MUARABULIAN, SEPUCUKJAMBI.ID – Dalam rangka memperkuat pembinaan kerohanian Islam sekaligus menyambut bulan suci Ramadan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Muara Bulian resmi menjalin kerja sama strategis dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tersebut digelar pada Rabu (12/02) dan disaksikan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jambi, Irwan, serta Wakil Bupati Batang Hari.

Fokus Optimalisasi Zakat dan Penguatan Spiritual

Kerja sama dengan BAZNAS difokuskan pada mekanisme penghimpunan dan pengelolaan zakat, infak, serta sedekah di lingkungan LPKA. Melalui kolaborasi ini, diharapkan pengumpulan dana sosial dari jajaran pegawai dapat berjalan lebih optimal, transparan, dan akuntabel.

Pada kesempatan tersebut, BAZNAS Kabupaten Batang Hari juga menyerahkan Surat Keputusan (SK) pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) LPKA Muara Bulian sebagai bentuk legalitas dan penguatan kelembagaan pengelolaan zakat.

Ketua BAZNAS Batang Hari, H. Muslim, M.Sy, menyampaikan bahwa pembentukan UPZ ini merupakan langkah konkret memperluas manfaat zakat.

“Melalui UPZ di LPKA Muara Bulian, kami berharap pengelolaan zakat berjalan transparan dan memberi dampak nyata bagi pembinaan serta kesejahteraan sosial,” ujarnya.

Sinergi dengan MUI untuk Pembinaan Keagamaan

Sementara itu, kerja sama dengan MUI Kabupaten Batang Hari diarahkan pada penguatan program pembinaan keagamaan Islam bagi Anak Binaan.

Program ini meliputi pembinaan spiritual, pendampingan keagamaan, serta penguatan nilai moral dan akhlak.

Ketua Umum MUI Batang Hari, Drs. KH. Zaharuddin, AK, menegaskan komitmen pihaknya dalam mendukung pembinaan tersebut.

“Kami siap memberikan pendampingan spiritual agar Anak Binaan memiliki bekal iman dan akhlak yang kuat ketika kembali ke masyarakat,” katanya.

Dukungan Kanwil Ditjenpas Jambi

Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Jambi, Irwan, menilai kerja sama ini sebagai langkah strategis dalam memperkuat pembinaan berbasis nilai spiritual dan pemberdayaan sosial.

“Penandatanganan PKS ini menjadi tonggak penting. Kami berharap sinergi dengan BAZNAS dan MUI mampu menghadirkan program pembinaan spiritual dan dukungan sosial yang berkelanjutan,” ujarnya.

Senada dengan itu, Kepala LPKA Kelas II Muara Bulian, Kasogi, menyampaikan apresiasi atas dukungan kedua lembaga tersebut.

“Kerja sama ini tidak hanya berdampak bagi Anak Binaan, tetapi juga bagi seluruh petugas, sehingga tercipta lingkungan pembinaan yang religius, harmonis, dan berkesinambungan,” tuturnya.

Pembinaan Berorientasi Karakter

Melalui kolaborasi ini, LPKA Muara Bulian menegaskan komitmennya dalam menghadirkan sistem pembinaan yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek hukum.

Tetapi juga pembentukan karakter, peningkatan spiritualitas, serta kesiapan Anak Binaan untuk kembali berperan positif di tengah masyarakat.

Momentum menjelang Ramadan pun menjadi penguat langkah menghadirkan suasana pembinaan yang lebih khidmat, edukatif, dan bermakna.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi kembali menegaskan komitmen mempercepat pemerataan pembangunan desa.

Bupati Muaro Jambi, Dr Bambang Bayu Suseno, hadir langsung dalam kegiatan Expose 4 Desa Persiapan Menjadi Desa Definitif Tahun 2026 yang digelar di Gedung Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri, Selasa (10/2/2026).

Kehadiran Bupati Bambang menjadi bukti keseriusan Pemkab Muaro Jambi dalam memperjuangkan peningkatan status empat desa persiapan menjadi desa definitif.

Langkah ini diharapkan mampu menghadirkan pelayanan publik lebih cepat, dekat, dan berkualitas bagi masyarakat.

