SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menyalurkan santunan kepada 100 anak yatim di Masjid Baitul Makmur, Kecamatan Jaluko, pada Sabtu (21/2/2026) sore.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Muaro Jambi, Junaidi H. Mahir, bersama jajaran kepala OPD, Camat Jaluko, dan perangkat desa setempat.

Wakil Bupati Junaidi H. Mahir menegaskan bahwa santunan ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Daerah dalam memperhatikan kelompok rentan, khususnya anak yatim.

Menurutnya, anak-anak yatim adalah tanggung jawab bersama, dan pemerintah tidak boleh mengabaikan kebutuhan mereka.

“Bantuan yang diberikan mungkin tidak besar, tapi semoga dapat memberi dukungan moral dan semangat bagi anak-anak ini. Kami ingin memastikan mereka merasa diperhatikan, jangan sampai ada anak yang merasa berjalan sendiri tanpa dukungan,” kata Junaidi.

Ia menambahkan, kegiatan sosial seperti ini tidak boleh berhenti hanya pada satu momentum.

Pemerintah ingin santunan dan pembinaan sosial menjadi program berkelanjutan, sekaligus mengajak masyarakat berperan aktif.

“Gotong royong harus terus kita hidupkan. Pemerintah punya keterbatasan, karena itu dukungan masyarakat sangat penting,” imbuhnya.

Wakil Bupati juga menekankan bahwa perhatian terhadap anak yatim merupakan investasi sosial jangka panjang.

“Kalau hari ini kita hadir untuk mereka, insyaallah ke depan mereka akan tumbuh menjadi generasi yang kuat dan mandiri,” tutupnya.

Kegiatan berlangsung sederhana dan ditutup dengan doa bersama. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi berharap kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dapat memperkuat upaya peningkatan kesejahteraan sosial di tingkat desa.(*)

MUARABUNGO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Bungo resmi menetapkan besaran zakat fitrah untuk Ramadhan 1447 Hijriah/2026 Masehi.

Keputusan tersebut diambil melalui rapat koordinasi bersama sejumlah lembaga keagamaan dan instansi terkait di daerah.

Rapat tersebut melibatkan Kementerian Agama Kabupaten Bungo, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bungo, serta Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bungo.

Penetapan ini dituangkan dalam pengumuman resmi bersama guna memberikan kepastian kepada umat Islam dalam menunaikan kewajiban zakat fitrah selama bulan suci Ramadhan.

Berdasarkan hasil kesepakatan, zakat fitrah dapat dibayarkan dalam bentuk beras sebanyak 2,5 kilogram per jiwa.

Jenis beras yang digunakan disesuaikan dengan kualitas yang biasa dikonsumsi sehari-hari oleh masyarakat.

Sementara itu, pembayaran dalam bentuk uang ditentukan berdasarkan konversi harga beras setara 3,2 kilogram.

Nominalnya dibagi dalam beberapa kategori sesuai kualitas beras yang berlaku di pasaran Kabupaten Bungo.

Untuk kategori tertinggi ditetapkan sebesar Rp50.000 per jiwa, sedangkan kategori terendah sebesar Rp42.000 per jiwa.

Penentuan nominal tersebut mempertimbangkan harga rata-rata beras yang beredar di wilayah setempat agar sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat.

Selain zakat fitrah, besaran fidyah bagi umat Islam yang tidak dapat menjalankan puasa dan wajib menggantinya ditetapkan sebesar Rp50.000 per hari per orang.

Keputusan ini mengacu pada ketentuan syariat serta menyesuaikan dengan standar kebutuhan konsumsi harian di daerah tersebut.

Untuk mempermudah distribusi dan memastikan zakat tersalurkan secara tepat sasaran, masyarakat dianjurkan membayar melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di masing-masing wilayah.

Melalui keputusan bersama ini, Pemerintah Kabupaten Bungo dan lembaga keagamaan berharap pelaksanaan zakat fitrah tahun 1447 H dapat berjalan tertib, transparan, dan membawa keberkahan bagi seluruh masyarakat.(*)

MUARASABAK, SEPUCUKJAMBI.ID – Sudah lebih dari tiga dekade berdiri, kondisi TNI AL Pos Simpang Tua di Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kini memprihatinkan.

