SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID -Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menargetkan pembangunan sistem penyediaan air bersih melalui pembangunan intake air baku dan Instalasi Pengolahan Air (IPA) pada tahun 2026.

Proyek strategis ini diperkirakan menelan anggaran lebih dari Rp75 miliar dan diharapkan menjadi solusi pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Muaro Jambi, Anjar Prabowo, mengatakan bahwa secara perencanaan administratif dan regulasi, proyek tersebut sebenarnya telah dipersiapkan sejak tahun 2025.

“Secara administrasi dan regulasi sebenarnya sudah siap sejak tahun lalu,” ujar Anjar Prabowo, Senin (26/1/2026).

Namun demikian, Anjar mengakui masih terdapat tantangan yang harus diselesaikan sebelum pembangunan dapat direalisasikan, terutama terkait pembebasan lahan di lokasi rencana proyek.

Meski begitu, ia menilai posisi proyek saat ini cukup kuat untuk diajukan kepada pemerintah pusat.

Oleh karena itu, Dinas PUPR Muaro Jambi akan melakukan langkah proaktif dengan menjalin komunikasi intensif dan pendekatan langsung ke Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS).

“Untuk intake air baku, kami berharap dapat dukungan dari BWSS. Secara konsep dan kebutuhan, story-nya sudah cukup bagus, tinggal kita dorong agar bisa segera terealisasi,” jelasnya.

Sementara untuk pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA), Anjar menegaskan bahwa kewenangan berada di bawah Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, bukan BWSS.

Karena itu, pihaknya juga akan langsung menyampaikan proposal ke kementerian terkait.

“IPA ini bukan kewenangan BWSS, melainkan Cipta Karya. Jadi kami juga akan langsung ke kementerian, jemput bola,” tegas Anjar.

Dalam waktu dekat, Anjar memastikan akan memimpin langsung presentasi proposal teknis yang telah disusun oleh Dinas PUPR Muaro Jambi.

Presentasi tersebut direncanakan dilakukan ke BWSS dengan pendampingan Ulil Amri, anggota DPRD Muaro Jambi dari daerah pemilihan setempat.

“Kami akan memaparkan seluruh kriteria teknis dan perencanaan yang sudah disiapkan. Harapannya, ini menjadi pintu masuk percepatan pembangunan intake dan IPA di Muaro Jambi,” tandasnya.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Persoalan layanan air bersih di Kabupaten Muaro Jambi kembali menjadi sorotan serius.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Muaro Jambi bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Muaro Jambi dan menemukan sejumlah masalah krusial pada infrastruktur utama.

Sidak tersebut mengungkap kondisi intake PDAM yang dinilai tidak lagi bekerja optimal dan berpotensi besar mengganggu pasokan air bersih bagi ribuan pelanggan, khususnya di wilayah Mendalo.

Anggota DPRD Muaro Jambi dari Fraksi PAN, Ulil Amri, menegaskan bahwa persoalan air bersih kini menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, terutama setelah pelantikan Bupati Bambang Bayu Suseno.

“Air minum adalah pelayanan dasar. Ini tidak bisa ditunda-tunda lagi penyelesaiannya,” ujar Ulil, Senin (26/1/2026).

Menurut Ulil, jumlah pelanggan PDAM Tirta Muaro Jambi saat ini mencapai sekitar 18.000 sambungan, dengan hampir 11.000 pelanggan berada di kawasan Mendalo.

Kondisi ini membuat gangguan pada intake PDAM berdampak langsung pada sebagian besar masyarakat.

“Begitu intake bermasalah, masyarakat langsung terdampak. Ini tidak boleh dibiarkan berlarut,” tegasnya.

Dari hasil peninjauan di lapangan, ditemukan beberapa persoalan utama, di antaranya pompa intake yang tidak optimal, pipa transmisi bermasalah, serta pasokan listrik Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang masih menggunakan jalur umum dan kerap mengalami pemadaman.

Akibatnya, distribusi air bersih ke pelanggan menjadi tidak maksimal. Bahkan di sejumlah kawasan padat penduduk, termasuk jalur sekolah di Mendalo, air sering kali tidak mengalir sama sekali.

“Ini sudah masuk kategori darurat pelayanan,” kata Ulil.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, DPRD bersama PUPR dan manajemen PDAM menyepakati dua skema penanganan, yakni jangka pendek dan jangka panjang.

Dalam jangka pendek, DPRD mendorong pengadaan pompa baru, peningkatan daya listrik, serta pengalihan jalur listrik IPA ke jalur khusus agar operasional lebih stabil.

