JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Masyarakat Mandiangin dan sekitarnya kini memiliki akses lebih mudah untuk memiliki sepeda motor Honda.

Dealer resmi Citra Sentosa Motor (CSM) Mandiangin resmi menghadirkan gedung baru yang diresmikan pada 24 Januari 2026.

Berlokasi di Jalan Lintas Sarolangun – Muara Tembesi, Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, dealer ini tampil lebih modern, representatif, dan dilengkapi fasilitas lengkap untuk memberikan pengalaman layanan optimal bagi konsumen, baik untuk pembelian maupun perawatan sepeda motor Honda.

Dengan hadirnya gedung baru, dealer CSM Mandiangin kini memiliki fasilitas AHASS (Astra Honda Authorized Service Station) dan ruang tunggu pelanggan yang nyaman, sesuai dengan kebutuhan konsumen.

Erwin Susanto, General Manager Service and Parts PT Sinar Sentosa Primatama, menjelaskan bahwa pengembangan fasilitas ini merupakan bagian dari komitmen Honda dalam meningkatkan kualitas layanan jaringan dealer.

“Peresmian gedung baru Dealer Honda Citra Sentosa Motor Mandiangin diharapkan memberikan kemudahan akses masyarakat sekaligus layanan purna jual yang cepat dan terjangkau,” ujar Erwin.

Dealer ini sudah beroperasi penuh, menyediakan layanan penjualan sepeda motor Honda, servis berkala, dan layanan purna jual dengan fasilitas modern yang memudahkan pelanggan.

Tak hanya itu, dealer juga menghadirkan promo spesial bagi konsumen:

• Potongan angsuran Rp50.000–Rp100.000 untuk pembelian Honda BeAT dan Scoopy hingga 7 Februari 2026.

• Promo servis ringan hanya Rp10.000.

• Free check-up sepeda motor Honda.

Kepala Cabang Agus Triyanto menegaskan bahwa kehadiran gedung baru ini adalah bukti komitmen dealer untuk menghadirkan pelayanan terbaik, cepat, dan nyaman bagi konsumen.

“Dengan fasilitas dan layanan yang terus ditingkatkan, kami ingin CSM Mandiangin menjadi dealer pilihan utama masyarakat yang mengutamakan integritas, kenyamanan, dan kecepatan pelayanan,” ungkap Agus.

Dealer Citra Sentosa Motor Mandiangin berharap dengan gedung baru dan fasilitas modern ini, posisinya semakin kuat sebagai dealer Honda profesional, terpercaya, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Mandiangin dan Sarolangun akan sepeda motor Honda beserta layanan purna jual berkualitas.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muaro Jambi menggelar rapat paripurna untuk menyampaikan laporan hasil reses masa persidangan I tahun sidang 2026, Kamis (29/1), di Ruang Sidang Utama DPRD.

Rapat ini menjadi momen strategis dalam menyerap aspirasi masyarakat dari seluruh daerah pemilihan (Dapil) dan merumuskan program pembangunan yang tepat sasaran.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Muaro Jambi, Aidi Hatta, didampingi Wakil Ketua I dan II, serta dihadiri Sekretaris Daerah, Forkopimda, kepala OPD, dan seluruh anggota DPRD.

Dalam laporan yang disampaikan para juru bicara masing-masing Dapil, persoalan infrastruktur masih menjadi keluhan utama masyarakat. Usulan yang mengemuka meliputi:

• Perbaikan jalan lingkungan

• Peningkatan sarana irigasi pertanian

• Pembenahan fasilitas kesehatan di tingkat desa

Juru bicara Dapil I, Edison, menekankan bahwa hasil reses mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat.

“Ini suara langsung dari warga. Pemerintah daerah harus memprioritaskan usulan-usulan strategis ini dalam rencana pembangunan mendatang,” tegas Edison.

Sementara Juru Bicara Dapil II, Usman Khalik, menyoroti penguatan ekonomi kerakyatan dan dukungan sektor pertanian.

Menurutnya, program pembangunan tahun 2026 harus menyentuh akar rumput untuk menekan kemiskinan sekaligus meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Muaro Jambi.

“Kami berharap semua aspirasi masyarakat diakomodir dan direalisasikan tepat sasaran,” ujar Usman.

