SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Hasil pemeriksaan laboratorium terkait dugaan keracunan massal di SD Sekernan, Muaro Jambi, telah mengungkap adanya bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli (E. coli) pada beberapa sampel makanan dan sampel klinis siswa.

Namun, Ketua Satgas MBG Muaro Jambi, Budhi Hartono, menegaskan bahwa keputusan untuk menghentikan atau mengganti yayasan penyelenggara Makanan Bergizi Gratis (MBG) sepenuhnya berada di kewenangan BGN Pusat.

Satgas hanya bertugas melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi perbaikan.

“Keputusan apakah yayasan diperpanjang, dihentikan, atau diganti sepenuhnya menjadi kewenangan pihak BGN Pusat. Satgas fokus pada hasil evaluasi dan langkah perbaikan,” jelas Budhi Hartono.

Hasil laboratorium menunjukkan bahwa Staphylococcus aureus ditemukan pada makanan seperti tahu, toge, ayam suir, kol, dan sampel sisa lainnya, sementara E. coli terdeteksi pada bihun siswa kelas 1–3.

Kombinasi kedua bakteri juga terdapat pada ayam suir dari bank sampel.

Uji kualitas air sumur bor yang digunakan pun menunjukkan total coliform 33 CFU/100 ml dan mangan 0,74 mg/l, melebihi batas standar mutu.

Satgas MBG memberikan sejumlah rekomendasi perbaikan kepada yayasan:

• Peningkatan pengawasan dapur dan penerapan standar keamanan pangan yang ketat

• Perbaikan sistem air bersih dan sanitasi

• Pengawasan harian oleh petugas SPPG di lokasi produksi

“Petugas lapangan yang setiap hari berada di dapur harus memastikan seluruh proses berjalan sesuai standar. Pengawasan tidak boleh longgar,” tambah Budhi.

Satgas menekankan bahwa evaluasi dan rekomendasi ini menjadi bahan pertimbangan bagi BGN Pusat untuk menentukan langkah akhir terkait kelanjutan yayasan.

Hasil evaluasi ini menjadi peringatan bagi seluruh penyelenggara layanan makanan di daerah agar konsisten menerapkan prosedur keamanan pangan demi mencegah kejadian serupa.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan dan sampel klinis terkait dugaan keracunan massal di salah satu sekolah dasar di Kecamatan Sekernan, Muaro Jambi, mengungkap adanya kontaminasi bakteri patogen.

Etiologi utama diduga berasal dari Staphylococcus aureus, dengan kontribusi Escherichia coli (E. coli).

Ketua Satgas MBG Muaro Jambi, Budhi Hartono, menyebutkan bahwa Staphylococcus aureus ditemukan pada beberapa sampel makanan, termasuk tahu, toge, ayam suir, kol, dan sisa makanan lainnya.

Sementara E. coli terdeteksi pada bihun siswa kelas 1–3.

Kombinasi kedua bakteri ini juga ditemukan pada ayam suir dari bank sampel.

“Hasil uji menunjukkan pola kejadian mengarah pada common source outbreak, di mana satu sumber paparan sama menyebabkan puncak kasus tajam dalam waktu tertentu,” kata Budhi.

Selain makanan, uji kualitas air sumur bor yang digunakan menunjukkan total coliform 33 CFU/100 ml dan mangan 0,74 mg/l, melebihi standar mutu, sehingga berpotensi menjadi faktor risiko tambahan kontaminasi lingkungan.

Berdasarkan hasil evaluasi, Satgas MBG menyampaikan sejumlah rekomendasi perbaikan kepada yayasan penyelenggara Aziz Rukiyah Amanah, meliputi:

• Peningkatan pengawasan dapur dan standar keamanan pangan

• Perbaikan sistem air bersih dan sanitasi

• Pengawasan harian oleh petugas SPPG di lokasi produksi

“Petugas lapangan harus memastikan seluruh proses pengolahan makanan sesuai standar. Pengawasan tidak boleh longgar,” tegas Budhi Hartono.

Terkait keputusan penghentian atau penggantian yayasan, Budhi menekankan bahwa kewenangan berada pada BGN Pusat, dan Satgas hanya memberikan rekomendasi berbasis hasil evaluasi.