Sementara untuk solusi jangka panjang, pembangunan intake baru dinilai menjadi langkah paling strategis.

Ulil mengungkapkan bahwa rencana pembangunan intake tersebut telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan tingkat kelayakan di atas 90 persen.

Ia berharap dukungan anggaran dari pemerintah pusat dapat direalisasikan mulai 2026 atau 2027.

Selain infrastruktur, DPRD juga menyoroti lemahnya respons PDAM terhadap keluhan masyarakat, terutama pada momen krusial seperti bulan Ramadan.

“Ketika air tidak mengalir, masyarakat kesulitan berwudhu dan sahur. Ini bukan hanya soal teknis, tapi menyangkut kebutuhan dasar dan ibadah,” ujarnya.

Dari sisi keuangan, Ulil menilai potensi pendapatan PDAM di wilayah Mendalo sebenarnya cukup besar, mencapai sekitar Rp800 juta per bulan.

Namun, realisasi pendapatan saat ini baru berkisar Rp500 juta per bulan, akibat banyaknya meteran air rusak serta infrastruktur yang belum memadai.

“Ada potensi sekitar Rp300 juta per bulan yang hilang. Percuma bicara pengembangan kalau masalah dasar belum diselesaikan,” katanya.

Ia juga menilai subsidi Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi sebesar Rp1 miliar per tahun untuk PDAM masih belum sebanding dengan kebutuhan operasional, mengingat biaya listrik mencapai sekitar Rp1,2 miliar per tahun.

“Fokus kita jelas, benahi intake, listrik, dan distribusi. Kalau infrastrukturnya kuat, pelayanan membaik, pendapatan naik, dan PDAM bisa lebih sehat,” pungkas Ulil.(*)

MUARABULIAN, SEPUCUKJAMBI.ID – Pelaksanaan Program Cetak Sawah Rakyat (CSR) 2025 di Kabupaten Batang Hari mengalami penyesuaian jadwal akibat faktor cuaca ekstrem.

Curah hujan yang tinggi dalam beberapa bulan terakhir menyebabkan banjir di sejumlah lokasi lahan, sehingga pengerjaan program tidak dapat dilakukan sesuai target awal.

Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Batang Hari, Bambang Satyono, mengatakan bahwa kondisi alam menjadi kendala utama tertundanya program tersebut.

“Curah hujan yang tinggi menyebabkan banyak lahan terendam banjir, sehingga program cetak sawah rakyat 2025 tidak bisa dilaksanakan tepat waktu,” ujar Bambang.

Ia menjelaskan, pemerintah daerah telah memperoleh perpanjangan waktu pelaksanaan hingga akhir Maret 2026 untuk menyelesaikan program CSR tersebut. Meski demikian, batas waktu tetap menjadi perhatian serius.

“Target awal memang tidak terpenuhi, tetapi kita diberi waktu sampai 31 Maret 2026. Jika melewati batas tersebut, akan dikenakan denda sebesar satu persen dari nilai kontrak,” jelasnya.

Menurut Bambang, semakin lama proses pengerjaan melewati tenggat waktu, maka besaran sanksi akan semakin meningkat. Oleh karena itu, pihaknya kini mempercepat persiapan lanjutan seiring membaiknya kondisi cuaca.

“Saat ini debit air sudah mulai turun dan genangan di lahan perlahan mengering. Kami optimistis pekerjaan CSR 2025 bisa kembali dilanjutkan pada awal Februari 2026,” katanya.

Setelah tahap awal berupa pembukaan lahan cetak sawah rampung, kegiatan akan dilanjutkan dengan rehabilitasi penunjang, seperti pembangunan dan perbaikan irigasi serta sistem perpompaan guna mendukung produktivitas sawah.

Selain itu, pemerintah juga akan menyalurkan bantuan bibit dan pupuk hingga lahan siap memasuki masa tanam.

Program ini diharapkan dapat selesai sesuai perencanaan dan memberikan dampak signifikan bagi ketahanan pangan daerah.

“Mudah-mudahan seluruh tahapan bisa berjalan lancar dan target indeks pertanaman (IP) 200 di Kabupaten Batang Hari dapat tercapai,” tutup Bambang.(*)

SUNGAIPENUH, SEPUCUKJAMBI.ID – Walikota Sungai Penuh, Alfin, SH bersama Wakil Walikota Azhar Hamzah menggelar Gala Dinner bersama Komunitas Indonesia Off Road Expedition (IOX) Raja 2026.

