SUNGAIPENUH, SEPUCUKJAMBI.ID — Pemerintah Kota Sungai Penuh mulai memperketat pengawasan terhadap pembangunan Pasar Beringin Jaya.

Sisa pekerjaan proyek tersebut diminta dikebut dengan target progres yang harus terukur setiap pekan hingga mencapai penyelesaian 100 persen.

Instruksi itu disampaikan Wali Kota Sungai Penuh Alfin saat meninjau langsung progres pembangunan Pasar Beringin Jaya bersama Kepala Subdirektorat Perencanaan Teknis Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, Feriqo Asya Yogananta, Sabtu 26 September 2026.

Dalam peninjauan tersebut, Alfin meminta penyedia jasa segera menyusun recovery schedule atau jadwal percepatan pekerjaan.

Jadwal tersebut tidak hanya berisi target akhir, tetapi harus memuat pembagian target pekerjaan secara rinci setiap minggu.

Dengan begitu, perkembangan proyek dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala.

“Target penyelesaian pekerjaan harus dibagi secara rinci setiap minggu hingga mencapai 100 persen,” tegas Alfin.

Wali Kota Sungai Penuh juga menyoroti kemungkinan adanya addendum atau penambahan waktu pengerjaan.

Menurut Alfin, apabila tambahan waktu diberikan, hal tersebut harus diikuti strategi konkret untuk mengejar penyelesaian pekerjaan.

Penambahan durasi proyek tidak boleh hanya menjadi perpanjangan waktu tanpa langkah percepatan yang jelas.

“Apabila dilakukan addendum, tambahan waktu tersebut harus disertai strategi percepatan yang jelas dan terukur, sehingga tidak hanya menjadi penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan,” ujarnya.

Instruksi tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkot Sungai Penuh memastikan pekerjaan yang masih tersisa dapat diselesaikan dengan pengendalian progres yang lebih ketat.

Untuk mengejar sisa pekerjaan, Alfin meminta penyedia jasa mengoptimalkan seluruh sumber daya yang tersedia.

Penambahan tenaga kerja menjadi salah satu opsi yang didorong. Selain itu, pola kerja juga dapat ditingkatkan melalui sistem shift maupun lembur.

Mobilisasi alat dan material juga diminta tidak berjalan lambat agar pekerjaan di lapangan tidak terkendala.

Namun, percepatan tersebut tetap harus dilakukan dengan memperhatikan kualitas pekerjaan dan keselamatan kerja.

“Optimalisasi seluruh sumber daya tersebut dinilai penting agar proses percepatan pembangunan berjalan efektif tanpa mengabaikan standar kualitas dan keselamatan kerja,” kata Alfin.

Pemkot Sungai Penuh berharap percepatan pembangunan Pasar Beringin Jaya dapat segera membawa proyek tersebut menuju tahap penyelesaian dan kemudian difungsikan.

Alfin mengatakan, keberadaan pasar tersebut diharapkan dapat menjadi pusat perdagangan yang lebih representatif bagi masyarakat dan pedagang.

“Pembangunan Pasar Beringin Jaya ini harus segera dituntaskan agar dapat difungsikan sebagai pusat perdagangan modern yang representatif. Kita ingin masyarakat, khususnya para pedagang, segera merasakan manfaat dari pembangunan ini,” ujarnya.

Peninjauan tersebut turut dihadiri Sekda Kota Sungai Penuh Alpian, Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Jambi Kementerian PU Edia Putra, serta sejumlah kepala OPD terkait.(*)

MUARABUNGO, SEPUCUKJAMBI.ID — Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di aliran Sungai Batang Tebo, Desa Sungai Ipuh, Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, Kabupaten Bungo, kembali menjadi sasaran penindakan aparat.

Polres Bungo mendatangi lokasi yang diduga digunakan untuk aktivitas PETI pada Sabtu 26 September 2026 sekitar pukul 15.00 WIB.

Penambangan tersebut diduga menggunakan alat berat jenis excavator.

Namun, ketika petugas tiba di lokasi, tidak ada pelaku yang ditemukan. Aktivitas penambangan juga sudah berhenti sebelum personel tiba.

