SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mulai mengambil sikap tegas terkait dampak yang ditimbulkan angkutan batubara yang masih melintasi jalan umum.

Selama bertahun-tahun, aktivitas angkutan batubara dinilai telah memicu berbagai persoalan serius, mulai dari kemacetan panjang, kerusakan infrastruktur jalan, hingga meningkatnya risiko kecelakaan lalu lintas yang meresahkan masyarakat.

Sekretaris Daerah Muaro Jambi, Budhi Hartono, menegaskan bahwa kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut.

Pemerintah daerah mendesak investor PT Sinar Anugerah Sukses (PT SAS) agar segera menuntaskan pembangunan jalan khusus batubara.

“Kami mendukung investasi, tetapi kepentingan masyarakat harus tetap menjadi prioritas. Jalan khusus ini diharapkan menjadi solusi dari berbagai persoalan yang terjadi,” ujar Budhi, Rabu (1/4/2026).

Menurutnya, wilayah Muaro Jambi menjadi salah satu daerah yang paling terdampak karena dilalui jalur angkutan batubara dalam jumlah besar setiap harinya.

Pemerintah daerah berharap, kehadiran jalan khusus tersebut nantinya mampu mengalihkan seluruh aktivitas angkutan batubara dari jalan umum, sehingga beban masyarakat dapat berkurang secara signifikan.

Dalam rapat pemaparan progres pembangunan yang digelar di Kantor Bupati Muaro Jambi, sejumlah aspirasi masyarakat juga mencuat.

Warga meminta agar jalur jalan khusus tetap memperhatikan akses mereka, khususnya untuk menuju kebun dan permukiman.

Selain itu, masyarakat juga mendorong keterlibatan tenaga kerja lokal dalam proyek tersebut, serta meminta adanya langkah mitigasi terhadap dampak lingkungan seperti debu dan kebisingan.

Budhi menyebut, pihak PT SAS telah merespons berbagai masukan tersebut secara positif dan menyatakan komitmennya untuk menjalankan pembangunan secara bertanggung jawab.

“Kita berharap pembangunan ini tidak hanya cepat selesai, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan dan sosial masyarakat,” tambahnya.

Dukungan Serupa dari Batang Hari

Dorongan percepatan pembangunan jalan khusus batubara juga datang dari Pemerintah Kabupaten Batang Hari.

Sekretaris Daerah Batang Hari, Mula P. Rambe, menyatakan pihaknya siap mendukung penuh percepatan proyek tersebut, mengingat dampak negatif yang ditimbulkan sudah sangat dirasakan masyarakat.

“Jalan khusus ini harus segera direalisasikan karena sangat dibutuhkan. Dampaknya sudah terlalu besar bagi masyarakat,” tegas Rambe.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah siap membantu apabila terdapat kendala dalam proses pembangunan, mengingat proyek ini dinilai penting bagi kepentingan publik.

Sebagai informasi, PT SAS saat ini tengah membangun jalan khusus sepanjang 108 kilometer yang menghubungkan wilayah tambang di Sarolangun hingga ke Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di Kota Jambi.

Keberadaan jalur ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi persoalan angkutan batubara yang selama ini membebani jalan umum di sejumlah daerah di Provinsi Jambi.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Merangin resmi membuka ajang balap bergengsi MXGTX Championship 2026 yang digelar di Sirkuit Lembah Penawar, Desa Pulau Rengas, Kecamatan Bangko Barat, Senin (30/3/2026).

Pembukaan kejuaraan motorcross dan grasstrack tersebut dilakukan oleh Sekretaris Daerah Merangin, Zulhifni, yang hadir mewakili Bupati M. Syukur.

Ia turut didampingi Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga, Suherman.

Dalam sambutannya, Zulhifni memberikan apresiasi kepada panitia pelaksana yang dinilai berhasil menghadirkan event otomotif spektakuler di tengah suasana Idul Fitri.

“Event ini menjadi hiburan yang positif bagi masyarakat sekaligus wadah bagi para pecinta olahraga ekstrem untuk menyalurkan bakatnya,” ujar Zulhifni.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa motorcross dan grasstrack merupakan olahraga berisiko tinggi, sehingga seluruh pihak harus mengedepankan aspek keselamatan.