Kegiatan bertajuk “Semalam di Kota Sungai Penuh” tersebut berlangsung pada Sabtu (24/1) di Aula Kantor Walikota Sungai Penuh.

Acara berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban, menjadi momen silaturahmi antara Pemerintah Kota Sungai Penuh dengan para peserta IOX Raja 2026 yang tengah melakukan ekspedisi off-road di kawasan Bumi Sakti Alam Kerinci.

Dalam sambutannya, Ketua IOX Pusat, Irjen Pol (Purna) Drs Sam Budigusidian, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh atas sambutan yang diberikan kepada seluruh peserta ekspedisi.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada jajaran Pemerintah Kota Sungai Penuh atas dukungan dan sambutan hangat terhadap kegiatan IOX Raja 2026. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang petualangan, tetapi juga sarana promosi pariwisata daerah,” ujarnya.

Sementara itu, Walikota Sungai Penuh Alfin, SH juga menyampaikan rasa terima kasih kepada komunitas Indonesia Off Road Expedition Raja 2026 yang telah memilih Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci sebagai bagian dari rute ekspedisi.

Menurutnya, kegiatan off-road ini menjadi kesempatan bagi para peserta untuk merasakan langsung keindahan alam serta keramahan masyarakat Kerinci.

Ia meyakini pengalaman tersebut akan meninggalkan kesan mendalam bagi seluruh peserta.

“Melalui kegiatan petualangan ini, kami berharap para peserta dapat menikmati keunikan alam Kerinci sekaligus membawa cerita positif tentang daerah kami ke berbagai penjuru Indonesia,” kata Alfin.

Lebih lanjut, Alfin berharap Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci semakin dikenal luas sebagai destinasi wisata yang indah, aman, dan layak dikunjungi, baik untuk wisata petualangan maupun wisata alam keluarga.

Gala Dinner tersebut turut dihadiri oleh Bupati Sarolangun Hurmin, SE, pimpinan DPRD, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Alpian, Staf Ahli, para Asisten, Kepala OPD, jajaran pengurus IOX Pusat, serta seluruh peserta IOX Raja 2026 dari berbagai daerah di Indonesia.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Nama Usman Halik, anggota DPRD Muaro Jambi dari Fraksi PDI Perjuangan, menjadi perhatian publik setelah beredarnya sebuah video di media sosial yang menampilkan tumpukan sertifikat tanah.

Video tersebut memicu berbagai tanggapan warganet dan mengarahkan sorotan pada data harta kekayaan yang pernah dilaporkannya.

Sorotan tersebut selaras dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan Usman Halik ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2019.

Dalam laporan tersebut, total harta kekayaannya tercatat mencapai Rp 3,126 miliar tanpa adanya kewajiban utang.

Berdasarkan data LHKPN, porsi terbesar kekayaan Usman Halik berasal dari aset tanah dan bangunan.

Total nilai properti yang dimilikinya mencapai Rp 2,73 miliar dan tersebar di wilayah Kabupaten Muaro Jambi serta Kota Jambi.

Usman tercatat memiliki setidaknya sepuluh bidang tanah. Sebagian besar berada di Kabupaten Muaro Jambi dengan luas yang bervariasi, mulai dari belasan ribu hingga puluhan ribu meter persegi.

Meski memiliki luas cukup besar, beberapa bidang tanah tersebut dilaporkan dengan nilai relatif rendah, berkisar antara Rp 30 juta hingga Rp 160 juta per bidang.

Sementara itu, aset properti dengan nilai tertinggi tercatat berada di Kota Jambi.

Salah satunya berupa tanah dan bangunan seluas 733 meter persegi dengan bangunan seluas 150 meter persegi yang ditaksir senilai Rp 900 juta.

Selain itu, terdapat pula sebidang tanah seluas 675 meter persegi dengan nilai sekitar Rp 800 juta.

Selain aset properti, Usman Halik juga melaporkan kepemilikan alat transportasi dan mesin senilai Rp 140 juta.

Aset tersebut terdiri dari satu unit mobil Toyota Calya tahun 2018 serta sepeda motor Yamaha tahun 2018. Ia juga mencatat harta bergerak lainnya dengan nilai Rp 256 juta.

Dalam laporan tersebut, tidak tercantum kepemilikan surat berharga, kas dan setara kas, maupun jenis harta lainnya. Seluruh kekayaan yang dilaporkan disebut sebagai hasil sendiri.

