JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Anggota DPRD Kabupaten Batang Hari mendampingi masyarakat Desa Kuap untuk menindaklanjuti konflik agraria dengan PT WKS yang telah berlangsung lama.

Pada Jumat (27/02/2026), rombongan bertemu langsung dengan Wakil Menteri ATR/BPN RI, Osy Dermawan, di Jakarta.

Pertemuan dipimpin Ketua Pansus Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Batang Hari, Kms. Supriyadi, didampingi Wakil Ketua Yogi Verly Pratama dan perwakilan kelompok tani Desa Kuap.

Dalam diskusi tersebut, DPRD menyoroti mekanisme pelepasan tanah masyarakat yang berada di dalam Kawasan Hutan Produksi (HP), sementara lahan itu telah memiliki sertifikat hak milik.

“Pertanyaan kami, bagaimana mekanisme pelepasan tanah masyarakat yang sudah ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Produksi oleh Kementerian Kehutanan, sementara ada sertifikat masyarakat di dalamnya,” jelas Supriyadi.

Politisi Partai Demokrat itu menekankan, lahan seluas sekitar 1.600 hektare yang diklaim masyarakat Desa Kuap telah diakui dalam Perda Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Hari Nomor 16 Tahun 2013.

Warga memiliki bukti kepemilikan sejak tahun 1970–1980-an dan telah mengelola lahan jauh sebelum penetapan Kawasan Hutan Produksi maupun terbitnya izin konsesi perusahaan.

Dari hasil pertemuan, Wakil Menteri ATR/BPN berjanji akan menelaah dan mendiskusikan persoalan tersebut lebih lanjut bersama Direktorat Jenderal Planologi Kementerian Kehutanan.

Hal ini menyusul permohonan masyarakat agar dilakukan pelepasan status Kawasan Hutan Produksi untuk tanah yang telah bersertifikat.

Sebelumnya, pada Kamis (26/02/2026), DPRD Batang Hari juga mendampingi warga Desa Kuap menemui Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan RI di Jakarta.

Pertemuan itu bertujuan menyampaikan aspirasi masyarakat terkait konflik dengan PT WKS yang belum menemukan solusi.

DPRD Batang Hari menegaskan komitmennya untuk terus mengawal hak-hak masyarakat Desa Kuap agar konflik agraria ini diselesaikan secara adil dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.(*)

MUARASABAK, SEPUCUKJAMBI.ID – Perwakilan kepala desa (Kades) di Kecamatan Kuala Jambi menyampaikan langsung aspirasi warga kepada Bupati Tanjab Timur, Hj. Dillah Hikmah Sari, terkait kebutuhan penanganan infrastruktur di wilayah mereka.

Aspirasi itu disaksikan langsung oleh pejabat Pemkab Tanjab Timur pada Senin (02/04/2026).

Para Kades berharap adanya pekerjaan tanggap darurat untuk jalan jerambah permukiman, jembatan penghubung, serta pembangunan tanggul di kawasan perkebunan warga.

“Rata-rata kami di Kecamatan Kuala Jambi ini butuh penanganan terhadap jalan jerambah permukiman, jembatan penghubung, tanggul dan infrastruktur lainnya yang berkaitan aktivitas masyarakat. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa menjadi perhatian Ibu Bupati dan bisa mendapat penanganan yang tepat,” ungkap perwakilan Kades.

Mendengar aspirasi tersebut, Bupati Dillah Hikmah Sari langsung merespon cepat dan memerintahkan Kadis Perkim serta Kadis PUPR untuk meninjau kondisi jalan, jembatan, dan tanggul yang membutuhkan penanganan dari Pemkab.

Safari Ramadan ke-7 Pemkab Tanjab Timur di Kecamatan Kuala Jambi diawali dengan peninjauan sejumlah infrastruktur yang dipimpin Bupati Dillah Hikmah Sari, didampingi Wakil Bupati Muslimin Tanja dan sejumlah kepala OPD.

Dalam kegiatan ini, Bupati juga berdialog dengan warga untuk menyerap aspirasi dan mendiskusikannya bersama OPD terkait, termasuk peningkatan fisik jalan jerambah permukiman di Kelurahan Tanjung Solok serta pembangunan infrastruktur di desa-desa lain.

Rombongan safari disambut langsung oleh Camat Kuala Jambi, Hermawan, serta sejumlah Kades setempat seperti Abdul Fattah (Teluk Majelis), Mulyadi (Majelis Hidayah), M. Ridwan (Kuala Lagan), dan Masyhudi (Manunggal Makmur), termasuk unsur Forkopimcam Kuala Jambi.

