SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi, Budhi Hartono, S.Sos., MT, meninjau langsung kondisi siswa yang sedang menjalani perawatan di RSUD Ahmad Ripin, Selasa (3/2/2026) siang.

Kunjungan ini menyusul dugaan keracunan makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dialami beberapa siswa.

Budhi Hartono memastikan bahwa penanganan medis dilakukan optimal dan perkembangan kesehatan para siswa dipantau secara langsung.

Ia berdialog dengan tim medis rumah sakit dan orang tua siswa untuk mendapatkan laporan terkini.

Hingga Selasa siang, tiga siswa masih menjalani rawat inap untuk observasi lanjutan.

Sementara satu siswa lainnya menunjukkan pemulihan signifikan dan dijadwalkan diperbolehkan pulang pada hari yang sama. Secara umum, kondisi para siswa dinyatakan stabil dan membaik.

“Keselamatan dan kesehatan anak-anak adalah prioritas utama kami. Alhamdulillah, satu siswa sudah boleh pulang hari ini. Untuk yang lainnya, kami minta tim medis terus melakukan pemantauan ketat sampai benar-benar pulih,” ujar Budhi Hartono.

Selain pemantauan medis, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi juga melakukan evaluasi terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan MBG.

Evaluasi ini bertujuan untuk menelusuri penyebab dugaan keracunan dan memastikan standar keamanan pangan tetap terjaga.

Budhi menegaskan, pemerintah daerah tidak akan menoleransi kelalaian dalam penyediaan makanan dan siap mengambil langkah tegas jika ditemukan pelanggaran.

Kunjungan Sekda diakhiri dengan memberikan dukungan moril kepada orang tua siswa, agar tetap tenang dan sabar mendampingi proses pemulihan anak-anak mereka.(*)

MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID – Kebijakan efisiensi anggaran nasional serta berkurangnya alokasi Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun 2026 mulai menimbulkan dampak nyata di daerah.

Di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, salah satu konsekuensi paling terasa adalah pemangkasan signifikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tebo melalui Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) saat ini masih membahas regulasi teknis terkait mekanisme pencairan TPP tahun 2026.

Penyesuaian ini dilakukan karena kemampuan keuangan daerah tidak lagi memungkinkan pembayaran TPP dengan besaran seperti tahun-tahun sebelumnya.

Kepala Bakeuda Kabupaten Tebo, Hendry Nora, menjelaskan bahwa secara total anggaran TPP untuk satu tahun anggaran sebenarnya telah dialokasikan.

Namun, nominal yang akan diterima masing-masing ASN masih menunggu penyesuaian regulasi.

“Anggaran TPP satu tahun sudah tersedia, tapi saat ini masih dalam tahap pembahasan aturan serta penyesuaian besarannya,” kata Hendry.

Ia memastikan bahwa pada tahun 2026, TPP ASN tidak lagi dibayarkan penuh. Pemkab Tebo hanya mampu merealisasikan sekitar 30 persen dari nilai TPP yang biasa diterima sebelumnya.

“Pembayarannya tidak seperti tahun lalu. Sekitar 30 persen saja yang sanggup kita bayarkan,” ujarnya.

Bupati Tebo, Agus Rubiyanto, menyebut kondisi tersebut tidak terlepas dari pemangkasan TKD oleh pemerintah pusat yang berdampak langsung terhadap struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tebo.

Menurutnya, pengurangan anggaran terpaksa dilakukan untuk menutup kebutuhan belanja pegawai, khususnya pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta pegawai paruh waktu yang jumlahnya terus bertambah.

“Konsekuensinya, ada anggaran yang harus dipangkas. Program-program di OPD yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat terpaksa dikurangi, sementara pelayanan dasar tetap menjadi prioritas,” ujar Agus saat ditemui di Gedung DPRD Tebo, November 2025 lalu.

Selain beban belanja pegawai, Pemkab Tebo juga harus menutup kekurangan anggaran untuk sektor pelayanan dasar yang sebelumnya ditopang oleh pemerintah pusat.

Mulai 2026, pembiayaan tersebut harus ditanggung melalui APBD daerah.

Bupati mencontohkan sektor kesehatan dan pendidikan yang mengalami penurunan signifikan dari sisi dukungan dana pusat.

