MUARABUNGO, SEPUCUKJAMBI.ID — Sebanyak 28 Rio atau kepala desa terpilih di Kabupaten Bungo resmi dilantik dan dikukuhkan gelar adatnya oleh Bupati Bungo H. Dedy Putra, S.H., M.Kn., Kamis 17 September 2026.

Pelantikan berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Bungo dan dihadiri unsur Forkopimda, Ketua TP PKK, Ketua GOW, kepala OPD, para camat se-Kabupaten Bungo, serta keluarga para Rio yang dilantik.

Pelantikan tersebut menjadi awal bagi 28 kepala pemerintahan dusun untuk menjalankan mandat masyarakat di wilayah masing-masing.

Bupati Dedy Putra meminta para Rio tidak menjadikan pelantikan sebatas seremoni pergantian atau pengukuhan jabatan.

Ia menekankan agar kepala dusun yang baru segera bekerja dengan menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas.

“Para Rio yang baru dilantik harus menjalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab dan mengutamakan kepentingan masyarakat,” ujar Dedy Putra.

Menurutnya, koordinasi antara pemerintah dusun, kecamatan, dan kabupaten perlu diperkuat agar program pembangunan dan pelayanan pemerintahan dapat berjalan lebih efektif.

Ia juga meminta para Rio membangun komunikasi dengan berbagai unsur masyarakat untuk mendorong kemajuan dusun sekaligus mendukung pembangunan Kabupaten Bungo.

“Segera perkuat koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan kabupaten, serta bangun sinergi bersama seluruh elemen masyarakat demi mendorong kemajuan dusun dan Kabupaten Bungo secara keseluruhan,” katanya.

Dengan dilantiknya 28 Rio tersebut, pemerintah daerah berharap pelayanan pemerintahan di tingkat dusun dapat semakin optimal.

Selain menjalankan administrasi pemerintahan, para Rio memiliki peran dalam mendorong pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan warga di wilayah masing-masing.

Karena itu, pesan pemerintah daerah tidak berhenti pada persoalan administrasi pemerintahan.

Koordinasi lintas pemerintahan dan keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam menjalankan roda pemerintahan dusun.

Pelantikan 28 Rio juga menjadi momentum bagi kepala dusun yang baru untuk menerjemahkan mandat masyarakat ke dalam program dan pelayanan yang dapat dirasakan secara langsung.

Berikut daftar 28 Rio terpilih yang dilantik berdasarkan kecamatan dan dusun:

Kecamatan Bungo Dani

• Dusun Pulau Pekan — Bustami

Kecamatan Pelepat

• Dusun Sungai Beringin — Syaripuddin

• Dusun Mulya Jaya — Junaedi

• Dusun Cilodang — Ansori Hidayat, M.Sos

• Dusun Dwi Karya Bakti — Nanang Adi Nuryanto, S.Pd

• Dusun Rantau Keloyang — Ahmad Subhan. HS

• Dusun Gapura Suci — Agus Wahyu, SE

• Dusun Mulya Bakti — Purwanta, S.Pd

Kecamatan Pelepat Ilir

• Dusun Sumber Harapan — Sutejo

• Dusun Danau — Yanto, S.Pd.I

• Dusun Maju Jaya — Suminto

Kecamatan Jujuhan Ilir

• Dusun Kuamang — Asri

• Dusun Pulau Batu — Arkan Hayat, S.Pd.I

Kecamatan Tanah Tumbuh

• Dusun Teluk Kecimbung — Yahya. AB

• Dusun Perenti Luweh — Ariandi

Kecamatan Bathin II Pelayang

• Dusun Pelayang — Herdi

Kecamatan Bathin III

• Dusun Teluk Panjang — Ahzari

Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas

• Dusun Lubuk Landai — Idris Hasan

Kecamatan Tanah Sepenggal

• Dusun Sungai Gambir — Ahmad Kusairi

Kecamatan Bathin II Babeko

• Dusun Suka Makmur — Santoso

• Dusun Tanjung Menanti — Abdul Karim

Kecamatan Jujuhan

• Dusun Rantau Ikil — Muhamad Doni, SP

• Dusun Talang Pamesun — Muhamad Sukarta

Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang

• Dusun Lubuk Tanah Terban — Efendi, SH

• Dusun Pauh Agung — M. Khobir

• Dusun Muara Tebo Pandak — Sai Duna

• Dusun Tuo Limbur — Juprizal

Kecamatan Rantau Pandan

• Dusun Rantau Duku — Erwan

Dengan pelantikan tersebut, 28 Rio resmi menjalankan tugas pemerintahan di dusun masing-masing.

Tantangan berikutnya adalah memastikan mandat tersebut diterjemahkan menjadi pelayanan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat yang berjalan efektif di tingkat dusun.(*)

MUARABUNGO, SEPUCUKJAMBI.ID — Dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Bungo kembali mengalir melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD) 2026.

Salah satu ruas yang mendapat perhatian adalah jalan Simpang Bandara Bungo–Dusun Danau di Kecamatan Pelepat Ilir.

Proyek tersebut memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp25 miliar melalui program IJD.

Ruas jalan ini ditinjau langsung Wakil Bupati Bungo Tri Wahyu Hidayat bersama Anggota Komisi V DPR RI dari Daerah Pemilihan Jambi, Edi Purwanto, Sabtu 12 September 2026 lalu.

Bagi Pemerintah Kabupaten Bungo, pembangunan ruas tersebut tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kualitas jalan.

Akses ini juga memiliki fungsi penting karena menjadi salah satu jalur yang digunakan masyarakat dan kendaraan angkutan hasil perkebunan.