Hasil ini menjadi peringatan bagi seluruh penyelenggara layanan makanan agar konsisten menerapkan standar keamanan pangan, mencegah kejadian serupa, dan melindungi kesehatan siswa.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemkab Muaro Jambi mengakui telah menerima hasil uji laboratorium atas sampel Makanan Bergizi Gratis (MBG) dapur SPPG Sengeti, yang diduga menjadi penyebab keracunan massal di Kecamatan Sekernan pada Jumat (30/1/2026).

Ratusan warga dilaporkan mengalami gejala seperti mual, muntah, dan diare setelah menyantap makanan yang didistribusikan oleh SPPG Sengeti.

Korban berasal dari berbagai kelompok usia, termasuk siswa sekolah, guru, hingga balita.

Sekretaris Daerah Muaro Jambi, Budhi Hartono, yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas MBG, membenarkan penerimaan laporan uji laboratorium tersebut.

“Iya benar sudah keluar,” ujar Sekda Budhi Hartono.

Meski demikian, Sekda menegaskan pihaknya belum membuka isi laporan ke publik. Menurutnya, hasil uji lab akan dibahas lebih dahulu bersama tim Satuan Tugas MBG Muaro Jambi.

“Nanti saja, jangan sekarang. Hasil uji lab tersebut akan kami buka dalam rapat bersama tim. Dalam waktu dekat akan kami rilis hasilnya,” tambahnya.

Pemkab memastikan bahwa semua langkah evaluasi dan investigasi akan dilakukan secara hati-hati sebelum informasi resmi dirilis.

Langkah ini diambil untuk memastikan penyebab keracunan teridentifikasi dengan tepat dan agar langkah mitigasi dapat segera diterapkan bagi masyarakat yang terdampak.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Bupati Merangin A Khafidh menunjukkan kekecewaannya saat memimpin Rapat Evaluasi Kegiatan Pembangunan Tahun 2025 dan Percepatan Tahun 2026, Kamis (19/2), di Aula Lantai 4 Kantor Bupati Merangin.

Kekesalan Wabup dipicu oleh rendahnya tingkat kehadiran kepala instansi dan lemahnya koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Beberapa kursi kepala OPD dan Camat justru diwakili oleh staf yang dianggap tidak menguasai persoalan teknis di lapangan.

“Saya minta yang mewakili dan tidak tahu titik masalah untuk pulang ke kantor. Panggil perwakilan yang lebih tinggi untuk hadir di sini,” tegas Wabup A. Khafidh.

Wabup menyoroti lemahnya sinkronisasi antar OPD yang berdampak pada terhambatnya pelayanan publik.

Contohnya, koordinasi pemangkasan pohon di taman kota Bangko yang sering terganjal ego sektoral antar instansi.

“Jangan ada lagi bahasa ‘itu bukan tugas saya’. Setiap kegiatan pasti terkait dengan OPD lain. Koordinasi tidak akan menurunkan derajat Bapak dan Ibu,” tegasnya.

Terkait agenda pembangunan, Wabup menekankan seluruh jajaran OPD dan Camat untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan berdasarkan SK Bupati No 50 Tahun 2026.

Ia juga mengingatkan pejabat menyesuaikan diri dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) pasca-pergeseran jabatan.

Beberapa instruksi Wabup antara lain:

• Memastikan administrasi wilayah tertib agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.

• Mendukung penurunan angka stunting dengan data akurat dari desa dan Puskesmas.

• Camat melakukan pembinaan ketat terhadap Kepala Desa agar penggunaan anggaran tepat sasaran.

• Seluruh OPD menjaga kualitas pekerjaan dan menghindari penumpukan progres di akhir tahun.

Wabup A Khafidh menekankan pentingnya kehadiran pejabat yang berkompeten, koordinasi antar OPD, dan pengawasan ketat agar program strategis Merangin 2026 dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan transparan.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merangin mengikuti Entry Meeting bersama Tim Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jambi, Kamis (19/2).

Pertemuan ini berlangsung di Lantai 2 Gedung BPKAD Merangin dan dipimpin langsung oleh Bupati Merangin, M. Syukur.

