SAROLANGUN, SEPUCUKJAMBI.ID — Kabupaten Sarolangun segera memasuki usia 27 tahun.

Menjelang hari jadinya pada 12 Oktober 2026, Pemerintah Kabupaten Sarolangun resmi memperkenalkan logo HUT ke-27 dengan membawa satu pesan utama: “Sarolangun Maju”.

Logo yang diluncurkan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun itu tidak sekadar menjadi identitas perayaan.

Pemerintah daerah memasukkan sejumlah simbol yang menggambarkan arah pembangunan, karakter masyarakat hingga kekayaan budaya Sarolangun.

Tema tersebut diperkuat tagline “Muda, Agamis, Jujur dan Unggul” serta semboyan “Pembangunan meningkat, maju lebih cepat”.

Dua pesan itu menjadi benang merah perayaan HUT ke-27 sekaligus menggambarkan target transformasi Sarolangun menuju daerah yang lebih modern, religius, berbudaya dan memiliki daya saing.

Angka 27 Jadi Simbol Perjalanan Sarolangun

Angka 27 menjadi elemen utama dalam logo.

Angka tersebut menandai perjalanan Kabupaten Sarolangun selama 27 tahun sekaligus menggambarkan fase kematangan daerah untuk memasuki tahap pembangunan berikutnya.

Di dalam desain, pemerintah juga memasukkan tulisan “Tahun” sebagai penanda momentum evaluasi sekaligus peningkatan kualitas pembangunan dari waktu ke waktu.

Namun, pesan logo tidak berhenti pada angka usia daerah.

Masjid, Sungai dan Perahu Adat Jadi Identitas

Salah satu elemen yang mencolok adalah masjid dan menara.

Simbol ini merepresentasikan karakter agamis serta nilai moral dan spiritual yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Sarolangun.

Kemudian terdapat unsur sungai dan air yang menggambarkan sumber kehidupan, kesuburan serta sejarah masyarakat yang memiliki hubungan erat dengan sungai.

Elemen perahu adat memperkuat identitas lokal.

Simbol tersebut membawa pesan tentang kearifan lokal dan sejarah masyarakat Sarolangun, sekaligus menggambarkan kesiapan menghadapi perubahan zaman tanpa meninggalkan tradisi.

Sementara itu, jembatan menjadi simbol konektivitas dan persatuan.

Kehadirannya menggambarkan pembangunan yang membuka akses dan menghubungkan berbagai wilayah.

Hijau, Emas dan Biru Punya Pesan Berbeda

Pemilihan warna dalam logo juga memiliki filosofi tersendiri.

Hijau menggambarkan pertumbuhan, kesuburan, kedamaian dan keberlanjutan pembangunan.

Emas atau kuning merepresentasikan kejayaan, kemakmuran dan orientasi menuju masa depan yang unggul.

Sedangkan biru menggambarkan ketenangan, harapan serta wawasan yang luas dalam membangun daerah.

Perpaduan warna dan simbol tersebut kemudian dirangkum dalam tulisan “Sarolangun Maju” sebagai identitas utama perayaan tahun ini.

Tugu Biduk Jadi Simbol Kearifan Lokal

Logo HUT ke-27 juga menampilkan Tugu Biduk, yang memadukan unsur menara dan biduk atau perahu.

Elemen tersebut menjadi representasi kearifan lokal sekaligus simbol perjalanan Sarolangun menuju kemajuan.

Pada bagian lainnya terdapat pita dengan tulisan “Pembangunan meningkat, maju lebih cepat”.

Pesan ini menegaskan keinginan pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor.

Dengan seluruh elemen tersebut, Pemkab Sarolangun memaknai usia 27 tahun bukan hanya sebagai penanda perjalanan administratif, tetapi juga momentum untuk memperkuat identitas daerah dan mempercepat pembangunan.

Puncak HUT Sarolangun 12 Oktober

Pemerintah Kabupaten Sarolangun menjadwalkan puncak peringatan HUT ke-27 pada 12 Oktober 2026.

Sejumlah kegiatan disiapkan untuk memeriahkan momentum tersebut, antara lain upacara, pameran pembangunan, pentas seni budaya serta berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat.

Pemkab Sarolangun mengajak masyarakat ikut memeriahkan hari jadi daerah sekaligus menjadikan momentum tersebut sebagai ruang untuk memperkuat kebersamaan dan semangat pembangunan.

Dengan tema “Sarolangun Maju”, pemerintah daerah ingin membawa perayaan HUT ke-27 lebih dari sekadar seremoni melainkan menjadi pengingat atas perjalanan 27 tahun sekaligus penegasan arah Sarolangun menghadapi tahun-tahun berikutnya.(*)

KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat turun tangan menangani konflik lahan di Desa Taman Raja, Kecamatan Tungkal Ulu.

Pemkab meminta seluruh pihak menahan diri dan menghentikan sementara aktivitas di atas lahan yang tengah disengketakan.