Wakil Bupati Bungo, Tri Wahyu Hidayat mengatakan dukungan anggaran dari program IJD menjadi salah satu solusi bagi daerah di tengah keterbatasan kapasitas fiskal pemerintah kabupaten.

Ia mengapresiasi dukungan Edi Purwanto dalam memperjuangkan anggaran pembangunan jalan tersebut.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Bungo, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Edi Purwanto yang telah membantu dan memperjuangkan anggaran IJD sehingga dukungan anggaran ini dapat hadir untuk pembangunan jalan di Kabupaten Bungo,” kata Tri Wahyu.

Menurutnya, karakter lalu lintas di ruas Simpang Bandara Bungo–Dusun Danau menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan konstruksi jalan.

Selain kendaraan masyarakat, jalur tersebut juga dilalui kendaraan dengan muatan berat, terutama angkutan hasil perkebunan.

Kondisi itu membuat kebutuhan terhadap konstruksi jalan yang lebih kuat menjadi semakin penting.

Karena itu, pembangunan ruas tersebut direncanakan menggunakan konstruksi rigid beton.

“Kita berharap pembangunan jalan ini nantinya dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Dengan kondisi kendaraan yang melintas cukup banyak dan ada kendaraan dengan muatan berat, kita berharap konstruksi rigid beton ini dapat membuat jalan lebih kuat dan tahan lama,” ujarnya.

Pemkab Bungo juga menyoroti persoalan yang kerap muncul setelah pembangunan infrastruktur selesai, yakni keberlanjutan pemeliharaan.

Tri Wahyu memastikan pemerintah daerah akan memberikan perhatian terhadap kondisi jalan setelah proyek rampung.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur harus diikuti dengan perawatan agar manfaat investasi pemerintah tidak berhenti pada selesainya pekerjaan fisik.

“Setelah jalan ini selesai dibangun, tentu akan kita perhatikan pemeliharaannya. Kita ingin infrastruktur yang sudah dibangun dapat terus terjaga dan memberikan manfaat bagi masyarakat dalam jangka panjang,” katanya.

Dengan adanya alokasi Rp25 miliar tersebut, Pemkab Bungo berharap kualitas konektivitas di wilayah Pelepat Ilir dapat meningkat.

Perbaikan akses jalan juga diharapkan mendukung mobilitas masyarakat sekaligus aktivitas ekonomi yang bergantung pada kelancaran distribusi hasil perkebunan.

Pemerintah Kabupaten Bungo berharap program IJD tidak berhenti pada satu ruas jalan.

Pemkab masih mendorong kerja sama dengan pemerintah pusat dan DPR RI untuk mendapatkan dukungan anggaran bagi kebutuhan infrastruktur di wilayah lainnya.

Bagi daerah, dukungan tersebut menjadi penting karena kebutuhan pembangunan dan pemeliharaan jalan terus berkembang, sementara kemampuan pembiayaan daerah memiliki keterbatasan.

Pemkab Bungo menyatakan akan terus mendorong sinergi dengan pemerintah pusat dan DPR RI, terutama untuk memperkuat konektivitas antarkawasan serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Dengan demikian, proyek jalan Simpang Bandara Bungo–Dusun Danau tidak hanya menjadi proyek fisik senilai Rp25 miliar, tetapi juga akan menjadi bagian dari upaya memperkuat akses transportasi dan distribusi ekonomi di Kabupaten Bungo.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2026 akhirnya tuntas.

DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Merangin menyepakati Ranperda Perubahan APBD 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah pada Kamis 17 September 2026.

Pengesahan tersebut berlangsung melalui tiga rapat paripurna dalam satu hari, mulai dari penyampaian pandangan umum fraksi, jawaban pemerintah daerah, hingga pendapat akhir fraksi sekaligus penandatanganan kesepakatan bersama.

Rangkaian pembahasan dimulai Kamis pagi. Dalam agenda pertama, masing-masing fraksi DPRD Merangin menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Keuangan Perubahan APBD 2026.

Wakil Bupati Merangin, A. Khafidh hadir dalam rapat tersebut bersama Sekretaris Daerah, Zulhifni.

Bupati Merangin M. Syukur belum menghadiri paripurna pertama karena berada di Kecamatan Muara Siau untuk meninjau lokasi kebakaran hutan.

Pembahasan berlanjut pada siang hari dengan agenda jawaban dan tanggapan pemerintah daerah atas pandangan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD.

Baru pada paripurna ketiga yang berlangsung Kamis malam, Bupati M. Syukur hadir secara langsung.

Sidang terakhir menjadi tahap penentu dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi dan penandatanganan persetujuan bersama.

Dengan tahapan tersebut, proses pembahasan Perubahan APBD Kabupaten Merangin 2026 dinyatakan selesai dan Ranperda ditetapkan menjadi Perda.

Setelah pengesahan, perhatian Pemkab Merangin kini diarahkan pada pelaksanaan anggaran.

Bupati M. Syukur menekankan bahwa perubahan APBD harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, bukan berhenti pada capaian administratif.

Menurutnya, perubahan anggaran disusun untuk menyesuaikan kebijakan pemerintah daerah dengan perkembangan kondisi ekonomi serta kebutuhan riil masyarakat.

Fokus penggunaan anggaran diarahkan antara lain pada pelayanan dasar, pembangunan dan perbaikan infrastruktur, serta penguatan ekonomi lokal.

Syukur juga meminta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengubah orientasi pengelolaan anggaran.

