SAROLANGUN, SEPUCUKJAMBI.ID – Aplikasi Agen BRILink terus memperkuat perannya sebagai ujung tombak inklusi keuangan di Indonesia.

Melalui dukungan teknologi dan kemudahan akses, aplikasi ini membantu ratusan ribu agen di berbagai daerah menghadirkan layanan perbankan yang cepat dan aman bagi masyarakat, termasuk di Kabupaten Sarolangun, Jambi.

Aplikasi Agen BRILink memberikan kemudahan bagi para agen dalam melayani berbagai kebutuhan transaksi keuangan masyarakat.

Hanya dengan menggunakan ponsel pintar, agen dapat melakukan beragam transaksi tanpa harus bergantung pada jam operasional kantor bank.

Layanan yang tersedia meliputi transfer antarbank secara real-time, penarikan uang tunai, pembayaran tagihan listrik dan air, hingga pembelian pulsa serta voucher game.

Kehadiran layanan tersebut memberikan alternatif bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan transaksi keuangan dengan lebih praktis dan mudah dijangkau.

Selain menawarkan kelengkapan fitur, aplikasi Agen BRILink juga didukung sistem keamanan berlapis dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Sistem ini membantu memastikan riwayat transaksi tercatat secara akurat sekaligus meminimalkan risiko kegagalan transaksi.

Kemudahan tersebut turut dirasakan Abdi, salah satu Agen BRILink di Kabupaten Sarolangun.

Menurutnya, aplikasi ini memberikan manfaat nyata dalam menunjang aktivitas usaha sehari-hari sekaligus membuka peluang memperoleh penghasilan tambahan.

“Aplikasi Agen BRILink sangat membantu usaha saya. Transaksi transfer dan tarik tunai pembeli langsung masuk hitungan detik, fiturnya mudah dipahami, dan memberikan penghasilan tambahan yang signifikan dari komisi transaksi,” ujar Abdi.

Keberadaan Agen BRILink menjadi salah satu alternatif layanan keuangan yang dekat dengan aktivitas masyarakat.

Melalui jaringan agen, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan perbankan tanpa harus selalu mendatangi kantor cabang bank.

Dengan inovasi berkelanjutan pada aplikasi Agen BRILink, BRI berkomitmen memperluas akses layanan keuangan hingga ke pelosok desa.

Upaya ini sekaligus mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital.

Di Kabupaten Sarolangun, keberadaan agen BRILink diharapkan terus membantu memenuhi kebutuhan transaksi masyarakat serta memberikan peluang usaha bagi para agen.

Dengan layanan yang praktis dan mudah diakses, digitalisasi keuangan diharapkan semakin berkembang dan menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Merangin memperkuat upaya mencegah anak dari keluarga kurang mampu kehilangan kesempatan mendapatkan pendidikan yang layak.

Salah satunya melalui dukungan terhadap program Pro Jambi Cerdas yang kini menyasar 465 peserta didik di Kabupaten Merangin.

Bantuan tersebut mencakup perlengkapan sekolah hingga pembebasan biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi siswa jenjang SMA, SMK, dan SLB negeri maupun swasta.

Bupati Merangin M. Syukur mengatakan pemerintah daerah ingin memastikan persoalan biaya tidak menjadi alasan anak berhenti sekolah.

Hal itu disampaikannya saat mendampingi Gubernur Jambi Al Haris dalam penyerahan bantuan Pro Jambi Cerdas Tahun 2026 di SMAN 8 Merangin, Kecamatan Pamenang, Kamis, 8 Oktober 2026.

“Pemerintah Kabupaten Merangin sangat menyambut baik pendistribusian bantuan Pro Jambi Cerdas bagi 465 siswa kita ini. Bantuan perlengkapan sekolah hingga biaya SPP ini sangat membantu meringankan beban orang tua,” ujar M. Syukur.

Menurutnya, intervensi pemerintah pada sektor pendidikan menjadi penting, terutama bagi keluarga pra-sejahtera yang menghadapi keterbatasan biaya untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak.

“Kita ingin memastikan tidak ada lagi anak-anak di Merangin yang terhambat atau putus sekolah hanya karena kendala biaya,” tegasnya.

Program Pro Jambi Cerdas memberikan sejumlah kebutuhan dasar pendidikan kepada penerima manfaat.

