KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID – Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., menghadiri sekaligus mengukuhkan Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Rabu (01/04/2026).

Kegiatan ini digelar bersamaan dengan Focus Group Discussion (FGD) lintas OPD dan pemangku kepentingan untuk menyusun regulasi daerah terkait pengelolaan ekosistem mangrove.

Acara yang berlangsung di Balai Pertemuan Kantor Bupati tersebut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Jambi, Kepala Balai Pengelolaan DAS Batanghari, akademisi, praktisi mangrove, pimpinan perusahaan, serta jajaran perangkat daerah.

Dalam sambutannya, Bupati Anwar Sadat menyampaikan apresiasi kepada Balai Pengelolaan DAS Batanghari Provinsi Jambi yang mendorong pembentukan KKMD.

Ia menegaskan bahwa Tanjung Jabung Barat memiliki potensi mangrove yang besar karena garis pantainya yang panjang dan kawasan pesisir yang luas.

“Mangrove bukan sekadar tumbuhan pesisir, tetapi benteng alami dari abrasi dan intrusi air laut, penyerap karbon yang efektif, serta habitat penting bagi biota laut yang menjadi sumber penghidupan masyarakat nelayan,” ujar Bupati.

Pengukuhan KKMD diharapkan menjadi wadah koordinasi lintas sektor untuk konservasi, rehabilitasi, dan pengelolaan mangrove secara berkelanjutan.

Bupati juga menekankan tantangan yang dihadapi, seperti alih fungsi lahan menjadi tambak, penebangan liar, dan pencemaran limbah, yang harus diatasi secara bersama.

“KKMD harus menjadi motor penggerak utama dalam menjaga kelestarian mangrove di daerah ini,” tegasnya.

Ketua Panitia, Yulium Haris, SP, M.Si, menjelaskan bahwa FGD ini menjadi langkah awal KKMD dalam menyusun regulasi daerah pengelolaan mangrove.

Forum ini bertujuan memperkuat kelembagaan KKMD, menyatukan persepsi lintas sektor, serta menghimpun masukan untuk regulasi yang aplikatif.

Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari berbagai tingkat pemerintahan, termasuk Ketua KKMD Provinsi Jambi, Bappeda Provinsi Jambi, akademisi, dan praktisi mangrove.

Dengan pengukuhan ini, diharapkan pengelolaan ekosistem mangrove di Tanjung Jabung Barat menjadi lebih terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Sungai Penuh resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jambi, Selasa (31/3/2026).

Penyerahan laporan tersebut dilakukan langsung oleh Alfin kepada Muhamad Toha Arafat dalam sebuah agenda resmi yang berlangsung di Auditorium Sultan Thaha, BPK RI Perwakilan Jambi.

Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda tahunan penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah kepada BPK, yang juga diikuti secara bersamaan oleh sejumlah pemerintah kabupaten dan kota se-Provinsi Jambi.

Dalam keterangannya, Alfin menegaskan bahwa penyampaian LKPD merupakan kewajiban setiap pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Penyampaian LKPD ini adalah wujud komitmen kami dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” ujar Alfin.

Ia menambahkan, laporan keuangan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah, sekaligus mendorong terciptanya tata kelola keuangan yang lebih efektif dan efisien di masa mendatang.

“Kami berharap melalui proses ini, kepercayaan publik semakin meningkat dan pengelolaan keuangan daerah bisa semakin baik ke depan,” tambahnya.

Acara penyerahan berlangsung dengan khidmat dan turut dihadiri sejumlah pejabat daerah, di antaranya Sekretaris Daerah Alpian, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKAD), serta Kepala Inspektorat Kota Sungai Penuh.

Langkah ini menjadi bagian penting dalam siklus pengawasan keuangan daerah, sekaligus menunjukkan keseriusan Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.(*)

KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar pada Selasa (31/03/2026).

Laporan tersebut disampaikan oleh Hermansyah yang mewakili Bupati Tanjung Jabung Barat, sebagai bagian dari kewajiban konstitusional pemerintah daerah kepada DPRD.

Dalam penyampaiannya, Hermansyah menegaskan bahwa LKPJ merupakan bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran, sesuai amanat undang-undang tentang pemerintahan daerah.