Bangunan semi permanen berbahan kayu yang digunakan sebagai kantor sekaligus pos pemantauan jalur perairan itu dinilai tak lagi layak.

Struktur bangunan panggung tersebut mulai lapuk, beberapa bagian terlihat rusak, bahkan ada sisi bangunan yang tampak miring dan berisiko roboh.

Padahal, Pos TNI AL Simpang Tua memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan jalur sungai yang menjadi urat nadi transportasi dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Wilayah Berbak sendiri dikenal memiliki akses perairan luas, termasuk pertemuan tiga sungai besar yang kerap disebut kawasan Simpang.

Komandan Pos TNI AL Simpang Tua, Peltu Laut Muhammad Ansori, melalui Serda Husaini, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengajukan proposal pembangunan kepada pemerintah daerah.

“Kami sudah menyampaikan proposal dan bahkan ikut dalam Musrenbang. Harapan kami ada perhatian serius agar pos ini bisa memiliki bangunan yang lebih layak,” ujarnya.

Menurutnya, selain faktor usia bangunan yang telah mencapai 32 tahun, keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi tantangan dalam menjalankan tugas pengamanan wilayah perairan.

Keberadaan TNI AL di Simpang Tua bukan hanya sebatas patroli dan pengawasan sungai.

Personel juga aktif terlibat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, mulai dari gotong royong hingga membantu warga saat terjadi musibah.

Wilayah perairan Berbak dinilai rawan terhadap berbagai potensi gangguan keamanan, seperti penyelundupan dan illegal fishing.

Dengan kondisi pos yang masih semi permanen, optimalisasi pengamanan tentu menjadi tantangan tersendiri bagi prajurit di lapangan.

Pihak pos berharap pemerintah daerah dapat segera merealisasikan pembangunan gedung baru yang lebih representatif.

Terlebih, masih tersedia lahan kosong di sekitar lokasi yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan.

Masyarakat setempat pun menyuarakan harapan serupa agar fasilitas penunjang keamanan tersebut segera diperbaiki, mengingat peran vital TNI AL dalam menjaga stabilitas dan ketertiban wilayah perairan Kecamatan Berbak.(*)

MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID – Persiapan keberangkatan calon jamaah haji (CJH) asal Kabupaten Tebo untuk musim haji 1447 Hijriah/2026 Masehi terus dimatangkan.

Salah satu tahapan krusial yang kini berjalan adalah vaksinasi wajib sebagai syarat kesehatan sebelum bertolak ke Tanah Suci.

Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo memastikan proses vaksinasi dilakukan secara bertahap melalui seluruh puskesmas yang telah ditunjuk.

Sebagian jamaah bahkan sudah menerima suntikan vaksin sebelum memasuki bulan Ramadan.

Kepala Bidang Pengendalian Penyakit Dinkes Tebo, Ari Setiawan, menjelaskan bahwa vaksin tahap awal yang diberikan adalah vaksin polio.

Pelaksanaannya dilakukan serentak di seluruh fasilitas kesehatan tingkat pertama di wilayah tersebut.

“Vaksin jamaah haji sudah mulai diberikan sebelum puasa, yaitu vaksin polio di semua puskesmas,” jelas Ari.

Setelah Idul Fitri, para CJH dijadwalkan menerima vaksin lanjutan berupa meningitis dan influenza. Saat ini Dinkes masih menunggu distribusi vaksin dari Pemerintah Provinsi Jambi.

Total calon jamaah haji asal Kabupaten Tebo tahun ini tercatat sebanyak 198 orang.

Seluruhnya wajib menerima tiga jenis vaksin, yakni polio, meningitis, dan influenza, sebagai bagian dari standar kesehatan perjalanan ibadah haji.

Dinkes menargetkan seluruh proses vaksinasi rampung sebelum Mei 2026. Bahkan, penyuntikan ditargetkan selesai paling lambat pertengahan April 2026 agar tidak mengganggu tahapan keberangkatan.

Selain itu, pihak Dinkes juga menyiapkan skenario tambahan apabila terdapat jamaah cadangan yang berangkat tahun ini.

Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Tebo, Darmawi, menyampaikan bahwa koordinasi dengan Dinas Kesehatan terus dilakukan guna memastikan tahapan vaksinasi berjalan sesuai jadwal.