Para siswa memperoleh paket perlengkapan sekolah yang terdiri atas seragam lengkap, tas, sepatu, dan buku. Pemerintah juga memberikan bantuan pembebasan biaya SPP.

Sebanyak 465 siswa dari SMA, SMK, dan SLB negeri maupun swasta se-Kabupaten Merangin menerima bantuan tersebut.

Bagi pemerintah daerah, bantuan itu bukan sekadar memenuhi kebutuhan perlengkapan belajar.

Program tersebut juga menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan pendidikan anak-anak dari keluarga yang membutuhkan.

Selain mengawal bantuan siswa, M. Syukur juga mendorong percepatan program Sekolah Rakyat di Kabupaten Merangin.

Program tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu solusi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang membutuhkan akses pendidikan lebih luas.

Upaya itu juga berkaitan dengan kondisi geografis Merangin yang memiliki wilayah luas dan tantangan pemerataan fasilitas publik.

Gubernur Jambi, Al Haris mengatakan, Pemkab Merangin aktif memperjuangkan kebutuhan masyarakat, termasuk rencana pembangunan Sekolah Rakyat.

“Pak Bupati Merangin ini luar biasa gigih berjuang, termasuk mengawal hadirnya Sekolah Rakyat di Merangin yang saat ini sedang dalam proses tender dan segera dibangun tahun ini,” kata Al Haris.

Menurut Al Haris, pemerintah mempercepat penyaluran bantuan pendidikan agar para siswa dapat segera menggunakan perlengkapan yang mereka terima.

Dukungan Pemprov Jambi terhadap sektor pendidikan di Merangin tidak hanya menyasar peserta didik.

Al Haris juga menyampaikan rencana pemberian insentif dasar Rp500 ribu per bulan bagi guru non-ASN mulai November mendatang.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan tenaga pendidik yang berperan langsung dalam proses pembelajaran.

Dengan demikian, intervensi pendidikan berjalan pada dua sisi: membantu siswa memenuhi kebutuhan pendidikan sekaligus memberi dukungan kepada tenaga pendidik.

M. Syukur menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Jambi atas dukungan terhadap sektor pendidikan di Merangin.

Ia menilai sinergi pemerintah kabupaten dan provinsi diperlukan untuk menangani berbagai persoalan daerah, termasuk pendidikan, kesejahteraan masyarakat, hingga persoalan karhutla.

“Sinergi antara Pemkab Merangin dan Pemprov Jambi akan terus kita perkuat demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Merangin,” pungkasnya.

Penyerahan bantuan kemudian dilanjutkan dengan pemberian secara simbolis kepada perwakilan siswa penerima manfaat serta foto bersama jajaran pimpinan daerah dan majelis guru. (*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID — Sebuah percakapan sederhana dengan warga bisa menjadi awal lahirnya solusi.

Pendekatan itulah yang dikembangkan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Batang Hari, Zulva Fadhil, melalui program “Rumah Bunda”.

Konsep pemberdayaan masyarakat tersebut dibawa Zulva ke Mata Lokal Fest 2026 di Thamrin Nine Ballroom, Chubb Square, Jakarta, Rabu, 7 Oktober 2026.

Di hadapan peserta festival, Zulva menceritakan bagaimana Rumah Bunda dibangun dari kebutuhan masyarakat.

Program itu tidak sekadar menyediakan tempat bagi warga untuk menyampaikan keluhan, tetapi menjadi ruang untuk mendengar, mendampingi, sekaligus menghubungkan masyarakat dengan solusi yang sesuai.

Menurut Zulva, persoalan warga sering kali muncul dalam percakapan sehari-hari.

Ketika masyarakat merasa aman dan nyaman untuk bercerita, berbagai masalah yang sebelumnya tidak terlihat dapat diketahui lebih awal.

“Rumah Bunda hadir dari kebutuhan masyarakat. Banyak persoalan yang sebenarnya muncul dari percakapan sederhana, ketika masyarakat merasa nyaman untuk bercerita dan menyampaikan apa yang mereka hadapi,” kata Zulva.

Zulva menempatkan interaksi langsung dengan masyarakat sebagai bagian penting dari program tersebut.

Melalui kunjungan dan dialog dengan warga, khususnya perempuan dan keluarga, pengelola dapat mengetahui persoalan yang mereka hadapi secara lebih dekat.