“Pembentukan desa definitif bukan sekadar pemekaran wilayah administratif, tetapi upaya nyata menghadirkan pelayanan pemerintahan yang lebih dekat, cepat, dan berkualitas bagi masyarakat,” ujar Bupati Bambang.

Empat desa persiapan yang diusulkan telah melalui proses panjang dan komprehensif, mulai dari kajian teknis, administrasi, pemenuhan syarat kewilayahan dan kependudukan, hingga pelibatan masyarakat melalui musyawarah desa dan forum konsultasi publik.

Bupati menekankan, percepatan status desa definitif penting untuk menanggapi kondisi geografis yang luas, jarak kendali pemerintahan yang jauh, serta pertumbuhan jumlah penduduk yang meningkat.

Dengan struktur pemerintahan yang lebih efektif, pembangunan di desa dapat berjalan merata.

“Dengan desa yang lebih mandiri dan definitif, pembangunan akan lebih terarah, partisipasi masyarakat meningkat, dan kesejahteraan warga tumbuh lebih cepat,” tambahnya.

Kegiatan expose ini juga dihadiri Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Tim Penataan Desa Tingkat Pusat, Kepala Dinas P3AP2 Provinsi Jambi, Sekretaris Daerah Muaro Jambi, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Muaro Jambi.

Berbagai masukan konstruktif diberikan untuk menyempurnakan kesiapan desa-desa tersebut.

Pemkab Muaro Jambi optimistis, dengan dukungan pemerintah pusat, empat desa persiapan ini segera memperoleh status definitif.

Sehingga memiliki kewenangan lebih luas dalam mengelola pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat secara mandiri.

Langkah ini sejalan dengan visi Muaro Jambi: desa kuat, masyarakat sejahtera, pembangunan merata hingga pelosok wilayah.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan (DKUMPKP) Kabupaten Merangin, Andrie Fransusman, mengambil langkah tegas terhadap pangkalan gas LPG 3 kilogram yang melanggar aturan.

Langkah tersebut diwujudkan melalui Operasi Pasar yang digelar di area parkir Hotel Bukit Indah, Rabu (11/2), sebagai respons atas keluhan masyarakat terkait sulitnya mendapatkan gas melon dan tingginya harga di pasaran beberapa pekan terakhir.

“Kami telah melakukan pengawasan intensif selama tiga minggu terakhir. Hari ini, salah satu pangkalan yang terbukti melanggar kami beri sanksi berupa pengurangan kuota. Sebanyak 200 tabung yang seharusnya didistribusikan ke pangkalan tersebut kita tarik dan salurkan langsung kepada masyarakat,” ujar Andrie Fransusman.

Andrie menegaskan, sanksi yang diberikan bersifat bertahap, mulai dari peringatan administratif, pengurangan kuota, hingga pencabutan izin usaha bagi pangkalan yang masih membandel.

Sebanyak 200 tabung gas hasil pengurangan kuota tersebut disalurkan kepada warga Dusun Bangko dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp17.000 per tabung.

Warga yang menerima gas bersubsidi diwajibkan membawa KTP dan Kartu Keluarga (KK) sebagai syarat administratif.

“Karena tabung ini kami tarik dari pangkalan di Dusun Bangko, maka hak warga sekitar harus dikembalikan agar tepat sasaran. Ini bagian dari komitmen kami menjaga hak masyarakat,” tambah Andrie.

Melalui tindakan tegas ini, DKUMPKP Merangin memperingatkan seluruh pemilik pangkalan gas agar tidak bermain dengan stok maupun harga.

Pemerintah daerah menegaskan akan terus melakukan pengawasan rutin demi menjaga stabilitas pasokan energi bagi masyarakat kecil.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI – Komitmen Pemerintah Kabupaten Merangin dalam menjamin akses pendidikan kembali ditegaskan.

Bupati Merangin, M Syukur, menyalurkan bantuan perlengkapan sekolah gratis kepada 1.705 siswa SD dan SMP di wilayah Tabir dan sekitarnya, Rabu (11/2/2026).

