SUNGAIPENUH, SEPUCUKJAMBI.ID — Wali Kota Sungai Penuh, Alfin meminta Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Sungai Penuh tidak berhenti pada aktivitas penghimpunan dan penyaluran zakat.

Baznas didorong menjadi salah satu kekuatan pemerintah daerah dalam mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, sekaligus membangun kemandirian masyarakat penerima zakat atau mustahik.

Pesan tersebut disampaikan Alfin saat melantik pimpinan Baznas Kota Sungai Penuh periode 2026–2031 di Aula Kantor Wali Kota Sungai Penuh, Selasa 6 Oktober 2026.

Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 100.3.3.3/Kep.223/2026 tertanggal 14 September 2026 tentang Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Baznas Kota Sungai Penuh periode 2026–2031.

Menurut Alfin, kepemimpinan baru Baznas membawa amanah besar untuk mengelola potensi zakat umat agar memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

“Baznas harus mampu menjadi garda terdepan dalam upaya pengentasan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta membangun kemandirian para mustahik di Kota Sungai Penuh,” ujar Alfin.

Alfin ingin pengelolaan zakat memiliki dampak yang lebih jauh bagi penerima manfaat.

Artinya, bantuan yang diberikan tidak hanya menyelesaikan kebutuhan sesaat, tetapi juga dapat mendorong mustahik menjadi lebih mandiri.

Untuk mencapai tujuan tersebut, ia meminta Baznas memperkuat koordinasi dan membangun kerja sama dengan berbagai pihak.

Kolaborasi dengan pemerintah daerah, perangkat daerah, dunia usaha, tokoh masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya dinilai penting agar potensi zakat dapat dikelola secara optimal.

“Untuk mewujudkan hal tersebut, pimpinan Baznas harus membangun kolaborasi dan kerja sama yang kuat dengan seluruh pemangku kepentingan,” kata Alfin.

Menurutnya, semakin kuat kolaborasi yang dibangun, semakin besar pula peluang pengelolaan zakat memberikan manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan.

Dalam pelantikan tersebut, Muhammad Ajmain, S.Pd. dipercaya sebagai Ketua Baznas Kota Sungai Penuh periode 2026–2031.

Sementara tiga pimpinan lainnya menjabat sebagai wakil ketua, yakni Aulia, S.Pd., Samsudin, S.Pd.I., dan Yapendra, S.HI.

Keempat pimpinan tersebut kini mengemban tanggung jawab mengelola lembaga zakat daerah selama lima tahun ke depan.

Pemerintah Kota Sungai Penuh berharap kepengurusan baru dapat memperkuat tata kelola Baznas sekaligus meningkatkan manfaat zakat bagi masyarakat.

Dengan pengelolaan yang semakin optimal, zakat diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan perlindungan sosial sekaligus membuka ruang bagi pemberdayaan masyarakat.

Pelantikan tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Sungai Penuh Azhar Hamzah, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Alpian, S.E., M.M., para asisten Setda, kepala perangkat daerah, camat, Ketua GOW Kota Sungai Penuh Marwati Azhar, tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya.

Kepemimpinan Baznas periode 2026–2031 diharapkan mampu menerjemahkan amanah tersebut dalam program yang terukur, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kota Sungai Penuh.(*)

KERINCI, SEPUCUKJAMBI.ID — Modernisasi pertanian mulai didorong lebih serius Pemerintah Kabupaten Kerinci.

Bupati Kerinci Monadi bersama Wakil Bupati H. Murison turun langsung ke sawah untuk menanam padi bersama ratusan petani di Desa Tebat Ijuk, Kecamatan Depati Tujuh, Senin 5 Oktober 2026.

Penanaman tersebut melibatkan petani yang tergabung dalam Gapoktan Jaya Mandiri Dua melalui program Pertanian Modern Advanced Agriculture System (PM-AAS).

Bagi Pemkab Kerinci, penerapan PM-AAS tidak sekadar memperkenalkan metode baru dalam bercocok tanam.

Program ini diarahkan untuk mendorong peningkatan produktivitas sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.

Kehadiran Monadi dan Murison langsung di tengah petani juga menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun kolaborasi dengan kelompok tani dalam mendorong perubahan sistem pertanian.

