SUNGAIPENUH, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Wali Kota Sungai Penuh, Azhar Hamzah, menghadiri rapat monitoring dan evaluasi penyusunan Dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Kota Sungai Penuh yang digelar di Ruang Pola Kantor Wali Kota Sungai Penuh, Rabu (11/3/2026).

Rapat tersebut membahas perkembangan penyusunan dokumen PJPK yang nantinya akan menjadi pedoman strategis bagi pemerintah daerah dalam merancang pembangunan berbasis data kependudukan.

Dalam pembahasannya, dokumen tersebut mencakup berbagai aspek penting, di antaranya pengendalian jumlah penduduk, peningkatan kualitas keluarga, serta upaya pemerataan pembangunan di Kota Sungai Penuh.

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Azhar Hamzah menegaskan bahwa penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan memiliki peran penting sebagai landasan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah yang lebih terencana dan berkelanjutan.

Menurutnya, melalui dokumen tersebut pemerintah daerah dapat merancang program pembangunan yang lebih tepat sasaran dengan memanfaatkan data kependudukan yang akurat.

“Dengan adanya Peta Jalan Pembangunan Kependudukan ini, diharapkan kebijakan pembangunan di Kota Sungai Penuh dapat disusun secara lebih terarah, berbasis data yang valid, sehingga mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Ia juga berharap proses penyusunan dokumen tersebut dapat berjalan secara komprehensif dan terintegrasi sehingga nantinya benar-benar menjadi pedoman dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Rapat monitoring dan evaluasi ini turut dihadiri perwakilan BKKBN Provinsi Jambi, Putut Riyatno, sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta perwakilan dari Kementerian Agama, BPJS, dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Melalui kolaborasi berbagai instansi tersebut, diharapkan dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kota Sungai Penuh dapat tersusun secara optimal dan menjadi dasar perencanaan pembangunan daerah ke depan.(*)

KERINCI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Kerinci mulai merealisasikan pembayaran gaji bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Selasa, 10 Maret 2026.

Kebijakan ini menjadi kabar menggembirakan bagi ribuan pegawai yang selama ini bertugas di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah daerah.

Pembayaran gaji tersebut mencakup PPPK Paruh Waktu yang tersebar di 30 OPD di lingkungan Pemkab Kerinci. Proses pencairan dilakukan secara bertahap melalui mekanisme administrasi keuangan daerah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan aparatur sipil negara, khususnya PPPK Paruh Waktu yang selama ini turut berperan dalam mendukung berbagai layanan publik di Kabupaten Kerinci.

Selain itu, realisasi pembayaran gaji ini juga dinilai sangat membantu para pegawai karena dilakukan menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Dengan pencairan tersebut, diharapkan para pegawai dapat mempersiapkan kebutuhan keluarga dalam menyambut hari besar keagamaan tersebut.

Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Kerinci, Haris Ismatul Hakim, menjelaskan bahwa gaji yang dibayarkan pada tahap ini merupakan hak pegawai untuk masa kerja selama tiga bulan.

Ia mengatakan bahwa pencairan dana tersebut merupakan tindak lanjut dari usulan masing-masing OPD yang sebelumnya telah disampaikan kepada BPKPD Kabupaten Kerinci.

“Saat ini proses pencairan sudah mulai berjalan sesuai dengan usulan dari OPD yang masuk ke BPKPD,” ujarnya saat dikonfirmasi media.

Lebih lanjut ia menambahkan bahwa realisasi pembayaran ini juga merupakan tindak lanjut dari arahan Bupati Kerinci yang sebelumnya disampaikan dalam upacara dan apel kerja pemerintah daerah pada awal pekan lalu.

Berdasarkan data realisasi hingga 10 Maret 2026 pukul 15.00 WIB, total pembayaran gaji PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci telah mencapai Rp3.726.000.000.

Dana tersebut telah disalurkan kepada sekitar 2.493 PPPK Paruh Waktu dari total 2.733 pegawai yang tersebar di 30 OPD dari keseluruhan 46 OPD di lingkungan Pemkab Kerinci.

Pemerintah daerah memastikan seluruh proses pembayaran dilakukan secara transparan serta mengikuti ketentuan administrasi keuangan yang berlaku agar setiap pegawai yang telah terdata dapat menerima haknya secara tepat.