Menurut dia, keberhasilan tidak semestinya hanya diukur dari seberapa besar anggaran dapat direalisasikan.

“Anggaran terserap 100 persen itu prestasi administrasi. Tetapi masalah rakyat selesai 100 persen, itulah prestasi yang sesungguhnya.”

Ia bahkan mengaitkan capaian pengelolaan keuangan dengan tingkat kepuasan masyarakat.

Pemerintah daerah, katanya, tidak cukup hanya mengejar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan.

“Kita tidak ingin hanya laporan keuangan yang berstatus WTP, tetapi kepuasan masyarakat kita juga harus berstatus WTP: Warga Total Puas.”

Pernyataan tersebut menempatkan pelaksanaan APBD-P 2026 sebagai tahap penting berikutnya.

Setelah regulasi anggaran disahkan, efektivitas program dan dampaknya terhadap masyarakat menjadi ukuran yang harus dibuktikan oleh masing-masing OPD.

Ketua DPRD Kabupaten Merangin, M. Rifaldi yang memimpin rapat paripurna menyampaikan apresiasi atas selesainya seluruh tahapan pembahasan Perubahan APBD 2026.

Ia berharap penetapan Ranperda tersebut dapat memberikan manfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Merangin.

“Marilah kita bersama-sama memohon ridha ke hadirat Allah SWT, semoga penetapan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Daerah ini membawa kebaikan dan mendapat ridha-Nya,” ujar Rifaldi.

Dengan disahkannya APBD-P 2026, tantangan berikutnya bukan lagi berada pada proses pembahasan di ruang sidang.

Pemerintah Kabupaten Merangin kini harus memastikan program yang telah mendapat legitimasi anggaran benar-benar berjalan dan menyentuh kebutuhan masyarakat.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan perbukitan Bukit Telasih, Kecamatan Muara Siau, Kabupaten Merangin, akhirnya ditangani dengan operasi pemadaman dari udara.

Medan yang terjal dan sulit dijangkau membuat armada pemadam darat kesulitan mencapai titik api.

Bupati Merangin, M. Syukur turun langsung meninjau lokasi kebakaran di wilayah Desa Pasar Muara Siau dan Desa Teluk Sikumbang, Kamis 17 September 2026.

Area yang terbakar diperkirakan mencapai sekitar 10 hektare.

Dalam peninjauan tersebut, Bupati memantau proses penanganan sekaligus memastikan titik api telah berhasil dipadamkan.

Pemadaman dilakukan dengan dukungan tim gabungan dan water bombing menggunakan helikopter Aircraft Sikorsky UH60A bantuan BNPB Provinsi Jambi.

Bupati M. Syukur mengatakan lokasi karhutla berada di kawasan bukit dengan medan yang cukup terjal.

Kondisi tersebut membuat kendaraan pemadam tidak dapat menjangkau titik kebakaran secara langsung.

“Lokasinya cukup jauh di bukit, tidak bisa dilalui oleh armada pemadam yang kita punya. Alhamdulillah kita dibantu helikopter pemadam dari provinsi, dan masyarakat bersama Kapolsek serta Danramil sudah bergotong royong,” ujar Syukur saat berada di lokasi.

Dukungan dari udara menjadi bagian penting dalam penanganan kebakaran karena titik api berada di kawasan yang sulit diakses melalui jalur darat.

Helikopter melakukan operasi penyiraman udara pada Kamis sekitar pukul 12.00 hingga 14.40 WIB.

Setelah seluruh titik api dinyatakan berhasil dipadamkan, helikopter kembali menuju Bandara Sultan Thaha Jambi.

Karhutla di Bukit Telasih bukan kali pertama terjadi dalam periode tersebut.

Api pertama kali dilaporkan muncul pada Minggu 6 September 2026. Setelah sempat berhasil dipadamkan, kebakaran kembali muncul pada Sabtu 12 September 2026.

Api kemudian meluas hingga ke kawasan perbatasan Desa Teluk Sikumbang.

Kondisi cuaca yang panas dan medan perbukitan membuat proses penanganan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, aparat keamanan, masyarakat hingga dukungan armada udara.

Melihat kondisi lapangan dan cuaca yang dinilai ekstrem, Bupati Merangin meminta masyarakat menghentikan sementara aktivitas pembukaan maupun pembersihan lahan dengan cara dibakar.

Ia mengingatkan bahwa pembakaran lahan dalam kondisi cuaca panas dapat memperbesar risiko kebakaran dan menyulitkan proses pemadaman, terutama apabila api menjalar ke kawasan perbukitan.

“Tolong kepada masyarakat jangan ada yang bakar-membakar lahan, apa pun alasannya sementara ini hentikan dulu. Kalau sudah terjadi begini, kita semua yang repot, apalagi di daerah bukit seperti ini peralatan kita terbatas untuk menjangkau,” tegasnya.

Menurutnya, pencegahan menjadi langkah penting karena penanganan karhutla di medan sulit membutuhkan sumber daya dan waktu yang lebih besar.

Anggota DPRD Kabupaten Merangin Hasren Purja Sakti, yang turut mendampingi Bupati dalam peninjauan, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan kebakaran.

Ia mengapresiasi respons pemerintah daerah sekaligus dukungan BNPB melalui armada udara untuk menjangkau kawasan yang sulit didatangi tim pemadam dari darat.

“Kami atas nama jajaran Pemkab dan DPRD Merangin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja sama dan membantu penanganan kebakaran ini,” ujar Hasren.