Pemerintah Kabupaten Kerinci melihat modernisasi sebagai salah satu jalan untuk meningkatkan hasil pertanian.

Melalui PM-AAS, sistem pertanian diarahkan agar lebih efektif, produktif, dan berkelanjutan.

Penerapan teknologi dan pola kerja pertanian yang lebih maju diharapkan dapat membantu petani meningkatkan hasil panen sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan.

Potensi tersebut menjadi penting bagi Kerinci yang selama ini memiliki sektor pertanian sebagai salah satu penopang ekonomi masyarakat.

Karena itu, pemerintah ingin pengembangan pertanian tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga memperkuat daya saing petani dan komoditas daerah.

Dalam kegiatan di Desa Tebat Ijuk, Monadi tidak hanya hadir sebagai kepala daerah, tetapi turut turun ke lahan untuk melakukan penanaman padi bersama petani.

Momentum tersebut memperlihatkan keterlibatan pemerintah secara langsung dalam program modernisasi pertanian yang tengah dikembangkan.

Ratusan anggota Gapoktan Jaya Mandiri Dua ikut dalam kegiatan tersebut.

Pemerintah berharap pola kolaborasi seperti ini dapat memperkuat komunikasi antara petani, penyuluh, pemerintah desa, kecamatan, hingga pemerintah kabupaten.

Dengan dukungan tersebut, penerapan sistem pertanian modern diharapkan tidak berhenti pada satu kegiatan penanaman, tetapi berlanjut hingga proses pemeliharaan dan peningkatan hasil produksi.

Penerapan PM-AAS diarahkan pada tujuan yang lebih luas, yakni meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat ketahanan pangan Kabupaten Kerinci.

Jika produktivitas meningkat, pemerintah berharap manfaatnya ikut dirasakan petani melalui peluang peningkatan hasil dan kesejahteraan.

Program tersebut juga diharapkan memperkuat posisi Kerinci sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi besar dalam sektor pertanian.

Untuk memastikan program berjalan, kegiatan tersebut turut dihadiri Camat Depati Tujuh Indra Hermawan, Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kabupaten Kerinci, Koordinator BPP Kecamatan Depati Tujuh, unsur pimpinan kecamatan, pemerintah desa, serta tokoh masyarakat.

Keterlibatan unsur penyuluh dan pemerintah di tingkat kecamatan hingga desa diharapkan dapat memperkuat pendampingan kepada petani.

Pemkab Kerinci pun mendorong semangat kolaborasi antara pemerintah dan petani agar modernisasi pertanian benar-benar menghasilkan perubahan di lapangan.

Dari Desa Tebat Ijuk, program PM-AAS diharapkan menjadi bagian dari langkah Kerinci membangun sektor pertanian yang lebih produktif, adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan mampu meningkatkan daya saing serta kesejahteraan masyarakat petani.(*)

KERINCI, SEPUCUKJAMBI.ID — Bupati Kerinci Monadi meminta seluruh kepala perangkat daerah tidak menganggap rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI dan pengawasan APIP sebagai sekadar catatan administrasi.

Ia menegaskan setiap temuan harus diselesaikan, rekomendasi wajib ditindaklanjuti, dan kelemahan dalam tata kelola pemerintahan harus segera diperbaiki agar persoalan serupa tidak kembali muncul.

Pesan tersebut disampaikan Monadi saat mengikuti kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi sampai Semester I 2026 serta Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP di Ruang Pola Lantai II Kantor Bupati Kerinci, Senin 5 Oktober 2026.

Bagi Monadi, tindak lanjut hasil pemeriksaan bukan hanya kewajiban administratif.

Proses tersebut harus menjadi momentum untuk membenahi sistem kerja pemerintahan sekaligus memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.

“Temuan harus diselesaikan, rekomendasi harus ditindaklanjuti, kelemahan harus diperbaiki, dan kesalahan yang sama jangan sampai terulang kembali,” tegas Monadi.

Monadi menekankan, tanggung jawab menindaklanjuti hasil pemeriksaan berada pada seluruh kepala perangkat daerah.

Karena itu, setiap rekomendasi harus memiliki tindak lanjut yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ia juga mendorong hasil pemeriksaan digunakan sebagai bahan evaluasi internal.