Kasi Humas Polres Bungo, Iptu Bambang JM mengatakan petugas hanya menemukan sejumlah perlengkapan yang diduga berkaitan dengan aktivitas penambangan.

“Di lokasi, petugas hanya menemukan satu unit alat Asbuk, perkemahan (camp), serta satu unit tangki minyak berkapasitas 1.000 liter,” ujar Bambang.

Penindakan dilakukan oleh personel gabungan Polres Bungo dan Polsek Limbur Lubuk Mengkuang.

Tim dipimpin Kasubag Kerma Bag Ops Polres Bungo, AKP Dr. Winarno, didampingi Kasat Samapta Polres Bungo, Iptu Deki Junel Putra dan Kapolsek Limbur Lubuk Mengkuang, Iptu Rievky Wahyu Ramadhan.

Meski lokasi diduga digunakan untuk aktivitas PETI, polisi tidak menemukan orang yang diduga sebagai pelaku ketika tiba di lapangan.

Tidak ditemukannya pelaku membuat penindakan kali ini berfokus pada lokasi dan perlengkapan yang ditinggalkan.

Petugas kemudian melakukan tindakan terhadap perlengkapan yang ditemukan di lokasi.

Satu unit alat Asbuk, camp atau tempat perkemahan, serta tangki minyak berkapasitas 1.000 liter dimusnahkan dengan cara dibakar.

Polres Bungo menyatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya penindakan terhadap aktivitas PETI yang masih ditemukan di wilayah Kabupaten Bungo.

Polres Bungo menegaskan pengawasan terhadap aktivitas PETI akan terus dilakukan, termasuk di wilayah yang dinilai rawan menjadi lokasi penambangan ilegal.

Bambang mengatakan, kepolisian akan melakukan pengawasan dan penindakan secara berkala.

“Polres Bungo akan terus melakukan pengawasan dan penindakan secara berkala demi menindak tegas pelanggaran serta menjaga kelestarian lingkungan di wilayah Kabupaten Bungo,” pungkasnya.

Penindakan di Sungai Batang Tebo ini kembali menunjukkan bahwa aktivitas PETI masih menjadi persoalan yang perlu diawasi, khususnya di kawasan aliran sungai yang menjadi sasaran aktivitas penambangan.(*)

MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID — Persoalan penambangan emas tanpa izin (PETI) menggunakan mesin dompeng di Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, belum sepenuhnya tuntas.

Di satu sisi, aktivitas tersebut berpotensi kembali memicu konflik antarwarga, namun di sisi lain pemerintah masih mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat yang terlibat.

Konflik yang melibatkan warga Desa Puntikalo dan Teluk Langkap sebelumnya telah dimediasi Pemerintah Kabupaten Tebo.

Pertemuan tersebut melibatkan unsur pemerintah daerah, aparat keamanan, pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat hingga anggota DPRD.

Namun, penyelesaian persoalan belum berhenti pada pertemuan tersebut.

Pemkab Tebo masih mendorong pendekatan persuasif agar aktivitas penambangan menggunakan dompeng dihentikan tanpa langsung berujung pada penindakan hukum.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Tebo, Sugiyarto mengatakan, pemerintah masih memberikan ruang kepada pemerintah desa dan tokoh masyarakat untuk melakukan pendekatan kepada warga.

“Karena para pelaku aktivitas dompeng itu masyarakat, kami Pemda Tebo masih berharap melalui Kades dan BPD untuk pendekatan secara persuasif,” ujar Sugiyarto.

Modal Sudah Keluar, Warga Minta Kesempatan

Salah satu persoalan yang membuat penanganan PETI tidak sederhana adalah alasan ekonomi yang disampaikan sebagian warga.

Sugiyarto mengatakan, sejumlah warga mengaku sudah mengeluarkan modal untuk menjalankan aktivitas dompeng.

Bahkan, ada yang disebut meminjam uang hingga menjual kendaraan untuk membiayai usaha tersebut.

“Kalau tindakan hukum dilakukan kasihan juga, karena di antara mereka ada yang ambil pinjaman, juga ada jual motor untuk usaha itu. Makanya kemarin masih diberi kesempatan,” katanya.