Dengan seluruh titik api telah dipadamkan, pemantauan terhadap kawasan bekas kebakaran tetap menjadi perhatian untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api.(*)

KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID – Tradisi lokal Arakan Sahur mendapat sentuhan teknologi dari tangan pemuda asal Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Melalui sebuah proyek riset berbasis robotika, tradisi khas daerah tersebut kini dibawa ke panggung kompetisi riset tingkat nasional.

Adalah M. Arif Rahman Hakim, mahasiswa jenjang magister asal Kecamatan Kuala Betara, yang berhasil melaju ke babak final Kompetisi Riset Tugas Akhir Mahasiswa dalam ajang B-CREATIVE Indonesia Research and Innovation Fair (IRIFair) 2026.

Kabar tersebut disampaikan Arif saat melakukan audiensi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Hermansyah, di ruang kerja Sekda, Rabu 16 September 2026.

Audiensi tersebut turut didampingi Kepala Bapperida Tanjung Jabung Barat.

Pertemuan itu menjadi momentum bagi Arif untuk melaporkan langsung capaian risetnya sekaligus memperoleh dukungan pemerintah daerah menjelang babak final.

Kompetisi tersebut dijadwalkan berlangsung pada 21-24 September 2026 di Kawasan Sains dan Teknologi (KST) B.J. Habibie, BRIN, Tangerang Selatan.

Yang membuat riset Arif menarik adalah upayanya menghubungkan teknologi modern dengan budaya lokal.

Ia mengembangkan penelitian berjudul “Proyek STEM: Modul Pembelajaran Gerak Lurus Berbasis Robotika dengan Miniatur Arakan Sahur.”

Riset tersebut menggabungkan pendekatan STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) dengan miniatur Arakan Sahur, sebuah tradisi yang telah menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Tanjung Jabung Barat.

Dengan pendekatan tersebut, Arakan Sahur tidak hanya ditempatkan sebagai produk budaya yang dipertahankan, tetapi juga dijadikan konteks pembelajaran untuk mengenalkan konsep gerak lurus melalui teknologi robotika.

Inovasi itu sekaligus menunjukkan bagaimana kearifan lokal dapat digunakan sebagai sumber inspirasi dalam pengembangan pembelajaran berbasis teknologi.

Bagi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, capaian tersebut menjadi prestasi yang membawa dua hal sekaligus: kompetensi akademik dan identitas daerah.

Sekda Tanjung Jabung Barat, Hermansyah mengatakan pemerintah daerah memberikan dukungan terhadap inovasi yang dikembangkan Arif.

“Pemerintah daerah sangat bangga dan mendukung penuh inovasi yang diciptakan oleh saudara M. Arif Rahman Hakim. Ini adalah bukti nyata bahwa pemuda Tanjung Jabung Barat mampu bersaing di tingkat nasional dengan membawa identitas dan kearifan lokal kita, yaitu Arakan Sahur, ke dalam ranah teknologi robotika modern.”

Dukungan Pemkab Tanjung Jabung Barat tidak hanya diarahkan pada pencapaian di kompetisi.

Pemerintah daerah berharap riset tersebut juga dapat menjadi contoh bahwa budaya lokal memiliki ruang untuk dikembangkan melalui inovasi.

Arakan Sahur yang selama ini dikenal sebagai tradisi masyarakat Tanjung Jabung Barat kini memperoleh pendekatan berbeda melalui penelitian pendidikan dan robotika.

Persinggungan antara budaya dan teknologi tersebut membuka kemungkinan bahwa, tradisi lokal tidak hanya dipertahankan melalui kegiatan seremonial, tetapi juga dapat menjadi bahan pembelajaran dan inovasi bagi generasi muda.

Hermansyah berharap capaian Arif dapat mendorong lebih banyak pemuda Tanjung Jabung Barat untuk berani mengembangkan gagasan yang mengangkat potensi daerah.

Menurutnya, prestasi di tingkat nasional dapat menjadi motivasi bagi generasi muda untuk terus berkarya dan menghadirkan inovasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Bagi Arif, babak final IRIFair 2026 menjadi kesempatan untuk menguji gagasan tersebut di hadapan para penguji di tingkat nasional.

Keikutsertaannya juga membawa misi lain memperkenalkan Arakan Sahur sebagai kekayaan budaya Tanjung Jabung Barat melalui medium yang berbeda, yakni teknologi pendidikan dan robotika.

Jika berhasil dikembangkan lebih jauh, pendekatan semacam ini dapat mempertemukan dua kepentingan sekaligus menjaga relevansi budaya lokal dan mendorong kemampuan generasi muda dalam teknologi.

Kini, perhatian tertuju pada babak final IRIFair 2026 di Tangerang Selatan.

Di sana, inovasi yang berangkat dari tradisi lokal Tanjung Jabung Barat akan berhadapan dengan karya-karya riset lainnya dari tingkat nasional.(*)

MUARASABAK, SEPUCUKJAMBI.ID – Kabupaten Tanjung Jabung Timur mendapat alokasi sekitar Rp90 miliar melalui program Instruksi Presiden (IJD) 2026.

Nilai tersebut disebut menjadi porsi terbesar untuk satu daerah di Provinsi Jambi.

Anggota Komisi V DPR RI Edi Purwanto mengatakan, dari total alokasi IJD Provinsi Jambi sekitar Rp381 miliar tahun ini, Tanjung Jabung Timur memperoleh sekitar Rp90 miliar.

Salah satu pertimbangannya adalah kondisi geografis wilayah yang banyak berada di kawasan gambut.

Besarnya alokasi tersebut menjadi penting karena kebutuhan infrastruktur jalan di Tanjung Jabung Timur masih cukup besar.