Bupati didampingi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) dan jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) strategis, termasuk Inspektur Inspektorat, Kepala BPKAD, serta Kepala Dinas teknis seperti Pendidikan dan Kebudayaan, Kesehatan, Kesbangpol, Plt. Direktur RSUD, dan Dinas Pekerjaan Umum.

Dalam sambutannya, Bupati M. Syukur memberikan catatan kritis terkait tata kelola keuangan daerah, khususnya piutang pajak dan penataan aset bergerak seperti kendaraan dinas dan sepeda motor yang masih menjadi rapor merah.

“Masih tercatat soal pajak yang sampai detik ini belum dibayar. Ini yang menjadi perhatian terutama banyaknya catatan pada aset bergerak seperti kendaraan dinas dan motor,” tegas M. Syukur.

Bupati menekankan komitmen Pemkab Merangin untuk membersihkan catatan buruk dari tahun-tahun sebelumnya dan memastikan semua rekomendasi BPK ditindaklanjuti:

“Selama saya menjabat, tidak ada lagi temuan yang tidak ditindaklanjuti. Bahkan temuan 2023 dan 2024 sudah kita benahi secara bertahap,” ujarnya.

Untuk mempercepat penyelesaian masalah hukum dan administratif, Pemkab Merangin telah menjalin sinergi dengan pihak Kejaksaan Negeri.

Langkah ini bertujuan memastikan seluruh kerugian daerah dan kendala administrasi dapat diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bupati M. Syukur menekankan bahwa upaya perbaikan ini merupakan bagian dari komitmen Pemkab Merangin dalam tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan profesional.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi kembali melakukan penyegaran birokrasi.

Sebanyak 12 Pejabat Administrator resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Wakil Bupati Muaro Jambi atas nama Bupati, Rabu (18/2/2026).

Pelantikan ini merupakan bagian dari langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.

Penataan jabatan dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa setiap pengisian jabatan telah melalui proses evaluasi menyeluruh dan pertimbangan matang.

“Penempatan jabatan dilakukan berdasarkan kompetensi, pengalaman, integritas, serta kebutuhan organisasi. Ini bukan sekadar rotasi, tetapi memastikan roda pemerintahan berjalan lebih efektif dan responsif,” tegasnya.

Wakil Bupati mengingatkan para pejabat yang dilantik agar tidak memaknai jabatan sebagai tujuan akhir. Menurutnya, pelantikan justru menjadi titik awal pembuktian kinerja.

Ia menekankan pentingnya profesionalisme, loyalitas, serta komitmen dalam meningkatkan pelayanan publik dan mendukung percepatan pembangunan daerah.

Langkah ini juga menjadi bagian dari komitmen Pemkab Muaro Jambi dalam membangun birokrasi yang berbasis kinerja, transparan, dan adaptif terhadap tantangan pembangunan ke depan.

Berikut nama-nama pejabat yang resmi dilantik:

1. Bombi Sormin, S.K.M., M.Kes. – Camat Maro Sebo

2. Junaidi, S.E. – Camat Kumpeh Ulu

3. Arnal Krisnajaya, S.T. – Kepala Bagian Organisasi

4. Maskun Sepuan, S.P. – Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan

5. Kirmany, S.E. – Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

6. Abdul Hamid, S.Pd. – Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

7. Yudhi Triska, S.E. – Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Inovasi

8. M. Hendri Gunawan Z., S.E. – Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

9. Rahmad Kostalani, S.Kom. – Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan

10. Yoanna Mizzani Augustina, S.H. – Kepala Bidang Perbendaharaan

11. Yoppy Ariansyah, S.S.T.P., M.H. – Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

12. Arman Bunadi, S.H. – Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Kawasan Perdesaan

Pelantikan ini diharapkan mampu memperkuat struktur organisasi pemerintahan sekaligus meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat Muaro Jambi.(*)

KERINCI, SEPUCUKJAMBI.ID – Setelah sempat mengalami penyusutan signifikan, debit air Danau Kerinci kini mulai menunjukkan peningkatan.

Pantauan terbaru memperlihatkan permukaan air perlahan menutupi area yang sebelumnya kering, khususnya di kawasan wisata Sanggaran Agung.