Penyerahan simbolis yang dipusatkan di SMPN 2 Merangin, Kecamatan Tabir, menjadi bagian dari program prioritas “Merangin Baru”, yang bertujuan memastikan tidak ada anak yang terhambat sekolah hanya karena keterbatasan biaya perlengkapan.

Suasana haru mewarnai kegiatan tersebut ketika Bupati Syukur menyampaikan kisah masa kecilnya yang penuh keterbatasan.

“Saya bukan lahir dari keluarga berada. Dulu sepatu saya cuma satu, dicuci setiap minggu. Saya tahu rasanya minder. Saya tidak ingin anak-anak Merangin mengalami hal yang sama,” ungkapnya.

Menurut Syukur, pendidikan bukan sekadar proses belajar mengajar, tetapi juga menyangkut harga diri dan rasa percaya diri anak-anak di sekolah.

Sebanyak 1.705 siswa menjadi penerima bantuan tahun anggaran 2025, terdiri dari 1.200 siswa SD dan 505 siswa SMP.

Paket bantuan meliputi seragam merah-putih atau biru-putih, seragam pramuka, ikat pinggang, kaus kaki, hingga tas sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin, Misrinaldi, menegaskan bahwa pendataan dilakukan secara ketat agar bantuan benar-benar tepat sasaran.

“Kami meminta data valid dari kepala sekolah dan guru karena merekalah yang paling mengetahui kondisi siswa di lapangan. Targetnya sebelum Ramadan seluruh bantuan sudah tersalurkan,” jelas Misrinaldi.

Dalam arahannya, Bupati Syukur juga mengingatkan para kepala sekolah dan guru agar tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap siswa.

“Jadilah orang tua bagi mereka. Jangan melihat latar belakang orang tuanya. Pastikan bantuan ini sampai kepada yang benar-benar membutuhkan,” tegasnya.

Ia bahkan meminta agar jika diperlukan, jajaran dinas pendidikan turun langsung ke rumah warga untuk memastikan dukungan moril bagi keluarga penerima manfaat.

Menutup kegiatan, Bupati menekankan bahwa pendidikan anak adalah tanggung jawab bersama.

Pemerintah hadir membantu secara materiil, namun peran orang tua dalam membentuk karakter dan spiritual anak tetap menjadi fondasi utama.

Melalui program ini, Pemkab Merangin berharap semangat belajar siswa semakin meningkat dan orang tua merasa terbantu di tengah tantangan ekonomi.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Merangin resmi menetapkan kawasan Pasar Bawah, Bangko, sebagai lokasi pelaksanaan Pasar Bedug dan Bazar Ramadan 1447 Hijriah/2026 Masehi.

Penetapan tersebut diputuskan melalui rapat koordinasi lintas sektor yang digelar pada Selasa (9/2).

Rapat berlangsung di Ruang Rapat Kolonel H.M. Syukur, Kantor Bupati Merangin, dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Merangin, Zulhifni. Sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) turut hadir, di antaranya Kepala DKUKMPP Andrie Fransusman, Kepala Dinas Perhubungan Shobraini, Kasat Pol PP M. Sayuti, serta perwakilan OPD terkait lainnya.

Dalam rapat tersebut disepakati bahwa area Pasar Bedug akan memanfaatkan jalur eks pedagang yang baru saja direlokasi.

Sementara itu, Bazar Ramadhan akan digelar memanjang mulai dari ruas jalan depan Bank Jambi hingga kawasan ujung Tanjung.

Untuk mengantisipasi kepadatan dan kemacetan lalu lintas, Pemkab Merangin telah menetapkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di depan Masjid Agung Al-Istiqomah sebagai pusat parkir kendaraan bagi pengunjung.

Sekda Merangin Zulhifni menegaskan bahwa pemerintah daerah menaruh perhatian besar pada aspek kenyamanan dan ketertiban selama pelaksanaan Pasar Ramadhan.

Ia menginstruksikan Dinas Perhubungan dan Satpol PP untuk melakukan pengawasan ketat terhadap penataan lapak dan arus lalu lintas.