Dalam kunjungannya ke daerah tersebut, Edi menyebut berdasarkan laporan Bupati Dillah Hikmah Sari, tingkat kemantapan jalan di Tanjab Timur baru sekitar 16 persen.

“Bu Bupati menyampaikan jalan mantap Tanjung Jabung Timur hanya 16 persen. Tentu ini menjadi tugas kami sebagai anggota DPR RI untuk berpikir keras mencari solusi perbaikan infrastruktur,” ujar Edi.

Program IJD tersebut mencakup sejumlah seksi jalan di Tanjung Jabung Timur.

Rencana pembangunan meliputi ruas Desa Simpang/Berbak–Simpang Jembatan Muara Sabak serta Jalan Simpang 4 Kantor Camat–Batas Kecamatan Nipah Panjang.

Dari rencana empat seksi pembangunan, tiga seksi disebut akan dikerjakan pada 2026.

Sebelumnya, Edi juga menyebut pekerjaan fisik ditargetkan mulai Oktober 2026 setelah tahapan desain dan tender berjalan pada September.

Besarnya anggaran tidak otomatis membuat pekerjaan menjadi sederhana.

Karakter tanah Tanjung Jabung Timur yang didominasi gambut menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan jalan. Karena itu, Edi meminta kualitas konstruksi menjadi perhatian sejak awal.

Menurutnya, proyek tidak boleh hanya mengejar penyelesaian pekerjaan atau penyerapan anggaran.

Jalan yang dibangun diharapkan memiliki umur layanan panjang sehingga pemerintah tidak harus berulang kali mengeluarkan anggaran untuk ruas yang sama.

Ia juga meminta Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jambi memperhatikan kualitas pembangunan jalan yang dibiayai melalui IJD tersebut.

Harapannya, jalan yang dibangun dapat bertahan dalam jangka panjang sehingga anggaran pembangunan berikutnya bisa diarahkan untuk membuka akses maupun memperbaiki ruas lain yang masih membutuhkan penanganan.

Masuknya dana IJD menjadi semakin strategis di tengah keterbatasan fiskal daerah akibat berkurangnya Transfer Keuangan Daerah (TKD).

Edi mengatakan kondisi tersebut membuat pemerintah daerah perlu lebih aktif mengawal usulan pembangunan melalui program pemerintah pusat.

Untuk IJD sendiri, secara nasional tersedia anggaran sekitar Rp11 triliun yang harus dialokasikan ke berbagai daerah.

Edi menyebut koordinasi antara pemerintah daerah, Komisi V DPR RI, Kementerian PU dan BPJN menjadi bagian dari proses pengawalan usulan tersebut.

Dalam konteks Tanjung Jabung Timur, Edi juga mengapresiasi Bupati Dillah Hikmah Sari yang dinilainya aktif menyampaikan kebutuhan pembangunan daerah kepada pemerintah pusat.

Dukungan pemerintah pusat ke Tanjung Jabung Timur tidak hanya melalui IJD.

Bupati Dillah Hikmah Sari menyebut hampir Rp100 miliar dana APBN masuk ke Tanjung Jabung Timur melalui berbagai program pembangunan tahun ini.

Selain IJD, program tersebut antara lain Dana Alokasi Khusus (DAK), penanganan kawasan permukiman kumuh, Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), serta bedah rumah.

Dillah menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat dan Edi Purwanto dalam mengawal berbagai program tersebut.

Bagi Tanjung Jabung Timur, alokasi Rp90 miliar untuk jalan menjadi lebih dari sekadar angka dalam dokumen anggaran.

Keberhasilan program pada akhirnya akan terlihat dari kualitas ruas yang dibangun, daya tahan infrastruktur di tengah karakter tanah gambut, serta dampaknya terhadap mobilitas masyarakat dan distribusi hasil ekonomi daerah.

Jika pembangunan berjalan sesuai target, pekerjaan fisik jalan IJD tersebut mulai memasuki tahap pelaksanaan pada Oktober 2026.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Merangin, Jambi, menargetkan seluruh kantor camat di 24 kecamatan tidak lagi mengalami keterbatasan jaringan internet hingga akhir tahun anggaran 2026.

Penguatan jaringan tersebut menjadi bagian dari langkah Pemkab Merangin mempercepat penerapan pemerintahan berbasis digital sekaligus mengintegrasikan konektivitas internet di lingkungan pemerintah daerah.

Target itu disampaikan Bupati Merangin, H M Syukur melalui Asisten III Setda Merangin, Hennizor saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah di Kantor Dinas Kominfo Merangin, Kamis 17 September 2026.

Hennizor mengatakan, seluruh kantor camat nantinya akan mendapatkan akses jaringan internet dengan kapasitas yang memadai.

“Jadi nanti semua Kantor Camat, tidak ada lagi yang blank spot, semua akan teraliri jaringan internet. Kita bekerja harus berbasis Pemerintahan Digital (Pemdigi),” ujar Hennizor.

Rakor tersebut diikuti 24 camat atau perwakilan dari seluruh kecamatan di Kabupaten Merangin.

Kepala Dinas Kominfo Merangin, Akhoi menjelaskan, pemerintah daerah mulai membangun pola jaringan internet yang lebih terintegrasi sejak tahun anggaran 2025.

Jaringan internet di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD) secara bertahap dipusatkan melalui sistem terintegrasi yang dikelola Dinas Kominfo.

Skema tersebut kemudian diperluas hingga kantor kecamatan melalui anggaran perubahan tahun 2026.