Sengketa tersebut melibatkan KMS Nurmansyah dan Fikri Juniwarman dengan Koperasi Tani Hutan Binjai Grup terkait lahan yang disebut telah dimitrakan dengan PT Makin Grup.

Mediasi berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Tanjung Jabung Barat, Kuala Tungkal, Kamis 1 Oktober 2026.

Rapat dipimpin langsung Wakil Bupati Tanjab Barat Dr. H. Katamso, SA, S.E., M.E.

Pemkab tidak hanya mempertemukan para pihak. Pemerintah juga meminta dokumen kepemilikan, peta lahan, dokumen kemitraan, serta legalitas Hak Guna Usaha (HGU) dibuka untuk memastikan duduk perkara secara objektif.

Katamso menegaskan pemerintah daerah mengambil posisi sebagai fasilitator dan penengah.

Menurutnya, penyelesaian sengketa harus bertumpu pada data dan dokumen hukum, bukan klaim sepihak.

“Pemerintah tidak memihak. Kita ingin masalah ini selesai dengan kepala dingin, data yang jelas, dan bukti kepemilikan yang sah,” ujar Katamso.

Ia meminta Koperasi Tani Hutan Binjai Grup dan PT Makin Grup membuka seluruh dokumen yang berkaitan dengan kemitraan dan lahan yang disengketakan.

Di sisi lain, KMS Nurmansyah dan Fikri Juniwarman diminta menunjukkan dokumen atau alas hak yang menjadi dasar klaim atas lahan tersebut.

Pemkab kemudian akan melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk melakukan pengecekan status, batas serta kemungkinan adanya tumpang tindih lahan.

“Kalau lahan itu memang sudah dimitrakan secara sah dengan perusahaan melalui koperasi, maka harus dihormati. Tapi kalau ada tumpang tindih kepemilikan, ini yang harus kita luruskan,” tegasnya.

Mediasi menghasilkan sejumlah kesepakatan penting. Salah satunya, pemerintah daerah bersama instansi terkait akan melakukan verifikasi langsung ke lokasi.

Verifikasi tersebut melibatkan Kesbangpol, dinas terkait, BPN, pihak koperasi, perusahaan, serta KMS Nurmansyah dan Fikri Juniwarman.

Yang tak kalah penting, seluruh pihak sepakat menahan diri dan tidak melakukan aktivitas di atas lahan yang menjadi objek sengketa sampai proses verifikasi selesai.

Langkah tersebut diambil untuk mencegah berharap proses verifikasi berbasis dokumen dan pengecekan lapangan dapat mengurai persoalan secara objekt persoalan agraria berkembang menjadi konflik sosial di tengah masyarakat.

Setelah pengecekan lapangan dan penelaahan dokumen selesai, Pemkab Tanjab Barat akan menggelar rapat lanjutan untuk membahas hasil verifikasi.

Mediasi turut melibatkan unsur Forkopimda, Kejaksaan Negeri, Polres Tanjab Barat, Babinsa serta sejumlah perangkat daerah.

Hadir pula Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kabag Hukum Setda, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Koperindag dan UMKM, serta perwakilan manajemen PT Makin Grup dan Koperasi Tani Hutan Binjai Grup.

Pemkab berharap proses verifikasi berbasis dokumen dan pengecekan lapangan dapat mengurai persoalan secara objektif.

Pemerintah juga menekankan pentingnya penyelesaian melalui musyawarah agar sengketa lahan di Desa Taman Raja tidak berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih luas.(*)

SUNGAIPENUH, SEPUCUKJAMBI.ID — Pemerintah Kota Sungai Penuh memanfaatkan momentum peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 untuk memperkuat sektor pertanian, perikanan hingga penanganan stunting.

Pemkot Sungai Penuh menyerahkan berbagai bantuan kepada kelompok tani dan masyarakat di Kota Sungai Penuh, Kamis 1 Oktober 2026.

Wali Kota Sungai Penuh Alfin, S.H. menyerahkan bantuan secara simbolis didampingi Wakil Wali Kota Azhar Hamzah, Pimpinan DPRD Kota Sungasar kebutuhan produksi pertanian, tetapi juga pengembangan komoditas unggulan, perikanan dan pemenuhan panganai Penuh Hardizal, S.Sos., M.H., serta Kepala DPKPP Kota Sungai Penuh H. Suarman, S.E., M.M.

Bantuan yang disalurkan tidak hanya menyasar kebutuhan produksi pertanian, tetapi juga pengembangan komoditas unggulan, perikanan dan pemenuhan pangan bagi anak yang mengalami maupun berisiko stunting.

Pada sektor pertanian, Pemkot Sungai Penuh menyerahkan traktor roda empat kepada kelompok penerima.

Pemerintah juga memberikan paket mesin pengolahan kopi sebagai bagian dari upaya meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian.

Selain bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), pemerintah mengalokasikan program perluasan tanaman kopi Arabika seluas 400 hektare.