Dalam sambutannya di Masjid Assa’Adah Desa Teluk Majelis, Bupati Dillah Hikmah Sari menyampaikan harapannya agar doa dan dukungan masyarakat mendukung Pemkab Tanjab Timur dalam membangun kabupaten, terutama di tengah kondisi efisiensi anggaran saat ini.

“Saya bersama Pak Wakil Bupati dan jajaran OPD terus berupaya menjemput bola ke Pemerintah Pusat agar kabupaten kita bisa mendapatkan program dan anggaran pembangunan. Doakan perjuangan kami bisa terus mendapatkan hasil yang positif,” ujarnya.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kawasan perkantoran Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi disorot setelah tumpukan sampah menggunung hanya beberapa puluh meter dari rumah dinas Wakil Bupati dan kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Sampah rumah tangga bercampur plastik, sisa makanan, dan limbah lain berserakan hingga ke badan jalan, sementara bau menyengat dan lalat beterbangan di sekitar lokasi.

Pengendara yang melintas mengaku terganggu dengan kondisi ini. “Baunya menyengat sekali. Kalau lewat harus tutup hidung,” kata Amrizal, seorang pengendara sepeda motor.

Anggota DPRD Muaro Jambi dari Fraksi PAN, Ulil Amri, menyoroti kinerja Kepala DLH yang baru dilantik.

Ia menilai respons dan inisiatif dinas terkait dalam menangani persoalan sampah di pusat pemerintahan belum terlihat.

“Seharusnya lebih baik dari pejabat sebelumnya. Ini justru terkesan pembiaran,” ujar Ulil. Ia menekankan bahwa lemahnya pengawasan dan manajemen pengangkutan sampah menjadi perhatian serius.

Menurut Ulil, persoalan serupa juga terjadi di sejumlah titik lain, termasuk di depan SMP 7 Jaluko.

Ia mendesak DLH segera mengambil langkah konkret tanpa harus menunggu laporan masyarakat dan meminta Bupati Muaro Jambi mengevaluasi kinerja pejabat terkait apabila masalah terus berulang.

Kondisi tumpukan sampah di pusat pemerintahan ini tidak hanya mengganggu estetika, tetapi juga berpotensi menimbulkan risiko kesehatan.

Sorotan DPRD menjadi catatan penting bagi Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi di tengah tuntutan pelayanan publik yang profesional dan responsif.

Publik kini menunggu langkah cepat pemerintah daerah untuk membersihkan kawasan tersebut dan mencegah persoalan serupa terjadi kembali.(*)

SAROLANGUN, SEPUCUKJAMBI.ID – Tim Sat Reskrim Polres Sarolangun berhasil menggagalkan aksi pencurian tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Desa Bukit Suban, Kecamatan Air Hitam.

Tiga pria yang diduga pelaku berhasil diamankan saat tengah memanen sawit secara ilegal pada Sabtu (28/2/2026) sekitar pukul 03.30 WIB.

Kebun yang menjadi sasaran diketahui milik PT Sari Aditia Loka. Pengungkapan kasus bermula dari laporan aktivitas mencurigakan yang diterima pihak keamanan perusahaan sehari sebelumnya.

Petugas melakukan pemantauan di titik-titik rawan dan berhasil menangkap ketiga pelaku tanpa perlawanan.

Dari lokasi, polisi menyita 62 tandan sawit dengan total berat sekitar 1.410 kilogram, serta sebuah senter kepala yang diduga digunakan untuk beraksi di malam hari.

Ketiga pelaku bukan warga setempat. Satu orang berinisial S.K.W (37) berasal dari Bungo, sedangkan dua lainnya warga Merangin.

Kasat Reskrim, Yosua Adrian, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberi ruang bagi pelaku kejahatan, terutama yang berasal dari luar wilayah.

“Proses hukum terus berjalan. Kami pastikan setiap tindak pidana akan ditangani sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Saat ini, penyidik tengah melengkapi berkas perkara, termasuk pengiriman surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) ke pihak kejaksaan.

Polisi juga mengimbau masyarakat dan perusahaan perkebunan untuk meningkatkan pengamanan, khususnya pada jam rawan.

“Jika menemukan aktivitas mencurigakan, warga diminta segera melapor agar tindakan cepat bisa dilakukan,” tambah Yosua Adrian.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Bupati Merangin, M. Syukur, menegaskan strategi efisiensi anggaran dalam rangka menjaga pembangunan dan layanan publik tetap berjalan optimal.

Hal ini disampaikan saat Safari Ramadan 1447 Hijriah di Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Margo Tabir, Senin (02/03).