Kondisi tersebut menjadi pertimbangan pemerintah dalam menentukan langkah berikutnya.

Pemkab Tebo juga memberikan sinyal bahwa pendekatan persuasif bukan berarti penindakan hukum dikesampingkan berharap kepala desa, BPD, tokoh masyarakat serta anggota DPRD yang berada di wilayah tersebut dapat terus memberikan pemahaman kepada masyarakat agar aktivitas PETI dihentikan.

Namun, pemerintah juga memberikan sinyal bahwa pendekatan persuasif bukan berarti penindakan hukum dikesampingkan selamanya.

Jika aktivitas dompeng kembali marak, Pemkab Tebo akan membahas langkah lanjutan.

Warga Berdalih PETI untuk Bertahan Hidup

Sugiyarto mengakui pemerintah menghadapi situasi yang tidak mudah.

Sebagian masyarakat yang melakukan penambangan beralasan aktivitas tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bukan semata mengejar keuntungan.

“Kita dalam menghadapi masyarakat serba salah juga karena mereka yang melakukan itu dari kalimat yang keluar katanya bukan buat cari kaya tapi cari makan,” ujarnya.

Alasan tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat pemerintah memilih mengedepankan pendekatan persuasif sebelum mengambil langkah hukum.

Meski demikian, alasan ekonomi tidak serta-merta membuat aktivitas PETI diperbolehkan.

Puntikalo Disebut Sudah Sepakat Hentikan Dompeng

Sugiyarto mengatakan, Desa Puntikalo berdasarkan kesepakatan sebelumnya telah dinyatakan clear dari aktivitas dompeng.

Namun, pemerintah masih menemukan adanya warga yang melakukan penambangan.

Persoalan semakin rumit karena sebagian warga yang melakukan aktivitas tersebut disebut merupakan warga asli Puntikalo, tetapi secara administrasi kependudukan kini tercatat sebagai warga desa lain setelah menikah.

“Jadi orang menyebut dari orang desa sebelah, padahal aslinya orang situ (Puntikalo),” jelasnya.

Kondisi tersebut membuat identifikasi terhadap warga yang terlibat dalam aktivitas PETI menjadi salah satu bagian dari persoalan di lapangan.

Penindakan Hukum Bisa Kembali Ditempuh

Pemkab Tebo menyatakan berbagai pendekatan telah dilakukan untuk meredakan konflik sekaligus menghentikan aktivitas PETI.

Namun, apabila aktivitas penambangan kembali berlangsung dan dampak negatifnya dinilai lebih besar, pemerintah membuka kemungkinan membawa persoalan tersebut ke jalur hukum.

“Kalau pertimbangan mudarat dan manfaatnya lebih banyak mudaratnya, mungkin tindakan hukum lagi yang bisa kita buat di situ,” tandas Sugiyarto.

Dengan demikian, penyelesaian konflik PETI di Puntikalo dan Teluk Langkap masih berada pada tahap pendekatan persuasif.

Pemerintah berharap kesepakatan di tingkat desa dapat menghentikan aktivitas dompeng, tetapi opsi penegakan hukum tetap terbuka jika aktivitas tersebut kembali marak.(*)

MUARABUNGO, SEPUCUKJAMBI.ID – Kabar baik bagi masyarakat Kabupaten Bungo yang ingin menjadi Agen BRILink.

Kini proses pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui aplikasi BRILink Mobile, sehingga calon agen tidak harus datang langsung ke kantor BRI.

Petugas Penunjang Bisnis Keagenan BRI, Taufiqurrahman, mengatakan kemudahan tersebut diberikan untuk mempermudah masyarakat yang ingin bergabung menjadi Agen BRILink.

“Sekarang untuk menjadi Agen BRILink tidak harus susah datang ke kantor BRI. Yang terpenting harus memiliki aplikasi BRImo terlebih dahulu,” ujar Taufiqurrahman.

Ia menjelaskan, calon agen terlebih dahulu harus memiliki rekening BRI yang telah terdaftar di BRImo.

Selanjutnya, pendaftaran Agen BRILink dapat dilakukan melalui aplikasi dengan mengikuti tahapan yang tersedia.