Selama kurang lebih satu bulan terakhir, danau terbesar di Provinsi Jambi itu mengalami penurunan debit yang cukup drastis

Garis air tampak surut jauh dari bibir danau, membuat sebagian dasar yang biasanya terendam terlihat jelas. Kondisi ini memicu kekhawatiran sekaligus berbagai spekulasi di tengah masyarakat.

Sejumlah warga menduga penyusutan terjadi akibat minimnya curah hujan dalam beberapa pekan terakhir.

Ada pula yang mengaitkannya dengan proyek normalisasi sungai di wilayah Kerinci dan Kota Sungai Penuh, serta operasional PLTA Merangin Hidro.

Menanggapi tudingan tersebut, pihak pengelola PLTA Merangin Hidro membantah peran mereka sebagai penyebab utama.

Humas perusahaan, Asroli, menjelaskan bahwa sekitar 40 persen suplai air untuk operasional berasal dari Danau Kerinci, sementara 60 persen lainnya dari aliran Sungai Batang Merangin dan anak sungai di sekitarnya.

“Operasional pembangkit tidak berpengaruh langsung terhadap penurunan debit. Fluktuasi lebih disebabkan faktor alam, terutama kondisi cuaca dan intensitas hujan,” jelas Asroli.

Meski sempat menjadi polemik, penyusutan air danau membawa manfaat sementara bagi sebagian petani sekitar.

Lahan yang biasanya tergenang dapat dimanfaatkan untuk bercocok tanam sementara.

Namun warga berharap kondisi danau kembali normal untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan sektor pariwisata.

Kini, dengan meningkatnya debit air, masyarakat perlahan merasa lega. Mereka berharap kenaikan debit terus berlanjut seiring intensitas curah hujan yang lebih tinggi dalam beberapa waktu ke depan.(*)

KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID – Menjelang bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, Katamso melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pasar tradisional di Kuala Tungkal, Rabu (18/2/2026).

Langkah ini bertujuan memastikan ketersediaan bahan pangan serta menjaga stabilitas harga bahan pokok penting (bapokting) di tengah meningkatnya permintaan masyarakat menjelang Ramadan.

Wabup Katamso berinteraksi langsung dengan pedagang daging, cabai, beras, telur, hingga minyak goreng. Ia menanyakan kondisi stok, distribusi pasokan, serta perkembangan harga terkini di pasar.

Hasil pemantauan menunjukkan secara umum stok bahan pangan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat aman dan mencukupi untuk kebutuhan masyarakat selama bulan puasa.

Meski demikian, terjadi fluktuasi harga pada beberapa komoditas seperti cabai merah, telur ayam, dan ayam potong.

“Alhamdulillah, stok kita aman. Ada sedikit kenaikan harga karena meningkatnya permintaan menjelang Ramadan, namun masih wajar secara musiman. Pemerintah daerah akan terus memantau agar tidak terjadi lonjakan yang memberatkan masyarakat,” ujar Wabup Katamso.

Saat ini, harga ayam potong berada di kisaran Rp42.000 per kilogram, masih dianggap terkendali dan tidak mengganggu stabilitas pasar secara umum.

Wabup juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan panic buying. Pemerintah memastikan pasokan bahan pokok tetap lancar dan tersedia.

Sebagai langkah antisipasi, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) menyiapkan skema Operasi Pasar Murah di sejumlah titik strategis apabila terjadi kenaikan harga yang signifikan dalam beberapa hari ke depan.

“Kita ingin memastikan umat Muslim di Tanjung Jabung Barat dapat menjalankan ibadah puasa dengan tenang, tanpa khawatir soal ketersediaan bahan pokok,” tutup Wabup Katamso.

Dengan pemantauan intensif dan koordinasi lintas sektor, pemerintah daerah optimistis stabilitas pasokan dan harga pangan menjelang Ramadan 1447 H tetap terjaga.(*)

MUARASABAK, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus menggenjot realisasi program nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di seluruh wilayahnya.

Program ini ditargetkan menjangkau 11 kecamatan di daerah berjuluk Bumi Sepucuk Nipah Serumpun Nibung tersebut.