Ia menjelaskan, sepanjang tahun 2025, kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menunjukkan hasil yang cukup baik meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, baik dari sisi fiskal maupun dinamika ekonomi.

“Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2025 berjalan dengan baik. Berbagai program pembangunan mulai menunjukkan hasil positif di berbagai sektor,” ungkap Hermansyah saat membacakan sambutan Bupati.

Capaian tersebut terlihat dari meningkatnya kualitas infrastruktur dasar, membaiknya pelayanan di sektor pendidikan dan kesehatan, serta terkendalinya inflasi daerah.

Selain itu, perekonomian masyarakat juga menunjukkan penguatan melalui pengembangan sektor-sektor unggulan daerah.

Pemerintah daerah, lanjutnya, juga terus mendorong inovasi dalam tata kelola pemerintahan guna meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan publik.

LKPJ Tahun 2025 sendiri memuat sejumlah aspek penting, mulai dari kebijakan umum pemerintahan daerah, pelaksanaan urusan pemerintahan, realisasi program dan kegiatan, hingga pengelolaan keuangan daerah yang mencakup pendapatan dan belanja.

Selain itu, laporan juga memuat tindak lanjut atas rekomendasi DPRD, serta pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan lainnya.

Dalam laporan tersebut, pemerintah daerah juga menyoroti sejumlah indikator makro pembangunan seperti pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, dan indikator sosial ekonomi lainnya yang menunjukkan tren perbaikan.

Rapat paripurna ini dipimpin oleh Hamdani dan dihadiri anggota DPRD, unsur Forkopimda, serta jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Momentum ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bersama antara legislatif dan eksekutif untuk meningkatkan kinerja pemerintahan serta mempercepat pembangunan daerah ke depan.(*)

SUNGAIPENUH, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Sungai Penuh menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar pada Selasa (31/03/2026).

Laporan tersebut disampaikan oleh Azhar Hamzah yang mewakili Wali Kota Sungai Penuh.

Agenda ini menjadi bagian penting dari mekanisme akuntabilitas pemerintah daerah atas pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran.

Dalam pidato pengantarnya, Azhar Hamzah memaparkan berbagai capaian pembangunan yang mencakup sektor pemerintahan, pembangunan infrastruktur, hingga kesejahteraan masyarakat.

Ia juga mengungkap sejumlah program prioritas yang telah dijalankan beserta tantangan yang dihadapi sepanjang tahun 2025.

“LKPJ ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bersama antara pemerintah daerah dan DPRD untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mewujudkan pembangunan yang lebih baik di Kota Sungai Penuh,” ujar Azhar.

Dari sisi indikator makro, kondisi ekonomi Kota Sungai Penuh menunjukkan tren positif.

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 tercatat mencapai 4,39 persen, menandakan adanya peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.

Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga mengalami kenaikan menjadi 78,89 persen, dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 77,93 persen.

Peningkatan ini mencerminkan perbaikan pada sejumlah indikator penting, seperti angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, hingga daya beli masyarakat.

Menurut Azhar, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

“Kami mengajak pimpinan dan seluruh anggota DPRD serta seluruh elemen masyarakat untuk terus bersinergi dalam mendukung pembangunan, demi terwujudnya kesejahteraan dan kemajuan Kota Sungai Penuh,” tambahnya.

Rapat paripurna ini menjadi momentum evaluasi sekaligus pijakan strategis bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan yang lebih efektif ke depan.(*)

MUARABUNGO, SEPUCUKJAMBI.ID– Warga Dusun Sungai Gurun, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, digegerkan dengan penemuan sesosok mayat yang mengapung di Sungai Batang Pelepat, Selasa (31/3/2026) sekitar pukul 06.30 WIB.

Penemuan pertama kali diketahui oleh seorang warga bernama Adam Huri.

Saat berada di bawah jembatan gantung, ia melihat sesuatu yang mencurigakan terapung di aliran sungai.

Setelah memastikan itu sesosok manusia, Adam segera menghubungi rekannya, Lim, yang kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pelepat.