Dengan cara tersebut, pemerintah daerah tidak hanya menyelesaikan persoalan yang sudah ditemukan, tetapi juga memperbaiki mekanisme kerja agar potensi kesalahan yang sama dapat dicegah sejak awal.

Pendekatan tersebut menjadi penting dalam pengelolaan keuangan maupun aset daerah yang harus berjalan sesuai ketentuan.

Pemantauan tindak lanjut BPK dan APIP juga menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Kerinci memperkuat pengawasan internal.

Pemerintah daerah ingin setiap temuan menghasilkan perbaikan konkret dalam tata kelola pemerintahan.

Dengan demikian, hasil pemeriksaan tidak berhenti pada dokumen atau laporan tindak lanjut, tetapi berujung pada perubahan sistem kerja di masing-masing perangkat daerah.

Komitmen tersebut diarahkan untuk membangun birokrasi yang tertib, transparan, profesional, dan akuntabel.

Pada akhirnya, pembenahan tata kelola pemerintahan diharapkan tidak hanya terlihat dalam administrasi, tetapi juga berdampak pada kualitas pengelolaan anggaran, aset daerah, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat.

Prinsip yang ditekankan Pemkab Kerinci pun jelas, bekerja benar sejak awal, tertib dalam proses, menuntaskan setiap rekomendasi, dan memastikan hasilnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(*)

KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Dr. H. Katamso, SA, S.E., M.E., menghadiri upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI) Tahun 2026 di Markas Kodim 0419/Tanjab, Senin 5 Oktober 2026.

Kehadiran Wabup Katamso bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Tanjung Jabung Barat dan unsur Forkopimda Tanjung Jabung Timur menegaskan pentingnya kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga keamanan serta keutuhan wilayah.

Upacara berlangsung di halaman Makodim 0419/Tanjab dan dipimpin langsung Komandan Kodim 0419/Tanjab, Letkol Inf. Zulhiardi, S.I.P., M.Han.

Para prajurit TNI, ASN TNI jajaran Tanjab Barat, serta Ketua dan anggota Persit Kartika Chandra Kirana Tanjab Barat turut mengikuti rangkaian upacara tersebut.

Usai mengikuti upacara, Wabup Katamso menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh keluarga besar TNI yang memperingati HUT ke-81.

“Atas nama unsur Forkopimda Kabupaten Tanjung Jabung Barat, kami mengucapkan selamat Dirgahayu TNI ke-81 Tahun. TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur,” ujar Katamso.

Menurutnya, peringatan HUT TNI tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi juga menjadi momentum memperkuat hubungan antara TNI, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat.

Sinergi tersebut menjadi penting dalam menjaga stabilitas daerah, memperkuat persatuan, serta menghadapi berbagai tantangan yang dapat mengganggu keamanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam amanatnya, Dandim 0419/Tanjab Letkol Inf. Zulhiardi menyoroti perubahan lingkungan strategis yang berlangsung semakin dinamis.

Ia menyebut ketidakpastian global, perkembangan ruang informasi dan kognitif, ancaman keamanan wilayah, serta kebutuhan integrasi pengelolaan sumber daya nasional sebagai tantangan yang perlu mendapat perhatian.

Menurut Zulhiardi, perubahan tersebut menuntut TNI tetap memegang teguh jati diri dan arah pengabdian kepada bangsa dan negara.

“Menghadapi dinamika tersebut, TNI harus tetap kokoh pada jati diri dan jelas pada arah pengabdiannya,” ujar Zulhiardi.

Ia menilai momentum HUT ke-81 TNI perlu menjadi pengingat bagi seluruh prajurit untuk memperkuat komitmen menjaga persatuan, menegakkan kedaulatan, serta melindungi kekayaan Nusantara.

Peringatan HUT TNI ke-81 di Tanjab juga mempertemukan unsur TNI, pemerintah daerah, Forkopimda, dan elemen masyarakat dalam satu rangkaian kegiatan.

Kehadiran unsur Forkopimda Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur memperlihatkan koordinasi lintas daerah yang terus berjalan dalam menjaga keamanan dan stabilitas kawasan.

Kolaborasi tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan sekaligus menjaga situasi daerah tetap kondusif.

Setelah upacara, rangkaian peringatan HUT TNI ke-81 dilanjutkan dengan penyerahan hadiah kepada para pemenang lomba dan pemotongan tumpeng oleh Dandim 0419/Tanjab.