Program tersebut diarahkan untuk memperkuat pengembangan kopi sebagai salah satu komoditas yang memiliki potensi ekonomi bagi masyarakat Kota Sungai Penuh.

Pemkot juga menyalurkan paket pengembangan ayam petelur Merah Putih sebagai bagian dari penguatan sektor peternakan dan ketahanan pangan daerah.

Dukungan pemerintah juga menyentuh kelompok masyarakat di sektor perikanan.

Sejumlah bantuan yang diserahkan antara lain restocking benih ikan, paket benih ikan lengkap dengan pakan dan peralatan, jala, benih lele dan pakan, serta happa atau jaring.

Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat meningkatkan produktivitas budidaya sekaligus menjaga keberlanjutan usaha perikanan.

Selain menggerakkan sektor produktif, Pemkot Sungai Penuh juga mengarahkan bantuan untuk mendukung penanganan stunting.

Pemerintah menyerahkan beras fortifikasi dan telur bagi balita stunting serta balita yang masuk kategori berisiko stunting.

Wali Kota Sungai Penuh, Alfin mengatakan, rangkaian bantuan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, bantuan pertanian dan perikanan diharapkan tidak berhenti sebagai bantuan barang, tetapi mampu dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat.

Pemkot Sungai Penuh juga menempatkan bantuan tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus mempercepat penanganan stunting.

“Pemerintah daerah berharap kelompok penerima dapat menggunakan seluruh bantuan sesuai peruntukannya sehingga memberikan dampak nyata terhadap produktivitas, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat,” kata dia.

Dengan pendekatan tersebut, momentum Hari Kesaktian Pancasila di Kota Sungai Penuh tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi juga menjadi momentum memperkuat sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dan ekonomi masyarakat.(*)

MUARABUNGO, SEPUCUKJAMBI.ID — Tim Opsnal Macan Kumbang Satresnarkoba Polres Bungo mengamankan dua pria yang diduga terlibat tindak pidana narkotika.

Polisi menemukan plastik klip berisi kristal bening yang diduga sabu dengan berat bruto 5,27 gram saat melakukan pemeriksaan di Jalan Tanah Tumbuh, Kelurahan Taman Agung, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo.

Penangkapan berlangsung pada Sabtu 26 September 2026 sekitar pukul 16.00 WIB.

Dua pria yang diamankan yakni ED alias F (27) dan AAW alias AS (21), keduanya warga Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo.

Pengungkapan kasus bermula dari laporan masyarakat yang menyebut adanya dua pria dengan ciri-ciri tertentu diduga membawa narkotika menggunakan sepeda motor.

Menindaklanjuti informasi tersebut, Tim Opsnal Macan Kumbang melakukan penyelidikan dan menyisir kawasan yang menjadi lokasi laporan.

Petugas kemudian menemukan dua pria yang ciri-cirinya sesuai informasi. Polisi menghentikan keduanya dan melakukan pemeriksaan serta penggeledahan.

Dari penggeledahan, polisi menemukan satu plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5,27 gram.

Selain barang yang diduga sabu, petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti lain, yakni satu kotak rokok, dua unit telepon seluler, satu unit sepeda motor Honda PCX warna merah bernomor polisi BH 6888 LQ, serta satu tas selempang.

Kedua pria tersebut bersama seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Mapolres Bungo untuk menjalani proses penyidikan.

Kasi Humas Polres Bungo, Iptu Bambang JM membenarkan pengungkapan tersebut.

“Benar, Tim Opsnal Macan Kumbang Satresnarkoba Polres Bungo telah mengamankan dua orang terkait dugaan tindak pidana narkotika. Dari pengungkapan tersebut turut diamankan barang bukti berupa narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5,27 gram,” ujar Bambang.

Ia mengatakan penyidik masih memproses perkara tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Polisi menyebut pengungkapan kasus ini bermula dari informasi masyarakat.

Bambang menegaskan pihaknya akan terus menindaklanjuti laporan mengenai dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Bungo.

Dalam perkara ini, kedua tersangka disangkakan melanggar Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan/atau ketentuan pidana sebagaimana yang tercantum dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP beserta ketentuan penyesuaian pidana yang disebut penyidik.

Penyidikan masih berjalan untuk mendalami perkara dan keterlibatan kedua tersangka dalam dugaan tindak pidana narkotika tersebut.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Merangin memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi yang dapat muncul di tengah cuaca yang sulit diprediksi.

Karhutla, kekeringan, banjir hingga tanah longsor menjadi perhatian pemerintah daerah memasuki periode cuaca ekstrem 2026.

Kesiapsiagaan itu ditandai dengan Apel Siaga Bencana Hidrometeorologi Kering dan Basah Tahun 2026 yang digelar di halaman Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Merangin, Jumat 2 Oktober 2026 pagi.

Bupati Merangin M. Syukur memimpin langsung apel tersebut bersama Wakil Bupati A. Khafidh, Sekretaris Daerah Zulhifni, jajaran kepala OPD, para camat, Forkopimda, serta unsur terkait lainnya.

