memperkuat ketahanan generasi muda terhadap pengaruh paham negatif.

Dorong Generasi Tangguh dan Berkarakter

Melalui kegiatan sosialisasi akbar ini, diharapkan para pelajar di Kerinci dan Sungai Penuh dapat tumbuh menjadi generasi yang tangguh, kritis, dan berkarakter.

Lebih dari itu, mereka diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam menjaga persatuan, toleransi, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).(*)

SUNGAIPENUH, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Gubernur Jambi Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi Akbar Pencegahan Paham Radikal, Terorisme, True Crime Community (TCC), dan Perundungan di lingkungan pendidikan Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.

Kegiatan yang digelar di Gedung Nasional Kota Sungai Penuh, Kamis 18 Juni 2026, diikuti sekitar 3.000 peserta dari unsur kepala sekolah, guru BK, komite sekolah, serta pelajar tingkat SMP, MTs, SMA, SMK, dan MA negeri maupun swasta.

Libatkan Densus 88 hingga Unsur Forkopimda

Acara tersebut turut dihadiri Kasatgaswil Jambi Densus 88 Anti Teror Polri Kombes Pol. Beri Diantara, Wakil Wali Kota Sungai Penuh Azhar Hamzah, Wakil Bupati Kerinci H. Murison, serta jajaran Forkopimda seperti Kapolres Kerinci, Dandim 0417 Kerinci, hingga perwakilan DPRD dan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.

Kegiatan ini mengusung tema “Generasi Muda Jambi, Merajut Keberagaman, Merawat Persatuan, Utamakan Pendidikan, NKRI Harga Mati” sebagai bentuk penguatan karakter generasi muda di tengah tantangan era digital.

Pendidikan Jadi Benteng Cegah Paham Negatif

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menegaskan bahwa stabilitas keamanan merupakan fondasi penting dalam pembangunan daerah dan nasional, termasuk dalam membentuk generasi muda yang tangguh dan berkarakter.

Ia menekankan bahwa dunia pendidikan memiliki peran strategis sebagai benteng pertama setelah keluarga dalam mencegah berkembangnya paham radikal, terorisme, serta fenomena sosial negatif seperti perundungan dan penyalahgunaan ruang digital.

“Tanpa stabilitas sosial pada generasi muda, mustahil kita bisa fokus membangun masa depan yang lebih baik,” ujarnya.

Soroti Ancaman di Ruang Digital dan TCC

Wagub juga menyoroti meningkatnya potensi penyebaran paham negatif melalui ruang digital.

Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Digital RI, terdapat sekitar 221 juta pengguna internet atau 79,5 persen dari populasi Indonesia.

Menurutnya, perkembangan ini membuka peluang besar dalam pembelajaran, namun juga menghadirkan risiko penyebaran propaganda, kekerasan, hingga konten yang mengarah pada glorifikasi kejahatan, termasuk melalui komunitas True Crime Community (TCC).

Bullying Masih Jadi Tantangan Serius di Sekolah

Selain isu radikalisme, perundungan di lingkungan pendidikan juga menjadi perhatian serius pemerintah. Data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat terdapat 641 kasus bullying pada 2025, dengan 57 persen terjadi di lingkungan sekolah.

Di Provinsi Jambi sendiri, angka perundungan tercatat sekitar 0,49 persen, yang tetap menjadi perhatian karena berdampak pada kesehatan mental, prestasi belajar, hingga masa depan peserta didik.

“Bullying bukan hanya persoalan disiplin, tetapi ancaman terhadap masa depan anak-anak kita,” tegasnya.

Dorong Kolaborasi Dunia Pendidikan

Wagub berharap seluruh institusi pendidikan di Kerinci dan Sungai Penuh dapat memperkuat perannya sebagai garda terdepan pencegahan paham negatif di kalangan pelajar.

Ia menekankan pentingnya sinergi antara sekolah, pemerintah, aparat keamanan, dan orang tua dalam membentuk lingkungan pendidikan yang aman dan sehat.

Apresiasi dan Komitmen Daerah

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi M. Umar menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut.

Ia berharap sosialisasi dapat dipahami secara menyeluruh oleh peserta, khususnya terkait materi yang disampaikan Densus 88.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Sungai Penuh Azhar Hamzah menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung penguatan pendidikan karakter dan pencegahan radikalisme serta bullying di lingkungan sekolah.

Hal senada disampaikan Wakil Bupati Kerinci H. Murison yang berharap para peserta mengikuti kegiatan dengan serius agar wilayah Kerinci dan Sungai Penuh tetap aman dan bebas dari paham radikal maupun tindakan kekerasan di lingkungan pendidikan.(*)

MUARABUNGO, SEPUCUKJAMBI.ID – Upaya pemberantasan peredaran narkotika di Kabupaten Bungo kembali membuahkan hasil.

Satresnarkoba Polres Bungo mengamankan dua pemuda yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu di Desa Lubuk Tenam, Kecamatan Bathin III.