Adapun persyaratan yang perlu disiapkan antara lain KTP, nomor ponsel aktif, alamat email, nomor rekening BRI, surat keterangan usaha dari lurah atau desa setempat, serta tempat usaha.

Calon agen juga dapat diminta melengkapi data usaha dan dokumen pendukung seperti Nomor Induk Berusaha (NIB).

Untuk melakukan pendaftaran, calon agen dapat membuka aplikasi BRILink Mobile dan memilih menu “Daftar Menjadi Agen BRILink”.

Selanjutnya, masukkan nomor rekening BRI yang terdaftar di BRImo, nomor ponsel aktif, kemudian lakukan verifikasi kode OTP yang dikirim melalui SMS.

Tahap berikutnya meliputi verifikasi KTP dan verifikasi wajah. Calon agen kemudian mengisi data usaha, alamat usaha, mengunggah surat keterangan usaha, foto tempat usaha, serta NIB jika tersedia.

Setelah seluruh data dan persyaratan dilengkapi, calon agen memilih kantor cabang atau unit BRI terdekat dan menyetujui ketentuan pendaftaran.

Selanjutnya, pengajuan akan diproses oleh pihak BRI.

Setelah disetujui, calon agen akan mendapatkan konfirmasi melalui telepon.

Agen kemudian dapat melakukan transaksi minimal tiga kali sebagai bagian dari proses aktivasi agar status keagenan terbaca aktif.

Dengan layanan pendaftaran secara online tersebut, masyarakat Kabupaten Bungo kini dapat mengajukan diri menjadi Agen BRILink dengan lebih mudah melalui BRILink Mobile tanpa harus datang langsung ke kantor BRI.(*)

MUARABUNGO, SEPUCUKJAMBI.ID – Bank Rakyat Indonesia (BRI) BO Muara Bungo turut berperan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) pemerintah kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, bantuan disalurkan kepada sebanyak 309 orang yang tersebar di enam lokasi.

Penyaluran bantuan tersebut dilakukan melalui sejumlah unit kerja BRI BO Muara Bungo.

Di antaranya, penyaluran melalui BRI Unit Muara Tabir yang dilaksanakan pada 9 September 2026 serta BRI Unit Gapura Suci dan BRI Unit Kuamang Kuning pada 3 September 2026.

Petugas Bansos BRI BO Muara Bungo, Muhamad Ramanto mengatakan BRI memiliki peran sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung penyaluran berbagai program bantuan sosial kepada masyarakat.

“Peran BRI dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat adalah sebagai mitra penyaluran bantuan sosial pemerintah,” kata Muhamad Ramanto.

Menurutnya melalui layanan perbankan, BRI membantu proses penyaluran bantuan agar dapat dilakukan secara non-tunai sehingga masyarakat penerima lebih mudah mengakses bantuan yang diberikan pemerintah.

Beberapa peran BRI dalam penyaluran bansos, di antaranya menyalurkan dana bantuan, menyediakan rekening atau sarana transaksi, serta mempermudah penerima dalam mengakses bantuan.

Selain itu, layanan perbankan BRI juga mendukung transparansi dalam proses penyaluran bantuan sekaligus membantu masyarakat yang membutuhkan.

Muhamad Ramanto menegaskan, BRI berperan dalam proses penyaluran melalui layanan perbankan.

Sementara itu, penetapan masyarakat yang berhak menerima bantuan tetap mengikuti ketentuan serta data yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dengan dukungan jaringan unit kerja yang tersebar di berbagai wilayah, BRI terus menjalankan fungsi sebagai mitra pemerintah dalam mendukung akses masyarakat terhadap program bantuan sosial.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketika pembangunan infrastruktur terbentur keterbatasan anggaran, warga Desa Baru, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, memilih tidak tinggal diam.

Masyarakat secara swadaya mengumpulkan dana untuk memperbaiki akses jalan yang selama ini digunakan dalam aktivitas sehari-hari.

Warga patungan membeli material dan menyewa alat grader untuk meratakan sekaligus memperbaiki kondisi jalan.

Perbaikan dilakukan menggunakan timbunan sirtu, sehingga akses jalan dapat kembali digunakan dengan lebih baik meski belum menjadi jalan permanen.