Dengan dimulainya vaksinasi ini, diharapkan seluruh CJH asal Kabupaten Tebo dapat memenuhi persyaratan kesehatan tepat waktu sehingga proses keberangkatan ke Tanah Suci berjalan aman, tertib, dan lancar.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – M. Syukur secara resmi membuka kegiatan Pasar Bedug dan Bazar Ramadan 1447 H di kawasan Pasar Bawah Bangko, Kamis (19/2).

Kegiatan tahunan ini menjadi momentum strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri 2026.

Peresmian turut dihadiri Wakil Bupati A. Khafidh, Sekda Zulhifni, unsur Forkopimda, serta para kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin.

Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa pasar bedug bukan sekadar tradisi Ramadan, melainkan ruang penguatan ekonomi kerakyatan.

“Menjelang lebaran, kebutuhan masyarakat meningkat. Pasar Bedug ini menjadi wadah bagi pelaku UKM untuk menambah penghasilan sekaligus membantu warga mendapatkan kebutuhan berbuka puasa,” ujarnya.

Bupati juga mengapresiasi ragam kuliner khas Ramadan yang dijajakan, mulai dari aneka kue tradisional hingga hidangan berbuka yang jarang ditemui di hari biasa.

Ia mengimbau para ASN dan kepala OPD untuk berbelanja di lokasi bazar sebagai bentuk dukungan nyata terhadap produk lokal.

Menurutnya, lokasi pasar tahun ini sudah tertata lebih rapi.

Namun, karena memanfaatkan ruang publik di jalan strategis, aspek ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas harus dijaga bersama.

Untuk mengantisipasi lonjakan pengunjung, Bupati menginstruksikan Dinas Perhubungan dan Satpol PP agar siaga penuh mengatur lalu lintas dan menjaga keamanan.

Sekda Merangin, Zulhifni, menambahkan bahwa evaluasi akan terus dilakukan, terutama terkait potensi kepadatan kendaraan di sekitar Pasar Bawah Bangko.

Koordinasi dengan pihak kepolisian dan Dishub akan diperkuat guna mencegah kemacetan.

“Ke depan, rekayasa lalu lintas akan dimatangkan agar masyarakat tetap nyaman dan aman saat berbelanja,” ujarnya.

Pantauan di lapangan, pembukaan pasar bedug langsung dipadati warga yang berburu takjil untuk berbuka puasa.

Salah seorang pengunjung, Welli, mengaku penataan tahun ini terasa lebih tertib.

“Sekarang lebih rapi, parkir aman, jadi belanja lebih nyaman,” katanya.

Acara ditutup dengan peninjauan stand bazar oleh Bupati dan rombongan, yang turut berinteraksi dengan pedagang serta membeli sejumlah hidangan berbuka puasa.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Hasil pemeriksaan laboratorium terkait dugaan keracunan massal di SD Sekernan, Muaro Jambi, telah mengungkap adanya bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli (E. coli) pada beberapa sampel makanan dan sampel klinis siswa.

Namun, Ketua Satgas MBG Muaro Jambi, Budhi Hartono, menegaskan bahwa keputusan untuk menghentikan atau mengganti yayasan penyelenggara Makanan Bergizi Gratis (MBG) sepenuhnya berada di kewenangan BGN Pusat.

Satgas hanya bertugas melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi perbaikan.

“Keputusan apakah yayasan diperpanjang, dihentikan, atau diganti sepenuhnya menjadi kewenangan pihak BGN Pusat. Satgas fokus pada hasil evaluasi dan langkah perbaikan,” jelas Budhi Hartono.

Hasil laboratorium menunjukkan bahwa Staphylococcus aureus ditemukan pada makanan seperti tahu, toge, ayam suir, kol, dan sampel sisa lainnya, sementara E. coli terdeteksi pada bihun siswa kelas 1–3.

Kombinasi kedua bakteri juga terdapat pada ayam suir dari bank sampel.

Uji kualitas air sumur bor yang digunakan pun menunjukkan total coliform 33 CFU/100 ml dan mangan 0,74 mg/l, melebihi batas standar mutu.