“Kami akan terus berupaya membangun jaringan internet ini sampai ke tingkat kecamatan pada tahun anggaran 2026, melalui anggaran perubahan. Kedepannya akan kami kembangkan lagi sampai ke tingkat desa,” terang Akhoi.

Dengan model jaringan terintegrasi tersebut, pemerintah daerah tidak hanya mengejar tersedianya koneksi internet, tetapi juga membangun infrastruktur yang dapat mendukung berbagai sistem pemerintahan digital.

Ada konsekuensi terhadap kecamatan yang selama ini masih mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan jaringan internet secara mandiri.

Akhoi mengatakan, apabila jaringan internet terintegrasi dari Pemkab Merangin telah tersedia hingga akhir 2026, kecamatan yang masih menganggarkan biaya internet dapat mengalihkan anggaran tersebut untuk kebutuhan kegiatan lainnya melalui perubahan anggaran.

Artinya, integrasi jaringan diharapkan tidak hanya memperluas akses internet, tetapi juga dapat mengurangi kebutuhan pengadaan jaringan secara terpisah di masing-masing kecamatan.

Menurut Akhoi, tersedianya jaringan internet yang terintegrasi menjadi salah satu prasyarat agar berbagai sistem dan aplikasi pemerintahan digital dapat digunakan secara optimal di tingkat kecamatan.

Salah satunya adalah Aplikasi Srikandi yang digunakan untuk mendukung proses persuratan dan administrasi pemerintahan secara elektronik.

“Bila semua kantor camat sudah teraliri jaringan internet terintegrasi, semua sistem aplikasi dan program Pemdigi sudah bisa digunakan sepenuhnya, termasuk Aplikasi Srikandi untuk surat menyurat,” jelasnya.

Dengan dukungan jaringan tersebut, pekerjaan administrasi di kantor kecamatan diharapkan menjadi lebih mudah dan terhubung dengan sistem pemerintahan daerah.

Digitalisasi yang didorong Pemkab Merangin tidak hanya menyasar urusan administrasi internal pemerintah.

Akhoi juga berharap seluruh kantor camat dapat mengaktifkan dan mengelola website serta media sosial masing-masing secara optimal.

Langkah tersebut diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi pemerintahan dan kegiatan di tingkat kecamatan.

“Melalui internet ini, akan semakin mempermudah melaksanakan pekerjaan di kantor camat. Selain itu website semua kantor camat bisa aktif semua, termasuk semua media sosialnya, sehingga informasi publik akan semakin terbuka,” ujarnya.

Setelah jaringan terintegrasi ditargetkan menjangkau seluruh kantor camat pada 2026, Pemkab Merangin mulai mengarahkan pengembangan berikutnya ke tingkat desa.

Dengan demikian, pembangunan jaringan tidak berhenti pada penyediaan koneksi internet, tetapi diarahkan menjadi infrastruktur pendukung transformasi layanan pemerintahan dan keterbukaan informasi hingga wilayah paling dekat dengan masyarakat.(*)

MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID — Puluhan siswa SD Negeri 23/VIII Desa Tuo Ilir, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Jambi, menyampaikan pesan terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto.

Pesan tersebut disampaikan melalui sebuah rekaman video. Para siswa secara bersama-sama menyampaikan bahwa hingga Rabu 16 September 2026, mereka mengaku belum menerima Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam video itu, para siswa tampak mengenakan seragam batik merah. Mereka berkumpul di dalam ruang kelas dan menyampaikan pernyataan secara serentak.

“Dengan hormat Bapak Presiden Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Kami seluruh siswa-siswi SD Negeri 23 Tebo Ilir, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sampai saat ini kami belum menikmati dan menerima Makanan Bergizi Gratis (MBG) dari program Presiden,” ujar para siswa dalam video tersebut.

Pesan itu menjadi bentuk harapan agar distribusi program MBG dapat menjangkau sekolah mereka yang berada di wilayah Desa Tuo Ilir.

Para siswa berharap akses terhadap program tersebut dapat diberikan secara merata sehingga mereka juga memperoleh manfaat program pemenuhan gizi bagi peserta didik.

Persoalan yang dihadapi SD Negeri 23/VIII Tuo Ilir tidak berhenti pada belum diterimanya MBG.

Kondisi fisik, siswa disebut harus memindahkan kursi ke bagian ruang yang tidak terken sekolah juga menjadi perhatian.

Sejumlah bagian bangunan sekolah disebut mengalami kerusakan, terutama pada atap dan plafon ruang kelas.

Kerusakan paling parah dilaporkan terjadi pada ruang kelas III hingga kelas VI. Empat ruang kelas tersebut disebut mengalami kebocoran ketika hujan turun.

Kondisi tersebut dapat mengganggu aktivitas belajar. Saat hujan deras, siswa disebut harus memindahkan kursi ke bagian ruang yang tidak terkena tetesan air agar kegiatan belajar tetap berlangsung.

Material plafon yang mengalami kerusakan juga menjadi kekhawatiran tersendiri bagi pihak sekolah.

Pasalnya, bagian plafon yang sudah lapuk dinilai berpotensi membahayakan siswa maupun guru apabila mengalami keruntuhan.

Di tengah kondisi tersebut, para guru berupaya melakukan perbaikan secara mandiri dengan menggunakan material yang tersedia.

Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya sementara agar kegiatan belajar-mengajar tetap dapat berjalan sembari menunggu penanganan dari pemerintah.

Pihak sekolah disebut telah berulang kali mengusulkan perbaikan bangunan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo melalui pengajuan proposal.