Zulhifni menegaskan kepada petugas keamanan dan tim medis agar selalu siaga selama perlombaan berlangsung. Hal ini penting untuk mengantisipasi kemungkinan kecelakaan di lintasan.

Ia juga mengingatkan ribuan penonton yang memadati area sirkuit agar tetap tertib dan tidak melanggar batas pengamanan.

“Saya minta kepada seluruh penonton untuk menyaksikan dari area yang telah disediakan. Jangan masuk ke lintasan karena sangat berbahaya,” tegasnya.

Selain sebagai hiburan, kejuaraan MXGTX Championship 2026 juga diharapkan menjadi sarana pembinaan atlet muda daerah.

Menurutnya, event ini dapat menjadi panggung bagi generasi muda untuk mengembangkan kemampuan dan berprestasi di bidang olahraga otomotif.

“Ajang ini bukan hanya soal kompetisi, tapi juga bagian dari proses pembinaan atlet lokal agar ke depan mampu bersaing di tingkat yang lebih tinggi,” tambahnya.

Kejuaraan ini pun disambut antusias oleh masyarakat. Ribuan penonton terlihat memadati area sirkuit untuk menyaksikan aksi para pembalap yang memacu adrenalin.

Dengan kombinasi hiburan, sportivitas, dan semangat pembinaan, MXGTX Championship 2026 diharapkan berjalan lancar serta memberikan dampak positif bagi dunia olahraga dan pariwisata di Kabupaten Merangin.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Kabupaten Merangin mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang mengesankan sepanjang tahun anggaran 2025, mencapai 5,13 persen.

Angka ini melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi sebesar 4,93 persen, bahkan lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat 5,11 persen.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemkab Merangin disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Merangin, Senin (30/03), dipimpin Wakil Ketua I DPRD Herman Effendi bersama Waka II Ahmad Fahmi dan dihadiri seluruh Kepala OPD.

Wakil Bupati Merangin, A. Khafidh, menyampaikan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil konsistensi program pembangunan daerah meski di tengah keterbatasan fiskal.

Lonjakan paling signifikan terlihat pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang tumbuh dari 2,77 persen pada 2024 menjadi 5,55 persen pada 2025.

“Sektor pertanian kembali menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Peningkatan ini membuktikan bahwa strategi penguatan ekonomi kerakyatan berjalan di jalur yang tepat,” ujar Wabup Khafidh.

Kualitas hidup masyarakat juga membaik, terlihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang naik menjadi 73,41 poin, meningkat dari 72,65 poin pada tahun sebelumnya.

Meski sebagian sektor menunjukkan performa positif, sektor akomodasi dan makan minum mencatat pertumbuhan lebih lambat, yakni hanya 3,24 persen dibanding 7,78 persen pada 2024.

Dari sisi keuangan daerah, pertumbuhan ekonomi didukung realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp1,495 triliun atau 98,37 persen dari target.

Menariknya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru melampaui target dengan realisasi 104,64 persen, atau sekitar Rp161,7 miliar.

“Angka-angka ini bukan sekadar statistik, tetapi representasi kemajuan pembangunan yang telah kita capai bersama,” tambah Wabup Khafidh.

Pencapaian ini diharapkan menjadi landasan bagi Pemkab Merangin untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik, memperkuat sektor pertanian, dan mendorong pembangunan berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Merangin.(*)

MUARABUNGO, SEPUCUKJAMBI.ID – Bupati Bungo, Dedy Putra, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bungo Tahun 2027, Selasa (31/03/2026), di Aula Cempaka Kuning, Kantor Bappeda Kabupaten Bungo.

Acara ini menjadi momentum penting untuk merumuskan arah pembangunan daerah tahun mendatang.

Dalam sambutannya, Bupati Dedy Putra menekankan fokus pembangunan pada infrastruktur dan optimalisasi pelayanan publik sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

“Perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan menjadi prioritas utama karena berpengaruh langsung pada konektivitas antar wilayah dan aktivitas ekonomi masyarakat,” ujar Bupati Dedy Putra.

Selain pembangunan jalan dan jembatan, Pemkab Bungo juga menekankan revitalisasi kawasan perkotaan untuk menciptakan lingkungan yang lebih tertata, nyaman, dan layak huni.

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik kota dan mendukung pertumbuhan sektor perdagangan serta jasa.