Dari proses tersebut, Rumah Bunda kemudian diarahkan menjadi ruang pendampingan.

Warga tidak berhenti pada penyampaian masalah, tetapi mendapat bantuan untuk mencari jalan keluar dan mengakses layanan yang relevan.

“Yang kami bangun bukan sekadar tempat untuk mengadu. Rumah Bunda diharapkan menjadi ruang untuk menyapa, mendengarkan, mendampingi, kemudian mencari jalan keluar bersama,” ujar Zulva.

Pendekatan ini membuat program pemberdayaan tidak hanya berangkat dari kebijakan yang dibuat dari atas, tetapi juga dari kebutuhan yang muncul langsung di tengah masyarakat.

Dalam praktiknya, pendekatan tersebut memberi ruang lebih besar bagi perempuan dan keluarga untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi.

Bagi Zulva, kedekatan dengan masyarakat menjadi bagian penting untuk memastikan pemerintah dan penggerak pemberdayaan tidak salah membaca kebutuhan warga.

Sebuah program, menurut dia, baru memiliki arti ketika masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung.

“Ketika masyarakat merasa didengar dan kemudian mendapatkan pendampingan serta akses menuju solusi, di situlah sebuah program pemberdayaan memiliki arti,” tuturnya.

Karena itu, Rumah Bunda diarahkan untuk membangun hubungan yang lebih terbuka antara masyarakat dan berbagai layanan yang tersedia.

Kehadiran Zulva dalam Mata Lokal Fest 2026 menjadi ruang untuk memperkenalkan praktik pemberdayaan masyarakat dari Kabupaten Batang Hari kepada audiens yang lebih luas.

Dalam forum tersebut, ia memperkenalkan konsep Rumah Bunda melalui Next Way Lab, sekaligus berbagi pengalaman mengenai pendekatan pemberdayaan yang menempatkan masyarakat sebagai sumber utama untuk membaca kebutuhan.

Alih-alih hanya mengejar banyaknya program, pendekatan tersebut menekankan pentingnya mengetahui apakah program benar-benar menjawab persoalan warga.

Rumah Bunda pada akhirnya bukan hanya tentang sebuah tempat. Konsep utamanya terletak pada proses menyapa, mendengar, mendampingi, lalu mencari solusi bersama.

Pendekatan itu menjadi pengalaman dari Batang Hari yang kini dibawa ke ruang diskusi yang lebih luas melalui Mata Lokal Fest 2026. (*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Bupati Merangin, H M Syukur geram setelah menemukan persoalan kedisiplinan pegawai saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah ruang kerja di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Merangin, Rabu, 7 Oktober 2026.

Sidak tersebut dilakukan langsung di Kantor Bupati Merangin. H M Syukur menyambangi sejumlah bagian untuk melihat aktivitas pegawai sekaligus memastikan pelayanan pemerintahan berjalan selama jam kerja.

Dalam pengecekan itu, Bupati menyoroti keberadaan sejumlah pegawai yang dinilainya belum menunjukkan kedisiplinan waktu kerja.

Syukur bahkan mengungkapkan adanya pegawai yang setelah mengikuti apel pagi justru meninggalkan kantor.

Sebagian pegawai disebut keluar dengan alasan sarapan dan baru kembali beberapa jam kemudian.

“Sudah apel pagi terus balik. Ada yang langsung keluar sarapan, kemudian masuk kantornya sampai pukul 11.00 WIB,” ujar Syukur saat melakukan sidak.

Bupati Soroti Pegawai yang Keluar hingga Menjelang Apel Sore

Bukan hanya persoalan terlambat kembali ke ruang kerja, Syukur juga mengaku menemukan pola pegawai yang meninggalkan kantor setelah apel pagi dan baru kembali menjelang apel sore.

Temuan tersebut membuat Bupati kecewa. Menurutnya, pegawai yang bekerja di lingkungan Setda semestinya memberikan contoh kedisiplinan kepada aparatur sipil negara (ASN) maupun pegawai pada organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya.

“Pegawai Setda benar-benar keterlaluan dan sama sekali tidak bisa menjadi contoh,” tegas Syukur.

Nada kecewa Bupati terlihat saat dirinya terus menyusuri ruangan kerja di lingkungan Setda sebelum kembali ke ruang kerjanya.