Upaya percepatan pembangunan turut mendapat dukungan penuh dari jajaran TNI, khususnya Kodim 0419/Tanjab yang terlibat dalam proses identifikasi lahan hingga pengawasan progres pembangunan.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Tanjab Timur, Hermantoni, bersama Pabung Kodim 0419/Tanjab, Ahmad Riadh, melakukan peninjauan ke sejumlah titik pembangunan di Kecamatan Muarasabak Barat dan Kecamatan Geragai.

Dari hasil evaluasi sementara, pembangunan KDKMP telah berjalan di 32 lokasi.

Sementara itu, 39 lokasi lainnya sudah terverifikasi namun belum memasuki tahap konstruksi.

Kabupaten Tanjab Timur sendiri memiliki 73 desa dan 20 kelurahan.

Dua desa di Kecamatan Rantau Rasau diputuskan akan berbagi satu lokasi koperasi karena jumlah penduduk yang relatif sedikit.

Dengan skema tersebut, total KDKMP yang direncanakan berdiri mencapai 92 unit.

Saat ini, total lokasi yang sudah masuk tahap progres dan terverifikasi mencapai 71 titik. Artinya, masih ada 21 lokasi yang belum lolos verifikasi.

Beberapa kendala yang dihadapi antara lain:

• Lokasi berada di tanah desa atau aset pemerintah yang dinilai kurang strategis

• Luas lahan di bawah ketentuan minimal 1.000 meter persegi

• Penyesuaian administrasi hibah lahan dari masyarakat

Sesuai regulasi, setiap KDKMP wajib berdiri di atas lahan minimal 1.000 meter persegi agar dapat menunjang operasional dan pengembangan usaha ke depan.

Pemkab Tanjab Timur berharap kehadiran KDKMP mampu menjadi pusat penggerak ekonomi lokal.

Produk unggulan desa dan kelurahan nantinya akan dipasarkan melalui gerai koperasi tersebut, sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar.

Program ini juga diharapkan dapat memperkuat kemandirian ekonomi desa melalui sistem koperasi yang berkelanjutan.

Di akhir kunjungan, pihak Dinas Koperasi dan UKM menyampaikan apresiasi kepada Kodim 0419/Tanjab atas dukungan aktif dalam proses identifikasi lahan, pengawalan pembangunan, hingga pengawasan di lapangan.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pada Bulan Suci Ramadhan 1447 H, pemerintah Kabupaten Merangin resmi menetapkan perubahan jadwal kerja bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN).

Peraturan ini mengatur jam kerja, istirahat, serta ketentuan berpakaian selama bulan puasa.

Bupati Merangin H M Syukur menjelaskan bahwa jam kerja ASN pada hari Jumat dimulai pukul 07.15 WIB dan berakhir pukul 11.45 WIB.

Sedangkan Senin hingga Kamis, ASN masuk pukul 08.00 WIB dan pulang pukul 15.30 WIB.

Jam istirahat dikurangi setengah jam, yaitu dari pukul 12.00 WIB kembali bekerja pada pukul 12.30 WIB.

Peraturan ini disampaikan melalui Surat Edaran (SE) Bupati Merangin Nomor 800/17/PSDM.3/BKPSDMD/2026 yang telah ditandatangani Bupati.

“Jadi untuk jam kerja dan ketentuan berpakaian selama puasa, sudah kita atur melalui SE tentang ketentuan jam kerja dan pakaian ASN selama Bulan Suci Ramadhan 1447 H,” ujar H M Syukur, Rabu (18/2/2026).

Selain jam kerja, SE tersebut juga mengatur ketentuan berpakaian ASN. Dari Senin hingga Kamis, pegawai tetap mengenakan pakaian kerja resmi, namun pria diwajibkan memakai peci dan wanita mengenakan kerudung.

Sementara pada hari Jumat, seluruh ASN diwajibkan menggunakan pakaian Muslim: peci bagi pria dan kerudung bagi wanita.

Bupati menambahkan, untuk pegawai non-Muslim, ketentuan berpakaian menyesuaikan aturan umum tanpa wajib mengenakan atribut Muslim.

Langkah ini diterapkan untuk menjaga profesionalitas sekaligus menghormati perbedaan keyakinan selama bulan puasa.

Dengan pengaturan jam kerja dan pakaian ini, Pemkab Merangin berharap ASN dapat menjalankan tugas administratif secara optimal sambil tetap menghormati suasana ibadah Ramadhan.(*)