“Kita ingin pelaksanaannya tertib dan nyaman. Tidak boleh ada penumpukan kendaraan yang berujung kemacetan. Semua pedagang harus menempati lokasi sesuai dengan pembagian yang sudah ditetapkan,” tegas Zulhifni.

Selain pengaturan lalu lintas, Sekda juga menyoroti persoalan kebersihan lingkungan.

Ia mengingatkan para pedagang, khususnya yang menempati lapak bazar, agar turut bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah selama bulan Ramadhan.

“Kami memprioritaskan pedagang lokal. Namun ada komitmen yang harus dijaga, terutama soal kebersihan. Jangan sampai aktivitas ekonomi meningkat, tapi lingkungan justru menjadi kotor. Mari kita jaga wajah Kota Bangko tetap bersih dan nyaman,” pungkasnya.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Merangin resmi membuka seleksi calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tahun 2026 untuk tingkat kabupaten/kota.

Peserta terpilih nantinya akan berpeluang mengikuti seleksi lanjutan di tingkat provinsi hingga nasional.

Informasi tersebut disampaikan Bupati Merangin H. M. Syukur melalui Sekretaris Badan Kesbangpol Merangin, Iwan Indrawan, di sela kegiatan syukuran menempati rumah dinas Wakil Bupati Merangin H. A. Khafid, Selasa (10/2).

Iwan Indrawan menjelaskan, pendaftaran seleksi Paskibraka 2026 dibuka mulai 9 hingga 23 Februari 2026 dan dilakukan secara daring melalui laman resmi paskibraka.bpip.go.id.

“Seleksi ini terbuka bagi pelajar SMA atau sederajat yang memenuhi persyaratan. Kami mengajak seluruh sekolah untuk berpartisipasi,” ujarnya.

Kesbangpol Merangin juga mengimbau para kepala SMA, SMK, Madrasah Aliyah, serta pimpinan pondok pesantren tingkat Aliyah agar mendorong siswa-siswinya mengikuti seleksi tersebut.

Adapun persyaratan utama, calon peserta merupakan Warga Negara Indonesia, duduk di kelas X, dengan usia minimal 16 tahun dan maksimal 18 tahun per tanggal 17 Agustus 2026.

Peserta juga harus mengantongi izin tertulis dari orang tua atau wali serta kepala sekolah.

Selain itu, calon Paskibraka diwajibkan memiliki nilai akademik minimal berkategori baik dan dinyatakan sehat melalui pemeriksaan kesehatan pada setiap tahapan seleksi.

Untuk persyaratan fisik, tinggi badan ideal bagi putra minimal 170 cm dan maksimal 180 cm.

Sementara putri minimal 165 cm dan maksimal 175 cm, yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan setempat.

Peserta juga harus memiliki berat badan proporsional, tidak mengalami kelainan bentuk kaki O atau X melebihi ketentuan, serta tidak memiliki telapak kaki datar (flat foot).

Calon peserta juga wajib memenuhi ketentuan tata pakaian dan sikap tampang Paskibraka serta bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.

Mulai dari pemusatan pendidikan dan pelatihan, pengukuhan, pelaksanaan tugas, hingga pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI – Menanggapi keluhan masyarakat terkait aktivitas angkutan batu bara yang melintasi wilayah Kabupaten Merangin, Pemerintah Kabupaten Merangin menggelar audiensi bersama Forum Kota Bangko di Kantor Bupati Merangin, Selasa (10/2).

Audiensi tersebut difokuskan pada pembahasan langkah-langkah strategis untuk menertibkan angkutan batu bara yang selama ini dinilai meresahkan masyarakat dan berdampak pada infrastruktur jalan.

Pertemuan dipimpin langsung oleh Bupati Merangin M. Syukur, didampingi unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Hadir pula perwakilan masyarakat yang tergabung dalam Forum Kota Bangko, terdiri dari Front Dusun Bangko (FDB), Pemuda Pancasila, dan Forum Bersama Peduli Merangin (FBPM).

Dalam audiensi tersebut, Forum Kota Bangko meminta pemerintah daerah bersikap tegas dan konsisten dalam mengawasi operasional angkutan batu bara.