Cek di sini daftar LHKPN USMAN MALIK anggota DPRD Muaro Jambi dari fraksi PDI Perjuangan. (*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Bupati Muaro Jambi Dr. Bambang Bayu Suseno (BBS) menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai penggerak ekonomi lokal.

Hal itu disampaikannya saat memimpin langsung Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Muaro Jambi Unggul tahun buku 2026, Jumat (23/1/2026).

RUPS-LB yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Muaro Jambi tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Junaidi H Mahir, jajaran komisaris dan direksi, serta perwakilan pemegang saham.

Rapat ini menjadi forum strategis untuk mengevaluasi kinerja perusahaan sekaligus menentukan arah kebijakan bisnis ke depan.

Dalam arahannya, Bupati Bambang Bayu Suseno menekankan bahwa PT Muaro Jambi Unggul harus dikelola secara profesional dan berorientasi pada hasil nyata bagi daerah.

“RUPS Luar Biasa ini bukan sekadar formalitas. Ini adalah evaluasi menyeluruh agar PT Muaro Jambi Unggul benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi daerah dan berkontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah,” tegas Bupati BBS.

Ia menegaskan pentingnya integritas manajemen, transparansi pengelolaan keuangan, serta inovasi dalam mengembangkan potensi usaha berbasis sumber daya lokal.

“Manajemen harus bekerja dengan profesional, berani berinovasi, dan mampu mengelola aset daerah secara produktif sehingga manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Muaro Jambi,” lanjutnya.

Dalam RUPS-LB tersebut, sejumlah agenda strategis dibahas, mulai dari evaluasi laporan keuangan dan capaian kinerja, penataan serta restrukturisasi manajemen, hingga penyusunan rencana strategis bisnis tahun 2026 yang diarahkan pada pengembangan unit usaha baru.

Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing PT Muaro Jambi Unggul sekaligus memperkuat posisinya sebagai BUMD yang sehat dan berkelanjutan.

Sementara itu, Wakil Bupati Muaro Jambi Junaidi H Mahir menegaskan bahwa pemerintah daerah sebagai pemegang saham mayoritas akan terus melakukan pengawasan ketat terhadap kinerja perusahaan daerah tersebut.

“Kami akan memastikan PT Muaro Jambi Unggul dikelola secara transparan, akuntabel, dan mampu bersaing secara sehat. Pemerintah daerah juga siap memberikan dukungan regulasi yang dibutuhkan,” ujarnya.

RUPS-LB ditutup dengan penandatanganan berita acara keputusan, yang akan menjadi acuan kerja jajaran direksi dan komisaris PT Muaro Jambi Unggul dalam menjalankan program dan target perusahaan sepanjang tahun 2026.(*)

MUARABUNGO, SEPUCUKJAMBI.ID – Bupati Bungo H. Dedy Putra secara tegas mendorong seluruh camat, lurah, serta pengurus RT dan RW di Kabupaten Bungo untuk mendukung dan mengadopsi Program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat (OPBM) sebagai solusi jangka panjang pengelolaan sampah di wilayah permukiman.

Dorongan tersebut disampaikan Bupati saat meresmikan peluncuran OPBM di Kelurahan Sungai Pinang, Kecamatan Bungo Dani, Minggu (25/1/2026).

Menurutnya, keberhasilan program ini sangat ditentukan oleh peran aktif pemerintah di tingkat kecamatan hingga lingkungan terkecil.

“Saya minta camat, lurah, RT dan RW benar-benar mendukung program OPBM ini. Kalau kita kompak, persoalan sampah bisa kita atasi bersama dan berkelanjutan,” tegas Bupati Dedy Putra.

Peluncuran OPBM di Sungai Pinang disebut Bupati sebagai langkah awal yang diharapkan menjadi contoh bagi kelurahan dan kecamatan lain di Kabupaten Bungo.

Program ini dirancang untuk melibatkan masyarakat secara langsung dalam pengelolaan sampah rumah tangga.

Bupati menegaskan bahwa pengelolaan sampah tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah daerah.

Diperlukan sinergi semua pihak agar lingkungan tetap bersih, tertib, dan sesuai dengan tata ruang daerah.

“Masalah sampah bukan hanya urusan pemerintah. Ini tanggung jawab bersama. OPBM hadir untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga lingkungannya sendiri,” ujarnya.

Dalam skema OPBM, satuan tugas operator akan mengumpulkan sampah langsung dari rumah warga menggunakan motor bak sampah roda tiga.

