JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Upaya Pemerintah Provinsi Jambi memperjuangkan hak daerah dari sektor minyak dan gas bumi (migas) memasuki tahap penting.

Gubernur Jambi, Al Haris bersama Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur membahas penyelesaian dokumen persyaratan Participating Interest (PI) 7 persen pada Wilayah Kerja (WK) Jabung, Jumat 9 Oktober 2026.

Pertemuan di Rumah Dinas Gubernur Jambi itu menyoroti penyelesaian tahapan administrasi sekaligus kepastian pembagian hak partisipasi daerah.

Namun, persoalan batas wilayah antara Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur masih menjadi salah satu faktor penting yang perlu mendapat kepastian.

Gubernur Jambi Al Haris menegaskan bahwa pemerintah provinsi dan kedua pemerintah kabupaten harus mengawal proses pengalihan PI sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam perhitungan pelamparan reservoir yang dilakukan lembaga independen.

“Penandatanganan komitmen bersama ini adalah tonggak penting agar tahapan pengalihan PI 7 persen di WK Jabung berjalan sesuai regulasi,” kata Al Haris.

Menurut dia, hasil perhitungan pelamparan reservoir perlu dikawal secara transparan agar pembagian hak daerah memiliki dasar yang jelas.

Pemerintah daerah juga berharap proses tersebut dapat memperkuat pendapatan daerah dan mendukung pembangunan di Provinsi Jambi.

Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Katamso menilai penandatanganan komitmen PI 7 persen sebagai tonggak penting sekaligus tantangan baru bagi manajemen badan usaha milik daerah (BUMD).

Ia menyoroti kesiapan BUMD dalam mengelola PI, terutama karena peluang partisipasi daerah tidak hanya berkaitan dengan PetroChina.

Katamso menyebut Jade Stone dan Mont’Dor sebagai perusahaan lain yang berpotensi menambah peluang PI bagi daerah.

Meski membuka peluang pendapatan baru, pengelolaan PI membutuhkan kesiapan tata kelola, manajemen, dan kemampuan BUMD dalam menjalankan perannya.

Karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa peluang tersebut berjalan seiring dengan kapasitas pengelolaan yang memadai.

Katamso juga menegaskan pentingnya kepastian regulasi mengenai batas wilayah antara Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Menurut dia, besaran pembagian PI bagi masing-masing daerah ke depan berkaitan dengan ketentuan batas wilayah yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berharap Kementerian Dalam Negeri segera menuntaskan aturan tersebut.

Kepastian batas wilayah menjadi persoalan penting karena pembagian hak antardaerah membutuhkan dasar administratif dan perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tanpa kejelasan tersebut, pemerintah daerah masih perlu menyelesaikan sejumlah aspek sebelum memastikan besaran hak masing-masing wilayah.

PI 7 persen memberi peluang bagi daerah untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan wilayah kerja migas sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Namun, komitmen antarpemerintah saja belum cukup untuk memastikan manfaat ekonominya segera dirasakan masyarakat.

Pemerintah daerah perlu menuntaskan dokumen persyaratan, memastikan kejelasan perhitungan pembagian, serta menyiapkan BUMD yang akan menjalankan pengelolaan PI.

Transparansi dalam setiap tahapan juga penting untuk menjaga akuntabilitas dan mencegah persoalan pembagian hak di kemudian hari.

Pertemuan tersebut dihadiri Bupati Tanjung Jabung Timur Dillah Hikmah Sari, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, organisasi perangkat daerah terkait, serta perwakilan PT Paleopetro selaku lembaga independen.

Sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat turut mendampingi Katamso, antara lain staf ahli bidang ekonomi dan pembangunan, asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, kepala bagian ekonomi, serta kepala bagian sumber daya alam.

Ketiga pemerintah daerah menyatakan komitmen untuk mempercepat penyelesaian tahapan PI 7 persen WK Jabung.

Tantangan berikutnya ialah memastikan seluruh persyaratan tuntas, pembagian hak memiliki dasar yang transparan, dan BUMD mampu mengelola peluang ekonomi tersebut secara profesional.

Dengan demikian, ukuran keberhasilan proses ini bukan hanya penandatanganan komitmen, melainkan juga kepastian hak setiap daerah dan kemampuan mengubah potensi migas menjadi manfaat nyata bagi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Jambi.(*)

KERINCI, SEPUCUKJAMBI.ID — Panitia Seleksi pengisian jabatan direksi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci mengumumkan hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) tahun 2026.

Mensediar menempati posisi teratas dengan nilai 8,45, disusul Sasrir dan Zairusman yang juga berhak mengikuti wawancara akhir bersama kepala daerah.

Berdasarkan pengumuman Panitia Seleksi Nomor 15/PANSEL-DIRPERUMDAM-TS/2026, Sasrir memperoleh nilai 8,21, sedangkan Zairusman meraih 7,97.

Ketiganya menjadi peserta dengan nilai tertinggi dari tujuh bakal calon yang mengikuti UKK.

Hasil tersebut menandai berlanjutnya proses seleksi menuju tahap wawancara akhir.

Meski Mensediar memimpin penilaian UKK, hasil itu belum menetapkan siapa yang akan mengisi jabatan direksi Perumda Air Minum Tirta Sakti.