Masyarakat menilai lemahnya pengawasan menjadi penyebab utama kerusakan jalan dan gangguan aktivitas warga.

Ada empat poin utama yang disampaikan Forum Kota Bangko. Pertama, pembatasan tonase kendaraan, di mana truk batu bara yang melintas di Jalan Lintas Sumatera diminta membawa muatan di bawah 20 ton guna mengurangi kerusakan jalan dan risiko kecelakaan.

Kedua, pengaturan jam operasional yang lebih ketat agar aktivitas angkutan tidak berbenturan dengan jam sibuk masyarakat.

Ketiga, perhatian serius terhadap kondisi infrastruktur, khususnya jalan nasional yang semakin rusak serta kemacetan panjang yang kerap terjadi.

Poin keempat adalah penegakan hukum. Forum Kota Bangko mendesak pembentukan Satuan Tugas Penegakan Hukum (Satgas Gakkum), pembangunan pos pantau, serta penertiban ulang jalur angkutan batu bara agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Aspirasi tersebut juga mengacu pada regulasi yang telah diterbitkan, antara lain Instruksi Gubernur Nomor 8 Tahun 2022, Instruksi Gubernur Nomor 1 Tahun 2024, serta Surat Edaran Bupati Merangin Nomor 551 Tahun 2025 dan Nomor 55.1/18/Dishub/2026.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Merangin M. Syukur menyampaikan apresiasi atas peran aktif masyarakat melalui Forum Kota Bangko.

Ia menilai aspirasi yang disampaikan merupakan bentuk kepedulian terhadap kondisi daerah.

“Kami menyambut baik masukan ini. Ini merupakan kontrol sosial yang positif. Terkait pembentukan Satgas Gakkum dan pengaktifan pos pantau, akan segera kami bahas bersama Forkopimda dan OPD teknis agar pelaksanaannya efektif di lapangan,” ujar Bupati.

Bupati juga menegaskan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Gubernur Jambi untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil di tingkat kabupaten tetap sejalan dengan regulasi yang lebih tinggi.(*)

SAROLANGUN, SEPUCUKJAMBI.ID – Musyawarah Daerah (Musda) Ke-VI Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Sarolangun resmi menetapkan Gerry Trisatwika, SE sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Sarolangun untuk periode 2026–2031.

Kegiatan digelar di Ballroom Abadi Hotel Sarolangun, Senin (9/2/2026).

Musda dibuka langsung oleh Ketua DPD I Golkar Provinsi Jambi, Drs. H. Cek Endra, dan dihadiri Bupati Sarolangun H Hurmin, unsur Forkopimda, jajaran pengurus Golkar, serta pimpinan kecamatan Partai Golkar se-Kabupaten Sarolangun.

Dalam sidang pleno, peserta sepakat secara mufakat menetapkan Gerry Trisatwika sebagai ketua terpilih yang akan menakhodai Golkar Sarolangun selama lima tahun ke depan.

Usai penetapan, Gerry menyampaikan rasa syukur atas amanah yang diberikan dan menegaskan komitmennya untuk memperkuat Golkar di Kabupaten Sarolangun.

Salah satu langkah awal yang akan dilakukan adalah menyusun kepengurusan baru DPD II Golkar Sarolangun dalam waktu satu bulan.

“Golkar harus hadir dan bekerja untuk kepentingan masyarakat. Mari kita bersatu, bergotong royong, dan bekerja keras membesarkan partai ke depan,” ujarnya.

Gerry juga optimistis kepengurusan baru akan menghadirkan semangat baru serta membuka ruang bagi kader-kader muda untuk aktif berkontribusi.

Ia menargetkan peningkatan perolehan kursi DPRD Sarolangun pada Pemilihan Legislatif 2029, seiring bertambahnya jumlah kursi legislatif menjadi 35 kursi.

“Target minimal kita enam kursi di Pileg 2029. Bahkan, kami optimistis Golkar bisa kembali masuk unsur pimpinan DPRD dan menjadi kekuatan utama dalam kontestasi politik ke depan,” pungkas Gerry.