Sampah kemudian dibawa ke tempat transit sementara sebelum diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Dengan sistem tersebut, Bupati berharap tidak lagi ditemukan tumpukan sampah maupun bak sampah terbuka di tepi jalan yang selama ini mengganggu kebersihan dan estetika kota.

“Kalau program ini berjalan baik, Kota Bungo bisa lebih bersih dan tertata. Sungai Pinang kami jadikan pilot project,” kata Dedy Putra.

Sebagai tanda dimulainya operasional OPBM, Bupati Bungo secara simbolis menyerahkan dua unit motor bak sampah roda tiga kepada Kelurahan Sungai Pinang.

Penyerahan tersebut disaksikan unsur Forkopimda, Camat Bungo Dani, perwakilan OPD, serta masyarakat setempat.(*)

MUARABUNGO, SEPUCUKJAMIB.ID – Pemerintah Kabupaten Bungo resmi meluncurkan program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat (OPBM) di Kelurahan Sungai Pinang, Kecamatan Bungo Dani, Minggu (25/1/2026).

Program ini menjadi langkah konkret pemerintah daerah dalam memperkuat pengelolaan sampah dengan melibatkan langsung masyarakat di tingkat RT dan RW.

Peluncuran OPBM dilakukan langsung oleh Bupati Bungo H. Dedy Putra, serta dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Camat Bungo Dani, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan warga setempat.

Bupati Dedy Putra menegaskan bahwa persoalan sampah tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah.

Diperlukan peran aktif masyarakat agar pengelolaan lingkungan berjalan efektif dan berkelanjutan.

“Pengelolaan sampah adalah tanggung jawab bersama. Melalui OPBM, RT dan RW bersama warga menjadi ujung tombak dalam menjaga kebersihan lingkungan masing-masing,” ujar Dedy Putra.

Ia menjelaskan, OPBM dirancang untuk menjangkau langsung rumah tangga.

Satuan tugas OPBM akan melakukan pengumpulan sampah dari warga menggunakan kendaraan motor bak sampah roda tiga, kemudian dibawa ke tempat transit sementara sebelum diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Menurut Dedy Putra, sistem ini diharapkan mampu mengurangi keberadaan bak sampah terbuka di pinggir jalan serta mencegah penumpukan sampah di kawasan permukiman.

“Kelurahan Sungai Pinang kami dorong menjadi percontohan. Jika berjalan baik, OPBM bisa diterapkan di kelurahan dan kecamatan lain di Kabupaten Bungo,” katanya.

Bupati juga mengajak seluruh camat, lurah, serta pengurus RT dan RW untuk bersinergi menyukseskan program tersebut.

Ia menekankan bahwa keberhasilan OPBM sangat bergantung pada komitmen bersama, bukan hanya pada fasilitas yang disediakan pemerintah.

Sebagai simbol dimulainya operasional OPBM, Bupati Bungo menyerahkan dua unit motor bak sampah roda tiga kepada Kelurahan Sungai Pinang. Penyerahan tersebut disaksikan langsung oleh Forkopimda dan para tamu undangan.(*)

KERINCI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Desa Manjunto Lempur bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Karang Taruna resmi menutup sementara objek wisata Danau Kaco, Desa Manjunto Lempur, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, mulai Minggu, 25 Januari 2026.

Kebijakan ini diambil sebagai langkah tegas untuk melindungi kelestarian lingkungan, memperbaiki jalur trekking, serta menjaga keselamatan wisatawan yang selama ini mengakses destinasi tersebut.

Danau Kaco dikenal sebagai salah satu ikon wisata alam Kerinci dengan air danau yang jernih dan panorama hutan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang masih alami.

Namun, meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dinilai mulai memberi tekanan pada ekosistem dan kondisi jalur menuju lokasi.

Ketua Karang Taruna Desa Manjunto Lempur, Ahmad Yani Zakaria, membenarkan penutupan sementara tersebut.

“Iya, mulai 25 Januari Danau Kaco kami tutup sementara. Fokus kami saat ini pemulihan lingkungan dan perbaikan jalur menuju lokasi,” ujarnya.

Selama masa penutupan, pengelola akan melakukan pembersihan sampah, penataan ulang area sekitar danau, serta perbaikan jalur trekking yang selama ini sering tertutup semak dan licin saat musim hujan.

Sejumlah pembenahan infrastruktur ringan juga dilakukan demi meningkatkan faktor keamanan.