Tim kepolisian segera bergerak ke lokasi dan berkoordinasi dengan tim identifikasi Polres Bungo serta BPBD Kabupaten Bungo untuk evakuasi jenazah.

Kapolsek Pelepat, AKP Charlos Sihombing, membenarkan penemuan tersebut.

“Iya, benar telah ditemukan sesosok mayat di Sungai Batang Pelepat. Saat ini jenazah sudah dibawa ke rumah sakit untuk proses identifikasi dan penyelidikan,” ujarnya.

Hasil identifikasi menunjukkan bahwa korban adalah Saparuddin (63), warga Desa Rantau Keloyang, Kecamatan Pelepat.

Korban sebelumnya dilaporkan hilang pada Senin (16/3/2026) dan diduga tenggelam di sungai yang sama.

Identifikasi dilakukan berdasarkan pakaian, kondisi fisik, dan bekas luka pada tubuh korban.

Sebelumnya, upaya pencarian telah dilakukan oleh polisi, BPBD, dan masyarakat selama beberapa hari, namun pada 24 Maret 2026 pencarian resmi dihentikan dan diganti dengan pemantauan aliran sungai.

“Kejadian ini menjadi peringatan bagi warga agar selalu berhati-hati saat berada di sekitar sungai,” tambah Kapolsek.(*)

MUARABUNGO, SEPUCUKJAMBI.ID – Sejumlah pejabat di Polres Bungo resmi berganti posisi dalam upacara serah terima jabatan (sertijab) yang dipimpin langsung oleh Kapolres Bungo, AKBP Zamri Elfino, S.IK, pada Selasa (31/3/2026).

Sebanyak 12 personel Polri menjalani rotasi jabatan sebagai bagian dari penyegaran organisasi dan upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pergantian mencakup posisi strategis mulai dari Wakapolres, Kasat, hingga Kapolsek di berbagai wilayah hukum Polres Bungo.

“Pergantian ini adalah hal yang wajar sebagai bentuk pembaruan organisasi. Kami berharap pejabat baru dapat melanjutkan dan meningkatkan capaian positif yang telah diraih sebelumnya,” ujar AKBP Zamri Elfino.

Ia juga menekankan pentingnya kesinambungan program kerja di setiap satuan agar stabilitas kinerja tetap terjaga.

Posisi Strategis yang Berganti

• Wakapolres Bungo: dari Kompol Ridho Syawaludin Taufan, CPHR, S.IK, M.H kepada Kompol Aswindo Indriadi, S.Kom

• Kasat Intelkam: dari AKP Wiji Nur Eko Wahyu, S.H, M.H kepada AKP Fajar Nugroho

• Kasat Resnarkoba: dari AKP Riko Saputra S, S.H, M.H kepada AKP Panji Lazuardi, S.H, M.H

• Kasat Samapta: dari AKP Yan Efendi Pasaribu, S.H kepada IPTU Deki Junel Putra, S.H, M.H

Di tingkat Polsek, pergantian juga terjadi pada Kapolsek: Pelepat Ilir, Pelayang, Tanah Tumbuh, Bathin II Babeko, dan Limbur Lubuk Mengkuang.

Pejabat Baru yang Dilantik

• AKP David Putra Utama Lamgada Tampubolon – Kabagren

• IPTU AHD Zainul Bahri, S.H – Kasat Tahti

• AKP Kurniadi – Kasiwas

Kapolres Zamri Elfino menekankan bahwa Kabupaten Bungo sebagai jalur lintas antarprovinsi memiliki mobilitas tinggi yang memunculkan dinamika sosial kompleks.

Rotasi jabatan ini diharapkan mampu mengantisipasi potensi kerawanan secara cepat dan tepat.

Dengan pergantian ini, seluruh jajaran Polres Bungo diharapkan semakin solid dalam menjalankan tugas, menjaga stabilitas, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kondisi jalan rusak di Desa Talang Belido, Kecamatan Sungai Gelam, memicu aksi protes warga pada Senin (30/3/2026).

Menanggapi hal tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Muaro Jambi memastikan perbaikan jalan akan dilakukan secara bertahap mulai akhir Maret 2026.