Rangkaian kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum mempererat kebersamaan antara prajurit TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat di wilayah Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur.(*)

MUARABULIAN, SEPUCUKJAMBI.ID – Kabut asap yang menyelimuti wilayah Kabupaten Batang Hari mulai berdampak pada aktivitas pendidikan.

Pemerintah Kabupaten Batang Hari mengambil langkah antisipasi dengan menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi siswa.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Batang Hari bersama Asisten I Setda Batang Hari turun langsung ke SMPN 21 Batang Hari, Senin 5 Oktober 2026, untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan dan proses belajar siswa tetap berlangsung.

Kunjungan itu menjadi bagian dari pemantauan Pemkab Batang Hari terhadap pelaksanaan pembelajaran di tengah kondisi kualitas udara yang belum mendukung aktivitas tatap muka.

Sekda melihat langsung metode pembelajaran yang diterapkan sekolah, baik melalui sistem daring maupun pemberian tugas terstruktur yang siswa kerjakan dari rumah.

Sekda Kabupaten Batang Hari, Mula P. Rambe, S.Sos., M.H menegaskan, pemerintah tidak ingin kondisi kabut asap mengganggu hak siswa untuk mendapatkan pendidikan.

Namun, pemerintah juga tidak ingin mengabaikan risiko kesehatan akibat paparan udara yang buruk.

“Dalam kondisi seperti ini, kesehatan dan keselamatan anak-anak kita menjadi prioritas. Tetapi proses pendidikan juga harus tetap berjalan. Karena itu, PJJ menjadi langkah sementara agar siswa tetap belajar tanpa harus beraktivitas di sekolah ketika kondisi udara belum mendukung,” ujar Sekda.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu mengambil langkah preventif untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan yang dapat muncul akibat paparan kabut asap.

Salah satu risiko yang menjadi perhatian ialah Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), terutama bagi anak-anak yang memiliki aktivitas di luar ruangan.

“Jangan sampai karena ingin mempertahankan pembelajaran tatap muka, kita justru mengabaikan kesehatan anak-anak. Kita ingin pembelajaran tetap berjalan, tetapi keselamatan siswa dan guru harus menjadi pertimbangan utama,” tegasnya.

Dalam kunjungan tersebut, Sekda dan Asisten I disambut Kepala SMPN 21 Batang Hari bersama jajaran majelis guru.

Keduanya kemudian meninjau pelaksanaan PJJ untuk melihat kesiapan sekolah dalam menjaga keberlangsungan proses belajar dari rumah.

Sekolah memanfaatkan pembelajaran daring serta penugasan terstruktur untuk memastikan siswa tetap mendapatkan materi selama kebijakan PJJ berlangsung.

Sekda mengapresiasi respons cepat pihak SMPN 21 Batang Hari dalam menyesuaikan metode pembelajaran dengan kondisi kabut asap.

Menurutnya, perubahan pola belajar membutuhkan kesiapan guru, sekolah, siswa, dan orang tua agar kegiatan pendidikan tidak terputus.

“Kami mengapresiasi sekolah yang cepat beradaptasi. PJJ bukan berarti kegiatan belajar berhenti. Guru tetap memberikan materi, siswa tetap belajar, dan sekolah tetap melakukan pemantauan terhadap prosesnya,” katanya.

Pemkab Batang Hari juga meminta sekolah memastikan PJJ berjalan secara efektif dan tidak sekadar memindahkan aktivitas belajar dari ruang kelas ke rumah.

Guru tetap perlu memberikan materi, tugas, serta pendampingan kepada siswa sesuai kondisi pembelajaran.

Sekda berharap sekolah juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah apabila menghadapi kendala selama pelaksanaan PJJ.

“Kita ingin pelaksanaan PJJ tetap terukur. Kalau ada kendala di lapangan, segera komunikasikan sehingga pemerintah bisa mencari solusi bersama,” ujarnya.

Penerapan PJJ menjadi salah satu langkah Pemkab Batang Hari menghadapi dampak kabut asap terhadap sektor pendidikan.

Pemerintah daerah akan terus memantau perkembangan kondisi udara sebelum menentukan langkah selanjutnya terkait pembelajaran tatap muka.