Syukur: Disiplin Jadi Kunci Pelayanan Pemerintahan

Syukur menegaskan kedisiplinan menjadi salah satu kunci utama dalam menjalankan pemerintahan.

Menurutnya, pegawai memiliki tanggung jawab untuk memastikan roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berjalan sesuai ketentuan.

Karena itu, jam kerja tidak boleh dipandang sekadar sebagai kewajiban administratif.

Bupati meminta seluruh pegawai mematuhi ketentuan jam kerja dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.

Ia juga menilai persoalan kedisiplinan di lingkungan Setda perlu mendapat perhatian karena Setda memiliki posisi strategis dalam mendukung jalannya pemerintahan daerah.

“Pegawai harus disiplin dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Pelayanan pemerintahan kepada masyarakat tidak boleh terganggu karena persoalan kedisiplinan,” tegasnya.

Sidak Jadi Evaluasi Kedisiplinan

Sidak tersebut menjadi bagian dari evaluasi Bupati terhadap aktivitas pegawai di lingkungan Setda Merangin.

Melalui pemeriksaan langsung, pemerintah daerah ingin memastikan pegawai tetap berada di tempat kerja dan menjalankan tugas sesuai jam kerja yang telah ditetapkan.

Syukur berharap temuan dalam sidak tersebut menjadi perhatian bagi seluruh pegawai.

Ia menekankan bahwa, kedisiplinan bukan hanya soal hadir saat apel, tetapi juga menjalankan tugas secara konsisten hingga berakhirnya jam kerja.

Bupati juga mengingatkan pegawai Setda agar mampu menjadi contoh bagi perangkat daerah lainnya dalam hal kedisiplinan dan tanggung jawab pelayanan publik.

Pemerintah Kabupaten Merangin selanjutnya diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap kedisiplinan pegawai sebagai tindak lanjut dari temuan sidak tersebut.(*)

SUNGAIPENUH, SEPUCUKJAMBI.ID — Persoalan pengelolaan aset pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Provinsi Jambi menjadi perhatian dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027.

Pembahasan tersebut diikuti Wakil Wali Kota Sungai Penuh Azhar Hamzah secara virtual melalui Zoom Meeting dari Ruang Pola Kantor Wali Kota Sungai Penuh, Selasa, 6 Oktober 2026.

Forum tersebut secara khusus membahas pengawasan terhadap berbagai persoalan Barang Milik Daerah (BMD) serta aset BUMD yang berada di wilayah Provinsi Jambi.

Pertemuan melibatkan kepala daerah, sekretaris daerah, kepala badan pengelola keuangan dan aset daerah, kepala kantor pertanahan, serta pimpinan Bank Pembangunan Daerah (Bank 9) se-Provinsi Jambi.

Dalam pembahasan tersebut, peserta menginventarisasi sejumlah persoalan dalam pengelolaan aset daerah.

Isu yang dibahas mencakup penataan, legalitas, pengamanan, hingga optimalisasi pemanfaatan aset pemerintah daerah dan BUMD.

Persoalan aset menjadi penting karena pengelolaan yang tidak tertib dapat menghambat pemanfaatan aset untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik.

Wakil Wali Kota Sungai Penuh, Azhar Hamzah menilai pemerintah daerah perlu memastikan seluruh aset tercatat dan dikelola sesuai ketentuan.

Menurutnya, aset daerah bukan sekadar bagian dari administrasi pemerintahan, tetapi juga memiliki fungsi strategis dalam mendukung pembangunan daerah.

“Aset daerah merupakan bagian penting dalam mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara tertib, transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Azhar.

Azhar berharap kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI dapat menghasilkan inventarisasi persoalan aset secara lebih menyeluruh.

Menurutnya, persoalan aset di setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda sehingga membutuhkan koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, instansi pertanahan, hingga pengelola BUMD.

“Kita berharap melalui forum ini berbagai persoalan aset pemerintah daerah dan BUMD dapat dibahas secara komprehensif, sehingga ada langkah dan solusi yang tepat dalam penataan serta pengelolaan aset daerah ke depan,” katanya.

Selain aspek administrasi dan legalitas, optimalisasi aset juga menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan tersebut.

Pemanfaatan aset daerah secara tepat dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pembangunan daerah.