Upaya tersebut mendapat apresiasi dari Anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Sartono.

Menurutnya, langkah warga menunjukkan adanya kepedulian sekaligus rasa memiliki terhadap pembangunan di lingkungan mereka.

“Di tengah keterbatasan anggaran, ketika banyak masyarakat masih menunggu bantuan pemerintah, warga Desa Baru justru memilih untuk bergerak. Mereka memperbaiki jalan secara mandiri, membeli material dengan uang patungan dan menyewa alat grader. Ini luar biasa,” ujar Sartono.

Sartono menilai nilai utama dari perbaikan tersebut bukan hanya terletak pada material yang digunakan, tetapi pada inisiatif masyarakat untuk menyelesaikan persoalan akses di lingkungan mereka.

Jalan yang diperbaiki saat ini memang belum menggunakan konstruksi permanen seperti cor beton.

Namun, warga telah berupaya memperbaiki kondisi jalan dengan material sirtu agar akses tetap dapat dimanfaatkan.

“Jalan yang kita pijak hari ini mungkin belum dicor dan masih berupa timbunan sirtu. Tetapi nilainya jauh lebih mahal karena dibangun dengan semangat gotong royong, keikhlasan dan rasa memiliki,” kata Sartono.

Menurutnya, pola gotong royong tersebut dapat menjadi contoh bagi desa lain, terutama ketika pemerintah daerah menghadapi keterbatasan anggaran pembangunan.

Namun, swadaya masyarakat dinilai tidak seharusnya menjadi pengganti kewajiban pemerintah dalam menyediakan infrastruktur yang layak.

Selain memberikan apresiasi, Sartono menyatakan akan membawa kondisi jalan Desa Baru ke DPRD Kabupaten Muaro Jambi.

Ia berkomitmen menyampaikan aspirasi tersebut dalam rapat paripurna dan mengawal agar kebutuhan pembangunan jalan permanen mendapat perhatian pemerintah daerah.

“Insyaallah, perjuangan mandiri warga ini akan saya sampaikan di paripurna. Saya akan kawal agar tahun depan Desa Baru mendapat prioritas pembangunan jalan permanen dari Dinas PUPR,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menjadi harapan lanjutan bagi masyarakat. Sebab, perbaikan menggunakan sirtu dinilai baru menjadi solusi sementara, sementara kebutuhan warga adalah akses jalan yang memiliki konstruksi lebih permanen dan mampu digunakan dalam jangka panjang.

Sartono mengatakan pembangunan infrastruktur idealnya tidak hanya bertumpu pada pemerintah.

Partisipasi masyarakat juga diperlukan, terutama dalam mengidentifikasi persoalan dan menjaga hasil pembangunan.

Namun, menurutnya, inisiatif warga perlu diikuti dukungan pemerintah agar persoalan infrastruktur dapat diselesaikan secara lebih menyeluruh.

“Swadaya warga ditambah dukungan pemerintah, itu rumus pembangunan yang ideal. Masyarakat sudah menunjukkan kepeduliannya, selanjutnya pemerintah harus hadir memberikan dukungan agar jalan ini nantinya dapat ditingkatkan menjadi jalan permanen,” pungkasnya.

Perbaikan jalan secara swadaya di Desa Baru menunjukkan bagaimana masyarakat mengambil peran ketika kebutuhan akses dinilai mendesak.

Kini, setelah warga mengeluarkan biaya dan tenaga untuk memperbaiki jalan sementara, perhatian berikutnya tertuju pada tindak lanjut pemerintah daerah untuk mewujudkan akses jalan permanen.(*)

MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Muara Tebo diperketat.

Sebanyak 117 personel gabungan diterjunkan dalam razia dan tes urine terhadap pegawai serta Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Kamis  24 September 2026.

Kekuatan tersebut terdiri atas 55 personel Aparat Penegak Hukum (APH) dari luar Lapas Muara Tebo dan 62 petugas internal Lapas.

Dari unsur eksternal, 20 personel Batalyon C Pelopor Sat Brimob Polda Jambi dipimpin Wakil Komandan AKP Yusrizal Amri.