Meski Pemkab Merangin menghadapi pemotongan anggaran dari pemerintah pusat sebesar Rp240 miliar pada 2026, Bupati memastikan pembangunan jalan dan program sosial tetap dilaksanakan.

Untuk menjaga fungsionalitas jalan rusak, Pemkab menyiapkan alat berat seperti grader dan vibro di tiap wilayah.

“Tahun 2025, meski anggaran dipotong Rp150 miliar, kita berhasil membangun hampir 18 km jalan. Tahun ini pemotongan lebih besar, tapi kita tetap memastikan jalan rusak bisa dilewati warga dengan pengadaan alat berat di setiap wilayah,” jelas M. Syukur.

Selain fokus efisiensi anggaran untuk infrastruktur, Bupati juga memaparkan sejumlah program sosial dan pendidikan yang diluncurkan 2026.

Antara lain beasiswa untuk mahasiswa, bantuan perlengkapan sekolah, kursus bahasa asing gratis di tiap kecamatan, bantuan untuk 18 Pondok Pesantren, serta program replanting dan subsidi bibit sawit.

Safari Ramadan kali ini juga dimanfaatkan Bupati untuk berbuka puasa bersama warga dan menunaikan salat berjamaah di Masjid Al-Ikhlas, Desa Tanjung Rejo.

Turut hadir dalam kegiatan istri Bupati, Ny. Lavita Syukur, serta Ketua Pengadilan Negeri, perwakilan Polres Merangin, Kepala Bank Jambi, para Kepala Dinas, Camat Margo Tabir, kades setempat, dan warga.

Di akhir kegiatan, Bupati menyerahkan bantuan pribadi untuk 28 anak yatim piatu, bantuan Baznas Rp1.500.000, dan program CSR Bank Jambi senilai Rp5.000.000.

Menyikapi isu teknis layanan Bank Jambi, Bupati menegaskan keamanan dana nasabah tetap terjaga.

“Bank Jambi adalah aset daerah. Meski ada kendala teknis ATM, transaksi manual tetap lancar dan tabungan masyarakat aman,” tegasnya.

Safari Ramadan ini tidak hanya menjadi momen silaturahmi, tetapi juga menjadi wadah bagi Bupati untuk menyampaikan komitmen Pemkab Merangin dalam efisiensi anggaran sambil tetap menyalurkan program sosial dan membangun infrastruktur yang berdampak langsung bagi warga.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Bupati Merangin, M. Syukur, bersama istri, Ny. Lavita Syukur, kembali melaksanakan rangkaian Safari Ramadan 1447 Hijriah tingkat Kabupaten Merangin.

Kali ini rombongan mengunjungi Masjid Al-Ikhlas, Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Margo Tabir, Senin (02/03).

Kegiatan diawali dari Rumah Dinas Bupati pukul 17.30 WIB, melalui jalur Simpang Mensango. Setibanya di kediaman Kepala Desa Tanjung Rejo, Bapak Tulus, Bupati disambut hangat oleh warga.

Di sana, rombongan berbuka puasa bersama dan melaksanakan salat Maghrib berjamaah sebelum melanjutkan salat Isya dan Tarawih di Masjid Al-Ikhlas.

Dalam sambutannya, Bupati M. Syukur menjelaskan bahwa Safari Ramadan dibagi menjadi empat tim untuk menjangkau seluruh kecamatan.

Ia juga meminta maaf atas pergeseran jadwal yang semula direncanakan pada akhir Februari lalu.

“Acara ini bukan sekadar seremonial, tetapi memiliki makna luar biasa untuk membangun silaturahmi. Saya ingin selalu dekat dengan masyarakat dalam keadaan apa pun,” ujarnya.

Menanggapi keluhan warga soal infrastruktur, Bupati mengakui kondisi jalan di wilayah tersebut masih memprihatinkan.

Ia menyebut tantangan utama adalah pemotongan anggaran dari pemerintah pusat, mencapai Rp240 miliar pada 2026.

Meski demikian, strategi efisiensi diterapkan, termasuk pengadaan alat berat seperti grader dan vibro di setiap wilayah agar jalan rusak tetap fungsional.

“Tahun 2025, meski anggaran dipotong Rp150 miliar, kita berhasil membangun hampir 18 km jalan. Tahun ini pemotongan lebih besar, tapi kita tetap berupaya menjaga aksesibilitas warga,” jelasnya.