Karena itu, penataan aset tidak hanya berkaitan dengan memastikan status kepemilikan, tetapi juga bagaimana aset yang dimiliki pemerintah dapat dikelola secara efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Melalui forum bersama Komisi II DPR RI tersebut, pemerintah daerah di Provinsi Jambi diharapkan dapat memperoleh ruang untuk menyampaikan persoalan yang dihadapi sekaligus mencari langkah penyelesaian secara bersama.

Pembahasan aset daerah dan BUMD selanjutnya diharapkan dapat mendorong pengelolaan yang lebih tertib, transparan, akuntabel, serta memiliki kepastian hukum.(*)

SAROLANGUN, SEPUCUKJAMBI.ID — Pemerintah Kabupaten Sarolangun mendorong keterlibatan dunia usaha dalam menjawab sejumlah kebutuhan pembangunan masyarakat.

Salah satu yang menjadi perhatian yakni kondisi lahan Sekolah Rakyat yang dinilai rawan terdampak banjir.

Bupati Sarolangun, H. Hurmin, S.H., meminta perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut ikut mendukung upaya penimbunan dan peninggian lahan Sekolah Rakyat.

Permintaan itu disampaikan Hurmin saat memimpin Rapat Tindak Lanjut Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP/CSR) serta Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di Ruang Pola Utama Kantor Bupati Sarolangun, Selasa, 6 Oktober 2026.

Rapat tersebut dihadiri pimpinan dan perwakilan perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Sarolangun, unsur pimpinan daerah, serta sejumlah instansi terkait.

Hurmin mengatakan, keterbatasan kemampuan anggaran pemerintah daerah membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk dunia usaha.

Karena itu, ia secara khusus meminta perusahaan membantu penimbunan dan peninggian lahan Sekolah Rakyat agar fasilitas tersebut tidak mudah terdampak banjir.

Menurut Hurmin, dukungan tersebut penting untuk memastikan fasilitas pendidikan dapat berfungsi secara optimal dan memberikan manfaat bagi generasi mendatang.

“Pemerintah daerah memiliki keterbatasan anggaran, sehingga kolaborasi dengan dunia usaha sangat dibutuhkan. Kami berharap perusahaan dapat ikut membantu penimbunan dan peninggian lahan Sekolah Rakyat yang rawan terdampak banjir,” ujar Hurmin.

Ia berharap dukungan tersebut tidak hanya membantu menyelesaikan persoalan kondisi lahan, tetapi juga mempercepat optimalisasi fasilitas Sekolah Rakyat.

Dalam rapat tersebut, Hurmin juga mendorong perusahaan pertambangan, perkebunan, perbankan, maupun sektor usaha lainnya agar memperkuat kontribusi sosial di tengah masyarakat.

Menurutnya, program TSLP/CSR dan PPM perlu disusun secara terencana dan terukur sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Kami mengapresiasi kontribusi dunia usaha yang selama ini telah mendukung pembangunan daerah. Ke depan, komunikasi dan koordinasi perlu terus diperkuat agar program yang dilaksanakan perusahaan benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah,” katanya.

Hurmin menekankan pentingnya keterbukaan dalam koordinasi antara pemerintah daerah dan perusahaan.

Dengan komunikasi yang baik, program sosial perusahaan diharapkan dapat menghindari tumpang tindih sekaligus menyasar kebutuhan yang lebih mendesak.

Pemkab Sarolangun mengarahkan program TSLP/CSR dan PPM pada sejumlah sektor yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Bidang tersebut antara lain pendidikan, pelayanan kesehatan, infrastruktur dasar, penciptaan lapangan kerja, hingga pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Hurmin mengatakan keterlibatan perusahaan di berbagai sektor tersebut dapat menjadi bagian dari upaya mempercepat pembangunan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

“Program TSLP/CSR dan PPM perlu dilaksanakan secara terencana, terukur dan transparan. Yang terpenting, program tersebut harus memiliki manfaat nyata serta selaras dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan Kabupaten Sarolangun,” ujar Hurmin.

Selain meminta dukungan untuk Sekolah Rakyat, pemerintah daerah juga mendorong agar sinergi antara perusahaan dan Pemkab Sarolangun terus diperkuat.

Menurut Hurmin, keberadaan perusahaan di daerah diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi dari sisi kegiatan usaha, tetapi juga ikut mengambil bagian dalam pembangunan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasional.