Dalam arahannya, M. Syukur meminta seluruh unsur tidak lengah menghadapi perubahan cuaca. Menurutnya, kondisi saat ini justru membutuhkan kewaspadaan dari dua sisi sekaligus.

“Walaupun masuk musim kering, ada hujan yang mulai muncul di titik-titik tertentu. Pemerintah bersama BPBD, TNI, Polri, dan seluruh unsur harus siap siaga menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi, baik kekeringan maupun banjir,” ujar M. Syukur.

Bupati menilai munculnya hujan lokal di sejumlah wilayah tidak serta-merta menghilangkan ancaman kebakaran hutan dan lahan.

Karena itu, pemerintah kecamatan dan desa perlu terus mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.

Peringatan tersebut terutama menyasar aktivitas pertanian dan pembukaan ladang yang berpotensi memicu kebakaran ketika kondisi lahan masih kering.

Wakil Bupati Merangin, A. Khafidh juga meminta masyarakat ikut mengambil peran dalam mencegah karhutla.

“Kami mengimbau masyarakat, khususnya yang ingin bertani atau membuka ladang, untuk tidak membakar lahan. Ini sangat penting demi mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang dapat memperburuk kondisi lingkungan,” katanya.

Di sisi lain, pemerintah tidak hanya menghadapi risiko bencana akibat kekeringan.

Hujan dengan intensitas tinggi yang muncul secara tiba-tiba juga dapat memicu banjir dan longsor, terutama di kawasan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.

Karena itu, BPBD bersama TNI, Polri, pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan masyarakat diminta menjaga koordinasi serta meningkatkan respons ketika terjadi bencana.

“Ini adalah langkah konkret kesiapsiagaan kita menghadapi keragaman cuaca yang dinamis,” kata M. Syukur.

Apel tersebut sekaligus menjadi konsolidasi lintas sektor agar penanganan bencana tidak hanya bergerak setelah kejadian, tetapi juga mengedepankan pencegahan dan kesiapsiagaan.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan serta simulasi penanganan kebakaran hutan dan lahan oleh BPBD Kabupaten Merangin.

Simulasi itu menjadi bagian dari upaya memastikan personel dan unsur penanggulangan bencana memahami langkah penanganan ketika ancaman karhutla benar-benar terjadi.

Dengan kondisi cuaca yang berubah cepat, Pemkab Merangin menempatkan kesiapsiagaan sebagai langkah penting untuk menekan risiko bencana sekaligus mempercepat respons ketika kondisi darurat muncul.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Warga di sejumlah wilayah Provinsi Jambi diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem pada Jumat 2 Oktober 2026.

Hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berpotensi terjadi mulai pukul 11.08 WIB.

Berdasarkan pembaruan peringatan dini cuaca Jambi pukul 10.58 WIB, potensi hujan lebat terutama mencakup sejumlah wilayah di Kabupaten Merangin, Tanjung Jabung Barat, Bungo dan Tebo.

Di Kabupaten Merangin, wilayah yang berpotensi mengalami hujan lebat disertai petir dan angin kencang meliputi Sungai Manau, Tabir, Tabir Ulu, Nalo Tantan, Tabir Ilir, Renah Pembarap, Pangkalan Jambu, Tabir Lintas dan Tabir Barat.

Sementara di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, potensi cuaca tersebut terdapat di Kecamatan Batang Asam.

Ancaman serupa juga berpotensi terjadi di Kabupaten Bungo, meliputi Pelepat, Pelepat Ilir, Batin II Babeko dan Rimbo Tengah.

Di Kabupaten Tebo, wilayah yang masuk dalam peringatan dini antara lain Tebo Tengah, Tebo Ulu, Sumay, Rimbo Ilir, Tengah Ilir dan Serai Serumpun.

Potensi Meluas

Peringatan dini tersebut juga menyebut potensi perluasan hujan ke sejumlah wilayah lain.

Di Kabupaten Merangin, cuacaumbuh, Rantau Pandan, Pasar Muaro Bungo, Tanah Sepenggal, Limbur Lubuk Mengkuang, Muko-muko Bathin VII, Bathin III, B buruk berpotensi meluas ke Batang Masumai dan Margo Tabir.

Di Kabupaten Bungo, wilayah yang berpotensi terdampak meliputi Tanah Tumbuh, Rantau Pandan, Pasar Muaro Bungo, Tanah Sepenggal, Limbur Lubuk Mengkuang, Muko-muko Bathin VII, Bathin III, Bungo Dani, Bathin III Ulu serta Tanah Sepenggal Lintas.

Sementara di Kabupaten Tebo, potensi perluasan mencakup Rimbo Bujang, Rimbo Ulu dan VII Koto Ilir.

Kondisi cuaca tersebut diperkirakan masih berlangsung hingga sekitar pukul 13.08 WIB.

Masyarakat yang berada di wilayah terdampak perlu mengantisipasi perubahan cuaca secara cepat, terutama potensi petir, angin kencang, jarak pandang yang menurun serta genangan di lokasi yang memiliki sistem drainase kurang baik.