Kepala Dinas PUPR Muaro Jambi, Anjar Prabowo, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan kunjungan lapangan pada Kamis (26/3/2026) untuk menindaklanjuti laporan warga yang masuk pada 22 Maret.

Kunjungan tersebut melibatkan kepala desa, kepala UPTD, operator alat berat, dan perwakilan warga.

“Pihak kami mencoba berkoordinasi dengan koordinator aksi, Mulyadi, namun beliau tidak dapat hadir karena kegiatan di Desa Ladang Panjang dan meminta pertemuan dilakukan saat aksi berlangsung,” jelas Anjar.

Berdasarkan peninjauan, sejumlah alat berat saat ini masih difokuskan di Desa Ladang Panjang, termasuk motor grader dan vibrator roller.

Satu unit backhoe loader sempat dipindahkan ke Mestong untuk mendukung posko teknis Lebaran.

Meski demikian, PUPR menegaskan perbaikan jalan di Talang Belido menjadi prioritas sejak awal bulan puasa.

“Pengerjaannya kami rencanakan dimulai setelah beberapa titik di Ladang Panjang selesai, dijadwalkan hingga 2 April 2026,” ujar Anjar.

Sebagai langkah awal, pada Senin (30/3/2026), satu unit backhoe loader akan dimobilisasi kembali melalui Talang Belido dan akan digunakan untuk perbaikan sementara di ruas jalan yang menjadi titik aksi warga.

Perbaikan menyeluruh akan dilakukan setelah seluruh alat berat selesai bertugas di Ladang Panjang.

Pemerintah desa bersama perangkat setempat juga melibatkan pemuda untuk mendata kendaraan angkutan perkebunan, khususnya sawit, yang melintasi jalan desa.

Data ini akan digunakan sebagai dasar mediasi dengan perusahaan perkebunan agar ikut bertanggung jawab terhadap kerusakan jalan.

Langkah-langkah ini diharapkan meredam aksi warga sekaligus menjadi solusi jangka pendek sebelum perbaikan permanen dilaksanakan.

Warga Talang Belido berharap janji perbaikan ini benar-benar direalisasikan. Jalan yang rusak selama ini mengganggu aktivitas ekonomi, transportasi, dan mobilitas sehari-hari.

“Semoga perbaikan jalan segera dilakukan agar aktivitas warga tidak terganggu lagi,” kata salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Aksi protes warga Desa Talang Belido, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, menjadi perhatian publik setelah mereka menanam pohon pisang di sepanjang ruas jalan yang rusak parah.

Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap kondisi infrastruktur yang tak kunjung diperbaiki.

Jalan sepanjang sekitar satu kilometer itu dipenuhi lubang besar yang kerap tergenang air saat hujan, sehingga membahayakan pengguna jalan.

Bupati Muaro Jambi, Bambang Bayu Suseno, menyatakan bahwa pemerintah daerah sebenarnya telah memiliki jadwal perbaikan jalan secara bertahap.

Ia menjelaskan, dengan luas wilayah mencapai ratusan desa dan kelurahan, perbaikan dilakukan berdasarkan skala prioritas.

“Silakan masyarakat menyampaikan aspirasi, namun tetap mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan,” ujarnya.

Di sisi lain, Ketua DPRD Muaro Jambi, Aidi Hatta, menilai kerusakan jalan tidak hanya disebabkan faktor usia atau cuaca, tetapi juga aktivitas kendaraan berat milik perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Menurutnya, lalu lintas kendaraan bertonase besar yang melintasi jalan tersebut turut mempercepat kerusakan, terlebih saat curah hujan tinggi.

“Jangan sampai pemerintah yang membangun, pengusaha yang merusak, dan masyarakat yang menanggung dampaknya,” tegasnya.

DPRD pun berencana memanggil para pelaku usaha perkebunan sawit untuk meminta tanggung jawab dalam perbaikan infrastruktur yang terdampak aktivitas mereka.

Tak hanya itu, DPRD juga menemukan indikasi adanya kebun sawit skala besar yang diduga belum memiliki legalitas usaha lengkap.

Temuan ini akan ditelusuri lebih lanjut untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi.

Sementara itu, warga setempat mengaku sudah lama menunggu perbaikan jalan.