“Untuk obat-obatan, rumah sakit, puskesmas, sampai pendidikan, sekarang harus ditalangi daerah. Tahun 2025 kita masih mendapat tambahan dana pendidikan sekitar Rp55 miliar, tapi tahun depan hanya sekitar Rp4 miliar,” jelasnya.

Agus menegaskan, pemangkasan TPP ASN bukan hanya terjadi di Kabupaten Tebo, melainkan hampir di seluruh daerah di Indonesia sebagai dampak kebijakan efisiensi anggaran nasional.

Meski demikian, pemerintah daerah tetap membuka peluang penyesuaian kembali apabila kondisi keuangan daerah membaik di masa mendatang.

“Kalau kemampuan keuangan daerah sudah lebih baik, tentu akan kita evaluasi dan sesuaikan kembali,” pungkasnya.(*)

MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID – Akses jalan utama warga di Desa Simpang Semangko, Kabupaten Tebo, Jambi, berada dalam kondisi rawan longsor akibat lubang bekas tambang batu bara yang belum direklamasi.

Hingga Kamis (29/1/2026), kondisi jalan dilaporkan nyaris amblas dan mengancam keselamatan warga yang melintas setiap hari.

Jalan tersebut merupakan satu-satunya jalur keluar-masuk warga sekaligus akses vital untuk mengangkut hasil pertanian, terutama kelapa sawit.

Sekitar 3.000 hektare kebun sawit milik masyarakat setempat sangat bergantung pada jalur ini.

Jika jalan terputus, aktivitas ekonomi warga dipastikan lumpuh.

Kekhawatiran warga akhirnya sampai ke DPRD Kabupaten Tebo. Menindaklanjuti laporan itu, Komisi III DPRD bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan instansi terkait melakukan peninjauan langsung ke lokasi.

Sekretaris Komisi III DPRD Tebo, Liga Malisa, menilai kondisi jalan sudah sangat kritis dan tidak bisa dibiarkan berlarut-larut.

Ia menyebut, struktur tanah di sisi jalan sudah tergerus dan berpotensi longsor sewaktu-waktu.

Menurutnya, pihak perusahaan tambang sempat mengusulkan pemindahan jalur jalan.

Namun usulan tersebut mendapat penolakan dari warga RT 17 Simpang Semangko karena dianggap memperpanjang jarak tempuh dan meningkatkan biaya angkut hasil kebun.

“Warga menolak pemindahan jalan karena berdampak langsung pada biaya operasional, terutama pengangkutan sawit,” jelasnya.

Sebagai langkah sementara, DPRD meminta agar aktivitas perusahaan dihentikan hingga tercapai kesepakatan dengan masyarakat.

DPRD juga menegaskan kewajiban perusahaan untuk segera melakukan reklamasi bekas galian tambang yang berada dekat dengan badan jalan.

“Dalam aturan sudah jelas, reklamasi itu wajib. Harus ada penyangga tanah agar jalan tidak putus dan membahayakan warga,” tegas Liga.

Hal senada disampaikan Ketua RT 17 Simpang Semangko, Maman Syaputra. Ia menegaskan bahwa jalan tersebut merupakan satu-satunya akses yang dimiliki warga.

Menurutnya, jika jalan sampai longsor, perekonomian masyarakat akan terhenti total.

Maman juga menyebut warga masih membuka ruang dialog, termasuk jika perusahaan membangun jalan secara permanen.

Namun ia menekankan, warga menginginkan tindakan nyata, bukan sekadar rencana di atas kertas.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo, Eryanto, membenarkan adanya bekas galian tambang yang belum direklamasi dan posisinya sangat dekat dengan jalan warga.

Pihaknya memastikan akan menindaklanjuti temuan tersebut melalui berita acara pemeriksaan dan rapat dengar pendapat (RDP).

Dari pihak perusahaan, Humas PT Anugerah Alam Andalas Andalan (A4), Slamet Riyadi, menjelaskan bahwa saat ini perusahaan berada di bawah manajemen baru.

Ia menyebut manajemen lama sempat berhenti beroperasi akibat musibah, dan operasional baru kembali berjalan beberapa bulan terakhir.

“Kami masih dalam masa transisi manajemen. Izin operasi masih berlaku sampai 2028,” ujarnya.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID –  Pasca insiden ratusan siswa keracunan menu MBG pada Senin pagi (2/2/2026), Sekretaris Daerah Muaro Jambi, Budhi Hartono, menggelar rapat mendesak dengan seluruh Kepala SPPG dan pihak terkait.