Informasi ini merupakan peringatan dini cuaca sehingga wilayah dan durasi kejadian dapat berubah mengikuti perkembangan kondisi atmosfer.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID — Inspektorat Kabupaten Merangin menaikkan pemeriksaan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 253 Bangko ke tahap audit investigatif.

Keputusan itu muncul setelah Inspektorat menemukan sejumlah persoalan dalam proses pemeriksaan reguler, terutama terkait penyerahan dokumen pertanggungjawaban atau SPJ serta proses klarifikasi dari pihak sekolah.

Inspektur Inspektorat Merangin Jaya Kusuma menyampaikan penjelasan tersebut dalam konferensi pers di kantor Inspektorat Merangin, Kamis 1 Oktober 2026.

Ia mengatakan langkah tersebut sekaligus untuk meluruskan berbagai informasi yang berkembang mengenai pemeriksaan Dana BOS SDN 253 Bangko.

Menurut Jaya, pemeriksaan bermula dari agenda pengawasan rutin terhadap pengelolaan keuangan sekolah.

Pada 12 hingga 26 Januari, Inspektorat menerbitkan surat tugas pemeriksaan reguler terhadap pengelolaan Dana BOS di seluruh SD dan SMP wilayah Kecamatan Bangko.

Dari seluruh sekolah yang masuk pemeriksaan, SDN 253 Bangko menjadi satu-satunya sekolah yang belum menyerahkan SPJ hingga batas waktu pemeriksaan berakhir.

Kondisi tersebut kemudian mendorong tim auditor menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) awal dan merekomendasikan pemeriksaan lebih mendalam.

Namun, Inspektorat tidak langsung membawa persoalan itu ke tahap investigasi.

Jaya mengaku memilih langkah pembinaan terlebih dahulu dengan memberikan kesempatan kepada pihak sekolah untuk melengkapi dokumen dan memberikan penjelasan.

SPJ Diserahkan, Tetapi Proses Klarifikasi Kembali Terkendala

Inspektorat kemudian melayangkan surat pemanggilan kepada Kepala SDN 253 Bangko, Susmarni, sekitar 9 hingga 12 Juni.

Setelah pemanggilan tersebut, Susmarni datang ke Inspektorat dan menyerahkan dokumen SPJ.

Inspektorat lalu menerbitkan Surat Perintah Tugas lanjutan pada 16 Juni. Tim Irban Wilayah turun untuk mengolah dokumen, melakukan verifikasi, serta mencocokkan data dengan kondisi di lapangan.

Namun, proses pemeriksaan kembali menghadapi kendala.

Jaya mengatakan kepala sekolah dan bendahara tidak berada di lokasi ketika auditor melakukan pemeriksaan fisik dan meminta klarifikasi dokumen.

Saat itu, kata dia, hanya operator Dana BOS bernama Cici yang berada di sekolah.

“Operator pun tidak mampu menghadirkan beliau. Saat tim turun terakhir kali ke sekolah, laporan yang saya terima beliau beralasan sedang berada di kebun di daerah Siau,” kata Jaya.

Menurut Jaya, kondisi tersebut membuat auditor kesulitan memperoleh penjelasan langsung mengenai sejumlah transaksi dan dokumen pertanggungjawaban.

Ia menilai pihak sekolah sebenarnya memiliki ruang untuk memberikan klarifikasi, baik ketika auditor turun ke lapangan maupun sebelum LHP disahkan.

Inspektorat Bantah Pemeriksaan Berkaitan dengan Pelantikan Kepala Sekolah

Jaya juga membantah isu yang mengaitkan pemeriksaan Inspektorat dengan proses pelantikan kepala sekolah.

Ia menegaskan, Inspektorat tidak memiliki kewenangan dalam urusan pelantikan kepala sekolah karena hal tersebut menjadi ranah Dinas Pendidikan.

“Pelantikan kepala sekolah itu sepenuhnya ranah Dinas Pendidikan, bukan Inspektorat. Kami murni menangani persoalan SPJ yang belum disampaikan,” tegas Jaya.

Dengan demikian, Inspektorat menyatakan pemeriksaan tersebut berangkat dari persoalan administrasi dan pengelolaan keuangan Dana BOS, bukan persoalan personal ataupun kebijakan pengangkatan kepala sekolah.

Mengapa Temuan BPK dan Inspektorat Bisa Berbeda?

Salah satu persoalan yang turut menjadi sorotan yakni perbedaan nilai temuan pemeriksaan antara BPK dan Inspektorat yang disebut mencapai sekitar Rp61 juta.

Inspektur Pembantu (Irban) II Inspektorat Merangin, Junaidi, menjelaskan perbedaan tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya pertentangan hasil pemeriksaan.

Menurutnya, BPK memperoleh dokumen SPJ SDN 253 pada saat pemeriksaan sudah memasuki hari terakhir atau exit meeting.