Kemudian 21 personel Polres Tebo dipimpin Kabag Ops Polres Tebo Jecky Arman Putra, enam personel BNNK Kabupaten Bungo, serta delapan personel Kodim 0416/Bungo Tebo.

Dengan dukungan personel lintas institusi tersebut, pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh terhadap blok dan kamar hunian.

Kegiatan dipimpin langsung Kalapas Muara Tebo Mukhlisin Fardi. Petugas menyisir satu per satu kamar, mulai dari Blok A, Blok B, Blok C hingga kamar tahanan.

Razia menyasar potensi keberadaan handphone, narkoba, senjata tajam dan barang terlarang lainnya.

Pemeriksaan sekaligus menjadi bagian dari deteksi dini terhadap kemungkinan gangguan keamanan dan ketertiban di dalam lapas.

Razia kali ini berbeda dari pelaksanaan sebelumnya karena melibatkan dukungan puluhan personel dari berbagai institusi penegak hukum.

Mukhlisin mengatakan, pengerahan kekuatan gabungan dilakukan untuk memastikan pemeriksaan dapat berlangsung optimal.

Sekaligus memperkuat komitmen Lapas Muara Tebo terhadap program Zero Halinar, yakni upaya mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang bebas dari handphone, pungutan liar, dan narkoba.

“Pelaksanaan razia ini menunjukkan keseriusan kami dalam menjaga komitmen Zero Halinar. Dengan melibatkan kekuatan personel yang lebih besar, kami ingin memastikan seluruh blok dan kamar diperiksa secara optimal, tetap humanis, dan sesuai prosedur,” ujar Mukhlisin.

Menurutnya, sinergi dengan aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam menjaga kondisi keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan.

Wakil Komandan Batalyon C Pelopor Sat Brimob Polda Jambi, AKP Yusrizal Amri mengatakan keterlibatan personelnya merupakan bentuk dukungan terhadap pengamanan Lapas Muara Tebo.

“Kami hadir sebagai bentuk sinergi dengan Lapas Muara Tebo untuk bersama-sama menjaga keamanan dan mencegah potensi gangguan di lingkungan Pemasyarakatan,” katanya.

Dukungan serupa disampaikan Kabag Ops Polres Tebo Jecky Arman Putra. Ia menilai koordinasi lintas aparat penting untuk memperkuat deteksi dini.

“Sinergi antar-APH sangat penting dalam kegiatan seperti ini. Kami siap mendukung upaya deteksi dini dan menciptakan situasi yang aman serta kondusif,” ujarnya.

Keterlibatan Brimob, Polres Tebo, BNNK Bungo dan Kodim 0416/Bungo Tebo membuat operasi kali ini memiliki dukungan lintas institusi.

Selain pemeriksaan kamar hunian, kegiatan juga disertai tes urine terhadap pegawai dan WBP sebagai bagian dari upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Melalui operasi gabungan tersebut, Lapas Muara Tebo menegaskan kembali komitmennya memperketat pengawasan sekaligus membangun lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib dan bebas dari Halinar.(*)

MUARABUNGO, SEPUCUKJAMBI.ID – Bandara Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Jambi, memasuki babak baru dalam pengembangan layanan penerbangan.

PT Pertamina Patra Niaga resmi memulai pelayanan Avtur perdana untuk penerbangan Batik Air di bandara tersebut.

Layanan ini menjadi bagian dari market trial Avtur di Bandara Muara Bungo.

Kehadirannya tidak hanya berkaitan dengan penyediaan bahan bakar pesawat, tetapi juga diarahkan untuk mendukung pengembangan konektivitas udara dan aktivitas ekonomi di Bungo serta wilayah sekitarnya.

Dengan tersedianya Avtur di bandara, pesawat dapat melakukan pengisian bahan bakar langsung di Muara Bungo sesuai kebutuhan operasional.

Kondisi tersebut diharapkan dapat memberikan fleksibilitas lebih besar bagi maskapai dalam mengatur penerbangan dari dan menuju Bungo.

Anggota Komisi XII DPR RI, Syarif Fasha menilai tersedianya layanan Avtur menjadi salah satu unsur pendukung bagi pengembangan penerbangan di Bandara Muara Bungo.