Nilai UKK menempatkan Mensediar unggul 0,24 poin dari Sasrir. Sementara itu, Sasrir memiliki selisih 0,24 poin dari Zairusman.

Berikut hasil penilaian tujuh peserta berdasarkan pengumuman panitia seleksi:

Panitia menetapkan hasil tersebut melalui rapat pada 7 Oktober 2026.

Penetapan itu juga merujuk pada surat revisi klasifikasi hasil UKK dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jambi tertanggal 9 Oktober 2026.

Mensediar, Sasrir, dan Zairusman dijadwalkan mengikuti wawancara akhir bersama kepala daerah pada 13–15 Oktober 2026.

Kegiatan berlangsung mulai pukul 08.00 WIB hingga selesai di Ruang Utama Kantor Bupati Kerinci.

Panitia menyatakan jadwal tersebut masih bersifat tentatif. Jika terjadi perubahan, panitia akan menyampaikan informasi kepada para peserta.

Untuk mengikuti tahapan ini, peserta wajib mengenakan kemeja polos lengan panjang dan berdasi, celana berwarna gelap, serta sepatu.

Mereka juga harus membawa dan menunjukkan e-KTP asli saat mengisi daftar hadir.

Selain tiga kandidat teratas, empat peserta lainnya juga memperoleh hasil penilaian dalam UKK.

Kasmanto meraih nilai 7,64, Mario Dirgantara memperoleh 7,51, Zurial mencatat 7,35, dan Andi Yalmi mendapat 7,13.

Dalam klasifikasi hasil yang diumumkan panitia, Kasmanto, Mario Dirgantara, Mensediar, Sasrir, dan Zairusman masuk kategori “Direkomendasikan disarankan”.

Sementara itu, Andi Yalmi dan Zurial masuk kategori “Direkomendasikan disarankan dengan pengembangan”.

Perbedaan klasifikasi tersebut menjadi bagian dari hasil evaluasi UKK. Namun, pengumuman yang tersedia tidak merinci aspek penilaian yang menghasilkan perbedaan klasifikasi tersebut.

Seleksi direksi Perumda Air Minum Tirta Sakti menjadi perhatian karena jabatan tersebut berkaitan dengan pengelolaan perusahaan daerah yang menyediakan layanan air minum bagi masyarakat.

Setelah UKK, wawancara akhir menjadi tahapan berikutnya bagi tiga kandidat dengan nilai tertinggi.

Hasil UKK memberikan gambaran mengenai posisi peserta dalam penilaian, tetapi belum cukup untuk menyimpulkan siapa yang akan terpilih sebagai direksi.

Publik kini dapat mengikuti perkembangan proses seleksi melalui pengumuman resmi panitia.

Informasi mengenai hasil wawancara dan penetapan akhir nantinya diperlukan untuk memastikan siapa yang mendapat amanah memimpin Perumda Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci.(*)

KERINCI, SEPUCUKJAMBI.ID — Pemerintah Kabupaten Kerinci mulai memproses pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) dengan menyerahkan dokumen persyaratan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Bupati Kerinci Monadi, S.Sos., M.Si., menyerahkan dokumen tersebut di Jakarta pada Kamis 8 Oktober 2026.

Langkah ini menjadi bagian dari rencana Pemkab Kerinci untuk mengintegrasikan berbagai layanan pemerintahan dalam satu pusat pelayanan.

Pemerintah daerah menargetkan MPP mulai terwujud paling lambat pada akhir Semester I 2027.

Monadi datang bersama Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Kerinci, Miftahul Jannah, S.T., M.Si. Pelaksana Harian (Plh.) Deputi Pelayanan Publik KemenPAN-RB, Muhammad Yusuf Kurniawan, S.H., M.Si., menerima dokumen tersebut dalam audiensi bersama jajaran kementerian.

Setelah penyerahan dokumen, Pemkab Kerinci menunggu proses verifikasi dari KemenPAN-RB.

Berdasarkan keterangan pemerintah daerah, proses tersebut diperkirakan memerlukan waktu paling lama 30 hari.

Hasil verifikasi akan menjadi salah satu tahapan penting sebelum pemerintah daerah melanjutkan proses pembentukan MPP.

Karena itu, target realisasi pada Semester I 2027 masih bergantung pada pemenuhan persyaratan dan kesiapan tahapan berikutnya.

Pemkab Kerinci juga perlu menyiapkan aspek kelembagaan, sarana, dan kebutuhan operasional agar rencana tersebut dapat berjalan sesuai target.

Bupati Monadi menegaskan bahwa pembentukan MPP tidak cukup hanya dengan menyediakan gedung.

Pemerintah daerah, menurut dia, perlu memastikan pusat pelayanan tersebut mampu memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan.

“Kita ingin pelayanan publik di Kabupaten Kerinci semakin mudah, cepat dan terintegrasi. MPP ini kita dorong bukan hanya sebagai tempat pelayanan, tetapi menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Monadi.

Pernyataan tersebut menempatkan kemudahan akses dan keterpaduan layanan sebagai tujuan pembentukan MPP.

Namun, manfaatnya bagi warga nantinya akan bergantung pada jenis layanan yang tersedia, mekanisme pelayanan, kesiapan petugas, serta koordinasi antarinstansi.