Selain infrastruktur, Bupati memaparkan program sosial dan pendidikan 2026, antara lain: beasiswa mahasiswa, bantuan perlengkapan sekolah, kursus bahasa asing gratis di tiap kecamatan, bantuan untuk 18 Pondok Pesantren, serta program replanting dan subsidi bibit sawit.

Di akhir rangkaian Safari Ramadan, Bupati menyerahkan bantuan pribadi Ny. Lavita Syukur untuk 28 anak yatim piatu, bantuan Baznas Rp1.500.000, serta program CSR Bank 9 Jambi senilai Rp5.000.000.

Menyikapi isu teknis layanan Bank Jambi, Bupati memastikan keamanan dana nasabah tetap terjaga.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Pengadilan Negeri, Perwakilan Polres Merangin, Kepala Bank Jambi Lidya Atrika, Ketua DWP Sri Rezeki, sejumlah Kepala Dinas, Direktur PDAM, Plt Kadis DPMPTSP, Camat Margo Tabir, para kades, serta warga setempat.(*)

MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Tebo akhirnya memberikan klarifikasi terkait polemik larangan guru ASN, Tanuji, mengikuti Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak.

Kepala Dinas Dikbud, Haryadi, mengakui adanya kekeliruan dalam memahami aturan sebelumnya dan menegaskan bahwa guru ASN tetap diperbolehkan mencalonkan diri, asalkan memahami konsekuensi administratif.

“Memang sebelumnya kami keliru membaca aturan. Setelah ditelaah kembali, persoalannya bukan pada larangan ikut Pilkades,” jelas Haryadi, Senin (3/3/2026).

Ia menambahkan, yang menjadi ketentuan adalah penghentian pembayaran tunjangan profesi dan sertifikasi guru apabila yang bersangkutan terpilih sebagai kepala desa.

Dengan kata lain, guru ASN tetap bisa maju, namun hak tunjangan melekatnya akan terhenti selama menjabat.

Lebih lanjut, Haryadi menyampaikan bahwa proses administrasi lanjutan dapat dilakukan jika Tanuji mengajukan cuti dan memenuhi penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Setelah itu, Dikbud akan mengajukan nota dinas kepada Bupati Tebo untuk mendapatkan persetujuan resmi.

“Setelah cuti diajukan dan SKP dinilai, nota dinas akan kami naikkan ke Bupati. Jika disetujui, kemungkinan Tanuji bisa maju,” tambahnya.

Sementara itu, Tanuji mengungkapkan apresiasinya atas klarifikasi dan permohonan maaf yang disampaikan langsung oleh Kadis Dikbud. Surat larangan sebelumnya pun telah ditarik.

“Pak Kadis sudah meralat surat yang dilayangkan dan menariknya. Beliau juga menyampaikan permohonan maaf pribadi atas surat kemarin yang membuat saya kecewa,” ungkap Tanuji.

Guru ASN ini memastikan seluruh berkas persyaratan pencalonan kepala desa Sepakat Bersatu telah lengkap, dan saat ini tinggal menunggu izin resmi dari Bupati Tebo.

Tanuji menjelaskan motivasinya maju dalam Pilkades adalah ikatan emosional dan pengabdiannya terhadap desa.

Ia pernah memperjuangkan hak desa Sepakat Bersatu dalam sengketa dengan PTPN VI, termasuk hingga proses di Pengadilan Negeri dan peninjauan kembali.

“Desa Sepakat Bersatu adalah desa yang saya perjuangkan sejak awal. Sekarang, kami ingin kembali membangun desa kami sendiri,” tutup Tanuji.(*)

MUARASABAK, SEPUCUKJAMBI.ID – Peristiwa kecelakaan lalu lintas menewaskan seorang mahasiswa dan melukai satu penumpang terjadi di Jalan Lintas Jambi-Muarasabak, tepatnya di kawasan Pelabi, Desa Kota Baru, Kecamatan Geragai, Minggu (1/3/2026) sore.

Kecelakaan melibatkan satu sepeda motor Honda Supra X 125 tanpa plat nomor dan satu truk Hino Fuso bernomor polisi BH 8132 HU.

Kasus ini terjadi sekitar pukul 17.45 WIB di Simpang KTM Geragai, jalur utama yang menghubungkan Jambi dan Muarasabak.

Sepeda motor dikendarai Bayu (19), seorang mahasiswa asal Desa Lambur II, Kecamatan Muara Sabak Timur, berboncengan dengan Andika, melaju dari arah Desa Kota Baru menuju Kota Jambi.

Saat memasuki jalan utama di Simpang KTM Geragai, motor keluar dari lorong dan tertabrak truk yang melaju dari belakang, diduga karena jarak aman yang tidak cukup.