Sekda menegaskan, keputusan terkait aktivitas sekolah harus mempertimbangkan kondisi kesehatan dan keselamatan seluruh warga sekolah.

“Ketika kondisi sudah memungkinkan, tentu pembelajaran tatap muka bisa kembali berjalan. Tetapi selama kondisi udara belum aman, kita harus mengambil langkah yang paling melindungi siswa dan tenaga pendidik,” katanya.

Pemkab Batang Hari berharap koordinasi antara pemerintah, sekolah, guru, orang tua, dan siswa dapat menjaga dua hal sekaligus, pendidikan tetap berjalan dan kesehatan anak tetap terlindungi.

Dengan demikian, kabut asap tidak sampai membuat proses belajar terhenti, sekaligus tidak menempatkan siswa pada risiko kesehatan yang tidak perlu.(*)

MUARABUNGO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Bungo mengeluarkan imbauan khusus dalam rangka menyemarakkan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 Kabupaten Bungo tahun 2026.

Seluruh instansi pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta di Kabupaten Bungo diimbau mengenakan pakaian adat daerah selama 12-19 Oktober 2026.

Untuk laki-laki, pakaian adat yang digunakan yakni Teluk Belango, sedangkan perempuan mengenakan Baju Kurung Tekuluk.

Imbauan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-61 Kabupaten Bungo yang tahun ini mengusung tema “Kreatif dan Berdaya Saing menuju Bungo Baru.”

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bungo, Taufik Hidayat mengatakan, imbauan tersebut diharapkan dapat membuat nuansa peringatan hari jadi daerah semakin terasa sekaligus memperkuat identitas budaya Bungo.

Penggunaan pakaian adat juga menjadi bagian dari upaya melibatkan berbagai unsur, tidak hanya pemerintah, dalam memeriahkan momentum hari jadi Kabupaten Bungo.

Periode penggunaan pakaian adat ditetapkan mulai 12 hingga 19 Oktober 2026.

Pemkab Bungo mengajak instansi pemerintah, BUMN, BUMD, serta pihak swasta ikut mengambil bagian dalam imbauan tersebut.

Dengan demikian, suasana peringatan HUT Bungo tidak hanya terlihat di lokasi kegiatan utama.

Tetapi juga di lingkungan perkantoran dan aktivitas masyarakat selama periode yang telah ditentukan.

Langkah tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memperkenalkan dan mempertahankan penggunaan pakaian adat daerah di tengah masyarakat.

Selain imbauan penggunaan pakaian adat, Pemkab Bungo telah menyiapkan berbagai agenda untuk memeriahkan HUT ke-61.

Rangkaian kegiatan dimulai dengan sejumlah lomba tradisional pada 13-14 Oktober 2026.

Sementara rangkaian utama akan berlangsung pada 18-24 Oktober 2026 dan dipusatkan di kawasan Ex MTQ Baru Muara Bungo.

Sejumlah kegiatan yang disiapkan meliputi pesta rakyat, pameran pembangunan, Festival Bujang Gadis, Festival Batik, bazar, pasar malam, food corner, hingga Pojok Ekonomi Kreatif.

Daya tarik lain dalam perayaan HUT ke-61 Bungo yakni penampilan grup band ibu kota Repvblik pada malam puncak hiburan.

Taufik Hidayat mengatakan, peringatan tahun ini juga direncanakan dihadiri langsung oleh Menteri Ekonomi Kreatif.

“Malam puncak hiburan akan dimeriahkan oleh penampilan grup band ternama ibu kota, Repvblik. Spesial pada peringatan HUT Bungo tahun ini, rencananya juga bakal dihadiri langsung oleh Menteri Ekonomi Kreatif,” ujar Taufik.

Pemkab Bungo mengajak masyarakat ikut menyemarakkan seluruh rangkaian peringatan HUT ke-61.

Namun, sebelum pesta rakyat dan panggung hiburan berlangsung, pemerintah daerah lebih dulu mengajak berbagai unsur masyarakat menghidupkan suasana hari jadi melalui identitas budaya.

Salah satunya dengan mengenakan Teluk Belango dan Baju Kurung Tekuluk selama periode 12-19 Oktober 2026.(*)

MUARABUNGO, SEPUCUKJAMBI.ID – Kabupaten Bungo bersiap menggelar pesta rakyat dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 tahun 2026.