Kehadiran MPP diharapkan dapat mengurangi kebutuhan masyarakat untuk mendatangi sejumlah kantor berbeda ketika mengurus keperluan administrasi.

Melalui integrasi layanan, warga berpeluang memperoleh akses yang lebih praktis dalam satu lokasi.

Meski demikian, Pemkab Kerinci masih perlu melewati tahapan verifikasi dan persiapan sebelum masyarakat dapat menggunakan fasilitas tersebut.

Pemerintah daerah juga perlu menjelaskan jenis layanan yang akan tersedia, lokasi operasional, serta mekanisme pengurusan dokumen setelah MPP terbentuk.

Informasi tersebut penting agar masyarakat dapat memahami manfaat yang akan mereka peroleh, bukan hanya mengetahui rencana pembangunan fasilitas baru.

Pemkab Kerinci menargetkan pembentukan MPP dapat terwujud paling lambat pada akhir Semester I 2027.

Untuk mencapai target tersebut, perangkat daerah terkait perlu menindaklanjuti hasil verifikasi dan memenuhi seluruh persyaratan yang dibutuhkan.

Tahap selanjutnya akan menentukan kesiapan pemerintah daerah dalam mengoperasikan pusat pelayanan terpadu tersebut.

Dengan target waktu yang telah disampaikan, masyarakat kini menanti perkembangan proses pembentukan MPP Kerinci.

Ukuran keberhasilannya kelak bukan hanya berdirinya fasilitas pelayanan, melainkan juga kemudahan prosedur, kepastian waktu, transparansi biaya, dan kualitas layanan yang benar-benar dirasakan warga.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Upaya pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Batang Hari mendapat pengakuan melalui penghargaan yang diterima Bunda Zulva Fadhil dalam ajang Mata Lokal Festival 2026.

Ia meraih penghargaan Best Stewardship in Responsive Community Services untuk kategori Social & People Empowerment yang diselenggarakan Tribun Network di Thamrin Nine Ballroom, Jakarta, Rabu 7 Oktober 2026 malam.

Penghargaan tersebut mengapresiasi kepemimpinan dan kontribusi Zulva Fadhil dalam menggerakkan program pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan keluarga di Kabupaten Batang Hari.

Pengakuan ini membawa perhatian pada peran program pemberdayaan sosial di tingkat daerah, khususnya dalam mendorong keluarga agar lebih mandiri dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik.

Namun, keberhasilan pemberdayaan masyarakat tidak hanya bergantung pada penghargaan.

Keberlanjutan program, jangkauan penerima manfaat, serta perubahan nyata yang dirasakan keluarga menjadi aspek penting untuk melihat dampak kegiatan tersebut.

Dalam pernyataan yang disampaikan terkait penghargaan tersebut, Zulva Fadhil menekankan pentingnya kerja bersama antara kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan masyarakat dalam mendukung peningkatan kesejahteraan keluarga.

“Penghargaan ini bukan sekadar sebuah trofi, tetapi wujud nyata dari kerja kolaboratif seluruh kader PKK dan masyarakat Batang Hari dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera, mandiri, dan berkualitas,” kata dia.

Pernyataan itu menempatkan penghargaan sebagai bentuk apresiasi terhadap kerja kolektif, bukan semata-mata pencapaian individu.

Keterlibatan kader PKK dan masyarakat menjadi bagian penting dalam menjalankan program pemberdayaan di lingkungan keluarga.

Upaya tersebut sejalan dengan kebutuhan pembangunan sosial di daerah, yang tidak hanya mengejar capaian program, tetapi juga mendorong kemandirian masyarakat dalam jangka panjang.

Mata Lokal Festival 2026 berlangsung di Thamrin Nine Ballroom, Jakarta, dan turut dihadiri Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, Bupati Batang Hari, serta sejumlah undangan lainnya.

Penganugerahan kepada Zulva Fadhil menjadi momentum bagi Kabupaten Batang Hari untuk memperkenalkan upaya pemberdayaan masyarakat di tingkat nasional.

Ke depan, tantangan pentingnya adalah memastikan program yang dijalankan mampu menjangkau lebih banyak keluarga dan memberikan manfaat berkelanjutan.

Capaian tersebut dapat terlihat melalui indikator seperti peningkatan kemandirian keluarga, partisipasi masyarakat, serta keberlanjutan kegiatan pemberdayaan.

Penghargaan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa kualitas pelayanan sosial perlu diukur melalui manfaat yang dirasakan masyarakat.

Bagi Batang Hari, keberlanjutan kolaborasi antara pemerintah daerah, kader PKK, dan warga menjadi bagian penting dalam memperkuat kesejahteraan keluarga.(*)

KERINCI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pelemahan harga kayu manis di tingkat petani menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kerinci.

Di tengah tekanan tersebut, pemerintah daerah mulai mendorong penguatan akses pasar dan pemangkasan rantai pemasaran agar petani memiliki posisi tawar lebih baik saat menjual hasil perkebunan mereka.

Bupati Kerinci, Monadi menyoroti pentingnya pembenahan pemasaran kayu manis saat menerima kunjungan suplier dari Belanda, Jerman, dan Swedia di PTPN IV Kayu Aro, Jumat 9 Oktober 2026.

Pertemuan itu membuka peluang penjajakan kerja sama perdagangan sekaligus memperkuat hubungan antara produsen di daerah dan pelaku pasar internasional.