“Dengan tersedianya Avtur di Bungo, pesawat dapat melakukan pengisian bahan bakar sesuai kebutuhan langsung di Bungo. Hal ini diharapkan dapat mendukung peningkatan kapasitas penumpang maupun angkutan kargo serta mendorong layanan penerbangan yang semakin kompetitif,” ujar Syarif Fasha.

Syarif menyebut, Bandara Muara Bungo memiliki posisi strategis karena dapat menjadi akses transportasi udara bagi masyarakat dari sejumlah kabupaten dan kota di Jambi maupun wilayah di sekitarnya.

Karena itu, keberadaan fasilitas pendukung penerbangan seperti Avtur dinilai dapat menjadi bagian dari penguatan ekosistem transportasi udara di kawasan tersebut.

Ia berharap konektivitas penerbangan dari Bungo terus berkembang, termasuk rute menuju Jakarta maupun daerah lainnya.

“Terima kasih kepada Pertamina yang telah mendukung penyediaan Avtur untuk Bandara Muara Bungo. Kami berharap ke depan konektivitas penerbangan dari Bungo dapat semakin berkembang, baik menuju Jakarta maupun daerah lainnya,” katanya.

Potensi dampaknya tidak hanya menyangkut mobilitas penumpang.

Pengembangan konektivitas udara juga dapat berkaitan dengan pergerakan barang, aktivitas bisnis, pariwisata, hingga akses masyarakat terhadap pusat-pusat ekonomi di luar daerah.

Direktur Pemasaran Korporat PT Pertamina Patra Niaga, Alimuddin Baso mengatakan dimulainya pelayanan Avtur merupakan hasil sinergi antara pemerintah, BUMN, maskapai, pengelola bandara, dan pemangku kepentingan lainnya.

“Ini merupakan momentum yang sangat baik. Pertamina Patra Niaga hadir untuk memastikan kebutuhan energi penerbangan dapat dilayani dengan baik,” ujar Alimuddin.

Menurut dia, komitmen bersama tersebut diarahkan untuk mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi di Bungo serta wilayah sekitarnya.

Pertamina Patra Niaga juga menyatakan komitmennya menjaga keandalan pasokan sekaligus kualitas pelayanan Avtur sesuai standar yang berlaku.

Market trial ini diharapkan menjadi bagian dari pengembangan layanan penerbangan di Bandara Muara Bungo.

Jika aktivitas penerbangan berkembang, keberadaan dukungan energi di bandara menjadi salah satu komponen penting untuk menunjang kebutuhan operasional maskapai.

Selain penumpang, pengembangan penerbangan juga membuka peluang bagi peningkatan mobilitas barang dan angkutan kargo.

Dalam jangka lebih luas, konektivitas tersebut berpotensi mendukung aktivitas ekonomi dan pariwisata di Bungo dan kawasan sekitarnya.

Untuk informasi mengenai produk dan layanan Pertamina, masyarakat dapat menghubungi Pertamina Contact Center 135.(*)

SAROLANGUN, SEPUCUKJAMBI.ID– Pemerintah Kabupaten Sarolangun bersama Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VI resmi menyerahkan uang ganti kerugian (UGK) sekaligus melakukan pelepasan hak atas tanah untuk mendukung pembangunan Bendung Batang Asai ,Senin 21 September 2026

Dalam proses tersebut, sebanyak 46 pemilik lahan yang terdampak pembangunan Bendung Batang Asai menerima kompensasi dengan total nilai mencapai Rp3,62 miliar.

Relationship Manager Dana Perwakilan BRI Cabang Sarolangun, Hendrik Julius, mengatakan pihaknya hadir untuk memastikan proses penyaluran dana kompensasi berjalan dengan baik.

Seluruh dana ganti kerugian disalurkan langsung ke rekening masing-masing warga penerima hak.

“Sebanyak 46 pemilik lahan terdampak menerima total kompensasi sebesar Rp3,62 miliar,” ujar Hendrik.

Penyaluran melalui rekening penerima dilakukan untuk menjaga transparansi sekaligus memastikan dana kompensasi diterima langsung oleh masyarakat yang berhak.