Perayaan tahun ini bakal berlangsung selama sepekan, mulai 18 hingga 24 Oktober 2026, dengan pusat kegiatan di kawasan Ex MTQ Baru Muara Bungo.

Yang paling ditunggu, malam puncak hiburan HUT Kabupaten Bungo ke-61 rencananya menghadirkan grup band ibu kota Repvblik.

Selain penampilan musik, Pemkab Bungo juga menyebut Menteri Ekonomi Kreatif direncanakan hadir dalam rangkaian peringatan HUT tahun ini.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bungo, Taufik Hidayat mengatakan, pemerintah daerah telah menyiapkan berbagai agenda untuk menyemarakkan perayaan dengan mengusung tema “Kreatif dan Berdaya Saing menuju Bungo Baru.”

“Malam puncak hiburan akan dimeriahkan oleh penampilan grup band ternama ibu kota, Repvblik. Spesial pada peringatan HUT Bungo tahun ini, rencananya juga bakal dihadiri langsung oleh Menteri Ekonomi Kreatif,” ujar Taufik Hidayat.

Rangkaian HUT ke-61 Bungo tidak hanya berisi hiburan musik.

Pemkab Bungo menyiapkan sejumlah kegiatan yang memadukan hiburan, promosi pembangunan, budaya, serta pengembangan ekonomi kreatif masyarakat.

Agenda tersebut meliputi:

• Pesta rakyat

• Pameran pembangunan

• Festival Bujang Gadis

• Festival Batik

• Bazar

• Pasar malam

• Food corner

• Pojok ekonomi kreatif

Beragam agenda tersebut akan dipusatkan di kawasan Ex MTQ Baru Muara Bungo sehingga masyarakat dapat menikmati berbagai kegiatan dalam satu kawasan.

Konsep tersebut sekaligus memperkuat tema HUT tahun ini yang menempatkan kreativitas dan daya saing sebagai bagian dari arah pembangunan Bungo.

Kemeriahan HUT Kabupaten Bungo bahkan dimulai sebelum rangkaian utama pada 18 Oktober.

Pemkab Bungo menjadwalkan berbagai lomba tradisional pada 13-14 Oktober 2026.

Kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk ikut merayakan hari jadi daerah sekaligus menjaga keberadaan permainan dan tradisi lokal.

Tidak hanya masyarakat, pemerintah daerah juga mengajak instansi pemerintahan, BUMN, BUMD, dan sektor swasta ikut menyemarakkan peringatan HUT.

Ada pula imbauan khusus selama rangkaian peringatan HUT Bungo.

Pemkab Bungo mengajak seluruh instansi pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta mengenakan pakaian adat daerah pada 12-19 Oktober 2026.

Untuk laki-laki, pakaian yang digunakan yakni Teluk Belango, sedangkan perempuan mengenakan Baju Kurung Tekuluk.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya menonjolkan identitas budaya lokal dalam momentum hari jadi Kabupaten Bungo.

Dengan rangkaian acara yang memadukan budaya, hiburan, promosi pembangunan, dan ekonomi kreatif, Pemkab Bungo berharap HUT ke-61 dapat menjadi ruang kebersamaan sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat.

Masyarakat Kabupaten Bungo dan daerah sekitar pun diimbau ikut hadir dan memeriahkan seluruh rangkaian acara yang telah disiapkan pemerintah daerah.

Perayaan HUT ke-61 ini diharapkan tidak hanya menjadi pesta tahunan, tetapi juga menjadi momentum memperkuat kebanggaan terhadap daerah serta mendorong Bungo semakin kreatif dan berdaya saing.(*)

KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID – Warga Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, mengeluhkan dugaan aktivitas perjudian jenis togel yang disebut terjadi di sejumlah wilayah.

Masyarakat meminta Polres Tanjung Jabung Barat menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pengecekan di lapangan.

Jika aparat menemukan adanya aktivitas yang memenuhi unsur tindak pidana, warga berharap penegakan hukum dilakukan sesuai ketentuan.

Informasi yang disampaikan warga menyebut dugaan aktivitas togel tersebut berada di beberapa lokasi, antara lain Desa Suban, Simpang Rambutan, Desa Panoban, hingga kawasan pusat Kecamatan Batang Asam.