Persoalan harga menjadi penting karena peningkatan produksi tidak otomatis menaikkan pendapatan petani.

Ketika harga jual melemah, akses terhadap pembeli, kualitas hasil panen, dan panjangnya jalur pemasaran turut menentukan nilai yang diterima petani.

Karena itu, Pemkab Kerinci ingin mendorong strategi yang tidak hanya berorientasi pada penambahan produksi, tetapi juga memperkuat akses pasar agar komoditas unggulan daerah tersebut mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.

Monadi mengatakan, pemerintah daerah perlu mencari solusi agar petani tidak terus berada dalam posisi tawar yang lemah ketika harga kayu manis mengalami penurunan.

Salah satu langkah yang didorong ialah memperluas hubungan dagang dengan suplier dari berbagai negara dan meningkatkan kualitas produk perkebunan.

“Kita harus mencari solusi agar petani tidak terus berada dalam posisi yang lemah ketika harga kulit manis turun. Salah satu langkahnya adalah meningkatkan kualitas produk dan memperpendek rantai pasok melalui kerja sama dengan suplier dari berbagai negara. Dengan akses pasar yang lebih terbuka, kita berharap kulit manis Kerinci memiliki daya tawar yang lebih baik dan memberikan nilai tambah bagi petani,” ujar Monadi.

Kerja sama dengan pelaku perdagangan internasional diharapkan membuka jalur pemasaran yang lebih luas bagi kayu manis Kerinci.

Namun, manfaatnya bagi petani akan sangat bergantung pada tindak lanjut kerja sama, mekanisme pembelian, standar kualitas, serta harga yang ditawarkan kepada produsen.

Kunjungan suplier dari tiga negara Eropa tersebut menjadi kesempatan bagi Pemkab Kerinci untuk menjajaki peluang perdagangan.

Meski demikian, pertemuan itu belum dengan sendirinya memastikan adanya kontrak pembelian, volume ekspor, atau kenaikan harga di tingkat petani.

Bagi petani, ukuran keberhasilan bukan sekadar terbukanya komunikasi dengan calon pembeli dari luar negeri.

Mereka juga membutuhkan akses pasar yang nyata, mekanisme penjualan yang transparan, dan harga yang mampu memberikan keuntungan layak setelah memperhitungkan biaya produksi.

Selain membenahi pemasaran, Pemkab Kerinci menargetkan pengembangan 1 juta bibit kayu manis berkualitas dalam lima tahun ke depan.

Program tersebut direncanakan melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pihak suplier, dengan sasaran masyarakat Kerinci.

Monadi menegaskan, pengembangan komoditas kayu manis harus berjalan seiring dengan peningkatan mutu produk dan penguatan daya saing di pasar internasional.

“Kita ingin kulit manis Kerinci semakin berkualitas dan memiliki daya saing yang kuat di pasar internasional. Karena itu, kita menargetkan pengembangan 1 juta bibit kulit manis berkualitas dalam lima tahun ke depan melalui kolaborasi pemerintah pusat, provinsi, daerah, dan pihak suplier. Harapannya, program ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya para petani kulit manis di Kabupaten Kerinci,” katanya.

Target tersebut menjadi bagian dari rencana pengembangan perkebunan jangka panjang.

Namun, penambahan bibit membutuhkan perencanaan yang selaras dengan kebutuhan pasar agar peningkatan produksi pada masa mendatang tidak berjalan tanpa kepastian pemasaran.

Ketersediaan bibit berkualitas, pendampingan budidaya, peningkatan mutu hasil panen, dan akses kepada pembeli perlu berjalan beriringan.

Tanpa strategi pemasaran yang memadai, peningkatan produksi saja belum tentu menjawab persoalan pendapatan petani ketika harga komoditas melemah.

Kayu manis merupakan salah satu komoditas perkebunan yang menopang perekonomian masyarakat Kerinci.

Karena itu, tekanan harga bukan hanya persoalan perdagangan, tetapi juga berkaitan dengan pendapatan petani dan keberlanjutan usaha perkebunan rakyat.

Upaya memperluas pasar internasional dapat membuka peluang baru.

Meski begitu, Pemkab Kerinci masih perlu menerjemahkan penjajakan kerja sama menjadi langkah yang terukur, termasuk memastikan kebutuhan calon pembeli, standar mutu yang diminta, mekanisme transaksi, dan akses petani terhadap jalur pemasaran tersebut.

Data mengenai perkembangan harga di tingkat petani, selisih harga antara petani dan pembeli berikutnya, serta jumlah pembeli yang dapat diakses juga penting untuk menilai efektivitas pembenahan rantai pemasaran.

Pemkab Kerinci berharap kerja sama dengan pelaku perdagangan internasional dan pengembangan perkebunan dapat memperkuat daya saing kayu manis daerah.

Pada akhirnya, keberhasilan strategi tersebut perlu tercermin pada akses pasar yang semakin terbuka, posisi tawar petani yang lebih kuat, dan peningkatan nilai ekonomi hasil perkebunan masyarakat.(*)

KERINCI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pelemahan harga kayu manis di tingkat petani menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Kerinci dalam menjaga pendapatan masyarakat perkebunan.