Pemerintah daerah berharap kolaborasi tersebut dapat mempercepat pembangunan berbagai sektor, terutama pada kebutuhan yang belum sepenuhnya dapat ditangani melalui APBD.

Hurmin menegaskan, pemerintah akan terus membuka ruang komunikasi dengan dunia usaha agar program TSLP/CSR dan PPM dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

“Sinergi antara pemerintah dan dunia usaha harus terus dibangun. Dengan kolaborasi yang baik, berbagai kebutuhan masyarakat dapat ditangani bersama dan pembangunan di Kabupaten Sarolangun dapat berjalan lebih merata,” tutup Hurmin.(*)

SAROLANGUN, SEPUCUKJAMBI.ID — Pemerintah Kabupaten Sarolangun memperkuat perencanaan pembangunan sektor kesehatan untuk 2027 melalui pendampingan Kementerian Kesehatan bersama Universitas Diponegoro (Undip).

Bupati Sarolangun H. Hurmin, didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun, menerima Tim Pendamping Tata Kelola Program Kesehatan dari Kementerian Kesehatan dan Universitas Diponegoro dalam agenda silaturahmi sekaligus audiensi di Ruang Kerja Bupati Sarolangun, Selasa, 6 Oktober 2026.

Pertemuan tersebut sekaligus menandai berakhirnya rangkaian pendampingan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2027.

Pendampingan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas perencanaan program kesehatan daerah agar pelaksanaannya dapat lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Bupati Sarolangun, H. Hurmin menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kesehatan dan Universitas Diponegoro yang telah memberikan pendampingan selama proses penyusunan Renja Dinas Kesehatan.

Menurut Hurmin, dokumen perencanaan yang disusun melalui proses pendampingan tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam memperkuat pembangunan sektor kesehatan Kabupaten Sarolangun pada 2027.

“Terima kasih kepada Kementerian Kesehatan dan Universitas Diponegoro atas kerja sama, bimbingan, dan pendampingan yang telah berjalan selama ini. Semoga hasil yang telah disusun bersama dapat bermanfaat, memperkuat perencanaan pembangunan kesehatan di Kabupaten Sarolangun, dan pada akhirnya dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat,” ujar Hurmin.

Ia menegaskan bahwa perencanaan pembangunan kesehatan harus memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Karena itu, hasil penyusunan Renja diharapkan tidak berhenti sebagai dokumen administratif, tetapi dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program kesehatan di daerah.

Dalam pertemuan tersebut, Tim Pendamping Tata Kelola Program Kesehatan turut memaparkan hasil kegiatan pendampingan yang telah dilakukan.

Tim berharap Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2027 dapat dilaksanakan secara optimal dan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

Pendampingan yang melibatkan Kementerian Kesehatan dan Universitas Diponegoro juga diharapkan dapat memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan sektor kesehatan yang lebih terarah.

Bupati Hurmin menyambut baik hasil pendampingan tersebut dan berharap kerja sama lintas lembaga dapat terus berjalan.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, perguruan tinggi, serta pemangku kepentingan lainnya penting untuk memperkuat pembangunan kesehatan di Kabupaten Sarolangun.

“Kerja sama dan sinergi yang telah terbangun ini diharapkan dapat terus berlanjut. Pemerintah Kabupaten Sarolangun berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan memastikan program yang direncanakan memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Hurmin.

Penyusunan Renja Dinas Kesehatan 2027 diharapkan menjadi salah satu pijakan dalam mewujudkan program pembangunan kesehatan yang lebih efektif serta mendukung terwujudnya masyarakat Sarolangun yang sehat dan sejahtera.(*)

KERINCI, SEPUCUKJAMBI.ID — Pemerintah Kabupaten Kerinci terus mendorong peningkatan fasilitas dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat melalui pembangunan dan renovasi RSUD Kabupaten Kerinci.

Bupati Kerinci, Monadi, S.Sos., M.Si., meninjau langsung progres pembangunan rumah sakit tersebut sekaligus melakukan kunjungan pelayanan di RSUD Kabupaten Kerinci, Senin, 5 Oktober 2026.

Proyek yang masuk dalam program PHTC tersebut memiliki nilai pagu anggaran mencapai Rp137 miliar.

Pembangunan berdiri di atas lahan seluas sekitar 3,5 hektare dan dirancang untuk mendukung pengembangan RSUD Kabupaten Kerinci menjadi rumah sakit Tipe C.