Dengan mulai direalisasikannya pembayaran gaji ini, Pemerintah Kabupaten Kerinci berharap para PPPK Paruh Waktu dapat terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat di berbagai sektor pemerintahan.(*)

KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat kembali menghadirkan kebijakan baru terkait kesejahteraan pegawai.

Bupati Tanjab Barat, Anwar Sadat, mengumumkan bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Paruh Waktu di daerah tersebut akan menerima Tunjangan Hari Raya (THR).

Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Anwar Sadat saat kegiatan Safari Ramadhan 1447 Hijriah yang digelar di Masjid Nurul Hidayah, Desa Kemuning, Kecamatan Bramitam, Selasa (10/3/2026).

Menurut Bupati, pemberian THR bagi P3K Paruh Waktu merupakan bentuk apresiasi pemerintah daerah terhadap dedikasi para pegawai yang selama ini turut berkontribusi dalam mendukung jalannya pemerintahan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ia menjelaskan bahwa pencairan THR tersebut direncanakan dilakukan bersamaan dengan pembayaran THR bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan P3K Penuh Waktu.

“Kami membawa kabar baik bagi para P3K Paruh Waktu di Kabupaten Tanjab Barat. Insyaallah mereka juga akan menerima THR. Ini merupakan bentuk perhatian dan apresiasi pemerintah daerah atas pengabdian mereka,” ujar Bupati Anwar Sadat.

Selain menyampaikan kabar terkait kesejahteraan pegawai, dalam kesempatan tersebut Bupati juga memaparkan perkembangan pembangunan infrastruktur di Kecamatan Bramitam.

Salah satu proyek yang menjadi perhatian adalah peningkatan jalan aspal yang menghubungkan Simpang Jalan Harmoko hingga kawasan Parit 8 yang saat ini sedang dalam tahap penyelesaian.

Menurutnya, pembangunan jalan tersebut sangat penting untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah sehingga masyarakat dapat lebih mudah mengakses pusat aktivitas di Kota Kuala Tungkal.

“Dengan akses jalan yang lebih baik, mobilitas masyarakat akan semakin lancar dan waktu tempuh menuju Kuala Tungkal juga menjadi lebih cepat,” jelasnya.

Di sisi lain, Bupati juga menyoroti persoalan kesehatan masyarakat, khususnya terkait temuan kasus stunting di Desa Kemuning.

Ia meminta perangkat desa, tenaga kesehatan di puskesmas, serta kader posyandu untuk memperkuat koordinasi dalam upaya penanganan stunting secara berkelanjutan.

Pada kesempatan yang sama, Bupati juga menyalurkan sejumlah bantuan sebagai bagian dari program Tanjab Barat BERKAH.

Bantuan tersebut antara lain dana sebesar Rp10 juta dari BAZNAS Tanjab Barat untuk Masjid Nurul Hidayah serta bantuan pembangunan madrasah senilai Rp5 juta dari Bank Tanggo Rajo.

Selain itu, Bupati bersama Ketua TP PKK Kabupaten Tanjab Barat, Fadhilah Sadat, turut menyerahkan santunan bagi anak yatim, lansia, serta takmir masjid.

Tak hanya itu, bantuan berupa mushaf Al-Qur’an, perlengkapan kebersihan masjid, paket makanan bergizi bagi anak penderita stunting, serta bantuan sosial Berkah Madani dari Dinas Sosial juga disalurkan kepada masyarakat.

Kegiatan Safari Ramadhan tersebut dihadiri oleh Wakapolres Tanjab Barat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, sejumlah kepala OPD, camat, kepala desa se-Kecamatan Bramitam, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta berbagai undangan lainnya.(*)

MUARABUNGO, SEPUCUKJAMBI.ID  – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jambi, Irwan Gumilar, melaksanakan kegiatan sahur bersama pegawai dan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo pada Selasa dini hari (10/03/2026).

Kegiatan ini bertujuan memastikan pemenuhan hak dasar warga binaan pemasyarakatan (WBP) selama bulan suci Ramadhan.

Irwan Gumilar meninjau langsung proses penyajian makanan sahur bagi warga binaan dan berdialog dengan petugas dapur dan regu pengamanan yang bertugas.

“Kami ingin memastikan secara langsung bahwa makanan sahur bagi warga binaan tersedia dengan baik, memenuhi standar gizi, serta disajikan tepat waktu,” ujarnya.