Hasilnya, Dapur Yayasan Aziz Rukiyah Amanah diberikan sanksi tegas dan sementara dihentikan operasionalnya.

Sekda Budhi Hartono menegaskan bahwa insiden ini menjadi ujian serius bagi kepercayaan publik, dan keselamatan serta kesehatan anak harus menjadi prioritas utama program strategis nasional tersebut.

“Kepercayaan masyarakat, baik dari anak, keluarga, maupun wali murid, memang tidak bisa dibangun dalam waktu singkat. Tapi syarat utama program ini jelas: makanan yang disajikan harus aman dan sehat,” ujar Budhi Hartono.

Saat ini, dapur MBG di RT 13, Kelurahan Sengeti tetap dihentikan sambil menunggu hasil pemeriksaan laboratorium dan investigasi menyeluruh.

Hasil evaluasi nantinya akan disampaikan ke BGN pusat sebelum keputusan lanjutan diambil, termasuk kemungkinan perbaikan atau penghentian program.

Sekda Budhi menegaskan, kejadian ini merupakan kejadian luar biasa pertama dan pemerintah tidak akan mentoleransi insiden serupa di masa mendatang.

“Kalau sampai terjadi lagi, maka ada kemungkinan program ini akan ditutup,” tegasnya. Pemerintah berharap evaluasi menyeluruh memastikan program MBG dapat berjalan aman, mendukung kesehatan, dan menunjang proses belajar anak tanpa risiko baru.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Merangin, di bawah pimpinan Bupati H M Syukur dan Wakil Bupati H A Khafid, menegaskan komitmennya untuk mendukung capaian pembangunan nasional melalui sinergi optimal antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pernyataan ini disampaikan Bupati H M Syukur usai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Senin (02/2).

“Rakornas ini menjadi forum strategis untuk menyamakan langkah kebijakan lintas level pemerintahan sekaligus mematangkan sinergi pusat dan daerah dalam implementasi program prioritas Presiden menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Bupati Syukur.

Bupati menekankan bahwa keselarasan kebijakan antara pusat dan daerah menjadi kunci untuk mengoptimalkan capaian pembangunan yang telah diraih.

Pemerintah Kabupaten Merangin siap mengawal dan mendukung sepenuhnya program prioritas Presiden, termasuk program strategis lintas sektor yang dipaparkan oleh para Menteri dan pimpinan lembaga terkait.

Rakornas 2026 dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, dan dihadiri sebanyak 4.011 peserta, mencakup unsur pemerintah pusat dan daerah, kementerian, provinsi, kabupaten/kota, DPRD, pejabat tinggi kementerian, serta unsur TNI, Polri, Kejaksaan, dan lembaga penegak hukum lainnya.

Kehadiran Bupati dan Wabup Merangin dalam Rakornas menegaskan komitmen daerah untuk berperan aktif dalam mendukung program pembangunan nasional dan mewujudkan target Indonesia Emas 2045 melalui kolaborasi efektif dengan pemerintah pusat.(*)

BOGOR, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menegaskan komitmennya untuk mendukung program prioritas Presiden demi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bupati Muaro Jambi, Dr. Bambang Bayu Suseno (BBS), bersama Wakil Bupati Junaidi Mahir, hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, pada Senin (2/2/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati BBS menyampaikan pentingnya forum nasional untuk memperoleh arahan langsung terkait kebijakan pembangunan, penguatan pelayanan publik, pengelolaan anggaran, serta langkah-langkah konkret mendukung visi Indonesia Emas 2045.

“Keikutsertaan Pemkab Muaro Jambi di Rakornas menunjukkan komitmen kami untuk menyelaraskan program pembangunan daerah dengan kebijakan nasional. Kami berharap hasil Rakornas menjadi pedoman dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan, serta berdampak nyata bagi masyarakat Muaro Jambi,” ujar Bupati BBS.

Presiden RI, Prabowo Subianto, dalam arahannya menekankan bahwa seluruh pemimpin daerah harus memahami perannya sebagai pelayan rakyat.

“Rakyat ingin hidup dalam ketenangan dan harmonis. Mereka membutuhkan pemimpin yang adil, jujur, dan bekerja untuk kepentingan masyarakat,” tegas Presiden.