Di tengah kondisi tersebut, Pemkab Kerinci menargetkan pengembangan 1 juta bibit kayu manis berkualitas selama lima tahun ke depan sekaligus memperluas peluang pemasaran melalui kerja sama dengan pelaku perdagangan internasional.

Bupati Kerinci, Monadi membahas langkah tersebut saat menerima kunjungan suplier kayu manis dari Belanda, Jerman, dan Swedia di PTPN IV Kayu Aro, Jumat 9 Oktober 2026.

Pertemuan itu membuka peluang penguatan hubungan dagang sekaligus menjadi ruang pembahasan mengenai kualitas produksi dan akses pasar kayu manis asal Kerinci.

Namun, peningkatan produksi saja tidak cukup untuk menjawab persoalan harga yang menekan petani.

Pemerintah daerah juga perlu memperkuat akses pemasaran dan memastikan peningkatan kualitas hasil perkebunan mampu memberikan nilai ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat.

Monadi mengatakan, Pemkab Kerinci menyiapkan target pengembangan 1 juta bibit kayu manis berkualitas dalam lima tahun mendatang.

Pemerintah daerah merencanakan program tersebut melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pihak suplier.

Bibit tersebut nantinya menyasar masyarakat Kabupaten Kerinci, terutama untuk mendukung pengembangan perkebunan kayu manis.

Meski demikian, keberhasilan program akan bergantung pada kesiapan pelaksanaan, kualitas bibit, pendampingan budidaya, dan kesesuaian pengembangan tanaman dengan kebutuhan pasar.

“Kita ingin kulit manis Kerinci semakin berkualitas dan memiliki daya saing yang kuat di pasar internasional. Karena itu, kita menargetkan pengembangan 1 juta bibit kulit manis berkualitas dalam lima tahun ke depan melalui kolaborasi pemerintah pusat, provinsi, daerah, dan pihak suplier,” ujar Monadi.

Ia berharap program tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya petani kayu manis.

Peningkatan kualitas produk dan perluasan pasar menjadi bagian dari upaya memperkuat posisi komoditas unggulan Kerinci di tengah persaingan perdagangan.

Selain pengembangan bibit, Monadi menyoroti pentingnya pembenahan jalur pemasaran kayu manis.

Menurutnya, petani membutuhkan akses pasar yang lebih baik agar memiliki posisi tawar lebih kuat ketika harga komoditas mengalami penurunan.

“Kita harus mencari solusi agar petani tidak terus berada dalam posisi yang lemah ketika harga kulit manis turun. Salah satu langkahnya adalah meningkatkan kualitas produk dan memperpendek rantai pasok melalui kerja sama dengan suplier dari berbagai negara,” katanya.

Kerja sama dengan pelaku perdagangan internasional diharapkan memperluas peluang pemasaran kayu manis Kerinci.

Meski demikian, kunjungan suplier dari Eropa tersebut belum dengan sendirinya membuktikan adanya kontrak pembelian, kepastian volume ekspor, atau harga yang lebih menguntungkan bagi petani.

Karena itu, tindak lanjut berupa kesepakatan dagang, standar kualitas yang jelas, dan mekanisme pembelian yang transparan akan menjadi faktor penting untuk mengukur manfaat kerja sama tersebut.

Kayu manis menjadi salah satu komoditas perkebunan yang memiliki peran ekonomi bagi masyarakat Kerinci.

Pengembangan bibit berkualitas berpotensi mendukung produktivitas perkebunan dalam jangka panjang, sedangkan perluasan akses pasar dapat membuka peluang bagi pemasaran hasil panen.

Kedua langkah tersebut membutuhkan strategi yang saling melengkapi.

Pemerintah perlu memastikan ketersediaan bibit berkualitas dan pendampingan bagi petani, sementara pelaku perdagangan perlu menjelaskan persyaratan mutu, kebutuhan pasar, serta mekanisme pembelian yang dapat diakses produsen lokal.

Di sisi lain, target pengembangan 1 juta bibit dalam lima tahun perlu diikuti indikator pelaksanaan yang terukur.

Informasi mengenai tahapan penyaluran bibit, jumlah penerima manfaat, luas pengembangan lahan, dan perkembangan harga di tingkat petani akan membantu masyarakat menilai kemajuan program.

Pemkab Kerinci berharap kolaborasi dengan pemerintah lintas tingkat dan pelaku perdagangan internasional dapat memperkuat daya saing kayu manis daerah.

Bagi petani, keberhasilan upaya ini pada akhirnya bukan hanya terletak pada bertambahnya jumlah tanaman atau terbukanya peluang pasar, tetapi juga pada peningkatan pendapatan dan kepastian pemasaran hasil perkebunan.(*)

SAROLANGUN, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Sarolangun memperkuat koordinasi dengan Pertamina untuk menjaga kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM) ke sejumlah SPBU di wilayahnya.

Wakil Bupati Sarolangun, Gerry Trisatwika turun langsung ke Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Lubuk Linggau, Kamis 8 Oktober 2026, guna membahas kesinambungan pasokan hingga ke masyarakat.

Pertemuan di Kantor PPN TBBM Lubuk Linggau Ilir tersebut melibatkan jajaran Pertamina, pengelola terminal, serta manajer SPBU dari wilayah Singkut, Pelawan, Bernai, dan Pelayang.