Rapat paripurna ini menjadi bukti komitmen DPRD Muaro Jambi agar aspirasi yang dihimpun selama reses tidak sekadar menjadi catatan, tetapi diterjemahkan ke dalam kebijakan dan program konkret yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Persoalan tapal batas antara Desa Pulau Mentaro dan Desa Puding, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, kembali menjadi sorotan.

Hingga kini, konflik lahan antarwarga dua desa tersebut belum menemukan titik terang, sehingga dikhawatirkan dapat memicu ketegangan sosial di masyarakat.

Kepala Desa Puding, Dewi Kurniawan, mengatakan bahwa terbitnya Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 16 Tahun 2018 justru menimbulkan ketidakjelasan batas wilayah administratif antara kedua desa.

Menurutnya, sebelum aturan itu diberlakukan, hubungan antarwilayah berjalan lancar tanpa masalah.

“Secara historis, wilayah Desa Puding berbatasan langsung dengan Desa Betung. Namun setelah Perbup ini terbit, batas administrasi menjadi tidak jelas,” ujar Dewi kepada awak media, Rabu (28/01/2026).

Keluhan senada juga disampaikan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Puding, Alhusori.

Ia menyoroti kinerja Tim Terpadu (Timdu) Kabupaten Muaro Jambi, yang dinilai belum menunjukkan langkah konkret dalam menyelesaikan konflik.

“Penyelesaian batas wilayah administrasi memang sedang berjalan, tetapi penanganan konflik sosialnya justru terabaikan. Timdu harus tegas menegakkan kesepakatan dalam berita acara konflik dan turun langsung ke lapangan,” kata Alhusori.

Ia menambahkan, pihak Kesbangpol seolah menutup mata terhadap masalah ini. Menurut Alhusori, jika persoalan ini terus dibiarkan, potensi konflik sosial di masyarakat bisa meningkat.

“Untuk konflik batas dengan desa lain, seperti Desa Betung, sudah ada titik terang. Namun dengan Desa Pulau Mentaro, masalah masih terhambat oleh kebuntuan administratif dan ketidakjelasan dasar hukum,” tambahnya.

Hingga saat ini, warga berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah tegas agar sengketa tapal batas ini dapat diselesaikan secara adil dan transparan, sehingga tidak menimbulkan gesekan baru di tengah masyarakat.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Warga Desa Muaro Pijoan, RT 14, Kelurahan Pijoan, Kecamatan Jambi Luar Kota (Jaluko), Kabupaten Muaro Jambi, digegerkan dengan penemuan sesosok mayat pria tanpa identitas di aliran anak sungai, Selasa sore.

Mayat tersebut pertama kali ditemukan oleh warga yang tengah melintas di sekitar sungai sekitar pukul 15.00 WIB.

Saat ditemukan, tubuh korban terlihat mengapung di aliran sungai yang lokasinya cukup jauh dari permukiman warga.

Kapolsek Jambi Luar Kota, IPTU Yohanes Candra Putra, membenarkan peristiwa tersebut.

Ia mengatakan, setelah menemukan jasad korban, warga langsung melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian.

“Mayat tersebut ditemukan warga saat melintas di sungai sekitar pukul 15.00 WIB dalam kondisi mengapung. Selanjutnya warga melaporkan ke petugas untuk dilakukan penanganan,” ujar IPTU Yohanes Candra Putra, Rabu (28/01/2026).

Warga sekitar bersama petugas kemudian mengevakuasi jasad pria tersebut dari aliran sungai.

Setelah proses evakuasi selesai, korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi untuk menjalani pemeriksaan medis lebih lanjut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal oleh tim medis, korban diperkirakan telah meninggal dunia sekitar empat jam sebelum ditemukan.

“Dari hasil pemeriksaan dokter, korban diperkirakan tenggelam di air sekitar empat jam. Identitas korban belum ditemukan dan diperkirakan berusia di atas 30 tahun,” jelas Kapolsek.

Hingga saat ini, jenazah masih dititipkan di RS Bhayangkara Jambi karena belum ada pihak keluarga yang datang untuk menjemput atau mengidentifikasi korban.

“Kami mengimbau kepada masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarga agar segera menghubungi Polsek Jambi Luar Kota,” tambahnya.