Salah seorang pengendara, Muhammad, mengatakan kondisi jalan menjadi sangat berbahaya saat hujan karena lubang tertutup genangan air.

Kepala Desa Talang Belido, Fadli, membenarkan bahwa aksi penanaman pohon pisang tersebut merupakan inisiatif warga sebagai bentuk protes.

“Ini bentuk aspirasi masyarakat karena jalan tersebut merupakan kewenangan pemerintah kabupaten,” ujarnya.

DPRD optimistis persoalan ini dapat segera ditangani melalui program pemerintah daerah, sembari menunggu realisasi anggaran perbaikan yang akan datang.(*)

MUARABUNGO, SEPUCUKJAMBI.ID – Curah hujan tinggi di wilayah hulu Sungai Batang Uleh memicu tanah longsor yang memutus akses jalan utama di Dusun Renah Jelmu, Kecamatan Tanah Tumbuh, Kabupaten Bungo, Senin (30/3/2026).

Penanganan darurat langsung dilakukan oleh aparat kepolisian, pemerintah kecamatan, dan warga setempat.

Kegiatan monitoring dipimpin Kapolsek Tanah Tumbuh, AKP Iqbal Harahap, didampingi Camat Tanah Tumbuh Janawer IB, Ps. Kanit Reskrim Bripka Rizki, personel piket SPKT, serta Rio Dusun Renah Jelmu, Mustofa, bersama masyarakat.

Berdasarkan pengecekan lapangan, longsor terjadi akibat tingginya curah hujan yang menyebabkan gorong-gorong di bawah badan jalan tersumbat.

Aliran air tertahan dan menggenangi area sekitar, sehingga struktur tanah melemah hingga jalan runtuh dan tidak bisa dilalui kendaraan.

Camat Tanah Tumbuh, Janawer IB, mengimbau warga sementara bergotong royong membuka akses jalan agar aktivitas tetap berjalan.

“Kami harapkan masyarakat bisa bekerja sama membuka akses sementara,” ujarnya.

Kapolsek Tanah Tumbuh, AKP Iqbal Harahap, mengingatkan warga agar tidak mendekati area longsor untuk menghindari bahaya susulan.

Ia juga meminta Rio Dusun segera berkoordinasi dengan pihak kecamatan agar penanganan lebih cepat.

“Keselamatan warga adalah prioritas. Kami terus koordinasi agar penanganan segera dilakukan,” tegasnya.

Sebagai langkah darurat, aparat, pemerintah kecamatan, dan masyarakat mulai membangun jembatan sementara untuk memulihkan jalur transportasi.

Tim dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bungo dijadwalkan turun ke lokasi untuk meninjau kerusakan.

Peninjauan ini diharapkan menjadi langkah awal perbaikan permanen, sehingga akses masyarakat kembali normal.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Warga Desa Talang Belido, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, melakukan aksi unik dengan menanam pohon pisang di sepanjang jalan rusak sekitar satu kilometer.

Aksi ini sebagai bentuk protes atas lambannya perbaikan jalan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pantauan di lokasi, batang pisang ditancapkan di titik-titik lubang jalan. Beberapa pohon diberi tulisan berisi keluhan warga.

Jalan tersebut dipenuhi lubang besar yang memanjang hampir di seluruh badan jalan, membuatnya berisiko bagi pengendara, terutama saat hujan.

Muhammad, salah seorang pengendara motor, mengaku harus ekstra hati-hati.

“Kalau hujan, lubangnya tidak kelihatan. Harus pelan-pelan,” ujarnya.

Kepala Desa Talang Belido, Fadli, membenarkan aksi tersebut.

Menurutnya, jalan yang ditanami pisang berada di Rt 05 dan termasuk kewenangan Pemerintah Kabupaten.

Warga sudah lama menunggu perbaikan, namun hingga kini belum terealisasi.

“Ini bentuk protes warga. Jalan itu memang kewenangan Kabupaten,” kata Fadli.

Aksi kreatif ini menjadi sorotan karena menunjukkan inisiatif warga untuk menyampaikan aspirasi sekaligus memperingatkan pengguna jalan akan bahaya lubang yang menganga.(*)