Penangkapan dilakukan pada Selasa 16 Juni 2026 sekitar pukul 18.30 WIB setelah polisi menerima laporan masyarakat terkait dugaan aktivitas transaksi narkoba di wilayah tersebut.

Dua orang yang diamankan masing-masing berinisial M.A. (17), seorang pelajar asal Desa Lubuk Tenam, serta D.A.S. (19), pelajar sekaligus mahasiswa yang berdomisili di kawasan SKB, Kecamatan Bathin III.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, pengungkapan kasus bermula dari laporan warga yang mencurigai adanya aktivitas peredaran sabu di lingkungan mereka.

Menindaklanjuti informasi tersebut, Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bungo yang dipimpin Kanit Opsnal Satresnarkoba IPDA Ridho Novriandinata langsung melakukan serangkaian penyelidikan.

Setelah memastikan keberadaan target, petugas bergerak menuju lokasi dan melakukan penggerebekan di sebuah rumah yang diduga menjadi tempat aktivitas para terduga pelaku.

Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika.

Barang bukti yang diamankan antara lain satu plastik klip berisi empat paket sabu ukuran sedang, satu paket sabu lainnya, dua dompet kecil yang digunakan untuk menyimpan plastik klip, satu sendok sabu, serta dua unit telepon genggam.

Dari hasil penimbangan, total berat bruto narkotika jenis sabu yang disita mencapai 5,17 gram.

Kedua terduga pelaku selanjutnya dibawa ke Mapolres Bungo untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Penyidik masih mendalami asal-usul barang haram tersebut serta kemungkinan adanya jaringan lain yang terlibat dalam peredaran narkotika di wilayah Kabupaten Bungo.

Atas dugaan perbuatannya, keduanya dijerat dengan Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan/atau Pasal 609 Ayat (1) Huruf a Jo Pasal 20 Huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Polres Bungo menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkoba dan mengajak masyarakat untuk terus berpartisipasi memberikan informasi apabila menemukan indikasi penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di lingkungan masing-masing.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa peredaran narkoba masih menjadi ancaman serius, termasuk bagi kalangan usia muda.

Peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dinilai penting untuk mencegah generasi muda terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkotika.(*)

MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID – Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang tengah diterapkan pemerintah daerah, keberlangsungan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Tebo kembali menjadi perhatian.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tebo memastikan hingga saat ini belum mengambil langkah merumahkan tenaga PPPK paruh waktu, meski tekanan terhadap belanja pegawai terus meningkat.

Bupati Tebo, Agus Rubiyanto, menegaskan pemerintah daerah masih berupaya mempertahankan keberadaan PPPK paruh waktu.

Namun, keputusan akhir sangat bergantung pada kebijakan pemerintah pusat, khususnya terkait aturan belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurut Agus, jika pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) memberikan ruang lebih besar terhadap porsi belanja pegawai, maka Pemkab Tebo akan berusaha mempertahankan tenaga PPPK paruh waktu yang ada saat ini.

“Selama kemampuan keuangan daerah masih memungkinkan dan ada kebijakan yang mendukung dari pemerintah pusat, kami akan berupaya mempertahankan PPPK paruh waktu. Beberapa daerah memang sudah mengambil langkah merumahkan tenaga tersebut, tetapi di Tebo belum ada kebijakan ke arah itu,” kata Agus.

Pernyataan serupa disampaikan Wakil Bupati Tebo, Nazar Efendi. Ia menyebutkan bahwa hingga kini gaji PPPK paruh waktu masih dibayarkan secara rutin setiap bulan meski kondisi fiskal daerah sedang menghadapi tantangan.

Menurut Nazar, besaran gaji PPPK paruh waktu di Kabupaten Tebo saat ini berada di angka Rp1 juta per bulan. Nilai tersebut disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

“Memang jumlahnya belum besar, tetapi sampai saat ini tetap dibayarkan setiap bulan. Di sejumlah daerah lain bahkan ada yang hanya mampu memberikan honor sekitar Rp300 ribu dan pembayarannya tidak selalu rutin,” ujarnya.

Di sisi lain, Pemkab Tebo berharap pemerintah pusat dapat mengambil alih pembiayaan PPPK paruh waktu.

Langkah tersebut dinilai dapat mengurangi beban anggaran daerah sekaligus memberikan kepastian kesejahteraan bagi para pegawai.

“Kalau nantinya pembiayaan ditanggung pemerintah pusat, tentu akan lebih baik. Selain meringankan APBD daerah, para PPPK juga berpeluang mendapatkan standar penghasilan yang lebih merata di seluruh Indonesia,” tambah Nazar.

Wacana penarikan pembiayaan PPPK paruh waktu ke pemerintah pusat menjadi salah satu harapan daerah di tengah meningkatnya kebutuhan belanja pegawai dan tuntutan efisiensi anggaran.

Hingga kini, ribuan tenaga non-ASN dan PPPK paruh waktu di berbagai daerah masih menunggu kepastian kebijakan lanjutan dari pemerintah pusat terkait status dan skema pembiayaannya.(*)