Monadi mengatakan pembangunan RSUD menjadi bagian penting dari upaya pemerintah daerah memperkuat fasilitas kesehatan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, keberadaan fasilitas kesehatan yang memadai harus diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan.

Karena itu, pemerintah daerah akan terus mendorong agar pembangunan berjalan sesuai dengan perencanaan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Kerinci.

“Pembangunan RSUD Kabupaten Kerinci merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat,” sebutnya.

“Kami berharap proses pembangunan ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan dan nantinya memberikan pelayanan yang semakin memadai,” ujar Monadi.

Monadi juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Kerinci untuk ikut mendukung dan mengawal proses pembangunan RSUD tersebut.

Ia menilai dukungan berbagai pihak menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan fasilitas publik berjalan secara baik dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga, mendukung dan mengawal pembangunan ini. Fasilitas kesehatan ini nantinya diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat, sehingga proses pembangunannya perlu mendapat dukungan dari semua pihak,” katanya.

Paket pekerjaan konstruksi fisik pembangunan dan renovasi RSUD Kabupaten Kerinci dikerjakan oleh PT PP Urban melalui Urban-Penta KSO.

Dengan pagu anggaran Rp137 miliar, proyek tersebut menjadi salah satu langkah strategis Pemkab Kerinci dalam memperkuat infrastruktur pelayanan kesehatan.

Monadi menegaskan, pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada penyelesaian pembangunan fisik, tetapi juga pada peningkatan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

“Pembangunan infrastruktur harus berjalan seiring dengan peningkatan pelayanan. Yang menjadi tujuan utama adalah bagaimana masyarakat Kabupaten Kerinci dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih baik, memadai dan berkualitas,” ujarnya.

RSUD Kabupaten Kerinci dirancang dengan dukungan lahan sekitar 3,5 hektare. Pengembangan fasilitas tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan kesehatan di daerah.

Status sebagai rumah sakit Tipe C nantinya diharapkan semakin memperkuat kemampuan RSUD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan kesehatan daerah.

Monadi berharap seluruh tahapan pembangunan dapat berjalan lancar sehingga fasilitas tersebut segera memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Kita berharap pembangunan dapat diselesaikan dengan baik dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat,” sebutnya.

“Peningkatan fasilitas harus dibarengi dengan peningkatan pelayanan, sehingga RSUD Kabupaten Kerinci benar-benar menjadi fasilitas kesehatan yang representatif bagi masyarakat,” kata Monadi.

Pemerintah Kabupaten Kerinci selanjutnya akan terus memantau proses pembangunan sekaligus mendorong peningkatan pelayanan di RSUD selama tahapan pembangunan berlangsung.(*)

MUARABUNGO, SEPUCUKJAMBI.ID — Niat meminjam sepeda motor dengan alasan menjemput seorang perempuan berujung laporan polisi.

Seorang pria berinisial MM (35), warga Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, diamankan Tim GUNJO Satreskrim Polres Bungo setelah diduga membawa kabur motor milik warga.

Polisi menangkap MM pada Senin, 5 Oktober 2026 sekitar pukul 20.30 WIB di wilayah hukum Polres Merangin.

Kasus tersebut bermula ketika korban meminjamkan Honda Beat warna hitam bernomor polisi BH 3993 KR kepada MM pada Senin pagi sekitar pukul 07.00 WIB.

Saat itu, MM mengaku hendak menjemput seorang perempuan untuk kemudian diantar ke sebuah penginapan di kawasan Sungai Pinang.

Korban yang percaya kemudian memberikan izin kepada MM untuk menggunakan sepeda motor tersebut.

Namun, beberapa jam kemudian, situasinya berubah.

Mengaku Masih di Bandara Muara Bungo

Sekitar pukul 10.00 WIB, korban mencoba menghubungi MM melalui telepon untuk menanyakan keberadaan sepeda motornya.

MM disebut mengaku masih berada di Bandara Muara Bungo.

Korban kemudian mendatangi bandara untuk mencari MM dan mengambil kembali kendaraannya.

Namun, setibanya di lokasi, korban tidak menemukan MM. Sepeda motor miliknya juga tidak berada di sana.

Merasa dirugikan, korban kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Bungo.