Namun, hingga berita ini diterbitkan, informasi tersebut masih berupa keluhan dan dugaan dari masyarakat.

Belum ada keterangan resmi dari Polres Tanjung Jabung Barat yang membenarkan adanya praktik perjudian di lokasi-lokasi tersebut.

Salah seorang warga Batang Asam, Abdul Somad, mengatakan keresahan masyarakat perlu mendapat perhatian aparat.

Menurutnya, apabila dugaan tersebut benar, kepolisian perlu mengambil langkah sesuai hukum agar aktivitas perjudian tidak berkembang di lingkungan masyarakat.

“Kalau memang ada aktivitas perjudian, kami berharap aparat segera turun dan melakukan penertiban. Masyarakat tentu ingin lingkungan tetap aman dan kondusif,” ujar Abdul Somad.

Ia menilai kepolisian perlu memverifikasi informasi yang berkembang di tengah masyarakat sebelum mengambil tindakan.

Bagi warga, langkah tersebut penting agar penanganan dilakukan berdasarkan fakta dan tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.

Abdul Somad mengatakan, keresahan warga tidak hanya berkaitan dengan dugaan aktivitas perjudian, tetapi juga potensi dampak sosial apabila praktik tersebut benar-benar terjadi dan dibiarkan.

“Kami meminta kepolisian menindaklanjuti keresahan masyarakat. Jangan sampai aktivitas yang diduga perjudian semakin berkembang dan mengganggu lingkungan,” katanya.

Warga berharap Kapolres Tanjung Jabung Barat bersama jajaran dapat melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut, termasuk menelusuri lokasi yang disebut masyarakat.

Jika penyelidikan menemukan bukti adanya tindak pidana, warga menyerahkan sepenuhnya proses penindakan kepada aparat penegak hukum.

Di tengah keresahan tersebut, masyarakat diharapkan tidak melakukan tindakan sendiri terhadap pihak yang dicurigai.

Warga dapat menyampaikan informasi kepada kepolisian agar aparat memiliki dasar untuk melakukan pemeriksaan dan mengambil langkah sesuai prosedur hukum.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Polres Tanjung Jabung Barat belum memberikan keterangan resmi mengenai dugaan aktivitas perjudian togel yang dikeluhkan warga Kecamatan Batang Asam.

Konfirmasi dari kepolisian menjadi penting untuk memastikan apakah informasi yang beredar tersebut telah masuk dalam penanganan aparat dan apakah terdapat temuan yang mengarah pada dugaan tindak pidana perjudian.(*)

MUARASABAK, SEPUCUKJAMBI.ID – Kapolres Tanjung Jabung Timur, AKBP Ade Candra melakukan pengecekan langsung ke sejumlah bagian di lingkungan Markas Komando (Mako) Polres Tanjab Timur.

Pengecekan tersebut dilakukan untuk memastikan fasilitas pelayanan, sarana dan prasarana, hingga kesiapan personel tetap dalam kondisi optimal saat memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, Ade Candra didampingi Wakapolres Tanjab Timur Kompol Muhammad Ridha dan sejumlah Pejabat Utama (PJU) Polres Tanjab Timur.

Pimpinan Polres Tanjab Timur mengecek sejumlah ruang di lingkungan Mako, termasuk area pelayanan masyarakat, ruang kerja, fasilitas pendukung, serta kondisi sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan tugas kepolisian.

“Pengecekan tersebut menjadi bagian dari pengawasan internal untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan sebagaimana mestinya,” kata Kapolres Tanjung Jabung Timur, AKBP Ade Candra.

“Selain kondisi fasilitas, kesiapan personel juga menjadi perhatian. ,” timpalnya.

Polisi dituntut tidak hanya hadir ketika terjadi gangguan keamanan, tetapi juga mampu memberikan pelayanan yang cepat, tertib, dan responsif kepada masyarakat.

Kegiatan tersebut sekaligus menjadi sarana bagi pimpinan untuk melihat langsung kondisi lingkungan kerja dan mengidentifikasi bagian yang membutuhkan pembenahan.

Kebersihan, kenyamanan, kedisiplinan, kesiapsiagaan, serta kelayakan fasilitas menjadi bagian dari aspek yang diperhatikan dalam pengecekan.