Akibat tabrakan, Bayu meninggal di lokasi dengan luka parah, sedangkan Andika mengalami patah kaki dan cedera di beberapa bagian tubuhnya.

Andika langsung dilarikan ke klinik terdekat untuk perawatan. Pengemudi truk, Zainudin (50), warga Kabupaten Sarolangun, tidak mengalami luka.

Kasat Lantas Polres Tanjab Timur, Iptu Meiselin Lobat, melalui KBO Lantas Iptu Dede Hidayat, menyatakan kedua kendaraan sudah diamankan dan pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan lanjutan.

Kerugian material akibat kecelakaan diperkirakan mencapai Rp 5 juta.

“Kasus ini masih dalam penanganan pihak berwenang untuk proses lebih lanjut,” ujar Iptu Dede Hidayat.(*)

MUARABUNGO, SEPUCUKJAMBI.ID – Seorang oknum anggota kepolisian berinisial Waldi, yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan seorang dosen, resmi dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Muara Bungo untuk proses hukum lebih lanjut.

Pelimpahan tahap II ini dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21) oleh penyidik Polres Bungo, Senin (2/3/2026).

Proses pelimpahan tersangka dan barang bukti berlangsung di kantor Kejaksaan Negeri Muara Bungo pada hari kerja dengan pengawalan ketat.

Penyidik menyerahkan Waldi beserta sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana pembunuhan terhadap korban yang berprofesi sebagai dosen.

Kapolres Bungo, AKBP Natalena Eko Cahyono, menegaskan bahwa penanganan perkara dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu, meski tersangka merupakan oknum internal kepolisian.

“Institusi kepolisian berkomitmen menegakkan hukum secara tegas. Tidak ada pengecualian dalam penanganan kasus ini,” tegas AKBP Natalena.

Sementara itu, pihak Kejaksaan Negeri Muara Bungo melalui Bapak Fik Fik Zulrofik, S.H., M.H., menyatakan akan segera melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri setempat untuk disidangkan.

Jaksa penuntut umum akan menyusun surat dakwaan berdasarkan hasil penyidikan dan barang bukti yang telah diserahkan.

Kasus ini mendapat perhatian publik karena melibatkan aparat penegak hukum sebagai tersangka.

Berbagai kalangan menekankan pentingnya proses persidangan yang terbuka, adil, dan transparan agar memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban.

Dengan selesainya pelimpahan tahap II, tanggung jawab penahanan Waldi kini berada di bawah jaksa penuntut umum hingga proses persidangan berlangsung.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Upaya serius Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam membenahi persoalan sampah mulai menunjukkan hasil.

Pemerintah pusat melalui Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menyatakan komitmen memberikan bantuan sarana dan prasarana guna memperkuat sistem pengelolaan persampahan di Kota Sungai Penuh.

Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan resmi di Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Jakarta.

Dalam pertemuan itu, Wali Kota Sungai Penuh, Alfin, memaparkan secara rinci kondisi pengelolaan sampah di daerahnya, termasuk tantangan teknis, keterbatasan armada, serta kebutuhan mendesak untuk modernisasi fasilitas.

Hasilnya, pemerintah pusat merespons positif dan menyatakan kesiapan membantu dengan pengadaan alat berat berupa ekskavator dan mesin press sampah.

Bantuan ini ditujukan untuk meningkatkan efektivitas pengolahan serta menekan volume sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).

“Alhamdulillah, Pak Menteri sudah menyatakan kesediaan membantu. Insya Allah realisasi bantuan dimulai Maret 2026,” ujar Alfin usai pertemuan.

Tak hanya bantuan fisik, Kota Sungai Penuh juga diproyeksikan menjadi salah satu pilot project penanganan sampah di wilayah Sumatera.

Status tersebut menjadi sinyal bahwa langkah pembenahan yang dilakukan pemerintah kota dinilai progresif dan berpotensi menjadi model bagi daerah lain.

Menurut Alfin, dukungan ini akan memperkuat kapasitas daerah, mulai dari optimalisasi pengangkutan, peningkatan fasilitas TPST, hingga penerapan teknologi mekanisasi yang lebih modern dan terintegrasi.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Anggota DPR RI Dapil Jambi, Rocky Chandra, yang turut memfasilitasi pertemuan sehingga komunikasi antara pemerintah daerah dan pusat berjalan lancar.

Dengan komitmen tersebut, Pemerintah Kota Sungai Penuh menargetkan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat citra kota sebagai daerah yang peduli terhadap kebersihan dan lingkungan hidup.(*)