Lebih lanjut, pihak kepolisian menduga korban tidak memiliki kemampuan berenang. Selain itu, korban juga diduga merupakan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

Meski demikian, polisi masih terus melakukan pendalaman untuk memastikan penyebab pasti kematian korban.(*)

MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID – Petani di Desa Betung Bedarah Timur, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, menghadapi ancaman gagal tanam padi pada musim tanam 2026.

Penyebabnya adalah kerusakan bendungan irigasi yang selama ini menjadi sumber utama pasokan air untuk persawahan warga.

Akibat kebocoran besar pada bendungan, air tidak lagi tertampung secara optimal, sehingga lahan seluas 533 hektare kini mengalami kekeringan dan tidak dapat diolah seperti biasanya.

Ali Amin, perwakilan masyarakat setempat, menjelaskan bahwa kerusakan bendungan berdampak langsung terhadap aktivitas pertanian warga.

“Tidak bisa ditanami padi tahun ini. Bendungan bocor cukup besar sehingga tidak bisa diperbaiki secara mandiri oleh petani maupun masyarakat,” ujarnya.

Upaya perbaikan secara swadaya telah dilakukan, namun keterbatasan teknis dan biaya membuat masyarakat kesulitan menanganinya.

Jika bantuan dari pemerintah tidak segera turun, Ali Amin memperingatkan risiko kerugian ekonomi bagi petani dan potensi gangguan ketahanan pangan desa.

Pemerintah Desa Betung Bedarah Timur telah mengajukan permohonan bantuan perbaikan bendungan ke Pemerintah Kabupaten Tebo.

Proposal ini menjadi langkah awal untuk menghadapi kondisi darurat menjelang musim tanam 2026.

Kondisi ini menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menjaga infrastruktur pertanian agar kegiatan tani tetap berjalan, khususnya menghadapi musim kemarau yang semakin kering.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Sekretaris Daerah (Sekda) Zulhifni mengikuti rapat koordinasi (rakor) pengendalian inflasi daerah 2026 secara daring melalui Zoom Meeting dari Ruang MPC Bappeda Merangin, Selasa (27/1).

Rakor yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ini membahas langkah-langkah konkret pengendalian inflasi, percepatan realisasi belanja daerah, serta evaluasi dukungan pemerintah daerah untuk program tiga juta rumah bagi masyarakat Indonesia.

Sekda Zulhifni didampingi Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian (Disperindagkop) Merangin Andrei, Plt Kadis Nakbun Daryanto, Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, serta perwakilan OPD lainnya.

Hasil rakor menunjukkan bahwa Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kabupaten Merangin pada minggu keempat Januari 2026 berada di angka -4,44, yang berarti secara umum harga-harga di pasar Merangin turun 4,44 persen dibanding bulan Desember 2025.

Meski demikian, beberapa komoditas mengalami kenaikan harga akibat penurunan pasokan.

Cabai Merah, Bawang Merah, dan Daging Ayam Ras tercatat mengalami fluktuasi harga tertinggi pada minggu ini.

“Dampak dari menurunnya pasokan Cabai Merah, Bawang Merah, dan Daging Ayam Ras di sejumlah pasar, menyebabkan harga komoditas tersebut mengalami kenaikan,” jelas Sekda Zulhifni.

Plt Kadis Nakbun Merangin Daryanto menambahkan bahwa Cabai Merah menjadi komoditas dengan fluktuasi harga tertinggi, sedangkan komoditas lain tetap stabil dan terkendali.

Rakor ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah memastikan inflasi terkendali, harga kebutuhan pokok stabil, dan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga di Kabupaten Merangin.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Bupati Merangin, M Syukur, mengajukan program pemberdayaan warga Suku Anak Dalam (SAD) kepada Kementerian Sosial (Kemensos) melalui Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT).

Usulan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi persiapan kunjungan kerja (Kunker) Kemensos di Rumah Dinas Bupati, Senin (26/1), kepada Direktur PKAT, I Ketut Supena.

Bupati mengusulkan agar 15 Tumenggung SAD di Kabupaten Merangin difasilitasi budidaya ikan sistem keramba di kawasan Dam Betuk, Desa Tambang Baru, Kecamatan Tabir Lintas.