Selain itu, Presiden Prabowo mengajak seluruh kepala daerah untuk membenahi tata kelola sumber daya alam agar pemanfaatannya optimal bagi kesejahteraan masyarakat.

Rakornas ini menjadi momentum strategis bagi Pemkab Muaro Jambi untuk memperkuat koordinasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga program prioritas nasional dapat diimplementasikan dengan maksimal di tingkat kabupaten.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Wiranto, menghadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Keselamatan 2026 yang digelar di Lapangan Mapolres Muaro Jambi, Desa Bukit Baling, Senin (2/2/2026) pagi.

Apel ini dipimpin Kapolres Muaro Jambi, didampingi Sekretaris Daerah Budhi Hartono, serta diikuti personel gabungan TNI, Polri, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP.

Kegiatan ini menandai dimulainya langkah preventif kepolisian dalam menjaga ketertiban lalu lintas di Kabupaten Muaro Jambi.

Dalam kesempatan tersebut, Wiranto menyampaikan dukungan penuh legislatif terhadap operasi ini. Ia menekankan pentingnya sinergi antarlembaga untuk menciptakan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas (Kamsektibcarlantas).

“Kami mendukung penuh operasi ini agar masyarakat merasa aman dan nyaman saat berkendara, sekaligus menekan angka kecelakaan di titik-titik rawan Kabupaten Muaro Jambi,” ujar Wiranto usai apel.

Operasi Keselamatan 2026 juga diproyeksikan sebagai langkah deteksi dini menjelang Operasi Ketupat 2026 pada musim mudik lebaran.

“Tujuannya agar pola lalu lintas tertata, kesadaran masyarakat meningkat, dan keceriaan menyambut hari raya tidak terganggu insiden di jalan,” tambah Wiranto.

Poin Utama Operasi Keselamatan 2026

• Pengendara melanggar marka jalan

• Pengendara di bawah umur

• Penggunaan ponsel saat berkendara

• Kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL)

Pendekatan yang digunakan mengedepankan tindakan preemtif dan preventif, didukung penegakan hukum secara elektronik dan teguran simpatik.

Target utama adalah menurunkan angka fatalitas kecelakaan serta meningkatkan disiplin berlalu lintas.

Wiranto juga mengimbau masyarakat selalu melengkapi surat kendaraan dan mematuhi rambu lalu lintas, bukan hanya karena ada operasi, tetapi demi keselamatan diri sendiri dan orang lain.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menghentikan sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sengeti.

Menyusul dugaan keracunan massal yang menimpa siswa, anak-anak, guru, hingga orang tua murid di Kecamatan Sekernan, setelah mengonsumsi menu soto dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), Jumat (30/1/2026).

Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi, Budhi Hartono, mengatakan penutupan sementara dilakukan sambil menunggu hasil investigasi lapangan dan pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan yang diduga menjadi sumber keracunan.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Koordinator SPPG. Mulai hari ini sampai hasil investigasi keluar, operasional SPPG Sengeti resmi dihentikan sementara,” ujar Budhi, Sabtu (31/1/2026).

Budhi menjelaskan, seluruh sampel makanan telah diamankan dan dikirim ke laboratorium untuk dilakukan uji kelayakan dan keamanan pangan.

Proses investigasi melibatkan Badan Gizi Nasional (BGN) bersama pemerintah daerah dan unsur terkait lainnya.

“Hasil pemeriksaan nantinya akan dilaporkan ke BGN pusat. Kewenangan penentuan sanksi maupun kelanjutan operasional SPPG sepenuhnya ada di BGN,” jelasnya.

Ia menegaskan, pemerintah daerah hanya berperan membantu proses pengumpulan data dan penanganan di lapangan.

“Keputusan akhir tetap berada di tangan BGN,” tambah Budhi.

Dalam kesempatan itu, Budhi juga mengungkapkan bahwa SPPG Sengeti berada di bawah naungan Yayasan Aziz Rukiyah Amanah.

Namun, pada tahap awal investigasi, pemerintah daerah belum memperoleh informasi lengkap mengenai struktur kepemilikan yayasan.

“Untuk detail kepemilikan yayasan, saat ini masih kami telusuri,” katanya.

Sebagai langkah lanjutan, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi akan memanggil seluruh pengelola SPPG, pihak ketiga, serta investor yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG.