Polisi mencatat kerugian korban mencapai sekitar Rp6.415.000.

Tim GUNJO Lacak Keberadaan Terduga Pelaku

Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti Tim GUNJO Satreskrim Polres Bungo.

Petugas melakukan penyelidikan untuk mengetahui keberadaan MM.

Dari hasil penyelidikan, polisi memperoleh informasi bahwa terduga pelaku berada di wilayah hukum Polres Merangin.

Tim kemudian bergerak ke lokasi dan mengamankan MM sekitar pukul 20.30 WIB.

Dalam penangkapan tersebut, polisi juga menemukan sepeda motor yang dilaporkan hilang.

Sejumlah barang bukti turut diamankan, yakni:

• Satu unit Honda Beat warna hitam nomor polisi BH 3993 KR.

• Satu kunci sepeda motor.

• Satu helm motor warna hitam.

• Satu unit HP Infinix warna putih.

• Satu unit HP Vivo warna hijau.

Terduga Pelaku Dibawa ke Polres Bungo

Plt Kasi Humas Polres Bungo Iptu Bambang JM membenarkan penangkapan tersebut pada Selasa, 6 Oktober 2026.

Menurut Bambang, petugas telah mengamankan MM beserta barang bukti untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

“Benar, Tim GUNJO Polres Bungo telah mengamankan seorang terduga pelaku penggelapan sepeda motor. Saat ini yang bersangkutan beserta barang bukti telah diserahkan kepada personel yang menangani perkara untuk proses hukum lebih lanjut,” ujar Bambang.

MM kini menjalani pemeriksaan di Mapolres Bungo.

Polisi menyangkakan terduga pelaku dengan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan.

Penyidik selanjutnya akan mendalami perkara tersebut untuk melengkapi proses hukum terhadap MM.

MUARABUNGO, SEPUCUKJAMBI.ID – Agen BRILink selama ini menjadi salah satu titik akses layanan perbankan yang dekat dengan aktivitas masyarakat.

Kehadirannya memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan transaksi tanpa harus selalu datang langsung ke kantor bank.

Selain layanan transaksi, Agen BRILink juga menyediakan fitur donasi yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyalurkan kepedulian sosial melalui akses yang dekat dengan keseharian mereka.

Muhlisoh, Petugas Ekosistem Bisnis Mikro (PEBM), mengatakan keberadaan Agen BRILink tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan transaksi masyarakat, tetapi juga mulai menjadi bagian dari kebiasaan berbagi.

“Dari kebutuhan transaksi hingga kebiasaan berbagi, bagi sebagian masyarakat, Agen BRILink telah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari,” ujar Muhlisoh.

Menurutnya, masyarakat dapat datang ke Agen BRILink untuk memenuhi kebutuhan transaksi sekaligus memanfaatkan layanan lain yang tersedia.

Kehadiran fitur donasi kemudian memberikan dimensi lain terhadap pemanfaatan layanan tersebut.

Masyarakat tidak hanya menggunakan akses Agen BRILink untuk memenuhi kebutuhan finansial pribadi, tetapi juga dapat memanfaatkannya sebagai sarana untuk menyalurkan donasi.

Kemudahan akses tersebut dinilai menarik jika dilihat dari sisi perubahan perilaku masyarakat.

Kedekatan agen dengan lingkungan tempat tinggal maupun aktivitas masyarakat dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong kemudahan dalam melakukan transaksi, termasuk berbagi melalui donasi.

Peran Agen di Tengah Masyarakat

Posisi Agen BRILink yang berada dekat dengan lingkungan masyarakat membuat keberadaannya tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan transaksi, tetapi juga menjadi titik interaksi antara masyarakat dengan berbagai layanan keuangan.

Dalam konteks donasi, agen dapat menjadi tempat masyarakat memperoleh informasi sekaligus melakukan transaksi sesuai layanan yang tersedia.

Dengan demikian, keberadaan fitur donasi pada Agen BRILink membuka ruang bagi masyarakat untuk mengintegrasikan aktivitas berbagi ke dalam rutinitas transaksi sehari-hari.

Kemudahan akses tersebut diharapkan dapat semakin mendekatkan layanan keuangan dengan kebutuhan masyarakat, sekaligus memberikan pilihan bagi mereka yang ingin menyalurkan kepedulian sosial melalui sarana yang mudah dijangkau.(*)