Koordinasi ini menjadi langkah Pemkab untuk memperkuat komunikasi dalam rantai distribusi BBM, mulai dari terminal hingga titik penjualan.

Bagi masyarakat, kelancaran distribusi BBM menyangkut lebih dari sekadar ketersediaan bahan bakar.

Pasokan yang terjaga turut mendukung mobilitas warga, transportasi, kegiatan usaha, dan berbagai layanan publik yang bergantung pada energi.

Wabup Gerry Trisatwika menegaskan bahwa pemerintah daerah ingin memastikan penyaluran BBM berlangsung lancar dan berkesinambungan.

Ia juga meminta seluruh pihak segera menyampaikan kendala di lapangan agar masalah distribusi dapat ditangani tanpa menimbulkan dampak yang lebih luas.

“Pemerintah Kabupaten Sarolangun ingin memastikan penyaluran BBM kepada masyarakat berjalan dengan baik, lancar dan berkesinambungan. Karena BBM merupakan kebutuhan penting yang berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah,” ujar Gerry.

Pemkab minta komunikasi distribusi diperkuat

Dalam pertemuan tersebut, Gerry menyoroti pentingnya komunikasi antara pemerintah daerah, Pertamina, pengelola TBBM, dan manajemen SPBU.

Menurutnya, koordinasi yang responsif dapat membantu setiap pihak mengenali potensi hambatan distribusi lebih dini.

“Yang paling penting adalah bagaimana kita bersama-sama menjaga kelancaran distribusi. Jika ada kendala di lapangan, harus segera dikomunikasikan agar dapat dicarikan solusi,” tegasnya.

Pemkab Sarolangun juga mendorong pengelola SPBU menjaga kualitas pelayanan dan menjalankan penyaluran BBM sesuai ketentuan.

Langkah ini penting agar distribusi tidak hanya mengandalkan ketersediaan pasokan dari terminal, tetapi juga berjalan baik pada tingkat pelayanan langsung kepada konsumen.

Wabup Gerry hadir bersama Pelaksana Tugas Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Sarolangun, Bustra Desman, serta Kepala Bagian Ekonomi Setda Sarolangun, Davidman Setiawan.

Dari pihak Pertamina, pertemuan tersebut dihadiri jajaran Sales Pertamina Branch Jambi dan Kepala TBBM Lubuk Linggau, Wawan Prabawa.

Para manajer SPBU dari beberapa wilayah di Sarolangun juga mengikuti koordinasi untuk memperkuat komunikasi antara pemasok dan pengelola stasiun pengisian bahan bakar.

Koordinasi antara Pemkab Sarolangun dan Pertamina menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menjaga kelancaran pasokan BBM.

Namun, efektivitas langkah tersebut pada akhirnya perlu terlihat melalui distribusi yang konsisten, pelayanan SPBU yang tertib, serta penanganan cepat apabila muncul kendala di lapangan.

Pemkab menyatakan akan melanjutkan koordinasi dan pengawasan bersama Pertamina serta pengelola SPBU.

Pemerintah daerah berharap upaya tersebut dapat menjaga ketersediaan BBM sekaligus mendukung stabilitas kegiatan ekonomi dan pelayanan publik di Kabupaten Sarolangun.

Bagi masyarakat, indikator terpenting bukan hanya pertemuan antarpihak, melainkan kepastian bahwa distribusi berjalan sesuai kebutuhan dan BBM dapat diakses melalui SPBU dengan pelayanan yang baik.

Pemkab Sarolangun berharap sinergi tersebut mendukung aktivitas masyarakat dan pembangunan daerah menuju Sarolangun Maju.(*)

MUARABUNGO, SEPUCUKJAMBI.ID  — Kabar baik bagi masyarakat dan wisatawan yang berencana menginap di Kabupaten Bungo pada Oktober 2026.

Sebanyak 10 hotel di daerah tersebut menyiapkan penawaran harga khusus dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 Kabupaten Bungo.

Program promo berlangsung mulai 15 hingga 31 Oktober 2026.

Penawaran ini menjadi bagian dari partisipasi pelaku usaha perhotelan dalam menyambut peringatan hari jadi Kabupaten Bungo.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Bungo, Taufik Hidayat, mengatakan para pengelola hotel turut mendukung perayaan tersebut melalui penawaran tarif khusus bagi pengunjung.

Menurut Taufik, program ini menyasar masyarakat setempat maupun tamu dari luar daerah yang datang untuk mengikuti atau menikmati suasana peringatan HUT Kabupaten Bungo.

“Para pengelola hotel di Bungo sepakat memberikan harga spesial bagi pengunjung yang menginap pada tanggal 15 hingga 31 Oktober 2026,” ujar Taufik Hidayat.

Daftar 10 hotel yang menawarkan promo HUT Bungo

Masyarakat yang berencana berkunjung ke Kabupaten Bungo dapat mencatat 10 hotel yang masuk dalam program promo tersebut:

1. Hotel Grand Semagi
2. Hotel Amaris
3. Hotel Bungo Plaza
4. Hotel Batang Bungo
5. Hotel Independence
6. Hotel Pelangi
7. Hotel Merlyns Garden Inn
8. Hotel Sentosa
9. Hotel Lavender Hill
10. Hotel Mitra

Meski program harga khusus telah diumumkan, calon tamu perlu menghubungi masing-masing hotel untuk memastikan besaran potongan harga, tipe kamar yang mendapat promo, ketersediaan kamar, serta ketentuan pemesanan.