Karena keterbatasan waktu, BPK tidak sempat melakukan pendalaman terhadap seluruh dokumen yang baru diterima tersebut.

BPK kemudian menitipkan dokumen kepada Inspektorat untuk ditindaklanjuti.

Junaidi menjelaskan, perbedaan hasil pemeriksaan dapat muncul karena masing-masing pemeriksaan memiliki ruang lingkup, periode pemeriksaan, serta kelengkapan bukti transaksi yang berbeda.

Artinya, Inspektorat kini ingin memastikan seluruh dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan Dana BOS SDN 253 Bangko mendapat pemeriksaan yang lebih mendalam.

Persoalan Harga Konsumsi Juga Akan Didalami

Inspektorat juga menanggapi persoalan perbedaan perhitungan harga konsumsi yang turut muncul dalam polemik pemeriksaan.

Salah satu angka yang menjadi perhatian yakni perhitungan konsumsi sekitar Rp12.500, sementara dalam penganggaran tercantum Rp30.000.

Jaya menjelaskan auditor terlebih dahulu memeriksa dokumen penganggaran melalui aplikasi ARKAS dan DPA.

Tim kemudian melihat apakah anggaran tersebut memang diperuntukkan bagi makanan berat atau hanya kudapan.

Jika pihak sekolah memiliki bukti transaksi dari toko atau penyedia yang dapat menjelaskan perbedaan tersebut, Jaya meminta pihak sekolah menyampaikannya untuk diverifikasi.

Menurut dia, proses pemeriksaan tetap membuka ruang bagi pihak sekolah untuk memberikan bukti dan klarifikasi.

Audit Investigatif Jadi Acuan Baru

Setelah melakukan telaah internal terhadap dugaan persoalan administrasi dan materi pemeriksaan sebelumnya, Inspektorat memutuskan menaikkan status pemeriksaan menjadi audit investigatif.

Jaya mengatakan audit selanjutnya tidak lagi ditangani tim Irban Wilayah, tetapi tim khusus dari divisi investigasi.

“Dengan berjalannya audit investigatif ini, maka LHP yang digunakan kelak sebagai acuan tindak lanjut adalah LHP hasil audit investigatif. Tingkatannya lebih tinggi, metodenya lebih terukur, dan pembuktiannya lebih mendalam,” jelasnya.

Langkah tersebut membuat hasil audit investigatif nantinya menjadi dokumen utama untuk menentukan tindak lanjut berdasarkan bukti yang ditemukan.

Jaya menegaskan, Inspektorat tidak ingin pemeriksaan investigatif menjadi alat untuk membenarkan hasil pemeriksaan sebelumnya maupun mencari kesalahan pihak sekolah.

Ia menyatakan hasil audit akan bergantung pada bukti dan dokumen yang ditemukan tim pemeriksa.

“Jika dalam investigasi nanti semua dokumen terbukti lengkap dan sah, tentu sekolah aman. Namun jika ada penyimpangan, wajib dikembalikan ke kas negara,” katanya.

Inspektorat: Bukan Tekanan Media atau Persoalan Pribadi

Jaya juga membantah anggapan bahwa peningkatan status pemeriksaan terjadi karena tekanan pemberitaan media, sikap kepala sekolah, maupun persoalan pribadi.

Ia menegaskan keputusan tersebut berkaitan dengan kebutuhan untuk memperdalam pemeriksaan pengelolaan keuangan negara.

“Saya pastikan tidak ada unsur dendam sama sekali, kenal secara pribadi pun tidak. Ini murni soal pengelolaan keuangan negara yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan,” ujar Jaya.

Dengan masuknya perkara ini ke audit investigatif, Inspektorat Merangin kini akan menguji lebih jauh dokumen, transaksi, serta bukti pendukung pengelolaan Dana BOS SDN 253 Bangko.

Hasil audit investigatif tersebut nantinya akan menjadi dasar untuk menentukan apakah persoalan yang ditemukan hanya bersifat administratif atau terdapat penyimpangan yang harus ditindaklanjuti.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) meningkat seiring musim kemarau ekstrem yang melanda Kabupaten Merangin.

Kondisi ini mendorong Bupati Merangin M. Syukur mengeluarkan peringatan tegas kepada masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar.

Bupati meminta camat dan kepala desa mengambil peran aktif untuk mencegah praktik pembakaran lahan di wilayah masing-masing.

Penegasan itu disampaikan M. Syukur saat menghadiri kegiatan Subuh Keliling (Subling) di Masjid Baitul Ikhlas, Desa Mentawak, Kecamatan Nalo Tantan, Jumat 2 Oktober 2026.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati didampingi Wakil Bupati Merangin A. Khafidh, Sekretaris Daerah Merangin Zulhifni, sejumlah kepala perangkat daerah serta tokoh masyarakat.

Menurut M. Syukur, kondisi cuaca saat ini membutuhkan kewaspadaan lebih tinggi. Musim kemarau berlangsung panjang dan hujan belum diperkirakan turun dalam waktu dekat.