Revitalisasi pasar tradisional juga menjadi perhatian serius pemerintah. Program ini bertujuan meningkatkan daya saing pasar rakyat agar mampu bersaing dengan pusat perdagangan modern, sekaligus memberikan kenyamanan bagi pedagang dan pengunjung.

Di sektor perkebunan, Program Sawit Rakyat menjadi prioritas strategi pemerintah. Program ini diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani sawit melalui dukungan pelatihan, akses permodalan, dan peningkatan kualitas hasil produksi.

Musrenbang RKPD 2027 dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Kasubdit Transportasi Jalan Direktorat Konektivitas dan Infrastruktur Logistik Kementerian PPN/Bappenas, Bappeda Provinsi, jajaran Forkopimda, kepala OPD, camat, serta perwakilan masyarakat.

Forum ini memberikan kesempatan bagi semua pemangku kepentingan untuk menyampaikan masukan konstruktif demi pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

Dengan digelarnya Musrenbang RKPD 2027, Pemerintah Kabupaten Bungo berharap seluruh program pembangunan dapat berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.(*)

KERINCI, SEPUCUKJAMBI.ID – Semangat baru pelayanan kesehatan pasca Idul Fitri 1447 Hijriah terlihat jelas dalam apel kerja yang dipimpin Wakil Bupati Kerinci, H. Murison, S.Pd, S.Sos, M.Si, bersama jajaran pegawai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Kerinci, Rabu (1/4/2026) di Jalur Dua Bukit Tengah Siulak.

Apel kerja ini diikuti seluruh pejabat struktural, pejabat fungsional, dan tenaga kesehatan RSUD Kerinci.

Kegiatan ini menjadi momen penting untuk memperkuat komitmen pelayanan kesehatan prima kepada masyarakat setelah masa libur Hari Raya.

Dalam arahannya, Wabup Murison memberikan apresiasi atas pelaksanaan apel kerja dan memanfaatkan momentum Idul Fitri untuk menyampaikan ucapan selamat Hari Raya sekaligus permohonan maaf lahir dan batin kepada seluruh pegawai.

“Idul Fitri bukan hanya saat saling memaafkan, tetapi juga momentum untuk memperbarui semangat pengabdian kita dalam melayani masyarakat,” ujar Wabup Murison.

Wabup Murison juga membagikan kisah perjuangannya saat memulai karier sebagai guru dengan berbagai keterbatasan fasilitas, sebagai motivasi agar pegawai RSUD Kerinci tetap semangat dan berkomitmen dalam memberikan layanan terbaik.

Ia menegaskan, keterbatasan bukan halangan selama diiringi semangat, komitmen, dan keikhlasan.

Lebih lanjut, Wabup Murison menegaskan bahwa dirinya bersama Bupati Kerinci, Monadi, berkomitmen meningkatkan fasilitas dan sarana RSUD Kerinci agar pelayanan kesehatan semakin optimal.

Pemerintah Kabupaten Kerinci juga tengah mengupayakan pengembangan Rumah Sakit Bukit Kerman menjadi rumah sakit khusus di daerah, untuk memperkuat sistem layanan kesehatan dan memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan medis.

Usai apel kerja, Wabup Murison melakukan peninjauan langsung ke sejumlah unit pelayanan RSUD Kerinci untuk memastikan seluruh layanan berjalan optimal dan memberikan kenyamanan bagi pasien.

Apel kerja ini menjadi simbol dimulainya kembali aktivitas pelayanan pasca Hari Raya, sekaligus pengingat bahwa pelayanan kesehatan adalah pengabdian yang harus dijalankan dengan semangat, kepedulian, dan tanggung jawab kepada masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Sungai Penuh, Alfin, S.H., memperkuat kerja sama dengan Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Jambi, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Senin (30/03/2026) di Aula BPBPK Jambi.

Pertemuan ini menghadirkan Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kabag Prokopim, dan jajaran Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Rombongan diterima hangat oleh Kepala Balai BPBPK Jambi Muhammad Rusli, S.T., M.D.M., Kepala Satker Pelaksanaan Cipta Karya Provinsi Jambi Yusrizal, S.T., M.T., serta Kasi Pelaksanaan II/PPK Perencanaan Adrial Munis, S.T., M.T.