Program ini ditujukan untuk menarik warga SAD keluar dari aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) dan memberi sumber ekonomi yang berkelanjutan.

“Baru-baru ini, warga SAD sempat dimanfaatkan untuk menjadi penjaga keamanan di lokasi PETI. Dengan pendekatan persuasif, mereka akhirnya keluar dari aktivitas ilegal. Dam Betuk memiliki potensi besar untuk perikanan, jadi setiap Tumenggung akan memiliki perwakilan keramba di sana,” jelas M. Syukur.

Bupati menekankan pentingnya pola pendampingan spesifik bagi warga SAD. Bantuan diberikan tidak berupa uang tunai, melainkan modal kerja dan sarana produksi yang dikelola dengan pengawasan dinas terkait.

Hasil dari keramba akan dibeli kembali untuk menjaga perputaran ekonomi di kelompok Tumenggung.

Menurut Bupati, warga SAD adalah pencinta alam yang patuh hukum adat, namun modernisasi membuat mereka mulai mengenal nilai uang.

Oleh karena itu, dibutuhkan alternatif mata pencaharian ramah lingkungan agar tetap menjaga identitas budaya.

“Pendekatan kami tidak kaku. Kami ingin mereka hidup sejahtera berdampingan dengan masyarakat luas tanpa kehilangan identitas dan budaya asli mereka,” tambah Bupati M Syukur.

Melalui program ini, Pemkab Merangin berharap Kemensos memberikan dukungan penuh, baik dari segi pendanaan maupun tenaga ahli pendamping.

Sehingga ekosistem ekonomi di Dam Betuk mampu mensejahterakan 15 kelompok Tumenggung SAD secara berkelanjutan.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Bupati Merangin, M Syukur, menerima kunjungan jajaran Kementerian Sosial melalui Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT) di Rumah Dinas Bupati, Senin (26/1/2026).

Kunjungan ini menjadi tindak lanjut pertemuan Bupati Merangin dengan Menteri Sosial Syaifullah Yusuf di Jakarta pada 22 Januari lalu.

Dalam kunjungan tersebut, Direktur PKAT Kemensos RI, I Ketut Supena, bersama timnya dijadwalkan meninjau langsung Desa Tambang Baru di Kecamatan Tabir Lintas dan Desa Tanjung Lamin di Kecamatan Pamenang Barat pada Selasa (27/1/2026).

Untuk memastikan semua berjalan lancar, Bupati M Syukur memimpin rapat koordinasi dengan Direktur PKAT dan jajaran pemerintah Kabupaten Merangin.

Fokus utama rapat adalah kesiapan teknis lapangan, optimalisasi potensi lokal, serta pemberdayaan masyarakat adat terpencil.

“Semua sarana dan prasarana harus siap agar kunjungan besok berdampak nyata bagi pemberdayaan komunitas adat,” ujar Bupati M Syukur.

Selama kunjungan, Direktur PKAT dijadwalkan meninjau fasilitas pendidikan di Sekolah Rakyat (SR) Tanjung Lamin, serta memantau rencana pembangunan keramba ikan di Dam Betuk, Desa Tambang Baru.

Selain itu, evaluasi potensi ekonomi lokal melalui sektor perikanan juga menjadi agenda utama.

Rapat pematangan kunjungan ini dihadiri sejumlah pejabat dari Kemensos RI, Forkopimda, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Merangin, termasuk Kadis Perikanan Dedy Darmantias, Sekdin Dinas Sosial Mas’ud, Kabag SDA Haidir, serta Kabag Prokompim Antin.

Dengan persiapan matang ini, diharapkan kunjungan Kemensos dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat adat di Merangin.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Robinson Sirait, menyoroti belum tersedianya akses sinyal internet di Desa Tanjung Katung, Kecamatan Maro Sebo.

Ia menegaskan pemerintah daerah harus segera mengambil langkah konkrit agar masyarakat desa bisa menikmati layanan internet yang memadai.

Pernyataan ini disampaikan Robinson saat menerima kunjungan anggota DPRD lintas fraksi di kediamannya di Desa Tanjung Katung, Senin (26/1/2026).

Turut hadir antara lain Alfin Junaidi (PKB), Jonaidi P. Naenggolan (PAN), Usman Halik (PDI-P), Ramadhan Mahir dan Maimunah (Demokrat), serta sejumlah anggota DPRD lainnya.