Kakanwil Ditjenpas Jambi juga mengapresiasi kinerja jajaran pegawai Lapas Muara Bungo yang tetap menjalankan tugas dengan penuh dedikasi.

Kepala Lapas Muara Bungo, Muhamad Kameily, menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan berbagai langkah untuk memastikan pelayanan kepada warga binaan selama bulan Ramadhan tetap berjalan maksimal.(*)

SUNGAIPENUH, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Wali Kota Sungai Penuh, Azhar Hamzah, meninjau langsung pembangunan gudang dan gerai Koperasi Merah Putih (KMP) di Kota Sungai Penuh, belum lama ni.

Saat ini, progres pembangunan telah mencapai 82 persen dan ditargetkan segera rampung dalam waktu dekat.

Dalam peninjauan, Wawako Azhar menekankan agar penyelesaian akhir mengutamakan kualitas bangunan, sehingga koperasi bisa segera dimanfaatkan oleh masyarakat.

Ia memastikan seluruh pekerjaan berjalan sesuai rencana dan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.

“Kita ingin Koperasi Merah Putih ini tidak hanya selesai tepat waktu, tapi juga berkualitas. Nantinya koperasi ini akan menjadi pusat distribusi dan pelayanan ekonomi masyarakat, sekaligus membantu UMKM lokal agar lebih mandiri dan kompetitif,” tegas Wawako Azhar Hamzah.

Program Koperasi Merah Putih merupakan inisiatif Presiden RI, Prabowo Subianto, yang bertujuan memperkuat ekonomi desa dan kelurahan.

KMP dirancang untuk menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan, memutus rantai distribusi yang merugikan masyarakat, serta mendorong kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal.

“Kita berharap melalui program ini, harga pangan bisa lebih stabil dan masyarakat desa merasakan manfaat langsung. Koperasi ini juga akan menjadi sarana pengembangan UMKM agar bisa bersaing di tingkat kota bahkan nasional,” tambah Azhar Hamzah.

Secara nasional, KMP atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) fokus pada penguatan ekonomi perdesaan melalui penyediaan infrastruktur dan dukungan permodalan.

Setiap koperasi mendapat akses pinjaman modal usaha hingga Rp3 miliar dari bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Program ini diharapkan mampu mendorong pengentasan kemiskinan, penurunan harga pangan dan kebutuhan pokok, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui kemitraan strategis dengan BUMN.

Pemerintah Kota Sungai Penuh menargetkan KMP menjadi pusat distribusi dan pelayanan ekonomi masyarakat, sekaligus memperkuat daya saing pelaku UMKM lokal.

Sehingga ekonomi desa dan kelurahan semakin mandiri dan berkelanjutan.(*)

KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID – Momentum buka puasa bersama antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan SKK Migas – PetroChina International Jabung Ltd di Rumah Dinas Bupati, Minggu (8/3/2026), menjadi ajang strategis untuk membahas arah pembangunan daerah.

Bupati Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag. menekankan pentingnya kolaborasi peningkatan kualitas SDM.

Ia mendorong program pengembangan masyarakat, khususnya sektor pendidikan keagamaan dan pondok pesantren, sebagai investasi jangka panjang bagi generasi muda daerah.

“Mengingat banyaknya santri di wilayah kita, kami berharap PetroChina dapat berkolaborasi dengan pengasuh pondok pesantren untuk program peningkatan SDM. Ini investasi jangka panjang bagi putra-putri daerah,” ujar Bupati.

PetroChina selama ini menjadi salah satu pilar pembangunan melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Bupati berharap sinergi dengan Dinas Perindagkop dapat terus ditingkatkan agar pelaku UMKM lokal lebih mandiri dan berdaya saing tinggi.

Selain itu, Bupati juga mengajak PetroChina untuk ikut berkontribusi dalam penyaluran zakat melalui Baznas Tanjab Barat pada tahun mendatang, sebagai langkah strategis memperkuat ekonomi umat secara terstruktur.

Menanggapi hal tersebut, Acting Vice President Business Support PetroChina, Alfiani, menyatakan komitmennya untuk terus menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah daerah.

“Kami sangat bahagia dapat berkunjung kembali untuk mempererat silaturahmi. Kegiatan Safari Ramadhan ini adalah upaya memupuk semangat kolaborasi demi kemajuan Tanjung Jabung Barat,” ujar Alfiani.