Musda Ke-VI Golkar Sarolangun menegaskan semangat kebersamaan dan komitmen partai dalam membangun struktur yang solid serta menghadapi tantangan politik lokal dan nasional.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pimpinan DPRD Kabupaten Muaro Jambi menyampaikan ucapan selamat Hari Pers Nasional (HPN) 2026 kepada seluruh insan pers, khususnya yang bertugas di wilayah Kabupaten Muaro Jambi.

Peringatan HPN tahun ini dipusatkan di Provinsi Banten dengan tema “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat.”

Ketua DPRD Muaro Jambi, Aidi Hatta, menekankan pentingnya pers sebagai pilar keempat demokrasi yang berperan dalam menjaga transparansi pemerintahan, menyampaikan informasi akurat, dan menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat.

“Pers yang berimbang, objektif, dan bertanggung jawab membantu masyarakat cerdas serta mengawal jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah,” ujar Aidi Hatta. Ia menilai tema HPN 2026 sangat relevan, karena pers yang sehat akan melahirkan informasi berkualitas yang mendorong ekonomi berdaulat dan bangsa yang kuat.

Wakil Ketua I DPRD Muaro Jambi, Wiranto, menambahkan, pers juga merupakan mitra strategis lembaga legislatif dalam menyampaikan kinerja DPRD kepada publik.

Menurutnya, pers yang kritis namun tetap beretika sangat membantu DPRD menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

“Kami sangat terbantu dengan kehadiran rekan-rekan pers yang aktif memberitakan kegiatan DPRD. Pers yang sehat menyejukkan masyarakat dan menjaga stabilitas sosial-politik, terutama di era digital penuh arus informasi cepat dan hoaks,” ujar Wiranto.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua II DPRD Muaro Jambi, Jurjani, yang menekankan peran pers sebagai mitra pembangunan.

Menurutnya, pemberitaan konstruktif dari pers mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan sekaligus mengawasi jalannya pemerintahan.

“Pers tidak hanya menyampaikan berita, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Kami berharap insan pers Muaro Jambi terus meningkatkan kualitas karya jurnalistiknya dan tetap berpihak pada kepentingan publik,” tegas Jurjani.

Ketiga pimpinan DPRD Muaro Jambi mengajak seluruh insan pers menjadikan momentum Hari Pers Nasional sebagai ajang refleksi dan penguatan peran pers di tengah tantangan zaman, terutama di era digitalisasi dan media sosial.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Bupati Muaro Jambi, Junaidi Mahir, melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke Pasar Sengeti, Kecamatan Sekernan, Selasa 10 Februari 2026, untuk memastikan ketersediaan bahan pokok serta kestabilan harga menjelang bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah.

Dalam kesempatan tersebut, Wabup Junaidi Mahir menegaskan bahwa pemerintah daerah hadir untuk mendengar keluhan masyarakat, baik pedagang maupun konsumen.

“Hari ini kita turun langsung untuk memastikan semua kebutuhan pokok menjelang Ramadhan tersedia dan harga tetap terkendali,” ujarnya.

Dari pantauan Sidak, beberapa komoditas mengalami kenaikan harga, seperti ayam, bawang merah, dan bawang putih.

Sementara harga cabai cenderung menurun, dan harga daging sapi tetap stabil di kisaran Rp150 ribu per kilogram.

Wabup menambahkan bahwa tren ini juga terjadi di beberapa daerah lain di Indonesia.

Selain memantau harga, Wabup Junaidi Mahir juga berdialog langsung dengan pedagang dan masyarakat untuk menampung aspirasi sekaligus mengantisipasi praktik penimbunan bahan pokok.

“Pemerintah daerah bekerja sama dengan instansi terkait untuk melakukan pengawasan ketat. Jika ada pedagang yang menimbun barang dengan sengaja, tindakan tegas akan diambil sesuai hukum,” tegasnya.

Sidak ini diikuti oleh jajaran pejabat penting, termasuk Pabung 0415/Jambi, Kepala Kejaksaan Negeri Muaro Jambi, Satreskrim Polres Muaro Jambi, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, menegaskan komitmen Pemkab Muaro Jambi menjaga ketersediaan pangan dan stabilitas harga selama Ramadhan.(*)