Berdasarkan perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, musim penghujan diperkirakan baru mulai pada Desember mendatang.

Karena itu, pemerintah daerah meminta masyarakat tidak mengambil risiko dengan menggunakan api saat membuka lahan.

“Saya minta kepada para camat dan kepala desa untuk terus mengingatkan masyarakat agar tidak ada yang membakar lahan,” tegas M. Syukur.

Ia juga menegaskan bahwa aturan atau kebiasaan lokal yang sebelumnya memberi ruang bagi pembakaran terbatas tidak dapat dijadikan alasan untuk membakar lahan dalam kondisi saat ini.

“Sekarang tidak ada alasan atau pembenaran untuk membuka lahan dengan cara dibakar,” ujarnya.

Camat dan Kades Diminta Aktif Cegah Karhutla

Peringatan tersebut sekaligus menempatkan pemerintah di tingkat kecamatan dan desa sebagai garda terdepan pencegahan karhutla.

Bupati meminta informasi mengenai larangan pembakaran lahan terus disampaikan kepada masyarakat, terutama di tengah kondisi lahan yang lebih mudah terbakar selama kemarau panjang.

Langkah pencegahan menjadi penting karena kebakaran lahan tidak hanya berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, tetapi juga dapat mengganggu kualitas udara dan aktivitas masyarakat.

Selain ancaman karhutla, M. Syukur turut mengingatkan potensi persoalan lain yang muncul selama kemarau, yakni keterbatasan air bersih.

Bupati Soroti Sampah di Permukiman dan Jalan

Dalam kesempatan yang sama, persoalan sampah juga menjadi perhatian Bupati Merangin.

M. Syukur meminta pemerintah desa menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sehingga masyarakat memiliki lokasi yang jelas untuk membuang sampah.

Ia menilai persoalan kebersihan tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah.

Masyarakat juga memiliki peran penting dalam menjaga lingkungan, termasuk tidak membuang sampah sembarangan.

Pernyataan itu disampaikan Bupati setelah muncul kritik masyarakat melalui media sosial mengenai penanganan sampah di sejumlah wilayah.

Menurutnya, pemerintah tetap harus bertanggung jawab apabila fasilitas TPS sudah penuh tetapi pengangkutan sampah terlambat.

Namun, kondisi berbeda terjadi apabila TPS masih tersedia sementara masyarakat memilih membuang sampah di pinggir jalan.

“Kalau TPS-nya penuh dan terlambat diangkut oleh dinas terkait, itu baru kekurangan pemerintah. Namun jika TPS masih kosong tetapi masyarakat justru membuang sampah di pinggir jalan, ini adalah persoalan kesadaran bersama,” katanya.

M. Syukur mengajak pemerintah dan masyarakat membangun kesadaran bersama untuk menjaga kebersihan lingkungan.

Paparkan Program Prioritas Merangin

Selain membahas ancaman karhutla dan persoalan lingkungan, Bupati juga menyampaikan sejumlah program prioritas pemerintah daerah.

Program tersebut antara lain beasiswa pendidikan untuk jenjang S1 dan S2, bantuan seragam sekolah, program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), serta peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan.

Menurutnya, fasilitas kesehatan di rumah sakit daerah terus diperkuat, termasuk dengan dukungan peralatan medis seperti CT-Scan dan fasilitas penanganan penyakit jantung.

Di tengah musim kemarau panjang, pemerintah daerah kini menghadapi sejumlah persoalan sekaligus, mulai dari pencegahan karhutla, potensi keterbatasan air bersih hingga pengelolaan sampah.

Bupati meminta jajaran pemerintah hingga tingkat desa tidak hanya menyampaikan imbauan, tetapi ikut memastikan langkah pencegahan berjalan di lapangan.(*)

SAROLANGUN, SEPUCUKJAMBI.ID — Layanan transportasi online Maxim resmi memperluas jangkauannya ke Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi.

Kehadiran cabang baru ini menambah pilihan masyarakat untuk kebutuhan transportasi, pemesanan makanan dan barang, hingga jasa pengiriman.

Pembukaan layanan Maxim di Singkut ditandai dengan penyelesaian order perdana melalui layanan Food&Shop.

Pesanan pertama tersebut mengambil titik penjemputan di Rumah Makan Sate Kambing Jepara Singkut Bu Hartik, Jalan Sarolangun-Lubuk Linggau, Bukit Tigo, kemudian diantarkan menuju Toko Reyvin di kawasan Jalan Lama Bukit Tigo.

Order perdana itu menjadi awal operasional Maxim di Singkut sekaligus memperkenalkan layanan perusahaan kepada masyarakat setempat.

Maxim menghadirkan sejumlah pilihan layanan di Singkut. Masyarakat dapat menggunakan layanan Bike dan Car untuk kebutuhan perjalanan sehari-hari.

Selain transportasi penumpang, tersedia pula layanan Food&Shop untuk pemesanan dan pengantaran makanan maupun barang dari restoran dan toko.