Informasi mengenai tarif setelah diskon, fasilitas yang termasuk dalam penawaran, dan kemungkinan syarat menginap tertentu juga penting bagi pengunjung sebelum melakukan reservasi.

Dorong kunjungan dan perputaran ekonomi daerah

Pemerintah Kabupaten Bungo berharap program promo hotel ini dapat menambah daya tarik kunjungan selama perayaan HUT ke-61.

Kehadiran tamu dari luar daerah berpotensi memberikan dampak bagi sektor perhotelan, kuliner, transportasi, dan usaha lokal lainnya.

Namun, besarnya dampak ekonomi akan bergantung pada jumlah kunjungan, tingkat hunian hotel, serta aktivitas belanja para tamu selama berada di Bungo.

Bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan promo tersebut, periode penawaran berlangsung pada 15–31 Oktober 2026.

Calon pengunjung sebaiknya memastikan langsung ketentuan promo kepada hotel pilihan agar memperoleh informasi harga dan ketersediaan kamar yang akurat.

Program ini sekaligus menjadi kesempatan bagi pelaku usaha perhotelan untuk mengambil bagian dalam perayaan hari jadi Kabupaten Bungo melalui layanan dan penawaran bagi para pengunjung.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026 di Kabupaten Merangin dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 25 November 2026.

Sebanyak 24 desa akan mengikuti pesta demokrasi tingkat desa tersebut dengan tahapan yang mencakup pendataan pemilih, pendaftaran bakal calon, penetapan calon, kampanye, hingga pemungutan suara.

Berdasarkan jadwal tahapan Pilkades Serentak 2026, proses pencalonan berlangsung mulai Oktober hingga November.

Sementara itu, pemungutan suara dijadwalkan pada 25 November 2026.

Saat ini, tahapan pendataan pemilih berlangsung pada 6–14 Oktober 2026.

Tahapan ini menjadi bagian penting untuk memastikan masyarakat yang memenuhi persyaratan dapat terdata sebagai pemilih.

Pendaftaran Bakal Calon hingga Penetapan Nomor Urut

Tahapan pencalonan kepala desa dimulai dengan pengumuman dan pendaftaran bakal calon pada 6–14 Oktober 2026.

Apabila hanya terdapat satu pendaftar, panitia akan membuka perpanjangan pendaftaran pada 15–29 Oktober 2026.

Jika jumlah pendaftar masih satu orang, perpanjangan kembali dijadwalkan pada 30 Oktober hingga 8 November 2026.

Selanjutnya, panitia melakukan penelitian administrasi bakal calon pada 9–13 November 2026. Tahapan tersebut mencakup pemeriksaan kelengkapan persyaratan dan klarifikasi dokumen.

Apabila bakal calon yang memenuhi persyaratan administrasi berjumlah lebih dari lima orang, panitia akan melakukan seleksi tambahan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengumuman calon kepala desa dan penetapan nomor urut dijadwalkan pada 17 November 2026. Setelah itu, para calon mengikuti deklarasi damai pada 18 November 2026.

Kampanye Tiga Hari, Pemungutan Suara 25 November

Setelah penetapan calon, tahapan berlanjut ke masa kampanye yang dijadwalkan pada 19–21 November 2026.

Kampanye dapat dilakukan melalui pertemuan terbatas maupun media cetak, media elektronik, dan konferensi video sesuai ketentuan yang berlaku.

Panitia kemudian menetapkan masa tenang pada 22–24 November 2026 sekaligus mempersiapkan tempat pemungutan suara.

Puncak pelaksanaan Pilkades Serentak Merangin dijadwalkan pada 25 November 2026 melalui pemungutan dan penghitungan suara.

Sengketa Pilkades Memiliki Tahapan Penyelesaian

Jadwal Pilkades Serentak 2026 juga mengatur mekanisme penyelesaian keberatan dan sengketa hasil pemilihan.

Calon kepala desa dapat menyampaikan keberatan kepada panitia tingkat desa pada 29 Oktober hingga 4 November 2026.

Apabila sengketa tidak dapat diselesaikan di tingkat desa, penanganannya dapat diteruskan kepada panitia atau pengawas tingkat kecamatan sesuai mekanisme yang ditetapkan.

Tahapan penyelesaian sengketa di tingkat kecamatan dijadwalkan pada 5 November hingga 4 Desember 2026.

Sementara itu, jadwal 5–25 November 2026 tercantum untuk penyelesaian sengketa oleh panitia atau pengawas kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Persiapan Kabupaten dan Desa

Sebelum pelaksanaan pemilihan, panitia tingkat kabupaten dan desa menjalankan sejumlah persiapan.

Tahapan tersebut meliputi penyusunan jadwal, pembentukan panitia, rapat koordinasi dengan camat, penjabat kepala desa dan badan permusyawaratan desa (BPD), sosialisasi regulasi, serta persiapan pengamanan.

Jadwal persiapan juga mencantumkan sosialisasi mekanisme e-voting.

Namun, kepastian penerapan metode pemungutan suara elektronik pada setiap desa perlu merujuk pada penjelasan resmi panitia penyelenggara.