Setelah proses pembayaran uang ganti kerugian selesai, para pemilik lahan selanjutnya menandatangani Berita Acara Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah.

Penandatanganan tersebut menjadi bagian dari tahapan pengadaan tanah untuk pembangunan Bendung Batang Asai.

Dengan dilaksanakannya pelepasan hak, status kepemilikan atas lahan yang telah diberikan ganti kerugian secara resmi beralih menjadi milik negara.

Selanjutnya, lahan tersebut dapat digunakan untuk mendukung kelanjutan pembangunan Bendung Batang Asai sebagai bagian dari proyek infrastruktur nasional.

Proses pembayaran dan pelepasan hak ini menjadi salah satu tahapan penting dalam memastikan pengadaan tanah bagi pembangunan infrastruktur berjalan sesuai ketentuan, sekaligus memberikan hak kompensasi kepada masyarakat yang lahannya terdampak pembangunan.(*)

MUARASABAK, SEPUCUKJAMBI.ID – Warga Kelurahan Rantau Indah, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dikejutkan dengan penemuan seorang bayi laki-laki yang masih hidup di depan sebuah rumah kosong, Kamis 24 September 2026 pagi.

Bayi tersebut ditemukan sekitar pukul 06.00 WIB di kawasan RT 12, RW 03, SK 7, Kelurahan Rantau Indah.

Saat ditemukan, bayi dalam kondisi terbungkus dua helai kain berwarna putih dan diletakkan di samping teras rumah.

Penemuan bermula ketika seorang warga bernama Hermin hendak mematikan lampu di bagian depan rumah tersebut.

Kapolsek Dendang, Iptu Sunarto mengatakan, Hermin awalnya mengira bungkusan kain putih yang dilihatnya hanyalah barang biasa.

Namun, setelah diperhatikan, bungkusan tersebut ternyata berisi seorang bayi.

“Saat berada di sekitar teras, ia melihat sebuah bungkusan kain putih tergeletak di samping teras,” kata Sunarto.

Hermin kemudian memanggil suaminya, Sairi, untuk memastikan kondisi bungkusan tersebut.

Setelah diperiksa, keduanya mengetahui bayi tersebut masih hidup. Sairi kemudian menghubungi Ketua RT setempat untuk melaporkan penemuan itu.

Laporan tersebut selanjutnya diteruskan kepada Polsek Dendang.

Petugas kepolisian yang menerima informasi langsung mendatangi lokasi untuk melakukan pemeriksaan awal dan meminta keterangan sejumlah saksi.

Dari pemeriksaan awal, bayi tersebut diketahui berjenis kelamin laki-laki dengan berat sekitar 2 kilogram dan panjang 47 sentimeter.

Usia bayi saat ditemukan diperkirakan sekitar 11 jam.

Setelah dievakuasi, bayi langsung mendapatkan penanganan medis.

Saat ini bayi dirawat di rumah bersalin milik seorang bidan di wilayah Kecamatan Dendang.

Kondisinya dilaporkan sehat dan masih berada dalam pemantauan Puskesmas Dendang serta pihak Kecamatan Dendang.

Di sisi lain, polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap siapa yang meninggalkan bayi tersebut serta mengetahui asal-usul dan kronologi lengkap kejadian.

Sejumlah saksi telah dimintai keterangan. Petugas juga mengumpulkan informasi dari lingkungan sekitar lokasi penemuan.

Hingga kini, identitas orang yang meninggalkan bayi tersebut maupun orang tua bayi belum diketahui.

Kapolsek Dendang berharap masyarakat yang mengetahui informasi mengenai keberadaan keluarga atau asal-usul bayi tersebut dapat segera melapor kepada pihak berwajib.

“Kami berharap pihak keluarga atau orang tua dari bayi ini bisa segera diketahui. Kami juga berharap peran serta masyarakat yang mengetahui asal usul bayi ini bisa ikut membantu untuk segera menyampaikan informasinya ke pihak berwajib,” ujar Sunarto.

Polisi masih mendalami kasus tersebut untuk memastikan rangkaian peristiwa yang terjadi sebelum bayi ditemukan di depan rumah warga.(*)