Namun, berdasarkan informasi yang disampaikan pihak sekolah, hingga kini usulan perbaikan tersebut belum terealisasi program MBG dapat menjangkau sekolah mereka.

Di sisi lain, fasilitas ruang belajar juga membutuhkan penanganan agar kegiatan pendidikan.

Kondisi SD Negeri 23/VIII Tuo Ilir tersebut memperlihatkan dua persoalan yang kini menjadi perhatian sekolah, yakni akses terhadap program MBG dan kondisi sarana pendidikan.

Di satu sisi, para siswa berharap program MBG dapat menjangkau sekolah mereka.

Di sisi lain, fasilitas ruang belajar juga membutuhkan penanganan agar kegiatan pendidikan dapat berlangsung dalam kondisi yang aman dan nyaman.

Pihak sekolah berharap Pemerintah Kabupaten Tebo dapat melihat langsung kondisi bangunan SD Negeri 23/VIII Tuo Ilir dan memberikan penanganan terhadap fasilitas yang mengalami kerusakan.

Mereka juga berharap persoalan distribusi MBG di sekolah tersebut dapat segera mendapat perhatian dari pihak terkait.

Bagi para siswa, pesan yang disampaikan melalui video tersebut bukan hanya mengenai makanan gratis.

Mereka juga sedang menyampaikan harapan agar akses terhadap program pemerintah dan fasilitas pendidikan dapat dirasakan secara lebih merata, termasuk oleh siswa di wilayah pelosok Kabupaten Tebo.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Melon dan semangka yang ditanam di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Jambi akhirnya memasuki masa panen.

Namun, panen perdana pada Senin 14 September 2026 itu tidak hanya menjadi penanda keberhasilan budidaya tanaman buah.

Di balik buah yangen dilakukan oleh Kalapas Kelas IIA Jambi Syahroni Ali bersama Koordinator Satuan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Jambi Anton Hilmananfaatkan lahan di dalam lingkungan lapas sebagai ruang produkt dipetik, terdapat proses pembinaan warga binaan melalui kegiatan pertanian yang dirancang untuk menghasilkan keterampilan sekaligus mendorong kemandirian.

Panen dilakukan oleh Kalapas Kelas IIA Jambi Syahroni Ali bersama Koordinator Satuan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Jambi Anton Hilman beserta tim Balai Latihan Kerja (BLK) Jambi dan Ketua Koperasi Desa Merah Putih Satriono.

Program ketahanan pangan tersebut memanfaatkan lahan di dalam lingkungan lapas sebagai ruang produktif bagi warga binaan.

Lahan yang sebelumnya belum dimanfaatkan secara optimal kini menjadi tempat warga binaan belajar mengelola tanaman, mengikuti proses budidaya, hingga melihat langsung hasil dari pekerjaan yang mereka lakukan.

Hasil panen melon dan semangka menjadi bukti awal bahwa kegiatan pertanian di lingkungan lapas dapat menghasilkan komoditas pangan.

Tetapi, tantangan program tersebut justru dimulai setelah panen perdana.

Sebab, keberhasilan ketahanan pangan tidak semata-mata ditentukan oleh kemampuan menghasilkan buah.

Program perlu dijaga agar dapat berlangsung secara berkelanjutan, menghasilkan nilai ekonomi, dan memberikan keterampilan yang dapat digunakan warga binaan setelah menyelesaikan masa pembinaan.

Di titik inilah kegiatan pertanian menjadi lebih dari sekadar aktivitas bercocok tanam.

Warga binaan mendapatkan pengalaman mengenai proses produksi yang dapat menjadi salah satu bekal ketika nantinya kembali ke tengah masyarakat.

Lapas Kelas IIA Jambi menjalankan program tersebut dengan melibatkan BLK Jambi melalui pelatihan dan pendampingan.

Keterlibatan tenaga pelatihan diharapkan membuat kegiatan pertanian tidak berhenti pada praktikasi Desa Merah Putih juga membuka peluang agar hasil kegiatan pertanian nantinya tidak hanya berh rutin, tetapi memiliki pendekatan yang lebih terarah dari sisi keterampilan dan produktivitas.

Sinergi dengan Koperasi Desa Merah Putih juga membuka peluang agar hasil kegiatan pertanian nantinya tidak hanya berhenti sebagai konsumsi internal, tetapi dapat dikembangkan menjadi bagian dari aktivitas produktif yang memiliki nilai ekonomi.

Dengan pola tersebut, program ketahanan pangan memiliki beberapa lapisan manfaat sekaligus: menyediakan ruang belajar, melatih keterampilan, menghasilkan komoditas, serta membuka peluang pengembangan, nilai ekonomi, serta kemampuan warga binaan menguasai keterampilan pertanian menjadi bagian penting untuk melihat damp usaha.

Panen perdana melon dan semangka menjadi langkah awal dari proses yang lebih panjang.

Ke depan, keberlanjutan budidaya, kualitas hasil, efisiensi produksi, nilai ekonomi, serta kemampuan warga binaan menguasai keterampilan pertanian menjadi bagian penting untuk melihat dampak program tersebut.

Dengan demikian, ukuran keberhasilan tidak berhenti pada berapa kilogram melon dan semangka yang berhasil dipanen.

Ukuran yang lebih penting adalah apakah proses tersebut mampu membuat warga binaan memiliki pengalaman kerja, keterampilan praktis, dan pengetahuan yang dapat mereka bawa ketika kembali ke masyarakat.

Dari lahan sederhana di dalam lapas, proses itu kini mulai terlihat hasilnya. Buah pertama sudah dipanen.