Robinson Sirait membandingkan kondisi Desa Tanjung Katung dengan wilayah Sungai Bahar yang secara geografis lebih jauh dari ibu kota Kabupaten Muaro Jambi, namun sudah memiliki akses internet kuat dan stabil.

Menurutnya, hal ini menjadi bukti bahwa internet bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan kebutuhan pokok masyarakat.

“Internet kini menjadi kebutuhan utama untuk pendidikan, usaha, administrasi, hingga komunikasi. Desa Tanjung Katung tidak boleh tertinggal dalam hal ini,” ujar Robinson.

Ia mendorong seluruh anggota DPRD, khususnya dari Daerah Pemilihan I, untuk bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mempercepat penyediaan layanan internet di desa dan wilayah sekitarnya.

Usulan DPRD ini mendapat respons positif dari masyarakat setempat, yang berharap ketersediaan internet dapat menunjang aktivitas sehari-hari, pendidikan, serta membuka peluang ekonomi baru.

Dengan meningkatnya kebutuhan digital, ketersediaan akses internet di Desa Tanjung Katung dinilai krusial untuk mendukung kemajuan desa, meningkatkan kesejahteraan warga, dan memperluas akses informasi di era modern.(*)

MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pembangunan gapura Stadion Sri Maharaja Batu di Kabupaten Tebo menuai sorotan dan kritik dari masyarakat.

Proyek yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tebo itu disebut-sebut menelan anggaran hingga Rp1,4 miliar, namun dinilai belum mencerminkan nilai biaya yang dikeluarkan.

Stadion Sri Maharaja Batu sendiri merupakan stadion sepak bola termegah di Provinsi Jambi.

Stadion yang berlokasi di Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, tepatnya di Jalan Lintas Tebo–Bungo KM 2 ini memiliki kapasitas lebih dari 20.000 penonton.

Pembangunan stadion dimulai sejak tahun 2014 oleh Pemerintah Kabupaten Tebo dengan total anggaran mencapai lebih dari Rp100 miliar.

Nama Sri Maharaja Batu resmi disematkan melalui sayembara pada Desember 2021 dan stadion tersebut diresmikan oleh Gubernur Jambi pada 22 Januari 2022.

Nama stadion diambil dari gelar tokoh bersejarah Kesultanan Jambi yang pernah bermukim di Desa Mangun Jayo, sebagai simbol nilai sejarah, ketangguhan, dan kearifan lokal masyarakat Tebo.

Namun, pembangunan gapura stadion yang terbaru justru memicu polemik.

Sejumlah warga menilai hasil fisik bangunan terlihat terlalu sederhana jika dibandingkan dengan besarnya anggaran yang digunakan.

Salah seorang warga Kabupaten Tebo, Hafizan Romi, mengaku kecewa setelah melihat hasil pembangunan gapura tersebut.

Menurutnya, dari sudut pandang masyarakat awam, bangunan itu tidak mencerminkan proyek bernilai miliaran rupiah.

“Kalau saya melihat dengan kacamata awam, hasilnya tidak sesuai. Terlalu mahal jika hanya membangun seperti itu. Dengan anggaran Rp1,4 miliar, kalau digunakan untuk membangun rumah, sudah sangat bagus dan lengkap dengan berbagai fasilitas,” ujar Hafizan kepada awak media, Senin (26/1/2026).

Ia menilai anggaran sebesar itu seharusnya dapat dialokasikan untuk pembangunan yang memberikan dampak langsung dan lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

Selain itu, Hafizan juga mempertanyakan proses perencanaan serta perhitungan biaya proyek gapura stadion tersebut.

Ia meminta agar pemerintah daerah membuka informasi secara transparan kepada publik.

“Perencanaannya bagaimana, perhitungannya seperti apa, itu seharusnya disampaikan secara terbuka agar masyarakat tahu ke mana anggaran daerah digunakan,” katanya.

Tak hanya soal besaran biaya, Hafizan juga menilai bahwa pembangunan gapura stadion bukan merupakan kebutuhan paling mendesak bagi masyarakat Kabupaten Tebo saat ini, terutama jika dibandingkan dengan kebutuhan dasar lainnya.(*)