Untuk kebutuhan pengiriman, Maxim menyediakan layanan Delivery menggunakan sepeda motor serta Car Delivery dengan kendaraan roda empat.

Kepala Sub-divisi Maxim Singkut, Majid Nurholis Abdul, mengatakan kehadiran layanan tersebut diharapkan memberikan alternatif transportasi bagi masyarakat sekaligus membuka peluang ekonomi baru.

“Kami berharap kehadiran Maxim di Kabupaten Singkut dapat memberikan lebih banyak pilihan transportasi bagi masyarakat dalam menunjang aktivitas sehari-hari. Selain memperluas akses terhadap layanan transportasi, kami juga ingin membuka kesempatan bagi masyarakat Singkut yang ingin memperoleh penghasilan tambahan dengan bergabung sebagai mitra Maxim,” ujar Majid.

Untuk pengguna baru maupun masyarakat yang ingin mencoba layanan Maxim di Singkut, perusahaan menawarkan promo dengan kode SINGKUT.

Promo tersebut memberikan saldo hingga Rp200.000 yang dapat digunakan sebagai potongan biaya perjalanan hingga 10 persen, sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku di aplikasi.

Layanan Maxim dapat diakses melalui aplikasi yang tersedia di sejumlah platform distribusi aplikasi, termasuk App Store dan Play Store.

Ekspansi Maxim ke Singkut tidak hanya menyasar pengguna jasa transportasi. Perusahaan juga membuka kesempatan bagi masyarakat setempat untuk bergabung sebagai mitra pengemudi.

Pendaftaran mitra dilakukan secara daring. Calon mitra dapat mengikuti proses pendaftaran melalui situs resmi pendaftaran pengemudi Maxim.

Sementara itu, masyarakat yang membutuhkan informasi lebih lanjut dapat mendatangi kantor Maxim Singkut di kawasan Sungai Benteng, Singkut, Kabupaten Sarolangun, Jambi.

Dengan hadirnya cabang baru tersebut, Maxim memperluas pilihan layanan transportasi online dan jasa pengiriman bagi masyarakat Singkut, sekaligus membuka peluang kemitraan bagi warga yang ingin memperoleh penghasilan tambahan.(*)

SAROLANGUN, SEPUCUKJAMBI.ID — Aksi dugaan pungutan liar (pungli) terhadap sopir kendaraan angkutan barang di Kabupaten Sarolangun berujung penindakan polisi.

Seorang pria berinisial MS (30) diamankan saat diduga tengah meminta uang kepada pengemudi yang melintas di wilayah Kecamatan Sarolangun.

MS, warga Bernai, diamankan Unit Reskrim Polres Sarolangun bersama jajaran Polsek Kota Sarolangun dalam kegiatan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD), Sabtu 26 September 2026 malam.

Informasi mengenai dugaan pungli tersebut diterima petugas sebelum akhirnya dilakukan penindakan di lapangan.

Dari lokasi, polisi mengamankan uang tunai yang diduga berkaitan dengan aktivitas tersebut. Barang bukti yang diamankan berupa pecahan Rp2.000 dan Rp5.000 dengan total Rp70.000.

MS kemudian dibawa ke Polsek Kota Sarolangun untuk menjalani pemeriksaan.

Kepolisian masih mendalami perkara tersebut untuk memastikan rangkaian kejadian, termasuk kronologi dugaan pungutan terhadap sopir angkutan barang serta kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.

Penindakan dipimpin Kabag Ops Polres Sarolangun Kompol Angga Luvyanto bersama KBO Reskrim Ipda Syarif, Kanit Reskrim Ipda Mesu Erwin, Tim Serigala Kota serta unsur pemerintahan dari Kelurahan Aur Gading, Sarkam dan Gunung Kembang.

Kapolres Sarolangun AKBP Wendi Oktariansyah melalui Kabag Ops Kompol Angga Luvyanto mengatakan praktik pungli tidak boleh dibiarkan apabila meresahkan pengguna jalan.

“Pungutan liar itu melanggar hukum dan akan kami proses tegas sesuai aturan yang berlaku,” tegas Angga.

Dalam kegiatan yang sama, petugas turut mengamankan seorang pria berinisial TG (41), warga Bernai.

TG diamankan dalam perkara berbeda yang berkaitan dengan dugaan kepemilikan atau perkara senjata tajam.

Penindakan terhadap MS dan TG dilakukan dalam rangkaian kegiatan kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Sarolangun.

Polres Sarolangun mengimbau sopir angkutan barang maupun masyarakat yang melintas agar tidak memberikan uang apabila dimintai pungutan tanpa dasar hukum.

Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila menemukan praktik pungli atau gangguan keamanan lainnya.

Laporan dapat disampaikan melalui layanan Polisi 110.

Kepolisian menyatakan pengawasan dan penindakan terhadap aktivitas yang dinilai meresahkan masyarakat akan terus dilakukan di wilayah hukum Polres Sarolangun.(*)