Satgas MBG memberikan sejumlah rekomendasi perbaikan kepada yayasan:

• Peningkatan pengawasan dapur dan penerapan standar keamanan pangan yang ketat

• Perbaikan sistem air bersih dan sanitasi

• Pengawasan harian oleh petugas SPPG di lokasi produksi

“Petugas lapangan yang setiap hari berada di dapur harus memastikan seluruh proses berjalan sesuai standar. Pengawasan tidak boleh longgar,” tambah Budhi.

Satgas menekankan bahwa evaluasi dan rekomendasi ini menjadi bahan pertimbangan bagi BGN Pusat untuk menentukan langkah akhir terkait kelanjutan yayasan.

Hasil evaluasi ini menjadi peringatan bagi seluruh penyelenggara layanan makanan di daerah agar konsisten menerapkan prosedur keamanan pangan demi mencegah kejadian serupa.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan dan sampel klinis terkait dugaan keracunan massal di salah satu sekolah dasar di Kecamatan Sekernan, Muaro Jambi, mengungkap adanya kontaminasi bakteri patogen.

Etiologi utama diduga berasal dari Staphylococcus aureus, dengan kontribusi Escherichia coli (E. coli).

Ketua Satgas MBG Muaro Jambi, Budhi Hartono, menyebutkan bahwa Staphylococcus aureus ditemukan pada beberapa sampel makanan, termasuk tahu, toge, ayam suir, kol, dan sisa makanan lainnya.

Sementara E. coli terdeteksi pada bihun siswa kelas 1–3.

Kombinasi kedua bakteri ini juga ditemukan pada ayam suir dari bank sampel.

“Hasil uji menunjukkan pola kejadian mengarah pada common source outbreak, di mana satu sumber paparan sama menyebabkan puncak kasus tajam dalam waktu tertentu,” kata Budhi.

Selain makanan, uji kualitas air sumur bor yang digunakan menunjukkan total coliform 33 CFU/100 ml dan mangan 0,74 mg/l, melebihi standar mutu, sehingga berpotensi menjadi faktor risiko tambahan kontaminasi lingkungan.

Berdasarkan hasil evaluasi, Satgas MBG menyampaikan sejumlah rekomendasi perbaikan kepada yayasan penyelenggara Aziz Rukiyah Amanah, meliputi:

• Peningkatan pengawasan dapur dan standar keamanan pangan

• Perbaikan sistem air bersih dan sanitasi

• Pengawasan harian oleh petugas SPPG di lokasi produksi

“Petugas lapangan harus memastikan seluruh proses pengolahan makanan sesuai standar. Pengawasan tidak boleh longgar,” tegas Budhi Hartono.

Terkait keputusan penghentian atau penggantian yayasan, Budhi menekankan bahwa kewenangan berada pada BGN Pusat, dan Satgas hanya memberikan rekomendasi berbasis hasil evaluasi.

Hasil ini menjadi peringatan bagi seluruh penyelenggara layanan makanan agar konsisten menerapkan standar keamanan pangan, mencegah kejadian serupa, dan melindungi kesehatan siswa.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemkab Muaro Jambi mengakui telah menerima hasil uji laboratorium atas sampel Makanan Bergizi Gratis (MBG) dapur SPPG Sengeti, yang diduga menjadi penyebab keracunan massal di Kecamatan Sekernan pada Jumat (30/1/2026).

Ratusan warga dilaporkan mengalami gejala seperti mual, muntah, dan diare setelah menyantap makanan yang didistribusikan oleh SPPG Sengeti.

Korban berasal dari berbagai kelompok usia, termasuk siswa sekolah, guru, hingga balita.

Sekretaris Daerah Muaro Jambi, Budhi Hartono, yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas MBG, membenarkan penerimaan laporan uji laboratorium tersebut.

“Iya benar sudah keluar,” ujar Sekda Budhi Hartono.

Meski demikian, Sekda menegaskan pihaknya belum membuka isi laporan ke publik. Menurutnya, hasil uji lab akan dibahas lebih dahulu bersama tim Satuan Tugas MBG Muaro Jambi.

“Nanti saja, jangan sekarang. Hasil uji lab tersebut akan kami buka dalam rapat bersama tim. Dalam waktu dekat akan kami rilis hasilnya,” tambahnya.

Pemkab memastikan bahwa semua langkah evaluasi dan investigasi akan dilakukan secara hati-hati sebelum informasi resmi dirilis.