Acara ini juga diwarnai dengan aksi sosial, yaitu santunan kepada 50 anak yatim dari Panti Asuhan Aisyah Muhammadiyah.

Hadir mendampingi Bupati antara lain Wakil Bupati Dr. H. Katamso, S.A., S.E., M.E., unsur Forkopimda, Kepala OPD, Ketua TP PKK Hj. Fadhilah Sadat, S.H., Ketua GOW Marina Septiani Katamso, S.IP, serta perwakilan SKK Migas Sumbagsel, Safe’i Syafri.(*)

KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat memimpin gerakan zakat harta dan penghasilan melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

Kegiatan bertajuk “Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berzakat” berlangsung di Rumah Dinas Bupati, Minggu (8/3/2026).

Dipimpin langsung oleh Bupati Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag. bersama Ketua TP-PKK Hj. Fadhilah Sadat, S.H., aksi ini menandai komitmen pemerintah daerah untuk mendukung program sosial dengan distribusi zakat yang transparan dan tepat sasaran.

Berdasarkan laporan Baznas, total sementara zakat yang terkumpul pada tahun ini mencapai Rp152 juta, meningkat dibandingkan 2025.

Bupati Anwar Sadat menekankan bahwa zakat harta merupakan kewajiban setiap umat Islam dan harus disalurkan melalui lembaga resmi untuk memastikan distribusi kepada mustahik yang berhak.

“Mari salurkan zakat melalui Baznas agar penghitungannya akurat dan distribusinya tepat sasaran. Dengan begitu, kita semua turut berkontribusi dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai 8 asnaf yang telah digariskan dalam Al-Qur’an,” ujar Bupati.

Gerakan ini dilakukan secara serentak oleh jajaran pejabat Pemkab Tanjung Jabung Barat, termasuk Wakil Bupati, Sekda, para asisten, staf ahli, kepala OPD, kepala bagian, kepala bidang, hingga para camat di seluruh kabupaten.

Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat dan dunia usaha untuk menyalurkan zakat secara transparan, tepat sasaran, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung program pengentasan kemiskinan di Tanjung Jabung Barat.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Merangin di bawah kepemimpinan Bupati H. M. Syukur dan Wakil Bupati H. A. Khafidh terus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi daerah, khususnya dalam pengendalian inflasi.

Hal tersebut ditunjukkan dengan keikutsertaan Pemkab Merangin dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Nasional Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang digelar secara virtual pada Senin (9/3/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Merangin diwakili oleh Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Hendri Widodo yang mengikuti rapat dari Ruang MPC Bappeda Merangin.

Hendri Widodo mengatakan, kondisi ekonomi daerah saat ini menunjukkan tren yang cukup positif.

Hal ini terlihat dari data Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kabupaten Merangin pada minggu pertama Maret 2026 yang tercatat minus 2,8 persen.

“Penurunan IPH sebesar 2,8 persen ini merupakan sinyal positif bagi daya beli masyarakat. Namun demikian, kita tetap harus mewaspadai fluktuasi harga pada komoditas hortikultura yang sangat dipengaruhi oleh musim,” ujar Hendri.

Rakor pengendalian inflasi yang dilaksanakan secara rutin di tingkat nasional tersebut menjadi salah satu instrumen penting bagi pemerintah daerah dalam memantau pergerakan harga kebutuhan pokok serta merumuskan langkah intervensi yang tepat.

Turut mendampingi Staf Ahli dalam kegiatan tersebut sejumlah pejabat strategis di lingkungan Pemkab Merangin, di antaranya Kepala Bappeda Zainal Abidin, Kadis Peternakan dan Perkebunan Daryanto, serta Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura Mujibur Rahman.

Selain itu, hadir pula perwakilan dari BPBD Merangin Totok, Kabag Sumber Daya Alam Khaidir, perwakilan Kejaksaan Negeri Merangin Tessa Aprilia, serta Kepala Bulog Hamdan.

Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Merangin Daryanto menjelaskan bahwa data yang dipaparkan dalam rakor menunjukkan perkembangan ekonomi daerah yang cukup baik.

Menurutnya, nilai IPH minus 2,8 persen menunjukkan adanya penurunan harga atau deflasi dibandingkan rata-rata harga pada Februari 2026.