Sebelumnya, Bupati Merangin H M Syukur melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin, Ahmad Khoiruddin Agung Saputro, mengimbau masyarakat mendukung pelaksanaan Pilkades agar berlangsung aman, tertib, dan kondusif.

Masyarakat juga diminta menjaga persatuan serta menghormati perbedaan pilihan selama proses pemilihan berlangsung.

Dengan tahapan yang telah dijadwalkan, pelaksanaan Pilkades Serentak 2026 diharapkan berjalan sesuai ketentuan dan menghasilkan kepala desa yang mampu menjalankan amanah masyarakat serta mendukung pembangunan di tingkat desa.

Donwload di sini untuk informasi lengkapnya SK TAHAPAN PILKADES SERENTAK MERANGIN 2026(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Sebanyak 24 desa di Kabupaten Merangin, Jambi, akan menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak pada Rabu, 25 November 2026.

Pemerintah Kabupaten Merangin mengajak masyarakat menjaga keamanan, ketertiban, dan persatuan selama seluruh tahapan pemilihan berlangsung.

Bupati Merangin, H. M. Syukur, melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Ahmad Khoiruddin Agung Saputro, menyampaikan imbauan tersebut setelah terbitnya Keputusan Bupati Merangin Nomor 238/DPMD/2026 tentang Tahapan Pilkades Serentak 2026.

“Pada 2026 ini ada sebanyak 24 desa dari 205 desa yang tersebar di 24 kecamatan dalam Kabupaten Merangin yang akan melaksanakan Pilkades Serentak 2026,” ujar Bupati, Jumat 9 Oktober 2026.

Menurut Syukur, dukungan masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan pemilihan kepala desa.

Ia meminta warga tetap menjaga suasana kondusif dan menghormati perbedaan pilihan agar pesta demokrasi di tingkat desa berjalan aman dan tertib.

“Jaga betul persatuan dan kesatuan dan harus saling menghormati satu sama lainnya atas terjadinya perbedaan pilihan, demi terciptanya suasana demokrasi yang baik,” pesannya.

Pendataan Pemilih Berlangsung hingga 14 Oktober

Tahapan Pilkades Serentak Merangin 2026 kini memasuki proses pendataan pemilih. Tahapan ini berlangsung pada 6–14 Oktober 2026.

Pemerintah daerah meminta masyarakat memberikan data secara benar agar proses pendataan berjalan baik dan hak pilih warga dapat terakomodasi sesuai ketentuan.

Tahapan pendataan menjadi bagian penting dalam persiapan pemilihan yang dijadwalkan berlangsung pada 25 November mendatang.

Karena itu, masyarakat di desa penyelenggara diharapkan aktif mengikuti informasi dari panitia Pilkades setempat.

Syukur berharap Pilkades Serentak 2026 menghasilkan kepala desa yang mampu menjalankan amanah masyarakat, mendorong pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan warga.

Daftar 24 Desa Peserta Pilkades Serentak Merangin 2026

Berikut daftar desa yang dijadwalkan melaksanakan Pilkades Serentak pada 25 November 2026:

1. Desa Sungai Putih, Kecamatan Bangko Barat.
2. Desa Jelatang, Kecamatan Pamenang.
3. Desa Muara Belengo, Kecamatan Pamenang.
4. Desa Simpang Limbur Merangin, Kecamatan Pamenang Barat.
5. Desa Mampun Baru, Kecamatan Pamenang Barat.
6. Desa Seling, Kecamatan Tabir.
7. Desa Sungai Limau, Kecamatan Tabir Timur.
8. Desa Sungai Tabir, Kecamatan Tabir Barat.
9. Desa Muara Seketuk, Kecamatan Tabir Ulu.
10. Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Manau.
11. Desa Tiangko, Kecamatan Sungai Manau.
12. Desa Guguk, Kecamatan Renah Pembarap.
13. Desa Muara Panco Barat, Kecamatan Renah Pembarap.
14. Desa Kampung Limo, Kecamatan Pangkalan Jambu.
15. Desa Teluk Sikumbang, Kecamatan Muara Siau.
16. Desa Rantau Jering, Kecamatan Lembah Masurai.
17. Desa Koto Rami, Kecamatan Lembah Masurai.
18. Desa Tuo, Kecamatan Lembah Masurai.
19. Desa Muara Kelukup, Kecamatan Lembah Masurai.
20. Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Lembah Masurai.
21. Desa Tanjung Kasri, Kecamatan Jangkat.
22. Desa Gedang, Kecamatan Jangkat Timur.
23. Desa Pematang Pauh, Kecamatan Jangkat Timur.
24. Desa Tanjung Mudo, Kecamatan Jangkat Timur.

Pemkab Merangin berharap seluruh pihak ikut mengawal pelaksanaan Pilkades agar setiap tahapan berjalan sesuai jadwal.

Pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk mengutamakan persaudaraan dan tidak membiarkan perbedaan pilihan memicu perselisihan.

Dengan partisipasi aktif warga dan dukungan seluruh elemen masyarakat, Pilkades Serentak 2026 diharapkan berlangsung demokratis serta menghasilkan pemimpin desa yang mampu membawa kemajuan bagi masyarakat Merangin.(*)