Langkah ini diambil untuk memastikan penyebab keracunan teridentifikasi dengan tepat dan agar langkah mitigasi dapat segera diterapkan bagi masyarakat yang terdampak.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Bupati Merangin A Khafidh menunjukkan kekecewaannya saat memimpin Rapat Evaluasi Kegiatan Pembangunan Tahun 2025 dan Percepatan Tahun 2026, Kamis (19/2), di Aula Lantai 4 Kantor Bupati Merangin.

Kekesalan Wabup dipicu oleh rendahnya tingkat kehadiran kepala instansi dan lemahnya koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Beberapa kursi kepala OPD dan Camat justru diwakili oleh staf yang dianggap tidak menguasai persoalan teknis di lapangan.

“Saya minta yang mewakili dan tidak tahu titik masalah untuk pulang ke kantor. Panggil perwakilan yang lebih tinggi untuk hadir di sini,” tegas Wabup A. Khafidh.

Wabup menyoroti lemahnya sinkronisasi antar OPD yang berdampak pada terhambatnya pelayanan publik.

Contohnya, koordinasi pemangkasan pohon di taman kota Bangko yang sering terganjal ego sektoral antar instansi.

“Jangan ada lagi bahasa ‘itu bukan tugas saya’. Setiap kegiatan pasti terkait dengan OPD lain. Koordinasi tidak akan menurunkan derajat Bapak dan Ibu,” tegasnya.

Terkait agenda pembangunan, Wabup menekankan seluruh jajaran OPD dan Camat untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan berdasarkan SK Bupati No 50 Tahun 2026.

Ia juga mengingatkan pejabat menyesuaikan diri dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) pasca-pergeseran jabatan.

Beberapa instruksi Wabup antara lain:

• Memastikan administrasi wilayah tertib agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.

• Mendukung penurunan angka stunting dengan data akurat dari desa dan Puskesmas.

• Camat melakukan pembinaan ketat terhadap Kepala Desa agar penggunaan anggaran tepat sasaran.

• Seluruh OPD menjaga kualitas pekerjaan dan menghindari penumpukan progres di akhir tahun.

Wabup A Khafidh menekankan pentingnya kehadiran pejabat yang berkompeten, koordinasi antar OPD, dan pengawasan ketat agar program strategis Merangin 2026 dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan transparan.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merangin mengikuti Entry Meeting bersama Tim Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jambi, Kamis (19/2).

Pertemuan ini berlangsung di Lantai 2 Gedung BPKAD Merangin dan dipimpin langsung oleh Bupati Merangin, M. Syukur.

Bupati didampingi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) dan jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) strategis, termasuk Inspektur Inspektorat, Kepala BPKAD, serta Kepala Dinas teknis seperti Pendidikan dan Kebudayaan, Kesehatan, Kesbangpol, Plt. Direktur RSUD, dan Dinas Pekerjaan Umum.

Dalam sambutannya, Bupati M. Syukur memberikan catatan kritis terkait tata kelola keuangan daerah, khususnya piutang pajak dan penataan aset bergerak seperti kendaraan dinas dan sepeda motor yang masih menjadi rapor merah.

“Masih tercatat soal pajak yang sampai detik ini belum dibayar. Ini yang menjadi perhatian terutama banyaknya catatan pada aset bergerak seperti kendaraan dinas dan motor,” tegas M. Syukur.

Bupati menekankan komitmen Pemkab Merangin untuk membersihkan catatan buruk dari tahun-tahun sebelumnya dan memastikan semua rekomendasi BPK ditindaklanjuti:

“Selama saya menjabat, tidak ada lagi temuan yang tidak ditindaklanjuti. Bahkan temuan 2023 dan 2024 sudah kita benahi secara bertahap,” ujarnya.

Untuk mempercepat penyelesaian masalah hukum dan administratif, Pemkab Merangin telah menjalin sinergi dengan pihak Kejaksaan Negeri.

Langkah ini bertujuan memastikan seluruh kerugian daerah dan kendala administrasi dapat diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bupati M. Syukur menekankan bahwa upaya perbaikan ini merupakan bagian dari komitmen Pemkab Merangin dalam tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan profesional.(*)