Dalam diskusi, Wali Kota Alfin memaparkan sejumlah program strategis yang menjadi prioritas, antara lain percepatan pembangunan IPA Hamparan Rawang untuk meningkatkan layanan air bersih, pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) RKE, serta pengajuan dukungan alat berat berupa beckoloader untuk mendukung operasional Dinas Lingkungan Hidup.

“Kami mendorong percepatan IPA Hamparan Rawang agar layanan air minum masyarakat meningkat, TPST RKE sebagai solusi pengelolaan sampah terpadu, dan dukungan alat berat untuk memperkuat operasional Dinas Lingkungan Hidup,” jelas Wali Kota Alfin.

BPBPK Jambi menyambut baik usulan tersebut dan memastikan tindak lanjut program sesuai mekanisme Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Pertemuan ini diharapkan memperkuat sinergi pemerintah daerah dan pusat, mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kota Sungai Penuh.(*)

KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID – Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., menghadiri sekaligus mengukuhkan Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Rabu (01/04/2026).

Kegiatan ini digelar bersamaan dengan Focus Group Discussion (FGD) lintas OPD dan pemangku kepentingan untuk menyusun regulasi daerah terkait pengelolaan ekosistem mangrove.

Acara yang berlangsung di Balai Pertemuan Kantor Bupati tersebut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Jambi, Kepala Balai Pengelolaan DAS Batanghari, akademisi, praktisi mangrove, pimpinan perusahaan, serta jajaran perangkat daerah.

Dalam sambutannya, Bupati Anwar Sadat menyampaikan apresiasi kepada Balai Pengelolaan DAS Batanghari Provinsi Jambi yang mendorong pembentukan KKMD.

Ia menegaskan bahwa Tanjung Jabung Barat memiliki potensi mangrove yang besar karena garis pantainya yang panjang dan kawasan pesisir yang luas.

“Mangrove bukan sekadar tumbuhan pesisir, tetapi benteng alami dari abrasi dan intrusi air laut, penyerap karbon yang efektif, serta habitat penting bagi biota laut yang menjadi sumber penghidupan masyarakat nelayan,” ujar Bupati.

Pengukuhan KKMD diharapkan menjadi wadah koordinasi lintas sektor untuk konservasi, rehabilitasi, dan pengelolaan mangrove secara berkelanjutan.

Bupati juga menekankan tantangan yang dihadapi, seperti alih fungsi lahan menjadi tambak, penebangan liar, dan pencemaran limbah, yang harus diatasi secara bersama.

“KKMD harus menjadi motor penggerak utama dalam menjaga kelestarian mangrove di daerah ini,” tegasnya.

Ketua Panitia, Yulium Haris, SP, M.Si, menjelaskan bahwa FGD ini menjadi langkah awal KKMD dalam menyusun regulasi daerah pengelolaan mangrove.

Forum ini bertujuan memperkuat kelembagaan KKMD, menyatukan persepsi lintas sektor, serta menghimpun masukan untuk regulasi yang aplikatif.

Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari berbagai tingkat pemerintahan, termasuk Ketua KKMD Provinsi Jambi, Bappeda Provinsi Jambi, akademisi, dan praktisi mangrove.

Dengan pengukuhan ini, diharapkan pengelolaan ekosistem mangrove di Tanjung Jabung Barat menjadi lebih terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Sungai Penuh resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jambi, Selasa (31/3/2026).

Penyerahan laporan tersebut dilakukan langsung oleh Alfin kepada Muhamad Toha Arafat dalam sebuah agenda resmi yang berlangsung di Auditorium Sultan Thaha, BPK RI Perwakilan Jambi.

Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda tahunan penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah kepada BPK, yang juga diikuti secara bersamaan oleh sejumlah pemerintah kabupaten dan kota se-Provinsi Jambi.

Dalam keterangannya, Alfin menegaskan bahwa penyampaian LKPD merupakan kewajiban setiap pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Penyampaian LKPD ini adalah wujud komitmen kami dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” ujar Alfin.

Ia menambahkan, laporan keuangan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah, sekaligus mendorong terciptanya tata kelola keuangan yang lebih efektif dan efisien di masa mendatang.

“Kami berharap melalui proses ini, kepercayaan publik semakin meningkat dan pengelolaan keuangan daerah bisa semakin baik ke depan,” tambahnya.