“Senin mendatang seluruh SPPG di Muaro Jambi akan kami panggil. Ini sebagai evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang,” tegas Budhi.

Saat ini, fokus utama pemerintah daerah diarahkan pada penanganan medis dan pemulihan korban dugaan keracunan.

“Kesehatan anak-anak dan masyarakat yang terdampak menjadi prioritas utama kami,” pungkasnya.

Berdasarkan data yang dihimpun, Yayasan Aziz Rukiyah Amanah mengelola empat SPPG di wilayah Muaro Jambi, yaitu:

• SPPG Sengeti, RT 13 Kelurahan Sengeti

• SPPG Kebon IX, Kecamatan Sungai Gelam

• SPPG Niaso, RT 04 Desa Niaso

• SPPG Bukit Baling, RT 03 Desa Bukit Baling

Yayasan tersebut diketahui dimiliki oleh Muhammad Subki.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Sekitar 120 orang di Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, diduga mengalami keracunan makanan setelah mengonsumsi hidangan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Peristiwa ini terjadi pada Jumat, 30 Januari 2026, dan mayoritas korban merupakan anak-anak dari berbagai jenjang pendidikan, mulai PAUD, TK, SD, SMP, hingga SMA, termasuk balita dan sejumlah orang tua siswa.

Direktur RSUD Ahmad Ripin Sengeti, Agus Subekti, mengatakan seluruh korban telah mendapat penanganan medis.

Berdasarkan data sementara, sebagian besar pasien mengalami gejala ringan hingga sedang.

“Data sementara yang masuk sekitar 120 orang, terdiri dari anak-anak, guru, dan balita,” ujar Agus saat dikonfirmasi Jumat malam.

Dua orang pasien yang kondisinya memerlukan penanganan lebih lanjut dirujuk ke RSUD Raden Mattaher, Kota Jambi.

Sementara 106 pasien menjalani perawatan inap di RSUD Ahmad Ripin Sengeti, dan 12 lainnya menjalani rawat jalan serta diperbolehkan pulang.

Agus memastikan kondisi rumah sakit masih terkendali, dengan kapasitas ruangan dan stok obat-obatan yang memadai untuk menangani pasien.

“Untuk saat ini, kapasitas ruangan dan stok obat-obatan masih memadai,” tambah Agus.

Pemerintah daerah dan Satgas MBG Muaro Jambi telah menghentikan sementara distribusi makanan dari dapur Sengeti.

Sementara sampel makanan sedang diperiksa laboratorium. Investigasi juga dilakukan di lapangan untuk memastikan penyebab keracunan dan mencegah kejadian serupa di masa mendatang.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemkab Muaro Jambi menghentikan sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kelurahan Sengeti menyusul dugaan permasalahan pada makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat.

Saat ini, sampel makanan tengah diperiksa laboratorium, disertai investigasi lapangan oleh pihak terkait.

Sekretaris Daerah (Sekda) Muaro Jambi yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) MBG, menegaskan bahwa penghentian sementara dilakukan sebagai langkah kehati-hatian untuk menjamin keselamatan masyarakat.

“Sampel makanan MBG sedang diperiksa di laboratorium. Badan Gizi Nasional bersama Satgas Pemda juga turun langsung ke lapangan untuk melakukan penelusuran,” ujar Sekda, Jumat (30/1/2026).

Hasil investigasi awal mengungkap dugaan kelalaian Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) dalam penerapan standar kebersihan, higienitas, dan sterilisasi bahan makanan.

Sekda menekankan bahwa pemerintah daerah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas, yang jika dijalankan konsisten, seharusnya mencegah kejadian seperti ini.

Sebagai langkah antisipasi, Satgas MBG telah mengeluarkan peringatan tegas kepada seluruh SPPG.

Khususnya yang berada di Sengeti, agar mematuhi SOP mulai dari pengolahan, penggunaan bahan baku, hingga penyajian makanan.

Pemerintah daerah menegaskan bahwa keselamatan dan kualitas gizi penerima manfaat menjadi prioritas utama.

Hasil pemeriksaan laboratorium dan investigasi lapangan akan dilaporkan kepada pemerintah pusat, yang nantinya akan menentukan apakah program MBG di Sengeti dapat dijalankan kembali.

Evaluasi menyeluruh juga dijadwalkan untuk memastikan program MBG ke depan berjalan sesuai standar dan mencegah terulangnya masalah serupa.(*)