Tantangan berikutnya adalah memastikan pembinaan terus tumbuh setelah panen perdana berakhir.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID— Pembinaan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Jambi mulai diarahkan lebih jauh, bukan hanya menghasilkan keterampilan selama berada di dalam lapas, tetapi juga membuka akses agar hasil karya tersebut dapat dikenal dan dimanfaatkan masyarakat.

Langkah itu ditandai dengan peresmian Gerai Pemasyarakatan di Koperasi Desa Merah Putih, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Kamis 27 Agustus 2026.

Gerai tersebut dibangun melalui kolaborasi Lapas Kelas IIA Jambi dengan Koperasi Desa Merah Putih Bukit Baling.

Fungsinya menjadi ruang pemasaran berbagai produk hasil pembinaan warga binaan sekaligus membuka jalur baru agar produk tersebut memiliki pasar di luar lingkungan lapas.

Peresmian dihadiri Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Jambi Irwan Rahmat Gumilar, Camat Sekernan Kalduni, Kabid PK Kanwil Ditjenpas Jambi Dimas Krisna Setiawan, Kalapas Kelas IIA Jambi Syahroni Ali, Kabapas Kelas I Jambi Dwi Santosa, Kepala LPP Kelas IIB Jambi Meita Eriza, Kepala LPKA Kelas II Muara Bulian J. Kasogi Surya Fattah, Danramil Sengeti Kapten Inf Kusnaidi, Kepala Desa Bukit Baling Robani, Ketua Kopdes Bukit Baling Satriono, serta sejumlah tamu undangan.

Kehadiran gerai menjadi bagian penting dari upaya menghubungkan program pembinaan dengan kebutuhan setelah warga binaan kembali ke tengah masyarakat.

Selama menjalani masa pembinaan, warga binaan tidak hanya diarahkan mengikuti kegiatan yang menghasilkan keterampilan, tetapi juga didorong menghasilkan produk yang memiliki nilai guna dan nilai ekonomi.

Melalui Gerai Pemasyarakatan, hasil tersebut mendapatkan ruang untuk diperkenalkan kepada masyarakat secara lebih luas.

Kalapas Kelas IIA Jambi Syahroni Ali mengatakan, kerja sama dengan berbagai pihak diperlukan agar hasil pembinaan tidak berhenti sebagai aktivitas di dalam lapas.

“Terima kasih atas bantuan dan kerja sama seluruh pihak yang terlibat dalam peresmian Gerai Pemasyarakatan hasil produksi warga binaan Lapas Kelas IIA Jambi. Karya warga binaan harus memiliki manfaat, baik secara ekonomi maupun sosial,” kata Syahroni.

Menurut dia, keberadaan gerai sekaligus menjadi upaya memperluas akses pemasaran produk hasil pembinaan.

“Sebagian hasil tersebut kami hadirkan melalui gerai dan kami salurkan pula kepada masyarakat dalam bentuk bantuan sosial,” ujarnya.

Peresmian Gerai Pemasyarakatan tidak hanya berkaitan dengan aktivitas perdagangan produk hasil pembinaan.

Pada kesempatan yang sama, Lapas Kelas IIA Jambi membagikan 25 paket bantuan sosial kepada masyarakat sekitar Desa Bukit Baling.

Bantuan berupa sembako dan sayuran tersebut menjadi bentuk kepedulian terhadap lingkungan sekitar.

Yang menarik, sayuran yang dibagikan merupakan hasil program ketahanan pangan dan pembinaan kemandirian warga binaan.

Artinya, hasil kegiatan pembinaan tersebut memiliki dua jalur manfaat. Sebagian dapat dikembangkan sebagai produk yang memiliki nilai ekonomi, sementara hasil pertanian tertentu dapat langsung dimanfaatkan untuk membantu masyarakat.

Pola ini memperlihatkan upaya menjadikan kegiatan pembinaan lebih terhubung dengan lingkungan sosial di luar lapas.

Aspek pembinaan juga terlihat melalui penampilan Metamorfosa Band Lapas Kelas IIA Jambi dalam kegiatan peresmian.

Kelompok musik tersebut menjadi wadah bagi warga binaan untuk mengembangkan bakat dan kreativitas di bidang seni.

Dengan demikian, pembinaan yang ditampilkan dalam kegiatan tersebut tidak terbatas pada keterampilan kerja.

Ada pula pengembangan potensi kreatif yang memberikan ruang bagi warga binaan untuk menyalurkan kemampuan di bidang seni.

Kolaborasi dengan Koperasi Desa Merah Putih Bukit Baling menjadi bagian lain dari upaya memperkuat hubungan antara institusi pemasyarakatan dengan masyarakat.

Gerai yang kini hadir di tengah masyarakat diharapkan dapat menjadi etalase bagi produk warga binaan sekaligus membuka kesempatan lebih luas bagi hasil pembinaan untuk diterima dan dimanfaatkan masyarakat.

Pada akhirnya, program tersebut menempatkan hasil pembinaan pada tiga sisi sekaligus menjalani masa pidana, tetapi diarahkan untuk menghasilkan keterampilan, karya, serta pengalaman produk sebagai bagian dari kemandirian ekonomi, hasil pertanian sebagai manfaat sosial, dan seni sebagai ruang pengembangan kreativitas.

Melalui pendekatan itu, pembinaan warga binaan tidak berhenti pada proses selama menjalani masa pidana, tetapi diarahkan untuk menghasilkan keterampilan, karya, serta pengalaman yang dapat menjadi bekal ketika mereka kembali ke masyarakat.(*)