Acara penyerahan berlangsung dengan khidmat dan turut dihadiri sejumlah pejabat daerah, di antaranya Sekretaris Daerah Alpian, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKAD), serta Kepala Inspektorat Kota Sungai Penuh.

Langkah ini menjadi bagian penting dalam siklus pengawasan keuangan daerah, sekaligus menunjukkan keseriusan Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.(*)

KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar pada Selasa (31/03/2026).

Laporan tersebut disampaikan oleh Hermansyah yang mewakili Bupati Tanjung Jabung Barat, sebagai bagian dari kewajiban konstitusional pemerintah daerah kepada DPRD.

Dalam penyampaiannya, Hermansyah menegaskan bahwa LKPJ merupakan bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran, sesuai amanat undang-undang tentang pemerintahan daerah.

Ia menjelaskan, sepanjang tahun 2025, kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menunjukkan hasil yang cukup baik meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, baik dari sisi fiskal maupun dinamika ekonomi.

“Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2025 berjalan dengan baik. Berbagai program pembangunan mulai menunjukkan hasil positif di berbagai sektor,” ungkap Hermansyah saat membacakan sambutan Bupati.

Capaian tersebut terlihat dari meningkatnya kualitas infrastruktur dasar, membaiknya pelayanan di sektor pendidikan dan kesehatan, serta terkendalinya inflasi daerah.

Selain itu, perekonomian masyarakat juga menunjukkan penguatan melalui pengembangan sektor-sektor unggulan daerah.

Pemerintah daerah, lanjutnya, juga terus mendorong inovasi dalam tata kelola pemerintahan guna meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan publik.

LKPJ Tahun 2025 sendiri memuat sejumlah aspek penting, mulai dari kebijakan umum pemerintahan daerah, pelaksanaan urusan pemerintahan, realisasi program dan kegiatan, hingga pengelolaan keuangan daerah yang mencakup pendapatan dan belanja.

Selain itu, laporan juga memuat tindak lanjut atas rekomendasi DPRD, serta pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan lainnya.

Dalam laporan tersebut, pemerintah daerah juga menyoroti sejumlah indikator makro pembangunan seperti pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, dan indikator sosial ekonomi lainnya yang menunjukkan tren perbaikan.

Rapat paripurna ini dipimpin oleh Hamdani dan dihadiri anggota DPRD, unsur Forkopimda, serta jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Momentum ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bersama antara legislatif dan eksekutif untuk meningkatkan kinerja pemerintahan serta mempercepat pembangunan daerah ke depan.(*)

SUNGAIPENUH, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Sungai Penuh menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar pada Selasa (31/03/2026).

Laporan tersebut disampaikan oleh Azhar Hamzah yang mewakili Wali Kota Sungai Penuh.

Agenda ini menjadi bagian penting dari mekanisme akuntabilitas pemerintah daerah atas pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran.

Dalam pidato pengantarnya, Azhar Hamzah memaparkan berbagai capaian pembangunan yang mencakup sektor pemerintahan, pembangunan infrastruktur, hingga kesejahteraan masyarakat.

Ia juga mengungkap sejumlah program prioritas yang telah dijalankan beserta tantangan yang dihadapi sepanjang tahun 2025.

“LKPJ ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bersama antara pemerintah daerah dan DPRD untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mewujudkan pembangunan yang lebih baik di Kota Sungai Penuh,” ujar Azhar.

Dari sisi indikator makro, kondisi ekonomi Kota Sungai Penuh menunjukkan tren positif.

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 tercatat mencapai 4,39 persen, menandakan adanya peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.

Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga mengalami kenaikan menjadi 78,89 persen, dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 77,93 persen.

Peningkatan ini mencerminkan perbaikan pada sejumlah indikator penting, seperti angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, hingga daya beli masyarakat.

Menurut Azhar, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

“Kami mengajak pimpinan dan seluruh anggota DPRD serta seluruh elemen masyarakat untuk terus bersinergi dalam mendukung pembangunan, demi terwujudnya kesejahteraan dan kemajuan Kota Sungai Penuh,” tambahnya.

Rapat paripurna ini menjadi momentum evaluasi sekaligus pijakan strategis bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan yang lebih efektif ke depan.(*)