“Angka ini menunjukkan bahwa secara umum terjadi penurunan harga sekitar 2,8 persen dibandingkan rata-rata harga bulan sebelumnya,” kata Daryanto.

Ia menambahkan bahwa kondisi tersebut menandakan pasokan komoditas pangan di pasar lokal mulai stabil.

Meski demikian, pemerintah daerah tetap memberikan perhatian khusus terhadap sejumlah komoditas yang memiliki pergerakan harga paling dinamis.

Tiga komoditas utama yang menjadi perhatian dalam rakor tersebut yakni cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah.

Dari ketiga komoditas tersebut, fluktuasi harga tertinggi pada minggu berjalan tercatat pada cabai rawit.

Hendri Widodo menegaskan bahwa Pemkab Merangin akan terus menjalankan enam langkah konkret pengendalian inflasi.

Di antaranya melalui operasi pasar murah, inspeksi pasar dan distributor, serta memperkuat kerja sama antar daerah (KAD) untuk memastikan kelancaran distribusi pangan.

Selain itu, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura juga diminta untuk terus memantau luas tanam dan masa panen petani lokal.

Langkah ini dinilai penting guna memastikan ketersediaan komoditas hortikultura seperti cabai dan bawang merah tetap terjaga, sehingga potensi lonjakan harga dapat diantisipasi sejak dini.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Bupati Merangin M. Syukur menyampaikan optimismenya dalam mempercepat pembangunan daerah melalui visi “Merangin Baru 2030”.

Hal tersebut disampaikan dalam acara buka puasa bersama tokoh masyarakat dari berbagai kecamatan di Kabupaten Merangin yang digelar di Pendopo Rumah Dinas Bupati, Minggu (8/3/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Merangin didampingi oleh Anggota DPRD Provinsi Jambi Ahmad Kausari, Sekretaris Daerah Zulhifni, serta Kepala Dinas Kominfo Ahmad Khoirudin.

Pada kesempatan itu, M. Syukur memaparkan evaluasi satu tahun masa kepemimpinannya sekaligus perkembangan sejumlah program prioritas untuk tahun anggaran 2025–2026.

M. Syukur mengakui bahwa pemerintahannya baru berjalan sekitar satu tahun sejak dilantik pada Februari 2025.

Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran daerah, pihaknya tetap berupaya menjalankan berbagai program strategis untuk memenuhi harapan masyarakat.

“Kami terus berusaha menjalankan visi dan misi Merangin Baru 2025–2030. Beberapa program prioritas seperti bantuan untuk pesantren minimal Rp100 juta per lembaga, program beasiswa, hingga bantuan perlengkapan sekolah tetap kami jalankan secara bertahap,” ujarnya.

Selain sektor pendidikan, pemerintah daerah juga berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petugas keagamaan melalui bantuan untuk pegawai syara’ yang bertugas di masjid-masjid di Kabupaten Merangin.

Dalam bidang pendidikan, Pemkab Merangin juga menjalankan program penguatan kemampuan bahasa asing bagi pelajar.

Saat ini, sebanyak 50 tenaga pengajar telah direkrut dan akan disebarkan ke sejumlah kecamatan.

Sementara itu, sektor infrastruktur menjadi salah satu fokus pembangunan daerah.

Bupati menyebutkan bahwa pada tahun 2025 terjadi peningkatan pembangunan jalan dibandingkan tahun sebelumnya.

Jika pada tahun 2024 pembangunan jalan hanya mencapai sekitar 8,7 kilometer, maka pada tahun 2025 pemerintah daerah berhasil melakukan pengaspalan dan pengerasan jalan sepanjang lebih dari 18 kilometer melalui anggaran APBD.

Selain itu, Kabupaten Merangin juga mendapatkan tambahan dukungan dana dari pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden (Inpres) sebesar Rp30 miliar untuk pembangunan satu ruas jalan.

“Alhamdulillah kita juga mendapatkan dana Inpres sekitar Rp30 miliar untuk pembangunan jalan. Kami berharap ke depan dukungan dana pusat bisa diperluas, termasuk untuk mendukung akses jalan produksi perkebunan sawit,” jelasnya.

Memasuki tahun 2026, pemerintah daerah mulai memfokuskan program pada penataan wajah kota serta penertiban praktik pungutan liar (pungli).

Salah satu langkah yang dilakukan adalah melakukan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) ke lokasi yang lebih tertata.