Polres Tanjab Timur menempatkan pengecekan internal sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas pelaksanaan tugas.

Melalui pemeriksaan secara rutin, pimpinan dapat memastikan fasilitas pendukung tetap berfungsi dan personel memahami tanggung jawabnya masing-masing.

Langkah tersebut juga berkaitan langsung dengan kualitas pelayanan publik.

“Ruang pelayanan yang memadai dan personel yang siap bertugas menjadi bagian penting ketika masyarakat datang untuk memperoleh bantuan maupun layanan kepolisian,” jelasnya.

Kapolres Ade Candra menegaskan pentingnya memastikan seluruh unsur pendukung berada dalam kondisi siap, sehingga pelaksanaan tugas kepolisian dapat berjalan secara optimal.

Pengecekan Mako ini pun tidak hanya berfokus pada kondisi fisik fasilitas, tetapi juga menjadi bentuk pengawasan terhadap kesiapan organisasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Tanjab Timur.(*)

MUARABULIAN, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Batang Hari mulai memperkuat langkah menuju daerah yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas, khususnya komunitas Tuli.

Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan Pemkab Batang Hari bersama Pusat Bahasa Isyarat Indonesia (Pusbisindo) dan DPC Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (GERKATIN) Kabupaten Batang Hari, Minggu 4 Oktober 2026.

Pertemuan ini tidak hanya membahas keberadaan komunitas Tuli, tetapi juga menyoroti kebutuhan mereka terhadap akses pelayanan publik, pendidikan, informasi, dan komunikasi yang setara.

Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari, H. Muhamad Rifa’i, S.P., M.E. mengatakan, pemerintah daerah menyambut baik kolaborasi dengan Pusbisindo dan GERKATIN.

Menurutnya, warga Tuli memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan dan informasi dari pemerintah.

“Pemkab Batang Hari berkomitmen untuk terus mendorong kesetaraan. Bahasa Isyarat adalah jembatan komunikasi, dan kita harus memastikan tidak ada warga Batang Hari yang tertinggal, termasuk saudara-saudara kita Tuna Rungu,” ujarnya.

Ketua Pusbisindo, Yoga Prawira menekankan pentingnya pengakuan sekaligus pembelajaran Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) bagi masyarakat.

Menurut Yoga, BISINDO memiliki posisi penting bagi komunitas Tuli karena digunakan sebagai bahasa ibu oleh banyak warga Tuli di Indonesia.

Karena itu, pemahaman bahasa isyarat tidak hanya dibutuhkan oleh komunitas Tuli.

Lingkungan pemerintahan dan masyarakat juga perlu memiliki kemampuan komunikasi yang lebih inklusif agar akses terhadap layanan publik tidak terhambat persoalan komunikasi.

Isu tersebut menjadi semakin penting ketika warga Tuli berhadapan dengan layanan pemerintahan, fasilitas kesehatan, pendidikan, maupun kebutuhan memperoleh informasi.

Ketua DPC GERKATIN Kabupaten Batang Hari, Pratiwi Hani, berharap pertemuan tersebut tidak berhenti pada komitmen dan diskusi.

Ia mendorong lahirnya program konkret yang dapat meningkatkan kesejahteraan, kemandirian, serta pemberdayaan penyandang Tuli di Kabupaten Batang Hari.

Harapan tersebut sejalan dengan tujuan GERKATIN sebagai organisasi yang memperjuangkan kesetaraan hak dan kesejahteraan warga Tuli di Indonesia.

Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah daerah, Pusbisindo, dan GERKATIN, kebutuhan komunitas Tuli di Batang Hari diharapkan dapat masuk lebih kuat dalam agenda pembangunan daerah.

Langkah berikutnya menjadi penting untuk memastikan komitmen tersebut diterjemahkan dalam bentuk program yang bisa dirasakan langsung, terutama pada akses pelayanan publik, pendidikan, informasi, dan pemberdayaan.

Bagi Kabupaten Batang Hari, pembangunan daerah yang inklusif bukan hanya soal menyediakan fasilitas, tetapi juga memastikan seluruh warga dapat berkomunikasi, memperoleh layanan, dan berpartisipasi tanpa hambatan.(*)