Tokoh masyarakat Lempur, Daswarsya, menegaskan bahwa keputusan penutupan ini murni demi keberlangsungan alam Danau Kaco, bukan untuk membatasi minat wisata.

“Ini untuk membersihkan sampah, memperbaiki jalan yang terjal, dan menyegarkan kembali vegetasi di sekitar danau,” katanya.

Ia menambahkan bahwa upaya tersebut juga bertujuan melindungi habitat satwa liar yang kerap melintasi kawasan tersebut.

“Kami ingin ekosistem tetap seimbang, satwa bisa melintas dengan aman, dan alam tetap lestari,” tambahnya.

Selama penutupan, seluruh aktivitas wisata ke Danau Kaco dihentikan sementara. Pengelola juga telah menyepakati penerapan sanksi bagi pengunjung yang nekat masuk tanpa izin.

Hingga saat ini, belum ada jadwal pasti pembukaan kembali Danau Kaco. Informasi terbaru akan diumumkan setelah seluruh proses pemulihan dan penataan dinyatakan selesai.

“Kalau sudah siap dan aman untuk dikunjungi, tentu akan kami sampaikan ke masyarakat,” tutup Daswarsya.

Penutupan ini diharapkan menjadi momentum penting agar Danau Kaco tetap terjaga sebagai destinasi wisata alam unggulan Kerinci yang aman, lestari, dan berkelanjutan.(*)

KERINCI, SEPUCUKJAMBI.ID – Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH memberikan apresiasi tinggi kepada masyarakat Kecamatan Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci, atas komitmennya memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya melalui kegiatan Kenduri Sko yang digelar secara konsisten.

Pernyataan tersebut disampaikan saat Gubernur menghadiri Kenduri Sko Manggien Depati Niniek Mamak Luhah Depati Intan Siulak Mukai, yang berlangsung di Lapangan Bola Kaki Trides Tebing Tinggi, Sabtu (24/01/2026).

Gubernur Al Haris menekankan pentingnya kegiatan budaya ini untuk memastikan budaya luhur tetap terjaga dan dapat dikenal oleh generasi penerus.

“Agenda budaya ini menjadi salah satu keunggulan masyarakat dan diharapkan dikenal lebih luas hingga ke penjuru negeri. Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada para Pemangku Adat, Tokoh Adat, dan Lembaga Adat atas dedikasinya memegang teguh adat-istiadat dan kearifan lokal yang menjadi pilar penting pembangunan,” ujar Gubernur.

Gubernur juga menyoroti peran Pemangku Adat sebagai mitra strategis pemerintah dalam memelihara tradisi, membimbing generasi muda, dan menjaga harmoni sosial.

Selain itu, Gubernur menyampaikan kebanggaannya karena Kenduri Sko telah tercatat sebagai budaya tak benda di Kementerian Kebudayaan, yang menjadi aset budaya daerah yang wajib dilestarikan.

Ia juga menekankan pentingnya menghidupkan kembali rumah adat empat sejenis di Kota Sungai Penuh, karena secara adat, Kerinci dan Sungai Penuh tetap bersatu meski administrasi pemerintahan berbeda.

Gubernur berpesan agar Kenduri Sko dijadikan sarana memperkuat silaturahmi dan menyatukan masyarakat, termasuk dengan melibatkan aparat hukum dalam restorasi yudisial berbasis adat.

Pendekatan ini menekankan prinsip keadilan restoratif (restorative justice) melalui musyawarah mufakat, bukan sekadar hukuman fisik.

Sementara itu, Bupati Kerinci Monadi, S.Sos, M.Si, menekankan bahwa Kenduri Sko adalah simbol persatuan dan kesatuan masyarakat, sekaligus wujud pelestarian adat pusako leluhur.

“Acara ini bukan hanya ajang silaturahmi, tetapi juga usaha kita melestarikan adat istiadat yang diwariskan leluhur. Kami akan terus mendukung kegiatan budaya agar tetap hidup dan berkembang di tengah masyarakat,” jelas Bupati Monadi.

Bupati menambahkan pentingnya persatuan dan kesepakatan dalam adat, sebagaimana pepatah Kerinci:
“Lah Bulat Air Dek Pembuluh, Lah Bulat Kato Dek Mufakat, Ka Ateh lah Sepucuk Bulat, Ka Bawah Lah Seurat Nunggang, Lah Saciok Bak Ayam, Lah Sedencing Bak Besi.”.(*)