Menurut Bupati, langkah ini tidak hanya menciptakan ketertiban kota, tetapi juga berdampak positif terhadap pendapatan para pedagang.

“Sekarang masyarakat bisa melihat perubahan. Trotoar sudah lebih tertata, kawasan Pasar Bawah dan pedagang buah juga sudah lebih rapi. Setelah Lebaran nanti, Pasar Lereng akan mulai dioptimalkan sepenuhnya,” katanya.

Di akhir sambutannya, M. Syukur juga menyoroti pentingnya pengelolaan aset daerah yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal.

Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mengaktifkan kembali berbagai aset milik pemerintah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk mengoperasikan kembali sejumlah toko milik pemerintah daerah dalam waktu dekat.(*)

SUNGAIPENUH, SEPUCUKJAMBI.ID – Walikota Sungai Penuh, Alfin, SH, memimpin langsung kegiatan penebaran benih ikan (restocking) di Sungai Batang Merao, Desa Pinggir Air, Kecamatan Kumun Debai, Sabtu (7/3/2026).

Kegiatan ini bertujuan menjaga kelestarian perairan dan meningkatkan populasi ikan di wilayah Kota Sungai Penuh, sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat nelayan setempat.

Dalam kesempatan ini, Walikota Alfin menekankan bahwa program restocking ikan merupakan langkah penting untuk menjaga ekosistem perairan dan keberlanjutan perikanan lokal.

“Program ini tidak hanya menjaga lingkungan sungai, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan yang menggantungkan hidup dari sektor perikanan,” ujarnya.

Kegiatan restocking ikan ini juga mendapat dukungan penuh dari Gubernur Jambi, Al Haris, yang hadir untuk ikut serta menebar benih ikan bersama Walikota.

Al Haris menyampaikan bahwa restocking merupakan langkah strategis pemerintah daerah untuk menjaga kelangsungan populasi ikan di sungai dan perairan umum, sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara berkelanjutan.

Walikota Alfin menjelaskan bahwa restocking ikan bukan sekadar kegiatan simbolis, melainkan program nyata yang menggabungkan konservasi ekosistem dan penguatan ekonomi lokal.

“Dengan penebaran benih ikan ini, kami berharap populasi ikan tetap stabil dan dapat memberikan hasil tangkapan yang cukup bagi para nelayan. Ini sekaligus mendukung ketahanan pangan lokal,” jelas Alfin.

Penebaran benih ikan dilakukan dengan memperhatikan jenis ikan lokal seperti ikan nila, ikan mas, dan ikan lele, agar sesuai dengan ekosistem dan kebutuhan masyarakat.

Kegiatan ini melibatkan masyarakat setempat, aparat desa, serta tim dari Dinas Perikanan Kota dan Provinsi Jambi.

Alfin menekankan pentingnya kolaborasi antara Pemerintah Kota Sungai Penuh dan Pemerintah Provinsi Jambi dalam menjaga sumber daya perikanan secara berkelanjutan.

“Kami berterima kasih atas dukungan Gubernur dan Pemprov Jambi. Program ini menjadi contoh nyata sinergi pemerintah daerah demi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan,” tambahnya.

Gubernur Al Haris menambahkan bahwa kegiatan ini akan dijadikan agenda rutin, termasuk pengawasan kualitas air, pemantauan populasi ikan, serta edukasi masyarakat mengenai pentingnya konservasi perairan.

“Tidak hanya menebar benih, tapi juga mengajak masyarakat aktif menjaga kebersihan sungai dan melestarikan ekosistem. Ini adalah langkah bersama untuk masa depan perikanan yang berkelanjutan,” tegas Al Haris.

Manfaat Restocking Bagi Lingkungan dan Masyarakat

1. Pelestarian sumber daya perikanan – menjaga populasi ikan tetap stabil.

2. Ketahanan pangan lokal – memastikan akses masyarakat pada protein hewani dari ikan.

3. Dampak ekonomi positif – meningkatkan pendapatan nelayan.

4. Edukasi lingkungan – menumbuhkan kesadaran konservasi perairan bagi masyarakat dan generasi muda.

Kegiatan restocking berlangsung khidmat, melibatkan warga lokal, dan diharapkan dapat menjadi contoh program berkelanjutan yang menguntungkan masyarakat sekaligus menjaga ekosistem perairan Kota Sungai Penuh.(*)